Sama seperti Donald Trump, Prabowo Subianto kerap diproyeksikan akan terapkan kebijakan-kebijakan proteksionis. Jika benar terjadi, apakah ini akan berdampak baik bagi Indonesia? 

PinterPolitik.com 

Amerika Serikat (AS) telah resmi menyelesaikan proses pemilihan presiden (pilpres) untuk menentukan orang yang akan memimpin negara mereka pada periode 2025-2029. Kendati memiliki angka elektabilitas yang begitu sengit sebelum hari pencoblosan, Donald Trump akhirnya kembali terpilih untuk menjadi orang nomor satu di Negeri Paman Sam. 

Bersamaan dengan itu, sejumlah pengamat ekonomi dan pebisnis langsung memprediksi bahwa kepemimpinan Trump akan membawa AS menjadi negara yang memiliki kebijakan perdagangan lebih proteksionis.  

Tidak aneh, Trump semasa kampanye memang kerap menyampaikan narasi akan lebih melindungi industri dalam negeri dan membuka peluang menerapkan tarif impor untuk sektor tertentu dari sejumlah negara. Narasi yang sejujurnya sejalan dengan ketika terakhir kali ia menjabat sebagai Presiden AS, yakni Make America Great Again (MAGA). 

Yang membuat dugaan ini lebih menarik adalah refleksi “semangat proteksionisme” yang belakangan juga cukup populer dibicarakan di Indonesia. Sebagai sesama presiden yang baru menjabat, Prabowo Subianto kerap diprediksi akan menerapkan kebijakan-kebijakan perdagangan yang cenderung proteksionis.  

Beberapa petunjuk akan hal ini tidak dipungkiri memang mulai terlihat, contohnya seperti rencana pengetatan keran impor yang belakangan cukup serius dibicarakan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. 

Hal-hal ini bahkan sampai memunculkan julukan-julukan plesetan dari prinsip MAGA Trump di media sosial, yakni Make Indonesia Great Again (MIGA). 

Menarik kemudian untuk kita pertanyakan, jika para Prabowo dan Trump memang akan lebih menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat proteksionis, kira-kira akan bagaimana dampak nyatanya?

Argentina, Sejarah Kelam Proteksionisme 

Kecenderungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan kebijakan perdagangan proteksionis patut menjadi perhatian, mengingat dampak historis dari kebijakan semacam ini yang sering kali berakhir negatif bagi perekonomian negara yang bersangkutan.  

Sejarah telah mengajarkan bahwa proteksionisme jarang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dalam jangka panjang dan lebih sering menimbulkan stagnasi, bahkan kemunduran. Contoh klasiknya adalah Argentina. 

Argentina pada awal abad ke-20an diproyeksikan sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia, dengan potensi besar berkat sumber daya alamnya yang melimpah dan ekspor pertanian yang berkembang pesat. Namun, sejak tahun 1950-an, utamanya ketika dipimpin oleh Juan Peron, negara tersebut mulai menerapkan kebijakan proteksionis secara ketat, seperti tarif tinggi dan pembatasan impor untuk melindungi industri domestiknya.  

Namun, alih-alih memperkuat ekonomi, proteksionisme Argentina berujung pada deindustrialisasi, tingginya inflasi (yang sempat capai peningkatan 100 persen), dan krisis keuangan yang berulang. Sektor-sektor yang dilindungi justru mengalami stagnasi karena kurangnya insentif untuk inovasi dan peningkatan produktivitas, serta lemahnya daya saing di pasar global.  

Akibatnya, Argentina kehilangan peluang besar untuk berkembang seiring dengan globalisasi, dan hingga kini, ekonominya masih belum sepenuhnya pulih, kendati sudah melewati waktu selama 70 tahun lebih. Tentunya, sebagai negara yang sedang mengalami proses perkembangan, Indonesia perlu menjadikan tragedi proteksionisme Argentina sebagai pelajaran. 

Lantas, apa yang bisa dipelajari dari Argentina dan menjadi kewaspadaan bagi Prabowo? 

MIGA Perlu Sekuat MAGA Terlebih Dahulu 

Kebijakan proteksionis hanya akan berhasil jika diterapkan dalam konteks industri domestik yang telah mumpuni dan kompetitif secara global. Negara-negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Amerika Serikat memberikan contoh yang relevan.  

