Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pengaruh terbesar seorang perwira kadang baru terasa setelah seragamnya dilepas. Menariknya, seragam dengan bintang tiga di pundak atau kerah yang bukan tanda batas akhir karier. Sebagai penanda kematangan yang paling cair untuk dikonversi menjadi kekuasaan baru. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Sejarah militer Indonesia tidak berakhir di kaserne atau barak. Melainkan, berlanjut dengan cara yang lebih halus, lebih panjang, dan seringkali lebih menentukan. Di ruang-ruang kekuasaan yang oleh para perwira itu sendiri tidak pernah secara resmi dikuasai.

Inilah yang paling sulit dijelaskan kepada mereka yang memandang militer Indonesia semata-mata sebagai institusi komando, bahwa pengaruh terbesar seorang perwira kadang baru mulai terasa setelah ia melepas seragamnya.

Saat menempatkan diri di titik analis relasi angkatan bersenjata dengan politik-pemerintahan, republik telah lama bergulat dengan paradoks ini. Dalam pengamatan panjang terhadap relasi sipil-militer Indonesia—dari masa Orde Baru hingga konsolidasi demokrasi yang tidak pernah benar-benar selesai—berulang kali ditemukan pola yang sama.

Terutama, bahwa perwira-perwira yang paling berpengaruh dalam lanskap kekuasaan nasional bukanlah mereka yang bertahan paling lama di puncak hierarki institusional, melainkan mereka yang meninggalkan institusi itu di titik yang paling strategis. Tentu, dipengaruhi pula dengan ambisi personal serta jejaring serta kapital masing-masing.

Dan titik itu, lebih sering dan melampaui dari yang bisa dianggap kebetulan, berada di level Letnan Jenderal.

Bintang tiga bukan sekadar pangkat. Dalam ekosistem elite Indonesia, penanda kematangan yang sangat spesifik: cukup senior untuk memiliki jaringan yang menembus seluruh lapisan birokrasi, militer, dan politik nasional; namun belum telanjur terkunci dalam identitas kelembagaan yang membelenggu ruang gerak.

Contoh nyata terpatri pada purnawirawan jenderal berikut yang mengakhiri karier militer resmi mereka dengan pangkat bintang tiga namun telah menjadi legenda. Baik case langka seperti Ali Sadikin sebelum Reformasi, hingga era pasca Reformasi.

Prabowo Subianto (terakhir Dansesko ABRI), Susilo Bambang Yudhoyono (terakhir Kaster TNI), Luhut Binsar Pandjaitan (terakhir Dankodiklat TNI AD), Sjafrie Sjamsoeddin (terakhir Sekjen Kemhan), A.M. Hendropriyono (terakhir Dankodiklat TNI AD), Djamari Chaniago (terakhir Kasum TNI), Ali Sadikin (terakhir Deputi II Panglima Angkatan Laut), hingga Hari Sabarno (terakhir Ketua Fraksi ABRI MPR/DPR).

Sementara di sisi lain, perwira bintang empat menanggung beban menjadi wajah institusi. Kendati Soeharto dan Try Sutrisno adalah pengecualian dalam konteks sebelum Reformasi.

Tercatat, Wiranto, Gatot Nurmantyo, Moeldoko, hingga Andika Perkasa seolah terlalu berat satu bintang di pundaknya dan kurang berhasil saat terjun ke politik untuk berkompetisi.

Perwira bintang tiga, paradoksnya, justru tampak lebih bebas. Mengapa demikian?

Pangkat “Influencer”

Terdapat pergeseran yang tidak pernah tertulis dalam doktrin militer mana pun, namun nyata dalam praktik, yakni transisi dari command power menuju influence power.

Kekuasaan berbasis komando bersandar pada struktur, hierarki, otoritas formal, rantai instruksi yang taat asas. Ia efektif, namun terbatas pada batas-batas institusi.

Kekuasaan berbasis pengaruh bekerja secara berbeda, ia mengalir melalui kepercayaan, jaringan personal, reputasi strategis, dan kemampuan membaca medan yang jauh melampaui komando formal.

