PinterPolitik.com

“All art is propaganda. It is universally and inescapably propaganda; sometimes unconsciously, but often deliberately, propaganda”.

:: Upton Sinclair (1878-1968), penulis ::

[dropcap]K[/dropcap]isah Perang Diadochi (322-275 SM) yang terjadi pasca mangkatnya Alexander Agung memang menjadi salah satu contoh peralihan kekuasaan yang berjalan tidak mulus.

Namun, perang pergantian kekuasaan di negara Qi (643-642 SM) era Tiongkok kuno mungkin yang paling relevan untuk dilihat dalam konteks keterlibatan negara-negara luar dalam pergantian kepemimpinan di negara tersebut. Faktanya, memang peran negara-negara asing dalam peralihan kekuasaan di sebuah negara adalah hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya.

Bak mengulang sejarah, walau tidak menimbulkan pertumpahan darah, kini konteks keterlibatan negara luar dalam peralihan kekuasaan itu menjadi cerita yang dipergunjingkan di Indonesia jelang Pilpres 2019. Adalah pernyatan Presiden sekaligus kandidat petahana Joko Widodo (Jokowi) tentang “propaganda Rusia” yang digunakan oleh lawanannya, Prabowo Subianto yang jadi lembar terbarunya.

Sekalipun tuduhan keterlibatan Rusia dalam Pilpres AS hingga kini masih cenderung “abu-abu” – beberapa pihak menyebutnya sebagai pelarian politik dari kubu yang kalah – namun, tetap saja ada hal serius yang bisa juga dimaknai di…
Share on X

Pasalnya pernyataan Jokowi itu kini menjadi polemik berkepanjangan karena diinterpretasikan secara beragam oleh masyarakat. Kedutaan Besar Rusia telah mengeluarkan pernyataan resmi dan membantah konteks interpretasi pernyataan Jokowi dan menyebut negaranya tidak mengintervensi persoalan dalam negeri di banyak negara, termasuk dalam hal Pemilu.

Selain itu, Indonesia dan Rusia juga disebut sebagai dua negara yang bersahabat dekat dan merupakan mitra penting. Istilah “propaganda Rusia” – menurut keterangan tersebut – tidak tepat karena tidak sesuai dengan realitas serta merupakan hasil rekayasa politik.

Bantahan itu memang dikeluarkan untuk meredam kontroversi yang muncul pasca pidato Jokowi tersebut. Pasalnya,  batasan “propaganda Rusia” dengan “propaganda ala Rusia” – dua frasa yang berbeda maksud – menjadi tidak jelas.

Jokowi sendiri dalam kata-katanya memang tidak menggunakan kata “ala”, sehingga membuat pernyataan tersebut menjadi multi-interpretatif dan bahkan – meminjam kata-kata Aristoteles dalam De Sophisticis Elenchis (Sophistical Refutations) yang berbicara tentang 13 fallacies atau kesalahan reasoning/membuat penjelasan – cenderung ambigu atau bermakna lebih dari satu.

Penyebutan propaganda Rusia kemudian bisa dimaknai sebagai aktivitas yang dilakukan oleh Rusia dalam upaya mengintervensi Pilpres 2019. Padahal, Jokowi dalam bantahannya menyebut bahwa ia tidak spesifik menunjuk pada negara tertentu – dalam hal ini Rusia.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa dirinya merujuk pada cara-cara propaganda yang menggunakan semburan kebohongan dalam kampanye politik. Model kampanye yang oleh Rand Corporation disebut sebagai firehose of falsehood ini memang menjadi topik perbicangan di Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016 lalu dan disebut sebagai model propaganda ala Rusia.

Model propaganda itu memang dilakukan Rusia saat berkonflik dengan negara-negara tetangganya, misalnya dengan Ukraina terkait semenanjung Krimea, dan untuk melawan pengaruh negara-negara anggota NATO.

Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami.

— Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta) February 4, 2019

Dengan konteks posisinya sebagai seorang kepala negara sekaligus sebagai kandidat yang bertarung, pernyataan Jokowi tentang propaganda Rusia ini di satu sisi bisa dimaknai sebuah ketidaksengajaan yang melahirkan salah satu fallacy atau kesalahan reasoning seperti yang disebut Aristoteles.

Namun, di sisi lain, sangat mungkin juga pernyataan Jokowi ini sengaja disampaikan untuk tujuan tertentu. Pasalnya propaganda yang dilakukan Rusia – sekalipun dibantah oleh Kedubes negara tersebut seperti di awal tulisan – diklaim terjadi di 27 negara sejak tahun 2004. Selain itu, isu keterlibatan negara asing pada Pilpres kali ini juga disebut-sebut sangat mungkin terjadi.

