PinterPolitik.com

“Pragmatism has to postpone dogmatic answer, it is primarily a method of settling metaphysical disputes that otherwise might be interminable.”

:: William James (1842-1910), “Bapak Pragamatisme” ::

[dropcap]P[/dropcap]rogresif. Sebuah kata sifat yang belakangan bertebaran di mana-mana, layaknya kata kunci untuk menggambarkan kondisi yang penuh dengan gairah untuk perubahan.

Yang kita bicarakan ini adalah kata yang telah muncul untuk menggambarkan program diet vegetarian Pythagoras di tengah budaya makan daging yang tinggi di era Yunani Kuno – mungkin saat sang filsuf sedang memikirkan teorema  yang fenomenal – hingga kisah progresif subsidi kesehatan yang diterapkan pemerintahan Mesir Kuno saat kata welfare state (negara kesejahteraan) masih menjadi hal yang begitu futuristik dan canggih.

Kini, kata “progresif” itu menjadi slogan kampanye politik di Indonesia. Adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan slogan “Terbuka, Progresif, Itu Kita” yang menjual identitas progresivisme itu sebagai bagian dari keresahan terhadap status quo – situasi kekinian – kondisi politik Indonesia.

Progresivisme memang secara sederhana bisa diartikan sebagai gerakan yang ingin mereformasi tatanan masyarakat yang sudah ada untuk keluar dari status quo. PSI mencoba mendayung suara di ceruk-ceruk pemilih angkatan muda yang cenderung berpikiran terbuka dan tentu saja cenderung progresif.

Namun, tak seideal diet vegetarian Pythagoras atau subsidi kesehatan Mesir Kuno, ide PSI yang tampak “sempurna” itu, belakangan mendatangkan kritik dari berbagai pihak, terutama karena aktivitas politik PSI yang dinilai berubah menjadi cenderung pragmatis.

Itu yg sedang kami lakukan di PSI. Mengisinya dg anak-anak muda idealis. Pengurus kami 70% dibawah 35 thn. Kita jg sedang membangun budaya politik transparan seperti seleksi caleg terbuka. https://t.co/e7HuZ213X0

— Tsamara Amany Alatas (@TsamaraDKI) May 8, 2018

Abdil Mughis Mudhoffir dari University of Melbourne dalam tulisannya di portal East Asia Forum misalnya, menilai gerakan politik PSI dengan slogan kebaruan politik nyatanya tidak membuat partai yang dipimpin oleh Grace Natalie itu berbeda dibandingkan partai-partai tua (old parties) yang selalu mereka kritik.

Tentu pertanyaannya adalah mengapa demikian?

PSI, Progresif Setengah Hati?

Berbagai forum diskusi di dunia nyata maupun dunia maya memang sering diwarnai pertanyaan terkait gerakan progresif di Indonesia. Apakah progresivisme – dalam dunia politik secara khusus – sudah benar-benar ada di negara ini?

Secara politik, aliran progresif memang diidentikkan dengan paham politik liberal dengan segala macam ide kebaruan yang ingin keluar dari status quo yang ada.

Namun, gerakan semacam ini dianggap belum mampu berkembang secara maksimal di Indonesia, katakanlah jika dibandingkan dengan pemaknaan gerakan serupa di negara-negara Eropa atau Amerika Serikat, terutama terkait isu-isu progresif macam LGBT dan gerakan kebebasan berekspresi serta – dalam konteks tertentu – juga termasuk kebebasan beragama.

Tidak dapat dipungkiri, konstruksi budaya politik sejak kekuasaan Orde Baru serta kekuatan konservatisme dalam budaya lokal dan agama memang membuat progresivisme mengalami benturan di negara ini.

Harapan akan adanya gerakan kebaruan, khususnya dalam bidang politik, memang muncul ke permukaan di awal kehadiran PSI. Sejak dideklarasikan, PSI memang membawa cita-cita perubahan – hal yang membuat partai berlogo tangan menggenggam bunga  itu dianggap sebagai bagian dari gerakan kebaruan politik nasional.

Hal itulah mungkin yang membuat kata “progresif” digunakan sebagai bagian dari jargon kampanye politiknya. PSI menganggap status quo pemerintahan yang berkuasa satu dekade terakhir membuat masyarakat tidak bisa menikmati kesejahteraan secara penuh. Politik nasional juga terkungkung dalam sistem kartel partai yang membuat korupsi dengan segala macam tetek bengek persoalan yang berhubungan dengannya menjadi sulit dibendung.

