PinterPolitik.com

Kalian yang menggemari film dan seri Marvel Studios pasti udah dibuat nggak sabar untuk nungguin sejumlah film dan seri lanjutan dalam beberapa tahun ke depan ini. Gimana nggak? Alam semesta film ala Marvel yang biasa disebut sebagai Marvel Cinematic Universe (MCU) kini mulai memasuki fase keempat.

Apalagi nih, setelah musim pertama seri Loki (2021-sekarang) tamat, para penggemar MCU pasti menjadi makin penasaran tuh dengan nasib multiverse yang mulai mengalami transisi besar. Hmm, bagi kalian yang belum nonton, mimin nggak mau kasih spoiler ya. Hehe.

Uniknya, MCU ini tidak tiba-tiba saja muncul dengan berbagai film blockbuster-nya seperti Avengers: Infinity War (2018) atau Avengers: Endgame (2019). MCU ini benar-benar dibangun selama satu dekade lebih lho – dimulai dari film Iron Man (2008).

Kini, MCU sudah terbangun dengan 20-an lebih judul film dan seri. Upaya bertahun-tahun ini pun menuaikan hasil tuh – menjadikan franchise film ini sebagia salah satu franchise yang paling ditunggu-tunggu di dunia.  Hmm, bayangkan tuh betapa rumitnya  membangun cerita sekompleks itu hingga sekarang.

Nah, bukan nggak mungkin, upaya untuk membangun bertahun-tahun semacam ini juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih. Buktinya, mulai muncul tuh judul-judul baru mengenai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pandemi Covid-19.

Ini terlihat dari unggahan Studio Antelope (@studioantelope) di sejumlah media sosial (medsos) tuh. Dalam cinematic universe ini, semua dimulai dari judul Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April-Juni 2020.

Baca Juga: Akhirnya, Jokowi ‘Rilis’ PPKM Baru!

Kemudian, dilanjutkan dengan judul PSBB Transisi (Juni-September 2020), PSBB Ketat (September-Oktober 2020), PSBB Transisi 2 (Oktober 2020-Januari 2021), PPKM (Januari-Februari 2021), PPKM Mikro (Februari-Juni 2021), PPKM Darurat (1-20 Juli 2021), hingga PPKM Level 3 & 4 (21-25 Juli 2021). Wah, ternyata udah banyak juga tuh judulnya.

Mungkin, di judul terakhir, perlu dimasukkan juga tuh kisah-kisah yang unik dan baru. Apa perlu juga nih di judul PPKM Level 1-4 dikasih juga pembedaan bumbu-bumbu dan tingkat kepedasannya tuh. Lumayan tuh buat gimmick yang mirip-mirip jualan Ayam Geprek. Hehe.

Boleh jadi, ini juga semacam Covid-19 Cinematic Universe ala pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) nih. Mungkin, di sini, Indonesia kini menjadi bagaikan Avengers yang bersiap melawan Thanos.

Soalnya, kan, seperti yang kita tahu, Thanos nggak langsung hilang meski sebelumnya telah meninggal – karena kembali muncul sosok Thanos dari timeline lain di film Endgame. Kini, Covid-19 pun kembali muncul dengan varian Delta yang ternyata lebih ganas tuh.

Hmm, tapi nih, kalau di MCU, Iron Man dan Captain America langsung mengambil peran pemimpin tuh di antara para Avengers buat melawan Thanos. Nah, kalau di Covid-19 Cinematic Universe, Pak Jokowi bakal ambil peran langsung juga nggak ya? Wong dari kemarin mulai didesak buat mimpin langsung tuh – meskipun akhirnya tetap didelegasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hehe.

Ya, terlepas dari itu semua, apa yang terjadi dalam Covid-19 Cinematic Universe ini bakal tercatat tuh oleh sejarah – seperti bagaimana tiap film MCU tetap diingat dalam sejarah film superhero. Hmm, kalau suatu hari nanti masuk pelajaran sejarah di sekolah, bakal susah nggak ya ngapalin-nya buat para siswa-siswi? Uppss. (A43)

Baca Juga: Mungkinkah PPKM Buat Jokowi Jera?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi para penggemar teknologi, gawai-gawai baru biasanya menjadi hal yang ditunggu-tunggu untuk dicoba. Bahkan nih, ada lho sejumlah YouTuber dan TikToker yang biasa membuat konten yang isinya me-review­ produk-produk teknologi yang baru.

