Partai NasDem saat ini menjadi sorotan setelah tidak ikut serta dalam interupsi usulan hak angket dalam rapat paripurna DPR RI Selasa, 5 Maret 2024 kemarin. Padahal, sebelumnya Partai NasDem cukup vokal terhadap usulan hak angket kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa, 5 Maret 2024 kemarin, tiga fraksi melakukan interupsi untuk mengusulkan hak angket terhadap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketiganya adalah PDIP, PKB dan PKS. 

Uniknya, ada dua fraksi lainnya yang berada dalam koalisi pasangan calon (paslon) Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin, yakni PPP dan Partai NasDem belum menyatakan sikap secara resmi dalam sidang paripurna tersebut. 

Padahal, salah satu dari dua partai itu, yakni Partai NasDem sebelumnya termasuk partai yang cukup vokal dalam menyuarakan hak angket. 

“Labilnya” partai besutan Surya Paloh itu kiranya juga terlihat dari pendapat beberapa elite mereka di DPR yang terlihattidak kompak satu sama lain. 

Sebelum Rapat Paripurna, anggota DPR fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa sikap mereka menunggu PDIP.

Namun, pernyataan Sahroni itu langsung “diveto” oleh anggota DPR fraksi Partai NasDem lainnya Sugeng Suparwoto yang menyatakan jika langkah mereka tidak tergantung dari PDIP. 

Menurut Sugeng saat ini partainya masih menunggu keputusan resmi perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan hak angket.Menariknya, jawaban Sugeng berbeda lagi dengan anggota fraksi Partai NasDem yang lain, yakni Taufik Basari. 

Dia mengatakan jika Partai NasDem saat ini sedang mempersiapkan langkah yang lebih konkret dengan mengumpukan tanda tangan semua anggota fraksi. 

Dengan perubahan sikap partai dalam usulan hak angket dan berbagai perbedaan jawaban yang disampaikan para elite, tampaknya mengindikasikan ada dinamika terjadi dalam partai itu. 

Lantas, mengapa Partai NasDem kiranya berubah sikap terkait usulan hak angket? Apa yang kiranya terjadi dalam internal Partai NasDem? 

Kepentingan Partai Lebih Besar? 

Dunia politik selalu dinamis, sehingga dikenal adagium “tidak ada kawan dan lawan yang abadi, tapi hanya kepentingan”. Sebuah hal yang menggambarkan semua aktor politik bisa berubah kapan pun tergantung dari kepentingan mana yang akan mereka perjuangkan. 

Kiranya hal ini juga yang terjadi pada Partai NasDem. Perubahan sikap mereka terhadap usulan hak angket tampaknya memperlihatkan ada kepentingan lain yang lebih penting dibandingkan sekadar mengusut kecurangan Pemilu 2024. 

Partai NasDem boleh jadi sedang memainkan strategic ambiguity atau ambiguitas strategi yang berarti tindakan atau kebijakan yang sengaja dirancang atau disampaikan secara tidak jelas atau ambigu, sehingga memberikan ruang interpretasi yang beragam bagi pihak-pihak yang terlibat. 

Ambiguitas dapat memberikan fleksibilitas dalam mengubah kebijakan atau posisi politik tanpa terlalu banyak tekanan dari berbagai pihak.  

Setidaknya, ada dua kemungkinan dan kepentingan yang sedang diperjuangkan Partai NasDem pasca Pemilu 2024 ini. 

Pertama, Partai NasDem tampaknya sedang mencari aman mengingat posisinya yang masih menjadi partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun berbeda haluan di Pilpres 2024. 

Sepesifik di case Jokowi,  Partai NasDem tampaknya sadar jika hak angket ini berhasil diajukan, maka pemerintahan mantan Wali Kota Solo yang saat ini mereka dukung akan terancam. Sehingga, Partai NasDem kiranya akan bermain zona aman terkait hak angket. 

Dengan bermain di zona aman, Partai NasDem kiranya sedang memperlihatkan kesetiaan mereka pada pemerintahan Jokowi. 

Hal itu kiranya tercermin dari pernyataan para elite partai yang berbeda-beda, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Kedua, Partai NasDem tampaknya juga membuka kemungkinan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo-Gibran. 

Dengan bungkamnya Partai NasDem dalam rapat paripurna, ini seakan menandakan mereka membuka diri dari berbagai kemungkinan, termasuk bergabung dengan koalisi politik Prabowo-Gibran. 

Hal ini tak terlepas dari peran Ketua Umum (Ketum) mereka, Surya Paloh yang merupakan seorang pebisnis, yang mana biasanya dikenal pragmatis dalam banyak situasi. 

Dina Gerdeman dalam tulisannya These Entrepreneurs Take a Pragmatic Approach to Solving Social Problems di Harvard Business School, menjelaskan pengusaha memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan pragmatis ketika menyelesaikan masalah. 

Itu tentu saja bertolak dari upaya untuk mengamankan bisnis yang tengah berjalan. 

Berkaca dari penjelasan tersebut, maka tidak mengherankan jika sikap Partai NasDem terhadap usulan hak angket mengalami perubahan. 

Partai NasDem tampaknya akan menunggu tawaran politik dari kubu Prabowo-Gibran jika mereka bergabung. Terlebih, dukungan Partai NasDem juga dibutuhkan oleh Prabowo-Gibran untuk memperkuat pemerintahan mereka. 

Kedua kemungkinan di atas akan kembali serta tergantung pada komunikasi dan lobi politik yang dilakukan Partai NasDem kepada pihak-pihak terkait.

Lobi Tingkat Tinggi? 

Jika benar tidak ikut sertanya NasDem dalam usulan hak angket dipengaruhi oleh adanya komunikasi politik terhadap berbagai kemungkinan dan peluang, maka kiranya hal itu hanya akan diketahui atau bahkan diatur oleh segelintir elite saja. 

Burhanudin Muhtadi dalam bukunya yang berjudul Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural menjelaskan jika keputusan yang terkait pilpres dilakukan secara tertutup atau dikenal dengan istilah smoke-filled room. 

Istilah smoke-filled room dipopulerkan pada awal abad ke-20. Ketika merokok masih menjadi praktik umum di ruang publik, tidak jarang para politisi berkumpul di ruangan yang dipenuhi asap cerutu untuk berdiskusi dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting. 

Smoke-filled room digunakan untuk menggambarkan situasi di mana politisi atau individu kuat berkumpul di ruang pribadi tertutup untuk membuat keputusan atau negosiasi penting tanpa pengawasan publik. 

Dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan NasDem demi kepentingan membuka peluang yang lebih menguntungkan partai mereka tampaknya hanya akan dibuat dan diketahui oleh beberapa elite Partai NasDem dan pihak lain. 

Bahkan, bukan tidak mungkin sangat sedikit pihak di internal Partai NasDem nantinya yang akan dilibatkan secara langsung mengenai pembuatan keputusan strategis itu. 

Entah itu nantinya akan tetap konsisten mengusulkan hak angket dan bergabung bersama PDIP, PKS dan PKB. Atau, kemungkinan bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran dan masuk dalam susunan partai pendukung pemerintahan 2024-2029 nantinya. 

Namun yang perlu diketahui, meskipun Surya Paloh merupakan sosok yang pragmatis, dirinya terkenal konsisten terhadap sosok yang dia dukung. Setidaknya, tergambar sejak 2014 Paloh mendukung Presiden Jokowi. 

Meskipun posisi Partai NasDem dalam pemerintahan sempat “digoyang”, tapi Paloh tetap menunjukkan kesetiaannya dan konsistensinya dalam mendukung Presiden Jokowi sampai masa jabatannya berakhir. 

Jika Paloh membawa Partai NasDem bergabung dengan Prabowo-Gibran ini menunjukkan pertama kalinya dia tidak konsisten dalam mendukung sosok yang diusungnya dalam pilpres. 

Kembali, menarik untuk ditunggu langkah politik Partai NasDem selanjutnya setelah menunjukkan adanya perubahan sikap terhadap usulan hak angket dengan memutuskan bungkam dalam Rapat Paripurna DPR kemarin. (S83)

Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya dipandang sebelah mata saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, justru dinilai menjadi sosok pembeda dan penentu kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dalam sebuah film layar lebar, pasti ada satu aktor yang akan ditunggu kehadirannya dan menjadi pembeda alur cerita. 

Jika Pilpres 2024 diibaratkan film layar lebar itu, maka sosok calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka lah yang agaknya memang menjadi aktor pembeda alur cerita tersebut. 

Hal ini bisa dilihat ketika sebagai sosok cawapres, awalnya kemampuan dan pengalaman Gibran selalu dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Bahkan, termasuk oleh beberapa penasihat dari Prabowo Subianto sendiri. 

Hal ini diceritakan langsung Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta” pada 22 Februari 2024 lalu.

Hashim menyebutkan saat itu Prabowo dihadapkan dengan keputusan yang sulit untuk menentukan siapa pendampingnya untuk menghadapi Pilpres2024. 

Prabowo yang menginginkan Gibran sebagai cawapresnya sempat mendapat masukan dari penasihat internal jika dirinya berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan besar dirinya akan mengalami kekalahan. 

