Dewan Pengawas (Dewas) KPK menemukan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tahanan di rutan KPK. Nominal pungli bahkan mencapai Rp4 miliar dan disebut akan bertambah karena masih terus berproses.

Akan tetapi, Dewas mendapat kritik karena “tumpul ke atas”, khususnya mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri, yakni terkait pemberhentian Brigjen Pol. Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan KPK dan terkait kebocoran dokumen penyelidikan KPK yang dinyatakan Dewas tak cukup bukti.

PinterPolitik.com 

Jajaran di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertubi-tubi dilanda sentimen minor. Terbaru dan yang cukup ironis, isu perlakuan buruk terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) termasuk tenaga kerja wanita (TKW) – kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) – bermunculan. 

Semua berawal dari Twitter saat akun Rudi Valinka (@kurawa) mengomentari viralnya kasus Fatimah Zahratunnisa sepulang dari Jepang dan memenangkan lomba. Diketahui, piala hasil menang perlombaannya itu kemudian dikenai pajak sebesar Rp4 juta di bandara. 

Tweet itu kemudian memantik respons dari akun Edward Lukito (@Edwardlukito) yang menyebut pernah menyaksikan rombongan PMI dipalak oknum di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). 

Menariknya, Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur turut menceritakan pengalaman relate serupa. 

Sepulang konferensi di Taiwan, Alissa menyebut dirinya sempat dikira PMI oleh petugas bandara dan mendapat perlakuan intimidatif. Dirinya mengaku dicecar pertanyaan seperti “kamu pulang kerja ya di Taiwan?, “Bawa apa aja?”, hingga kopernya dibuka dengan gestur kurang baik. 

Hingga Rabu (29/3) siang, cuitan Alissa telah dilihat 4,7 juta kali dengan respons cerita berbagai macam perlakuan buruk terhadap PMI, termasuk aksi pungutan liar (pungli) atau “pemalakan” dari para oknum petugas di bandara. 

Memang, case perlakuan tak menyenangkan kepada PMI di bandara maupun pelabuhan tidak hanya melibatkan jajaran di bawah Kemenkeu saja. 

Selain Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, terdapat Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), hingga pihak Aviation Security (Avsec) yang turut menjadi sorotan. 

Akan tetapi, momentum sorotan tajam pasca viralnya harta pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo membuat dugaan maupun rahasia umum soal eksistensi “lahan basah” lain di jajaran Kemenkeu, khususnya yang terkait PMI mengemuka. 

Berkaca dari kontribusi PMI sebagai salah satu penyumbang devisa negara, menjadi logis kiranya untuk memberikan tinjauan kritis atas berbagai kasus dan “rahasia umum” yang kembali mengemuka. 

Sebagai catatan, PMI menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas (migas), yakni sebesar Rp149,5 triliun pada tahun 2022 lalu. 

Lalu pertanyaannya, mengapa terjadi fenomena serta stigma tertentu dari oknum petugas bahwa PMI bisa “dipalak” atau diberikan perlakuan buruk? Serta, lebih jauh lagi, mungkinkah rahasia umum serta “lahan basah” itu “dikeringkan”? 

Patologi Relasi Kuasa? 

Pada tahun 2014 silam, terkuaknya kasus pungli kepada para PMI di Bandara Soetta pernah mengemuka. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu Bambang Widjojanto mengatakan para oknum yang melakukan pemalakan bahkan bisa menikmati Rp 325 miliar per tahunnya. 

Selain pungli, bentuk pemerasan yang dilakukan oknum antara lain dengan memaksa para PMI untuk menukarkan mata uang asing dengan harga yang murah, biaya transportasi, hingga tambahan biaya-biaya lain yang tak masuk aturan seperti pengeluaran barang dari pesawat. 

Praktisi dan pengamat hukum Prasetyo Singgih turut menaruh perhatian besar atas kisah kasus kurang menyenangkan terhadap para PMI yang muncul pasca kesaksian Alissa Wahid. 

Menurut Pras, sapaan akrab Prasetyo, jika semua cerita itu benar, pungli kepada para PMI merupakan hal yang sangat memalukan. Dirinya juga mengatakan bahwa reformasi hukum, reformasi institusional, dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan terbukti belum efektif. 

Pras yang menempuh pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2010 itu juga melihat secara komprehensif apa yang terjadi di balik fenomena pemalakan kepada para PMI, yang mana penyebabnya dapat dipicu hal yang bisa saling terkait. 