Kondisi politik nasional juga disandera oleh segelintir elit politik yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol terus tergerus – demikian paparan dalam Platform Kebijakan Publik PSI. Tentu saja, jika membaca 8 platform cita-cita PSI, konsep perubahan yang diusung memang mendatangkan harapan adanya kebaruan gerakan politik yang diperjuangkan.

Lalu, bagaimana hasilnya?

Faktanya, aktivitas PSI belakangan dikritik karena bergerak keluar dari cita-cita kebaruan tersebut. Bahkan, jika berkaca dari tulisan Abdil Mughis Mudhoffir seperti disebutkan di awal, PSI menjadi partai yang semakin mirip dengan partai-partai lama.

Mudhoffir juga mengatakan bahwa cita-cita progresif PSI berubah manjadi naif, bahkan makin lama menjadi cenderung pragmatis. Jargon kampanye PSI misalnya, ingin menyasar anak-anak muda – kelompok yang disebut sebagai milenial. Namun, pada kenyataannya, partai tersebut hanya menyasar kelompok kelas menengah ke atas – demikian menurut Mudhoffir.

Sementara kelompok milenial dari kelas menengah ke bawah cenderung tidak tertarik dengan kampanye PSI, bahkan lebih mengarahkan pandangan politik kepada kelompok yang disebutnya sebagai vigilante – seringkali dalam ormas-ormas berbasis keagamaan. Kelompok-kelompok ini dianggap lebih mampu memenuhi keinginan milenial dari kelas tersebut.

Hal lain yang juga dikiritik Mudhoffir adalah dari sisi identitas “progresif” PSI. Dalam beberapa kejadian, pernyataan dan kebijakan partai tersebut justru bertentangan dengan jargonnya sendiri. Salah satunya misalnya terkait kasus pernyataan kader PSI yang mengecam peningkatan angka LGBT di Depok yang dimuat dalam sebuah pemberitaan. Walaupun telah memberikan klarifikasi tentang hal tersebut, namun isu ini mendatangkan keraguan akan identitas progresif PSI.

Selain itu, PSI menyebut diri mendukung kebebasan sipil dan demokrasi, namun justru mendukung UU Ormas yang membatasi kebebasan berorganisasi dan berekspresi – walaupun dalam pembelaannya PSI beralasan dukungan yang diberikan semata karena alasan ancaman terhadap Pancasila pasca menyeruak ormas-ormas macam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hal lain yang juga disorot adalah keseriusan PSI menentang oligarki politik sebagai elit yang menguasai sistem kepartaian di Indonesia. Ada kontradiksi dengan jargon progresif mereka, mengingat partai merah ini malah menempatkan tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan oligarki bisnis-politik dalam dewan penasihat partai.

Mudhoffir menunjuk tokoh macam Sunny Tanuwidjaja dan Jeffrie Geovanie yang disebut punya afiliasi dengan oligarki bisnis dan konglomerasi tertentu. Sunny misalnya pernah diberitakan Majalah Tempo sebagai penghubung antara para pengembang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. Sementara, Jeffrie juga punya pertalian dengan kelompok konglomerasi tertentu.

Secara rasional, PSI memang membutuhkan dana politik untuk membesarkan partai dan menjalankan mesin partai di daerah. Namun, afiliasi dengan oligarki bisnis tertentu jelas membuat partai ini keluar dari cita-citanya sendiri, bahkan terkesan sangat pragmatis.

Hal yang serupa juga bisa terlihat dalam jargon partai bersih dan terbuka yang diusung PSI. Hingga kini, partai tersebut belum juga menerbitkan daftar donatur yang membiayainya, sebuah ironi bagi partai yang mengusung gagasan politik bersih.

Berbagai kritik tersebut membuat kemasan politik PSI yang begitu militan dikampanyekan di media sosial nyatanya tidak berdampak banyak terhadap tingkat keterpilihan partai tersebut.

Terbukti dari survei beberapa lembaga yang menyebut PSI masih tertatih, bahkan berpeluang tidak lolos ke parlemen. Survei Poltracking menunjukkan elektabilitas PSI hanya 1,1 persen, Cyrus Network memberikan angka 0,3 persen dan Litbang Kompas menyebut elektabilitas PSI lebih kecil dari 4 persen atau di bawah angka minimal parliamentary threshold.

