PinterPolitik.com 

Indonesia saat ini sedang berduka atas tewasnya lima prajurit TNI di Papua setelah mendapat serangan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 15 April 2023 lalu. Para prajurit ini tergabung di dalam  Satgas Yonif Raider Kostrad 321/GT. Mereka ditugaskan untuk membebaskan Pilot Susi Air Philips Max Mehrtens yang masih disandera KKB.  

Sudah dua bulan TNI-Polri masih berusaha membebaskan sandera. Tidak adanya negosiasi baik dari pihak KKB dan pemerintah membuat proses pembebasan sanderan menjadi sulit. Hal ini kemudian membuat pemerintah Indonesia melakukan langkah operasi. 

Selama dilakukannya operasi pembebasan pilot Susi Air, beberapa prajurit TNI tercatat dinyatakan gugur dalam tugas.  

Bergugurannya prajurit TNI membuat operasi pembebasan sandera tampak tidak semudah yang diperkirakan, meskipun Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono sempat mengatakan aparat telah mengetahui lokasi KKB yang menyandera Mehrtens.  

Lambatnya proses pembebasan ditambah jatuhnya korban dari pihak TNI menuai kritik atas strategi yang diterapkan untuk membebaskan sandera. Pengamat militer dan pertahanan  Wibisono menilai operasi pembebasan pilot Susi Air berjalan sangat lambat dan cenderung “menggantung”.  

Menurutnya, lambatnya kinerja tersebut dapat membuat posisi Indonesia terpojok di mata dunia internasional karena tidak bisa menjamin keamanan di Papua. 

“Saya geregetan aja, kenapa lama sekali upaya pembebasan sandera ini, kalau TNI bergerak dan lakukan operasi militer di sana pasti bisa cepat diselesaikan. Sudah sangat jelas KKB itu kelompok separatis yang harus diberantas”, begitu ujar Wibisono. 

Kepercayaan masyarakat atas kapabilitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan negara kemudian menimbulkan spekulasi bahwa sulitnya menumpas KKB salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal.  

Selama ini, sejumlah kalangan menaruh curiga terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) yang dianggap memanfaatkan isu pelanggaran HAM hingga memberikan bantuan suplai senjata kepada KKB Papua.  

Hal ini kemudian memunculkan isu proxy war di Papua. Namun benarkah ada entitas tertentu berada di balik semua konflik Papua yang selama ini terjadi? Memang seberapa penting Papua bagi mereka?  

Lawan yang bersembunyi? 

Dalam konflik kontemporer saat ini, organisasi separatis bersenjata seringkali digunakan suatu negara untuk menjatuhkan negara lawannya. Fenomena pemanfaatan organisasi separatis oleh entitas negara untuk dilibatkan dalam peperangan dikenal sebagai proxy war. 

Deutsch dalam jurnalnya yang berjudul External Involvement in Internal War mendefinisikan proxy war sebagai serangkaian konflik internasional antara dua atau lebih kekuatan asing di negara ketiga. 

Negara yang berkonflik tersebut menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya di negara ketiga sebagai sarana untuk mencapai tujuannya masing-masing. 

Proxy war sendiri menjadi pilihan yang menarik bagi suatu negara ketika berkonflik dengan negara lain. Hal ini dikarenakan proxy war cocok dengan quote dari seorang penyair asal Inggris abad ke-18, Alexander Pope yakni “willing to wound, and yet afraid to strike”.  

Penggunaan proxy war dapat mencegah besarnya risiko akibat keterlibatan langsung suatu negara dalam konflik peperangan seperti banyaknya pasukan militer yang gugur. 

Dengan mendukung kelompok bersenjata seperti separatis hingga teroris, suatu negara dapat mengacaukan stabilitas negara lawannya tanpa perlu menurunkan tentara regulernya. 

Semakin kuatnya kelompok bersenjata dalam melakukan kekacauan dapat menurunkan kepercayaan komunitas internasional terhadap suatu negara. 

