PinterPolitik.com

Sejarah masa lalu biasanya menjadi memori yang sulit dilupakan. Kenangan akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau terkadang kembali menghantui kita yang hidup di masa kini.

Mungkin, itu yang ada di benak Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin. Beberapa waktu lalu, dalam kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII, beliau mengungkapkan bahwa realitas politik di masa kini telah berlangsung secara porak poranda.

Maka dari itu, Pak Din ini berharap agar umat Muslim memiliki opsi pendekatan politik tertentu yang bisa menguatkan posisi politik kelompok ini. Beliau pun mengusulkan agar partai-partai politik beraliran Islam dapat membentuk partai politik tunggal sebagai sarana dakwah politik.

Namun, tampaknya, tak semua partai Islam sepandangan dengan Pak Din. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid misalnya, menilai bahwa disatukannya partai Islam dalam satu wadah bukanlah langkah strategis yang diperlukan. Bagi beliau, hal yang penting adalah penyamaan visi.

Ya, meskipun PKB nggak sepenuhnya sepakat dengan ide Pak Din, ada kok partai yang sependapat dengan ide itu, yakni PKS. Menanggapi usulan Pak Din, Presiden PKS Sohibul Iman akhirnya juga mempertanyakan alasan mengapa partai-partai Islam tidak bersatu – sampai-sampai bisa berjumlah hingga empat partai politik.

Pak Sohibul bilang kalau dirinya juga ingin agar hal tersebut dapat terwujud. Kata beliau sih, ada kerinduan agar partai-partai Islam dapat bersatu.

View this post on Instagram

Presiden PKS Sohibul Iman kunjungi Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 26, 2020 at 4:09pm PST

Hmm, rindu apa nih, Pak Sohibul? Kan, dulu, partai-partai Islam pernah bersatu jadi satu partai, yakni PPP yang merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama (NU), Perti, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Eh, tapi, kan, penyatuan partai itu terjadi di era Orde Baru (Orba) – tepatnya pada tanggal 5 Januari 1973. Kata beberapa ahli sih, penyatuan partai kala itu malah menguatkan posisi politik Presiden Soeharto lho.

Selain itu, PPP pun kala itu berakhir pecah lho. Meski keempat partai itu sepakat untuk bersatu pada tahun 1973, kubu-kubu tetap saja terbentuk dan menimbulkan gesekan dalam perebutan pembagian jatah kursi.

Tuh, berkaca dari sejarah tersebut, penyatuan partai nggak selalu berjalan baik. Bisa aja, fusi partai Islam yang diimpikan PKS dan Pak Din malah pecah lagi tuh di masa depan.

PKS sendiri aja udah ngalamin lho rasanya ada kubu-kubu yang pecah di dalam partainya – sekarang muncul jadi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora). Masa Pak Sohibul mau PKS ngulangin hal itu? Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]alau statusnya sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah dinyatakan sah oleh Pengadilan, Fahri Hamzah masih tak dianggap oleh PKS.

Dianggap atau tidaknya sih ga menjadi masalah, buktinya kursi Wakil Ketua DPR yang diduduki Fahri adem ayem aja. Fahri dan PKS kuat mana?

Sedih ga sih kalau ga dianggap begitu? Harusnya sih sedih. Tapi ya namanya juga politik, ga perlu baperan lah ya, weleeeh weleeeh.

Kalau membahas mengenai pemecatan Fahri itu terlalu usang. Namun apa sih penyebab Presiden PKS memecat Fahri? Weeeleeeeh weleeeh.

Kalau beberapa waktu lalu hanya kode – kode saja, kini Presiden PKS dengan tegas, lantang dan jelas memberikan jawaban. Etttt, dari kemaren sih harusnya, jadi jelas pokok persoalannya. Kalau kayak gini terlambat banget kan? Haddeuuuuhhh.

Alasan PKS memecat Fahri, katanya ia memiliki sifat pembohong dan pembangkang. Nah gitu dong bersuara, jadi kan jelas apa yang jadi sebabnya, uhuuukk, uhuukkk.

