Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (27/3) memutuskan penundaan pembahasan regulasi yang merombak sistem peradilan negara itu. Dalam beberapa pekan terakhir demonstrasi besar terjadi di Israel. Bahkan, pilot militer, diplomat, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant turut memprotes rencana Netanyahu. Setelah pemecatan Menhan Gallant, gelombang demonstrasi kian memanas. 

Reformasi peradilan Netanyahu sendiri memuat aturan baru mengenai pembatasan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Cara hakim agung dipilih hingga penunjukkan hakim oleh politisi penguasa juga diatur di RUU tersebut.