Bahkan, Prabowo juga diprediksi akan mengalami penurunan elektabilitas sebanyak 8 persen dan akan terus merosot, hingga tidak bisa rebound dan tak bisa bangkit lagi. 

Hal ini sebenarnya berbanding terbalik dengan hasil survei LSI Denny JA pada bulan Agustus 2023 lalu, yang menyatakan jika Prabowo berpasangan dengan Gibran maka mereka diprediksi akan memenangkan Pilpres 2024. 

Namun dengan keyakinannya, dikatakan Hashim, Prabowo akhirnya memutuskan untuk tetap mengajak Gibran berpasangan dengannya di pilpres. 

Alasan Prabowo yang diungkapkan Hashim saat itu adalah dirinya ingin memberi kesempatan pada anak muda potensial seperti Gibran. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas yang harus segera diwujudkan. 

Lantas, mengapa Gibran bisa dikatakan menjadi sosok pembeda dalam kontestasi Pilpres 2024? 

Gibran Punya Amunisi “Mematikan”? 

Keputusan Prabowo untuk memilih Gibran mendampinginya dalam pilpres terbukti tepat. Hingga 1 Maret 2024, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan jika pasangan ini memperoleh 58,83 persen suara dari 77,94 persen suara masuk. 

Keputusan Prabowo memilih Gibran hingga akhirnya bisa mengubah arah dukungan pemilih tersebut bisa dijelaskan dalam critical juncture theory atau teori titik balik kritis. 

Teori ini menyatakan bahwa peristiwa tertentu atau keputusan penting dalam suatu sistem politik dapat mengubah arah politik secara signifikan. 

Critical juncture theory juga menekankan bahwa titik balik kritis tersebut dapat menciptakan peluang baru atau mengubah kondisi politik yang telah mapan. 

Hal ini bisa terjadi karena peristiwa tersebut memicu perubahan dalam preferensi, struktur politik, atau konsensus sosial-politik di masyarakat. 

Berkaca dari penjelasan tersebut, keputusan Prabowo ketika memilih Gibran sebagai pendampingnya dalam pilpres pada akhirnya merubah arah politik nasional secara signifikan. 

Ada tiga faktor yang kiranya dapat menjelaskan keikutsertaan Gibran dalam Pilpres 2024 dapat mengubah arah politik signifikan. 

Pertama, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kiranya menjadi representasi nyata bagi para pendukung yang loyal kepada Jokowi. 

Probabilitas faktor ini terhadap Gibran juga didukung oleh approval rating Jokowi masih tinggi menjelang akhir masa jabatannya. Jumlah pemilih yang puas kepada Jokowi mencapai 80 persen dari populasi pemilih. 

Kedua, Gibran sebagai kaum muda tampaknya membawa gerbong suara pemilih muda yang besarannya mencapai 50 persen dari total pemilih. Faktor ini yang kiranya juga ikut andil dalam kemenangan mereka. 

Terkait faktor ini pun diungkap oleh Hashim dalam sebagai alasan Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya di acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta”. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Prabowo saat itu berargumen jika ini adalah peluang untuk memberi kesempatan anak muda potensial seperti Gibran untuk memimpin. 

Hal ini berkaca dari bonus demografi Indonesia yang dihuni oleh usia produktif. Seperti yang disampaikan Hashim, Prabowo sadar akan fakta jika lebih dari 50 persen penduduk Indonesia adalah generasi muda. 

Maka, dengan hadirnya Gibran sebagai perwakilan generasi muda akan membuat mereka merasa ada yang mewakili mereka dan mengerti akan kebutuhan mereka. 

Ketiga, Gibran mempunyai potensi untuk memecah suara di Jawa Tengah (Jateng). Sebagai Wali Kota Solo, Gibran memiliki pencapaian yang sangat baik. 

Di bawah kepemimpinannya, Solo memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan berbagai inisiatif pembangunan membuatnya populer di masyarakat setempat. 

Sebelum Gibran menjadi Wali Kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74 persen. Namun, ketika Gibran mulai menjabat, pertumubuhan ekonomi Solo menjadi 6,25 persen. 

Meskipun pemilih di Jateng hanya 14 persen dari suara nasional, tapi daerah ini adalah “kandang banteng” yang menjadi harta karun bagi capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. 

Lalu, dengan faktor-faktor diatas yang membuatnya menjadi sosok pembeda dalam Pilpres 2024, apakah Gibran bisa juga menjadi pembeda dan berperan lebih jika menjadi Wakil Presiden (Wapres)? 

Gibran Bisa Seperti JK? 

Meskipun memiliki dampak yang cukup signifikan ketika maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo, publik justru mengkhawatirkan Gibran akan tenggelam ketika sudah menjabat sebagai Wapres RI. 

Fenomena kalahnya sinar Wapres juga terjadi di hampir seluruh negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat (AS). Secara umum, posisi Wapres memang kerap dinilai tidak begitu signifikan, baik secara politik maupun pengampu kebijakan. 

Michael Nelson dalam tulisannya The Curse of the Vice Presidency menyebut fenomena ini dengan “kutukan Wakil Presiden”. 

Nelson melihat terdapat kecenderungan mereka yang menjabat sebagai Wapres mengalami penurunan pengaruh politik. Ini juga tidak terlepas dari posisi Wapres yang memang lemah secara konstitusional. 

Namun, fenomena itu tampaknya tidak selalu terbukti. Hal itu bisa di lihat dari seorang Jusuf Kalla (JK) yang kiranya menjadi sebuah anomali dari kutukan tersebut. 

Pada dua kesempatannya menjadi Wapres, yakni saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi, JK membuktikan dirinya bukan hanya sebuah “ban serep” karena perannya yang cukup signifikan dalam pemerintahan. 

Peran yang signifikan JK itu bukan disebabkan oleh posisi Wapres yang secara tiba-tiba menguat, melainkan besarnya pengaruh personal JK. 

Hal itu tampaknya bukan tidak mungkin akan terjadi pada Gibran saat mendampingi Prabowo nantinya. 

Gibran kiranya juga memiliki pengaruh personal yang cukup besar. Itu sudah diperlihatkan dirinya ketika masih menjadi cawapres. 

Dengan usia yang masih muda, dan mayoritas populasi Indonesia diisi oleh generasi muda, Gibran bukan tidak mungkin menjadi seorang pemimpin yang transformasional. 

Bernard M. Bass dalam bukunya yang berjudul Transformational Leadership membahas peran penting komunikasi, visi, dan keberanian dalam kepemimpinan transformasional, serta bagaimana pemimpin dapat mengembangkan dan memperkuat kualitas-kualitas tersebut. 

Selain itu, Bass juga mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan inovasi, perubahan organisasi, dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. 

Berkaca pada Gibran, dengan pemahaman dirinya sebagai generasi muda Gibran tampaknya akan melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan generasi muda Indonesia. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda, sehingga butuh pemimpin yang bisa memahami apa yang menjadi keresahan dan kebutuhan anak muda. Dan Gibran tampaknya memahami itu. 

Argumen itu berkaca dari apa yang telah dilakukannya di Solo. Sebagai Wali Kota, Gibran telah memberi sarana dan prasarana bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat mereka. 

Salah satu contoh kepedulian Gibran saat menjadi Wali Kota kepada anak muda adalah didirikannya Solo Techno Park yang menjadi wadah bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat dan bakatnya. 

Menarik untuk menunggu apakah berbagai terobosan dan inisiatif yang Gibran lakukan di Solo juga akan diterapkan di level nasional saat menjadi Wapres nanti dan akan menjadi sebuah anomali dari fenomena “kutukan wapres” seperti JK. (S83) 

Pasca mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), isu akan adanya menteri lain yang akan menyusul untuk mundur kembali mencuat. Hal ini disinyalir sebagai upaya mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Benarkah demikian? 

PinterPolitik.com 

Pasca mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), membuat berkembangnya isu kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi solid kembali mengemuka. 

Hal itu disebabkan oleh “gosip” mengenai keinginan menteri lain untuk mengajukan pengunduran diri. 

Salah satu menteri yang santer disebut siap untuk mengundurkan diri adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Nama Sri Mulyani pertama kali muncul disebut oleh ekonom senior Faisal Basri. 

Pada 18 Januari 2024 lalu, Faisal Basri menyebut Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang paling siap untuk mundur dari kabinet setelah merasa situasi kabinet tak lagi kondusif jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Namun, Sri Mulyani membantah isu itu saat dikonfirmasi awak media dengan mengatakan jika dirinya akan tetap fokus untuk bekerja sebagai Menkeu. 

Kini, pasca mundurnya Mahfud, isu itu kembali muncul menerpa mantan Managing Director World Bank itu. 

Presiden Jokowi pun telah membantah isu adanya menteri yang akan menyusul Mahfud untuk mengundurkan diri. 

Menurut Presiden Jokowi, para menteri tetap bekerja seperti biasa mengikuti agenda masing-masing. Mantan Wali Kota Solo itu juga menyebut isu ada menteri yang tidak nyaman dengan suasana kabinet sebagai hal yang biasa. 