Hal ini seperti yang disampaikan Polkova dalam jurnalnya yang berjudul Framing Separatism as Terrorism: Lessons from Kosovo. Dia menjelaskan, keberadaan kelompok separatis sering kali dianggap sebagai penanda bahwa negara gagal dalam mendistribusikan hak-hak masyarakat sipil secara adil.  

Dalam konteks konflik kontemporer saat ini, tampaknya keberhasilan proxy war dalam memojokan negara lawan semakin besar ketika mampu mengangkat isu sensitif.  

Fearon dalam publikasi berjudul Separatist wars, partition, and world order menyebut isu seperti  pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seringkali “digoreng” ketika suatu negara menghadapi pemberontak.   

Ini merupakan bagian dari skenario proxy war agar menurunkan dukungan internasional terhadap negara lawan melalui label “pelanggar HAM”.  

Misalnya keterlibatan Rusia dalam konflik internal antara Ukraina dengan kelompok separatis Luhansk dan Donetsk. Selain memasok senjata terhadap kelompok separatis, Rusia menyebarkan isu pelanggaran HAM yang dilakukan militer Ukraina terhadap para penutur bahasa Rusia di Donetsk dan Luhansk.  

Hal ini kemudian memudahkan Rusia untuk melakukan aneksasi atas wilayah Krimea di tahun 2014. Isu pelanggaran HAM pun sempat berakibat pada berkurangnya dukungan dari negara-negara Barat terhadap Ukraina. 

Di Indonesia sendiri isu proxy war sudah muncul ketika AS melalui CIA dalam memberikan bantuan persenjataan kepada pemberontak PRRI dan Permesta di tahun 1958. 

Keterlibatan AS dalam dua konflik bersenjata tersebut tidak bisa dilepaskan dari usaha membendung pengaruh paham komunisme di Asia Tenggara.  

Lalu, bagaimana dengan isu KKB saat ini? 

Papua tak dapat dipungkiri memiliki daya tarik bagi negara-negara asing. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kekayaan sumber daya alam Papua. 

Daya tarik itu kemudian mendorong munculnya berbagai perusahaan tambang asing. Misalnya, keberadaan perusahaan tambang emas terbesar di dunia asal AS, Freeport McMoRan, Inc.  

Melihat besarnya potensi keuntungan yang didapatkan, ada kemungkinan AS berusaha menghapus “pengaruh Indonesia” di Papua. Salah satunya adalah dengan mendukung dan memperkuat KKB OPM untuk mengacaukan keamanan di Papua. 

Ketidakamanan di Papua bisa menjadi justifikasi bagi negara-negara luar untuk melakukan intervensi lebih dengan dalih menjaga keberlangsungan perusahaan tambang mereka. 

Masalah ketidakamanan tersebut bisa diangkat dengan “menggoreng” isu pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia di Papua.  

Tanpa perlu mengirimkan tentaranya seperti yang dilakukan di Iraq atau Pakistan, AS mampu dengan perlahan menguasai Papua. Selain itu dengan proxy war, Amerika Serikat tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai negara “pembela HAM”. 

Bisa Diselesaikan? 

Apabila merujuk pada pemikiran dari tokoh realis hubungan internasional Hans Morgenthau, seorang pemimpin negara berhak melakukan kebijakan yang bertentangan dengan moralitas individu misalnya dengan melanggar HAM. 

Hal ini dilakukan demi memajukan kepentingan nasional, yaitu menjamin keamanan nasional.  

Jika seandainya pemerintah Indonesia mengutip pemikiran ini, mungkin KKB bisa ditumpas sejak dulu meskipun menimbulkan konsekuensi tewasnya warga sipil yang menjadi korban perang. 

Namun faktanya, dalam konteks proxy war, kekuatan militer yang besar tidaklah cukup.  

Freeport sendiri telah menjadi salah satu soft power yang dimiliki Amerika Serikat untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia. Mendiang CEO PT. Freeport James R. Moffett mengklaim perusahaannya telah membantu orang Papua melompat dari “Zaman Batu” ke “Zaman Baja”.  

Status Freeport sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia ditambah retorika pembangunan yang ditawarkan seakan membuat pemerintah Indonesia mementingkan aspek ekonomi ketimbang penegakan keamanan meskipun tengah terjadi konflik.  