PSI, Partai “Poco-Poco”?

Fakta-fakta tersebut membuat PSI terlihat menjadi sangat pragmatis. Identitas progresif yang idealis nyatanya harus runtuh ketika berhadapan dengan kondisi riil politik Indonesia.

Misalnya, PSI ingin menabrak kondisi politik yang dikuasai oleh elit politik-bisnis, namun jatuh dalam persekutuan dengan elit-elit itu sendiri – mungkin karena persoalan finansial. PSI ingin menjadi partai yang bersih dan terbuka, namun transparansi seolah menjadi hal yang ditabukan – mungkin juga karena persoalan finansial.

Jualan jargon progresif juga pada akhirnya harus kalah dengan ketakutan tidak mendapatkan suara karena isu macam LGBT adalah hal yang ditentang keras dalam budaya Indonesia. Pada akhirnya, PSI terlihat seperti partai yang cenderung pragmatis dan “menjual” progresivisme hanya sebagai jargon kampanye politik.

Orde baru bukanya sekarang banyak di istana presiden. Jgn bilang anti orba sementara msh di dalam barisanya. pgn instan dg membuat partai baru itu sm saja pragmatis dan tdk berorientasi pd karakter partai.

— Maryanto ghovhal (@maryantoghovhal) June 21, 2018

Ibarat tarian Poco-Poco, PSI maju satu langkah mundur dua langkah, syantik syantik – begitu kata Syahrini. PSI ingin mengubah sistem politik yang mereka sebut transaksional, koruptif, elitis dan konservatif, namun pada saat yang sama justru menjalankan aktivitas politik layaknya para old parties yang mereka kritik.

Apa yang terjadi pada PSI sesungguhnya menggambarkan konsep pragmatisme yang umum terjadi dalam politik. Konsepsi ini telah ada sejak zaman Plato, namun mendapatkan bentuknya yang lebih jelas sejak tahun 1870 di Amerika Serikat melalui beberapa pemikir seperti William James.

Secara sederhana, konsep ini diartikan sebagai paham yang mengubah kondisi sesuai dengan kebutuhan. Pragmatisme melihat kebenaran bukan secara objektif, tetapi melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Artinya, prinsip atau aktivitas tertentu bisa diubah jika tidak mampu memberikan manfaat secara praktis.

Konteks politik Indonesia memang telah memaksa PSI menjadi pragmatis dan membelokkan progresivisme yang diusungnya. Cita-cita PSI yang sangat idelis berbenturan dengan konstruksi konteks politik Indonesia.

Lalu, apakah kata progresif memang sengaja untuk dihilangkan begitu saja?

Tentu saja tidak. PSI masih memaknai identitas itu sebagai bagian dari kampanye politik. Namun, berhadapan dengan konteks pemilih yang makin melek politik seperti saat ini, aktivitas PSI ini sangat mungkin justru berdampak buruk bagi citra politik partai tersebut. Bahkan, sangat mungkin PSI benar-benar tidak akan lolos parliamentary threshold pada Pemilu 2019 nanti.

Pada akhirnya, politik Indonesia memang memaksa PSI menjadi pragmatis. Ini memang bukan hanya soal maju mundur syantik syantik, tetapi – seperti kata William James di awal tulisan – pragmatisme adalah metode penyelesaian demi mendapatkan manfaat-manfaat praksis. Bukan begitu? (S13)

PinterPolitik.com

Kemarin (27/12), heboh sebuah kampanye digital bernama CELUP (Cekrek, Lapor, Upload) buatan mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya. Merebak melalui cuitan seorang pengguna Twitter, CELUP mendulang kontroversi karena adanya dugaan pencatutan media Jawa Pos dan Detik.com, serta Pemerintah Kota Surabaya. Baik Jawa Pos, Detik.com, dan Pemkot Surabaya telah membantah dan mendapatkan klarifikasi dari pihak CELUP.

Selain mendulang kontroversi karena pencatutan institusi, ‘ruh’ dari gerakan ini juga menimbulkan kontroversi. CELUP ingin mengajak setiap orang untuk berburu pasangan-pasangan yang berbuat ‘asusila’ dengan cara memotretnya. Mirip dengan ‘kampanye berburu tikus got’, kampanye CELUP juga memberi imbalan bagi para pemburu berupa poin yang dapat ditukar hadiah. CELUP memiliki kepedulian akan ruang publik, yang kerap ‘diracuni’ oleh tindakan ‘asusila’ anak-anak muda.

