Tim Kampanye Donald Trump terima orderan fiktif. Kampanye Trump di Tulsa hanya dihadiri 6,2 ribu orang, 1/3 dari kapasitas. Sebelumnya Trump klaim akan ada 1 juta pendukung. order fiktif diduga dilakukan oleh pengguna TikTok dan penggemar K-Pop

PinterPolitik.com

Persaingan Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memang telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Terlebih, kedua negara saat ini menduduki peringkat pertama dan kedua ekonomi dunia jika ditinjau dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP.

Digdaya kedua negara sebagai adidaya baik secara global maupun kawasan Indo-Pasifik juga tidak mengenai ekonomi saja, melainkan juga secara militer dan bidang-bidang lain yang berkorelasi.

Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sebagaimana diberitakan oleh berbagai media asing menunjukkan eskalasi yang memanas antar keduanya: mulai dari persaingan blok kerja sama perdagangan, perang dagang yang tidak berkesudahan, sengketa Laut China Selatan (LCS), pandemi Covid-19, intervensi urusan Hong Kong dan Taiwan, hingga wacana pecahnya Perang Dunia III.

Tentunya menjadi sangat riskan ketika dampak memanasnya hubungan antar kedua negara ini pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik di berbagai sektor. Lantas, apa artinya bila hubungan AS dan Tiongkok kini semakin memanas?

Rivalitas Blok Dagang: RCEP vs TPP

Kawasan Indo-Pasifik, yang meliputi lingkar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadi medan pertaruhan yang sengit antar kedua negara – terutama di Samudra Hindia yang saat ini memiliki proporsi 35,5 persen dari perekonomian global.

Untuk itu, RRT bersama dengan negara-negara ASEAN+6 kecuali India (negara-negara ASEAN, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru) membentuk blok dagang yang disebut sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2012 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja. Negeri Tirai Bambu berharap banyak bahwa akan dapat bisa mendominasi perdagangan di kawasan yang strategis ini.

Peluang ini tidak disia-siakan oleh pemerintahan Beijing, karena kelima belas negara yang sedianya menandatangani kerja sama dagang ini mewakili 30 persen dari populasi di dunia dan 30 persen dari PDB dunia. Kendati belum ditandatangani, RCEP berpotensi mengancam eksistensi AS yang juga berkepentingan dalam perekonomian Indo-Pasifik.

AS pun tidak mau kalah dengan membuat draf perjanjian kerja sama ekonomi yang kemudian disebut sebagai Trans-Pacific Partnership (TPP) pada 5 Oktober 2015 bersama dengan 11 negara yang terdiri atas Australia, Brunei Darussalam, Cili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.

Sayangnya, kesepakatan dagang TPP tidak berlangsung lama. Ketika Pemilu AS pada tahun 2016 memenangkan Donald Trump sebagai presiden, TPP yang merupakan warisan dari Presiden Barack Obama ini dibatalkan ketika AS mulai memperkenalkan doktrin America First di bawah kepemimpinannya.

Saat AS mulai menarik diri dari TPP, RRT tetap mengeksekusi agenda ekonomi globalnya dengan meneruskan proyek ekonomi yang berbeda: proyek investasi infrastruktur transportasi dan energi masif di bawah nama Belt and Road Initiative (BRI).

Indonesia menjadi salah satu di antara sekitar 130-an negara yang terlibat dalam kerja sama yang mencoba menjadi alternatif dari Washington Consensus ini, yang mana dana investasi disalurkan melalui Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB). AIIB meniru pola ADB dengan memberikan pinjaman dana untuk pembangunan bagi negara-negara anggotanya.

Fase Berikutnya: Perang Dagang

Memang langkah Washington terlihat kontras apabila dibandingkan dengan kebijakan Presiden Obama sebelumnya untuk menempuh langkah yang damai dengan RRT melalui kebijakan pivot-to-Asia. Karena setelah keluar dari TPP, Trump justru memulai Perang Dagang dengan RRT.

Perang Dagang ini dimulai dari kenaikan tarif impor pada barang jadi seperti panel surya dan mesin cuci, hingga barang setengah jadi seperti baja dan aluminium. Hal ini dianggap Trump untuk memberikan keseimbangan dagang yang lebih adil dengan berdasarkan pada pasal 301 Trade Act tahun 1974. Trump mengklaim RRT melanggar properti intelektual.

Barulah kemudian RRT membalas dengan menerapkan tarif impor bagi produk-produk yang diimpor dari AS, meliputi pesawat, mobil, daging babi, dan kedelai yang memiliki tarif 25%. Juga buah, kacang, dan pipa baja yang bertarif 15%. Retaliasi atau saling berbalas tarif ini diperbolehkan oleh WTO yang kemudian membuat dinamika perdagangan antar keduanya tidak kunjung berhenti.

Barulah pada 15 Januari 2020, fase pertama kesepakatan dagang AS-RRT ditandatangani di Gedung Putih oleh Presiden Trump dan Wakil Perdana Menteri RRT Liu He yang memberikan kelonggaran tarif terutama menyangkut produk-produk yang berkaitan dengan penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

Covid-19: Trump Salahkan RRT

Ketika sebagian besar belahan dunia dilanda pandemi Covid-19 yang dimulai dari RRT, AS memang negara yang tergolong terlambat bereaksi dalam penyebaran virus ini. Pasalnya, hingga saat ini AS menjadi negara dengan jumlah terkonfirmasi terbanyak di dunia yakni sebesar 1,85 juta orang dengan jumlah sembuh 412 ribu dan meninggal 107 ribu.

Penanganan yang berjalan di tempat di AS tidak disertai dengan kesediaan warga AS untuk tetap melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan, melainkan justru turun ke jalan berdemonstrasi mengenai penerapan kebijakan lockdown pada sejumlah negara bagian yang dipimpin oleh Gubernur dari partai Demokrat.