Mulai dari ketidakpastian hukum dan tidak konsistennya pelayanan publik selama ini, lemahnya sistem pengawasan, faktor kultural atau budaya organisasi, aspek keserakahan akibat faktor sosial, hingga penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 

Poin terakhir dilihat Pras sebagai ketimpangan relasi kuasa di balik fenomena jamaknya cerita dan kasus pungli kepada PMI oleh oknum petugas bandara. 

Kecenderungan itu selaras dengan apa yang dikemukakan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku berjudul Power and Society yang mengatakan kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain. 

Sayangnya, selain dapat memiliki arti positif dalam konteks kepatuhan institusional terhadap aturan tertentu, ketimpangan relasi kuasa di antara satu aktor dengan aktor lain juga dapat terjadi, utamanya ketika disalahgunakan demi kepentingan tertentu. 

Ketimpangan relasi kuasa sendiri terjadi ketika “pelaku” merasa memiliki posisi yang lebih dominan daripada “korban”. Inilah yang kiranya terjadi dari dugaan kasus pungli kepada para PMI oleh oknum petugas yang memiliki “kuasa”. 

Menurut Pras, secara institusi, Kemenkeu, Kemenkumham, hingga stakeholder pengelola bandara kiranya harus tegas mengambil tindakan untuk menyudahi praktik buruk semacam itu. 

Dengan kata lain, “lahan basah” yang selama ini digarap para oknum petugas dan pejabat agaknya memang harus “dikeringkan”. 

Lantas, mungkinkah hal itu dilakukan? 

Sangat Mungkin “Dikeringkan”? 

Dalam analisis Prasetyo Singgih, pembenahan berdasarkan pendekatan dari hulu ke hilir secara komprehensif wajib dilakukan untuk menghentikan praktik pungli atau pemalakan kepada para PMI sebagai salah satu “lahan basah” bagi para oknum. 

Istilah “lahan basah” di Indonesia sendiri menjadi ungkapan satir yang merujuk pada ekosistem lembaga dan institusi dengan celah bagi para pegawainya untuk melakukan praktik penyalahgunaan wewenang demi keuntungan finansial. 

Tak hanya jajaran di bawah Kemenkeu seperti Bea dan Cukai – termasuk Pajak yang tengah menjadi sorotan – reformasi institusional dinilai wajib pula dilakukan pihak Imigrasi, pihak pengelola bandara, hingga stakeholder lainnya seperti para aparat. 

Lalu, bagaimana cara mengeringkan “lahan basah” itu? 

Tak bisa dipungkiri, perubahan 100 persen praktik bersih di ekosistem birokrasi dan pelayanan di mana terdapat celah pungli, suap sebagai “pelicin”, maupun “pemalakan” di dalamnya cukup sulit untuk terjadi secara instan. 

Mencegah pungli yang merupakan bagian dari praktik rasuah tampaknya dapat dilakukan dengan menelusuri dan berkaca dari pemantiknya. 

Mengacu Donald R. Cressey dalam Fraud Triangle Theory, yang dilengkapi dengan GONE Theory dari Jack Bologne, faktor seperti pressure (tekanan), opportunity (peluang), rationalization (pembenaran), greed (keserakahan), opportunity (peluang), need (kebutuhan), dan exposes (hukuman yang rendah) harus ditutup. 

Intinya, diperlukan aktualisasi konkret dari semua pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk membalikkan faktor pemantik pungli kepada para PMI. 

Di hulu, pungli kepada para PMI, misalnya, harus dikategorikan kejahatan serius dan tak sekadar diberi predikat sebagai kejahatan jabatan atau occupational crime maupun maladministrasi semata. 

Mulai dari menjamin kepastian hukum dan pelayanan yang tak diskriminatif, membangun kesadaran dan kultur moral pegawai serta institusi, pengawasan internal lembaga maupun institusi yang ketat dan konsisten, dan membuka saluran pengaduan yang menjamin hak korban. 

Menindak secara tegas pelaku pungli seperti langsung diganjar pemecatan dengan tidak hormat juga kiranya dapat menjadi upaya preventif sekaligus sampel untuk mencegah praktik kotor itu terus berulang atau bahkan dinormalisasi. (J61) 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan pelaku pungutan liar (pungli) calon bintara Polda Jawa Tengah (Jateng) dipecat atau dipidana. DIketahui, pasca operasi tangkap tangan (OTT) Divpropam Polri pertengahan tahun lalu, lima anggota dan satu ASN Polda Jateng serta seorang dokter ditangkap karena terlibat pungli.

