Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sekolah Rakyat menjadi langkah berani Presiden Prabowo dalam merombak wajah pendidikan nasional. Dengan kekuatan politik dan sumber daya penuh, inisiatif ini bisa menjadi terobosan progresif untuk memutus stigma negatif terhadap pendidikan bagi rakyat yang membutuhkan.

PinterPolitik.com

Tak perlu waktu lama bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktualisasikan fondasi kebijakan pendidikan yang mengejutkan sekaligus menjanjikan.

Mulai Juli 2025 nanti, program Sekolah Rakyat, gagasan revolusioner di sektor pendidikan, akan diimplementasikan sebagai langkah konkret, tak hanya di sektor pendidikan, tetapi juga berkontribusi paralel untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural.

Program ini telah diumumkan secara terbuka melalui berbagai kanal resmi pemerintah dan memperlihatkan bahwa politik pendidikan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi poros utama agenda transformasi sosial nasional.

Melalui Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo tampak tidak hanya mewarisi diskursus lama tentang pentingnya pendidikan dasar dan menengah bagi rakyat yang membutuhkan, tetapi juga mencoba menyalakan mesin politik progresif di sektor yang selama ini terlalu teknokratis dan minim intervensi politik ideologis.

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, keberanian seorang kepala negara untuk menjadikan pendidikan sebagai medan politik transformasional adalah langkah penting dan langka.

Tak bisa dipungkiri, Presiden Prabowo saat ini memiliki kekuatan politik, legitimasi elektoral, dan sumber daya institusional yang solid.

Dukungan elite politik, anggaran negara yang terfokus, serta struktur kekuasaan yang terkonsolidasi memberikan ruang yang luas bagi eks Menteri Pertahanan itu untuk benar-benar mengeksekusi visi pendidikan progresif ini.

Lalu, apakah implementasi gagasan itu cukup untuk disebut “politik pendidikan brilian”?

Menantang Status Quo?

Jika merujuk pada perspektif Paulo Freire, pendidikan tidak boleh menjadi proses penjinakan atau banking education di mana murid hanya menjadi tempat penyimpanan pengetahuan yang ditransfer secara satu arah.

Justru, pendidikan haruslah menjadi proses pembebasan di mana murid memahami realitas sosialnya, mempertanyakan ketimpangan, dan berani membayangkan perubahan.

Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat menyentuh titik relevan sebagai simbol “pembebasan struktural”, karena hadir sebagai ruang pendidikan alternatif bagi rakyat membutuhkan yang termarjinalkan oleh sistem pendidikan formal yang elitis dan komersial.

Dari blue print yang telah digagas, Sekolah Rakyat agaknya dirancang tidak hanya untuk mendidik dari sisi akademik, tetapi juga menyentuh aspek moral, nasionalisme, hingga sosial-psikologis.

Ini menunjukkan sebuah desain kebijakan yang mencoba menjawab kebutuhan holistik masyarakat membutuhkan, bukan sekadar memberikan akses belajar baca-tulis-hitung.

Kepercayaan diri, identitas kebangsaan, dan kemandirian berpikir, semuanya tampak menjadi bagian dari ekosistem Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, inisiatif ini juga kiranya membawa visi pemerataan akses dan kualitas pendidikan, termasuk perhatian pada kesejahteraan guru, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pemberantasan mafia pendidikan yang selama ini menjadi batu sandungan serius dalam sektor ini.

Sebagaimana diketahui, pendidikan di Indonesia kerap kali menjadi ladang bisnis mulai dari pengadaan proyek, sertifikasi, hingga seleksi guru.

Maka, jika Presiden Prabowo bisa menempatkan Sekolah Rakyat sebagai mekanisme kontrol dan intervensi atas kegagalan sistemik tersebut, maka publik sedang melihat bukan hanya sebuah proyek pendidikan, melainkan rekonstruksi institusional dalam tubuh negara.

Michael Apple, dalam Ideology and Curriculum, menekankan bahwa kurikulum bukanlah produk netral, tetapi medan ideologi. Dengan kata lain, Sekolah Rakyat akan menjadi arena pertarungan nilai.

Bila desainnya menekankan critical thinking, minat & bakat, dan problem solving sebagai nilai utama, maka ia sedang melawan bentuk pendidikan lama yang kaku dan berorientasi pada hafalan semata.

Lantas, bagaimana proyeksinya?

Tak Semudah Itu?

Kendati cukup menjanjikan, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kebijakan ini benar-benar akan menembus lapisan bawah sosial atau hanya berhenti pada simbol populis belaka? Disinilah penting kiranya untuk memahami politik pendidikan Presiden Prabowo secara lebih kritis.