Kepentingan politis yang masuk dalam ranah penanganan pandemi ini justru direspons Trump dengan berkicau melalui akun Twitter resminya seolah memberikan dukungan. Uniknya, Presiden Trump justru menuding RRT pada 29 Mei 2020 dalam pernyataan resminya di halaman Gedung Putih.

Ia berujar “The world is now suffering as a result of the malfeasance of the Chinese government.” Yang mana artinya Trump sepenuhnya menyalahkan Beijing atas pandemi Covid-19 yang sudah menjadi fenomena global ini.

Tidak berhenti sebatas menyalahkan RRT, Trump juga menyalahkan WHO karena dalam setiap pernyataan pers yang dibuat oleh dr. Tedros, Dirjen WHO, dianggap telah menyembunyikan fakta sesungguhnya mengenai jumlah korban pandemi COVID-19 di RRT.

Hong Kong, Taiwan, dan LCS

Persoalan demonstrasi di Hong Kong terjadi buntut kekecewaan masyarakat negara eks-jajahan Inggris tersebut terhadap kebijakan RRT yang hendak meniadakan garis istimewa yang membatasi kedua negara, serta revisi terhadap Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang akan memutar 180 derajat tatanan one country two systems yang diterapkan pula di Makau.

Hal ini kemudian memicu AS di bawah Trump untuk intervensi pada isu bilateral yang sedang diterpa keduanya, melalui hukum yang disebut “Hong Kong bill” yang dapat memberikan sanksi kepada RRT atas pelanggaran HAM terhadap masyarakat Hong Kong.

Begitu pun dengan kasus Taiwan. Negara yang selalu memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan One China Policy di setiap partai yang berkuasa ini sedang dalam tensi yang cukup panas dengan Beijing. Pemerintahan partai Democratic Progressive Party yang dipimpin oleh Presiden Tsai-Ing Wen yang menegaskan bahwa Taiwan tidak mengenal one country two systems sebagaimana yang diterapkan di Hong Kong dan Makau.

Ia lebih cenderung mendukung kedua negara untuk hidup berdampingan. CNN, Asia Times, dan Foreign Policy bahkan memprediksi bahwa RRT “bisa saja” menginvasi Taiwan secara militer meskipun tidak dalam waktu dekat berhubung masih terjadi pandemi virus Covid-19.

Belum lagi sengketa Laut China Selatan (LCS) yang masih belum surut. Klaim atas kepulauan karang Spratly dan Paracel atas dasar Nine-Dashed Line (NDL) membuat geram negara-negara yang tergolong claimant seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Negara-negara ini telah menempuh jalan yang mulai dari yang tergolong damai melalui KTT Asia Timur, atau bahkan mengajukan banding ke IMO dan saling mendaftarkan perairan yang tergolong hak berdaulat mereka ke PBB. Langkah yang terakhir sempat ditempuh Indonesia dalam kasus Laut Natuna Utara yang dianggap bersinggungan dengan NDL.

Pemerintahan Trump tidak diam dengan mengirim beberapa kapal perang AS di bawah US Indo-Pacific Command dengan alasan berpatroli atau sekadar melakukan latihan perang. Hal ini tentunya memicu RRT melakukan hal yang sama dengan meningkatkan kehadiran AL-nya di LCS.

Pada tahun 2018, kapal perang AS dan RRT hampir saling bertabrakan. Dan, kehadiran kapal AS terus berdatangan menggunakan asas freedom of navigation dari UNCLOS sebagaimana RRT masih menempatkan deretan kapal perusaknya pada kedua kepulauan yang diklaim atas dasar NDL.

Potensi Perang Dunia III atau Hot Peace?

Dari sejumlah isu yang disebutkan di atas, tampak kedua negara saling menebar ketegangan satu dengan yang lain. Sejumlah pakar internasional menyebut sejumlah skenario yang akan terjadi: pengulangan peristiwa sejarah yang besar apakah itu berujung pada Perang Dunia III atau Perang Dingin.

Pihak-pihak yang menyebut akan potensi pecahnya kedua perang ini berargumen bahwa AS dan RRT telah menyiapkan sumber daya untuk berperang sebagaimana yang ditunjukkan pekan lalu di mana kedua negara saling meningkatkan anggaran militernya. Meskipun kemudian belum teruji apakah langkah untuk mengirimkan tentara ke wilayah sengketa di dekat RRT akan benar-benar dilakukan.

Namun, menarik untuk melihat pandangan alternatif sebagaimana yang diajukan oleh Michael McFaul, mantan dubes AS untuk Rusia dan guru besar ilmu politik di Stanford University. Baginya, fenomena memanasnya hubungan AS dengan Rusia saat ini dapat dikategorikan sebagai hot peace.

Pasalnya, kondisi yang terjadi saat ini tidak mengarah pada bahaya perang laten sebagaimana pada Perang Dingin yang berkutat pada penggunaan senjata pemusnah massal seperti nuklir. Namun memicu pada sejumlah “hot war” yang berskala lebih kecil. Level friksi yang ditimbulkan justru jauh lebih sempit daripada perang dingin yang memecah dunia pada dua blok yang berbeda.

Hot peace antara kedua negara ini dapat dibuktikan dalam beberapa indikasi. Pertama, AS di bawah kepemimpinan Donald Trump secara pribadi (atau sebagai presiden) terus menebar ujaran bernada konfrontatif terhadap RRT.

Kedua, dalam tataran implementasi, kebijakan Indo-Pasifik tidak secara tegas memosisikan RRT apakah sebagai mitra ataupun rival. Sangat kontras dengan era kepresidenan Obama yang mengutamakan solusi damai melalui pivot–to-Asia.