Tentu pertanyaannya adalah sengaja atau tidak sengajakah Jokowi dalam pernyataannya ini?

Ada Apa Propaganda Rusia?

Pasca Pilpres AS 2016 lalu, isu tentang propaganda Rusia memang menjadi topik yang dibahas di mana-mana. Konteks pembahasannya pun bukan hanya propaganda ala Rusia – atau menggunakan model yang digunakan negara tersebut – saja, tetapi juga melibatkan negara tersebut secara langsung sebagai pihak yang terlibat aktif dalam mendukung calon tertentu.

Portal Politico menyebutkan bahwa beberapa negara di kawasan Eropa memang ditengarai menjadi tempat propaganda tersebut digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Rusia memang menggunakan model propaganda kebohongan – seperti yang disebut oleh Rand Corporation tersebut – untuk kepentingan politiknya di kawasan.

Pasca Perang Dingin, Rusia sebagai kelanjutan Uni Soviet memang masih menyimpang persaingan politik dengan musuh lamanya, AS. Kekuatan negeri Paman Sam memang masih kuat di Eropa lewat NATO, termasuk lewat pengaruhnya di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Ini juga termasuk yang terjadi di Suriah.

Sementara, Rusia di sisi lain punya banyak kepentingan, termasuk dalam hal bisnis energi. Sebagai catatan, pipa gas dari Rusia melintas hampir di seluruh kawasan Eropa dan membuat negara-negara tersebut cukup bergantung pada negeri Beruang Merah itu.

Kasus pertentangan antara Rusia dan Ukraina terkait semenanjung Krimea disebut-sebut salah satunya juga melibatkan propaganda. Pada pertengahan Maret 2018 lalu, TIME memuat pengakuan seorang mantan anggota buzzer team dari Rusia bernama Vitaly Bespalov yang berperan dalam propaganda di media sosial.

Aktivitas yang disebut sebagai online trolling – mungkin bisa diartikan sebagai aktivitas “memancing secara online” – bertujuan untuk mengubah opini dan pandangan publik tentang suatu hal tertentu.

Kala itu, dalam sebuah video singkat, Vitaly menjelaskan bagaimana aktivitas trolling tersebut dilakukan untuk menyebarkan berita bohong dan membentuk opini masyarakat di beberapa negara, misalnya di Ukraina, AS dan Jerman. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan citra pemimpin-pemimpin negara itu di mata masyarakatnya, dan pada akhirnya menguatkan posisi politik Rusia – terutama Vladimir Putin – di hadapan negara tersebut.

Tidak jarang juga propaganda politik yang terjadi di sekitaran kontestasi elektoral itu ditujukan untuk mendukung kandidat tertentu yang dianggap mampu mengakomodir negara yang kini dipimpin Presiden Putin itu.

Dalam konteks Indonesia, memang Pilpres 2019 secara tidak langsung berhubungan dengan kepentingan negara tersebut. Rusia punya banyak perjanjian kerja sama dengan Indonesia, termasuk di bidang alutsista, kereta api, minyak dan tambang.

Selain itu, Asia diprediksi akan menjadi center of the world’s gravity atau pusat gravitasi peradaban dunia – pandangan yang salah satunya diungkapkan oleh ekonom AS Gary Becker – dan Asia Tenggara secara khusus, akan menjadi poros di dalamnya. Dengan konteks “gemuruh” ekonomi-politik di Laut China Selatan misalnya, negara seperti Rusia perlu jaminan untuk tetap menjadi pemain utama di dalamnya.

Oleh karena itu, memastikan kepentingan-kepentingannya tetap terjaga di Indonesia sebagai bagian dari poros gravitasi dunia di masa yang akan datang adalah sebuah keharusan bagi negara tersebut. Artinya, ada persilangan kepentingan yang sangat mungkin diperjuangkan juga oleh Rusia dan konteks tersebut membuat negara ini punya konsen dalam pergantian kekuasaan di negeri ini.

Ketakutan Jokowi?

Persoalan terbesar dalam kasus ini adalah apakah Jokowi sengaja atau tidak dalam kata-katanya tersebut. Jika tidak sengaja dalam konteks menghilangkan kata “ala” dari ucapannya yang merujuk pada model propagandanya saja – bukan Rusia sebagai negara yang aktif melakukan propaganda – maka sang presiden memang sudah bisa menduga akan ada dampak kegaduhan yang ditimbulkannya.

