Penelitian tunjukkan faktor etnisitas tidak berperan signifikan dalam pilpres. Suara etnis Jawa dan etnis lainnya tersebar secara proporsional. Pada Pilpres 2019 Jokowi menang telak di Indonesia timur. Pada Pilpres 2004 Hamzah Haz gagal raih suara dari luar Jawa. Pada Pilpres 2009 Jusuf Kalla (JK) juga gagal raih suara dari luar Jawa. 

PinterPolitik.com

Ajang pemilihan presiden (pilpres) selalu mendapatkan sorotan penuh khalayak luas. Termasuk dalam Pilpres 2024 saat nama-nama yang akan menjadi calon presiden (capres) mulai bermunculan di hadapan publik.

Menariknya, layaknya sebuah tradisi, politisi-politisi yang dikabarkan akan mengikuti pilpres seolah “meminta izin” kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendeklarasikan dirinya sebagai capres.

Misalnya saja, Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang dikabarkan siap bertempur di kontestansi elektoral mendatang.

Tak lupa, keduanya yang merupakan bagian dari pejabat pemerintahan saat ini perlu meminta restu politik kepada Presiden Jokowi agar dapat mengikuti pilpres. Keduanya pun akhirnya resmi melakukan deklarasi yang tertuang dalam piagam deklarasi kerja sama politik 2024.

Bukan hanya pejabat negara saja, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sempat bertemu dengan Presiden Jokowi pada pertemuan Batu Tulis untuk mendiskusikan Pemilu 2024 mendatang.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menduga Mega melakukan lobi agar Presiden Jokowi dapat mendukung Puan Maharani sebagai capres PDIP pada Pemilu 2024.

Menurutnya, Batu Tulis merupakan tempat yang identik dengan Sukarno saat melakukan pembahasan pemilu sebagai momentum kebangkitan Indonesia Raya yang berkesinambungan dengan kepemimpinan Putra Sang Fajar hingga kedepannya.

Langkah yang dilakukan Mega, Prabowo, dan Cak Imin seakan memperlihatkan sesuatu tradisi yang simbolik bernuansa Jawa seperti etika minta izin kepada pemimpin negara.

Lantas, akankah etika Jawa juga berkaitan dengan upaya meraup atensi terhadap dominasi pemilih pada pemilu? Serta, mengapa hal itu bisa terjadi?

Konsentrasi Pemilih Jawa?

Satu hal yang dapat dilihat secara jelas yaitu pembangunan di Indonesia yang dinilai tidak merata. Faktor ini disebut menjadi salah satu pendorong didirikannya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.

Konsentrasi pembangunan yang bersifat Jawa-sentris dapat menyebabkan orang-orang di luar Pulau Jawa datang untuk mengadu nasib. Agaknya, fenomena itu dapat berpengaruh kepada preferensi pemilu.

Pemegang suara terpadat telah mutlak berada di Pulau Jawa. Pada akhirnya, masyarakat kiranya akan terperangkap dalam politik yang selalu bergantung pada suara terbanyak atau mayoritas.

Secara saintifik, preferensi seseorang akan selalu dipengaruhi oleh sistem neuron di dalam otak manusia. Pada akhirnya, hal ini akan mempengaruhi tindakan manusia.

Sebuah tulisan berjudul People’s Words and Actions Can Actually Shape Your Brain. A Neuroscientist Explains How yang ditulis oleh Lisa Feldman Barrett mengemukakan bahwa ketika seseorang dihadapkan dengan orang yang tidak familiar, maka orang cenderung sulit untuk berempati.

Hal ini menyebabkan orang harus melakukan upaya ekstra untuk memahami hal yang tidak familiar tersebut. Sulitnya berempati dapat menjadi salah satu alasan mengapa orang terkadang gagal berempati dengan mereka yang terlihat berbeda.