Gadgetin, misalnya, merupakan salah satu channel YouTube asal Indonesia yang terkenal kerap memberikan review terhadap produk-produk teknologi – mulai dari ponsel terbaru hingga headphone dengan fitur true wireless (TWS).

Tentu dong, namanya juga teknologi, pasti tidak ada habisnya. Dari tahun ke tahun, pasti ada aja tuh gawai-gawai baru yang diproduksi dan dirilis. Semakin ke sini, tentunya, gawai-gawai ini semakin canggih dan mengikuti kebutuhan serta perkembangan zaman.

Tapi, sebenarnya nih, kebiasaan untuk berkembang guna mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman seperti ini harusnya tidak hanya ada di dunia teknologi dong, melainkan di berbagai aspek. Salah satu aspek kehidupan yang perlu mengambil pendekatan serupa adalah pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Maka dari itu, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terus membuat kebijakan-kebijakan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini. Wong Pak Jokowi sendiri udah bilang kan kalau kita itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang makin cepat.

Nah, salah satu solusi terbaru dari pemerintahan Jokowi adalah penerapan pembatasan sosial yang makin up–to–date lho. Kalau kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, fitur komplit terbaru ini adalah penebalan PPKM Mikro. Hmm, jadinya PPKM Mikrodong? Hehe.

Baca Juga: Mungkinkah PPKM Buat Jokowi Jera?

Tapi nih, tanpa kita sadari, kebijakan-kebijakan penanganan pandemi Covid-19 sudah berkembang banyak lho – dari yang sebelumnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga penebalan PPKM Mikro. Mungkin, kalau dianalogikan bak ponsel pintar seperti iPhone, “gawai” kebijakan pemerintah ini sudah sampai level iPhone 12 kali ya?

Kan, di tahun 2021 ini, Apple masih belum merilis iPhone baru lho. Malahan, Apple hanya merilis ulang iPhone 12 dengan warna baru, yakni ungu. Hmm. Lumayan lah, hanya kasih perubahan sedikit-sedikit – mirip dengan PPKM Mikro. Hehe.

Nah, kalau gawai biasanya di-review oleh para reviewer seperti Gadgetin di YouTube, kebijakan pembatasan sosial ini juga perlu di-review dong oleh para ahlinya, yakni epidemiolog. Hmm, apa kata mereka ya, guys? Mari kita coba… lihat!

Epidemiolog dari Universitas Airlangga (UNAIR), dr. Windhu Purnomo, misalnya, bilang kalau PPKM Mikro itu udah produk gagal. Bahkan, epidemiolog tersebut mempertanyakan mengapa istilah tersebut masih terus digunakan.

Nggak hanya dr. Windhu, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), dr. Pandu Riono, bahkan memiliki istilah unik untuk mengomentari pergerakan manusia yang banyak di tengah penerapan PPKM Mikro. Katanya sih, Indonesia ini bukan meraih herd immunity (kekebalan kelompok), melainkan herd stupidity (kebebalan kelompok).

Waduh, gimana nih, Pak Jokowi? Kalau review-nya udah pada gitu, apa perlu nih dibuat produk kebijakan baru nih, misalnya lockdown (karantina wilayah)? Tapi ya susah juga sih sebenarnya. Kalau fitur pembatasannya ditingkatkan, bisa-bisa fitur ekonominya tuh yang dikorbankan. Hmm, dilematis juga ya. (A43)

Baca Juga: Laga PSBB: Anies vs Terawan

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Wilayah Jakarta menjadi salah satu bagian dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM yang ditetapkan atas Pulau Jawa dan Bali. Ini bukan tanpa alasan, mengingat Jakarta masih menjadi salah satu pusat penyebaran Covid-19.

Kebijakan ini tentu saja mendatangkan reaksi yang beragam. Bagi para pengusaha, ini tentu saja hal yang buruk. Beberapa analis ekonomi bahkan menyebut PPKM mengorbankan ekonomi Indonesia untuk 1 kuartal.