Klaim CELUP tentang ‘asusila’ juga menjadi perdebatan. Dalam banyak konten kampanyenya, CELUP ingin menargetkan orang-orang yang relatif ‘wajar’ dalam berpacaran, misalnya berangkulan, berpelukan, dan menonton bioskop. CELUP memasang standar rendah terhadap makna pacaran dan penuh prasangka terhadap orang-orang berpacaran.

Sementara mahasiswa dari negara lain berinovasi di teknologi untuk kemudahan hidup umat manusia, beberapa mahasiswa Indonesia bikin campaign untuk memotret orang pacaran. Di situ saya berpikir we are doomed. https://t.co/GYGOZNAeXU

— Joko Anwar (@jokoanwar) December 27, 2017

Dari situ, dapat dinilai pula ke mana arah kampanye seperti CELUP ini. Visi mereka mungkin sama, misalnya, dengan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Hanya saja CELUP terlihat tidak terlalu ekstrim dengan menghapus, tetapi hanya memoderasi pacaran dengan cara pandang mereka.

Namun, bagi sebagian orang lainnya, kampanye seperti CELUP tetap saja ekstrim, terbukti dari banyaknya kecaman di media sosial. Artinya, ada bagian besar orang dengan keyakinan yang lebih ‘progresif’ ketimbang ‘konservatif’ yang menolak kampanye seperti ini.

Kebangkitan Progresivisme dan Pertahanan Konservatisme

Progresivisme sosial di Indonesia terlihat bangkit belakangan ini, tercermin dengan cukup besarnya dukungan bagi kelompok Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT), kemerdekaan individu, kebebasan memeluk agama, dll. Aksi para jagoan di pihak progresif dapat disaksikan dalam perdebatan di muka publik, seperti di media sosial atau siaran langsung di televisi. Mereka membangun narasi dan menekan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan cara pandang progresif mereka.

Berbeda dengan kalangan intelektual, ada juga kalangan yang mengimani progresivisme dan mempraktikkannya bagi dirinya dan lingkungan terdekatnya. Mereka bisa saja adalah orang-orang dengan preferensi seksual termasuk LGBT, atau mereka yang mempraktikkan liberalisme seksual, atau mereka penganut aliran kepercayaan, dan lain semacamnya. Mereka adalah ‘umat progresif’, subjek dari perjuangan kalangan progresif belakangan ini.

Bila Anda terpukau menyaksikan romansa Jack dan Rose dalam film Titanic, atau mengidolakan cara Harry menyatakan cinta kepada Sally dalam When Harry Met Sally, bisa jadi Anda memiliki keyakinan akan nilai-nilai progresif dalam percintaan. Nilai-nilai yang mungkin Anda yakini itu berbeda dengan cara orang-orang konservatif Indonesia memandang percintaan.

Dengan medium film seperti Titanic dan When Harry Met Sally, sosialisasi terhadap nilai-nilai percintaan liberal bisa jadi telah menerpa Anda. Contoh substansialnya, dalam hal berpacaran. Anda sangat mungkin lebih terbuka dan menerima pacaran sebagai metode dua orang saling menjalin cinta. Kalau benar, keyakinan Anda itu akan sangat kontras dengan sebagian masyarakat Indonesia yang menolak pacaran.

Bisa jadi Anda juga ‘umat progresif’, bagian para penganut progresivisme-liberal yang percaya konservatisme bukan jalan hidup Anda.

Dan karena umat-umat seperti Anda, kalangan ‘umat konservatisme’ pun harus bangkit berdiri. Ada tekanan natural dalam diri ‘umat konservatif’ untuk mempertahankan diri dari terpaan ideologi Anda, dengan motif ‘adat Timur’ atau ‘budaya bangsa Indonesia’, yang masih diperdebatkan keabsahannya.

Contoh kasusnya, tentang bagaimana masyarakat kita malah sibuk mengurusi cara berpakaian mahasiswi Indonesia yang berprestasi di luar negeri, ketimbang mengapresiasi prestasinya.