Selain itu, kata-kata dianggap sebagai alat untuk mengatur tubuh manusia. Kata-kata orang lain memiliki efek langsung pada aktivitas otak dan sistem tubuh dan memiliki efek yang sama pada orang lain. Baik efek itu relevan maupun tidak relevan. Begitulah cara manusia terhubung.

Sebagai contoh, ketika seseorang mengirim pesan yang menenangkan ataupun menegangkan, aspek biologis penerima dapat berpengaruh. Misalnya saja perubahan detak jantungnya, pernapasannya, dan metabolismenya.

Pada akhirnya, menjadi suatu hal yang masuk akal jika sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang tinggi akhirnya menyebabkan anggapan bahwa akan lebih aman jika pemimpin negara berasal dari kelompok mayoritas.

Penelitian tersebut pun selaras dengan konsep representasi yang diungkapkan oleh Stuart Hall (editor) dalam bukunya yang berjudul Representation: Cultural Representations and Signifying

Practices (Culture, Media and Identities). Publikasi itu menyebutkan bahwa entitas makna dan bahasa akan berimplikasi kepada budaya.

Konsep representasi dengan penggunaan bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang berarti mengenai realitas tertentu dan pemaknaan terhadap realitas yang diproduksi oleh anggota masyarakat dalam suatu budaya. Oleh karena itu, representasi akan selalu memerlukan bahasa, tanda, dan citra untuk menjelaskan sesuatu hal.

Sehubungan dengan itu, mungkinkah ada bahasa dan tanda Jawa yang nyatanya memiliki pengaruh kuat secara tidak langsung dalam meraup suara masyarakat Jawa itu sendiri?

“Kula Nuwun Politik”?

Pada budaya Jawa terdapat istilah unggah-ungguh atau sikap yang sebaiknya ditunjukan sebagai unsur representasi dengan memperhatikan ucapan, bahasa dan tingkah laku untuk menghargai dan menghormati orang lain.

Unggah-ungguh dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai sesuatu yang menyangkut pada aspek berbahasa dan aspek pergaulan atau tingkah laku.

Oleh karenanya, orang Jawa digambarkan sebagai seseorang yang rendah hati, hormat kepada orang lain, dan bahkan lebih menempatkan kepentingan orang lain sehingga cenderung mengorbankan dirinya sendiri agar dapat menciptakan kehidupan yang damai.

Istilah yang digunakan untuk mengungkapkan kata permisi atau meminta izin yaitu “kula nuwun”. Istilah itu dipakai untuk menunjukan rasa hormat dan sopan santun dalam masyarakat Jawa.

Kata-kata itu juga memiliki makna bahwa seseorang mau untuk menerima dan memberi kepada orang lain  serta keinginan untuk hidup secara damai tanpa memperhatikan perbedaan suatu golongan.

Budaya minta izin juga kerap kali muncul ke hadapan publik setiap kali pilpres ingin digelar, termasuk saat ini. Banyaknya politisi yang meminta izin kepada Presiden Jokowi seolah memperlihatkan bahwa budaya Jawa begitu kuat dalam perhelatan politik lima tahunan tersebut.

Jika merujuk pada publikasi Barrett, dia menuturkan bahwa tindakan seseorang dapat berpengaruh kepada tindakan orang lain. Contohnya saja ketika seseorang meninggikan suaranya, tindakan ini dapat memengaruhi apa yang terjadi di dalam tubuh lawan bicara tersebut seperti detak jantung atau zat kimia yang dibawa dalam aliran darah mereka.

Dengan demikian, budaya minta izin atau merujuk pada “kula nuwun” dapat dianggap sebagai aksi simbolik yang dapat diterima secara baik dan diharapkan dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam pemilihan umum.

Namun, apakah budaya dan tindakan saja nyatanya dapat menunjukkan bahwa adanya budaya Jawa begitu kuat dalam politik Indonesia?

Terjebak Ramalan Jayabaya?

Jika dilihat dari perspektif kepercayaan mitos, ramalan Jayabaya sebenarnya telah memprediksikan bahwa pemimpin Indonesia merupakan orang Jawa.

