PinterPolitik.com

Teokrasi atau Nasionalis-Religius?

Meskipun Hagia Sophia adalah simbol terkemuka dari sejarah Ottoman, yang merupakan sebuah kesultanan Islam, namunrekonstruksi Hagia Sophia yang kini berlangsung saya kira tidak terutama menjadi cermin dari kebangkitan “Islamisme” di Turki, sebagaimana yang melekat pada figur Erdogan, melainkan lebih merupakan cermin kebangkitan semangat nasionalis-religius. Ini adalah salah satu momen puncak arus  desekularisasi di Turki.

Secara   politik,   dengan   langkah   kuda   ini   Erdogan   bukan   hanya   bisa mengkonsolidasi  dukungan  dari  kaum konservatif  Turki—yang sejak  lama menginginkan masuk ke Hagia Sophia tidak dengan tiket, melainkan dengan airwudhu; ia juga akan mendapatkan dukungan dari kelompok nasionalis dan  romantis  pan-Turkisme.  Ini  juga  yang menjelaskan  kenapa  banyak kelompok oposan Erdogan cenderung diam dalam menyikapi isu ini, padahal sebelumnyamereka banyak menentang langkah itu. Sebab, isu Hagia Sophia ini memang bukan lagi soal Erdogan, melainkan soalsemangat kebangsaan bangsa  Turki  secara  umum. Dalam  pidatonya 10  Juli  lalu, Erdogan  sendiri memang  tidak meletakkan  perubahan  status  Hagia  Sophia  itu  di  jalan Islamisme, melainkan sebagai jalan spiritual bagi bangsaTurki.

Orang Kristen dan Islam di Turki mungkin memiliki imajinasi berbeda mengenai Hagia Sophia, namun pengembalian status tempat ibadah bagi bangunan yang telah berumur hampir seribu lima ratus tahun itu adalah jalan yang butuh dilalui bangsa Turki untuk terhubung kembali pada masa lalunya. Lagi pula, perubahan status sebagai masjid itu secara praktis memang tidak mengambil apa pun Hagia Sophia dari posisinya sebagai warisan budaya dunia. Seperti yang disampaikan pemerintah Turki, situs bersejarah itu akan terus dilestarikan dan dilindungi, dan akan tetap terbuka untuk umum dengan cara yang sama seperti Masjid Biru dibuka untuk seluruh pengunjung, dari semua bangsa dan agama.

Perubahan status Hagia Sophia sebagai masjid kembali memang penuh makna simbolik bagi bangsa Turki. Apalagi,ibadah pertama di Masjid Hagia Sophia direncanakan baru akan dimulai pada 24 Juli nanti. Tanggal itu adalah tanggalbersejarah bagi Turki, yaitu hari peringatan Perjanjian Lausanne.

Pada tanggal 24 Juli 1923, di Lausanne, Swiss, Turki harus menandatangani perjanjian damai dengan Sekutu.Perjanjian tersebut secara resmi menyudahi konflik yang terjadi antara Kesultanan Ottoman dan Sekutu sejak permulaan Perang  Dunia  I,  yang  sekaligus  membuat  Ottoman  harus  menyerahkan sebagian  besar  wilayah  kekuasaannya kepada  Inggris  dan  Italia.  Dengan memilih  tanggal  24  Juli,  Erdogan  seperti  hendak  berbicara  kepada  dunia Barat bahwa  Turki   yang  dulu  kalah   kini   tengah   bangkit  mereklamasi kedaulatannya.

Jadi, menurut saya, terlalu berlebihan memang jika menganggap pengembalian Hagia Sophia adalah simbol kebangkitan teokrasi di Turki. Lebih tepat jika dikatakan bahwa kembalinya Masjid Agung Hagia Sophia adalah simbol kebangkitan semangat nasionalis-religius bangsa Turki.

Santapan-Batin

Dalam konteks politik domestik, banyak yang menyebut jika perubahan status Hagia Sophia adalah cara Erdoganmengalihkan perhatian masyarakat dari resesi ekonomi yang tengah melanda negaranya. Meski relevan, namun kritik ini menurut saya sangat lemah.

Akibat Covid-19, dengan jumlah kasus mencapai 215 ribu orang pada 15 Juli, ekonomi Turki memang telah menderitatekanan besar. IMF memperkirakan Covid-19  akan  membuat  ekonomi  Turki  anjlok  lima  persen,  inflasi  naik menjadi 12 persen, dan pengangguran naik menjadi 17,2 persen. Ini adalah skenario   optimis,  sebab   dalam   skenario pesimis   tingkat  pengangguran diperkirakan bisa mencapai 30 persen.

Sebelumnya, dalam dua tahun terakhir isu ekonomi memang telah menjadi kelemahan Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi/AKP) yang dipimpin Erdogan. Ambruknya lira dan lonjakan inflasi hingga 25 persen telah membuat AKP menelan kekalahan di beberapa kota besar dalam pemilu lokal tahun lalu. Tak heran,banyak pengamat menyebut pemilu lokal tahun lalu sebagai referendum terhadap Erdogan dalam menghadapi krisis. Untuk keluar dari sentimen negatif itu, Erdogan disebut menggunakan isu Hagia Sophia sebagai alat untuk mendongkrakpopularitas.

Seandainyapun Erdogan melakukan itu—dan tak ada yang keliru jika dia benar-benar melakukannya, semua itu terlalu lemah untuk menyangkal dampak perubahan status Hagia Sophia bagi bangsa Turki secara keseluruhan. Apa yangdilakukan Erdogan dengan Hagia Sophia, meminjam istilah Bung Karno, adalah seperti sedang memberi “santapan-batin” bagi bangsa Turki.

Ya, santapan-batin.