Dalam kajian Antonio Gramsci, pendidikan adalah alat utama dalam membentuk hegemoni, yakni pengaruh dominan suatu kelompok terhadap masyarakat melalui konsensus, bukan paksaan.

Dengan kontrol atas narasi pendidikan dan instrumen kelembagaannya, pemerintah bisa membentuk cara berpikir rakyat dalam jangka panjang. Lalu, apakah Sekolah Rakyat adalah proyek pembebasan, atau alat baru membangun loyalitas politik?

Praguga semacam itu mungkin sah-sah saja secara teoritis, apalagi mengingat kekuatan politik dengan aliansi yang luas.

Namun, tidak bisa serta-merta pula menafikan potensi progresif dari kebijakan ini hanya karena ada intensi kekuasaan.

Di sinilah pentingnya membangun partisipasi sipil, pengawasan independen, serta keterlibatan akademisi dan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi Sekolah Rakyat.

Tantangan lainnya boleh jadi adalah institusionalisasi. Banyak program pendidikan yang mulia di atas kertas gagal dalam implementasi karena birokrasi tidak siap, tidak memiliki kapasitas pelaksana, atau korup.

Presiden Prabowo agaknya harus menjadikan Sekolah Rakyat bukan sebagai program ad hoc berbasis proyek, tetapi sebagai entitas kelembagaan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, dan punya mekanisme keberlanjutan lintas pemerintahan.

Tiga prasyarat utama yang mungkin dilakukan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi politik pendidikan brilian. Pertama, konsistensi ideologis: bahwa program ini memang dimaksudkan sebagai alat pembebasan, bukan penjinakan.

Kedua, distribusi sumber daya yang merata dan adil, termasuk untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta peningkatan kapasitas guru.

Terakhir, partisipasi multisektor, di mana masyarakat, LSM, kampus, dan lembaga internasional bisa ikut berkontribusi dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan ini.

Bila ketiga aspek itu mampu dijalankan secara konsisten, maka boleh jadi Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi simbol politik populis, melainkan sebuah eksperimen kebijakan pendidikan progresif paling ambisius sejak era Reformasi.

Dalam sistem demokrasi, kebijakan pendidikan progresif adalah mungkin jika seorang pemimpin memiliki political will atau kemauan politik, kapasitas institusional, dan visi ideologis yang tajam.

Presiden Prabowo, dalam kasus Sekolah Rakyat, tampaknya telah menyiapkan ketiganya, memiliki legitimasi politik dan anggaran negara di tangannya serta memproyeksikan pendidikan sebagai alat strategis untuk memutus kemiskinan dan memperkuat bangsa.

Namun, politik pendidikan yang brilian tidak cukup dinilai dari niat baik atau desain kebijakan, tapi dari proses transformasi yang nyata di lapangan.

Jika Sekolah Rakyat benar-benar menjadi mesin mobilisasi sosial, pembebasan berpikir, dan keadilan pendidikan, maka sejarah akan mencatatnya sebagai terobosan revolusioner di masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo.

Sebaliknya, jika terkonversi menjadi proyek loyalitas politik semata, terutama yang tak menjadi intensi luhur Presiden, maka ia akan berakhir sebagai slogan kosong dalam etalase kekuasaan.

Dalam dunia yang penuh ketimpangan dan informasi yang mudah dimanipulasi, politik pendidikan progresif adalah jalan sunyi yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan transparansi.

Sekarang, Presiden Prabowo telah memulainya. Rakyat, akademisi, dan masyarakat sipil tentu harus menjaganya. (J61)

PinterPolitik.com – Letnan Kolonel (Inf.) Teddy Indra Wijaya mungkin tak pernah bermimpi ada di posisinya saat ini sebagai seorang Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, sebagaimana dirinya bertestimoni saat menjadi Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 silam.

Sekali lagi, seorang Letnan Kolonel aktif TNI dipercaya untuk menduduki jabatan sipil tertinggi dalam koordinasi teknis kabinet, awalnya dianggap sangat ora umum dan agak laen.

So, langsung aja, siapa sesungguhnya sosok yang kini telah dan sepertinya akan terus menarik perhatian ini? Lalu mengapa Presiden Prabowo memberikan kepercayaan lebih kepadanya? Dan apa makna dari penunjukan ini bagi dinamika politik-pemerintahan di masa depan?