Baca Juga: Jokowi dan Misteri Jack Ma

Sementara, bagi para epidemiolog dan praktisi kesehatan, kebijakan ini adalah hal yang positif karena tentu saja dapat menekan angka penyebaran Covid-19.

Hanya saja, beberapa hari setelah penetapan PPKM, muncul pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut mendahului rencana Gubernur Anies Baswedan yang nyatanya ingin menetapkan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB yang lebih ketat.

Hmm, jadi Pak Anies disalip pemerintah pusat nih ceritanya? Tapi, kalau marwah kebijakannya sama, seharusnya sih nggak masalah juga. Cuma yang jadi pertanyaan adalah apakah PSBB ketat benar-benar lebih ketat dari PPKM atau tidak? Nah, itu yang belum ketahuan.

Berasa masih saingan terus nih pemerintah pusat dan pemprov DKI Jakarta. Kali ini Pak Anies tersalip pemerintah pusat.

Nah, bicara soal salip-menyalip, sebetulnya ada hal lain yang menarik untuk disorot juga. Ini terkait survei yang dilakukan oleh Voxpopuli Research Center yang menyebutkan bahwa elektabilitas Anies agak turun dan tersalip sama kandidat lain loh.

Dari 9,4 persen, elektabilitas Anies kini turun jadi 7,7 persen. Lumayan juga tuh penurunannya. Mungkin ini gara-gara Pak Anies harus menepi karena Covid-19 selama hampir satu bulan. Akibatnya setelah balik, pekerjaan rumah menumpuk, elektabilitas juga jadi kurang pupuk. Eaaa, udah berasa Mbak Najwa Shihab nih kalau kata-katanya pakai rima-rima gitu. Hehehe.

Intinya, Pak Anies kudu kembali memperbaiki pencapaiannya nih. PPKM udah nyalip PSBB ketat Jakarta. Elektabilitas juga udah ketinggalan. Semoga nasibnya nggak kayak pebalap Formula 1, Max Verstappen yang hampir selalu bisa disalip Lewis Hamilton. Hehehe. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ada yang pernah nonton Game of Thrones? Kalau ada, kira-kira pernah ngamatin dialog antara Aemon Targaryen dengan Jon Snow nggak? Informasi aja sih, Aemon ini tuh sebenarnya orang berdarah biru karena keturunannya Targaryen.

Namun, daripada ongkang-ongkang di kerajaan, ia memilih untuk pergi dari kenikmatan menjadi keluarga raja dan memilih tinggal di pondokan bernama Castle Black yang dihuni oleh para militer bernama Night Watch sebagai penjaga dinding wilayah kekuasaan kerajaan dari serangan para musuh. Nah, saat Aemon sudah tua, ia tentu sudah nggak bisa jadi pasukan tempur, cuy. Makanya, ia kemudian diangkat sebagai tetua saja.

Lama sekali ia mengamati anak didik Night Watch dengan harapan ada sosok yang siap memimpin dan menyatukan semua pihak karena memang saat itu situasi sedang tercerai-berai. Sampai pada suatu hari, masuklah orang bernama Jon Snow. Pemuda ini mendapat perhatian lebih dari Aemon dan sering banget dikasih petuah soal keberanian dan pilihan menjadi ksatria.

Bahkan, Master Aemon merupakan orang yang pertama kali mendukung kemampuan dan pilihan politik Jon Snow tatkala banyak orang yang meragukan kemampuannya. Dan, memang terbukti sih, Jon Snow tumbuh menjadi ksatria yang diramalkan oleh Aemon Targaryen sebagai pemersatu.

Dari kisah tersebut, mimin minta kepada kalian semua untuk fokus pada moral value tentang bagaimana seorang master yang sudah pengalaman tuh pandai memilih orang yang dipandang punya kapasitas mumpuni. Pertimbangannya tentu saja nggak asal-asalan, cuy.

Namanya saja master berpengalaman. Tentu punya tolok ukur yang kadang nggak disadari oleh kebanyakan orang. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa politik situasional, kita bisa mendapati analogi tersebut dalam bentuk relasi antara Jusuf Kalla dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebagaimana yang kita tahu nih, Pak Anies sedang banyak diserang oleh ragam kalangan, terutama politisi dalam Istana, yang menyayangkan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid II di Jakarta.