Suatu kali, dikisahkan seorang wartawan asing bertanya kepada Presiden Soekarno, kenapa dia ngotot membikin proyek-proyek mercusuar, padahal anggaran poyek-proyek itu bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan rakyat Indonesia. Dengan berwibawa Soekarno kurang lebih menjawab,

Saya adalah pemimpin. Dan sebagai pemimpin saya bukan hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis rakyat saya, tapi juga memenuhi kebutuhan batin mereka. Sebagai bangsa mereka butuh kebanggaan, butuh kehormatan, dan hal-hal semacam itu tak kalah pentingnya dibanding mengatasi perut yang keroncongan. Tanpa kebanggaan dan kehormatan, mereka bisa kehilangan alasan untuk melakukan hal-hal lain.

Itu adalah jawaban Soekarno. Saya kira, meski di satu sisi bisa dianggap apologetik, namun di sisi yang lain jawaban itu mengandung kebenaran. Begitulah seharusnya memang tugas seorang pemimpin.

Saya melihat, apa yang dilakukan oleh Erdogan dengan Hagia Sophia, di luar konteks krisis ekonomi yang tengah dialami Turki, tak ubahnya sedang memberi makanan-batin yang bergizi untuk bangsanya. Apalagi, tak ada seorangpun kepalanegara lain yang juga lolos dari krisis ini. Jadi, lepas dari soal suka atau tidak suka pada langgam politik Erdogan selama ini, keputusan beraninya tadi harus diakui telah menempatkan Erdogan sebagai salah satu pemimpin besar dalam sejarahTurki.

Melalui serambi Masjid Agung Hagia Sophia, ia telah mengembalikan semangat nasionalis-religius ke hati orang Turki, semangatyang sebelumnya telah dimuseumkan oleh rezim nasionalis-sekular Atatürk.

Jakarta, 15 Juli 2020

Tulisan milik Dipo Alam, Ph.D., Sekretaris Jenderal D-8 Organization for Economic Cooperation (D-8), berkantor di Istanbul, Turki (2007-2010).

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dewan Negara Turki (Turkey’s Council of State), yang merupakan pengadilan administrasi  tertinggi,  awal  Juli  lalu memang  telah  menerima  argumen banding yang mendesak pembatalan keputusan Dewan Menteri (Council of Ministers)  tanggal  24  November 1934, yang telah  mengubah  Hagia Sophia dari masjid agung menjadi museum. Dengan demikian, Hagia Sophia kembali dibuka sebagai tempat ibadah bagi kaum muslim.

Tuntutan hukum itu sendiri sebenarnya bukan baru saja diajukan, tetapi telah berproses sejak 2005 silam. Sebuah lembaga swadaya masyarakat di Istanbul, The Association of Foundations and Service to Historical Artefacts and the Environment, telah mengajukan petisi di Dewan Negara yang meminta pembatalan keputusan untuk mengubah Hagia Sophia menjadi museum.

Menurut putusan Dewan Negara pekan lalu, berdasarkan akta pendirian Fatih Sultan Mehmet Foundation yang diajukan pengacara dalam bandingnya, Hagia Sophia dimiliki oleh yayasan yang didirikan oleh Sultan Mehmet II dan diwakafkan sebagai sebuah masjid. Menurut Dewan Negara, keputusan tersebut tidak dapat diubah secara hukum, kecuali oleh pendirinya. Yurisprudensi hukum Islam memang melarang perubahan akta atau piagam sebuah lembaga tanpa konsultasi dan persetujuan dari pemiliknya, sebuah prinsip perdata yang sejak lama juga telah diadopsi oleh hukum modern.

Perubahan status Hagia Sophia kembali menjadi masjid itu tentu saja segera memancing   kontroversi.   Dunia   Barat   umumnya   tidak   senang   dengan keputusan   tersebut.   Perubahan   status   itu   dianggap   telah   dan   akan menyinggung  perasaan  umat  Kristen  dunia,  khususnya  golongan  Kristen Ortodoks.   Sebab,   saat   pertama   kali  dibangun   oleh   Kaisar   Bizantium, Justinian I, pada tahun 532 hingga 537, Hagia Sophia semula dimaksudkan sebagai gereja katedral.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Morgan Otagus, misalnya, menyatakan kekecewaannya atas perubahan status tersebut. Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, secara verbal bahkan meminta Turki untuk tetap mempertahankan Hagia Sophia sebagai museum. Senada dengan Amerika Serikat, juru bicara pemerintah Yunani, Stelios Petsas, mengatakan bahwa perubahan Hagia Sophia akan menciptakan jurang emosional yang besar antara orang-orang Kristen di dunia dengan orang-orang Turki.

Ungkapan ketidaksenangan Amerika dan Yunani ini sangatlah bisa dipahami, mengingat penduduk Amerika Serikat dan Yunani memang banyak yang berlatar belakang Kristen Ortodoks.

Menariknya, pemerintah Rusia, yang sebagian besar warganya  juga  menganut Kristen Ortodoks, bersikap lebih kalem dan diplomatis. Saya baca, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Vershinin, menyatakan jika perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid adalah urusan internal Turki. Pemerintah Rusia berpandangan bahwa tidak seorang pun boleh ikut campur dalam keputusan itu.

Saya kira, sikap Rusia yang menghormati kedaulatan Turki atas Hagia Sophia pantas dijadikan rujukan oleh pemerintah Indonesia. Di tengah kritik dan kontroversi mengenai perubahan status Hagia Sophia, kita memang tak boleh mengabaikan sikap saling menghormati tadi. Apalagi, sebagai sesama negara muslim, kita juga memahami bahwa bagi bangsa Turki, Hagia Sophia memang lebih dari sekadar museum atau masjid. Bagi mereka, Hagia Sophia adalah salah satu simbol identitas kebangsaan.

