Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (2/1) kemarin menghilangkan kewajiban untuk memenuhi ambang batas presiden (PT) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Mungkinkah ini jadi kesempatan untuk Anies Baswedan “ancam” pengaruh Joko Widodo (Jokowi)?

PinterPolitik.com

“Gee, gee, gee, gee, baby, baby, baby” – Girls’ Generation, “Gee” (2010)

Siapa yang tidak kenal dengan Girls’ Generation (SNSD)? Girl band asal Korea Selatan (Korsel) ini menjadi salah satu grup musik yang paling terkenal pada tahun 2010-an. Jelas, girl band satu ini sangat dikenal bagi para penggemar K-pop yang masuk dalam kelompok usia Milenial.

Salah satu lagunya yang paling terkenal adalah “Gee” yang dirilis pada tahun 2010. Lagu ini terkenal dengan salah satu koreografinya yang menjadi pembahasan soal gelombang K-pop hingga kini, yakni gerakan tarian kaki kepiting (crab leg dance).

Tarian ini dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang kanan dan kiri. Kemudian, para anggota Girls’ Generation menggerakkan kakinya dengan gaya menyeret ke samping, layaknya gerakan kepiting. 

Kesuksesan Girls’ Generation ini membuat para anggotanya turut menjadi terkenal. Salah satunya adalah Tiffany Young, seorang warga negara Amerika Serikat (AS) yang merupakan keturunan Korea.

Girl band satu ini sebenarnya berada di bawah manajemen SM Entertainment. Namun, Tiffany memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan SM Entertainment dan memutuskan untuk bekerja di bawah naungan label Paradigm Talent Agency yang berbasis di AS.

Well, persaingan antar-label di industri K-pop memang bukanlah hal baru. Saking kempetitifnya, para label ini selalu berusaha mendorong artis-artisnya untuk menampilkan yang terbaik. Para artis yang ada di bawah mereka kerap menjadi token yang bisa mendatangkan profit.

Inilah kenapa akhirnya artis dam grup musik menjadi hal berharga juga bagi para label. Dengan basis penggemar yang besar, banyak artis akhirnya dijaga dan dipelihara agar terus menjaga daya saing label mereka.

Menariknya, cara kerja industri hiburan di Korsel – dan juga beberapa negara lain – memiliki kemiripan dengan dinamika politik terbaru di Indonesia masa kini, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan untuk menghapus ambang batas presiden (presidential threshold) – atau disingkat PT.

Lantas, bagaimana cara kerja industri K-pop, seperti Girls’ Generation, bisa berkaitan dengan putusan MK? Mengapa ini bisa mengubah dinamika permainan elektoral di masa depan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Partai Politik = Label?

Pada tahun 2015, Nikolai V. Ostapenko menulis sebuah tulisan berjudul The Cult of Shinhwa, An Original K-pop Band: South Korea’s Prime Cultural Export. Dalam tulisan itu, Ostapenko menjelaskan bahwa persaingan antara grup-grup idola di industri K-pop sebenarnya adalah persaingan antara label-label besar di balik mereka.

Beberapa di antaranya adalah SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment. Mereka semua saling bersaing untuk menemukan dan mendidik artis terbaik mereka untuk bersaing dengan satu sama lain.

SM Entertainment, misalnya, berhasil menjadi salah satu label terbesar dalam sejarah K-pop. Pada tahun 1998, SM Entertainment memulai gebrakannya di dunia musik dengan grup bernama Shinhwa, yang mana merupakan salah satu grup K-pop yang paling bertahan lama di industri musik Korsel.

Kesuksesan label dengan grup atau artisnya yang besar ini krang lebih menunjukkan bagaimana para artis ini punya peran signifikan, yakni penyumbang bagi branding dan profit. Layaknya investasi, mereka juga menjadikan label mereka turut tumbuh.

Lantas, apa kaitan antara persaingan antar-label di K-pop dengan dinamika politik di Indonesia?

Menariknya, partai-partai politik di Indonesia bisa dianalogikan dengan para label di industri K-pop. Merekapun saling bersaing untuk menjangkau para penggemar (alias pemilih).

Mengapa demikian? Alasannya adalah partai-partai politik kini memiliki diferensiasi yang semakin tipis di antara satu sama lain. 