Prabowo Subianto adalah argumen paling dramatis dari tesis ini. Ketika ia meninggalkan TNI pada 1998, dalam situasi yang tidak sepenuhnya sukarela dan penuh ambiguitas—banyak yang mengira itu adalah akhir.

Yang terjadi justru sebaliknya. Ia memulai proses panjang konversi modal, dari legitimasi militer menjadi modal elektoral, dari jaringan komando menjadi koalisi politik, dari otoritas institusional menjadi narasi kepemimpinan nasional.

Perjalanan itu memerlukan waktu lebih dari dua dekade, namun berakhir di titik yang tidak dicapai oleh satu pun rekannya yang terus naik ke bintang empat.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempuh rute yang berbeda, namun berangkat dari titik struktural yang sama. Ia memilih kendaraan demokratis—membangun partai, membangun citra, membangun mesin elektoral dari nol.

Modal militernya yang paling berharga bukan kekuatan, melainkan kepercayaan. Reputasi profesional yang relatif bersih, kemampuan berbicara dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh publik sipil, dan disiplin strategis yang membuatnya konsisten di saat para pesaingnya bergerak impulsif.

Dua periode kepresidenan dengan legitimasi demokratis yang solid adalah konversi modal paling sempurna yang pernah kami amati dalam konteks Indonesia.

Luhut Binsar Pandjaitan mengajarkan sesuatu yang berbeda lagi, yakni bahwa pengaruh tidak selalu membutuhkan panggung. Ia tidak mengincar elektabilitas.

Ia memilih untuk menjadi tidak tergantikan—dengan membangun kapasitas manajerial krisis yang begitu dalam sehingga setiap konfigurasi kabinet membutuhkannya, terlepas dari siapa yang duduk di kursi presiden.

Itu agaknya adalah model kekuasaan yang paling tahan lama, karena ia tidak bergantung pada siklus pemilu.

A.M. Hendropriyono, lebih jauh lagi, memilih ketidaktampakan sebagai strategi—merekonstruksi arsitektur intelijen nasional dari balik layar, meninggalkan warisan yang tidak bisa diukur oleh media namun terasa hingga hari ini dalam cara negara mengelola ancaman dan stabilitas.

Pun demikian dengan Sjafrie Sjamsoeddin di era kekinian yang bermanuver secara politik dengan kapital dan jejaringnya saat meninggalkan militer dengan tiga bintang di pundak.

Pola, Bukan Kebetulan?

Beberapa trajektori itu berbeda dalam metode. Namun, mereka menegaskan satu hal yang sama:, yakni karier militer Indonesia, khususnya yang berakhir di bintang tiga, berfungsi sebagai inkubator kekuasaan jangka panjang.

Selama dua atau tiga dekade di dalam institusi, seorang perwira membangun apa yang oleh Bourdieu mungkin disebut sebagai modal simbolik yang sangat cair, berupa reputasi, jaringan, pengalaman krisis, dan legitimasi yang bisa dikonversi ke dalam arena apa pun yang ia pilih setelah seragamnya dilepas.

Ini bukan kebetulan, dan ini bukan semata-mata produk ambisi personal. Ini adalah hasil dari struktur institusional Indonesia yang, secara tidak sengaja namun konsisten, menciptakan kondisi bagi perwira-perwira tertentu untuk menjadi aktor multi-arena.

Sebagai sedikit interpretasi, generasi abiturien angkatan bersenjata Akmil, AAU, dan AAL 1992–1996 adalah kelompok berikutnya yang mungkin akan menavigasi transisi ini segera.

Generasi yang lahir di ujung Orde Baru, matang di Reformasi, dan kini memasuki puncak karier di tengah geopolitik yang lebih kompleks dari apa pun yang dihadapi pendahulu mereka. Mereka tidak mewarisi blueprint. Mereka harus menulisnya sendiri.

Dalam rentang ini, terdapat sejumlah nama yang, terlihat tipis-tipis atau belum sama sekali, dianggap potensial dan punya peluang memiliki kiprah apik di politik pemerintahan. Tentu dengan variabel ambisi, jejaring, serta logistik personal mereka.

Mereka yang cukup mumpuni andai ruh zaman atau zeitgeist terus memmberikan angin bagi sosok berlatar belakang militer di antaranya, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo (Pangkogabwilhan I), Letjen TNI Iwan Setiawan (Danpussenif), Letjen TNI Djon Afriandi (Pangkopassus), hingga Letjen TNI Lucky Avianto (Pangkogabwilhan III).