Bangsa Turki modern bagaimanapun menyandarkan identitas sejarahnya pada Kesultanan Ottoman, daripada kepada Kekaisaran Bizantium, atau Romawi Timur, yang secara historis dan kultural kini menjadi Yunani. Dalam konteks historis inilah, Hagia Sophia sebagai gereja adalah simbol “kekalahan” Turki atas Romawi pada abad pertengahan. Sementara, Hagia Sophia sebagai museum adalah simbol kekalahan Turki atas Sekutu dalam Perang Dunia I.

Posisi Hagia Sophia sebagai simpul identitas kebangsaan inilah yang banyak dilupakan oleh para pengamat. Mereka hanya melihat Hagia Sophia dari langgam politik Erdogan semata, dan melupakan imajinasi politik bangsa Turki secara umum. Menilai Hagia Sophia hanya sebagai simbol politik Islam jelas adalah sebuah kekeliruan.

Simbol Kebangkitan Nasionalis-Religius

Hagia Sophia dibangun pada abad keenam atas perintah Kaisar Bizantium, Justinian  I.  Bangunan  ini  merupakan katedral  terbesar  di  dunia  selama hampir seribu tahun. Pada 29 Mei 1453, Konstantinopel, yang menjadi ibu kota  Kekaisaran  Bizantium,  jatuh  ke  tangan  tentara  Ottoman  Turki  yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Saat memasuki Hagia Sophia, sultan yang waktu  itu  masih  berusia  21  tahun  tersebut  meminta  bangunan  tersebut diubah   menjadi   masjid.   Karena   menghormati   warga   multi-agama   di Konstantinopel,  Sultan  Mehmet  II  memesan  dekorasi  baru  yang  tidak menghancurkan detail interior Hagia Sophia yang telah ada sebelumnya.

Selain mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, Sultan Mehmet II, yang oleh bangsa Turki digelari “Al Fatih” itu, alias “Sang Penakluk (Konstantinopel)”, juga mengganti nama “Konstantinopel” menjadi “Istanbul”. Sejak hari itulah Kekaisaran Bizantium berakhir untuk selama-lamanya.

Peristiwa tersebut menandai titik balik sejarah yang penting. Bagi bangsa Turki, Hagia Sophia kemudian dipandang sebagai simbol kemenangan sekaligus kebangkitan, warisan dari Al Fatih yang telah berhasil meruntuhkan Bizantium dan mengubah basilika menjadi masjid agung.

Itu   sebabnya,   ketika   pada   1   Februari   1935   Mustafa   Kemal   Atatürk mendeklarasikan perubahan Hagia Sophia menjadi museum, banyak orang Turki menganggapnya sebagai “kekalahan”. Kalau sebelumnya Turki, melalui tangan   Al   Fatih,   berhasil   menaklukan   Barat,   maka   kini   Turki   telah dikalahkan  Barat.  Westernisasi  dan  sekularisasi yang  disodorkan  Atatürk telah  memutus keterhubungan  Turki  dengan  masa lalunya. Penyair Turki, Necip  Fazıl  Kısakürek,  menyebut  museumisasi  Hagia  Sophia  tadi  sebagai telah   menyegel   semangat   bangsa   Turki.  “Semangat   orang   Turki   telah dimuseumkan,” ujar Kısakürek.

Bagi orang Turki, sebagai pribadi Atatürk sebenarnya adalah seorang pahlawan. Ia dianggap sebagai pembebas yang telah menghadapi pasukan Inggris dan Perancis ketika mereka menduduki Anatolia. Namun, Atatürk menggunakan legitimasi dari perjuangan selama Perang Dunia I itu untuk menghancurkan keterpautan sejarah bangsanya dari semua warisan kejayaan Ottoman. Sehingga, meminjam bahasa Kısakürek, perubahan dari masjid menjadi museum tak ubahnya menjadikan Hagia Sophia sebagai “sarkofagus tempat Islam dikuburkan”, yang membuat Turki modern jadi terputus dengan kebesaran masa lalunya.

Kritik terhadap “Kemalisme” memang telah berlangsung sejak lama di Turki. Penolakan terhadap sekularisme dan militerisme terus menguat sejak dekade 1970-an.   Militer,   yang   menjadi    penjaga    gawang   sekularisme,   mulai berhadapan  dengan  gerakan  Islamisasi  yang  tumbuh  dan  berkembang  di tengah   masyarakat   Turki.   Saya   kira   Erdogan   dan   para   politisi   Turki segenerasinya besar dan tumbuh di tengah suasana itu.

Jadi, perubahan kembali Hagia Sophia menjadi masjid adalah mimpi banyak orang Turki sejak lama, bukan hanya mimpi Erdogan dan para pengikutnya saja. Dalam isu Hagia Sophia ini, posisi kelompok Islamis saya kira tidak jauh berbeda dengan kelompok nasionalis, ataupun romantisme pan-Turki. Isu Hagia Sophia melampaui semua sekat tadi.

Secara politis, keputusan untuk mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid tentu saja memberikan keuntungan politik yang sangat besar bagi Erdogan. Namun, saya kira sangat dangkal kalau keuntungan politik yang diperoleh Erdogan tersebut membuat kita menutup mata terhadap gelombang besar di baliknya, yaitu gelombang perlawanan terhadap sekularisasi sekaligus gelombang kerinduan orang-orang Turki untuk memperbaiki hubungannya dengan sejarah Islam Ottoman.

Secara simbolik, perubahan Hagia Sophia dari masjid menjadi museum adalah simbol perceraian bangsa Turki dengan sejarah Ottoman, sekaligus mewakili keterdominasian Turki oleh sekularisme Barat. Kini, pemulihan kembali MasjidAgung Hagia Sophia berarti sebaliknya. Melalui pemulihan fungsi masjid itu kini Turki telah terhubung kembali dengan masa lalunya, berdiri tegak di atas karpet sejarah yang telah mewariskan kebesaran dan kebanggaan untuk mereka.