Dengan dinamika elektoral yang semakin terpusat pada persona individu politisi, partai politik semakin bergantung pada kader dan kandidatnya untuk membangun branding politik mereka, layaknya label-label di industri K-pop.

Mungkin, layaknya SM Entertainment yang akhirnya bisa menjaga kesuksesannya sejak akhir dasawarsa 1990-an dengan Shinhwa, PDIP-pun berhasil menjaga momentum politiknya selama dua periode dengan kader-kader seperti Joko Widodo (Jokowi). Namun, bagaimana kelanjutan persaingan antara “label-label” politik ini usai putusan MK yang menghapus PT?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jokowi dan “Ancaman” dari Anies?

Kesuksesan SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment tentunya bukan hanya sekadar berarti profit. Label-label besar ini juga akhirnya memiliki modal untuk menumbuhkan branding mereka sendiri.

Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan modal itu untuk menemukan, menumbuhkan, hingga memasarkan artis-artis berbakat mereka, mulai dari artis-artis lama hingga artis-artis baru yang masih belia.

Marta Escudero dari University of Westminster melalui tulisannya yang berjudul “The Evolution of the Korean Pop Industry and the Influence in the Western Culture, Social Media and Audience Response” menjelaskan bahwa artis baru memiliki kesempatan besar untuk menjadi terkenal bila bergabung dengan tiga label raksasa tersebut.

Sering kali, label-label kecil kesulitan untuk bisa bersaing dengan label-label besar tersebut. Dengan modal yang besar, label-label besar juga punya kemungkinan yang lebih besar untuk bisa tetap kompetitif dalam persaingan.

Nah, ini juga berlaku dalam politik Indonesia. Partai-partai politik besar memiliki modal yang bisa membuat mereka tetap kompetitif dalam memenangkan suara dalam pemilihan umum (pemilu), misal melalui biaya kampanye dan koneksi yang mereka miliki.

Dominasi partai-partai besar ini juga didukung dengan aturan PT yang membuat para kandidat potensial di Pemilihan Presiden (Pilpres) mau tidak mau sulit menjaga daya tawar tinggi bila berhadapan dengan partai-partai ini. Partai-partai besar punya kendali luas untuk menentukan siapa yang berhak maju.

Dengan dihapusnya ketentuan PT, kini satu modal besar partai, yakni modal perolehan suara di pemilu sebelumnya, tidak lagi menjadi faktor penentu utama dalam penentuan kandidat. Alhasil, individu-individu yang bukan bagian dari partai besar bisa punya kesempatan lebih besar.Anies Baswedan yang tidak tergabung dalam partai manapun, misalnya, bisa saja memiliki kesempatan lebih besar untuk maju di Pilpres. Bukan tidak mungkin, individu-individu seperti ini bisa menjadi “ancaman” bagi para politisi yang sudah established dan memiliki koneksi dan pengaruh kuat di partai politik, misal Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai masih berpengaruh di banyak partai politik. (A43)

Partai Golkar berpeluang membentuk poros keempat di Pilpres 2024 setelah sang Ketua Umum Airlangga Hartarto disebut akan mengumumkan pencapresannya di Rapimnas partai dua atau tiga bulan mendatang. Skenario itu akan terjadi apabila Golkar menggandeng PAN untuk memenuhi presidential threshold.

Selain untuk menaikkan daya tawar, Partai Golkar dengan reputasinya dinilai kontraproduktif jika terus menjadi partai pengekor. Akan tetapi, poros keempat juga dinilai hanya sebagai strategi memecah suara.

PinterPolitik.com

Di saat kita menemu jalan buntu dalam kehidupan, terkadang kita akan bingung harus mencari ke mana lagi petunjuk. Kadang, kita hanya perlu teman cerita atau seseorang yang mampu memberikan jawaban atas segala persoalan kita.

Tentunya, jawaban atas segala persoalan bukan hanya ada di Pegadaian. Pasalnya, ada juga sebuah lembaga negara yang biasa bergerak memberikan jawaban di bidang hukum, yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

Kalau nggak percaya, coba aja tanya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma). Bu Risma kan akhir-akhir ini juga dipersoalkan tuh oleh salah satu pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2020, yakni Machfud Arifin dan Mujiaman.