Lalu, jika Presiden Jokowi merasa para menteri tetap bekerja biasa saja, mengapa isu mundurnya Sri Mulyani kembali muncul pasca hengkangnya Mahfud dari kabinet? 

Sebuah Upaya Delegitimasi? 

Jika benar apa yang dikatakan Presiden Jokowi terkait kabinetnya masih solid, munculnya isu mundurnya Sri Mulyani dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi tampaknya memiliki maksud tertentu. 

Isu ini kiranya semakin diperkeruh oleh pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pada 30 Januari 2024 lalu, yang menyebut banyak menteri akan mengundurkan diri karena adanya ketidakharmonisan dalam kabinet. 

Menurut Hasto, hal ini diceritakan langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang merasa sudah tidak nyaman berada di kabinet Presiden Jokowi. 

Hal ini kiranya dipengaruhi karena adanya indikasi ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 dengan mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

Melihat runutan kronologi munculnya isu mundurnya beberapa menteri, termasuk Sri Mulyani kiranya memiliki suatu maksud tertentu. Terlebih, posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu yang merupakan salah satu posisi vital dalam sebuah kabinet. 

Dengan isu mundurnya Sri Mulyani membuat kabinet pemerintahan Jokowi kini seakan adanya “circle dalam circle” di kabinet Jokowi. 

Fenomena “circle dalam circle” ini tidak hanya menciptakan dinamika politik internal yang kompleks, tetapi juga berpotensi memiliki dampak terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. 

Ketika para menteri lebih fokus pada persaingan politik internal dan mempertahankan kepentingan kelompoknya masing-masing, hal ini dapat mengganggu koordinasi dan kerja sama di antara mereka.  

Selain itu, fenomena ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak negatif pada kebijakan publik dan stabilitas negara secara keseluruhan. 

Kabinet yang terbagi-bagi dalam “circle dalam circle” mungkin menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan yang efektif dan menjalankan program-program pemerintah dengan baik. 

Melihat hal ini, kiranya strategi Sun Tzu dalam bukunya yang berjudul The Art of War sedang terlihat dilakukan oleh pihak yang selalu menggemborkan isu ini. Strategi yang dimaksud adalah taktik berperang untuk mengurangi kekuatan musuh. 

Di era Sun Tzu, taktik ini digunakan dengan cara mencuri logistik musuh, seperti kuda dan bahan makanan. 

Berkaca dari strategi perang yang dikemukakan Sun Tzu, Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menkeu kiranya dapat dianalogikan sebagai salah satu kekuatan yang dimiliki Jokowi dalam kabinetnya. 

Dengan segudang pengalamannya, tampaknya wajar jika Sri Mulyani merupakan salah satu menteri andalan Jokowi. Jika, benar Sri Mulyani mengundurkan diri, jelas ini akan berdampak buruk bagi pemerintahan Jokowi. 

Secara tidak langsung, efek mundurnya Sri Mulyani tampaknya akan berpengaruh kepada paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

Meskipun Jokowi belum secara resmi mendukung Prabowo-Gibran, tapi adanya indikasi untuk mengarah kesana sudah telihat. 

Munculnya isu mundurnya Sri Mulyani dari kabinet tampaknya adalah salah satu taktik dari lawan politik Jokowi sebagai upaya mendelegitimasi kekuasaan Jokowi. 

Taktik serupa kiranya pernah dilakukan di Indonesia saat akhir masa jabatan Presiden ke-2 Soeharto saat krisis ekonomi terjadi tahun 1998 lalu. 

Saat itu, 14 menteri Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri secara bersama pada 16 Maret 1998 dan membuat instabilitas politik karena tidak adanya lagi legitimasi pemerintahan Soeharto sehingga menyebabkan adanya peristiwa reformasi. 

Lantas, jika benar Sri Mulyani akan mundur sebagai Menkeu, motivasi apa yang hendak dicapai Sri Mulyani? Serta, apakah mundurnya Sri Mulyani dapat berdampak signifikan terhadap pemerintahan Jokowi? 

Sri Mulyani “Kuncian” Jokowi? 

Meskipun kabar mundurnya Sri Mulyani sebagai Menkeu sudah dibantah oleh Presiden Jokowi dan Sri Mulyani sendiri, bukan tidak mungkin juga hal itu akan terjadi. 

Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Prabowo saat debat calon presiden (capres) yang menyinggung nama Sri Mulyani. 

Prabowo saat itu menyatakan rencana kerjanya sudah susun sejak dirinya menjabat sebagai Menhan pada 2019, hanya saja terhambat karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat anggaran di kementerian/lembaga harus di-refocusing. 

Akibatnya, banyak usulan anggaran untuk memenuhi program pertahanan ditolak oleh Sri Mulyani. Padahal, banyak yang menilai pengadaan alutsista itu juga bermuatan politis, yakni menyeimbangkan pengaruh AS dan Tiongkok di Indonesia. 

Hal ini dikaitkan dengan maksud Prabowo yang membeli alutsista dari Barat agar Indonesia tidak terlalu condong ke Tiongkok di era Presiden Jokowi. 

Untuk melihat adanya motif Sri Mulyani jika benar akan mengajukan pengunduran diri, bisa dianalisis dari teori kepentingan pribadi atau rational choice theory. Teori ini mengasumsikan bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan rasionalitas mereka. 

Dalam konteks politik, teori ini menyatakan bahwa para pemimpin politik dan pembuat keputusan cenderung bertindak untuk memaksimalkan keuntungan atau kepentingan pribadi mereka sendiri. 

Anthony Downs dalam bukunya yang berjudul An Economic Theory of Democracy mengajukan konsep teori yang sangat memengaruhi pemikiran politik modern. 

Downs mengusulkan bahwa dalam sistem demokrasi, pemilih dan pemimpin politik bertindak berdasarkan perhitungan rasional atas kepentingan pribadi mereka sendiri, termasuk kepentingan ekonomi dan politik. 

Berkaca dari penjelasan diatas, jika benar Sri Mulyani akan mundur kemungkinan dirinya memiliki kepentingan pribadi dan memaksimalkan keuntungan pribadi. 

Dengan pengalaman dan reputasi yang sudah diakui secara internasional, Sri Mulyani tampaknya justru tak menutup kemungkinan tak ingin terlibat terlalu dalam di keruhnya politik tanah air belakangan ini. 

Momen ini yang bisa saja berkorelasi dengan kesan bahwa isu mundurnya Sri Mulyani secara tak langsung menjadi instrumen lawan politik Jokowi untuk mendelegitimasi kekuasaannya. 

Tapi, meskipun posisi Sri Mulyani dalam kabinet pemerintahan Jokowi cukup vital, mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu tampaknya tidak akan berdampak terlalu signifikan jika Presiden Jokowi berhasil menemukan pengganti yang sepadan hingga masa akhir jabatannya. 

Hal itu bisa dilihat dari peristiwa mundurnya Sri Mulyani sebagai Menkeu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi Managing Director World Bank pada 2010 lalu. 

Saat itu, SBY seolah berhasil menunjuk Agus Martowardojo sebagai pengganti yang pas untuk posisi Menkeu. Padahal, saat itu pemerintahan SBY juga sedang diterpa panasnya isu Bank Century. 

Menarik kiranya untuk ditunggu kebenaran soal isu mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, termasuk dampak yang akan dihasilkan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. (S83) 

Lolosnya Tim Nasional (Timnas) Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia kiranya akan berdampak pada sang Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir. Ini tampaknya merupakan residu positif atas ambisi politik Erick sebelumnya. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Timnas Indonesia mencatat prestasi gemilang dengan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia di Qatar.Prestasi ini tidak hanya membanggakan bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya dalam turnamen Piala Asia. 

Keberhasilan ini, bagaimanapun, tidak terjadi begitu saja. Salah satu tokoh kunci di balik prestasi ini adalah Erick Thohir, yang notabene merupakan Ketua Umum PSSI. 

Erick agaknya berhasil memainkan peran penting dalam menjaring sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. 

Langkah ini tidak hanya menambah kualitas Timnas Indonesia, tetapi juga membuka peluang  Indountuk menunjukkan potensi sepak bola negeri +62 di kancah internasional.

Keberhasilan Timnas Indonesia juga diinterpretasikan sebagai modal politik bagi Erick Thohir, terutama terkait keterlibatannya dan dukungannya di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Prestasi di bidang olahraga sering kali dihubungkan dengan citra dan kekuatan suatu negara. Dalam konteks ini, keberhasilan Timnas Indonesia di Piala Asia dapat menjadi tambahan nilai bagi portofolio sosiopolitik Erick Thohir. 

Lantas, mengapa keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia akan berdampak pada proyeksi karier politik Erick? 

Erick Ahli Reparasi? 

Erick oleh beberapa pihak dinilai sebagai sosok yang mampu merapikan sistem yang sebelumnya amburadul, baik dalam konteks sepak bola Indonesia maupun di luar negeri. 

Mungkin, selain Luhut Binsar Pandjaitan, nama Erick Thohir adalah salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membereskan segala sesuatu secara spesifik. 

Erick mulai dipercaya oleh Presiden Jokowi ketika sukses sebagai ketua panitia pelaksana atau INASGOC Asian Games.  