Ramalan itu memprediksikan bahwa akan ada Kesatria Piningit dan Ratu Adil yang akan mengantarkan Indonesia pada kemajuan dengan kepemimpinan yang adil dan berjiwa kesatria. Ramalan itu mengatakan keduanya merupakan keturunan Kerajaan Majapahit yang berlokasi di Pulau Jawa sehingga keduanya juga diyakini berasal dari suku Jawa.

Ramalan tersebut juga diyakini karena sejak zaman Kerajaan Majapahit hingga sekarang Pulau Jawa selalu menjadi pusat pemerintahan dan tokoh-tokoh politisi didominasi oleh suku Jawa.

Coretan sejarah masa lampau dari kerajaan Majapahit memperlihatkan bahwa sejarah masih menjadi warisan yang membekas bagi pemerintah Indonesia saat ini melalui konsep Wawasan Nusantara dengan berlandaskan kondisi geografis kepulauan.

Pernyataan itu bahkan diungkapkan oleh Ketua Program Asia Tenggara Universitas Freiburg Jürgen Rüland dalam bukunya yang berjudul The Indonesian Way: ASEAN, Europeanization, and Foreign Policy Debates in a New Democracy.

Konsep Wawasan Nusantara ini selanjutnya menciptakan konsep yang disebut sebagai lingkaran konsentris berdasarkan prioritas geopolitik Indonesia. Lingkaran tersebut memiliki banyak lapisan yang meletakkan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada prioritas terdalam.

Adapun konsep lingkaran konsentris dianggap memiliki kemiripan dengan sistem mandala yang dipakai oleh para kerajaan sebelum masuk era kolonialisme Asia Tenggara.

Lingkaran terdalam diklasifikasikan sebagai wilayah inti dimana keraton atau istana berdiri, sedangkan lapisan terluarnya merupakan wilayah-wilayah yang lebih kecil. Wilayah itu disebut juga dengan lapisan mancanegara yang masih berada dalam perlindungan keraton.

Ternyata pola lingkaran alias terpusat selaras dengan politik Jawa yang diimplementasikan pada masa Majapahit dahulu. Lingkaran itu memiliki makna semakin ke dalam, semakin kuat pula pengaruh entitas keraton di dalamnya.

Konsep sentralisasi itu memiliki konsep yang sama dengan pola kekuatan politik Jawa dimana pemusatan kekuatan terletak pada inti dari lingkaran berlapis. Inti yang dimaksud yaitu sang raja atau keraton. Oleh karenanya, filosofi ini memiliki artian bahwa pengaruh raja harus semakin kuat jika berbicara mengenai konteks lingkaran terdalam.

Dengan demikian, agaknya, Indonesia akan selalu mengulang pola representasi politik. Ini dibuktikan dari pengaruh konsentrasi pembangunan yang akan berpengaruh pula pada aspek sosial dan politik.

Adapun hal itu agaknya dipengaruhi  dari segi bahasa, pemikiran, dan tindakan hingga akhirnya budaya Jawa menjadi lebih mudah diterima. Korelasi ini seakan mengamini ramalan Jayabaya dan konsep lingkaran konsentris kerajaan Majapahit dan kemungkinan bisa berpengaruh pada dinamika politik Indonesia ke depan. (Z81)

PinterPolitik.com

“Myth is the facts of the mind made manifest in a fiction of matter.” – Maya Deren, sutradara 

Isu terkait Presiden Indonesia haruslah orang Jawa telah menjadi pembahasan lama di tengah masyarakat. Melihat faktanya, semua presiden memang memiliki darah Jawa. Ada pula desas-desus soal nama presiden yang harus berakhiran singkatan notonegoro, yang notabene merujuk pada nama Jawa. Begitulah kira-kira yang tertuang dalam ramalan Jayabaya, sebuah ramalan yang kembali disinggung oleh Arief Poyuono baru-baru ini.