Hal ini bisa dilihat dari perubahan status siaga tempur pasca penyerangan KKB terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu, namun tidak diikuti dengan pembatasan kegiatan operasi Freeport. 

Kendati korelasinya masih menjadi perdebatan dikarenakan tentu Freeport memiliki sistem keamanannya sendiri, hal ini kemudian membawa para pekerja Freeport di lapangan rentan menjadi korban tembak di tengah situasi siaga tempur yang diberlakukan militer Indonesia.  

Sementara itu, di tengah krisis keamanan yang terjadi, AS tetap mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan pertambangannya di Papua sambil menyalahkan Indonesia jika muncul korban di kalangan masyarakat sipil. 

Dalam merespons probabilitas proxy war yang dilakukan negara-negara besar untuk mempertahankan kepentingannya di Papua, Indonesia harus berdaulat secara penuh.  

Kedaulatan untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional harus didukung dengan kemandirian ekonomi dari intervensi asing.  

Kembali, saat ini Indonesia harus memprioritaskan operasi pembebasan pilot Susi Air. Hal ini dapat dilakukan secara efektif dengan memfokuskan upaya penegakan keamanan dan mengorbankan sementara waktu keuntungan ekonomi dari kegiatan pertambangan di Papua. 

Meski demikian, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi semata. Yang jelas, menumpas KKB hingga tuntas sangat penting untuk dilakukan demi kondusivitas keamanan di Papua. (F92) 

PinterPolitik.com

“Perang tanpa bentuk (proxy war) mengancam Indonesia, karena negara-negara luar berlomba-lomba ingin menguasai Indonesia yang kaya akan sumber daya alam.” ~ Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

[dropcap]S[/dropcap]ecara geografis dan geopolitik, Indonesia tidak disangkal lagi merupakan negara yang sangat strategis. Selain letaknya di garis Khatulistiwa, Indonesia pun dikaruniai sumber daya alam yang sangat kaya. Tapi dibalik keberuntungan ini, seperti ucapan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di atas, juga dapat menciptakan ancaman.

Sebagai Panglima TNI yang menggantikan Gatot, Marsekal Hadi Tjahjanto ternyata juga memiliki pandangan dan kekuatiran yang sama. Menurutnya, ancaman tersebut menjadi sulit ditentukan berdasarkan wilayah dan geografisnya akibat kemajuan teknologi, komunikasi, sebaran komunikasi dan manusia, sehingga sulit dikendalikan.

Ancaman kedaulatan negara dengan cara baru ini, dikenal dengan proxy war atau perang proksi. Perang ini berupa konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung, alasannya untuk mengurangi konflik yang berisiko menghasilkan kehancuran fatal.

Visi Misi Marsekal Hadi Bahas Ancaman Siber, Proxy War, dan Tiongkok https://t.co/UvGtusry9c

— J. Vardan (@JackVardan) December 6, 2017

Pelaku utamanya pun biasanya lebih suka menggunakan pihak ketiga sebagai pemain pengganti, misalnya negara-negara kecil atau non state actors (aktor tanpa negara) yang bisa berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa (Ormas), kelompok masyarakat, maupun perorangan.

Akibatnya, pihak yang diserang menjadi tidak dapat mengenali dengan jelas, siapa sebenarnya kawan dan siapa lawan, karena musuh mampu mengendalikan dari jauh. Kabarnya, proxy war telah berlangsung di Indonesia melalui berbagai bentuk, seperti gerakan separatis dan isu SARA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, dapatkah kita memperkirakan, siapa atau negara mana sebenarnya yang memiliki potensi tengah melakukan perang proksi pada Indonesia?

Faktor Penentu Proxy War

“All politic tend to power.” ~ Lord Action

Perang proksi sebenarnya sudah lama dilakukan beberapa negara adidaya, salah satunya saat perang dingin (cold war) masih berlangsung. Pertikaian yang kerap terjadi di negara-negara Timur Tengah pun dikabarkan merupakan akibat dari adanya perang proksi dalam memperebutkan ladang minyak, begitu juga konflik Arab Spring dan Revolusi Mesir.