Kemudian, Jokowi pun memiliih Erick sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Pemilihan Presiden 2019. Erick pun mengaku mendapatkan tawaran tersebut sejak Agustus 2018 atau saat Asian Games masih berlangsung. 

Hingga pada akhirnya pada 2019, Erick dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri BUMN. Bahkan, tak hanya urusan profesional, Erick juga dipercaya Presiden Jokowi sebagai ketua panitia pernikahan anak bungsunya, Kaesang Pangarep. 

Dengan berbagai kepercayaan Presiden Jokowi yang berhasil Erick sukses laksanakan, kiranya menjadi pembuktian Erick sebagai orang dapat membereskan segala urusan. 

Hal ini tampaknya yang menjadi para penggemar sepak bola yakin permasalahan dunia “si kulit bundar” Indonesia akan selesai di tangan dingin Erick. 

James M. Dorsey dan Leonard C. Sebastian dalam tulisan yang berjudul The Politics of Indonesian and Turkish Soccer menjelaskan kelumit dalam sepak bola Indonesia tidaklah hanya disebabkan oleh persoalan kemampuan atau ketidakdisiplinan para pemainnya, melainkan juga persoalan politik, seperti kasus pengaturan skor hingga politisasi. 

Di tengah kondisi seperti itu, hadirnya Erick dalam kancah persepakbolaan nasional memberikan sedikit harapan bagi para penggemar sepak bola Indonesia dengan membawa pengalaman yang dimiliki di sepak bola Indonesia maupun internasional. 

Stefania Palma dalam tulisannya yang berjudul The smiling ex-general who has become Indonesia’s ‘Mr Fixit’ di laman Financial Times menjelaskan peran yang dimainkan orang-orang seperti ini sebagai Mr. Fixit atau Tuan Pemecah Masalah. 

Ini adalah mereka-mereka yang punya sejumlah tugas khusus secara tidak tertulis untuk menyelesaikan beberapa masalah negara secara spesifik. 

Tidak hanya di dalam negeri, Erick juga terkenal karena keberhasilannya sebagai Presiden Klub Inter Milan di Italia. 

Di sana, dia berhasil merapikan struktur manajemen dan keuangan klub yang sebelumnya kacau balau, menjadikannya salah satu presiden klub yang sukses. 

Pada tingkat nasional, keberhasilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2024 menjadi bukti konkret kemampuan Erick sebagai Mr. Fixit, terutama dalam mengubah keadaan sebelumnya yang stagnan menjadi lebih produktif. 

Dalam konteks diplomasi, Erick Thohir juga dikenal sebagai pemimpin pragmatis yang mampu melihat peluang kerja sama untuk keuntungan bersama. 

Corneliu Bjola dalam tulisannya yang berjudul Diplomatic Leadership in Times of International Crisis menjelaskan ada tiga jenis pemimpin diplomatik yang sukses, yakni maverick yang memiliki visi besar tetapi sulit menginspirasi banyak pihak, congregator yang mampu membangun konsensus di antara banyak pihak, dan pragmatist yang berorientasi pada kerja sama dan membangun keuntungan mutual. 

Terkhusus diplomat pragmatis, Corneliu juga menyoroti bahwa diplomat jenis ini umumnya mampu menarik perhatian lawan diplomasinya dengan bekal kekuatan personal, seperti keahliannya membuka peluang bisnis dan hubungan prospektif di masa depan. 

Erick tampaknya adalah The Pragmatist karena kemampuannya melihat adanya peluang kerja sama untuk membangun keuntungan bersama. 

Kiranya, Erick melihat dengan banyaknya pemain keturunan Indonesia yang berkualitas, dia kemudian melihat adanya peluang kerja sama dengan para pemain itu dan keuntungan bersama. 

Para pemain itu akan mendapatkan tempat dan kesempatan bermain di level internasional di Timnas Indonesia dan juga popularitas tanpa harus mengorbankan karier yang sudah mereka bangun di Eropa. 

Keterlibatannya dalam kebijakan naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia tidak hanya mencerminkan kemampuan diplomatisnya, tetapi juga menunjukkan pandangannya yang proaktif terhadap membangun hubungan yang menguntungkan untuk semua pihak. 

Sepak Bola, Simbol Politik Erick? 

Kembali, prestasi olahraga sering kali dianggap sebagai simbol kekuatan dan kemajuan suatu negara. Erick Thohir dapat menggunakan pencapaian ini sebagai simbol untuk memperkuat citra politiknya. 

Dengan keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia, membuat modal sosiopolitik Erick pun bertambah. 

Ini tampaknya membuat harapan Erick untuk kembali mendapatkan jabatan politik strategis dalam konteks tangga karier politiknya semakin meninggi. 

Philip Pettit dalam tulisanya berjudul Hope and Its Place in Mind menjelaskan Harapan adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Dengan menggunakan teori keputusan (decision theory), harapan (hope) memang menjadi salah satu cara agar terlindungi dari bahaya sakit hati (loss of heart). 

Harapan memberikan kita tujuan, arah, dan motivasi untuk bertindak. Namun, apa yang membuat harapan berbeda dari sekadar keinginan atau keinginan adalah bahwa harapan melibatkan keyakinan bahwa tujuan yang diharapkan itu mungkin tercapai. 

Dengan kata lain, harapan melibatkan keyakinan bahwa tindakan kita memiliki kemampuan untuk mengubah dunia sesuai dengan keinginan kita. 

Erick Thohir memiliki harapan untuk kembali ke panggung politik dengan menggunakan prestasi di dunia sepak bola sebagai salah satu modal politik andalannya. 

Hal ini tampaknya terjadi setelah dirinya gagal menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto setelah kalah bersaing dari Gibran Rakabuming Raka. 

Momentum keberhasilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2024 tampaknya akan menjadi hasil yang sebelumnya sudah dia tabung. 

Sepak bola, yang merupakan cabang olahraga paling populer di Indonesia, menjadi salah satu aspek dari soft power yang dimiliki Erick Thohir. 

Joseph S. Nye menjelaskan soft power adalah pendekatan persuasif dalam hubungan internasional, yang biasanya melibatkan penggunaan pengaruh ekonomi atau budaya. 

Melalui pengaruh ekonomi dan budaya yang terkait dengan prestasi olahraga, Erick Thohir memperkuat citra politiknya dan membangun pondasi yang kuat untuk karir politiknya di masa depan. 

Bagaimanapun, Erick kiranya telah membuktikan kualitas diri sebagai Ketum PSSI. Erick telah memainkan peran penting dalam mengangkat citra dan prestasi sepak bola Indonesia melalui keberhasilan Timnas Indonesia menembus babak 16 besar di Piala Asia 2024. 

Menarik untuk menunggu untuk sejauh mana sepak bola dapat membentuk karier poliitik Erick kedepannya. (S83) 

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 elektabilitas calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus mengalami penurunan. Jika ini terus terjadi bukan tidak mungkin Pilpres 2024 hanya akan berlangsung satu putaran saja. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang semakin dekat para pasangan calon (paslon) akan terus berlomba-lomba untuk merebut hati para pemilih.

Gambaran berhasil atau tidaknya strategi para paslon dalam merebut hati pemilih pun dapat di lihat dari hasil survei elektabilitas yang dilakukan beberapa lembaga.

Dalam survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Desember 2023-6 Januari 2024, misalnya, menunjukkan ketiga paslon memiliki tren elektabilitas yang berbeda-beda.

Posisi teratas tetap ditempati oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan angka 45,79 persen. Namun, meski berada di posisi paling atas, elektabilitas Prabowo-Gibran cenderung stagnan.

Sementara itu, elektabilitas paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tercatat alami kenaikan dari 22,8 persen pada periode survei 23 November-1 Desember 2023 menjadi 25,47 persen di perioden 30 Desember 2023-6 Januari 2024.

Menariknya, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus mengalami penurunan dari 30 persen pada periode survei 27 Oktober-1 November 2023 menjadi 22,96 persen pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai jika paslon nomor urut 3 terus mengalami penurunan elektabilitas hingga di bawah angka 20 persen, bukan tidak mungkin Pilpres 2024 hanya akan berlangsung satu putaran.

Lantas, apa yang menyebabkan turunnya elektabilitas Ganjar-Mahfud?

Eksodus Dukungan?

Penurunan elektabilitas yang dialami oleh paslon nomor urut 3 tampaknya akan berdampak pada jalannya Pilpres 2024 secara keseluruhan.

Dampak elektoral penurunan dukungan terhadap paslon capres-cawapres dapat dikaji dengan berbagai teori politik. Salah satu teori yang relevan adalah teori realignment atau pergeseran politik.

Teori ini menyatakan bahwa perubahan signifikan dalam dukungan pemilih dapat mengarah pada restrukturisasi politik jangka panjang.

Penurunan dukungan terhadap paslon capres-cawapres dapat menjadi sinyal perubahan politik yang lebih luas di masyarakat. Misalnya, pergeseran nilai-nilai politik, perubahan demografis, atau isu-isu penting yang mendominasi pemikiran publik.

Dalam konteks ini, pemilih mungkin beralih dukungan paslon lain yang lebih mencerminkan pandangan atau kepentingan baru.