Tulisan milik Dipo Alam, Ph.D., Sekretaris Jenderal D-8 Organization for Economic Cooperation (D-8), berkantor di Istanbul, Turki (2007-2010).

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dinamika politik negara Turki selalu menarik untuk ditilik. Apalagi, sosiolog Asef Bayat memandang Turki di era kontemporer ini sebagai contoh konkret implementasi pos-Islamisme.

Turki dengan partai yang mendominasi dalam pemerintahannya saat ini, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) dianggap merupakan salah satu contoh entitas politik di era modern yang mengimplementasikan konsep pos-Islamisme. AKP berdiri pada tahun 2001 dengan anggota yang terhimpun dari pecahan beberapa partai konservatif yang telah berdiri sebelumnya.

Pendiri-pendiri penting AKP adalah mantan Islamis yang mendukung sekularisme. Terhitung sejak berdirinya AKP, mereka selalu memenangi mayoritas suara dalam enam pemilihan umum legislatif terakhir (pada tahun 2002, 2007, 2011, Juni 2015, November 2015, dan 2018).

Secara ideologis, AKP berhaluan tengah-kanan dengan mengklaim dirinya sebagai partai yang berideologi konservatif-demokratis (muhafazakar demokrasi) dan tetap menyerap nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai yang diturunkan dari Kekaisaran Ottoman. Namun, secara bersamaan, di awal pembentukannya, AKP menampilkan dirinya sebagai partai yang pro-Barat, pro-Amerika, menolak pembauran Islam dengan politik, serta berada dalam spektrum politik yang berkomitmen pada ekonomi liberal dan advokasi keanggotaan Uni Eropa.

AKP bergerak menuju sekularisme moderat dan “pasif” a la Amerika Serikat, bukan sekularisme model laïcité Prancis yang radikal (dan terkadang militan). Singkatnya, AKP merupakan partai konservatif-demokratis yang pro-Islam, tetapi bukan partai Islam. AKP telah mengalami empat kali pergantian kekuasaan di dalam struktur partai: 13 tahun 13 hari pertama oleh Recep Tayyip Erdoğan, satu tahun 269 hari oleh Ahmet Davutoğlu, 364 hari oleh Binali Yıldırım, dan kembali dipimpin oleh Erdoğan sejak 21 Mei 2017 hingga saat ini.

Paham Islamisme vs Pos-Islamisme

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pos-Islamisme, penulis akan terlebih dahulu memaparkan pemaknaan atas konsep Islamisme. Islamisme adalah pemahaman agama Islam dalam bentuk tatanan sebuah negara, yakni negara Islam.

Kelompok Islamisme telah mengagungkan Islam yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW di Madinah, dan terdapat upaya untuk mengembalikan praktik berislam pada zaman sekarang untuk kembali seperti praktik berislam pada zaman Rasulullah SAW. Agendanya tidak lain adalah mendirikan kembali tatanan negara Islam dan menggerakkan umat Islam untuk kembali membangun tatanan totaliter yang kemudian disebut sebagai nizam Islami.

Kelompok Islamisme mulanya lahir pada generasi di sekitar abad ke-18 Masehi. Kemudian, dilanjutkan dengan munculnya gerakan Islamisme berpuncak pada tahun 1928 Masehi di Mesir bersamaan dengan munculnya Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di tahun yang sama.

Ciri utama Islamisme adalah interpretasi Islam sebagai nizam Islami, maknanya adalah agama menjadi satu dengan negara; dan menganggap bahwa kelompok Yahudi merupakan musuh utama yang akan menghancurkan umat Islam. Hal ini timbul dari adanya konflik kepentingan antar-kedua agama, di mana Yahudi dianggap berupaya untuk menciptakan tatanan dunia tertentu, yang bergesekan dengan cita-cita kelompok Islamisme.

Selain itu, demokratisasi dan posisi Islamisme institusional dalam sebuah negara demokratis memiliki banyak paradoks. Penganut Islamisme pada dasarnya menghendaki pendirian negara Islam, yang tentunya akan bertentangan dengan tujuan demokratisasi yang di dalamnya memuat gagasan civic pluralism.

Ada juga anggapan bahwa salah satu karakter dari kelompok Islamis ialah ideologi jihadisme yang merupakan pengejawantahan kembali jihad. Sejalan dengan hal itu, di bawah bendera Islamisme, kalangan Islamisme menafsirkan teks Alquran untuk mendukung ide politik yang telah direligionisasi. Akibatnya, kelompok Islamis dinilai sangat terobsesi untuk mengajukan soal kemurnian sebagai klaim atas otentisitas.

Pos-Islamisme merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Asef Bayat melalui karyanya yang Making Islam Democratic (2007) dan esai pendeknya yang berjudul The Coming of a Post-Islamist Society (1996). Pos-Islamisme merupakan sebuah kondisi di mana fase eksperimentasi, seruan, daya tarik, energi, simbol, dan sumber-sumber legitimasi Islamisme telah habis, bahkan di antara para pendukungnya yang dulunya sangat ambisius.

Karena itu, pos-Islamisme bukan diartikan sebagai anti-Islam, melainkan lebih kepada mencerminkan kecenderungan untuk me-resekularisasi agama. Secara dominan, hal ini ditandai dengan seruan untuk membatasi peran politik agama.

Seperti yang disebutkan oleh Bayat, hal ini tidak lain adalah upaya untuk mencari sumbu antara religiusitas atau keagamaan dan hak, iman (religiusitas) dan pembebasan, serta Islam dan kebebasan. Pos-Islamisme juga menunjukkan bagaimana negara sipil dan non-agama hidup berdampingan dengan peran aktif untuk agama di ruang publik sebagai fitur yang paling terlihat.