Secara politik kata-katanya tentu saja menyerang kubu Prabowo yang selama ini dituduh menggunakan firehose of falsehood yang adalah model propaganda ala Rusia itu. Namun, ada dampak lanjutannya jika ternyata pernyataan Jokowi tersebut membuat negara di utara Mongolia itu “tersinggung”.

Selain itu, Jokowi juga bisa dituduh menyebarkan hoaks – seperti yang belakangan diungkapkan oleh oposisi – dan dianggap melakukan fallacy karena mengungkapkan hal yang ambigu.

Lalu, bagaimana kalau Jokowi sebetulnya sengaja dalam pernyataan tersebut?

Jika ini yang terjadi, maka sang presiden tentu saja tengah “menggertak” dalam artian yang sesungguhnya. Pasalnya, isu Rusia ini telah menjadi gosip yang bertebaran di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Konteks itu ditambah “bumbu-bumbu” sikap sang lawan, Prabowo Subianto, yang terekam sebelum pidato kebangsaan beberapa waktu lalu menyalami Artem Turkin, seorang perwakilan dari Kedubes Rusia.

Selain itu, konteks Pilpres 2019 ini cenderung linear dengan apa yang terjadi di AS pada 2016 lalu dalam konteks penggunaan isu-isu kampanye. Sekalipun tuduhan keterlibatan Rusia dalam Pilpres AS hingga kini masih cenderung “abu-abu” – beberapa pihak menyebutnya sebagai pelarian politik dari kubu yang kalah – namun, tetap saja ada hal serius yang bisa juga dimaknai di baliknya.

Pada akhirnya, sengaja atau tidaknya Jokowi, hanya sang presiden yang tahu.

Yang jelas, kisah peralihan kekuasaan yang telah terjadi sejak Alexander Agung wafat atau seperti di era perang suksesi kekuasaan negara Qi di Tiongkok kuno masih akan menjadi warna politik.

Sebab, sering kali semua hal berhubungan dengan propaganda – demikian kata Upton Sinclair di awal tulisan. Bahkan, kopi yang Anda minum pun tidak lepas dari propaganda. Selamat berpikir! (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]aru-baru ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang amat blunder dengan membawa-bawa nama Rusia. Doi bilang, katanya hoaks yang yang berterbangan menghantui masyarakat kita saat ini tercipta karena ada tim sukses yang menyiapkan propaganda Rusia.

Weleh, gara-gara pernyataan tersebut, eike sempet deg-degan, loh. Nanti Pakde Vladimir Putin bete nggak ya negaranya diseret-seret dalam perang ngoceh kubu Jokowi-Prabowo? Hmmm…

Kata-kata mudah terucap, namun luka di hati siapa yang tahu?
Share on X

Kedubes Rusia, melalui akun Twitter resminya, menegaskan bahwa pihak Rusia nggak pernah ikut campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting bagi Rusia.

Nah, kemudian tweet tersebut dijawab oleh politisi Gerindra Fadli Zon dengan ucapan maaf. Doi bilang, mohon maaf atas pernyataan presiden Jokowi yang grasa-grasu.

Duuhhh, ini beneran ikhlas minta maaf atau ngeledek? Kok pake bilang Jokowi grasa-grusu segala? Ckckck.

Zaman sekarang, meledek presiden bisa senak udelnya saja. Nggak tahu apa kalau presiden juga punya hati yang bisa terluka? Meski cengengesan dipanggil Cak Jancuk, Pakde Jokowi ini juga bisa baper, loh. Bang Fadli nih, julidnya keterlaluan.

Terus ya, kalau Jokowi Abang bilang grasa-grusu, lalu yang waktu dulu Bang Fadli dkk mengumumkan kasus dugaan penganiyaan Ratna Sarumpaet padahal abis operasi plastik namanya apa? Belum terbukti benar atau nggaknya, tapi udah bikin konferensi pers apa bukan grasa-grusu namanya? Hehehe.

Lagian pembicaraan soal propaganda Rusia tidak berbicara dalam konteks Rusia sebagai negara, kok. Propaganda Rusia hanya terminologi dalam artikel yang Jokowi baca di Rand Corporation. Jokowi bilang, dalam tulisan tersebut, propaganda Rusia biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan kebohongan dan pesimisme.