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kementerian Pertanian menjadi sorotan dalam artian positif setelah pencapaian stok beras yang melampaui rekor. Selain ditopang oleh sosok berpengalaman seperti Amran Sulaiman di pos menteri beserta Sudaryono yang menjadi wakilnya, Presiden Prabowo Subianto agaknya telah mencermati bahwa pangan adalah salah satu aspek kunci multidimensi pemerintahannya.

PinterPolitik.com

Di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu ketahanan pangan langsung menempati posisi vital dalam agenda kebijakan nasional.

Laporan resmi yang menyebut stok beras nasional di gudang Bulog mencapai 3,7 juta ton menjadi headline yang bukan hanya menggembirakan, tetapi juga sarat pesan politik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang kembali menjabat setelah sebelumnya menjadi arsitek kebijakan pertanian di era Joko Widodo, mengklaim bahwa capaian ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Indonesia merdeka. Klaim ini sendiri disertai data konkret per 27 April 2025, di mana stok harian mencapai 3.180.000 ton.

Di balik angka tersebut, muncul dua figur yang menjadi ikon baru dalam narasi kedaulatan pangan Indonesia, Amran Sulaiman dan Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian yang juga kader muda prominen Partai Gerindra.

Kedekatan Sudaryono dengan akar pertanian dari keluarganya, serta pengalamannya dalam birokrasi dan partai, seolah memperkuat posisi Kementerian Pertanian sebagai institusi strategis yang sedang dikonsolidasikan untuk menjadi “jantung” pembangunan nasional di era Presiden Prabowo.

Namun angka dan simbol hanya menjadi kuat ketika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni mengapa ketahanan pangan begitu penting bagi stabilitas politik, dan bagaimana strategi ini bisa bertahan dalam jangka panjang?

Alkisah, Pangan dan Kekuasaan

Dalam ekonomi politik, ketahanan pangan adalah bentuk policy instrument yang menggabungkan aspek kesejahteraan rakyat dan legitimasi politik. Francis Fukuyama dalam bukunya Political Order and Political Decay menyebut bahwa negara yang mampu menyatukan state capacity, rule of law, dan accountability akan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Walau di permukaan terlihat kurang relate dengan apa yang dikemukakan Fukuyama, ketersediaan pangan nyatanya adalah salah satu indikator utama dari state capacity itu sendiri. Terlebih, makanan pokok, beras.

Konteks Indonesia menguatkan argumentasi ini. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto memandang ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan. Program Bimas (Bimbingan Massal), Inmas (Intensifikasi Massal), dan akhirnya swasembada beras pada 1984 yang diakui FAO menjadi salah satu puncak legitimasi kekuasaannya.

The Smiling General agaknya memahami bahwa pemenuhan kebutuhan pokok rakyat adalah kunci kekuasaan yang panjang dan kuat. Soeharto bahkan membungkus keberhasilan tersebut sebagai warisan developmentalisme dan nasionalisme.

Dalam konteks Presiden Prabowo yang merupakan menantunya, langkah mengangkat kembali Amran dan menempatkan Sudaryono sebagai tandem adalah bagian dari konstruksi dream team di bidang pertanian.

Amran dinilai membawa pengalaman dan technocratic legacy dari masa pemerintahan Jokowi, sementara Sudaryono menjadi simbol grassroot embeddedness sekaligus kader partai penguasa.

Kombinasi ini agaknya menciptakan spektrum yang luas, dari teknokratis ke populis, yang menjadi penting untuk menjawab kebutuhan kebijakan multidimensi.

Ihwal yang juga menarik adalah perubahan orientasi yang ditekankan oleh Sudaryono bahwa Bulog tak lagi hanya berfokus pada pembelian beras, melainkan gabah.

Secara teknis, ini merupakan pergeseran paradigma dari end-product stabilization menuju production chain protection. Dengan membeli gabah, pemerintah bukan hanya menjamin ketersediaan, tapi juga menjaga harga di tingkat petani, serta memperbaiki distribusi nilai dalam rantai pasok.

Dengan demikian, sektor pangan menjadi political arena di mana Presiden Prabowo tampak membangun performative legitimacy, bukan sekadar berdasarkan simbol, tetapi juga performa kebijakan. Jika dikelola konsisten, ini bisa menjadi new deal antara negara dan rakyat, mirip seperti yang dilakukan Soeharto di masa lalu.

Biar Lanjut Terus Gimana?

Namun, ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab dari interpretasi positif di atas. Apakah capaian ini dapat sustainable? Apakah rahasia “digdaya pangan” ini sekadar teknikal dan data statistik komprehensif serta multi komoditas atau benar-benar ditopang oleh fondasi sistemik yang kuat?