Pos-Islamisme berusaha menunjukkan bagaimana Islam dan demokrasi tidaklah mutually exclusive. Justru, demokrasi menjadi sistem yang dibangun di mana Islam bisa menjadi salah satu materinya.

Intinya, semangat dari pos-Islamisme adalah meng-update Islamisme, menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan pilihan individu dan kebebasan, yang akhirnya menciptakan sebuah Islam demokratis.

Pos-Islamisme di Turki

Kembali merujuk pada studi kasus, sebagai konsekuensi logis dari lokasinya yang terletak di antara benua Eropa dan Asia, arah gerak negara Turki seringkali memicu berbagai pertanyaan. Pada awalnya, daerah tersebut dikenal dengan Kekaisaran Ottoman, yang kemudian secara resmi berubah menjadi Türkiye Cumhuriyeti (Republik Turki) pada tahun 1923.

Republik Turki didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk yang menganut nilai-nilai sekuler dan mendorong adanya modernisasi dari Barat. Masa-masa di mana Ataturk memerintah merupakan masa di mana Turki mengalami pergeseran ideologis menuju pos-Islamisme.

Menurut Ataturk, membatasi peran agama dalam pemerintahan Turki adalah cara terbaik demi memaksimalkan modernisasi dan westernization di Turki, yang akhirnya memaksa masyarakat Turki untuk menjadi sekuler dan modern. Ataturk kemudian menjabat sebagai Presiden Turki hingga kematiannya pada tahun 1938. Selama masa pemerintahannya, terjadi penghapusan sistem kekhalifahan, penutupan sekolah-sekolah Islam tradisional (madrasah), pembubaran pengadilan agama pada tahun 1924, dan lain sebagainya.

Permasalahan muncul kala, meski AKP mengadvokasi nilai-nilai demokrasi dan liberalisme, serta keberadaan enam prinsip utama ideologi Kemalisme yang dianut secara luas oleh masyarakat Turki yang telah dikodifikasikan dalam bentuk konstitusi negara pada tahun 1937 dalam Kongres ke-4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partai tertua Turki yang didirikan oleh Ataturk, penulis melihat bahwa prinsip sekularisme dan nilai-nilai pos-Islamisme perlahan-lahan bergeser, terutama pada masa pemerintahan Erdoğan dengan AKP. Maka dari itu, dalam tulisan ini penulis akan lebih banyak mengkaji mengapa sekularisme (dan demokrasi, dalam batas tertentu) semakin lama justru semakin menghilang dari dinamika politik Turki.

Pos-Islamisme di Bawah Erdoğan dan AKP?

Beberapa contoh penerapan kembali kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai sebuah ‘kemunduran’ bagi sebagian masyarakat. Pemerintah Turki misalnya, mulai menyebut pengerahan pasukan militernya di wilayah Afrin, Suriah, sebagai “jihad.” Selama dua hari pertama operasi militer (yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2018), Direktorat Urusan Agama (Diyanet) memerintahkan sekitar 90.000 masjid di Turki untuk menyiarkan surat al-Fath yang merupakan doa “penaklukan” atau “kemenangan” melalui speaker-speaker di atapnya.

Selain itu, Menteri Pendidikan Turki mewajibkan seluruh sekolah publik untuk memasukkan praktik-praktik Islam dalam sistem pendidikannya. Diyanet memiliki kewenangan yang kini diperluas oleh Erdoğan. Sebelumnya, Diyanet yang didirikan oleh Ataturk pada 1924 ini memiliki fungsi meregulasi urusan keagamaan dalam model sekulernya. Seperti contohnya, Diyanet mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa perempuan yang telah berusia 9 tahun dan laki-laki yang telah berusia 12 tahun dapat menikah, sebab menurut hukum syariah, kedewasaan telah hadir saat masa pubertas.

Bahkan ketua Diyanet kini, Ali Erbas, diangkat oleh Erdoğan menjadi wakil presiden secara de facto. Bukti-bukti ini menggambarkan bagaimana Erdoğan memaksimalkan dan melanggengkan kekuasaan politiknya secara terintegrasi dengan agama. Me-mainstream-kan jihad dan memberikan sanksi kekerasan terhadap mereka yang “menyinggung Islam” adalah sebagian dari langkah-langkah kembalinya Turki kepada Islamisme.

Dalam segi demokrasi, Turki di bawah kepemimpinan Erdoğan juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Justru, perpolitikan seakan diatur hanya untuk menguntungkan rezim petahana.

Sebagai contoh, media-media independen dihalangi untuk meliput pihak-pihak oposisi, anggota mereka sering kali dilecehkan dan ditangkap atas dasar tuduhan palsu. Belum lagi, pemilihan umum sejak tahun 2015 tidak berjalan dengan bebas dan adil.

Hal ini merupakan perubahan radikal dalam politik Turki. Sebab, meskipun Turki tidak pernah menjadi negara liberal yang “aktif”, pemilihan umum berlangsung secara bebas dan adil sejak tahun 1950. Namun, tidak sejak pemilihan umum November 2015 dan keberadaan Referendum Konstitusi 2017.

Erdoğan menghalangi partai-partai oposisi untuk membentuk koalisi yang mengisi mayoritas kursi parlemen. Salah satunya dengan memantik kembali peperangan melawan partai separatis Partiye Karkaren Kurdistan (PKK) dengan kampanye “war on terror”-nya.