Nah, upaya untuk mencari jawaban dan keadilan juga dilakukan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Rizal Ramli (RR). Pak RR ini menggugat presidential threshold (ambang batas presiden) yang terkandung dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) agar diubah dari 20 persen menjadi nol persen.

Tapi nih, sedihnya, gugatannya Pak RR malah ditolak oleh MK nih. Katanya sih, para hakim menilai bahwa peraturan terkait ambang batas presiden tidak merugikan pemohon secara konstitusional.

Menanggapi hal ini, Pak RR akhirnya beberapa waktu lalu menjelaskan tuh mengapa dirinya mengajukan gugatan tersebut. Kata mantan Menko Maritim tersebut, peraturan itu hanya menguntungkan partai-partai besar aja.

Baca Juga: Rizal Ramli-Sri Mulyani: Musuh Abadi?

Alhasil, para calon pemimpin eksekutif – presiden, gubernur, wali kota, hingga bupati – disebutnya harus menyewa partai-partai politik tersebut agar bisa maju. Berdasarkan pernyataan Pak RR, biaya sewa partai-partai besar ini bisa mencapai Rp 30 miliar – Rp 1 triliun lho.

Waduh, apa kabar kita yang mau beli snack aja harus mikir lagi? Hmm. Bahkan nih, Pak RR juga menjelaskan secara rinci bahwa para calon pemimpin eksekutif harus menyiapkan biaya kompetisi yang berkisar sekitar Rp 30-50 miliar untuk calon bupati, Rp 100-300 miliar untuk calon gubernur, dan Rp 1 triliun untuk calon presiden.

Saking kesalnya, Pak RR menyebutkan bahwa praktik semacam ini adalah demokrasi kriminal. Waduh, mungkin, kriminal yang dimaksud ini mirip-mirip lagunya Michael Jackson yang judulnya “Smooth Criminal” ya? Too smooth.

Tapi nih, Pak RR ini kenapa ya kok bisa mengungkapkan angka-angka ini secara rinci ya? Apa sebelumnya mantan Menko Maritim tersebut udah mencari-cari informasi ya? Wah, kalau iya, Pak RR ini semacam tokoh detektif kondang yang bernama Sherlock Holmes ya. Hehe.

Hmm, bagi yang suka banget dengan cerita Sherlock Holmes, pasti tahu juga tuh siapa The Red-Haired League (Liga Rambut Merah). Liga misterius ini pun ikut dibongkar lho misterinya oleh Holmes.

Wah, apakah mungkin gugatannya Pak RR juga upaya untuk mengungkapkan misteri partai-partai besar ya? Mungkinkah Liga Rambut Merah di kisah RR adalah liga berbaju merah – seperti PDIP? Hehe.

Ya, terlepas dari itu semua, persoalan ambang batas presiden ini memang masih jadi perdebatan kok. Ada sejumlah partai yang ingin ambang batas itu turun. Ada juga yang malah minta tetap 20 persen ke atas. Masyarakat bisa menilai sendiri lah mana yang berkepentingan. Hehe. (A43)

Baca Juga: Rizal Ramli Untuk Presiden 2024?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Demokrasi timbul dari pemikiran manusia bahwa mereka mutlak memiliki kesetaraan dan persamaan hak.” ~ Aristoteles

[dropcap]D[/dropcap]ua bulan jelang pembukaan pendaftaran kandidat calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) kembali digugat oleh 12 akademisi dan aktivis ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para penggugat ini mengajukan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden yang terdapat pada Pasal 222  Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pengajuan uji materi terkait ambang batas ke MK ini merupakan yang keduanya kalinya, setelah Januari lalu gugatan yang sama berakhir dengan penolakan.

Meski begitu, para penggugat ini beranggapan kalau ambang batas yang diatur di pasal tersebut mengekang kedaulatan dan kebebasan rakyat dalam memilih presiden dan wakilnya. Terlebih, adanya ambang batas ini bisa mengakibatkan munculnya calon presiden tunggal, yaitu Jokowi yang menjadi petahana.

Menarik mengikuti pemberitaan tentang pengujian materi pasal 222 tentang ambang batas calon presiden yg saat ini tengah digugat oleh 12 org di MK, walau sudah 10 kali di gugat tp sampai hari ini masih banyak elemen masyarakat yg mau menguji materi ambang batas ini.