Namun perang proksi juga dapat dikatakan sebagai perang modern, karena pihak penyerang tidak secara fisik ikut andil dalam pertikaian langsung. Berbeda dengan perang konvensional yang menggunakan kekuatan militer. Perang langsung ini umumnya membutuhkan dana besar dan kerusakan materil serta immateril yang tak sedikit.

Dalam perang proksi, pihak penyerang dapat meminimalisir kerugian melalui berbagai cara, misalnya melalui tekanan politik atau sekedar mendanai kelompok separatis untuk melakukan pemberontakan. Contoh perang proksi yang paling nyata dan pernah terjadi di Indonesia, adalah saat terjadinya referendum Timor Timur.

Disinyalir, lepasnya Timor Timur tak lain akibat adanya peran Australia yang ingin menguasai cadangan minyak di Celah Timor. Campur tangan asing yang begitu banyak, termasuk tekanan dari kelompok yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga PBB, pada akhirnya membuat Indonesia bersedia melepaskan wilayah itu.

Perang proksi menurut Joseph Nye dalam buku Soft Power Foreign Policy (1990), memang bisa dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan hard power atau melalui kekuatan militer dan politik. Serta melalui soft power dengan memanfaatkan tekanan di bidang ekonomi, lembaga donor, atau melalui teknologi informasi.

Berdasarkan dua pendekatan tersebut, sebenarnya Indonesia dapat memperkirakan pihak mana yang paling diuntungkan dengan merebaknya isu atau konflik yang terjadi belakangan ini. Sebab dari semua peristiwa, pasti ada “tangan-tangan” tak kasat mata yang berkepentingan atau diuntungkan dibaliknya.

‘Musuh Proxy’ Indonesia

“Aku tinggalkan Kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.” ~ Ir. Soekarno

Sudah sejak lama, presiden Indonesia pertama menyadari bahwa kekayaan alam negeri ini akan mampu membuat negara lain iri. Akibatnya, seperti yang dikatakan ahli perang Tiongkok Sun Tzu, kekuatan tersebut bisa berubah menjadi kelemahan. Sebab akibat kekayaan dan posisi geopolitik yang strategis, Indonesia kerap menjadi target proksi.

Walau Indonesia tergabung dalam negara non blok dan perang dingin telah berakhir, namun dua kekuatan di dunia – dalam hal ini AS beserta sekutunya serta Tiongkok dan Rusia, masih terus membayangi. Kedua kekuatan ini, bisa dibilang sebagai bahaya laten yang bisa menjadi musuh proksi bagi Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga dikelilingi negara-negara yang kerap mengancam teritori dan kedaulatan bangsa, seperti Australia, Filipina, dan Malaysia. Belajar dari kasus Timor Timur, konflik Papua kemungkinan besar dibayangi oleh kekuatan Australia. Masalah HAM dan referendum juga merupakan isu yang dipakai agar Papua lepas dari Indonesia.

Memanasnya konflik di Papua belakangan ini, juga sangat mungkin berhubungan dengan upaya Pemerintah yang memaksa Freeport melakukan divestasi saham 51 persen. Melalui kelompok separatis, AS berupaya membuat kekacauan agar pemerintah Indonesia tunduk dan membatalkan peraturan tersebut.

Negara-negara pemberi pinjaman serta pendonor terbesar, seperti Jepang, Singapura, Prancis, Jerman, Korea Selatan, dan Tiongkok, punya peluang besar memberi tekanan pada kebijakan Indonesia. Termasuk negara-negara yang tergabung dalam Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB).

Di luar itu, kelompok radikal juga sangat mungkin menjadi musuh proksi Indonesia. ISIS bahkan telah terbukti menggunakan jaringan sporadisnya untuk melakukan tindakan radikal dan terorisme di Indonesia. Banyaknya ujaran-ujaran kebencian di media sosial, juga merupakan indikasi adanya ‘oknum’ yang sengaja ingin memecah belah bangsa.