PKK pun melawan dengan aksi terorisme. Publik percaya turunnya suara AKP pada pemilu Juni 2015 (dari 49% menjadi 41%) memantik adanya serangan teror sehingga, pada snap election di November 2015, suara untuk oposisi terpecah dan AKP meraup 50% suara kembali. Referendum Konstitusi 2017 juga secara radikal mengubah sistem pemerintahan Turki, dari yang sebelumnya Turki mengadopsi sistem parlementer menjadi strong presidential.

Bukti-bukti di atas menggambarkan bagaimana Erdoğan bersama AKP mulai kembali pada pola-pola Islamisme dan memundurkan demokratisasi. Budaya organisasi dan politik aktor-aktor pos-Islamis merupakan produk dari kerangka budaya politik dan institusi sebelumnya yang restriktif dan cenderung cacat.

Namun, sering kali, seiring aktor-aktor pos-Islamis tersebut bercokol di atas kekuasaannya. Mereka mulai memanfaatkan kekuasaan dari kerangka yang restriktif dan cacat yang menaikkan mereka ke atas takhta tersebut. Setelah pelaksanaan kekuasaan yang berkepanjangan, aktor-aktor pos-Islamis ini kehilangan “selera” demokratisasi dan mulai “memainkan” kekuasaannya.

Secara singkat, dari pemaparan kritis di atas, dapat dipahami bahwa Erdoğan cenderung membentuk pola pemerintahan yang sultanistik dengan kembali pada ideologi Islamisme di luar variabel lain, yakni sistem elektoral yang bersifat semi-otoritarian dan ekonomi yang neopatrimonialisme yang juga mendukung klaim kembalinya Islamisme dalam politik Turki. Jadi, klaim Bayat terkait Turki sebagai contoh konkret penerapan pos-Islamisme di era kontemporer – khususnya di bawah kepemimpinan Erdoğan – sangat mungkin untuk dinegasikan.

Tulisan milik Zakia Shafira, mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

[dropcap]L[/dropcap]uhut adalah presiden sesungguhnya, Luhut memenangi Pilpres kali ini, itulah komentar Fadli Zon terhadap upaya lobi yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan kepada Prabowo Subianto. Ucapan Fadli tersebut menggelitik, mengingat bahwa Luhut bukanlah Presiden, juga bukan capres di tahun ini.

Tak hanya Fadli Zon, banyak kalangan menilai bahwa Luhut disebut-sebut sebagai Super-minister, dia adalah menteri serba bisa, serba ada di semua pos pemerintahan. Tiga kali berotasi dari Kepala Staf Kepresidenan, lalu menjadi Menkopolhukam dan terakhir Menko Kemaritiman, pekerjaan Luhut dianggap selalu melebihi nomenklatur posnya.

Ekonom senior, Faisal Basri mengatakan bahkan Luhut Binsar Panjaitan harus dicopot segera sebelum pelantikan Presiden Oktober nanti. Faisal Basri menilai, Luhut memiliki eksesi kuasa, dan dengan posisinya sebagai pengusaha, banyak beririsan dengan kepentingan pribadi.

Kekuasaan Luhut di tingkat lokal sudah sangat jelas terlihat. Bagaimana Ia misalnya bisa bertransformasi menjadi sosok ahli keuangan dengan memanggil Dirut Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo memperbincangkan rupiah. Selain itu, Luhut juga bisa memanggil Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara membahas urusan finansial.

Di tingkat internasional, Luhut melakukan lobi dengan Uni Eropa soal Sawit. Sebuah tupoksi yang seharusnya bisa dieksekusi oleh Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri.

Tak hanya itu, LBP juga baru saja ditunjuk sebagai penanggung jawab investasi Belt and Road Initiative (BRI) dari Tiongkok di Indonesia. Tim yang dipimpin oleh Luhut akan terdiri dari lintas kementerian dan lembaga. Menko Perekonomian, Menteri Bappenas, dan Menteri BUMN akan masuk ke dalam tim tersebut.

Bahkan acara pertemuan tahunan World Bank dan IMF yang terselenggara di Bali tahun lalu, ketua panitianya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Bagi sebagian orang hal ini membingungkan karena sebuah forum finansial yang digarap oleh dirinya sebagai Menko Kemaritiman.

Di tingkat personal, Luhut bahkan adalah orang yang menyisir langsung pesta pernikahan anak dari Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu. Di level psikologi sosial, Luhut juga bahkan berani mengancam secara terbuka kepada lawan politiknya, yaitu Amin Rais yang menuding isu PKI pada pemerintah.

CV Mentereng

Karier Luhut berawal dari militer, di mana ia mendapatkan gelar jenderal bintang empat. Semasa bertugas, ia pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus), juga Komandan Detasemen 81/Anti Teror.

Selama di pendidikan Militer, Luhut juga kerap mengikuti pelatihan kerjasama antara Indonesia dengan negara luar, di antaranya bersama Royal Army di Inggris,  juga di Jerman, dan paling banyak bersama Amerika Serikat.

Dari segi pendidikan, Luhut menamatkan diri dari George Washington University, Amerika Serikat. Jurusan yang diambil yaitu administrasi publik. Hal tersebut yang menjadikan Luhut lihai berbahasa Inggris dan mampu bergaul dan bernegosiasi secara global.

Setelah selesai di militer, Luhut kemudian dijadikan duta besarn oleh Presiden Habibie di Singapura. Sebagai salah satu titik transit ekonomi dunia, Luhut belajar banyak di negeri jiran tersebut. Seluruh kekuatan besar dunia mulai dari Amerika Serikat hingga Tiongkok memiliki kantor perusahaan-perusahaan besar mereka di Singapura.

Selepas itu, Luhut ditarik oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di Kabinet Persatuan Nasional. Pemilihan tersebut tentu bukan tanpa alasan, pengalamannya di Singapura menjadi salah satu pertimbangan. Sebab Singapura adalah tempat untuk berdagang, Singapura jagonya jika soal industri.

Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut sebagai tangan kanan Presiden dan super minister di Kabinet Kerja Jokowi. | Q&A "Siapa Berani Lawan Luhut" Rabu (21/2), 19.30 WIB @Metro_TV pic.twitter.com/R0CJws4161

— Q&A MetroTV (@QnA_MetroTV) February 21, 2018

Luhut kemudian mendirikan banyak perusahaan, dia merambah dunia bisnis. Ia mendirikan PT Toba Sejahtera yang bergerak di bidang minyak, gas, perkebunan dan kelistrikan. Anak usahanya, Toba Bara yang bergerak di bidang batu bara memiliki estimasi sumber daya sebesar 236 juta ton dengan luas 1.087 hektare di Kalimantan Timur. Saham Toba Sejahtera di tahun 2012 berhasil terjual hingga mendapatkan 400 Milyar (10% total kepemilikan).

Di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Luhut adalah menteri paling kaya dengan total kekayaan sekitar 660 Milyar per 2015.

Di alam partai politik, Luhut menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Kiprahnya di partai beringin itu berhasil melabuhkan Golkar ke pangkuan pemerintah yang sebelumnya berada di kubu oposisi.

Dengan sederet modal tersebut Luhut menjadi orang yang serba bisa untuk segala urusan. Jokowi sangat mempercayai Luhut, hingga Presiden harus mengeluarkan Perpres untuk menyokong seluruh kerja Luhut.

Salah satu contohnya Perpres Nomor 26 Tahun 2015 yang menjadi lahan bagi Luhut untuk mengemban kewenangan pemegangan Program strategis nasional, tatkala ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Luhut Binsar Panjaitan disebut banyak memang pos kuasa di lingkar presiden, super-minister?
Share on X

Menambah Kuasa

Sematan Super-Minister bahkan Prime Minister kemudian diberikan pada Luhut, tidak secara lateral, hanya sebagai bahan kritik dari beberapa pihak bahwa Luhut adalah orang yang sungguh berkuasa di kabinet Jokowi.

Prime Minister adalah kepala dari satu pemerintahan, dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap persoalan sipil negara, sedang Presiden atau Raja adalah orang yang berada di pos kenegaraan, urusan seremonial dan perang berada biasanya ada di tangan dia.

Prime Minister memiliki kendali penuh terhadap seluruh jajaran kabinet, menteri-menteri yang ada di bawahnya. Untuk urusan menangani urusan ekstra teritori, Luhut memang tidak bisa disebut sebagai menteri biasa. Urusannya dari luar negeri hingga soal kondisi finansial Indonesia menjadikan dia mungkin sudah seperti Prime Minister, mungkin minus di beberapa pos saja.

Kasus dimana orang di belakang sang pemegang puncak kepemimpinan tentu bukan hal baru. Sebagai contoh, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menjabat sebagai Prime Minister dari tahun 2003 hingga 2014, lalu menjadi Presiden dari 2014 sampai 2019 ini menggantikan Abdullah Gul.

Gul adalah orang Erdogan, dia anggota dari AKP, partai yang didirikan oleh Erdogan. AKP menang pemilu pada 2002, dan mampu membentuk pemerintahan dengan 34% suara nasional.

Di perjalanannya untuk mengamankan posisi politiknya, Erdogan melakukan berbagai manuver yang merubah konstitusi negara Turki. Di antaranya yaitu menjadikan Presiden dipilih berdasarkan suara terbanyak, mengurangi masa jabatan presiden dari 7 menjadi 5 tahun, dan digelar pemilu 4 tahun sekali, dengan harus mendapatkan persetujuan legislator sebanyak 184 suara, peraturan ini sah semenjak 2017.

Amandemen 2017 juga penting, sebab dia merubah sistem parlementer ke presidensiil. Presiden akan menjadi pos eksekutif, dan posisi prime minister akan dihilangkan.

Menjabat sebagai Presiden semenjak 2014, dia akan menggunakan hak penuh kontrol atas menteri-menteri, hal tersebut dikritik sebab dia akan memiliki kekuasaan yang berlebihan terhadap pemerintah. Intinya adalah baik sebagai prime minister maupun presiden Erdogan tetap pengendali penuh.

Dengan kata lain, secara nonformal, dapat dikatakan bahwa Erdogan adalah kepala pemerintahan utama di Turki, meski kepala negara formalnya adalah pihak lain.

Melalui psikoanalisis Jean-Jacques Lacan kita bisa membaca bahwa ada dua fenomena yang sama yang terjadi baik di Luhut Binsar Panjaitan maupun di Erdogan, mereka sama-sama terus menambah kekuasaan yang mereka miliki.

Dalam analisis Lacan hal tersebut terjadi sebab setiap manusia selalu gegar di internalnya, dia tidak pernah sempurna. Maka untuk menyempurnakannya yaitu dengan jalan mengelabuhi diri melalui penurutan pada hasrat.

Hasrat untuk berkuasa inilah yang dilakoni demi menyempurnakan diri, demi menjadi manusia seutuhnya, dengan tidak berkuasa seseorang menjadi rumpang. Itu alasan mengapa kekuasaan tidak akan pernah selesai, dia selalu adiktif.

Tentu Luhut tidak melakukan langkah-langkah dan kekuasaan selebar yang dilakukan oleh Erdogan, sehingga mungkin tuduhan dia terlalu berkuasa berlebihan, itu terjadi sebab dia memang mampu mengembannya, dan bukan orang lain.

Dalam konteks ini, Erdogan tetap merupakan kepala pemerintahan utama di Turki, meski posisinya secara formal tidak menjabat hal itu. Sementara itu, hal ini tidak terjadi pada Luhut karena sulit untuk mengatakan bahwa ia berkiprah seperti Erdogan.