Kebangkitan progresivisme secara fenomenologis, misalnya terungkap dalam pernyataan psikolog Elly Risman, bahwa zina telah menjadi gaya hidup. Bila zina terhitung ekstrim, ada pula kecenderungan peningkatan angka untuk menjauhkan rukun agama dari politik, sekalipun masih memiliki iman dalam agama tersebut. Tak hanya fenomena di tengah masyarakat, kalangan progresif pun berhasil menggolkan putusan MK untuk melegalkan aliran kepercayaan. Keputusan yang membuat ‘umat konservatif’, atau bahkan MUI, kebakaran janggut.

‘Umat konservatif’ kemudian bertahan melalui regulasi-regulasi protektif akan nilai-nilai ‘ketimuran’, seperti ditegakkannya hukum penistaan (sekaligus menutup perdebatan legal atas agama), pelarangan berpacaran di sebagian daerah, hingga penyensoran belahan dada perempuan di televisi. Dengan tekanan terhadap pemerintah itu, ‘umat konservatif’ mempertahankan ideologi mereka dari serangan progresivisme.

Namun tak hanya pada lingkup politik (relasi dengan negara) yang ingin ditabrak, progresivisme liberal juga ingin merambah kehidupan sosial. Karena pertarungan tak hanya di level politik—dengan menekan pemerintah melalui DPR atau MK—maka para ‘umat konservatif’ juga bertahan dari serangan ‘umat progresif’ di ranah publik. Menanggapi fenomena, mengembangkan wacana, dan beradu argumen secara demokratis adalah caranya.

Sehingga, kampanye CELUP atau Indonesia Tanpa Pacaran dapat dipahami sebagai bentuk pertahanan ‘umat konservatif’ akan ‘agresi umat progresif’. Suatu cara yang sah-sah saja di dalam demokrasi, namun perlu amat dipertanyakan manfaat dan relevansinya dalam hidup modern bermasyarakat.

Pertanyaan selanjutnya sebagai bahan pemikiran Anda, apakah nilai progresif liberal dalam ruang sosial dan politik memiliki keunggulan dibandingkan konservatisme? Tentu dapat terus diuji.

Yang pasti, perdebatan dan pertentangan akan terus berlangsung antara kalangan progresif dan konservatif, dalam melihat agama, seksualitas, dan urusan-urusan yang disebut ‘sensitif’ oleh masyarakat kita.

Ruang Privat Menabrak Ruang Publik?

Perhatian besar CELUP adalah bahwa aktivitas afeksi pasangan di ruang publik dianggap mengganggu kehidupan dan ketentraman ruang publik. Maka, dengan besarnya concern CELUP itu, apakah ada pemahaman atas ‘ruang privat’ dan ‘ruang publik’ yang cukup baik di kalangan mereka? Lebih jauh lagi, apakah kampanye CELUP memahami adanya jenis-jenis jarak sosial, yang pada akhirnya, membuat kampanye mereka terlihat absurd?

Apabila dipahami secara historis, kultur afeksi di ruang publik lahir dari liberalisme seksual, yang telah terjadi sejak revolusi seksual tahun 1960-an di Amerika Serikat. Revolusi tersebut membuka belenggu masyarakat untuk berekspresi secara seksual, misalnya dengan berpakaian lebih bebas di ruang publik, menghargai orientasi seksual orang lain, hingga bertoleransi terhadap keterbukaan seksual di media massa.

Ketika masyarakat nan jauh di AS sana telah memahami sex-positive lebih dari lima puluh tahun lalu, gelombangnya baru sampai di Indonesia belakangan ini, pasca kebebasan politik reformasi dan bertebarnya informasi di era digital. Tak ayal, faktor perjalanan sejarah cukup menjelaskan proses pertentangan progresivisme dan konservatisme di Indonesia saat ini.

Ilmu sosial pun dapat turut menjelaskan. Dalam sosiologi Barat, telah jelas dan tegas dikenal definisi ‘ruang publik’ dan ‘ruang privat’. Ini mendasar pada tipe jarak sosial menurut Edward Hall, yakni intim, pribadi, sosial, dan publik. Hall menilai, dalam ruang publik modern di komunitas perkotaan, dapat terjadi keempat jenis interaksi tersebut.

Namun yang terpenting, Hall menyebut kontak seksual adalah jenis interaksi sosial yang umum dipahami sebagai garis merah di ruang publik. Sehingga, hubungan intimasi di ruang publik, menurut budaya liberal, sesungguhnya adalah hal yang wajar, selama tidak ada kontak seksual atau bentuk ketelanjangan di dalamnya. Sementara dalam ruang privat, Hall percaya adanya otonomi penuh manusia untuk beraktivitas secara mandiri, seperti bernegosiasi, berdebat, dan menemukan konsensus.