Menurut mantan Wakil Ketua Partai Gerindra ini, ramalan Jayabaya merupakan kunci dalam melihat siapa pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia haruslah orang Jawa, yang lahir di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Mengacu pada akronim notonegoro, maka kandidatnya mengerucut pada dua sosok, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedua sosok ini memang digadang-gadang akan maju di kontestasi pilpres mendatang.

Terkait Presiden Jokowi, Arief mengungkap fakta menarik, yakni nama lahir sang RI-1 adalah Mulyono, yang mana itu memenuhi akronim notonegoro karena akhirannya “No”. Ini sama dengan Soekarno dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Arief, ketika Indonesia tidak dipimpin oleh presiden dengan nama akhiran notonegoro, yakni pada tahun 1999-2004, terjadi berbagai konflik di Tanah Air. Selain itu, masa kepresidenan mereka juga diketahui tidak lama.

Apa yang diungkapkan Arief sekiranya mengingatkan pada pernyataan Jusuf Kalla (JK) pada 25 Juli 2018.  “Di Amerika butuh 170 tahun untuk orang Katolik jadi presiden di Amerika, butuh 240 tahun untuk orang hitam jadi presiden di Amerika, jadi mungkin butuh 100 tahun dari kemerdekaan orang luar Jawa jadi presiden [Indonesia],” ungkap JK.

Tentu pertanyaannya, apakah Presiden Indonesia haruslah orang Jawa? Kemudian, seperti kata Arief, apakah akan terjadi konflik jika presiden tidak mengikuti ramalan Jayabaya?

Panah Relasi

Sebelum membahas haruskah presiden dari orang Jawa, kita perlu membedah terlebih dahulu asumsi Arief yang menyebut terjadi konflik ketika presiden tidak berakhiran notonegoro memimpin. Untuk kepentingan ini, kita perlu membaca buku Nassim Nicholas Taleb yang berjudul The Black Swan: Rahasia Terjadinya Peristiwa-Peristiwa Langka yang Tak Terduga.

Dalam pembahasannya mengenai Kesalahan Naratif, Taleb memperkenalkan istilah menarik yang disebut dengan arrow of relationship – kita dapat menerjemahkannya menjadi panah relasi. Ini adalah kekeliruan bernalar yang terjadi ketika kita keliru dalam melihat rangkaian fakta, sehingga memaksakan sebuah keterkaitan logis. Sederhananya, kita kerap menyebutnya sebagai cocoklogi.

Ada dua alasan kuat kenapa asumsi Arief merupakan panah relasi. Pertama, faktanya, setiap era kepemimpinan selalu mengalami turbulensi dan konflik. Di era Soekarno, misalnya, terjadi instabilitas politik tak berujung. Ada pula berbagai pemberontakan, seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958. Di era SBY juga terjadi berbagai konflik. Di awal pemerintahannya bahkan terjadi tsunami yang sangat besar. Ada pula konflik di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Ambon.

Kedua, konflik yang terjadi antara tahun 1999-2004, lebih disebabkan karena Indonesia sedang mengalami transisi dari masa Orde Baru. Kepemimpinan Habibie sangatlah berat karena mengemban misi Reformasi yang begitu sulit. Pun demikian dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terlalu banyak PR yang harus dikerjakan. Era-era ini memang penuh ketidakstabilan politik, hal yang umum terjadi pada masa transisi.

Kembali mengutip Taleb, gambaran yang disampaikan Arief bahwa terjadi konflik jika tidak dipimpin presiden berakhiran notonegoro juga disebut dengan kesalahan naratif (narrative fallacy). Ini adalah kesalahan yang terjadi karena kita memiliki kecenderungan membuat tafsiran berlebihan, serta membuat cerita menjadi lebih ringkas dan padat.  

Sebuah jam rusak pun masih menunjukkan waktu yang benar dua kali sehari. Begitu pula dengan kesalahan naratif, selalu ada tendensi untuk mencocokkan suatu fakta dengan keyakinan yang telah kita miliki. Secara khusus, ini disebut dengan confirmation bias.

Singkatnya, kita dapat memberi bantahan meyakinkan terhadap asumsi Arief tersebut. Kemudian, lanjut ke pertanyaan terpenting, apakah presiden harus orang Jawa?

Fakta Tak Terbantahkan?

Terkait ramalan Jayabaya, mengacu pada adagium jam rusak sebelumnya, mudah mengatakan itu hanyalah ramalan, suatu hal yang tidak rasional dan tidak memiliki bukti ilmiah. Jika memahami ramalan tersebut sebagai preseden atau penyebab, kita dapat 100 persen setuju. Namun beda halnya jika ramalan tersebut dipahami sebagai konsekuensi atau selubung narasi.

Untuk ini, kita perlu membaca buku Rolf Dobelli yang berjudul The Art of Thinking Clearly. Di dalamnya, Dobelli memperkenalkan istilah menarik yang disebut dengan swimmer’s body illusion atau ilusi tubuh perenang. Ini adalah kekeliruan bernalar yang terjadi ketika kita keliru dalam menentukan mana yang menjadi penyebab, dan mana yang menjadi akibat.

Sekarang kita perlu meluruskan, apakah ramalan Jayabaya merupakan preseden, atau merupakan selubung narasi? 

Untuk menjawabnya, kita perlu membangun analisis terkait mengapa presiden selalu memiliki darah Jawa. Dan yang terpenting, mengapa para kandidat Pilpres 2024 merupakan orang Jawa?

Pertama, tentunya terkait populasi, yakni 41 persen penduduk Indonesia merupakan suku Jawa. Selain itu, penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sebesar 151,59 juta jiwa atau 56,10 persen dari total penduduk. Terkait data ini, kita mudah merujuknya pada konsep mimikri, yakni manusia memiliki kecenderungan untuk memilih sesuatu yang sama dengannya. 

Kedua, alasan para kandidat didominasi oleh kepala daerah dari Pulau Jawa adalah garis start yang tidak sama. Dengan fakta kegiatan ekonomi dan industri masih berpusat di Pulau Jawa, kepala daerah dari Pulau Jawa mestilah memiliki keunggulan terkait jumlah anggaran yang dimiliki. Ini jelas berimbas pada jumlah dan terobosan program, sehingga peluang untuk tampil menonjol menjadi lebih besar.

Ketiga, mengutip Ross Tapsell dalam bukunya Media Power in Indonesia, berkumpulnya hampir semua pusat kantor media di Jakarta, telah membuat isu-isu regional Jakarta, seolah menjadi isu nasional. Ini membuat kepala daerah yang berada dan bersinggungan dengan ibu kota mendapat atensi media yang lebih besar daripada luar Jakarta, khususnya luar Pulau Jawa.

Keempat, melihat datanya, mayoritas pemimpin partai politik merupakan orang Jawa. Sedikit tidaknya, ini membuat cara penentuan kandidat merujuk pada kacamata Jawa. Seperti pernyataan Aris Huang dalam tulisannya Jokowi-Prabowo political reconciliation as Javanese strategy, dominasi Jawa di Indonesia telah membentuk lanskap politik di Tanah Air.

Keempat faktor ini kemudian menjadi pertimbangan yang berkonsekuensi pada dominannya para kandidat berasal dari Pulau Jawa. Dengan kata lain, ramalan Jayabaya bukanlah preseden atas presiden dari Jawa, melainkan sebagai selubung narasi atas fakta dan variabel yang menunjukkan kandidat memang idealnya dari Pulau Jawa.

Jika ingin keluar dari dominasi presiden Jawa, solusinya adalah membangun Jakarta-Jakarta baru di luar Jawa. Gap pembangunan dan ekonomi harus ditekan agar kepala daerah dari luar Pulau Jawa memiliki kesempatan untuk memulai dari garis start yang sama. (R53)