Di atas semua itu, yang paling penting untuk dipahami adalah purna tugasnya seorang Letjen bukanlah penutup cerita. Itu adalah awal dari babak yang berbeda, babak di mana semua yang dibangun selama puluhan tahun di dalam institusi akhirnya diuji di medan yang sesungguhnya. (J61)

Kampus kerap jadi identitas yang membentuk karakter dari seorang pemimpin.

#kampus #presiden #pinterpolitik #jaganegeri

Ada yang kegemarannya sama kayak kalian gak nih? Hehe

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #presiden #soekarno #soeharto #bjhabibie #megawatisoekarnoputri #gusdur #susilobambangyudhoyono #jokowidodo #prabowosubianto

Gimana menurut kalian soal dua nama Presiden RI terdahulu dari 40 nama usulan Kemensos untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional ini? 

#pahlawannasional #gusdur #soeharto #presiden #mensos #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Presiden Prabowo bukan sekadar mantan jenderal, ia adalah satu-satunya eks pasukan khusus tier-1 dunia yang sukses jadi kepala negara lewat pemilu demokratis. Penghargaan dari USSOCOM bukan cuma simbol, tapi pengakuan atas transformasi luar biasa dari prajurit ke negarawan sejati.

PinterPolitik.com

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja menerima medali kehormatan dari United States Special Operations Command (USSOCOM), suatu bentuk pengakuan bergengsi dari komunitas militer elit global.

Medali tersebut tidak diberikan oleh sembarang pihak, melainkan langsung oleh Komandan USSOCOM, Jenderal Bryan Patrick Fenton, dalam sebuah momen simbolik menjelang latihan militer bersama Super Garuda Shield 2025.

Namun, lebih dari sekadar seremoni militer bilateral, penghargaan ini agaknya mengandung dimensi simbolik dan strategis yang patut dianalisis secara lebih mendalam.

USSOCOM sendiri bukanlah unit biasa dalam struktur militer Amerika Serikat. Ia merupakan pusat kendali dari unit-unit pasukan khusus paling elite seperti Delta Force, DEVGRU (SEAL Team Six), 24th Special Tactics Squadron, hingga Intelligence Support Activity (ISA), yang secara kolektif disebut sebagai pasukan tier-1, yaitu puncak dari piramida kemampuan tempur, intelijen, dan taktik dalam spektrum operasi militer.

Penganugerahan semacam ini, kepada seorang Presiden sekaligus mantan komandan pasukan khusus Indonesia, menunjukkan pengakuan atas kesinambungan nilai dan kapabilitas antara dunia militer elite dan kenegarawanan.

Yang menjadikan hal ini semakin unik adalah fakta bahwa Prabowo Subianto merupakan satu-satunya mantan operator pasukan khusus tier-1 di dunia yang sukses terpilih sebagai kepala negara melalui jalur demokrasi.

Lebih dari itu, ia juga merupakan perintis satuan antiteror elit Indonesia yang kini bernama Sat-81 Kopassus TNI AD, yang ia pimpin bersama Letjen (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan pada dekade 1980-an.

Dengan latar belakang ini, muncul pertanyaan mendasar, yakni apa makna sebenarnya dari transformasi seorang prajurit pasukan khusus menjadi seorang negarawan? Dan sejauh mana rekam jejak Prabowo di dunia militer, ekonomi, hingga politik menjelma menjadi satu entitas kekuatan sipil-militer yang berorientasi pada kesejahteraan nasional?

“Warrior Ethos” dan “Statesmanship”

Untuk memahami transformasi Prabowo Subianto secara teoritis, dua kerangka konseptual penting kiranya dapat menjadi pijakan. Pertama, konsep warrior ethos atau etos kesatria dalam tradisi militer elit; dan kedua, konsep statesmanship, atau kepemimpinan kenegaraan yang berkarakter strategis, etis, dan visioner.