Ketiga, gertakan untuk perang baru dalam level kedua negara saling mengirimkan angkatan laut untuk berlayar di dalam perairan yang menjadi objek sengketa, semacam tindakan bully atau perundungan.

Keempat, belum ada pernyataan resmi dari Beijing untuk menantang keberadaan AS dengan bersiap untuk perang. Sejauh ini bahasan yang dikeluarkan kementerian luar negeri kedua negara bernada normatif.

Tulisan milik Probo Darono Yakti, Asisten Peneliti di Emerging Indonesia Project dan Alumnus S2 Hubungan Internasional Universitas Airlangga.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“In the anarchic world of international politics, it is better to be Godzilla than Bambi.” – John J. Mearsheimer, “China’s Unpeaceful Rise” (2006)

Kehadiran pandemi yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19) boleh jadi telah memorak-porandakan nasib banyak negara. Setidaknya, pemerintah-pemerintah di berbagai belahan bumi kini harus kalang kabut menghadapi ancaman krisis, baik dalam bidang kesehatan masyarakat maupun ekonomi.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) misalnya harus menjadi salah satu negara pertama yang menghadapi ancaman ini. Bagaimana tidak? Tepat di saat perayaan Tahun Baru Imlek akan dihelat, pemertintahan Xi Jinping harus bergerak cepat guna menerapkan banyak larangan bepergian bagi rakyatnya.

Alhasil, perjalanan yang biasanya menguntungkan sektor pariwisata harus mandek total. Selain itu, aktivitas ekonomi yang seharusnya dimulai kembali setelah libur Tahun Baru Imlek harus tertunda lebih lama lagi hingga beberapa bulan.

Tak hanya Tiongkok, Amerika Serikat (AS) dikabarkan juga kalang kabut dalam menghadapi Covid-19. Keraguan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump juga terus meningkat.

Ancaman yang mirip kini dihadapi banyak negara lain, termasuk Indonesia. Setelah beberapa minggu kasus positif Covid-19 pertama diumumkan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mulai menerapkan kebijakan guna mengurangi aktivitas masyarakat, yakni dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan ini setidaknya berjalan selama beberapa bulan – membuat sebagian masyarakat harus hidup tanpa pendapatan yang pasti. Beberapa juga harus kehilangan pekerjaan akibat mandeknya aktivitas ekonomi di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.

Secara ekonomi, kekhawatiran akan kaburnya modal dan investasi asing juga muncul. Target realisasi investasi pun dikabarkan tak terpenuhi.

Just spoke to my friend, President Joko Widodo of the Republic of Indonesia. Asking for Ventilators, which we will provide. Great cooperation between us!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020

Namun, di tengah kecemasan seperti ini, sebuah kabar yang dianggap membahagiakan muncul dari salah satu pejabat pemerintahan Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengabarkan bahwa pemerintah AS berencana untuk merelokasi pabrik-pabriknya ke Indonesia.

Komunikasi yang erat dikabarkan kini tengah dibangun antara Jokowi dan Trump. Bahkan, Luhut menyebut hubungan antara keduanya bagaikan hubungan persaudaraan.

Tak hanya AS, pemerintah Jepang kini juga dikabarkan akan mengikuti jejak negara Paman Sam tersebut. Kabarnya, dua negara ini tengah menjalin komunikasi terkait kelanjutan rencana relokasi ini.

Terlepas karena adanya pandemi Covid-19 sebagai alasan relokasi, mengapa AS dan Jepang kini memilih Indonesia sebagai negara tujuan pabrik-pabrik mereka? Dinamika politik internasional apa yang mendasari rencana tersebut?

Saatnya Halau Tiongkok?

Boleh jadi, AS kini berusaha melakukan pengimbangan (balancing) terhadap kekuatan Tiongkok. Pasalnya, sebagai negara penantang, Tiongkok bisa saja berkeinginan untuk meningkatkan kekuatannya di dunia.

Setidaknya, John J. Mearsheimer – seorang profesor Hubungan Internasional di University of Chicago – dalam bukunyayang berjudul The Tragedy of Great Power Politics menjelaskan bahwa negara-negara memiliki motivasi untuk meningkatkan kekuatan (power) yang dimilikinya. Tendensi ini muncul karena sifat politik dunia yang anarki – tidak ada kekuatan yang lebih tinggi di antara negara-negara satu sama lain.

Dalam Hubungan Internasional, perspektif seperti ini disebut sebagai perspektif neorealisme ofensif. Dari perspektif ini, Mearsheimer memandang bahwa negara-negara akan berusaha menjadi hegemon kawasan (regional hegemon) guna mendapatkan posisi yang lebih aman di tengah anarki tersebut.

Hal inilah yang kini mungkin tengah dilakukan oleh Tiongkok. Bagaimana tidak? Sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang bertumbuh pesat, negara Tirai Bambu tersebut digadang-gadang akan menjadi kekuatan besar baru setelah AS.

Bahkan, banyak pihak menilai bahwa kebangkitan Tiongkok ini akan terjadi secara damai (peaceful rise) – mengingat kebangkitan negara tersebut dinilai tetap mengikuti kaidah tatanan dunia yang dibangun oleh AS.

Negara-negara akan berusaha menjadi hegemon kawasan (regional hegemon) guna mendapatkan posisi yang lebih aman di tengah anarki dunia.
Share on X

Namun, penilaian bahwa kebangkitan Tiongkok akan berjalan secara damai ini tidak dibenarkan oleh Mearsheimer. Dalam tulisannya yang berjudul China’s Unpeaceful Rise, Mearsheimer pada tahun 2006 memprediksi bahwa kompetisi keamanan antara AS dan Tiongkok akan terjadi bila pertumbuhan ekonomi negara Tirai Bambu yang terus melejit.