Emang bener apa ya, Fahri itu pembohong dan pembangkang? Weedeewww. Tapi kenapa baru buka – bukaannya sekarang, hadeeuuuhh, kayak polisi India aja ini mah, terlambat begini.

Ternyata eh ternyata, sedari 2015 bermula dari rencana adanya pergantian posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR. Tapi katanya, Fahri mengulur dan akhirnya secara tidak langsung menolak permintaan PKS, weleeeeh weleeeh.

Tapi yang jadi masalah, katanya Fahri udah janji di akhir 2015 akan siap dirotasi. Setelah itu, alasan dan alasan lainnya dikeluarkan. Intinya sih, PKS kesel karena Fahri ga mau nurut, membandel. Uhuuyyy, makanya PKS harus tahu bagaimana sikap kader setelah dan sebelum memiliki jabatan.

Kalau baru jadi pimpinan DPR setahun sih belum puas lah, belum melakukan yang terbaik hanya baru adaptasi aja, weleeeeh weleeeeh. Emangnya kenapa Fahri ga mau turun dari kursi pimpinan DPR?

Keenakan ya? Atau sebagai Wakil Ketua DPR Fahri akhirnya bisa menjadi agen yang menjaga marwah DPR? Upppss, masa sih? Weleeeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

“Saya sebagai anggota Fraksi PKS merasa keberatan dipimpin oleh Pak Fahri. Oleh karena itu, saya berharap pimpinan untuk memilih pimpinan yang layak untuk memimpin paripurna ini.”

[dropcap size=big]P[/dropcap]rotes ini dilayangkan oleh salah satu anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo, saat menginterupsi sidang paripurna yang berlangsung Selasa (30/5) kemarin. Menurutnya, Fahri yang telah dipecat PKS tak memiliki legitimasi untuk memimpin rapat. “Saya secara pribadi tidak akan hadir jika dipimpin Fahri Hamzah. Agar pimpinan segera proses Fahri Hamzah. Saya katakan ini. Apa yg kita putuskan ini jadi tidak legitimate. Sekarang pun saya siap WO,” ancamnya.

Namun karena ancamannya tidak digubris pimpinan dan anggota DPR yang lain, Sigit dan sejumlah anggota DPR dari Fraksinya, akhirnya walk out atau keluar dari Ruang Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. “Saya berharap pimpinan untuk menggilir. Saya kira itu protes saya dan ini sudah berjalan lama sebelum Setya Novanto dilantik. Saya sebagai pribadi tak bisa terus melihat ada ambiguitas dalam pimpinan,” tegasnya.

Sikap ini juga diikuti oleh Ecky Awal Mucharam yang seharusnya membacakan pandangannya soal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan RAPBN 2018. “Saya kira sikap PKS akan tetap ada untuk kebijakan makro dan kebijakan fiskal, tapi izinkan PKS memberikan padangan tertulisnya. Dan PKS memandang proses bisa dilanjutkan,” ujar Ecky yang kemudian menyerahkan pandangan Fraksi PKS soal RAPBN 2018 kepada pimpinan DPR. Ecky kemudian menyalami ketua dan wakil ketua DPR, kecuali Fahri Hamzah.

Anggota Fraksi PKS Ditekan?

“Saya tahu ini adalah tekanan dari pimpinan partai, terutama dari Pak Sohibul Iman.”

Fahri yang mengaku heran dengan aksi WO sejumlah anggota Fraksi PKS, menduga kalau anggota fraksi mendapat tekanan dari DPP PKS, sebab yang melakukan aksi WO kemarin ia kenal dengan baik. Sehingga, ia menduga mereka mendapatkan tekanan yang berasal dari Presiden DPP PKS Sohibul Iman.

“Saya meminta tekanan-tekanan seperti ini sebaiknya dihentikan, karena sudah tidak sehat,” katanya, kemarin. Menurut Fahri, seharusnya dirinya sudah diterima kembali di PKS dan diakui sebagai Wakil Ketua DPR. Hal itu, katanya, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan dirinya melawan pemecatan PKS.