Warrior ethos adalah istilah yang mengacu pada seperangkat nilai dan sikap seorang prajurit elite, disiplin, keberanian, dedikasi pada misi, loyalitas, dan pengorbanan. Dalam banyak literatur, prajurit pasukan khusus tidak hanya diasah dalam aspek fisik dan teknis, tetapi juga dalam dimensi kognitif dan etika.

Disebutkan bahwa pemimpin besar seperti Churchill dan Eisenhower memadukan pengalaman militer dan intuisi politik untuk membuat keputusan strategis nasional yang krusial.

Prabowo pun tumbuh dalam kultur ini. Sebagai salah satu perintis Sat-81 Kopassus dan perwira yang pernah memimpin dalam berbagai operasi berisiko tinggi, ia membawa pengalaman taktis, intuisi intelijen, serta kemampuan membaca dinamika ancaman yang kompleks, dari konflik bersenjata hingga ancaman non-militer seperti pangan dan energi.

Warrior ethos agaknya menjadi fondasi penting dalam memahami gaya kepemimpinannya yang tegas, terstruktur, dan kadang dianggap terlalu militeristik.

Namun, ketika diasimilasikan dalam dunia politik dan pemerintahan, etos ini memberikan kerangka berpikir realis, seperti dalam teori hubungan internasional, yang berorientasi pada kekuatan, stabilitas, dan kepentingan nasional.

Namun seorang negarawan bukan hanya sekadar pemimpin yang kuat, ia juga harus membangun legitimasi moral dan historis.

Dalam konteks Prabowo, transformasi ini mulai tampak sejak ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan memperjuangkan reformasi militer, alutsista, serta keterlibatan Indonesia dalam kemitraan pertahanan global.

Puncaknya, adalah ketika ia terpilih menjadi Presiden,  mengakhiri dekade perjalanan politik yang penuh perjuangan dan pembelajaran.

Kini, Prabowo mengemban tanggung jawab sebagai kepala negara dalam sistem demokrasi yang semakin kompleks dan penuh tekanan.

Tantangannya bukan lagi sekadar mengalahkan musuh di medan perang, tetapi mengatasi kemiskinan, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun kepercayaan publik. Inilah wilayah yang menuntut kemampuan seorang statesman, bukan hanya seorang jenderal.

Menuju Kepemimpinan Hibrida

Simbolisasi medali USSOCOM kepada Presiden Prabowo kiranya dapat dibaca sebagai bagian dari pembentukan narasi “kepemimpinan hibrida”, kombinasi antara kekuatan militer, kapasitas sipil, dan kepekaan politik.

Dalam era global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, stagnasi ekonomi, dan disrupsi teknologi, model kepemimpinan seperti ini semakin relevan.

Pengakuan dari USSOCOM dalam konteks yang lebih luas agaknya mencerminkan legitimasi baru dalam konteks hubungan strategis Indonesia-AS. Ini bukan hanya personal recognition, tapi juga simbol bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang kredibel, terutama dalam kerangka Indo-Pasifik.

Hal tersebut bisa memperkuat bargaining position Indonesia dalam isu-isu besar seperti batas wilayah, pertahanan siber, dan pengamanan rantai pasok global.

Dalam politik domestik, interpretasi citra Presiden Prabowo sebagai Spec Ops Statesman berpotensi menciptakan narasi kepemimpinan yang anti-fragile, tidak mudah runtuh oleh krisis, namun justru tumbuh dalam tekanan.

Di tengah kelelahan publik terhadap elite politik yang cenderung teknokratis namun steril secara emosi, Prabowo tampak menawarkan ketegasan yang emosional namun fungsional, mirip dengan figur populis reformis seperti Recep Tayyip Erdoğan di Turki atau Lula da Silva di Brasil, tentu dalam dimensi spesifik Indonesia.

Namun, pertanyaan fundamental tetap menggantung, apakah kapasitas militer dan ketokohan internasional ini mampu diterjemahkan ke dalam kesejahteraan konkret bagi rakyat Indonesia?

Transformasi menjadi negarawan sejati kiranya hanya akan sah bila kekuatan politik dan militer itu berujung pada distribusi keadilan sosial, kemajuan ekonomi pedesaan, serta layanan publik yang merata.