Boleh jadi, apa yang diprediksi oleh Mearsheimer ini benar terjadi kini di bawah Presiden Trump. Mungkin, kompetisi AS-Tiongkok ini kini tercerminkan melalui Perang Dagang dan situasi Laut China Selatan (LCS) yang semakin memanas.

Kompetisi ini akan membuat AS bersikap layaknya pada era Perang Dingin – yakni dengan melakukan pengimbangan (balancing). Mearsheimer menilai bahwa upaya balancing ini akan dilakukan oleh AS bersama beberapa negara lainnya – yakni Jepang, India, Korea Selatan, dan sebagainya – guna menghalau kekuatan Tiongkok.

Di sinilah letak keunikan cara berpikir Mearsheimer. Profesor University of Chicago ini yakin bahwa tidak ada negara yang mampu menjadi hegemon global, termasuk AS. Maka dari itu, AS akhirnya mengandalkan negara-negara lain guna menghalau Tiongkok yang ingin menjadi hegemon kawasan.

Hal ini juga terlihat dari bagaimana akhirnya AS membangun hubungan strategis bersama dengan negara-negara seperti Jepang. Salah satunya adalah dengan membangun Quadrilateral Security Dialogue (Quad) dengan Australia, Jepang, dan India.

Lantas, bila AS melakukan upaya balancing melalui negara-negara tersebut, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia dianggap sebagai kunci di kawasan Asia Tenggara?

“Penjaga Malam” untuk Indonesia?

Boleh jadi, AS kini berpikir bahwa Indonesia merupakan negara yang penting di Asia Tenggara. Bagaimana pun juga, terdapat asumsi bahwa negara kepulauan ini memegang kepemimpinan kawasan Asia Tenggara secara alamiah.

Kebangkitan Tiongkok selain itu bisa jadi telah membuat kawasan Asia Tenggara kini semakin tak stabil. Hal ini terlihat dari bagaimana negara tersebut semakin menggencarkan klaim historisnya atas LCS.

Padahal, sudah menjadi kepentingan Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Kepentingan ini seharusnya juga muncul akibat posisi Indonesia yang dianggap sebagai pemimpin alamiah bagi negara-negara Asia Tenggara.

View this post on Instagram

Kembali mesra dengan Tiongkok #luhutbinsarpandjaitan #tiongkok #menkomarves #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 8, 2020 at 2:30am PDT

Namun, kemunculan Tiongkok justru membawa malapetaka. Berdasarkan pendekatan neorealis ofensif yang diusung oleh Mearsheimer, negara Tirai Bambu bisa jadi tengah berusaha “menawarkan diri” untuk menjadi hegemon kawasan di Asia Tenggara.

Upaya untuk menjadi hegemon ini juga terlihat dari bagaimana Tiongkok menggalakkan program-program pinjaman infrastruktur yang biasa disebut sebagai Belt and Road Initiative (BRI) – atau One Belt, One Road (OBOR). Rangkaian pinjaman inilah yang disebut-sebut membuat pemerintahan Jokowi terpana dengan Tiongkok.

Meski begitu, ancaman keamanan tampaknya membuat pemerintahan Jokowi tergugah. Beberapa waktu lalu misalnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kembali menyatakan bahwa Indonesia mendukung ketentuan yang terkandung dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 guna menolak klaim historis Tiongkok di LCS – yang kebetulan juga tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Boleh jadi, sikap Indonesia ini disebabkan oleh rencana relokasi pabrik yang akan dilakukan AS. Bukan tidak mungkin, negara Paman Sam tersebut tengah mengisi peran yang disebut Mearsheimer sebagai penjaga malam (night watchman).

Mearsheimer menjelaskan bahwa penjaga malam ini akan mengawasi sebuah kawasan. Bilamana satu hegemon kawasan lain muncul, maka penjaga malam ini akan berupaya untuk menghalau kemunculan hegemon baru ini.

Adanya peran penjaga malam ini dinilai juga mampu menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan mencegah adanya ketimpangan keuntungan (relative gain). Mengacu pada penjelasan Mearsheimer dalam tulisan yang berjudul Why Is Europe Peaceful Today?, peran penjaga malam yang dijalankan oleh AS ini membuat Eropa menjadi kawasan yang paling stabil setelah Perang Dunia II berakhir.

Bisa jadi, dengan merelokasi pabrik ke Indonesia, AS berusaha mencegah relative gain antara Indonesia dan Tiongkok. Dengan begitu, balancing kekuatan Indonesia terhadap Tiongkok dapat terjadi.

Meski begitu, gambaran kemungkinan ini belum pasti benar adanya. Pasalnya, rencana AS sendiri belum mengetok palu terkait relokasi pabrik dari Tiongkok. Apalagi, Luhut beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa kekuatan Tiongkok tidak dapat terelakkan. Menarik untuk dinanti kisah “drama segitiga” ini selanjutnya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pemerintah AS akan pelajari kebijakan digital terkait keputusan Sri Mulyani pajaki Netflix cs. Dan diungkapkan US trade Representative. Trump keberatan pada sejumlah negara dan sempat ancam tarif pada Prancis

PinterPolitik.com

Kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tahun 2016 merupakan sebuah tanda kebangkitan kelompok ultra-nasionalis di Amerika Serikat. Kelompok ultra-nasionalis memiliki karakter xenofobis, rasis, dan anti-imigran. Dalam konteks Amerika Serikat, kelompok ultra-nasionalis merupakan kelompok yang mendukung supremasi kulit putih atas kulit berwarna dan ras lain seperti warga keturunan Afrika-Amerika, Latino, Asia, dan warga keturunan lainnya.