Cara Pintar Menangkal Proxy

“Proxy war is the cheapest insurance in the world.” ~ Dwight D. Eisenhower

Begitu banyaknya kemungkinan ‘musuh proksi’ Indonesia, membuat kekhawatiran Jenderal Gatot dan Panglima TNI Marsekal Hadi menjadi sesuatu yang sangat beralasan. Apalagi dalam perang ini, serangan musuh tak mungkin lagi ditangkal menggunakan kekuatan militer, sehingga kekuatan yang dibangun juga harus bersifat non militer.

Sejauh ini, pemerintah telah berupaya memperkuat bangsa dari upaya memecah belah rakyat dengan menggunakan isu agama dan ideologi khilafah. Memang, pernyataan Bung Karno bahwa tidak ada musuh yang dapat mengalahkan persatuan adalah benar, namun dalam situasi saat ini, persatuan rakyat saja belumlah cukup.

Untuk menangkal serangan proksi yang datang dengan menggunakan kekuatan hard power, kekuatan militer dan posisi tawar Indonesia masih dapat dikatakan cukup menguntungkan. Namun tidak begitu bila serangan yang dilakukan melalui soft power di mana kondisi ekonomi dan teknologi informasi Indonesia masih termasuk lemah.

Hingga saat ini, anggaran pembangunan Indonesia masih sangat tergantung pada pinjaman luar negeri. Begitu juga di sektor bisnis, pada Migas misalnya, Indonesia masih mengandalkan investasi luar negeri dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya. Begitu pun di sektor industri dan perdagangan, Indonesia masih belum mampu mandiri.

Bersyukurlah karena saat ini Indonesia terkenal sebagai negara dengan hacker terkuat di dunia, sehingga walaupun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia mendapat jutaan serangan siber setiap bulannya, masih dapat ditangkal bersama, baik oleh Departemen Pertahanan maupun pihak swasta.

Oleh karena itu, agar suatu negara mampu menangkal serangan proksi, R.L. Armitage dan Nye menyarankan untuk membangun kekuatan cerdas (smart power) yang mampu menghalau dua pendekatan proksi tersebut. Smart power sendiri merupakan gabungan dari hard power dan soft power.

Jadi selain memiliki kekuatan militer dan politik yang tangguh, Indonesia juga harus mampu berdikari di bidang ekonomi dan teknologi informasi. Sehingga dapat disimpulkan, selain persatuan, sebaiknya pemerintah juga berupaya memperkuat perekonomian Indonesia agar tidak lagi menjadi sasaran proksi negara lain. (R24)

PinterPolitik.com

“The military don’t start wars. Politicians start wars.” – William Westmoreland (1914-2005), jenderal Amerika Serikat dalam Perang Vietnam

[dropcap]B[/dropcap]ukan tanpa alasan The Diplomat – sebuah majalah daring yang berpusat di Jepang – pernah menyebut Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai ‘the double green general’. Gatot dianggap sebagai sosok yang mewakili militer, pembela negara dan sekaligus pembela Islam. Sebutan the double green memang tidak berlebihan mengingat Gatot juga mewakili faksi terkuat dalam TNI: Angkatan Darat (AD) yang identik dengan warna hijau.

Kini, setelah Marsekal Hadi Tjahjanto dilantik sebagai pengganti Gatot untuk posisi Panglima TNI, pertanyaan-pertanyaan bermunculan terkait masa depan Gatot dan apa yang akan dilakukan oleh the double green pasca pensiun dari jabatannya di militer. Bahkan, masa depan Gatot menjadi topik perbincangan yang menarik, bukan hanya bagi pengamat politik yang muncul di prime time TV-TV berita, tetapi juga bagi para pemegang tampuk kekuasaan di partai politik.

1.Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiunnya pada Maret 2018 mendatang.#JohnnyGPlate#JokowiPresidenku #NasdemPartaiku #BeJo#BentengJokowi#MenangBesarMenuju3Besar pic.twitter.com/krIaitdxvq

— Partai NasDem (@Official_NasDem) December 5, 2017

Partai politik beramai-ramai memperebutkan Gatot. Rumor politik yang berhembus menyebutkan kemungkinan Gatot akan merapat ke Partai Golkar atau Partai Nasdem. Apalagi, beberapa hasil survei – misalnya Poltracking – masih menempatkan Gatot sebagai calon wakil presiden dengan elektabilitas paling tinggi.

