Ada provinsi kalian nggak, guys? 

Sudah bahagia di hari Minggu ini belum, guys? Kalau belum, coba cek kalian ada di provinsi mana? 

Muncul usulan dari Wali Kota Depok Mohammad Idris agar kota dan daerah penyangga Jakarta digabungkan dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi Jakarta Raya. Menurut Idris, dengan begitu, berbagai persoalan Jakarta dan sekitarnya akan lebih mudah diselesaikan.

Gagasan pembangunan Jakarta dan sekitarbya yang terintegrasi ini sebenarnya sudah dicetuskan sejak DPRD Gotong Royong dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada Mei 1967 silam mengumumkan Rencana Induk Jakarta yang mengandung rencana pembangunan Jakarta selama puluhan tahun ke depan. Rencana tersebut melibatkan sejumlah wilayah di sekitar Jakarta yang meliputi sejumlah jenis wilayah, seperti perkotaan, pedesaan, dan peralihan desa ke kota.

Wilayah pembangunan ini akhirnya disebut sebagai Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Istilah ini kemudian berubah menjadi Jabodetabek dengan lepasnya Depok dari Bogor pada tahun 1999.

Kemudian, melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasukkan wilayah Cianjur dan Puncak – memunculkan istilah aglomerasi Jabodetabekpunjur.

pinterpolitik.com

INTAN JAYA – Seseorang dilaporkan tewas dalam kerusuhan berlatar belakang  pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, di Distrik Sugara, Jumat (24/2/2017).

“Dari laporan yang saya terima, korban yang meninggal bernama Kolenga Wenda (45),” kata Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw, di Jayapura, Jumat.

Karena situasi tambah rawan, Polda Papua akhirnya meminta tambahan pasukan. Pada Sabtu 25 Februari 2017 dikirim 80 personil Brimob ke Sugara dan Nabire untuk antisipasi gangguan kamtibmas susulan.

Menurut Paulus, selain seorang tewas dalam kerusuhan itu satu rumah terbakar dan belasan orang luka-luka.

Kepolisian menduga, kerusuhan terjadi karena masyarakat terprovokasi sebelumnya, sehingga kantor KPU Intan Jaya dibakar. Untuk mengatasi kerusuhan susulan, karena balas dendam, Kapolda telah meminta bantuan pasukan 2 kompi, sekitar 200 personel, ke Mabes Polri.

Paulus mengatakan, kerusuhan terjadi saat berlangsung pelaksanaan rapat pleno terbuka di kantor KPU Intan Jaya, Kamis (23/2). Akhirnya rapat tersebut diskors sampai waktu yang belum ditentukan.

“Indentitas provokatornya sudah diketahui, berinisial MT, dan  polisi akan meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan,” kata Kapolda Papua.

“Kemungkinan masalah komunikasi menjadi kendala utama yang menyebabkan belum adanya laporan dari Kapolres Paniai yang wilayahnya membawahi Kabupaten Intan Jaya,” tambahnya.

Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua, diikuti oleh empat pasangan calon, yaitu Bartolomius Mirip -Deni Miagoni, Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme, Natalis Tahum-Robert Kobogoyau, dan pasangan Thobias Zonggonau-Hermanus Mohoni. (Berbagai sumber/G18)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Perundingan untuk perdamaian Suriah kembali diadakan setelah 10 bulan terhenti karena pertempuran dalam memperebutkan Aleppo meningkat. Perundingan ini ditujukan untuk mengakhiri peperangan di Suriah yang telah berlangsung enam tahun.

Perundingan yang diadakan di Jenewa, Swiss, dihadiri oleh utusan dari Pemerintah Assad dan pihak oposisi. Fokus utama pembahasan dalam perundingan adalah kemungkinan mempertahankan perundingan politik antara para pihak.

Pertemuan yang telah diadakan pada, Kamis (23/2/2017) lalu, menemui jalan buntu. Diperkirakan perundingan tersebut tidak mencapai kata sepakat. Sementara perundingan sedang berlangsung terjadi ledakan bom bunuh diri di Provinsi Homs, Suriah, pada Sabtu, (25/2).