Korea Selatan, misalnya, menerapkan proteksionisme yang cerdas selama era industrialisasi pada 1960-an hingga 1980-an, di mana mereka memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri seperti otomotif dan elektronik. Namun, proteksi ini disertai dengan insentif untuk inovasi, target ekspor yang ambisius, dan kebijakan peningkatan kualitas produk. Dengan manufaktur yang kuat dan daya saing global, Korea Selatan berhasil memanfaatkan proteksionisme sebagai langkah transisi menuju pasar yang lebih terbuka. 

Begitu pula dengan Tiongkok, yang berhasil menggunakan proteksionisme terarah untuk memperkuat industri domestiknya sebelum secara bertahap membuka pasar mereka. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas proteksionisme bergantung pada kesiapan sektor industri domestik dan investasi dalam teknologi serta inovasi.  

Amerika Serikat, sebagai ekonomi besar, juga mampu menggunakan proteksionisme strategis (misalnya tarif pada produk impor) karena mereka memiliki basis manufaktur yang kuat dan ekosistem inovasi yang mendukung daya saing internasional. Kekuatan domestik ini pun tidak selalu membuat AS terproteksi dari dampak-dampak buruk proteksionisme, seperti ketika menerapkan Kebijakan Tarif Smoot–Hawley Tariff pada tahun 1930, yang justru membuat efek Depresi Hebat semakin besar. 

Sementara itu, sebagai refleksi, Indonesia saat ini belum memiliki ekosistem industri yang sekuat Korea Selatan, Tiongkok, atau AS. Jika kebijakan proteksionis diterapkan tanpa kesiapan dan strategi yang jelas untuk meningkatkan daya saing, negara berisiko terjebak dalam situasi yang serupa dengan Argentina.  

Proteksionisme dapat menyebabkan harga barang-barang impor melonjak, melemahkan daya beli konsumen, dan memicu inflasi. Selain itu, pelaku industri dalam negeri mungkin kehilangan insentif untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas jika mereka merasa dilindungi tanpa persaingan berarti. 

Dengan demikian, kebijakan proteksionis harus diterapkan dengan hati-hati, diiringi strategi jangka panjang untuk memperkuat sektor industri dan mempercepat inovasi, agar Indonesia dapat bersaing secara global tanpa merugikan pertumbuhan ekonomi. Semoga, pemerintahan Prabowo-Gibran sudah mempersiapkan langkah-langkah yang matang jika ingin terapkan kebijakan proteksionisme di masa depan. (D74) 

PinterPolitik.com

Tentu berat membayangkan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Bayangkan saja, bahkan sebelum dirinya dilantik sebagai presiden terpilih pada Oktober tahun lalu, gelombang demonstrasi terbesar sejak kejatuhan Soeharto harus dirasakan. Setelah itu, kapal yang dinahkodai sang presiden nyatanya terus mengalami goncangan dahsyat yang silih berganti.

Mulai dari kasus Jiwasraya yang jamak dicurigai berkorelasi dengan Pilpres 2019, hingga yang terbaru, terkait pandemi virus Corona (Covid-19) yang memporak-porandakan perekonomian nasional. Terkhusus persoalan pandemi, ini tidak hanya memberikan bencana kesehatan dan ekonomi, melainkan juga semakin meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi.

Salah satu bukti keras atasnya adalah, di tengah peningkatan angka pengangguran akibat pandemi, rencana pemerintah untuk mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Kendari, Sulawesi Tenggara menuai kecaman keras berbagai pihak karena dinilai tidak peka dengan situasi masyarakat saat ini.

Jika kondisinya normal, mungkin pendatangan itu tidak begitu merusak secara politik karena telah lama kebijakan semacam ini dilakukan. Akan tetapi, dengan situasi saat ini, kedatangan gelombang pertama TKA Tiongkok ke Kendari – 152 dari 500 TKA – bahkan sampai disambut oleh demonstrasi masyarakat.

Di belahan bumi yang berbeda, tepatnya di Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang dinilai tepat untuk merespon meningkatnya angka pengangguran domestik akibat pandemi Covid-19.

Kendati mendapatkan berbagai penolakan dari pelaku bisnis, Trump nyatanya tetap memberlakukan pembekuan sementara visa TKA yang ingin bekerja di AS. Alasannya? Ini untuk membuka setidaknya 525 ribu pekerjaan agar pekerja domestik AS dapat diserap.

Di luar kontroversi Trump, tentu kita dapat melihat bahwa kebijakan tersebut begitu positif, dan tampaknya dapat ditiru oleh Presiden Jokowi. Lantas, seberapa besar sekiranya kemungkinan Presiden Jokowi untuk meniru kebijakan Trump tersebut?