Menurut Michael Sandell dalam artikel jurnal berjudul “Populism, Liberalism, and Democracy” tahun 2018, penyebab dari kebangkitan kelompok ultra-nasionalis di AS adalah kemarahan masyarakat atas pasar bebas yang telah menyebabkan melebarnya kesenjangan sosial. Seharusnya, kemarahan masyarakat atas pasar bebas yang menyebabkan kemiskinan dan melebarnya kesenjangan sosial merupakan potensi dukungan bagi partai dan gerakan kiri-tengah hingga kiri radikal.

Namun, gerakan dan partai kiri justru tidak berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat karena gagal ‘mengolah’ kemarahan tersebut menjadi dukungan. Menurut Sandell, hal tersebut disebabkan oleh partai kiri yang justru berkompromi dengan pasar bebas, sehingga tidak memberikan anti-tesis dan solusi atas pasar bebas yang telah menyebabkan kemiskinan dan melebarnya kesenjangan sosial.

Mengacu pada tulisan Sandell tersebut, kekecewaan terhadap pasar bebas justru dimanfaatkan oleh gerakan sayap kanan dengan memainkan kebencian identitas. Kekecewaan atas memburuknya kondisi ekonomi masyarakat karena penguasaan sumber daya oleh segelintir orang tidak termanifestasi dalam perlawanan terhadap pemilik modal yang memonopoli sumber daya.

Namun, kekecewaan itu justru diarahkan untuk membenci imigran, etnis, dan agama minoritas-rentan seperti Afro-Amerika, Latino, Muslim, Arab, dan Chinese. Mereka dianggap telah ‘merampas’ pekerjaan warga ‘asli’ AS sehingga persekusi terhadap mereka menjadi lebih masif dan terstruktur.

Menurut Douglas Kellner dalam buku berjudul American Nightmare: Donald Trump, Media Spectacle, and Authoritarian Populism tahun 2017, pendukung Trump merupakan masyarakat AS yang frustrasi karena mengalami pemiskinan yang disebabkan oleh kapitalisme global, dirugikan oleh revolusi teknologi, mengalami alienasi politik, dan merasa ‘dibohongi’ oleh elite politik AS.

Pada saat kampanye, Trump dan kelompok ultra-nasionalis menampilkan diri sebagai ‘pahlawan’ outsider yang sedang melawan penyebab frustrasi masyarakat dan menawarkan ‘mimpi’ kepada masyarakat. Menurut Kellner, Trump menyalahkan sistem moneter AS, globalisasi, elite politik, Wall Street, imigran, dan kelompok minoritas-rentan sebagai biang keladi ‘kemunduran’ negara.

Trump dan kelompok ultra-nasionalis muncul sebagai pihak yang akan menghancurkan berbagai musuh AS. Kemudian,menawarkan ‘mimpi’ mengembalikan kemakmuran dan kejayaan Amerika Serikat sebagai negara super-power dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi berbagai kepentingan nation-state AS.

Ancaman Ultra-nasionalisme di Tengah Pandemi Covid-19

Ancaman masyarakat dunia hari ini tidak hanya berasal dari Covid-19, tetapi juga dari pemimpin-pemimpin dunia yang menggelorakan ultra-nasionalisme seperti Donald Trump. Menurut artikel Oxfam Amerika berjudul “5 Ways President Trump’s Xenophobic Agenda Has Accelerated During the COVID-19 Pandemic”, rezim ultra-nasionalis Donald Trump menerapkan kebijakan yang menyebabkan memburuknya kondisi imigran.

Pertama, rezim Trump tidak menyertakan imigran ilegal dalam daftar penerima bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 sehingga imigran tidak dapat mengakses bantuan makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Kedua, Pemerintah AS tetap melakukan operasi penangkapan terhadap imigran ilegal. Ketiga, Pemerintah AS terus melakukan deportasi imigran di tengah pandemi covid-19.

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah AS tentu membahayakan keluarga imigran, masyarakat Amerika Serikat, dan masyarakat Amerika Tengah. Kebijakan yang diambil rezim Trump dapat memperburuk situasi ekonomi imigran ilegal dan dapat menyebabkan penularan Covid-19 yang masif di antara imigran ilegal.

Penularan covid-19 di antara imigran ilegal dapat menyebabkan penyebaran Covid-19 kepada masyarakat yang lebih luas karena jumlah imigran ilegal yang mencapai 11 juta orang di seantero AS. Terlebih lagi, mayoritas imigran ilegal merupakan pekerja yang terus berinteraksi dengan warga AS secara luas lewat berbagai jasa yang diberikan. Dampak lain yang mengancam AS adalah krisis ekonomi, sebab 11 juta imigran ilegal merupakan salah satu ‘tulang punggung’ perekonomian AS.

Dalam skala regional, kebijakan Pemerintah AS dapat membahayakan masyarakat di seluruh Benua Amerika, khususnyaAmerika Tengah. Menurut artikel US Department of Homeland Security berjudul “Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: January 2014”, sekitar 70% imigran ilegal di AS berasal dari Meksiko, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Republik Dominika. Kelima negara tersebut merupakan negara dengan fasilitas kesehatan yang buruk.

Data Pan American Health Organization (PAHO) – yang merupakan cabang World Health Organization (WHO) di Benua Amerika – menunjukkan minimnya perhatian pemerintah di kelima negara pada persoalan kesehatan. Menurut data PAHO-WHO berjudul “Core Indicators: Health Situation in the Americas 2018”, jumlah dokter di antara 10.000 populasi di Meksiko sebanyak 29 dokter, El Salvador 26,9 dokter, Dominika 15,6 dokter, bahkan Honduras dan Guatemala masing-masing hanya 10 dan 2,8 dokter.