Walter Dean Burnham dalam Critical Elections and the Mainsprings of American Politics memperkenalkan konsep pemilihan kritis yang menjadi bagian dari teori realignment.

Burnham menambahkan jika pemilihan kritis adalah pemilihan yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam dukungan politik.

Penurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud menunjukkan adanya pergeseran politik yang dapat berdampak signifikan pada jalannya Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini kiranya dikarenakan mereka yang sebelumnya memilih Ganjar dapat beralih ke paslon lain, yakni Prabowo-Gibran.

Kemungkinan itu tampaknya bisa dipahami ketika melihat adanya fenomena politisi PDIP yang terkenal sebagai loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan eksodus ke Prabowo-Gibran.

Mereka diantaranya adalah Budiman Sudjatmiko, Efendi Simbolon, dan kemungkinan yang terbaru adalah Maruarar Sirait.

Dengan berpindahnya mereka ke kubu Prabowo-Gibran sedikit banyak kiranya juga akan memengaruhi para pemilih Jokowi di pilpres sebelumnya.

Selain itu, faktor lain yang tampaknya memengaruhi adalah sikap Prabowo-Gibran yang secara konsisten mengatakan akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi.

Melihat tingkat approval rating Presiden Jokowi yang tinggi dan berada di angka 70 persen pada masa akhir jabatannya kiranya juga membuat para pemilih akan memilih paslon yang dinilai merepresentasikan Jokowi.

Sementara, pasangan Ganjar-Mahfud dinilai tidak konsisten merepresentasikan Jokowi yang sejatinya adalah kader dari PDIP yang juga partai pengusung Ganjar-Mahfud.

Dengan begitu, bukan tidak mungkin Pilpres 2024 kali memang bisa saja hanya berlangsung satu putaran.

Lalu, mengapa menurunnya elektabilitas Ganjar-Mahfud dapat berdampak terhadap kemungkinan Pilpres 2024 yang hanya akan berlangsung satu putaran saja?

Sebuah Efek Domino

Dengan adanya pergeseran dukungan dari pemilih Ganjar-Mahfud, hal ini kiranya akan menguntungkan paslon lain.

Teori kecocokan nilai atau value matching theory menjelaskan jika pemilih cenderung mendukung partai atau kandidat yang nilainya sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Jika pemilih menganggap bahwa partai atau calon yang sebelumnya mereka dukung tidak lagi mencerminkan nilai-nilai mereka, mereka dapat beralih ke pilihan politik yang dianggap lebih konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

Pasangan Ganjar-Mahfud tampaknya dinilai tidak lagi konsisten untuk mencerminkan sosok Jokowi hingga membuat pemilih yang sebelumnya menilai Ganjar adalah calon yang paling mencerminkan Jokowi merubah pilihannya.

Hal ini kiranya memperlihatkan jika pemilih yang awalnya setia dapat terdorong untuk mencari opsi lain, memicu perubahan signifikan dalam dinamika politik.

Dalam konteks turunnya elektabilitas Ganjar-Mahfud para pemilih tampaknya melihat Prabowo-Gibran sebagai opsi yang paling rasional untuk di dukung dengan berbagai alasan yang sudah disebutkan sebelumnya.

Dengan begitu, jika elektabilitas Ganjar menyentuh angka di bawah 20 persen, secara hitung-hitungan akan menguntungkan kubu Prabowo.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, jika elektabilitas Ganjar 20 persen ditambah Anies 28 persen, maka totalnya 48 persen. Hal tersebut dapat memperlebar potensi Pilpres 2024 satu putaran yang mana dimenangkan Prabowo.

Namun, kubu Prabowo juga tetap harus mewaspadai peningkatan elektabilitas Anies yang terus meningkat, serta juga wacana kolaborasi kubu Anies dan Ganjar jika pilpres berlangsung dua putaran.

Avi Savar dalam tulisannya Nothing Brings A Team Together Like A Common Enemy, menjelaskan bahwa musuh bersama (common enemy) memiliki efek kuat dalam membentuk solidaritas dan memberikan motivasi.

Dengan adanya wacana kolaborasi, kubu Ganjar dan Anies kiranya akan melihat Prabowo sebagai musuh bersama yang harus dikalahkan.

Jika benar itu yang terjadi, maka mereka akan memiliki motivasi dan kekuatan yang lebih untuk melawan kubu Prabowo.

Dengan melihat segala skenario yang akan terjadi setelah adanya tren penurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud menarik untuk menunggu kemungkinan yang terjadi jelang Pilpres 2024 nanti. (S83)

PinterPolitik.com

Mungkin beberapa penggemar sepak bola ingat akan kejadian Miracle of Istanbul yang terjadi di Final Liga Champions Eropa tahun 2005 antara AC Milan melawan Liverpool FC.

Saat itu, AC Milan yang sudah unggul tiga gol tanpa balas di babak pertama, kemudian menerima comeback dari Liverpool FC yang pada akhirnya keluar menjadi juara.

Fenomena itu bukan tidak mungkin akan terjadi dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, beberapa lembaga survei telah sering kali merilis beberapa data hasil survei elektabilitas para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Dalam beberapa bulan terkahir, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selalu tempati posisi pertama survei elektabilitas.

Hal ini jelas membuat pasangan itu mungkin merasa semakin mantap untuk menatap hari pemilihan yang akan digelar 14 Februari mendatang.

Namun, secara mengejutkan dalam hasil survei terakhir yang dilakukan lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) periode 13-18 Desember 2023 menunjukkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menempel perolehan Prabowo-Gibran di beberapa daerah.

Di wilayah Pulau Sumatera, Anies-Cak Imin menempel ketat Prabowo-Gibran dengan 34,4 persen melawan 36,5 persen.

Bahkan, di DKI Jakarta dan Banten, perolehan kedua pasangan itu sama di angka 35,2 persen. Meskipun begitu, secara keseluruhan pasangan Prabowo-Gibran masih tempati posisi teratas dengan 43,7 persen.

Meskipun begitu, hal ini kiranya menjadi sebuah “tanda bahaya” bagi pasangan nomor urut 2 yang selama ini selalu menempati peringkat pertama survei untuk tetap bekerja keras dalam meyakinkan masyarakat agar memilih mereka.

Jika pasangan itu tidak waspada akan pergerakan yang dilakukan para lawan politiknya, bukan tidak mungkin mereka akan terkena comeback dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti, seperti kejadian Miracle of Istanbul.

Lantas, apa akibatnya jika pasangan Prabowo-Gibran merasa “di atas angin”?

Kehilangan Objektivitas?

Dalam dunia politik, keyakinan atau kepercayaan diri bisa menjadi sebuah senjata ganda. Kepercayaan diri yang sehat dapat menjadi kekuatan bagi seorang kandidat. Terlalu banyak akan dapat dengan cepat menjadi bumerang yang merugikan.

Pada pemilihan umum, kepercayaan diri yang berlebihan sering kali dapat merusak citra seorang kandidat dan mengurangi dukungan publik yang mereka harapkan.

Seorang kandidat yang percaya diri seringkali dapat mempengaruhi pendukung dan pemilih dengan pesan yang tegas dan karismatik.

Kepercayaan diri yang sehat seringkali memancarkan otoritas, keyakinan, dan kejelasan visi. Ini bisa menjadi magnet bagi para pemilih yang mencari pemimpin yang tegas dan yakin.

Namun, ada titik di mana kepercayaan diri tersebut bisa menjadi terlalu dominan dan mengakibatkan implikasi yang merugikan.

Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam bukunya yang berjudul Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases membahas banyak bias kognitif, salah satunya overconfidence bias atau bias terlalu percaya diri.

Bias terlalu percaya diri adalah jenis bias kognitif yang menyebabkan kita berpikir bahwa kita lebih baik dalam beberapa bidang daripada yang sebenarnya.

Bias terlalu percaya diri menyebabkan kita kehilangan perspektif obyektif tentang kemampuan atau pengetahuan kita.

Hal ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan membuat kita lebih rentan terhadap kekecewaan.

Dalam konteks Prabowo-Gibran, bias terlalu percaya diri dikhawatirkan akan menghilangkan obyektivitasnya dalam memandang sesuatu, bahkan bisa menjadi bumerang bagi mereka.

Salah satu akibat dari bias terlalu percaya diri adalah kemungkinan kehilangan keterhubungan dengan kebutuhan dan keinginan pemilih.

Mereka mungkin terlalu yakin bahwa mereka tahu apa yang terbaik tanpa benar-benar mendengarkan atau memahami kekhawatiran masyarakat.

Selain itu, terlalu percaya diri bisa mengaburkan penilaian, membuat kandidat mengambil risiko yang tidak perlu atau membuat pernyataan yang dapat menyinggung kelompok pemilih tertentu. Ini dapat merusak reputasi mereka dan memicu penurunan dukungan.

Kemudian, terlalu percaya diri mungkin akan membuat Prabowo-Gibran sulit menerima kritik atau masukan dari tim kampanye atau masyarakat umum.

Mereka mungkin merasa bahwa pendapat mereka adalah satu-satunya yang benar, tanpa memberikan ruang bagi perspektif lain yang dapat memperbaiki strategi.