Tarif suap sendiri bervariasi mulai dari Rp500-Rp750 juta dengan total mencapai Rp2,4 miliar. Setelah terungkapnya kasus pungli, Kapolri juga menyinggung dugaan suap lain dalam seleksi sekolah calon perwira (SIP) Polri.

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti soal pungutan liar. Ia tidak ingin lagi mendengar terjadinya pungutan liar dalam pelayanan publik. Ia meminta kecepatan dan perbaikan pelayanan betul-betul berubah. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga layanan harus diperbaiki.

Hal itu dikemukakan Presiden saat meresmikan pembangunan kembali Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dan meninjau PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, Provinsi NTT.

Presiden menegaskan, pembangunan kembali pos lintas batas negara di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia menyangkut nasionalisme dan harga diri bangsa. Sebagai wajah negara, Presiden tidak ingin bila kita tampak buruk di mata negara-negara lain, khususnya negara tetangga.

Oleh karena itu, selain memperbaiki kualitas bangunan, Kepala Negara menginstruksikan agar turut diperbaiki kualitas pelayanan. “Saya minta seluruh pimpinan dan karyawan baik Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dan aparat-aparat yang lain betul-betul melayani rakyat dengan baik. Siapa pun yang melintas di sini dilayani dengan baik, karena ini wajah kita, wajah Indonesia,” kata Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.

Ketika meninjau PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, Presiden menjelaskan kini pembangunan dimulai dari pinggir, dari desa, dan akan terus dilakukan.

“Kita lihat memang daerah-daerah perbatasan sudah seperti ini sekarang. Di Entikong, Motaain, Motamasin. Sekarang silakan dibandingkan dengan negara tetangga, kita lebih baik,” ujar Presiden.

Presiden meminta agar PLBN Motamasin menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dengan membangun pasar tradisional. Pasar tradisional penting untuk rakyat, untuk perputaran uang yang lebih banyak dan untuk pergerakan ekonomi yang lebih baik perbatasan penting sekali.

Dalam kunjungan di Provinsi NTT, Presiden bersama Ibu Negara Iriana disertai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Sebelum ke NTT, Presiden mengadakan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara. (E19)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]asih banyak praktik maladministrasi oleh pejabat publik yang tidak terekspos selama ini. Selain itu, masih banyak warga yang belum memahami kemana mengadukan masalah dalam pelayanan publik, padahal lembaga untuk itu, yakni Ombudsman, sudah lama dibentuk.

Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lely Pelitasari Soebekty, mengemukakan di Jakarta, Minggu (11/3/2017), bisa jadi warga tidak tahu ke mana harus melapor. Oleh karena itu, Ombudsman melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui ada tempat untuk mengadukan pelayanan yang tidak memuaskan.

Diantaranya, membuka layanan call center 137, lewat sosial media,

melalui nomor 082137373737 dan email pengaduan@ombudsman.go.id

Ia menyebutkan, jumlah pengaduan masyarakat meningkat setiap tahun. Pada 2015, laporan yang masuk ke Ombudsman sebanyak 6.800, sedang  pada 2016 meningkat jadi 10.000. Tugas ORI, memeriksa laporan sesuai tahapan. Ini memungkinkan Ombudsman bisa melakukan mediasi dan ajudikasi. Setelah itu, memberikan rekomendasi.

Mengenai apa saja yang diadukan masyarakat ke Ombudsman, selama ini, Lely mengatakan, sebagian besar menyangkut pelayanan. Misalnya, pelayanan yang molor dan tertunda dalam waktu lama. Itu menyangkut berbagai instansi, di antaranya, pertanahan, perizinan, dan pemerintah daerah.

Kasus Jualan di Sekolah

Dilihat dari jumlah yang melapor ke Ombudsman, sebenarnya keberadaan lembaga ini sudah dikenal secara luas oleh masyarakat. Selain itu, beberapa masalah yang hangat dibicarakan masyarakat pernah juga ditangani oleh Ombudsman.