Data pengeluaran dana kesehatan per pendapatan di Mexico sebesar 40,8%, El Salvador 27,9%, Dominika 42,5%, bahkan Honduras dan Guatemala mencapai 49,1% dan 54,9%. Sementara itu, alokasi dana kesehatan negara per PDB di Mexico sebesar 3,1%, El Salvador 4,4%, Dominika 2,5%, bahkan Guatemala dan Honduras masing-masing hanya 1,8% dan 2,9%. Alokasi dana kesehatan negara per Produk Domestik Bruto (PDB) di Guatemala, Honduras, dan Dominika lebih rendah dibandingkan dana kesehatan swasta per PDB.

Kondisi tersebut diperparah oleh fasilitas dan cakupan layanan kesehatan yang buruk di Honduras dan Guatemala. Menurut Oxfam Amerika, sekitar 1,5 juta masyarakat Honduras tidak memiliki akses atas obat-obatan, bahkan rumah sakit di Honduras tidak memiliki peralatan kesehatan yang mencukupi untuk perawatan pasien positif Covid-19.

Sementara itu, fasilitas kesehatan di Guatemala tidak mencukupi dalam menangani pasien positif Covid-19 yang dideportasi dari Amerika Serikat. Deportasi imigran ilegal dari Amerika Serikat telah menyebabkan penambahan pasien positif Covid-19 sebesar 20% di Guatemala.

Deportasi imigran ilegal yang dilakukan oleh Pemerintah AS akan menyebabkan bencana kemanusiaan di kelima negara. Deportasi imigran ilegal akan menyebabkan penyebaran Covid-19 dan kelompok kekerasan.

Pertama, fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penyebaran masif Covid-19 di lima negara. Kedua, kelompok kekerasan akan menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas, pembunuhan, dan kekerasan di lima negara.

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime dalam buku berjudul Crime and Development in Central America: Caught in the Crossfire tahun 2007, kelompok kekerasan transnasional yang beroperasi di Mexico, Amerika Tengah, dan Karibia merupakan imigran asal wilayah tersebut yang mengalami berbagai macam kekerasan dan diskriminasi di AS, sehingga ‘memaksa’ mereka membentuk ‘pertahanan diri’ dengan cara membentuk gang.

Kemudian, gang ‘pertahanan diri’ berubah menjadi kelompok kriminal transnasional dengan sumber pendapatan dari perdagangan narkoba, pencucian uang, penculikan, prostitusi, penyelundupan, dan perdagangan manusia.

Dalam skala global, tindakan Pemerintah AS dan pernyataan Trump mengancam kesehatan masyarakat dunia. Pertama, menurut artikel The Guardian berjudul “Coronavirus: Anger in Germany at Report Trump Seeking Exclusive Vaccine Deal”, Pemerintah AS berusaha mendapatkan hak eksklusif vaksin anti-covid-19 dengan menawarkan uang sebesar US$1 miliar kepada perusahaan obat-obatan asal Jerman, CureVac.

Tawaran tersebut diajukan agar vaksin anti-Covid-19 dinikmati secara eksklusif oleh warga AS. Namun, perilaku tersebut menyebabkan negara lain tidak dapat menggunakan vaksin anti-Covid-19 atau terpaksa membayar hak paten kepada ASjika ingin menggunakan vaksin di negara masing-masing.

Kedua, menurut laporan CNN berjudul “Coronavirus-hit Countries are Asking Cuba for Medical Help. Why is the US Opposed?”, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengampanyekan agar negara-negara tidak meminta bantuan tenaga medis asal Kuba dalam menangani pandemi Covid-19 dengan alasan bahwa tenaga medis asal Kuba yang menjalankan misi internasional mengalami relasi kerja yang buruk dengan Pemerintah Kuba. Padahal, beberapa negara mengalami kekurangan tenaga medis dalam menangani pasien covid-19.

Ketiga, menurut artikel The Guardian berjudul “Trump Halts World Health Organization Funding Over Coronavirus ‘Failure’”, Trump mengancam akan menarik pendanaan AS kepada WHO karena mismanajemen WHO dan kegagalan WHO dalam menangani pandemi covid-19. Trump juga mengkritik WHO sebagai organisasi yang China-sentris karena memuji pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Republik Rakyat China (RRC).

Ancaman penarikan dana Amerika Serikat untuk WHO akan berdampak signifikan pada kinerja WHO, sebab ASmerupakan penyumbang terbesar WHO. Pada tahun 2018-2019, AS menyumbang US$ 400 juta kepada WHO.

Oleh karena itu, jika Pemerintah AS menarik dana untuk WHO, maka upaya WHO menghentikan pandemi Covid-19 akan terhambat. Padahal, Covid-19 telah memakan banyak korban jiwa dan melumpuhkan ekonomi banyak negara.

Kinerja Buruk Penanganan Covid-19 di Amerika Serikat

Ironisnya, data menunjukkan kinerja penanganan Covid-19 yang buruk oleh Pemerintah Amerika Serikat walaupun telah menerapkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan nation-state AS. Berdasarkan data Google News tanggal 9 Mei 2020, AS merupakan negara dengan pasien positif Covid-19 dan korban meninggal akibat Covid-19 terbanyak di dunia.

Pasien positif telah mencapai 1.301.087 orang dan korban meninggal akibat covid-19 telah mencapai 77.212 jiwa. Dengan kata lain, rasio angka kematian akibat covid-19 di Amerika Serikat mencapai 5,93%.