Alasannya mereka yang mengkritik Pak Anies sih kebanyakan pakai logika ekonomis. Tentu, ini bikin urusan jadi runyam kan, cuy?

Apalagi bagi Pak Anies, pasti kebingungan deh menghadapi pengkritiknya. Untung saja ada sosok bernama Jusuf Kalla (JK) yang datang memberi dukungan moral kepada Pak Anies.

“Yang menjadi sebab adalah pandemi Covid-19 yang berakibat pada turunnya ekonomi. Jadi, sebabnya dulu yang diselesaikan dan, ketika sebab utamanya hilang, maka ekonomi akan lancar lagi,” kata Pak JK beberapa waktu lalu.

Secara usia dan pengalaman, jelas lah, sob, Pak JK lebih pengalaman. Bayangin aja, dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden dan sudah berpuluh tahun aktif di ruang politik lho. Soal kesehatan juga ia capable dengan jabatannya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Sedang babagan ekonomi, yaelah cuy, masa kita ragu sama orang yang punya perusahaan Kalla di mana-mana sih? Jadi, menurut mimin sih omongan Pak JK bisa dipercaya deh. Sebab, pastinya beliau punya banyak pertimbangan dong kenapa kok mendukung langkah Pak Anies.

Lagian juga, kebijakan Pak Anies kan baik, yakni mengutamakan kesehatan warga. Soal nanti ekonomi bagaimana, mimin kok yakin Pak JK sudah mengukurnya. Jadi mari kita bergandengan tangan untuk fokus ke sektor kesehatan. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

Haduh, gengs, rasa-rasanya kok gemes lihat penanganan Covid-19 di Indonesia ini deh. Pasalnya, antar lini sering kali terlibat perbedaan data. Terbaru, kasus perbedaan data antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto membuat bingung kita semua.

Hal itu menyusul pernyataan Pak Terawan yang membantah data Pak Anies terkait jumlah tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19. Sebelumnya Pak Anies tuh menuturkan bahwa tempat tidur DKI Jakarta berada di ambang batas 4.053, yang berarti akan penuh jika pasien terus bertambah.

Nah ternyata, kata Pak Terawan, stok DKI Jakarta tuh sebenarnya berjumlah 4.271. Belum lagi, ditambah tempat tidur yang rencananya akan diberikan oleh Pemerintah sebesar 1.022.

Nah, gimana tuh, sob? Masa beda data antara Pak Anies dengan Pak Terawan? Ini apakah nggak ada koordinasi pusat-daerah atau gimana sih?

Pasalnya, nggak sekali ini lho keduanya terlibat perselisihan. Pada Mei kemarin, keduanya juga adu mulut soal transparansi data pasien Covid-19.

Terlepas dari data siapa yang benar, mendingan Pak Anies dan Pak Terawan nih kumpul dalam suatu forum yang khusus membahas soal data deh. Disinkronkan gitu lho maksudnya. Biar bola panas nggak menggelinding ke mana-mana sehingga publik pun nggak terbelah.

Mimin mau ngingetin aja sih, bahwa di pelosok dunia manapun, kalau sudah ada perselisihan dan perbedaan yang prinsipil begini, rata-rata akan gagal memenangi pertempuran, di manapun arenanya, mulai sepak bola sampai kekuasaan kerajaan.

Pasalnya, kita semua nih sadar bahwa di era digital begini, dalam upaya menangani biang kerok Covid-19, data merupakan senjata paling utama.

Ibarat zaman dulu, data nih sepadan dengan kebutuhan logistik perang. Sebagaimana kata Sun Tzu, si ahli strategi perang Tiongkok bahwa batas antara kacau dan teratur bergantung pada logistik.

Kalau diterjemahkan ke dalam kondisi sekarang itu jelas terbukti lho. Kekacauan semua ini berpangkal pada data yang amburadul kan, cuy?

Sudahlah ketemuan aja deh beliau berdua tuh. Lagian ini kan sudah mencekam toh suasananya di DKI Jakarta. Biarlah Pak Gubernur melakukan tindakan yang menurutnya terbaik. Jangan diriweuhi dengan tarik ulur yang jelas menghambat penanganan.