Konsep transformational leadership menggarisbawahi bahwa pemimpin besar adalah mereka yang mampu mengangkat moralitas kolektif dan memperluas horizon aspirasi rakyat.

Presiden Prabowo tampak memiliki semua elemen potensial itu, keteguhan karakter dan reputasi, jaringan global, pemahaman operasional, dan daya tarik personal.

Kini, tinggal bagaimana ia menggunakan modal tersebut untuk menyusun dan mengeksekusi kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan pro-rakyat.

The Spec Ops Statesman bukan sekadar julukan, tetapi tuntutan sejarah. Dunia mungkin mengakui keistimewaan Presiden Prabowo sebagai satu dari sedikit prajurit pasukan khusus tier-1 yang mampu menjelma menjadi pemimpin demokratis. Namun, rakyat Indonesia tentu akan menilai bukan dari medali, melainkan dari hasil kerja nyata.

Apabila Presiden Prabowo mampu menyalurkan insting operasionalnya ke dalam desain kebijakan yang berani namun humanis, disiplin militer ke dalam tata kelola yang efisien, serta keberaniannya ke dalam reformasi struktural yang menyentuh kehidupan rakyat, maka ia tidak hanya akan dikenang sebagai mantan jenderal, tapi sebagai negarawan transformasional, a statesman, forged by the fire of both battlefield and people’s trust. (J61)

Gimana kalo mereka benar-benar jadi Presiden RI? Berikan pendapat kamu di kolom komentar yaa! 

#presiden #nasution #wiranto #amirsjarifuddin #yusrilihzamahendra #reformasi #soeharto #soekarno #proklamasi #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Presiden Prabowo Subianto dikenal dengan kebiasaannya meminum kopi hitam. Apa sebenarnya filosofi kopi ala Prabowo?

PinterPolitik.com

“Mereka sudah tahu, kalau Prabowo Subianto ada kopi, dia bicaranya 3,5 jam. Satu cangkir 3,5 jam, kalau dua cangkir 7 jam” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI

Cupin duduk menyimak pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto lewat layar televisi di ruang tamu kecilnya. Di antara kalimat-kalimat tegas dan jeda dramatis, mata Cupin terpaku pada satu detail yang muncul di layar: secangkir kopi hitam yang sesekali diangkat Prabowo sebelum melanjutkan pidatonya.

Bukan pertama kalinya Cupin melihat kebiasaan itu. Ia ingat, bahkan saat debat calon presiden atau kunjungan ke markas militer, Prabowo hampir selalu ditemani secangkir kopi hitam, tanpa gula, tanpa susu, hanya pahit dan pekat.

Menurut ajudan yang pernah diwawancarai media, kopi hitam bukan sekadar minuman bagi Prabowo. Ia menyebutnya sebagai “teman berpikir” yang membantu Presiden tetap fokus dan tahan banting dalam menghadapi tekanan politik.

Cupin memiringkan kepalanya, mencoba membayangkan betapa kopi itu menjadi bagian dari ritme kerja sang presiden. Mungkin di balik keheningan ruang kerja, aroma robusta dari gelas porselen itu jadi saksi bagi keputusan-keputusan besar yang akan memengaruhi jutaan rakyat.

Namun, kebiasaan itu juga membuat Cupin bertanya-tanya. Mengapa Prabowo begitu suka minum kopi hitam? Mungkinkah ini bukan sekadar soal selera, melainkan simbol dari watak pemerintahannya nanti—pekat, lugas, dan tak diberi pemanis?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Selera Makanan Presiden: Sebuah Idiosinkrasi?

Cupin menyantap mi rebus sembari memperhatikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Tatapannya sesekali berpindah dari layar ke cangkir kopi hitam yang Prabowo genggam erat—tanpa gula, tanpa susu, hitam dan tegas.

Di sela siaran, Cupin teringat sebuah tulisan akademis yang pernah ia baca. Dalam How What You Eat Reveals Your Personality oleh Ioannis Tsartsapakis dan Aglaia Zafeiroudi, disebutkan bahwa selera makan mencerminkan lima aspek utama kepribadian manusia, termasuk disiplin dan kestabilan emosi.