Rasio tersebut lebih buruk dibandingkan dengan rasio kematian akibat Covid-19 di RRC yang ‘hanya’ 5,6%. Selain itu, rasio kasus positif covid-19 per 1 juta orang di Amerika Serikat jauh lebih besar dibanding RRC. AS mencapai 3.948, sementara RRC sebesar 59.

Kebijakan-kebijakan publik selama pandemi Covid-19 yang didasari oleh ide ultra-nasionalisme tidak hanya membawa bencana bagi warga AS, tetapi juga warga dunia. Oleh karena itu, dalam masa pandemi Covid-19 seharusnya setiap pemimpin di dunia menghindari kebijakan publik yang didasari oleh ide ultra-nasionalisme yang diskriminatif dan mengutamakan keselamatan bangsa sendiri.

Sebaliknya, pemimpin-pemimpin di dunia harus terus mendorong solidaritas lintas batas negara, ideologi, bangsa, agama, dan etnis dalam menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi.

Tulisan milik Petrus Putut Pradhopo Wening, Mahasiswa dan Pekerja Lepas.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Selamat pagi, semuanya. Tahu gak sih kalau pagi-pagi mimin dibuat kaget nih karena mendapatkan informasi bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump marah kepada beberapa negara, seperti Austria, Republik Ceko, Brasil, Uni Eropa, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris. Dan, ternyata salah satunya lagi adalah Indonesia.

Kemarahan tersebut karena ulah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada layanan jasa digital asal negara Paman Sam, cuy, seperti Netflix, Alphabet Inc., Google, dan Facebook. Weleh-weleh, berani juga ya Bu Sri Mulyani. Sudah dipetakan belum risiko yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia?

Aturan ini dikemas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020 sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020. Dengan keluarnya aturan ini, secara tidak langsung, memang sudah menjadi keputusan final dari pemerintah Indonesia.

Gokil, memacu adrenalin banget gak sih? Pasalnya, kita akan vis–a-vis dengan the giant power of the world. Terlebih ini masalah yang berkaitan dengan money dan di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Kalau kita tidak pasang kuda – kuda secara kuat, beh, bisa habis digilas. Lah wong, Tiongkok saja yang saat ini secara ekonomi kuat dibuat kalang kabut sama AS, apa lagi kita.

Tapi, kita positive thinking aja. Mungkin, pemerintah memang sudah kalkulasi untung rugi dan risikonya.

View this post on Instagram

Netflix dan Zoom resmi dikenakan pajak per 1 Juni 2020 #netflix #zoom #zoommeeting #pajak #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 18, 2020 at 12:04am PDT

Nah, karena tindakan ini, AS terang-terangan langsung memberikan sikap keras. Bahkan, melalui Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer, dinyatakan bahwa pemberlakuan pajak ini berpotensi meningkatkan ketegangan dagang antarnegara karena dinilai tidak adil dan bersifat unilateral.

Bahkan, Pemerintah AS sebut siap mengambil langkah untuk melindungi perusahaan hingga pegawainya. Kurang lebih, kalimatnya seperti ini, gengs, “Presiden Trump khawatir akan banyak mitra dagang kami yang akan menggunakan skema pemungutan pajak yang tidak adil untuk perusahaan kami (asal AS). Kami siap ambil tindakan yang sesuai untuk membela bisnis dan pekerja kami jika diskriminasi tersebut dilakukan.” Jebret, ngamuk the giant powernya, teman-teman.

Dalam kondisi genting seperti ini, ketika dimintai keterangan dan sikapnya, Bu Menkeu tidak bergeming alias enggan memberikan komentar, gengs. Bahkan, selorohnya sedikit aneh loh. Ditanya A, eh, jawabnya B. Pasalnya, ketika dimintai keterangan melalui video conference, jawaban doi seperti ini, “Jadi pajak digital saya nggak mau jawab dulu. Nanti yang jadi headline malah pajak subsidi”.

Byuhh, jangan-jangan, belum apa-apa, Ibu Sri Mulyani sudah keder nih? Bahaya ini. Kita doakan saja tidak ya semoga tidak terjadi apa-apa karena, jika psikologi sudah terkena tekanan, bisa bahaya. Bisa wasalam nih. Lebih jauh dari itu, kira-kira, Bu Sri Mulyani sudah siapa apa belum nih nanti kalau di-mention oleh Donald Trump di Twitter?

Kan, doi sering banget tuh mention dan menyebut secara terang-terangan orang yang sedang berkonflik sama dia, seperti dulu ketika sedang bermasalah dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khomeini. Pesan dari kita, siap-siap ya bu, kalau nanti jadi viral. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Jika publik Indonesia sejenak melihat ke jendela mancanegara, kasus Covid-19 di seluruh dunia masih cenderung fluktuatif dan belum ada tanda pandemi akan mereda secara signifikan. Terlebih ketika menengok negara adidaya Amerika Serikat (AS) yang saat ini menjadi pemuncak daftar negara dengan kasus pandemi Covid-19 terbanyak.

Namun di tengah eskalasi kasus terjangkit di AS, Presiden Donald Trump dikabarkan akan melonggarkan lockdown. Hal ini dinilai menjadi opsi progresif  bagi Trump untuk memberikan sinyal kepada pasar bahwa perekonomian negaranya akan segera bangkit.

Pendekatan yang di lingkungan pewarta Gedung Putih disebut dengan econometric ini berbanding lurus dengan berbagai prediksi dan hipotesa ilmiah atas penurunan kasus di AS pada dua bulan ke depan. Hal ini dinilai juga sebagai kabar baik bagi keterpurukan pasar, perekonomian, dan ketenagakerjaan yang melanda selama satu bulan terakhir.

Ancang-ancang yang diambil Presiden Trump sebenarnya telah terlihat beberapa waktu lalu saat mendorong aksi protes dan demonstrasi masyarakat AS di belasan negara bagian untuk menekan para Gubernur agar membuka barikade lockdown.