Tantangan pangan di masa kini jauh berbeda dibanding masa Orde Baru. Pertama, ada krisis iklim global yang mengubah pola tanam dan menurunkan produktivitas. Kedua, ada alih fungsi lahan pertanian secara masif di wilayah-wilayah strategis.

Ketiga, ada disrupsi teknologi dan perubahan demografis yang mengurangi jumlah petani muda. Terakhir, dinamika global detik ini sangat memengaruhi sebab akibat ketersediaan dan harga.

Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan agroekologis dan food sovereignty kiranya menjadi relevan. Dalam pendekatan ini, negara tidak hanya menjadi fasilitator logistik, tetapi juga aktor utama dalam menciptakan ekosistem pertanian yang tahan terhadap krisis ekologis dan sosial.

Amran dan Sudaryono tentu harus mampu menjawab tiga isu utama. Pertama, regenerasi petani, karena tanpa petani muda, kedaulatan pangan akan stagnan.

Dibutuhkan kebijakan petani milenial, gen-z dan seterusnya yang bukan hanya memberi pelatihan, tapi juga insentif ekonomi, kemudahan akses tanah, dan adopsi teknologi digital.

Kedua, climate-smart agriculture. Capaian 3,7 juta ton tentu hanya data sementara yang sangat dinamis di periode-periode mendatang dan bisa lenyap jika pola cuaca ekstrem menghantam. Diversifikasi varietas, pemanfaatan AI dalam prakiraan cuaca dan irigasi, serta infrastruktur penyimpanan menjadi mutlak.

Ketiga, keadilan agraria. Ketahanan pangan tidak akan adil jika tidak diiringi keadilan akses. Reforma agraria substantif harus tetap menjadi komponen utama, bukan hanya “pembagian sertifikat”, tapi penataan ulang sistem tata kelola tanah.

Pelajaran dari era Soeharto adalah pentingnya grand design yang terpusat dan konsisten. Namun pekerjaan dari era pasca-Soeharto adalah pentingnya partisipasi publik dan distribusi manfaat secara adil.

Oleh karena itu, keberhasilan tim Amran-Sudaryono akan ditentukan bukan hanya oleh angka-angka produksi, tapi juga bagaimana kebijakan ini menyentuh lived experiences petani kecil dan memperbaiki struktur ekonomi pedesaan.

Kembali, ketahanan pangan bukan hanya soal mencukupi perut rakyat atau memenuhi stok gudang Bulog. Ia adalah simbol tertinggi dari kapasitas negara, keberpihakan pada rakyat, dan legitimasi kekuasaan yang autentik.

Presiden Prabowo, yang pernah memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), tampaknya memahami betul hal ini, dan menjadikan sektor pertanian sebagai panggung utama untuk membuktikan bahwa pemerintahannya hadir bukan sekadar dalam simbol, tapi dalam tindakan nyata.

Amran Sulaiman dan Sudaryono bukan hanya administrator, mereka kini menjadi ikon dari proyek besar tersebut. Namun sejarah juga memberi peringatan, yaitu prestasi pangan bisa sekejap sirna jika tak dibarengi sistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks kekuasaan, pangan adalah simfoni, harus ditata dengan harmoni antara teknologi, petani, alam, dan kebijakan. Jika berhasil, inilah yang akan menjadi rahasia digdaya Presiden Prabowo di tengah lanskap sosial-politik Indonesia yang terus bergolak.

Maka, sebagaimana dikatakan oleh pemikir Romawi kuno Cato the Elder, “if you want peace, prepare for agriculture.” Dalam bahasa hari ini, jika ingin stabilitas dan kejayaan politik, maka siapkan ketahanan pangan secara serius, sistemik, dan adil. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah sorotan dan tuntutan untuk mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang diterpa dugaan kasus viral, satu ekspektasi muncul ke permukaan bahwa sosok yang tepat menjadi suksesornya adalah Anies Baswedan. Namun, jika di-invite ke kabinet, karier politik Anies bisa saja sepenuhnya akan ada di tangan Prabowo Subianto. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Nama Anies Baswedan muncul sebagai salah satu ekspektasi sosok yang dianggap layak menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Sebagaimana diketahui, pasca “demonstrasi kolosal” Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendiktisaintek yang bisa dikatakan paling menyita perhatian pasca Reformasi, gagasan reshuffle muncul dan terarah kepada Satryo.