— Wan Muhammad Ilham (@wmilhammm) June 22, 2018

Walaupun Prabowo Subianto telah digadang-gadang akan mencalonkan diri kembali, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dan dukungan yang solid dari partai-partai di luar koalisi partai pemerintah. Sementara nama-nama capres alternatif lain, kesemuanya terancam gugur akibat tidak mungkin hanya diusung oleh satu parpol saja.

Kondisi stagnasi ini, membuat prihatin para akademisi dan aktivis politik karena dapat mengancam keberlangsungan demokrasi tanah air. Bagaimana pun juga, calon tunggal juga akan mengancam terciptanya pemerintahan diktatorian karena presiden memiliki suara nyaris mutlak di parlemen.

Namun benarkah hanya ambang batas atau PT saja yang menyebabkan terjadinya stagnasi kandidat capres? Lalu bagaimana dengan partai politik (parpol) yang sepertinya berusaha mencari aman dengan beramai-ramai mendukung Jokowi, dibanding mengusung kadernya sendiri? Apakah hanya sekedar ambang batas?

“Jebakan” Sistem Presidensial

“Pembangunan bangsa tidak akan pernah ‘selesai’,  terutama karena sejarah telah lebih dahulu ada.” ~ Aberjhani

Sejak republik ini berdiri, sistem pemerintahan yang disepakati bersama merupakan sistem presidensial. Walau dalam pelaksanaannya sendiri, tidak benar-benar dilakukan secara murni. Dalam pemerintahan, walau kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden namun kekuasaannya tetap diimbangi dengan legislatif, dalam hal ini DPR.

Sebelum reformasi, kekuasaan presiden bahkan berada di bawah legislatif, sehingga presiden dipilih oleh anggota DPR dan MPR. Setelah reformasi bergulir, kekuasaan legislatif dan eksekutif dipisahkan. Meski begitu, kebijakan-kebijakan presiden tetap tak bisa lepas dari dukungan legislatif.

Akibat keterlibatan legislatif yang masih mempengaruhi kebijakan pemerintah inilah, menurut Scott Mainwaring dalam bukunya Presidentialism, Multipartism, Democracy: The Difficult of Interparty, mengakibatkan banyaknya masalah yang timbul. Terutama pada negara dengan sistem multipartai, seperti di tanah air.

Mainwaring mengatakan, ada tiga alasan mengapa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Pertama, karena multipartai cenderung menghasilkan kelumpuhan (immobilitas) akibat kebuntuan (deadlock) antara eksekutif dan legislatif, seperti yang pernah dilalui Jokowi pada awal-awal pemerintahannya.

Kedua, multipartai menghasilkan polarisasi ideologi layaknya yang kini terjadi. Polarisasi masyarakat antara pendukung Jokowi dan Prabowo begitu besar, belum lagi permainan isu-isu sensitif seperti agama yang kerap digunakan oposisi, membuat polarisasi antara masing-masing pendukung menjadi semakin renggang.

Terakhir, sistem presidensial yang menganut multipartai cenderung sulit membangun koalisi antar-partai sehingga berimplikasi pada rusaknya stabilitas demokrasi. Kesulitan membangun koalisi, juga terjadi saat ini yang menyebabkan sulit munculnya capres alternatif karena parpol cenderung berkoalisi untuk mengejar kekuasaan.

Sistem presidensial sendiri, menurut Juan J. Linz di bukunya The Perils of Presidentialism, memang memiliki kelemahan akibat pembelahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif (divided government) serta kecenderungan presiden menjadi penguasa minoritas (minority president), bila tidak didukung mayoritas poros parlemen.

Padahal bila berkaca pada Filipina yang menggunakan sistem presidensial secara murni, pemilihan presiden dan parlemen merupakan dua hal yang berbeda. Setiap individu dapat mengajukan diri sebagai capres, tanpa harus mendapat dukungan dari legislatif. Sehingga presiden terpilih, benar-benar presiden yang dipilih sendiri oleh rakyatnya.

Walau tidak sepenuhnya sama dengan Filipina, para akademisi dan aktivis yang menggugat ambang batas ke MK, berupaya agar masyarakat memiliki capres yang lebih beragam dari yang ada saat ini. Setidaknya, partai-partai yang kurang memenuhi ambang batas 20 persen, dapat memiliki kesempatan untuk mengusung capresnya sendiri.