Di antaranya, Ombudsman Sumatera Utara menerima laporan dari para orangtua murid, mulai tingkat SD sampai SMA, tentang masih banyaknya praktik pungutan liar oleh pengurus sekolah. Begitu juga dengan penjualan seragam sekolah, buku, dan bahan ajar lain, yang membuat para orangtua siswa terpaksa mematuhinya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumut, Abyadi Siregar, pernah mengatakan, masalah keluhan orangtua siswa ini ditangani mengingat  sudah ada aturan yang melarang praktik pemungutan uang seperti itu. Hal itu diatur dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Memberikan penjelasan, Selasa (21/2), Abyadi mengatakan, Ombudsman Sumut meminta dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota untuk menyosialisasikan larangan tersebut.

“Sekolah dilarang jualan. Jangan buat para orang tua murid bingunglah. Padahal gara-gara ini, sudah banyak pihak sekolah berurusan dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Belum lama ini, ORI juga menerima laporan dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait reklamasi Pulau C dan D. Menurut Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan ORI, Dominikus Dalu, laporan tersebut pasti ditindaklanjuti.

Berbicara di kantornya, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/3), Dominikus mengatakan, untuk menindaklanjuti laporan ini beberapa dokumen   harus dilengkapi dan kemudian diverifikasi. Kalau dokumen sudah lengkap, ORI akan melakukan investigasi dan memeriksa di lapangan. Ombudsman akan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak, termasuk Pemprov DKI, DPRD, dan kementerian yang terkait masalah reklamasi.

Masih terkait dengan reklamasi, Dominikus mengatakan, pada 2016, Ombudsman pernah turun ke lapangan dan menampung pengaduan mengenai masalah tersebut. Nah, dengan laporan baru ini, Ombudsman akan menginvestigasi apakah ada maladministrasi  atau tidak. Untuk menentukan itu dibutuhkan klarifikasi dari berbagai pihak.

Terkait reklamasi itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaporkan Pemprov DKI ke Ombudsman menyangkut izin lingkungan dan tata ruang Pulau C dan D di Teluk Jakarta. Reklamasi di dua pulau itu dianggap melanggar sejumlah aturan.

Yang terbaru, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Ombudsman RI turun tangan untuk menyelidiki dampak dari kasus korupsi proyek e-KTP.

Kontras berpendapat, kasus e-KTP bukan hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga  sebagian masyarakat menghadapi kesulitan untuk memperoleh fasilitas pelayanan publik karena terkendala tidak memiliki e-KTP.

Menurut Haris Azhar, dampak dari lamanya warga mendapatkan e-KTP dan buruknya masalah e-KTP itu banyak. Ombudsman  adalah bagian pemantauan pelayanan publik. Buruk di mana saja, ya perlu dicek.

Selain menyangkut pelayanan publik, kasus korupsi e-KTP juga mengganggu kelancaran Pilkada Serentak 2017, yang berlangsung 15 Februari lalu. Masalahnya, banyak warga yang akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena tidak memiliki e-KTP.

Seharusnya Ombudsman membuka akses bagi warga yang merasa terdampak kasus korupsi e-KTP untuk melapor. Ombudsman diharapkan membuka pos pengaduan, dalam artian “jemput bola”.

Ombudsman Republik Indonesia, sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional, adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diadakan oleh negara/pemerintahan, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 9 September 2008.

Ombudsman bertugas, menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; memeriksa subtansi laporan; menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemudian, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja, mencegah maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kepentingan Masyarakat

Sebagai lembaga negara, yang memantau pelayanan publik dan memeriksa maladministrasi, aktivitas Ombudsman bermuara pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kita sependapat sosialisasi tugas dan fungsi pokok Ombudsman perlu lebih digencarkan.

Terkait dengan itu, inilah saatnya Ombudsman menunjukkan keberadaannya dengan melaksanakan salah satu tugasnya, yakni melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Itu berarti tidak hanya menunggu masuknya laporan, tapi juga “mencari laporan” supaya pelayanan publik, yang menjadi tugas utama berbagai instansi, sesuai dengan harapan masyarakat.

Melaksanakan pelayanan terdepan dengan “jemput bola”, seperti disarankan Koordinator Kontras, akan membuat Ombudsman lebih bergaung sebagai pengawal pelayanan publik. Makin banyak lembaga dan organisasi yang aktif menyoroti pelayanan publik, akan semakin baik. Lebih baik juga makin sering ORI diberitakan media massa, karena sukses menjalankan tugasnya. (Berbagai sumber/E19)