Terakhir, terlalu percaya diri bisa membuat Prabowo-Gibran kurang mempersiapkan diri untuk debat atau penampilan publik yang krusial.

Mereka bisa saja meremehkan lawan politiknya atau isu-isu yang penting, yang dapat berujung pada penampilan yang lemah di hadapan publik.

Pasangan nomor urut dua ini tampaknya juga perlu ingat jika elektabilitas yang selama ini mereka peroleh tak lepas dari narasi keberlanjutan atas program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat coattail effect kepada mereka.

Salah satu variabel yang mungkin saja membuat Prabowo-Gibran merasa sangat percaya diri adalah koneksinya dengan Presiden Jokowi. Namun, hal ini agaknya tak bisa selalu dikaitkan positif. Mengapa demikian?

Prabowo dan Jokowi Tetap Berbeda?

Meskipun Prabowo-Gibran selalu mengusung tema keberlanjutan dalam setiap kampanye mereka, namun tampaknya itu hanya demi mengharapkan coattail effect dari approval rating Presiden Jokowi.

Untuk memahami fenomena yang terjadi atas narasi keberlanjutan yang diusung oleh pasangan nomor urut 2 ini, kita bisa berkaca dari istilah pada zaman Yunani Kuno, yakni Kapal Theseus.

Kapal Theseus adalah eksperimen pemikiran tentang apakah suatu benda, setelah semua komponen aslinya diganti, tetap menjadi benda yang sama.

Dalam mitologi Yunani, Theseus , raja pendiri Athena dalam mitos Yunani, menyelamatkan anak-anak Athena dari Raja Minos setelah membunuh minotaur dan kemudian melarikan diri ke kapal menuju Delos.

Setiap tahun, orang Athena memperingatinya dengan menaiki kapal berziarah ke Delos untuk menghormati Apollo.

Sebuah pertanyaan diajukan oleh para filsuf kuno: “Setelah beberapa abad pemeliharaan, jika setiap bagian dari Kapal Theseus diganti, satu per satu, apakah kapal itu masih sama?”

Dalam filsafat kontemporer, eksperimen pemikiran ini mempunyai penerapan pada studi filosofis tentang identitas dari waktu ke waktu, dan telah mengilhami berbagai usulan solusi dan konsep dalam filsafat pikiran kontemporer yang berkaitan dengan kegigihan identitas pribadi.

Meskipun Prabowo selalu mengusung narasi akan lanjutkan program Jokowi, namun yang harus dipahami adalah Prabowo dan Jokowi adalah sosok yang berbeda.

Jadi, Prabowo-Gibran kiranya jangan terlalu jumawa dengan coattail effect Jokowi karena nantinya permasalahan dan juga solusi setiap pemerintahan akan berbeda.

Well, menarik untuk ditunggu apakah Prabowo-Gibran akan menjadi terlalu jumawa atau percaya diri dengan dukungan coattail effect Jokowi. (S83)

PinterPolitik.com

Pesta demokrasi lima tahunan, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tampaknya akan berjalan menarik, pasalnya pilpres kali ini bukan hanya tentang persaingan ketiga pasangan calon (paslon) saja.

Pilpres kali ini kiranya akan melibatkan aktor-aktor politik dibelakang para kandidat capres-cawapres.

Hal ini karena ketiga paslon didukung oleh figur yang berpengaruh dalam politik, atau biasa disebut dengan The Kingmakers.

Dalam kubu pasangan Anies-Cak Imin ada nama Jusuf Kalla (JK) yang baru saja menyatakan dukungannya kepada pasangan tersebut.

Dukungan mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI itu kiranya tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kancah perpolitikan Indonesia.

JK mempunyai track record yang baik dalam memberikan dukungan kepada kandidat yang akan bertarung di kontestasi elektoral. Dukungan JK pernah berpengaruh pada kemenangan pasangan Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2012 lalu.

Selain itu, JK juga pernah mendukung Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019 dan Anies-Sandi pada Pilgub 2017 lalu.

Kemudian, di kubu pasangan Prabowo-Gibran terdapat nama Joko Widodo (Jokowi). Nama sang Kepala Negara telah menjadi pusat perhatian sebagai salah satu figur utama yang memiliki pengaruh besar dalam arah politik negara.

Selain menjadi Presiden Indonesia selama dua periode, kehadirannya juga menciptakan gelombang politik yang signifikan.

Terakhir, ada nama Megawati Soekarnoputri di kubu Ganjar-Mahfud. Salah satu aspek yang menarik dari peran Megawati adalah kemampuannya untuk menjadi penentu dalam beberapa keputusan politik penting di Indonesia.

Dalam proses pemilihan presiden pada tahun 2014, perannya dalam mendukung Jokowi adalah salah satu contoh terbaik dari peran kingmaker, atau dalam hal ini queenmaker. Dukungan kuat dari PDIP yang dipimpinnya telah membawa Jokowi ke kursi presiden.

Namun, jika kita melihat beberapa faktor, nama Jokowi tampaknya terdepan untuk menjadi the kingmakers dalam Pilpres 2024. Mengapa demikian?

Pengaruh Jokowi Kuat?

Nama Jokowi kiranya memang tidak secermelang Megawati atau JK. Tapi, dengan melihat pengaruh besarnya dalam beberapa tahun terakhir, tak berlebihan kiranya jika kita bisa melihat Jokowi sebagai the kingmakers.

C. Wright Mills dalam bukunya yang berjudul The Power Elite menjelaskan tentang struktur kekuasaan di Amerika Serikat.

Mills menganalisis bagaimana kekuasaan terpusat dalam tangan sejumlah kecil individu atau kelompok di berbagai bidang seperti politik, militer, dan industri, membentuk apa yang ia sebut sebagai “elite kekuasaan” yang memiliki pengaruh dominan dalam keputusan-keputusan penting dalam masyarakat.

Meskipun buku ini berfokus pada dinamika kekuasaan di Amerika Serikat, teori pengaruh elit yang dijelaskan oleh Mills juga dapat diterapkan dan dipahami dalam konteks politik di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Dia menguraikan bagaimana kelompok elit yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial tertentu memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kebijakan dan menentukan arah politik suatu negara.

Berkaca dari penjelasan diatas, posisi Jokowi sebagai Presiden RI membuat dirinya dapat dengan mudah mengakses sumber daya ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini jelas memberikan keuntungan untuk calon yang di dukung olehnya.

Berkaitan dengan jabatannya sebagai presiden itu Robert Cox dalam bukunya yang berjudul Approaches to World Order memperkenalkan konsep strategic role atau peran strategis.

Cox menekankan pentingnya struktur sosial-politik dalam membentuk kebijakan dan konflik. Dia juga menguraikan bagaimana struktur kekuasaan global membentuk peran strategis dari berbagai aktor.

Meskipun Cox terkenal dalam kajian hubungan internasional, konsep peran strategis yang ia kemukakan memiliki relevansi yang luas dalam analisis politik di berbagai tingkatan, dari lokal hingga global.

Teori peran strategis ini menyoroti bagaimana aktor-aktor politik atau sosial memiliki peran kunci dalam membentuk kebijakan atau menentukan arah politik berdasarkan pada posisi strategis mereka.

Jabatan Jokowi sebagai Presiden RI kiranya yang membuat dia lebih berpotensi menjadi kingmakers dibandingkan oleh Megawati ataupun JK.

Dengan karisma dan pengaruh yang masih sangat kuat membuat Jokowi dapat memainkan perannya sebagai kingmakers dengan sangat mudah. Hal itu dikarenakan publik akan ikut mendukung kandidat yang didukung olehnya karena faktor kepercayaan kepada Jokowi.

Selain itu, jaringan politik yang dibangun Jokowi selama dia menjabat sebagai presiden juga akan menjadi salah satu faktor dirinya menjadi seorang kingmaker.

Terakhir, dengan reputasi yang selama ini dipandang positif oleh publik akan membuat Jokowi lebih dipercaya dibandingkan Megawati dan JK.

Hal ini juga akan berdampak pada kandidat yang didukung oleh Jokowi, karena publik akan menilai jika kandidat tersebut tidak akan berbeda jauh seperti Jokowi.

Jokowi dan Duterte Serupa?

Fenomena yang terjadi dalam kancah perpolitikan Indonesia tampak hampir serupa dengan apa yang terjadi dalam perpolitikan Filipina.

Putri dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Sara Duterte-Caprio berhasil menjadi wakil presiden (wapres) setelah menang dalam pemilihan di Filipina yang tampaknya memanfaatkan popularitas sang Ayah yang dinilai berhasil ketika menjabat.

Padahal, sang capres Ferdinand Romualdez Marcos atau Bongbong Marcos adalah anak dari diktator Filipina, Ferdinand Marcos yang berkuasa selama 21 tahun.

Jeffrey E. Cohen dalam tulisannya yang berjudul Interest Groups and Presidential Approval menjelaskan tingkat kepuasan publik terhadap presiden jadi alat prediksi kemenangan calon yang didukungnya.

Dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Jokowi, bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Filipina akan terulang dalam Pilpres 2024 di Indonesia.

Merujuk pada hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada periode 3-5 Desember 2023, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi naik menjadi 76 persen dari sebelumnya sebesar 70 persen.