Pertanyaannya bukan soal setuju atau nggak setuju, tapi mampu nggak Indonesia ambil kebijakan yang sama dengan @realDonaldTrump ? #pinterpolitik #infografis #politikhttps://t.co/Tk6a8a35ar pic.twitter.com/2NWgibSAdq

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 26, 2020

Nasionalisme Ekonomi

Telah menjadi pengetahuan umum (common sense) bahwa dengan jargon America First-nya, Trump secara terang-terangan telah menerapkan nasionalisme ekonomi. Konsep ekonomi ini menekankan pada intervensi negara terhadap mekanisme pasar. Ini misalnya dengan kebijakan kontrol domestik atas ekonomi, tenaga kerja, pembentukan modal, hingga pada pengenaan tarif dan pembatasan lainnya tentang pergerakan tenaga kerja, barang, dan modal – kerap disebut sebagai proteksionisme.

Kebangkitan nasionalisme ekonomi sendiri dapat dipahami sebagai respon keraguan atas pasar bebas terkait sejauh mana sistem ini membawa keuntungan. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, sistem pasar bebas telah berulang kali dipercaya berkonsekuensi pada terjadinya krisis moneter global.

Pada prinsipnya, nasionalisme ekonomi menempatkan posisi pasar berada di bawah negara, dan harus melayani kepentingan negara. Alih-alih untuk mewujudkan kebaikan bersama seperti yang disebutkan oleh Adam Smith, nasionalisme ekonomi justru berposisi “realistis” dengan ingin mendapatkan keuntungan terbesar bagi dirinya sendiri.

Mengacu pada Mehmet Akif Okur dalam tulisannya Economic Nationalism: Main Concepts And Recent Trends, nasionalisme ekonomi AS sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelum Trump, praktik ekonomi ini, di mana AS kerap melakukan proteksionisme telah masif terlihat. Itu misalnya terlihat jelas ketika perusahaan minyak Tiongkok, China National Offshore Oil Company (CNOOC) akhirnya membatalkan rencananya untuk menawar perusahaan minyak AS, Unocal karena mendapatkan tekanan yang keras dari politisi AS pada 2005 lalu.

Akan tetapi, kendati terlihat begitu menguntungkan, seperti yang ditulis oleh Adam S. Posen dalam The Cost of Trump’s Economic Nationalism: A Loss of Foreign Investment in the United States, nasionalisme ekonomi Trump sebenarnya memiliki risiko ekonomi tersendiri.

Posen misalnya mencontohkan, sejak Trump menerapkan konsep ekonomi ini, investasi masuk ke AS dari perusahaan mutinasional telah jatuh hampir mendekati nol. Menurutnya, itu akan berdampak pada berkurangnya pertumbuhan pendapatan jangka panjang, mengurangi jumlah pekerjaan bergaji baik yang tersedia, dan mempercepat pergeseran perdagangan global menjauh dari negeri Paman Sam.

Konteks side effects seperti yang ungkit Posen ini jelas terlihat pada gejolak yang diterima Trump ketika memberlakukan pembekuan sementara visa TKA yang ingin bekerja di AS. Seperti yang disebutkan sebleumnya, kebijakan ini telah membuat Trump mendapatkan berbagai kritik dari industri yang membutuhkan TKA. Akan tetapi, apabila kembali merujuk pada nasionalisme ekonomi, kebijakan Trump tersebut tentunya dapat dibenarkan.

Ibu kota baru masih lanjut. #COVID19 masih lanjut. RUU HIP masih lanjut. Pilkada dan Pemilu 2024 katanya yang malah mau ditunda ke 2027. Wih. #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/Tk6a8a35ar pic.twitter.com/6AnO0dHQRH

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 26, 2020

Terlebih lagi, kebijakan ini juga dapat mendatangkan dampak positif secara politik. Seperti yang diketahui, saat ini Trump tengah berjuang di Pilpres AS. Dengan menerapkan kebijakan proteksionis semacam itu, tentunya itu dapat meningkatkan kesan di tengah masyarakat bahwa jargon America First Trump bukanlah bualan semata.

Lantas, jika kebijakan ala nasionalisme ekonomi dapat berdampak positif bagi Trump, haruskah Presiden Jokowi menirunya?

Jokowi Alami Dilema?