Sosok Gatot tentu saja cukup populer di kalangan masyarakat dan membuatnya punya potensi untuk terjun ke dunia politik. Namun, pertanyaannya adalah apakah Gatot bisa diterima secara internasional, mengingat berbagai kontroversi yang pernah ditimbulkannya termasuk teori proxy yang sering digunakannya untuk menjelaskan berbagai masalah keamanan dalam negeri? Apakah Gatot masih akan berada dalam jalan pemikiran politik tersebut pasca pensiun?

Teori Proxy Sang Jenderal Hijau

Proxy war adalah salah satu pemikiran politik yang paling diingat dari Gatot Nurmantyo. Oxford Dictionary mengartikan proxy war sebagai perang yang melibatkan dua kekuatan besar, namun keduanya tidak terlibat langsung dalam peperangan tersebut.

Proxy war bisa juga disebut sebagai pertarungan antara dua kekuatan besar dengan menggunakan ‘pemain pengganti’ untuk meminimalkan korban dari keduanya. Beberapa contoh proxy war misalnya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di Vietnam dan beberapa negara lain saat perang dingin, atau antara Arab Saudi dengan Iran di Irak dan Yaman.

Tercatat, sejak 2014 Gatot mulai muncul ke permukaan dengan teori proxy-nya. Saat itu, Gatot masih menjabat sebagai Panglima Kostrad. Dalam kesempatan kunjungannya ke kampus-kampus atau momen tertentu, Gatot memang menyebut proxy war sebagai alasan utama kekacauan politik, ekonomi dan bahkan hukum yang terjadi di dalam negeri Indonesia. Menurut Gatot, banyak negara luar yang ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Majalah Gema Dipenogoro sempat memuat artikel kunjungan Gatot ke Universitas Dipenogoro, Semarang dan bagaimana ia menjelaskan bahaya proxy war tersebut terhadap Indonesia.

Gatot menyebut konflik di Timur Tengah akan bergeser ke negara-negara ekuator seperti Indonesia. Sumber utama konflik tersebut adalah energi dan makanan, termasuk daya tampung planet yang semakin berkurang, dan karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, maka banyak negara mengincar negara ini.

Saat terpilih sebagai Panglima TNI pun banyak pengamat yang menyebut pilihan Presiden Jokowi sangat tepat karena Gatot paham tentang proxy war tersebut. Puncaknya adalah ketika Gatot tampil di salah satu acara di stasiun TV dan menyebut ada negara yang ingin menunggangi aksi-aksi bela Islam pada Desember 2016 lalu. Ia juga secara tegas menyebut ada pihak-pihak asing yang ingin menggulingkan kekuasaan Presiden Jokowi.

Berbagai pandangannya tersebut tentu mengejutkan dan membuat nama Gatot melambung tinggi. Secara politik, namanya juga muncul ke permukaan sebagai tokoh politik yang diperhitungkan. Tidak heran jika popularitas dan elektabilitas Gatot juga terus meningkat.

Namun, teori proxy Gatot membuatnya kurang disukai oleh beberapa negara. Amerika Serikat disebut-sebut sebagai salah satu negara yang tidak suka terhadap Gatot. Akibat proxy war yang selalu disebutnya, Gatot memang selalu menaruh curiga terhadap Australia dan Amerika Serikat.

Apalagi, Gatot sepertinya sadar bahwa Amerika Serikat adalah salah satu ancaman bagi Indonesia. Saat ini ada 13 pangkalan militer Amerika Serikat di sekeliling Indonesia, yang antara lain tersebar di Pulau Christmas, Pulau Cocos, Darwin, Guam, Filipina, Malaysia, Singapore, Vietnam, Kepulauan Andaman dan Nicobar. Tidak heran jika Gatot selalu mencurigai setiap aktivitas Amerika Serikat, terutama dari pangkalan-pangkalan yang terdekat.