Hmmm, menurutku ya, biar nggak terus-terusan diledekin sama Fadli Zon dan kawan-kawan, kayaknya Pakde Jokowi harus menegaskan deh, siapa timses yang telah memakai propaganda Rusia tersebut. Terus kasih buktinya juga. Pakde Jokowi nggak mungkin menyebarkan hoaks alias berita bohong tanpa bukti, kan? Iya, kaannnn? (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ebuah ungkapan bijak bahwa kesabaran ada batasnya mungkin saja tak terlalu salah dalam politik Indonesia. Begitulah pesan yang mungkin ingin disampaikan presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Ada yang tak biasa dari sosok Jokowi beberapa waktu terakhir ini. Luapan emosi yang tak terbendung lagi menjadi ciri khasnya dalam beberapa pertemuan dengan relawan pendukungnya dalam aktivitas kampanyenya sepanjang akhir pekan ini di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dalam luapan emosi tersebut, terselip kekesalan sang petahana karena selama ini ia diserang berbagai fitnah dan hoaks yang tersebar melalui media sosial.

Ia menyindir, meskipun tak secara spesifik menyebut kubu oposisi, adanya peran propaganda asing yang selama ini dimainkan oleh lawan politiknya.

Ia juga menegaskan persoalan terkait banyaknya hoaks dan fitnah itu karena adanya upaya adu domba ala asing.

Secara spesifik, mantan walikota Solo tersebut juga bahkan menuding adanya konsultan asing yang coba mengusik ketentraman Pilpres 2019.

Ia meluapkan kekecewaanya saat ia menghadiri deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di Surabaya, deklarasi relawan Sedulur Kayu dan Mebel Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Jokowi bahkan tak ragu menyebut bahwa ada propaganda ala Rusia dalam pesta demokrasi saat ini. Ia menyoroti adanya sembutan dusta dan hoaks yang menjadi warna dalam politik Indonesia belakangan ini. Pernyataan itu ia ungkapkan pada pidato di hadapan pendukungnya di Surabaya.

Banyak pengamat politik yang berpendapat bahwa kini Jokowi keluar dari gayanya selama ini yang terkesan santun. Ia memang terlihat lebih ofensif menjelang dua bulan hari pencoblosan ini.

Beberapa tanggapan pun datang dari kubu oposisi yang menyayangkan tuduhan presiden tersebut. Kubu oposisi menolak menjadi pihak tertuduh dari ucapan sang presiden.

Melihat kondisi-kondisi tersebut, ada yang menarik dari cara berkampanye Jokowi. Seolah tak mau begitu saja diam terhadap serangan yang selama ini merugikan citranya, kini ia mencoba untuk mulai membela diri. Namun, tak ada yang pernah menduga sang petahana akan menggunakan serangan balik dengan melemparkan tuduhan tersebut secara gamblang di depan publik.

Lalu benarkah tuduhan Jokowi tentang adanya propaganda ala Rusia tersebut? Ataukah ada makna secara politis lain di balik tuduhan sang mantan gubernur DKI tersebut?

View this post on Instagram

Jokowi menyerang dengan pernyataan propaganda asing Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 3, 2019 at 9:49pm PST

Merasa Tak Aman

Dalam konteks politik Indonesia, memang dalam beberapa waktu terakhir, isu teknik propaganda firehose of the falsehood menjadi booming setelah kasus hoaks yang menimpa artis Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu.

Sebagai sebuah teknik propaganda politik, firehose of the falsehood ini memang cukup membuat khawatir. Katakanlah di AS, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS melalui teknik ini disebut-sebut sebagai sebuah “cara kotor” untuk menang, namun efektif.

Lalu bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia?

Meskipun tuduhan bahwa kubu oposisi kerap menggunakan teknik firehose of the falsehood ini memang tak terhindarkan, namun hal ini jelas bukan sesuatu yang benar-benar mudah dibuktikan.

Di tengah sulitnya pembuktian tersebut, yang terjadi saat ini justru adalah dengan langkah Jokowi yang mengumbar pernyataan propaganda Rusia dan konsultan asing tersebut di muka publik membuatnya benar-benar dipertanyakan.

Propaganda Rusia itu masih pseudoscience, gak beda demgan mistik atau takhayul. Dimakan mentah-mentah, jadilah Presiden percaya takahyul.

— andi arief (@AndiArief__) February 5, 2019

Apa yang dilakukan Jokowi dengan menyoroti adanya permainan asing dalam Pilpres 2019 justru bisa diartikan publik sebagai ekspresi ketidakpercayaan dirinya terhadap elektabilitasnya sendiri. Setidaknya, inilah yang dikatakan oleh kubu oposisi. Meskipun ia memiliki banyak keuntungan yang dapat dikapitalisasi untuk kepentingan elektabilitasnya, namun ia masih mencurigai pergerakan lawan yang menggunakan konsultan politik asing.