Jika menyebut Presiden Jokowi tidak peka atas peningkatan pengangguran di tengah pandemi sehingga memperbolehkan pendatangan TKA Tiongkok ke Kendari sepertinya kurang tepat. Hal tersebut misalnya dapat disimpulkan dalam pemaparan Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali yang dikenal dekat dengan sang presiden di Podcast Deddy Corbuzier pada 7 Mei lalu.

Tuturnya, adalah persoalan ekonomi yang menjadi halangan terbesar Presiden Jokowi untuk menerapkan lockdown. Lanjutnya, mantan Wali Kota Solo tersebut sangat risau perihal nasib masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian jika lockdown diberlakukan.

Lantas, jika pernyataan Rhenald Kasali benar, mengapa kebijakan pendatangan TKA tetap diteruskan?

Jawabannya mungkin karena Presiden Jokowi telah berada di posisi dilematis. Jika merujuk pada AS yang telah lama menjadi aktor utama di aktivitas ekonomi global, menerapakan nasionalisme ekonomi atau proteksionisme adalah hal yang wajar. Pasalnya, dengan posisi tawar yag kuat, negara-negara lainnya mau tidak mau harus mengikuti atau toleran terhadap negara Paman Sam.

Beda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini belum menempatkan dirinya sebagai pemain utama. Kasarnya, posisi tawar Indonesia tidaklah mencukupi untuk meniru AS. Hal tersebut misalnya terlihat dari Indonesia yang masih tergantung pada impor. Pun begitu pada ketergantungan Indonesia pada investasi Tiongkok.

Pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, terlihat jelas bagaimana sang jenderal secara implisit menyebutkan bahwa posisi Indonesia begitu tidak sebanding dengan Tiongkok.

“Ekonomi Tiongkok ini hampir 18 persen pengaruhnya ke ekonomi global, kalau Amerika Serikat 25 persen. Anda suka tidak suka, senang tidak senang, mau bilang apapun, Tiongkok ini merupakan kekuatan dunia yang tak bisa diabaikan”, tegas Luhut pada 5 Juni lalu.

Yang negara api yang mane nih kira-kira? #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/Tk6a8akGz1 pic.twitter.com/w87gt3moIx

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 25, 2020

Tidak hanya dari pernyataan Luhut, posisi yang begitu tidak simetris juga terlihat jelas dari pernyataan gamblang Konselor Bidang Ekonomi dan Bisnis Kedubes Tiongkok untuk Indonesia Wang Liping. Tuturnya pada 24 Juni lalu, pekerja lokal (Indonesia) kebanyakan kurang terampil dan hanya menjadi pekerja biasa, sehingga membuat pekerja lokal memiliki gaji yang lebih rendah dari pekerja Tiongkok.

Pernyataan terbuka Liping tersebut tentu saja dapat dibaca bahwa ia merasa dapat menyatakan sesuatu, kendatipun itu tidak “mengenakkan” bagi tuan rumah. Ini tentunya menunjukkan bahwa Liping memiliki kuasa yang cukup untuk bertindak demikian.

Apabila kita bertamu ke suatu rumah, tentunya kita akan menjaga sopan santun agar nantinya tidak diusir oleh tuan rumah bukan? Akan tetapi, bagaimana jika tamu tidak diusir meskipun telah melakukan tindakan sesuka hati? Tentunya itu menunjukkan ia memiliki pengaruh yang mampu menundukkan tuan rumah bukan?

Analogi sederhana ini dapat kita gunakan untuk memahami posisi Presiden Jokowi saat ini. Suka atau tidak, investasi Tiongkok telah jamak disebut menancap dengan dalam di republik ini. Meskipun itu berdampak pada berhasilnya Presiden Jokowi menjalankan ambisi proyek-proyek infrastrukturnya. Namun, secara politik, semakin menancapkan investasi Tiongkok, itu berbanding lurus terhadap berkurangnya pengaruh Indonesia terhadap negeri Tirai Bambu.

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan, kendatipun pembatalan pendatangan TKA Tiongkok dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Namun, dengan posisi tawar Indonesia saat ini yang dinilai tidak mencukupi, itu membuat kebijakan tersebut sulit untuk diambil.

Terlebih lagi, kebijakan pendatangan tersebut tentunya bertolak dari kontrak kerja sama yang telah disetujui sebelumnya. Pemutusan kontrak sepihak boleh jadi akan membuat investor menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintah Indonesia. Tentunya ini bukanlah hal yang diinginkan Presiden Jokowi di tengah ambisisnya untuk menyerap investor sebanyak mungkin.

Yah, bagaimanapun, kita lihat saja bagaimana Presiden Jokowi bersikap atas masalah ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.