Kantor berita asal Australia, ABC News menyebutkan kecurigaan ini sebagai salah satu alasan insiden penolakan terhadap Gatot saat akan berkunjung ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Gatot juga sering mengkritik kehadiran marinir Amerika Serikat di Darwin dan pernah menangguhkan kerja sama latihan dengan Australia terkait insiden Pancasila.

Sikap keras terhadap Amerika Serikat juga terlihat, misalnya ketika terjadi penahanan 2 tentara negeri Paman Sam tersebut yang disebut menyusup saat peringatan ulang tahun TNI pada awal Oktober 2017 lalu. Selain itu, aksi Gatot yang membuka persoalan pembelian senjata ilegal beberapa waktu lalu disinyalir juga membuatnya kurang disukai oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat.

Secara politik, apa yang dilakukan Gatot ini tentu menaikkan citra politiknya. Apalagi, nasionalisme Gatot juga membuatnya diterima di kalangan nasionalis. Namun, beberapa pihak menyebut apa yang dilakukan oleh Gatot ini hanyalah sebatas strategi politik untuk merengkuh kekuasaan, katakanlah demi posisi capres atau cawapres. Tetapi, apakah benar demikian?

What’s Next, Pak Gatot?

Pilihan Gatot untuk terjun ke politik akan cukup menentukan peta politik nasional, setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Dengan segala pemahamannya tentang proxy war, Gatot tentu akan membawa warna pada politik Indonesia jika – misalnya – ia dipilih Jokowi sebagai calon wakil presiden. Walaupun diwarnai prediksi beberapa pengamat yang menyebut pamor dan elektabilitas Gatot akan turun setelah ia tak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, kiprah the double green general tetap patut diperhitungkan.

Dalam konteks nasional, politik proxy yang digunakannya tentu mendukung tingkat keterpilihannya. Kekuatan politik ini bisa dilihat misalnya ketika Prabowo Subianto mulai memberikan lampu hijau dan mempersilahkan Gatot bergabung dengan Gerindra. Ajakan ini tentu punya banyak dimensi politis, namun salah satunya bisa diartikan sebagai upaya meredam pengaruh Gatot yang oleh banyak pollster dianggap paling berpeluang merebut hati pendukung Prabowo.

Semoga di segerakan pak Gatot merapat ke Gerindra..

— carloz (@19carloz33) December 9, 2017

Namun, dalam konteks internasional, hal sebaliknyalah yang bisa terjadi. Berbagai aksi dan teori proxy Gatot menggambarkan paham politik realisme – pandangan yang menempatkan kepentingan nasional (national interest) di atas segalanya.

Realisme juga memandang kerja sama internasional tidak punya peran sekuat negara itu sendiri dan selalu menganggap dunia internasional dipenuhi oleh anarkisme serta bersifat konfliktual, sehingga selalu melihat pola-pola tertentu sebagai bentuk ancaman.

Dalam konteks tersebut, posisi Gatot akan kurang diuntungkan, mengingat dalam politik kontemporer, saling ketergantungan antarnegara dan hubungan yang mutualis merupakan hal yang tidak bisa dihindari.

Apalagi jika benar selentingan bahwa pemimpin di Indonesia selalu harus mendapatkan ‘restu’ dari negara tertentu, misalnya Amerika Serikat. Realisme Gatot tentu akan kurang disukai oleh negara tersebut jika dibandingkan dengan jalan politik politisi lain yang lebih soft. Apalagi Gatot selalu mencurigai tindak-tanduk Amerika Serikat dan Australia.

Artinya, Gatot adalah daya tarik politik domestik yang patut diperhitungkan, namun secara internasional – khususnya terhadap Amerika Serikat – ia adalah sosok yang kurang disukai. Mungkin pertanyaanya adalah apakah sang jenderal akan tetap dengan politik proxy-nya pasca pensiun, atau mengubah jalan politiknya. Hanya Gatot yang tahu.

Pada akhirnya, jika pilihan untuk menjadi politisi diambil Gatot, maka ia mungkin akan mengalami apa yang dikatakan Jenderal Westmoreland di awal tulisan ini. ‘Perang tidak dimulai oleh militer, tetapi oleh para politisi’. (S13)