Pada titik ini, julukan Luhut the Prime Minister boleh jadi tak terlalu tepat. Dengan kuasanya yang lebih terbatas jika dibandingkan Erdogan, label tersebut boleh jadi hanya sebagai kritik keras dari kubu oposisi semata. (N45)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]elalu ada yang menarik disetiap kesempatan untuk membahas sosok Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Karena baru-baru ini, dirinya dikabarkan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat keduanya menunaikan salat Jumat di Masjid Ayyub Al-Anshari, Turki (20/4).

Dalam unggahannya di Instagram, Anies sih bilangnya pertemuan itu hanya kebetulan semata. Jadi gak ada agenda khusus antara keduanya. Bagi yang suka dengan teori konspirasi politik, pasti langsung manyun, hahaha. Jadi anggap aja, Anies lagi hoki bisa sedekat itu sama Erdogan. Menang banyak itu mah.

Tapi yang namanya politisi, pasti setiap tindak tanduknya itu akan diupayakan agar bisa bersinggungan dengan kesan yang ingin dicapai. Mmm, jadi tetep ada nuansa politisnya ya pertemuan itu? Rasa-rasanya biasa aja deh. Kan cuma pertemuan biasa yang serba kebetulan tanpa agenda khusus.

Melanjutkan kunjungan ke Turki dan menjadi kesan tersendiri ketika kunjungan ini diawali dengan bertemu dan berbincang dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan, lalu bersama-sama menunaikan shalat Jumat di Masjid Ayyub al-Anshari [Eyup Sultan]. Presiden Erdogan mengajak saya shalat persis di sampingnya; saya berdiri diapit beliau dan Menteri Energi Berat Albayrak di shaf terdepan. . Masjid ini dinamai dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Ayyub al-Ansari ra, yang juga dimakamkan di kompleks yang sama. Masjid ini dibangun tahun 1458, hanya lima tahun sesudah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad al-Fatih. . Semoga menjadi awalan yang baik bagi berbagai agenda kunjungan di Turki selama beberapa hari ke depan. . Sesudah shalat kami lalu ziarah dan dzikir berdampingan bersama selama lebih dari satu jam. Ceritanya lengkapnya besok… 🙂 . *ABW

A post shared by Anies Baswedan (@aniesbaswedan) on Apr 20, 2018 at 8:29am PDT

Cuma bedanya, Anies itu memang paling jago mewartakan dirinya di depan publik. Jadi dalam unggahan akun instagramnya itu, dia menceritakan betapa terhormatnya ia saat dirinya diapit Presiden Erdogan dan Menteri Energi Berat, Albayrak untuk salat Jumat di shaf terdepan.

Dalam dunia politik kan ada yang namanya membangun citra positif di mata publik. Hal ini penting banget loh. Liat pasarnya dulu, masyarakat Indonesia sukanya apa. Lalu beri deh apa yang mereka suka dari figur diri kita. Jangan-jangan di satu sisi, Anies ingin dikesankan sebagai seorang yang diterima Presiden Erdogan bak sebagai seorang tamu kehormatan selevel presiden sebuah negara.

Tapi mungkin itu cuma perasaan kita aja kali ya. Abisnya cerita Anies di akun instagramnya itu drama banget sih. Situ Gubernur apa ratu drama? Tapi ya sudahlah. Norak-norak dikit boleh lah ya. Kapan lagi kan bisa unggah foto bareng salah satu tokoh penting dunia. Gaya dikit, cekrek.

By the way, Anyway, Busway, kalian tau gak turunan dari unggahan ini apa? Ya kan sehubungan tadi ada indikasi kesan politik yang ingin disampaikan Anies pada publik Indonesia. Nah ternyata, bersambut gayung loh. Warganet ramai-ramai bak semut keranjingan gula, langsung menyerbu memberikan komentar. Isinya tau apa? Kurang lebih sih bilang, “Gubernur rasa Presiden, tidak Planga-Plongo”. Jiah, cape deh. Kalau ada yang gak suka, uninstall aja app sosmed-nya, buahahaha. Cebong mana ngerti yang kek gini. Iya gak!

HEBOH… Anies Bertemu Erdogan, Warganet: Gubernur rasa Presiden, Tidak Plonga Plongo

"Ngobrolnya Nyambung. Gak Plonga Plongo. Pemimpin Muslim ya begini," komen warganet.

??https://t.co/otZ5OiMyJd pic.twitter.com/LXDdKCMDGc

— #2019GantiPresiden ?? (@maspiyuuu) April 20, 2018

Emang apa yang ada dipikiran warganet yang komentar kayak gini ya. Bagian mana yang bisa disebut prestasi, sehingga patut dipuji setinggi langit? Bahkan gak ragu-ragu menganggap cocok sebagai seorang Presiden. Emangnya jadi Presiden itu cuma modal kepantasan doang! Helow.

Detik detik Presiden Indonesia, eh Gubernur Indonesia ? pak @aniesbaswedan bertemu dengan Presiden Turki @RT_Erdogan

Tanpa teks, tanpa bingung lgsg nyrocos ngomong nampak sangat Akrab sekali. Beda dengan si itu… Ah sudahlah gak usah dibahas mmg keliatan beda kok… pic.twitter.com/QQj386OB1k

— BP™ (@BangPino_) April 21, 2018

Anies wajar lah ya dielu-elukan ketika bersama sosok figur yang hebat di sebelahnya. Tapi gimana kalau dirinya sendiri, apa prestasi fundamental dia yang layak disebut sebagai Presiden Indonesia? Adakah prestasi yang nendang banget ketika ia sebagai Mantan Menteri Pendidikan atau sebagai Gubernur DKI sekarang? Kalau ini mah benar apa kata filusuf Voltaire (1694-1778), ‘We are rarely proud when we are alone.’ (K16)