Kasihan juga sih lihat Pak Anies. Kayaknya kok dari kemarin dapat hantaman dari sana-sini. Setelah beberapa hari yang lalu dituduh politis, eh sekarang dihadang lagi nih.

Daripada bikin pusing Gubernur bekerja untuk wilayah yang jadi tanggung jawabnya, mendingan Pak Terawan fokus ngasih bantuan aja deh buat dokter dan fasilitas rumah sakit. Noh, lihat di banyak ulasan soal rasio dokter dan masyarakat, yakni satu banding 2.500.

“Nuraninya itu lho mbok ya dipakai,” Bu Tedjo said. Hehe. Apa Jangan-jangan Pak Terawan ini rombongan dari pihak yang serang Pak Anies? Upsss. (F46)

PinterPolitik.com

Sebagian kalangan publik di tanah air mungkin tidak habis pikir. Di tengah kegentingan peningkatan jumlah kasus Covid-19, tingkat kematian, dan menipisnya kapasitas dan kemampuan fasilitas kesehatan serta tenaga medis, masih terdapat narasi-narasi politis kental yang dikedepankan segelintir elite.

Satu yang masih hangat ialah terkait dengan penarikan rem darurat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan yang rasionalisasinya dinilai cukup tepat mengingat berbagai fakta kasus dan penanganan Covid-19 di lapangan.

Akan tetapi, keteguhan pilihan DKI 1 justru disambut dengan reaksi kurang positif dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para pengampu aspek ekonomi seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, hingga Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto kompak melayangkan reaksi sinis atas pengereman Anies.

Sementara petinggi PDIP, Hasto Kristiyanto secara tidak langsung menyindir Anies dengan mengimbau kepala daerah kader partainya agar tidak grasa grusu dalam mengambil kebijakan tanpa pertimbangan matang.

Dari sudut lain, Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan juga menilai bahwa kebijakan Anies tersebut adalah bukti kegagalan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam menangani Covid-19 di wilayahnya.

Tigor bahkan kemudian melontarkan saran yang seirama dengan politisi Partai Gerindra, Arief Puyuono bahwa kinerja Anies harus dievaluasi oleh pemerintah pusat. Nama terakhir bahkan cenderung ekstrem dengan meminta Presiden Jokowi untuk menonaktifkan Anies akibat dianggap melangkahi kewenangan kepala negara.

Oleh karena itu, cukup sulit dipungkiri ketika rangkaian kritik tajam pada Anies tersebut lagi-lagi memberikan impresi kuat pada publik atas eksistensi atmosfer konfliktual, utamanya antara Balai Kota dan Istana Negara.

Untungnya, masih terdapat upaya untuk meredam impresi destruktif tersebut seperti yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dan politisi PKS Tifatul Sembiring. Keduanya senada meminta agar semua pihak tidak membenturkan Anies dan Jokowi.

Lantas pertanyaannya, mengapa terdapat semacam kecenderungan konstruksi narasi konfliktual antara Anies Baswedan dan Presiden Jokowi? Adakah pihak yang diuntungkan atas narasi tersebut?

Sabotase Politik Terhadap Anies?

Realitanya, bukan hanya kali ini Anies dan Presiden Jokowi terkesan “dibenturkan”, paling tidak sejak eks Rektor Universitas Paramadina itu berkantor di Balai Kota.

Isu normalisasi dan naturalisasi plus isu banjir, revitalisasi kawasan Monas, hingga seputar kemacetan akut jalanan ibu kota sempat dibalut dengan kontradiksi hubungan antara Anies dan Presiden Jokowi.

Dengan berbagai pola kecenderungan konstruksi pembenturan antara dua pemimpin yang ada, paling tidak terdapat dua hal yang dinilai mendasarinya. Pertama, terkait dengan ekspos media, dan yang kedua ialah terkait dengan berbagai tendensi konkret bersifat yang politis.

Scott London dalam How the Media Frames Political Issues menyebut bahwa framing effect dari media berperan besar dalam terbentuknya berbagai bentuk interpretasi dan agenda politik yang terjadi. Media juga dikatakan mendorong reasoning atau penalaran atas berbagai kepingan berita yang ada, baik berdampak positif maupun negatif terhadap persepsi publik.