Berdasarkan seperti yang dijelaskan diatas, coattail effect Jokowi akan sangat berpengaruh pada political emdorsement kepada kandidat yang didukungnya, dikarenakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi di akhir masa jabatannya masih tinggi.

Masyarakat puas dengan kinerja Jokowi karena sering bagi-bagi bantuan sebanyak 33,4 persen, pembangunan infrastruktur 24,9 persen, kinerjanya bagus 18,3 persen, dan orangnya merakyat hanya 7 persen.

Hal ini yang menjadikan faktor Jokowi memiliki potensi sebagai the kingmaker dalam Pilpres 2024, meskipun kalah secara pengalaman dengan Megawati dan JK.Well, menarik untuk menunggu sejauh mana keberhasilan Jokowi untuk menjadi the kingmaker dalam Pilpres 2024. (S83)

PinterPolitik.com

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gajah Mada (UGM) belum lama ini melancarkan kritik pedas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan cara memasang baliho di beberapa titik luar kampus mereka di Yogyakarta.

Baliho itu bergambar wajah Presiden Jokowi yang tampak terbagi dalam dua sisi, yakni menggunakan mahkota raja dan memakai topi petani, serta bertuliskan “Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan”.

Ketua BEM UGM Gielbran M. Noor mengatakan, jika kritik ini adalah bentuk kekecewaan mereka dengan pemerintahan Jokowi yang juga merupakan alumnus kampus tersebut.

Menariknya, Presiden Jokowi merespons santai kritik yang berasal dari alamamater nya itu. Dia mengatakan jika kritik adalah salah satu bentuk dari ekspresi dari negara demokrasi.

Bahkan, dia juga menyebut jika wajar ada masyarakat yang puas dan tidak terhadap kinerja pemerintah. Hal itu seakan bisa menjadi vitamin bagi pemerintahannya tambah bekerja keras.

Namun, Jokowi tetap mengingatkan jika dalam menyampaikan sebuah kritik, publik juga harus memperhatikan faktor sopan santun dan tata krama.

Bentuk kritik yang disampaikan oleh BEM UGM bukanlah yang pertama kali diterima oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya, banyak kritik lewat baliho ataupun alat peraga lainnya dari beberapa kelompok mahasiswa di berbagai daerah.

Belum hilang dalam ingatan, kritik yang disampaikan oleh BEM UI dalam postingan akun sosial media mereka yang menampilkan gambar Jokowi bertuliskan “King of Lip Service” bertujuan mengkritik karena masih banyak janji Jokowi yang belum ditepati selama menjadi Presiden.

Namun, sama seperti kritik dari BEM UGM, saat itu Presiden Jokowi juga santai merespons kritik yang dialamatkan kepadanya.

Lantas, mengapa Presiden Jokowi selalu merespons demikian kritik tersebut dalam beberapa waktu terakhir?

Cerdas Secara Emosional?

Respons santai yang ditunjukkan Presiden Jokowi ketika menerima berbagai kritik kepadanya seolah menunjukkan jika dirinya adalah sosok yang memiliki personalitas agreeableness atau keramahan.

Seseorang yang tinggi dalam agreeableness cenderung lebih baik dalam menerima kritik. Mereka biasanya punya sifat seperti kebaikan hati, kerjasama, toleransi, dan empati.

Hal ini membuat mereka lebih cenderung menerima pendapat orang lain, termasuk kritik dengan cara yang lebih terbuka dan tanpa reaksi yang terlalu defensif.

Selain itu, teori pengaturan emosi juga dapat berperan dalam kemampuan seseorang untuk menerima kritik.

Seseorang yang mampu mengatur emosinya dengan baik akan lebih terampil dalam menanggapi kritik dengan bijak serta, tidak terbawa emosi negatif yang dapat mengganggu proses penerimaan kritik itu sendiri.

Penting juga untuk dicatat bahwa kemampuan ini bisa diasah dan dikembangkan melalui pengalaman, pembelajaran, dan kesadaran diri.

Pelatihan dalam komunikasi yang efektif, pembelajaran tentang self-awareness, dan pengalaman dalam menerima umpan balik bisa membantu seseorang untuk menjadi lebih terbuka terhadap kritik.

Dalam psikologi, self-awareness adalah konsep yang sering diungkapkan para ahli, seperti Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence yang menjelaskan self-awareness sebagai komponen kunci dari kecerdasan emosional.

Dalam konteks kecerdasan emosional, self-awareness merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami secara mendalam emosi, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan tujuan pribadi mereka.

Berkaca pada penjelasan itu, Presiden Jokowi tampaknya memiliki self-awareness yang baik karena dapat mengendalikan emosi ketika menerima kritik dengan selalu merespons santai kritik kepadanya.

Selain itu, respons Presiden Jokowi bisa jadi juga adalah sebagai bentuk dari manajemen impresinya.

Erving Goffman menekankan konsep impression management atau manajemen impresi yang dimana individu mempresentasikan diri kepada orang lain dalam situasi sosial.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi tampaknya sedang menampilkan dan mempertahankan dirinya sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat dengan menanggapi santai setiap kritik kepadanya.

Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan kepentingan Presiden Jokowi untuk menjaga tingkat kepuasan publik terhadap dirinya yang masih tinggi, dan disebut-sebut berada diangka 73,5 persen.

Hal itu kiranya juga bertujuan agar dirinya tetap memegang kontrol sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia.

Dengan kontrol yang masih bisa dikendalikan olehnya, Presiden Jokowi tampaknya ingin menjaga stabilitas politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mantan Wali Kota Solo itu juga tampaknya tidak ingin terjadi instabilitas politik saat pemilu nanti.

Jokowi Paham Konsekuensi

Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani mengatakan, hanya ada satu cara untuk dapat menghindari kritik, yaitu tidak melakukan apapun, tidak berkata apapun, dan tidak menjadi apapun  (there is only one to avoid criticism; do nothing, say nothing, and be nothing).

Apa yang diungkapkan Aristoteles memiliki makna secara tersirat jika kritik tak selamanya memiliki dampak yang buruk bagi seseorang. Sebaliknya, kritik dibutuhkan agar seseorang menjadi lebih berkembang dan maju.

Bukan tidak mungkin, Presiden Jokowi menjadikan falsafah Aristoteles itu menjadi sikapnya dalam bereaksi terhadap kritik.

Selain itu, penerimaan Presiden Jokowi terhadap kritik kiranya juga didasari pada pemahamannya terhadap sebuah konsekuensi yang diterima sebagai Presiden RI.

Lawrence M. Hinman dalam bukunya Ethics A Pluralistic Approach to Moral Theory menjelaskan bahwa setidaknya ada sembilan teori etika yang berkembang saat ini.

Namun, dari semuanya, ada satu kategori teori etika, yakni etika konsekuensi (ethic of consequences) yang menitikberatkan suatu penilaian moral (baik atau buruk) pada konsekuensi yang diciptakan oleh suatu tindakan.

Presiden Jokowi tampaknya menyadari adanya penilaian moral terhadapnya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari segala tindakan dan kebijakan yang pemerintahannya ambil, tidak peduli itu baik atau buruk.

Sebagai pemimpin yang menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan rakyat Indonesia, Presiden Jokowi tampaknya juga sadar jika dirinya tidak bisa membuat semua masyarakat puas atas apa yang dilakukannya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Presiden Jokowi selalu memilih untuk merespons santai setiap kritik karena dia menyadari itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus dia terima sebagai seorang kepala negara. (S83)

PinterPolitik.com

Pernyataan terbaru Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri kiranya semakin memperlihatkan adanya “keretakan” dalam hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu bisa dilihat dari kritikan Megawati dalam pidatonya saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud Senin (27/11) kemarin lusa.

Meskipun tak menyebut siapa yang dia kritik, Megawati menyiratkan atmosfer politik pemerintahan saat ini terasa seperti era Orde Baru (Orba).

Tak hanya itu, Megawati mengaku jengkel karena dirinya merasa tidak dihormati, padahal dia juga adalah seorang mantan presiden.

Hal itu mungkin menjurus kepada sejumlah dinamika politik belakangan ini. Pertama, ketika putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep merapat ke PSI dan langsung didapuk menjadi Ketum PSI hingga langsung memutar haluan dukungan kepada Prabowo Subianto.

Padahal, dalam aturan internal PDIP, jika ada anggota keluarga yang menjadi anggota PDIP maka seluruh anggota keluarga tidak boleh bergabung dengan partai lain.

Kedua, manuver putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto, sementara PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Ketiga, menantu Jokowi yang juga menjadi Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Namun, kritik Megawati agaknya akan menjadi bumerang tersendiri saat disampaikan di tengah momentum saat ini. Mengapa demikian?

Megawati Terlalu Gegabah

Pengaruh Megawati dalam internal PDIP memang tak perlu diragukan lagi, semua langkah politik PDIP tergantung pada mantan Presiden ke-5 RI itu.

Dominasi Megawati di PDIP dimulai sejak dirinya terpilih menjadi kongres PDI yang digelar di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada tahun 1993 lalu.