“Pengadilan mengatakan, saya harus diterima sebagai pimpinan DPR, anggota DPR, dan kader PKS. Harusnya diterima dulu, enggak usah tegang kayak begitu. Saya terus terang saja, intimidasi ini tidak sehat, majelis Syuro PKS harus sadar, ini sudah enggak sehat.” Sebagai pendiri partai, Fahri meminta para kader PKS sebaiknya tidak membawa pertengkaran hingga ke hati.

“Apalagi saya pendiri partai, jadi kalau bertengkar jangan masuk hati gitu loh, kalau bertengkar itu slow aja. Jangan baperan begitu,” lanjut Fahri yang tidak berniat memperpanjang masalah ini dengan melaporkan Fraksi PKS kepada otoritas pimpinan DPR. “Menurut saya, mari gunakan bulan suci Ramadan ini untuk saling menyadari bahwa tidak boleh merasa paling benar, setelah ada keputusan pengadilan,” tegasnya.

Tetap WO Sampai Ditindaklanjuti

“Ya, akan WO juga sampai surat fraksi ditindaklanjuti.”

Ancaman ini juga datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5). Ia menyatakan, hal itu dilakukan hingga surat Fraksi PKS terkait pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR ditindaklanjuti. Interupsi Sigit kemarin, lanjut Hidayat, mengingatkan kepada pimpinan DPR terkait surat fraksi tersebut.

Di samping itu, Fahri juga sudah dipecat dari jenjang keanggotaan partai sehingga dianggap tak memiliki legitimasi untuk mewakili PKS sebagai pimpinan DPR. “Pertanyaannya adalah beliau memimpin itu mewakili fraksi apa? Kalau beliau tak mewakili fraksi PKS, mewakili apa? Kami PKS tak merasa diwakili karena memang beliau bukan anggota PKS,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Hidayat menganggap kalau sikap itu wajar dilakukan dan rasional, “Misalnya, Anda dalam satu organisasi, wakil Anda sudah dipecat. Apakah Anda masih nyaman dipimpin oleh orang yang bukan dari organisasi Anda?” lanjutnya.

Merujuk aturan yang ada, penempatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan kewenangan fraksi. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR. Kalaupun ada langkah hukum yang ditempuh Fahri, maka itu terkait dengan status sebagai anggota Dewan.

(Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]alau belakangan ini para anggota legislatif seolah menutup mata dengan adanya rangkap jabatan sebagai ketua umum partai, namun ternyata ada satu partai yang secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR agar bisa fokus mengurusi partainya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Belum lama ini, banyak rumor beredar kalau Presiden PKS M. Sohibul Iman dicopot jabatannya sebagai anggota DPR dan MPR. Kabar ini kemudian dibuktikan dengan dikeluarkannya surat permohonan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR/MPR dari PKS atas nama Sohibul.

“Surat sudah ditandatangani pimpinan DPR,” kata seorang sumber di gedung legislatif, Selasa (10/4). Menurut sumber tersebuat, surat bernomor PW/06385/DPR RI/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 tersebut, katanya telah ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto. Ia mengungkapkan, surat tersebut juga ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Isi surat tersebut, lanjutnya, pimpinan DPR memberitahukan DPP PKS dengan surat Nomor B-05/K/DPP-PKS/2017 tertanggal 22 Maret 2017 mengenai usulan pemberhentian dan PAW Sohibul. Dalam surat tersebut menyatakan kalau yang bersangkutan diberhentikan keanggotaannya di DPR oleh DPP PKS.

Hanya saja, sumber tidak bisa mengatakan mengapa Sohibul diberhentikan oleh DPP partainya tersebut. Ia hanya menjawab singkat, “Sudah diputuskan DPP.” Di saat yang berbeda, Sohibul pernah mengatakan kalau ia bukan dicopot keanggotaannya, melainkan memang telah mengundurkan diri dari DPR MPR.

“Telah dimusyawarahkan di Badan Pekerja Majelis Syuro dan disetujui agar saya mundur dari DPR, sehingga target-target partai yang ditetapkan di Munas bisa saya kawal penuh,” katanya. (Suara Pembaruan)