Mengacu pada intisari tulisan Scott tersebut, dalam menjalankan tugas alamiahnya, media juga acapkali secara tidak langsung berperan dalam konstruksi narasi tertentu atas dinamika politik yang sedang mengemuka.

Karakteristik penghimpunan fakta lapangan berupa respon ataupun komentar dari dua pihak atau lebih, juga jamak bermuara pada framing effect konstruksi atmosfer politik yang tercipta di antara para pihak tersebut. Termasuk dalam berbagai pemberitaan terkait kebijakan Anies di DKI Jakarta dan pemerintah pusat yang acapkali memiliki korelasi.

Belum lagi ditambah tren pemberitaan kekinian dengan penggunaan judul-judul menarik. Artinya, media dinilai turut berperan penting dalam narasi soliditas ataupun konfliktual dalam berbagai dinamika politik, termasuk hubungan Anies-Jokowi.

Meski tidak terkait dengan narasi hubungan Anies-Jokowi, klarifikasi salah satu media yang alpa dalam mengimbuhkan “total” dalam kebijakan PSBB DKI Jakarta menjadi pengejawantahan bahwa framing effect media begitu vital dalam mendefinisikan interpretasi serta agenda politik yang ada.

Kendati demikian, peran media dalam pembentukan narasi politik hanyalah faktor eksternal. Konteks yang substansial agaknya tetap berada pada kecenderungan perilaku para aktor politik itu sendiri.

Pada konteks hubungan Anies dan Presiden Jokowi, jika diamati dengan saksama, narasi konfliktual yang tercipta mungkin saja memiliki tujuan tertentu. Pada isu kebijakan pengetatan PSBB DKI Jakarta sendiri, berbagai kritik yang ada seolah mencerminkan upaya untuk mendiskreditkan kebijakan dan kapabilitas Anies, yang tak jarang dikonfrontasi dengan ketidakselarasan atau melangkahi presiden.

Alexander Hirsch dan Jonathan Kastellec dalam publikasinya yang berjudul A Theory of Policy Sabotage mengatakan bahwa upaya pihak-pihak berseberangan dalam “mengganggu” implementasi sebuah kebijakan dapat menjadi strategi politik yang efektif, khususnya pada konteks elektoral.

Berangkat dari simpulan Hirsch dan Kastellec tersebut, “gangguan” terhadap kebijakan pengetatan PSBB Anies barangkali merupakan salah satu strategi politik dari para pihak yang melihat bahwa progresivitas Anies merupakan ancaman elektoral tersendiri.

Elektabilitas Anies yang cukup diperhitungkan, baik pada Pilkada DKI Jakarta berikutnya maupun Pilpres 2024 dinilai menjadikan eks Mendikbud yang tak terafiliasi partai politik (parpol) menjadi sasaran empuk pihak-pihak yang mungkin tak menyukainya secara politik.

Pada titik ini, publik tentu dapat dengan objektif menilai pihak mana dan kecenderungan apa saat kritik-kritik tendensius eksis menyertai langkah Anies di Jakarta, termasuk yang turut membuat konstruksi narasi hubungan konfliktual antara Anies dan Presiden Jokowi.

Namun sayangnya, kemudaratan adalah konsekuensi alamiah yang harus ditanggung banyak pihak, termasuk masyarakat luas jika hal tersebut benar-benar terjadi.

Apalagi, narasi atmosfer hubungan yang terjadi antara dua pemimpin dinilai berpengaruh besar secara langsung dalam keselarasan visi dan kebijakan vital penanganan pandemi Covid-19 yang kian mengkhawatirkan saat ini.

Lalu, benarkah hubungan antara Anies Baswedan dan Presiden Jokowi benar-benar tak harmonis? Bagaimana semestinya interaksi kedua belah pihak dalam meredam atmosfer konfliktual yang ada demi signifikansi tujuan bersama saat ini?

Saatnya Ciptakan Solidaritas

Jika menengok dari sudut yang berbeda, relasi antara Anies dan Jokowi sesungguhnya dapat dikatakan baik-baik saja. Jamak pada beberapa kesempatan, kedua tokoh justru menunjukkan bahwa narasi minor yang dijelaskan sebelumnya keliru.

Anies yang memberikan ucapan selamat saat presiden berulang tahun, gestur ajakan kepada publik agar memberikan dukungan pada kepala negara pada Juni lalu, hingga momen spesifik di masa lalu saat Presiden Jokowi yang bercengkrama akrab dengan Anies saat perhelatan final Piala Presiden 2018.

Momen-momen itulah yang sesungguhnya dapat menjadi fundamental bagi solidaritas keduanya, terutama di tengah tantangan dampak multi-dimensi pandemi Covid-19.

Misung Jang dalam Aristotle’s Political Friendship (politike philia) as Solidarity menyadur konsep political friendship Aristoteles sebagai sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan bersama suatu bangsa.

Inti dari political friendship sendiri adalah homonoia, yakni rekonsiliasi berbagai faksi yang ada untuk dapat saling meredam kepentingan dan hidup berdampingan, baik berdasarkan basis legal maupun moral.

Selain momen personal yang terjalin cukup baik antara Anies dan Presiden Jokowi, relasi profesional keduanya juga pada kenyataanya tidak dapat dikatakan dinaungi atmosfer konfliktual dan justru menunjukkan tendensi political friendship yang Jang sebutkan di atas, termasuk pada kebijakan pengetatan PSBB teranyar.

Hal tersebut dikuak oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada awal pekan ini saat membantah adanya polemik antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam kebijakan PSBB.

Mantan Danjen Kopassus itu menyebutkan bahwa Anies juga selalu melakukan koordinasi secara integral yang baik dengan Satgas, BNPB, hingga pemerintah pusat sebelum menetapkan berbagai langkah dalam penanganan Covid-19.

Terlebih lagi, kebijakan Anies untuk meniadakan isolasi mandiri juga didukung secara langsung oleh Presiden Jokowi dengan menyediakan belasan hotel untuk dijadikan tempat karantina.

Oleh karenanya, fokus saat ini semestinya diarahkan pada variabel-variabel yang konstruktif dan substansial, bukan pada penciptaan dan pelestarian narasi-narasi konfliktual yang memperkeruh situasi.

Tentu tendensi political friendship secara personal antara Anies dan Presiden Jokowi sangat baik dalam sinergitas keselarasan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan harus terus ditunjukkan di depan publik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan emang jadi salah satu tokoh yang paling banyak disorot di pemerintahan Presiden Jokowi. Well, mau gimana lagi, doi emang salah satu tokoh paling berpengaruh di pemerintahan Pak Jokowi, sehingga udah pasti jadi sorotan utama.

Yang terbaru, Pak Luhut ikutan mengkritik kebijakan PSBB total yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Pak Luhut, kebijakan tersebut tak ada gunanya kalau tidak diikuti oleh kedisiplinan dari masyarakat.

Bahkan, PSBB 10 kali lipat pun nggak ada gunanya sama sekali jika masyarakat tidak disiplin. Hmm, tapi yang menarik, pernyataan ini disampaikan ke media asing. Wawancara tersebut dikutip dari media Inggris, The Sunday Times dan dimuat lagi oleh media Singapura, The Straits Times.

Mungkin Pak Luhut memang sengaja nggak mau memberikan pernyataan ini ke media lokial. Soalnya bisa makin ribut kondisi politik dalam negeri yang bisa berujung pada makin nggak kondusif suasana penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh Covid-19 ini.

Tapi ini juga kayak jadi penegas benturan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama dengan Pemprov DKI Jakarta. Jadi semacam babak selanjutnyalah dari benturan yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya.

Sayangnya, stand point-nya Pak Anies juga cukup kuat. Pasalnya, jika aktivitas dan pergerakan masyarakat tidak dibatasi, maka penyebaran virus ini akan semakin cepat terjadi. Dengan demikian, pilihan untuk menerapkan kembali PSBB total punya implikasi yang besar.

Apalagi, rumah sakit dan Wisma Atlet yang dipakai untuk mengisolasi para pasien Covid-19 juga sudah mulai over kapasitas. Jika ini dibiarkan terus, maka akan ada suatu titik ketika rumah sakit tidak bisa lagi menyediakan layanan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dan dengan demikian, angka kematian juga dengan sendirinya akan meningkat.