Terlepas dari kebenaran tuduhan para ASN atau spekulasi skenario dampak dari intrik internal akibat kebijakan spesifik Satryo, gaung dan momentum penggantian ini seolah menjadi salah satu proyeksi positif bagi karier politik Anies dan para simpatisannya. Utamanya, sebagai pijakan eksistensi dan portofolio Anies menyongsong Pilpres 2029.

Dalam unggahannya di media sosial serta penampilan di media massa, Anies memang tampak sedang “santai kawan mode” di tengah hingar bingar politik-pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, tampak tak ingin ikut-ikutan melibatkan diri.

Selain itu, tentu, ekspektasi untuk mewujudkan skenario merangkul Anies ke kabinet tidaklah sederhana dan akan bergantung pada strategi prerogatif Presiden Prabowo, baik dari segi profesionalitas di mana Anies adalah sosok relevan sebagai akademisi, eks rektor, sekaligus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maupun secara politik untuk menyeimbangkan sinergi internal koalisi pemerintah dan demi menyongsong Pemilu dan Pilpres 2029.

Tetapi, bagi Prabowo, merangkul Anies ke pemerintah bisa saja menguntungkan. Mengapa demikian?

Anies Diajak Lalu “Dikacangin”?

Setidaknya terdapat dua probabilitas langkah yang akan dihitung dengan cermat oleh Presiden Prabowo untuk mengelola relasi dengan Anies di mana bisa saja menentukan pola relasi dan takdir politik masing-masing.

Pertama, dengan merangkul Anies ke pemerintah untuk “diasingkan”. Ya, jika Prabowo memiliki rencana mereduksi potensi ancaman Anies di Pilpres 2029 dalam upaya meneruskan periode kedua, merekrut Anies ke Kabinet Merah Putih bisa menjadi opsi strategis.

Apalagi, jika bisa dirangkul “satu paket” dengan PDIP di mana Anies dan entitas politik berlambang banteng itu belakangan cukup dekat dan memiliki simbiosis kekuatan sangat potensial di Jakarta.

Jika diaktualisasikan, manuver merekrut Anies dan PDIP bisa saja menjadi implementasi dari salah satu dari The Thirty-Six Stratagems  yakni 拋磚引玉, Pāo zhuān yǐn yù atau melempar batu bata untuk memancing batu giok.

Dalam deskripsinya, strategi itu adalah memancing seseorang dengan membuat mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu atau sekadar membuat mereka bereaksi terhadapnya dengan “melempar batu bata” untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari mereka sebagai balasannya  atau “mendapatkan batu giok”.

Skenario keberadaan Anies, plus PDIP, di kabinet bukan tidak mungkin justru akan mengikis simpati terhadap mereka. Terlebih, jika Presiden Prabowo memiliki kendali penuh atas kinerja Anies atau kinerja yang dilakukan di kabinet jauh dari yang diharapkan.

Hal itu pun tak menutup kemungkinan merupakan bagian dari manajemen konflik/potensi konflik Prabowo dan para pihak berkepentingan di 2029 untuk “menguasai keadaan”.

Akan tetapi, probabilitas merangkul Anies ke jajaran pemerintahan kiranya masih akan sulit untuk dilihat jika berkaca pada kalkulasi berbagai variabel yang eksis saat ini.

Prabowo Better Cuekin Anies?

Hingga detik ini mungkin Presiden Prabowo masih belum melihat Anies sebagai mitra potensial atau sebagai bagian dari “skenario khusus” untuk menyongsong kontestasi elektoral 2029.

Akan tetapi, membiarkan Anies di luar pemerintahan menjadi satu opsi yang sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan harapan agar pengaruhnya pudar dengan sendirinya.

Keputusan untuk merangkul atau membiarkan Anies di luar kabinet akan sangat bergantung pada kalkulasi politik jangka panjang yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

Mengintegrasikan Anies ke dalam pemerintahan bisa menjadi strategi untuk mengelola potensi ancaman, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika tidak diatur dengan cermat.

Sebaliknya, membiarkan Anies di luar pemerintahan dapat menjadi taruhan untuk melemahkan pengaruhnya secara alami, tetapi juga berisiko memberikan ruang bagi Anies untuk membangun kekuatan oposisi yang lebih besar menjelang Pilpres 2029.

Apapun yang akan terjadi nantinya diperkirakan tidak hanya akan mempengaruhi hubungan antara Anies dan Prabowo, tetapi juga konfigurasi politik nasional menjelang Pilpres 2029, di mana koalisi dan kekuatan politik akan terus berubah seiring waktu. (J61)

True-kah? 

#jokowi #oocrp #tempo #korupsi #pdip #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini