Waduh, mungkin gak nih tiba-tiba plot twist Pak Jokowi nyalon lagi di Solo? 

Para presiden Indonesia punya ciri kata unik dan gaya bicara khas

Penelitian tunjukkan faktor etnisitas tidak berperan signifikan dalam pilpres. Suara etnis Jawa dan etnis lainnya tersebar secara proporsional. Pada Pilpres 2019 Jokowi menang telak di Indonesia timur. Pada Pilpres 2004 Hamzah Haz gagal raih suara dari luar Jawa. Pada Pilpres 2009 Jusuf Kalla (JK) juga gagal raih suara dari luar Jawa. 

Waketum PPP Arsul Sani berharap ke depannya alumni Universitas Indonesia (UI) bisa menjadi presiden seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani mengakui dari tiga kali Pilpres yang diikuti Prabowo, bobot Pilpres 2019 dinilai menjadi Pilpres paling berat.

Wih iya lah makin berat, gimana enggak berat, wong udah dua kali gagal terus. Buat yang ketiga kalinya, bisa jadi yang terakhir nih buat Prabowo. Masa sih udah tiga kali nyoba dan gagal terus masih mau dipaksa? Wkwkwk.

Semakin beratnya Prabowo lawan Jokowi, mungkin juga disebabkan para pemodal yang dukung Prabowo sudah pada bosan. Mereka bosan sudah dua kali kalah terus, masa yang ketiga mau jatuh ke lubang yang sama. Emangnya kedelai, eh maksudnya keledai. Wkwkwk.

Btw, Prabowo hebat ya, kalau eyke yang di posisi doi, enggak tahu deh sekarang sudah ngumpet di kolong meja siapa. Atau mungkin sekarang eyke sudah tinggal di kutub utara bareng pinguin dan beruang kali. Habis enggak kuat cuy nahan malu sama oposisi dan pemodal yang udah banyak ngamburin uang. Weleh-weleh.

Tapi emang sih gengs, beda eyke beda dengan Prabowo, seperti yang dikatakan Muzani, beratnya melawan Jokowi itu ternyata bukan persoalan dana atau persoalan keyakinan yang mulai goyang. Tetapi beratnya lawan Jokowi pada tahun ini contohnya karena ada pengerahan bupati, wali kota dan gubernur yang masif. Weleh-weleh.

Kirain karena pemodal yang sudah malas hambur-hamburkan uang gengs, eh ternyata penyebabnya cuma karena kekompakan Jokowi dan aparatur negaranya. Hmm, padahal mestinya isu ini jangan diungkapkan dong gengs! Kan ketahuan kalau Jokowi itu lihai, kompak, dan optimis bersama dengan aparatur negaranya di Pilpres 2019. Weleh-weleh.

Kalau gini ceritanya, Muzani buka kartu jelek di kubu sendiri nih gengs. Gimana enggak buka borok sendiri, wong Muzani bilang Jokowi aja bisa didukung kepala daerah sebab kinerjanya dan bujuk rayuan Jokowi yang mantap sekali! Nah kalau gitu berarti Prabowo nggak jago dong ngerayu dukungan dari kepala daerah kayak Jokowi? Wkwkwk.

Hufft, padahal di tahun 2014, 

Jokowi yang belum dapat dukungan kepala daerah sudah bisa menang lawan Prabowo, gimana di tahun ini ya? Enggak kebayang, bisa jadi di Pilpres 2019, skornya 7 untuk Jokowi 3 untuk Prabowo nih.
Share on X

Wah kalau begini ceritanya, siap-siap deh Jokowi dibanjiri isu presiden gagal lagi yang kepilih dan dibilang presiden yang senangnya menyalahgunakan kekuasaan. Tapi slow, paling Jokowi dan koalisi bisa balas dengan bilang begini:

“Ah Prabowo ngomong doang, biasa lah orang syirik tanda tak mampu. Mau jadi presiden tapi tak sampai-sampai!” Wkwkwk, bercanda ya cuy. (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]D[/dropcap]ari seorang pengusaha biasa di Kota Surakarta, Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba muncul menjadi sosoknya yang langsung melejit hingga ke jabatan Presiden. Awalnya, tidak sedikit yang meragukan kepemimpinan mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini. Begitupun di awal-awal kepemimpinannya sebagai kepala negara.

Kini, setelah tiga tahun menjabat, berbagai survei memperlihatkan tingkat kepercayaan yang tinggi akan pemerintahannya. Program kerjanya yang lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur di kawasan luar Jawa, menghasilkan keyakinan dalam hati masyarakat bahwa Jokowi mampu menyejahterakan mereka.

(Baca juga: Survei Gallup, Kekuatan Jokowi?)

Sebagai seorang presiden dari kalangan sipil, Jokowi selalu dianggap sebagai presiden terlemah sepanjang sejarah, setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun belakangan, anggapan ini perlahan mulai dipertanyakan. Benarkah Jokowi selemah itu? Bila iya, mengapa pihak oposisi tidak mampu mengguncangkan posisinya?

Sebaliknya, TNI/Polri beserta purnawirawannya, begitu juga para pengusaha Indonesia maupun keturunan Tionghoa di negeri ini, malah berlomba-lomba mendukung pemerintahannya. Tak sedikit pula yang menyatakan dukungannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti. Seberapa besar kekuatan Jokowi yang sesungguhnya?

Berguru Pada Soeharto

“Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis.” ~ Soeharto

Sosok Jokowi tentu saja tidak bisa disamakan begitu saja dengan Soeharto, presiden kedua negeri ini. Namun sebagai sesama orang Solo, Jokowi sepertinya belajar banyak pada sang smiling general – penguasa Orde Baru (Orba). Dari bagaimana bersikap menghadapi kritik, menyerang lawan dalam diam, hingga permainan simbol yang kerap dilakukan Jokowi, sebagian besar juga dilakukan oleh Soeharto sebelumnya.

Dalam menangani kelompok oposisi, Jokowi juga terkesan lebih banyak bersikap antisipatif, bahkan cenderung represif. Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Massa (Ormas) yang saat ini masih bergulir di DPR, juga merupakan salah satu sikap tegas Jokowi dalam menangkis serangan Islam radikal yang berseberangan dengan dirinya.

(Baca juga: Politik “Gebuk” Jokowi)

Begitu pun dalam mengelola negara, Jokowi nyaris sejalan dengan Soeharto yang menitikberatkan pada pembangunan. Namun Jokowi seakan ingin melengkapi, karena lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah luar Jawa. Terutama bagian timur Indonesia yang selama masa Orba seakan dilupakan dan diabaikan.

Bedanya, di era Soeharto, oligarki keluarga melalui kolusi dan nepotisme sangat kuat. Termasuk dikalangan militer. Bisnis militer di era Orba begitu berkuasa hingga nyaris berada di segala lini. Militer bahkan menjadi pintu masuk bagi mereka yang ingin mendapatkan kuasa di pemerintahan sipil.

Sementara di era reformasi, kekuatan militer yang dulu dikenal sebagai Dwi Fungsi ABRI kini telah dihapuskan. Kekuasaan militer dikembalikan ke barak, lembaga TNI dan Polisi pun dipisah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga oligarki bisnis militer pun perlahan-lahan dilemahkan.

The Rise of Capital

“Kapital memiliki hak-haknya dan semua itu juga berguna untuk memproteksi berbagai hak lainnya.” ~ Abraham Lincoln

Menurut Richard Robinson dalam bukunya, “Indonesia: The Rise of Capital” yang diterbitkan pada 1986, mengatakan bahwa kekuatan utama Orba adalah membangkitkan empat modal domestik utama. Modal yang dipakai oleh Soeharto adalah kekuasaan Konglomerat Tionghoa, Konglomerat Pribumi, BUMN, dan Bisnis Militer.

Melalui keempat unsur ini, Soeharto mampu mengamankan kekuasaan hingga 32 tahun lamanya. Namun ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1997, kekuatan modal domestik ini ikut mengalami masa sulit. Masuknya Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memangkas semua fasilitas dan proteksi keempat modal tersebut.

Saat reformasi terjadi, perekonomian Indonesia dikuasai oleh beberapa elit, sehingga menyuburkan kembali oligarki. Namun kebijakan privatisasi dan liberalisasi yang membuka akses seluas-luasnya bagi modal asing untuk masuk ke Indonesia, menekan kekuatan modal domestik – termasuk sektor-sektor usaha milik negara yang sebelumnya dipegang BUMN.

Ketika tampuk kekuasaan beralih ke Jokowi, kekuatan keempat modal domestik ini seakan mendapatkan ruangnya kembali. Melalui berbagai kebijakan dan pendekatan yang dilakukan, Jokowi terkesan ingin membangkitkan kekuatan keempat unsur domestik ini sebagai kekuatan penopangnya di Pilpres 2019 nanti. Bagaimana ia melakukannya?

Bangkitnya Kekuatan Jokowi

“Lebih baik berjualan dawet dengan dipikul sambil bernyanyi-nyanyi (tanpa beban) dari pada naik mobil Mercy tetapi bersedih hati dan menangis.” ~ Jokowi

Sebagai sosok pemimpin sipil yang terlepas dari pengaruh oligarki para elit, Jokowi memberikan banyak harapan akan adanya pembaharuan dari masyarakat. Harapan ini dijawab oleh Jokowi dengan mempermudah birokrasi dan regulasi yang selama ini mencekik serta menyusahkan rakyat, termasuk pengusaha.

Pengaruhnya, dunia usaha Indonesia mampu berkembang dengan baik. Ini terbukti dengan meningkatnya daya saing ekspor Indonesia di luar negeri. Tingkat kepercayaan investasi pun ikut naik karena para investor tidak lagi dipersulit dengan berbagai izin yang rumit dan berbelit-belit.

Siapa yang diuntungkan dengan sepak terjangnya ini? Tentu saja para pengusaha, baik itu konglomerat pribumi maupun keturunan Tionghoa. Semua mengaku gembira. Apalagi Jokowi juga menjamin para pengusaha, baik pribumi maupun Tionghoa, akan keamanan berinvestasi dan berusaha di Indonesia.

(Baca juga: Daya Beli Turun, Kadin Dukung Jokowi?)

Peran pemerintah yang memberikan ruang usaha sebesar-besarnya pada pengusaha inilah yang membuat mereka, termasuk para konglomerat – baik pribumi maupun Tionghoa, mengakui kepemimpinan Jokowi. Bahkan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) pun telah menjanjikan dukungannya di Pilpres 2019 nanti.

Dukungan ini tentu bermakna besar bagi Jokowi, mengapa? Karena keduanya adalah modal domestik utama yang dibutuhkan dirinya untuk dapat memenangkan pertarungan di Pilpres nanti. Jaminan dukungan para pengusaha, juga menjadi pilar penopang baginya dalam menjaga kestabilan perekonomian negara.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama pemerintahannya, Jokowi pun memberikan peluang sebesar-besarnya bagi BUMN untuk melakukan kerjasama dengan investor swasta maupun asing. Bisa dibilang, porsi usaha yang diberikan pada BUMN di era Jokowi adalah yang terbesar dari yang pernah ada.

Tak lupa, Jokowi pun sengaja menempatkan orang-orang kepercayaannya di berbagai perusahaan BUMN yang dianggap strategis, guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan keberhasilan program kerjanya. Hasilnya, BUMN sebagai modal domestik ketiga berhasil dikuasai Jokowi tanpa kesulitan yang berarti.

Lalu bagaimana dengan militer? Diamputasinya kekuatan militer dalam berpolitik, sedikit banyak membuat TNI kehilangan kekuatan di wilayah sipil. Namun bukan berarti peranan militer telah dinihilkan sama sekali. Karena bagaimana pun, kekuatan yang dimiliki konglomerasi tidak akan lepas dari kekuatan bedil di sampingnya.

Kenyataan ini pun tidak lepas dari pantauan Jokowi. Sebagai panglima tertinggi, ia memanfaatkan posisi ini dengan sebaik-baiknya. Lihat saja sepak terjang Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian yang belakangan sempat menggemparkan karena kedua jenderal ini diduga tengah bermain-main dengan politik aktif.

(Baca juga: Teknokrasi Militer Ala Jokowi)

Dari berbagai sepak terjangnya, baik Gatot maupun Tito memang terlihat ‘nakal’ karena menyeberang dari apa yang Jokowi perintahkan. Namun apakah tindakan ini memang lepas dari pantauan Jokowi? Karena sebetulnya, sikap mereka yang mendekat ke kelompok-kelompok berseberangan inilah, Jokowi malah mampu menguasai keadaan.

Tanpa disadari masyarakat, Jokowi sebenarnya memberikan ruang bagi Gatot maupun Tito untuk berperan sebagai kekuatan domestiknya yang utama, yaitu militer. Dengan kesetiaan Panglima TNI dan Kapolri di tangannya, Jokowi akan mampu meredam segala ancaman yang datang dari pihak-pihak berseberangan. Cerdik bukan?

Jokowi memang tidak bisa dibandingkan dengan Soeharto, sebab keduanya menggunakan kekuasaan dengan cara yang berbeda. Namun sangat jelas kekuatan Jokowi saat ini, nyaris mirip dengan yang Soeharto pernah miliki. Sehingga akan sulit bagi oposisi, bahkan Prabowo Subianto sekalipun, untuk menandingi.

Bila Jokowi mampu mempertahankan keempat modal domestiknya ini di Pilpres nanti, bisa dipastikan, ia akan menjadi the new Soeharto pada lima tahun keduanya. Dengan versi yang lebih baik tentunya, semoga saja! (R24)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Menurut pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, kunjungan Raja Salman ke Indonesia mempunya arti penting bagi kedua negara. Salah satunya adalah adanya perubahan politik dunia sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika.

Kebijakan Presiden Trump yang diskriminatif terhadap Islam dan Timur Tengah membuat ketidaknyamanan bagi para investor Timur Tengah, sehingga Indonesia pun mulai dilirik oleh mereka. Bahkan konon, Indonesia juga dipertimbangkan untuk dilirik sebagai mitra alternatif di Asia, menggantikan hegemoni Barat.

Pada tahun 2050 nanti, Indonesia diperkirakan akan masuk sebagai empat besar raksasa ekonomi dunia. Tak heran bila saat ini banyak negara yang mulai menggali potensi yang memungkin Indonesia sebagai mitra bisnisnya, termasuk para investor dari Arab Saudi tersebut.

Selain itu, Arab Saudi juga melihat Indonesia sebagai negara non-blok, sehingga Indonesia bisa bersikap netral dan tidak akan terpengaruh untuk bersekutu dengan salah satu blok mana pun di dunia. Arab Saudi juga mengajak Indonesia untuk memberantas kelompok teroris yang sudah meresahkan dunia dan mencoreng nama Islam di dunia.

Arab Saudi rencananya akan membawa mega investasi ke Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mega investasi tersebut meliputi bidang pengilangan minyak (refinery), pembangunan rumah murah (low cost housing), dan investasi di bidang yang terkait dengan pariwisata (tourism). Selain itu, juga ada kerjasama dibidang perjalanan haji bagi Indonesia.

Namun jika melihat kedekatan hubungan Raja Salman bin Abdulaziz dengan Presiden Amerika Donald Trump, apakah Arab Saudi juga secara perlahan akan seperti Amerika? Di mana investasi yang mereka berikan malah akan menguasai sumber daya alam Indonesia secara perlahan seperti apa yang dilakukan Freeport saat ini? (Berbagai sumber/A15)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Kesempatan untuk meningkatkan kerjasama militer antara Indonesia dengan Rusia, tercetus saat Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow beberapa waktu lalu. Selain komitmen untuk bersama-sama membasmi teroris, kesepakatan ini juga diharapkan memperdalam hubungan kedua negara.

“Saya dan Presiden Putin sepakat perkuat kerjasama di bidang pertahanan. Indonesia dan Rusia juga akan terus bekerjasama untuk pemberantasan terorisme dan meningkatkan pertukaran informasi intelijen di bidang terorisme ini,” ujar Jokowi.

Beberapa waktu lalu, Indonesia sempat membeli senjata-senjata buatan Rusia. Militer Indonesia tertarik membeli, karena Indonesia ingin memiliki tentara yang kuat, ditakuti dan dihormati oleh negara-negara lain karena memiliki senjata yang canggih. Apalagi Indonesia dan Rusia memiliki kedekatan historis yang kuat.

Atase Militer Angkatan Udara dan Laut Rusia, Nikolay Nikolayuk menuturkan, Rusia dan Indonesia memiliki sejarah kerjasama yang panjang. Persahabatan Rusia dan Indonesia memang sudah terjalin sekitar 60 tahun yang lalu, atau tepatnya saat 1956. Hubungan kemitraan ini dibangun oleh Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.

Melihat kedekatan Indonesia dengan Rusia, diprediksi akan membuat “panas” Amerika dan para sekutunya. Bisa jadi karena itulah, baik Amerika, Prancis, dan Inggris rajin menawarkan sejumlah peralatan alutsista seperti pesawat tempur ke Indonesia, namun Indonesia tetap memilih alutsista buatan Rusia. Semoga kerjasama ini tidak menjadi polemik bagi Bangsa Indonesia. (Berbagai sumber/A15)

Flight Information Region (FIR) merupakan penguasaan udara oleh suara negara dengan cara mengatur serta menjaganya, walaupun bukan di wilayahnya sendiri. Saat ini, kontrol udara di Indonesia dikuasai oleh Singapura. Sehingga negara itulah yang berhak mengatur lalu lintas udara, karena peralatan mereka lebih modern dan menggunakan satelit.

pinterpolitik.com

JAKARTA – Tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengambil alih FIR 1 yang masih dikuasai Singapura. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun sudah berbicara pada pihak Singapura dan mereka menyatakan kesediaannya membantu bila ingin meminta kembali hak kendali atas FIR1. Namun persiapan teknis yang harus dilakukan untuk mempersiapkannya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“TNI AU terus berupaya untuk merealisasikan itu, tapi masalah ini sudah diserahkan ke Kementerian dan kami berupaya mendukung apa yang dibutuhkan oleh pemerintah. TNI AU sudah siap membantu pemerintah jika kontrol wilayah udara di Kepulauan Riau dan sekitarnya itu dikembalikan ke Indonesia,” ungkap KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/2).

Kementerian yang diminta untuk mengambil alih FIR, diantaranya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri. Di sisi lain, International Civil Aviation Organitation (ICAO) sampai saat ini masih belum mengizinkan Indonesia mengelola udara di wilayah Kepulauan Riau (Kepri), Tanjung Pinang, dan Natuna karena dianggap belum memiliki kesiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

Dulu, Presiden menargetkan pengambilalihan FIR yang sejak 1946 dikuasai Singapura ini bisa dicapai dalam tiga atau empat tahun. Menanggapi kesiapan ini, Hadi menyatakan kalau TNI AU terus melakukan upaya dan langkah-langkah untuk dapat melaksanakannya, karena mereka memiliki satuan yang khusus mengurus hal ini.

Oleh karena itu, Hadi yakin kalau TNI AU tidak memerlukan waktu empat tahun untuk mengambilalihnya. Langkah persiapan TNI AU, ia nilai telah memberikan dampak positif dilihat dari menurunnya pelanggaran udara dari pihak lain. “Jumlah pelanggarannya jauh menurun, dari 193 menjadi 49 pelanggaran udara, menurun dari 2015 ke 2016,” katanya.

Mantan Irjen Kemhan ini menegaskan, TNI AU sudah siap jika Indonesia berhasil mengambilalih FIR dari Singapura. “Kami dari aspek pertahanan, sudah siap. Dari radar-radar kami sudah lengkap,” tambahnya lagi. Walau Menlu mengatakan masalah FIR bukanlah masalah kedaulatan bangsa, namun ada baiknya Indonesia mampu menjaga kawasan udaranya sendiri tanpa intervensi asing. (Berbagai sumber/R24)