Menurut laporan aljazeera.com, target dari bom bunuh diri ini adalah anak-anak dan perempuan yang tidak bersalah. Berdasarkan data yang diberitakan oleh independent.co.uk, Sabtu, setidaknya 42 orang tewas dalam tiga kali ledakan bom bunuh diri yang dikalim oleh militan terkait dengan Al-Qaeda sebagai aksinya.

Aksi bom bunuh diri ini berpotensi mengancam perundingan damai atas Suriah. Menurut pengakuan Otoritas Suriah yang dilansir Kompas, Senin (27/2), aksi bunuh diri di Homs diduga kuat menyasar penjabat tinggi keamanan.

Terkait dengan aksi ini, Staffan de Mistura, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa soal Suriah, Minggu (26/2), menyatakan, bom bunuh diri dilakukan untuk mengganggu dan menggagalkan perundingan damai.

Berdasarkan berita media, Bassma Kodmani, negosiator dari pihak oposisi High Negotiation Committee (HNC), mengatakan, Minggu, pihak-pihak di dalam perundingan telah bersepakat untuk gencatan senjata. Tetapi, dengan adanya aksi ini, komitmen pemerintah dipertanyakan termasuk kesiapan Rusia sebagai sekutu Assad untuk meredam kekerasan  di Suriah. Ia menambahkan, gencatan senjata telah dilanggar i dengan cara yang sangat buruk.

Dr. Kodmani menambahkan, hal yang menakutkan, yang kemungkinan besar terjadi jika perundingan di Jenewa tidak menghasilkan sesuatu untuk perdamaian di Suriah,  adalah gencatan senjata akan berakhir dan dengan cara apalagi Rusia mendapatkan kepercayaan dari rezim yang sedang berkuasa untuk kembali melakukan perundingan?

Nasib perdamaian Suriah sangat bergantung pada perundingan ini. Tidak heran jika pihak-pihak yang tidak suka dengan perdamaian di Suriah akan berupaya menggagalkannya. (E21)

pinterpolitik.com

AMBON – Hal itu disampaikan Kepala Bagian bali Pemerintah Provinsi Maluku, Bobby Palapia kepada wartawan, Selasa. Palapia menerima informasi hasil Ratas dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Anthonius Sihaloho, yang bersama Gubernur Said Assagaff dan Sekretaris Daerah Hamin Bin Thahir, mengikuti Ratas.

“Dari 11 program prioritas, 6 program sudah dibahas pada tingkat kementerian dan  disetujui,” ujar Palapia.

Keenam program itu, Trans Maluku sudah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Program Pengembangan Dok Wayame sudah disetujui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Program lainnya yang juga sudah disetujui, Pelabuhan Ekspor Tulehu – Waai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Sektor Perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikutnya, pembangunan Bandara Banda oleh Kementerian Perhubungan.

Lima program lainnya yang ikut dibahas pada Ratas, menurut Palapia, yakni Rumah Sakit Umum Pusat yang pembangunan fisiknya sudah disetujui Kementerian Kesehatan mulai 2018.

Selain itu, Program Sekolah Tinggi Pelayaran (STP) di Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Maluku Tengah, yang sudah disetujui Kementerian Perhubungan. Institut Teknologi Ambon (ITA) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).

“Mengenai ITA, Kementerian Dikti setuju dengan pengkajian. Jadi dalam pengkajian itu, selama 2 tahun, ITA sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, sambil memproses pendiriannya,” katanya.

Pada sektor perekonomian, ada Program Pasar Apung di Kawasan Mardika Ambon, yang sudah disetujui oleh Kementerian Perdagangan. Ada juga Program Pembangunan Proyek Jalan Layang di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batumerah, Kota Ambon, yang akan dikoordinasikan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Sebelumnya, dalam Ratas,  Gubernur Maluku memaparkan capaian, hambatan, kendala, dan harapan  untuk menyelesaikan semua program di hadapan Presiden, Wapres, dan jajaran menteri. Paparan itu ditanggapi Presiden Jokowi dan para menteri teknis terkait,” kata Palapia. (G18)