Di sisi lain keberadaan ambang batas sendiri, menurut Mainwaring, diperlukan agar presiden memiliki kekuatan dan legitimasi yang juga kuat di parlemen. Belajar dari apa yang pernah dialami Jokowi dan SBY sebelumnya, dukungan mayoritas di parlemen mau tidak mau, memang juga diperlukan presiden terpilih nantinya.

Kegagalan Parpol Membangun Koalisi

“Politik sama menarik dan bahayanya dengan perang. Dalam perang, Anda hanya terbunuh sekali, sedangkan di politik bisa berkali-kali.” ~ Winston Churchill

Dari penjabaran di atas, bisa disimpulkan bahwa ada tidaknya ambang batas (PT), sistem presidensial memang mengandung “jebakan”. Terutama karena Indonesia menggunakan sistem presidensial setengah parlementer. Bahkan menurut Mainwaring, hanya Chili saja negara dengan sistem presidensial multipartai yang mampu berjalan secara stabil.

Alasan utama mengapa negara di Amerika Latin tersebut terbebas dari jebakan sistem presidensial, adalah karena partai-partai di negara itu mampu berkoalisi berdasarkan ideologi partai yang dianutnya. Berbeda dengan koalisi yang terjadi di Indonesia, di mana koalisi terjadi hanya untuk mendapatkan bagian kekuasaan.

Tujuan koalisi dengan tujuan kekuasaan (office seeking coalition) inilah yang kerap membuat adanya tarik menarik kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Menurut William Riker, bila merujuk pada Teori Koalisi, partai politik di Indonesia cenderung menggunakan model pilihan rasional, yaitu berkoalisi demi memaksimalkan keuntungan.

Upaya parpol mencari kekuasaan dengan cara termudah ini, terlihat dari gemuknya partai yang lebih memilih mendukung Jokowi. Tingginya elektabilitas Jokowi yang mampu meninggalkan lawan-lawannya, termasuk Prabowo, membuat banyak parpol lebih memilih mendukung dirinya dibanding mengusung kadernya sendiri.

9 Alasan Presidential Threshold 20 Persen Digugat ke MK. Hadar Nafis Gumay, mantan Komisioner KPU. Hadar memaparkan ada setidaknya 9 alasan yang dicantumkan dalam gugatan tersebut. Alasan-alasan itu yakni: https://t.co/jNSkcycbsR pic.twitter.com/4wrpsRAcW7

— netijen maharibet (@JackVardan) June 21, 2018

Bahkan Parpol “bersuara” besar seperti Golkar pun, lebih memilih mendukung Jokowi meski memiliki kesempatan untuk memunculkan capres alternatif. Di sisi lain, parpol di luar koalisi pemerintah seperti Demokrat dan Gerindra, mengalami kesulitan mencari kader atau sosok yang mampu mengimbangi kekuatan Jokowi.

Sehingga keberadaan ambang batas atau PT 20 persen yang telah ditetapkan sejak Pemerintahan SBY atau Pemilu 2009 dan 2014, sebenarnya bisa diantisipasi apabila parpol menggunakan pendekatan koalisi berdasarkan kedekatan kebijakan (policy seeking coalition). Termasuk adanya kader atau kandidat yang mampu mengimbangi kekuatan petahana. Apalagi pada dua Pilpres sebelumnya, capres yang maju bisa lebih dari dua pasangan.

Di lain pihak, gugatan keberadaan ambang batas atau PT oleh para akademisi dan aktivis politik, juga dapat dibenarkan mengingat banyak negara dengan sistem presidensial juga tidak menggunakan ambang batas bagi capresnya. Akan jauh lebih baik lagi, bila Indonesia juga mampu mengadaptasi sistem presidensial secara murni layaknya Filipina.

Meski begitu, memang harus diperhatikan konsekuensi yang akan dihadapi apabila ambang batas tersebut dihilangkan menjadi nol persen. Terutama karena masyarakat Indonesia saat ini masih belum “dewasa” secara politik, sehingga ketiadaan ambang batas dapat disalahgunakan oleh para kandidat hanya untuk meraih kekuasaan secara mudah. (R24)