Artinya, dasar argumentasi bahwa yang dibutuhkan adalah hanya mendisiplinkan masyarakat bisa dibantah. Soalnya, bisa dipastikan kedisiplinan saja tidak akan cukup. Baik pembatasan aktivitas maupun penegakan protokol kesehatan sudah selayaknya dijalankan secara bersama-sama dalam situasi seperti sekarang ini.

Hmm, pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemprov DKI Jakarta ini mirip-mirip dengan kisah pertentangan antara Julius Caesar yang ingin menaklukkan orang-orang Galia. Sayangnya orang-orang Galia punya Asterix dan Obelix yang kemudian menjadi kunci melawan orang-orang Roma tersebut.

Mungkin Pak Luhut kudu hati-hati nih. Soalnya, persepsi yang buruk bisa saja timbul dari masyarakat ketika kebijakan Pak Anies justru ditentang habis-habisan. Well, walaupun Caesar akhirnya bisa memenangkan pertentangan, jangan lupakan pula bagaimana kuatnya Asterix dan Obelix. (S13)

PinterPolitik.com

Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB total yang sudah diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepertinya masih meninggalkan berjuta perdebatan. Selain beberapa menteri di kabinet presiden Jokowi – misalnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan – ada pula pengusaha dan masyarakat kecil yang ikut menyoroti kebijakan ini.

Salah satu pengusaha yang terbuka mengkritik kebijakan Anies adalah pemilik Djarum Group, Robert Budi Hartono. Buat yang belum tahu, doi adalah orang terkaya di Indonesia! Beh, ini level kritiknya udah beda nih kalau datang dari orang sekaliber doi.

Apalagi, jarang banget kritikan seperti ini datang dari seorang Budi Hartono. Sampai lewat surat resmi pula loh pandangannya itu ia kirimkan ke Presiden Jokowi.

Menurut Pak Budi, kebijakan PSBB total kurang tepat untuk dilakukan karena tidak menjamin angka pasien Covid-19 bisa menurun. Langkah yang paling tepat menurutnya adalah memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Ia juga meminta pemerintah meniru apa yang dilakukan oleh Singapura yang membuat tempat darurat isolasi pasien Covid-19 dari kontainer ber-AC di tanah kosong. Hmmm, mantap juga ya masukannya.

Masuk akal juga sih kalau dilihat pandangannya Pak Budi. Soalnya, kalau masyarakatnya nggak disiplin, PSBB sampai jungkir balik pun nggak ada hasilnya. Negara-negara seperti Tiongkok dan Italia misalnya, menerapkan sanksi tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan. Di Inggris, jika para pemain sepak bola kedapatan melanggar aturan protokol kesehatan, mereka juga bisa diskors.

Intinya, semua pihak memang berkontribusi pada penerapan sanksi yang tegas dari upaya menjalankan protokol kesehatan tersebut. Nah di Indonesia, hal yang demikian ini memang belum begitu ditegakkan.

Emang sih, kelihatan memaksa masyarakat banget. Tapi, jika tidak demikian, angka peningkatan pasien Covid-19 ini nggak akan pernah selesai-selesai juga.

Selain itu, kritikan ini sebetulnya juga menggambarkan titik teratas dalam hubungan antara pengusaha dengan pemerintah. Udah pastilah Pak Budi punya kepentingan bisnis di dalam kritikannya tersebut, misalnya terkait anjloknya pasar saham, dan lain sebagainya.

Tetapi, preseden ini bisa buruk untuk karier politik Pak Anies sendiri. Soalnya ekonomi dan politik itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Well, kita tahu seorang Bruce Wayne yang kaya raya akhirnya jadi Batman karena secara struktur pengambilan kebijakan pemerintah Kota Gotham memang tidak mungkin menyelesaikan persoalan yang ada pada dirinya sendiri.

Makanya, doi menjadi seorang outsider yang berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan menyelamatkan kotanya.

Hmmm, semoga aja Pak Budi nggak sampai pada level pengen jadi Batman ya. Kalau nggak bisa bahaya. Uppps. (S13)