Namun, sejak terpilih menjadi Ketum PDI, terdapat gejolak politik dalam tubuh partai itu hingga mengakibatkan adanya dualisme di tubuh PDI, hingga kemudian lahir PDIP yang sampai sekarang tetap eksis dengan Megawati yang juga tetap sebagai Ketum dan pernah berkuasa.

Rekam jejak dan perjuangannya itu agaknya menjadikan Megawati merasa memiliki kontribusi besar, baik di level partai, konstruksi politik domestik, maupun pemerintahan

Atas dasar itu, pengaruh Megawati yang begitu kuat tampaknya membuat dirinya sedikit lepas kontrol. Hal itu terlihat dari pidato-pidatonya yang terlihat cenderung blak-blakan hingga akhirnya menjadi bumerang bagi PDIP.

Padahal harusnya sebagai politisi senior, Megawati harusnya bisa lebih bijak menyikapi berbagai peristiwa politik yang terjadi, termasuk yang menyangkut dengan PDIP.

Perilaku Megawati ini cenderung bertolak belakang dengan kebiasaan politisi lain yang cenderung menghindari persepsi negatif dan tendensius dalam setiap ucapan dan tindakannya.

Elicier Crespo-Fernández dalam tulisannya yang berjudul Euphemism and Political Discourse in the British Regional Press mengatakan jika politisi cenderung menggunakan bahasa diplomatis untuk menghindari persepsi negatif.

Namun, apa yang dilakukan Megawati adalah kebalikan dari yang dikatakan oleh Elicier. Hal itu kiranya bisa terjadi karena Megawati seolah ingin menunjukkan pengaruh dan kekuatannya dalam politik.

Kritikan yang dia sampaikan secara blak-blakan kepada pemerintahan Jokowi membuat persepsi publik kepada PDIP semakin negatif.

Padahal, manuver Ganjar Pranowo sebelumnya yang telah mengkritik pemerintahan saat ini akan dievaluasi partai karena dinilai telah menurunkan elektabilitasnya dalam survei Pilpres 2024.

Jika benar diksi kekuasaan, yang berarti pemerintah, bertindak seperti era Orba yang digunakan Megawati adalah untuk “menyerang” Presiden Jokowi, hal itu justru seakan mengkritik kader-kadernya sendiri.

Seperti yang diketahui, PDIP masih menjadi bagian kabinet dan menempatkan enam kadernya dalam pemerintahan Jokowi.

Hal itu menandakan jika PDIP sendiri masih berada dalam lingkaran kekuasaan yang juga kiranya berperan dalam tindakan yang dinilainya seperti era Orba.

Buat Jokowi Semakin Kuat?

Kritikan yang disampaikan Megawati di masa awal kampanye Pilpres 2024 tentu terlihat jelas muatan politisnya.

Hal itu juga bisa digambarkan sebagai bentuk kekecewaan Megawati yang seolah telah “ditinggalkan” Jokowi dan trahnya ke kubu Prabowo-Gibran.

Selain itu, Megawati juga tampaknya sedang mengejar simpati publik yang saat ini lebih cenderung ke Prabowo untuk bergeser ke Ganjar. Bagaimanapun juga, suara pemilih Ganjar banyak yang bersinggungan dengan Prabowo.

Namun, kritikan Megawati kepada penguasa di mana sekarang adalah pemerintahan Jokowi justru kiranya membuat Presiden Jokowi semakin kuat.

Itu bisa terjadi dikarenakan, “serangan terbuka” Megawati kepada Jokowi yang juga merupakan ciptaannya sendiri membuat publik menilai Megawati sedang mengkritik dirinya sendiri dan tidak melihat Jokowi sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah.

Well, menarik untuk melihat apakah kritikan yang disampaikan Megawati kepada penguasa dapat memberikan efek seperti apa kepada PDIP dan Ganjar dalam Pilpres 2024 nanti. (S83)

PinterPolitik.com

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang telah dipilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto dinilai memiliki keunggulan dalam mewakili kaum muda.

Sebagai sosok yang mewakili kaum muda, Gibran dinilai dapat mengakomodir keinginan dan kepentingan kalangan generasi muda.

Sebagai seorang pengusaha muda, dia mungkin membawa perspektif inovatif dan ide-ide kewirausahaan yang bisa dianggap sebagai aset dalam merumuskan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan kaum muda terkait lapangan kerja, peluang usaha, dan perkembangan ekonomi.

Dalam politik, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat adalah hal yang penting.

Sebagai seorang yang aktif di dunia bisnis, kemampuan adaptasi ini mungkin menjadi salah satu kelebihan Gibran.

Atas dasar itu, tak heran jika dalam survei yang dirilis Indo Barometer diambil dari tanggal 25-31 Oktober 2023, dan dilaksanakan di 38 provinsi dengan jumlah sampel sebanyak 1.230 responden. Gibran unggul sebagai cawapres yang merepresentasikan kalangan generasi muda.

Tak hanya itu, dalam survei terkait sosok yang pintar dan intelektual Gibran Rakabuming lebih unggul 37,6 persen dibanding Mahfud MD 23,3 persen dan Muhaimin Iskandar 18 persen.

Selain itu, terpilihnya Gibran sebagai cawapres Prabowo juga didasarkan pada analisis normatif, seperti, pertimbangan elektoral, teritori, dan regenerasi politik anak muda.

Lantas, faktor apa lagi yang membuat Gibran dinilai unggul sebagai sosok cawapres muda?

Gibran Sosok Pemberani?

Terpilihnya Gibran sebagai cawapres Prabowo tampaknya juga bukan hanya didasarkan pada keterwakilan kalangan kaum muda saja.

Faktor keberanian Gibran yang selama ini dia tunjukkan dalam mengelola Solo kiranya juga menjadi sebuah pertimbangan. Keberanian itu dinilai beberapa pihak menjadi salah satu kelebihan Gibran dibanding sang ayah, Presiden Jokowi.

Ketika membahas keberanian, penting untuk melihatnya dalam konteks yang sesuai. Sebagai sosok muda, Gibran mungkin dianggap lebih berani dalam beberapa hal daripada Jokowi.

Hal itu bisa dilihat dalam konteks berani mengambil risiko di dunia bisnis atau mungkin dalam menyuarakan gagasan-gagasan yang lebih progresif.

Jokowi cenderung menerapkan pendekatan transaksional, fokus pada tugas-tugas praktis dan administratif, sementara Gibran mungkin memiliki keberanian untuk menggagas transformasi, menciptakan perubahan besar dalam bidang-bidang yang baru.

Selain itu, Gibran kiranya juga mewakili pemimpin yang lebih berani dalam menghadapi situasi yang belum teruji, sementara Jokowi telah menjadi pemimpin yang lebih berani dalam menangani tantangan-tantangan politik dan administratif di tingkat nasional.

Keberanian Gibran kiranya juga didukung oleh beberapa faktor, Gibran mungkin mewakili pemimpin yang lebih berani dalam menghadapi situasi yang belum teruji.

Faktor lain seperti usia, latar belakang, dan peran dalam masyarakat juga mempengaruhi persepsi tentang keberanian.

Gibran, sebagai generasi muda dengan ide-ide segar, mungkin lebih terlihat berani dalam eksperimen dan inovasi.

Gibran Pantas Cawapres

Sebagai sosok muda yang kiranya memahami demokrasi digital, Gibran adalah sosok yang tampaknya memang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Sosok muda seperti Gibran diyakini merepresentasikan inklusivitas. Anak muda dinilai sebagai kalangan yang mencerminkan pandangan, nilai, dan pengalaman yang beragam.

Pemimpin muda seperti Gibran akan lebih memahami persoalan-persoalan yang menjadi keresahan anak muda, seperti pendidikan, pekerjaan, perubahan iklim, dan inovasi teknologi.

Ini dapat memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan lebih relevan dan merespons kebutuhan aktual masyarakat.

Sosok muda seperti Gibran juga kiranya memiliki pemahaman yang lebih baik terkait bidang teknologi dan inovasi, yang nantinya akan bermanfaat dalam setiap kebijakan yang dirumuskan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Gibran juga telah mencerminkan mental kolaboratif yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dalam kepemimpinannya di Solo.

Atas dasar itu, Gibran diyakini akan menerapkan mental yang sama dalam setiap kebijakan yang akan dia terapkan nantinya jika menjadi seorang wakil presiden.

Dalam menerapkan semua ide dan gagasan ke dalam sebuah kebijakan dibutuhkan sebuah keberanian dalam mendobrak sistem yang sudah ada sebelumnya.

Gibran pun dinilai memiliki keberanian itu karena pemimpin muda seperti dirinya dinilai akan lebih frontal dan blak-blakan agar setiap kebijakannya dapat berjalan dengan baik. Keberanian yang dimiliki Gibran pun sudah dia tunjukkan dalam masa kepemimpinannya di Solo.

Hal ini berkaitan juga dengan faktor psikologis anak muda yang cenderung lebih semangat dan berani ambil risiko dalam setiap keputusannya.

Well, menarik ditunggu apakah keberanian yang telah Gibran tunjukkan dalam kepemimpinannya di Solo akan dia terapkan jika nantinya terpilih menjadi RI-2. (S83)