Lebih dalam memahami cara manusia menjalin relasi di ruang publik modern, Erving Goffman menyebut terminologi civic inattention atau inatensi sipil. Konsep ini menjelaskan kondisi di mana seseorang memiliki ruang personal di dalam ruang publik, dan akan melakukan rekognisi kepada ruang personal orang lain. Atas adanya saling rekognisi ini, terbentuk ‘aturan’ untuk saling menghormati ruang personal setiap orang di dalam ruang publik. Maka, kembali kepada urusan intimasi-afeksi di ruang publik, civic inattention menyarankan agar manusia menghargai ruang personal orang lain yang tetap eksis di dalam ruang publik.

Dua ilmu tentang ruang publik-privat dan jarak sosial seperti ini, adalah yang kerap dilabel sebagai budaya Barat, alih-alih memahaminya sebagai kemerdekaan individu. Ketidakpahaman bahwa jarak intim seperti berpegangan tangan dan berpelukan adalah hal yang wajar, menghasilkan benturan budaya dengan konservatisme Indonesia.

Dan yang lebih parah, tak hanya perkara jarak sosial, masyarakat Indonesia tidak memahami adanya batas ruang publik dan privat, serta tidak memahami adanya konsensus antarindividu dalam ranah privat. Khususnya ketika ‘umat konservatif’ mencurigai adanya hubungan intim-seksual yang tak dikehendaki oleh konservatisme (LGBT, hubungan dewasa pra-nikah, dll), maka penerabasan ruang privat adalah suatu keharusan. Kasus muda-mudi di Tangerang yang diarak telanjang oleh warga adalah contoh brutalnya.

Maka, tentu salah kaprah bila kampanye seperti CELUP menghakimi muda-mudi lah yang menyalahi ruang publik untuk menunjukkan afeksi. Nyatanya, ruang privat mereka akan tetap digebrek, apabila ada kecurigaan publik terhadap bentuk afeksi mencurigakan. CELUP dan kawanannya tidak peduli ruang publik, hanya afeksi mencurigakan yang mereka pedulikan.

Afeksi mencurigakan, mungkin suatu terminologi baru dan aneh yang perlu disematkan untuk masyarakat kita.

Kembali Kepada Institusi Keluarga dan Mahkamah

Ada dua masalah yang menegasikan kampanye CELUP ini.

Pertama, selain muda-mudi secara umum, target kampanye menyasar anak-anak di bawah umur. Sehingga, perlakuan memotret dan menyebarkan di media sosial adalah salah jalan. Apabila dilakukan, maka kasus seperti trauma keluarga akibat dua anak laki-lakinya dikira homoseksual – yang sempat viral juga beberapa waktu terakhir – akan terjadi lagi.

Peran pendidikan keluarga harus dikembalikan. Bukan dengan adanya pemolisian secara sepihak dari masyarakat, namun penguatan peran keluarga untuk memberi sosialisasi-afeksi kepada anak-anak. Dengan sosialisasi-afeksi yang baik, akan tercetak anak-anak dengan afeksi-positif di usianya serta sex-positive bila telah beranjak remaja hingga dewasa.

Kedua, hukum pun berbicara bahwa pencabulan dalam Pasal 76e UU Nomor 35 tahun 2014 hanya mengatur pembujukan/pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Bila terjadi antar sesama anak, maka hukum tak berlaku dan teguran-pengembalian kepada keluarga adalah jalan yang paling baik. Terlebih, dengan metode penghakiman sepihak ini, CELUP justru dapat dijerat hukum lainnya, seperti penyebaran konten asusila dan pelanggaran hak cipta.

Begitu pula bila melihat sikap MK untuk bertahan pada status quo legalitas LGBT. Sepertinya, negara masih bermain dalam jarak aman, dengan tidak ikut campur tangan hingga urusan seksual seseorang, mulai dari identitas, preferensi, sampai aktivitasnya. Dengan begitu, akan sulit bagi kampanye seperti CELUP memiliki kekuatan hukum secara penuh.

Dan sikap akhir suatu kontroversi yang (mungkin) terus menguat ada di tangan pemerintah. Ingin turut mengadopsi konservatisme atau membiarkan progresivisme mengambil panggung sosial dan politik kita.

Atau jangan-jangan isu ini punya muatan politik tertentu? (R17)