Ia juga membaca dalam tulisan Michał Folwarczny berjudul Plate, Glass, and Social Class bahwa orang dengan orientasi dominasi lebih memilih makanan atau minuman yang memberi kesan kuat, seperti daging merah atau kopi pahit. Menurutnya, selera seperti itu menggambarkan pemimpin yang berwatak tegas, ingin menunjukkan otoritas, dan tidak segan tampil keras.

Tak berhenti di situ, Cupin juga teringat tulisan Nutrition and Cognitive Performance in Executive Leadership oleh Anderson dan Protein Intake Patterns and Cognitive Flexibility in Executive Leadership oleh Richardson dan Thompson. Di sana dijelaskan bahwa pola makan sehat dan teratur membantu pemimpin mengambil keputusan secara efektif dan beradaptasi dalam tekanan tinggi.

Yang lebih menarik perhatian Cupin adalah tulisan Andrey Shcherbak berjudul How Food Affects Political Regimes, yang menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan bisa berhubungan dengan kecenderungan nilai demokrasi dan perubahan politik. Bahkan, menurut tulisan dari University of Pennsylvania berjudul Political Appetites, selera makan juga dapat menjadi strategi komunikasi politik dan pencitraan pemimpin.

Cupin menyesap sisa kuah mi-nya dan memandangi Prabowo yang kini menutup pidatonya dengan nada berat. Lantas, bagaimana sifat Presiden Prabowo bila dilihat dari selera makanan dan minumannya? Mungkinkah ini sejalan dengan kebijakan-kebijakannya selama ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Filosofi Kopi Prabowo: Tanda Tegas?

Cupin sedang duduk di warung pecel langganannya ketika sebuah video YouTube dari channel PinterPolitik TV diputar di layar televisi kecil di sudut ruangan. Judulnya langsung membuatnya menoleh: “Resep Politik: Turun-temurun dari Soekarno ke Megawati-Jokowi”—dan Cupin pun terpaku sejak detik pertama.

Ia melihat Soekarno yang gemar makan tempe bacem dan pecel, tampak begitu dekat dengan akar budaya dan rakyat. Tak heran bila kebijakannya menekankan kedaulatan pangan dan budaya sebagai fondasi nasionalisme.

Sementara, Soeharto lebih memilih tahu, tempe, dan semur lidah—selera yang sederhana namun konservatif. Gaya kepemimpinannya pun mencerminkan stabilitas dan pembangunan ekonomi berorientasi produksi pangan lokal.

BJ Habibie punya selera yang sedikit berbeda, yaitu makanan khas Makassar berbahan dasar ikan dan kue-kue tradisional. Baginya, makanan adalah cermin teknokrasi yang tetap berakar budaya, sebagaimana kebijakan teknologinya yang tetap menghargai nilai-nilai lokal.

Joko Widodo tampil sederhana, dengan menu seperti sate buntel dan soto Solo. Citra kepemimpinan yang merakyat, pragmatis, dan pro-rakyat pun makin kuat berkat kesederhanaan itu.

Lalu muncullah Prabowo Subianto dengan kopi hitam Hambalang, nasi goreng, terong balado, dan gado-gado. Cupin memperhatikan bahwa tak seperti pemimpin lain yang konsisten dalam satu pola, Prabowo memadukan makanan tradisional yang merakyat dengan minuman khas yang kompleks—seolah memadukan kedekatan dengan rakyat dan karakter yang sulit ditebak.

Di tengah kekhusyukan menatap layar, Cupin membatin. Mungkinkah dari selera makan saja kita bisa menebak arah kebijakan seorang presiden? Atau justru, di balik racikan kopi itu, tersimpan rahasia tentang wajah pemerintahan yang akan datang—tenang, kuat, tapi penuh kejutan? (A43)

Kalau menurut kalian, kira-kira mana yang bakal lebih kuat nih kalau saling bersaing? 

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #politikindonesia #ahy #gibranrakabuming #prabowosubianto #pilpres #presiden #wakilpresiden

 Apakah kalain setuju Jokowi kader tersukses yang pernah dimiliki PDIP? Yuk vote:

–          Setuju, Jokowi kader tersukses

–          Tidak setuju, Jokowi mah apa tanpa PDIP

Mantan Gubernur Jakarta udah ngumpul, kira-kira para mantan Presiden kapan ya