Dalam konteks ini, Jokowi boleh jadi mengalami insecurity mengingat banyak rumor yang mengatakan bahwa elektabilitas oposisi kini telah mendekati sang petahana.

Selain itu, rilis beberapa lembaga survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas petahana cenderung stagnan mendekati bulan-bulan pencoblosan. Tentu hal tersebut bukan sebuah kabar yang menggembirakan bagi sang petahana.

Dalam konteks tersebut, menurut Daniel Béland dalam papernya berjudul Insecurity and Politics: A Framework, dalam konteks psikologi politik, political insecurity ini memang cenderung mendorong seorang pemimpin politik mengalami moral panic dan akan cenderung mengkonstruksi adanya collective insecurity.

Pernyataan Jokowi tentang adanya kekuatan asing yang membantu lawan politiknya memenangkan kontestasi Pilpres 2019 tersebut yang dapat dimaknai sebagai upaya konstruksi collective insecurity.

Dalam konteks tuduhan propaganda Rusia ini, petahana terlihat sedang membangun narasi kolektif untuk memerangi musuh bersama yang diciptakan bernama hoaks dan fitnah.

Pada titik ini, bisa saja hal ini merugikan Jokowi karena ia mungkin akan terjebak dalam permainan emosi yang tengah diciptakan oleh lawan politiknya.

Mengingat bahwa kini berbagai kritikan menyayangkan sikap sang mantan walikota Solo tersebut. Bahkan sikap tak senang tersebut juga datang dari pihak kedutaan besar Rusia di Indonesia sendiri.

Mengkonfrontasi Playing Victim Prabowo

Di sisi lain, menurut  Béland, narasi konstruksi collective insecurity ini merupakan salah satu dari bentuk dari strategi politik.

Dalam konteks ini, politisi secara sistematis akan berusaha untuk meningkatkatkan peringatan adanya collective insecurity untuk meningkatkan kekuasaan mereka, sehingga terjadilah pertarungan narasi wacana dengan lawan politiknya.

Sehingga dengan membangun collective insecurity ala Jokowi ini pada akhirnya mengindikasikan adanya upaya petahana dalam mengimbangi permainan playing victim yang memang kerap kali dilakukan oleh kubu oposisi.

Playing victim sendiri merupakan strategi politik untuk meraih simpati publik dengan jalan menempatkan diri sebagai korban dalam sebuah kondisi politik.

Prabowo memang selama ini dituding sering kali menggunakan teknik playing victim dalam berpolitik. Misalnya saja tudingan Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menyoal cerita Prabowo dikepung yang mengembangkan cerita palsu untuk menarik simpati masyarakat. Juga menyoal kasus Ratna Sarumpaet dengan cerita bohongnya sebagai contoh skenario playing victim yang gagal.

Propaganda Rusia itu memang nyata adanya https://t.co/g1d04ZWjE4

— #99 (@PartaiSocmed) February 5, 2019

Meskipun kerap kali dianggap gagal, namun justru kubu oposisi terlihat konsisten memainkan ritme strategi playing victim tersebut.

Misalnya saja dalam beberapa waktu terakhir ini kubu oposisi intens menyerang petahana dengan berbagai tuduhan diantaranya adanya dugaan kriminalisasi ulama yang dilakukan oleh rezim.

Yang teranyar adalah upaya penangkapan yang dilakukan terhadap musisi cum politisi, Ahmad Dhani dan  filsuf cum politisi Rocky Gerung atas tuduhan ujaran kebencian. Segala kondisi tersebut justru semakin memberikan peluang bagi oposisi untuk memposisikan pemerintah sebagai pihak yang zalim dan kubu oposisi yang terzalimi.

Di tengah kuatnya serangan kubu oposisi terhadap pemerintah di media sosial maupun media massa, tentu wajar jika kini Jokowi mencari cara untuk mengkonfrontasi strategi tersebut.

Sehingga, dengan berupaya untuk membangun kesadaran kolektif tentang adanya bahaya laten propaganda asing menjadi sebuah upaya serangan balik yang memungkinkan.

Pada akhirnya, sebagai sebuah strategi politik, keberhasilan usaha petahana maupun oposisi ini tentu saja bergantung pada sejauh mana pertarungan narasi ini mempengaruhi publik. Lalu manakah yang akan lebih efektif? Teknik menciptakan musuh bersama atau berperan playing victim? Berikan pendapatmu. (M39)