Selain itu, Trump juga terus menghembuskan nada optimisme kepada rakyat dan pasar AS bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Nada ini juga mendapat dukungan resonansi yang kuat dari tokoh penting Gedung Putih lain seperti Jared Kushner yang juga merupakan menantu Trump, serta tokoh-tokoh sentral Partai Republik di Senat.

Hal yang menarik dari sikap “normal” Trump kali ini adalah dukungan yang besar dari rakyat AS untuk membuka lockdown. Seperti yang diketahui, demonstrasi di lebih dari 12 negara bagian di AS telah terjadi selama dua pekan terakhir di mana masyarakat seolah tidak peduli akan anjuran social distancing.

Argumentasi publik AS tentu bisa sedikit ditebak. Ya, dalam berbagai ekspresi pernyataan, mereka cenderung lebih takut akan kebebasan sosio ekonomi yang terbelenggu dari pada Covid-19 yang bahkan mereka sadari telah membunuh lebih banyak nyawa warga AS dibanding Perang Vietnam.

Satu hal yang cukup mengusik rasa ingin tahu adalah, selain motif perekonomian dan ketenagakerjaan, fenomena apakah yang membuat mayoritas masyarakat AS, termasuk sang Presiden seolah bersikukuh agar lockdown dicabut di tengah kasus yang justru trennya semakin memburuk? Serta apakah manuver Presiden Trump ini akan menjadi patron baru penanganan Covid-19 di Indonesia?

View this post on Instagram

Pemerintah longgarkan PSBB #psbb #pembatasansosialberskalabesar #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 4, 2020 at 3:15am PDT

Pergeseran Etos

Paul D. Raskin dalam tulisannya berjudul “System Shift: Pivoting Toward Sustainability” menjelaskan fenomena menarik seputar mindset peradaban manusia yang dinamis. Raskin menyoroti pergeseran etos atau ethos shifting yaitu berubahnya karakter serta pola pikir manusia pada era tertentu yang dimanfestasikan pada aspirasi dan keyakinannya.

Pergeseran tersebut menurut Raskin terjadi pada pemahaman akan keberlangsungan atau sustainability peradaban manusia, di mana dalam dunia yang sangat rentan, dengan karakteristik interdependensi tinggi, consciousness atau kesadaran manusia secara keseluruhan akan bergeser kepada paradigma baru dengan nilai-nilai yang berpengaruh di sebuah era yang baru pula.

Apa yang dinyatakan oleh Raskin tersebut tampaknya sedang dan akan terjadi, bahkan pada hampir seluruh individu di dunia saat ini. Khusus di AS, ethos shifting ini bahkan telah dimanifestasikan dengan paradigma bahwa kekhawatiran publik AS justru tidak terpaku pada potensi bahaya sebuah mikroorganisme yang dapat membunuh mereka. Kekhawatiran mereka seolah cenderung telah berada satu level lebih tinggi dalam aspek tuntutan akan kebebasan atau freedom yang hakiki.

Di era saat ini, konstruksi fenomena ethos shifting di AS terkait tuntutan pencabutan lockdown paling tidak dapat terlihat dari tiga faktor. Pertama, mereka tidak menginginkan perekonomian semakin jatuh ke titik terendah yang akan mengahabiskan energi lebih banyak untuk membangkitkannya.

Kedua, kerugian aspek sosioekonomi masyarakat akibat lockdown harus dibayar sangat mahal terutama seputar mata pencaharian, kesehatan mental, hingga degradasi pola interaksi. Terakhir, tentu status quo kebebasan atau freedom yang merupakan hal mutlak di AS sejak lama membuat lockdown dinilai oleh publik AS sebagai sesuatu yang mengusik nilai luhurnya.

Tentu fenomena ethos shifting pada publik AS ini cukup signifikan maknanya ketika dihadapkan pada mindset kemanusiaan, yang telah menjadi ethos shifting sejak era sebelumnya (pasca Perang Dunia II), di mana tak lagi menjadi prioritas tunggal peradaban manusia akibat pandemi Covid-19 yang seakan menjadi tragedi terdahsyat abad ke-21.

Bahkan, pandemi ini dinilai jauh melebihi efek serangan 9/11 terhadap perekonomian AS. Ketika itu roda bisnis negeri Paman Sam terlalu perkasa dan secara cepat bangkit dari tren minor temporer.

View this post on Instagram

Nggak ada habisnya emang – #tiongkok #amerikaserikat #perangdagang #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 30, 2020 at 7:53pm PDT

Lalu ketika ethos shifting dikorelasikan secara vertikal, ada indikasi menarik pula bahwa kehendak mayoritas publik AS saat ini yang mengarahkan tuntutan kepada para Gubernur negara bagian masing-masing agar mencabut lockdown, dinilai sedikit banyak dipengaruhi strategi dan gaya kepemimpinan Presiden Trump. Selama mengampu kekuasaan, Trump dikenal cenderung mengedepankan oportunisme supremasi AS dalam berbagai aspek dan dinilai telah merasuki nalar publik, terlebih saat pandemi ini.

Pada titik ini, Presiden Trump seolah berada di atas angin terkait keputusannya untuk segera membuka kembali perekonomian AS ketika pada saat yang sama, publik juga menginginkan kebebasan dari belenggu lockdown yang sangat merugikan. Lantas, jika dibandingkan dengan keterpurukan ekonomi serupa di Indonesia, akankah langkah Presiden Trump akan diikuti Presiden Jokowi?

Jokowi Ubah Haluan?

John Lovell dalam “Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making and Foreign Policy Priorities” menyebutkan konsep model adaptif atau adaptive model bagi sebuah negara dalam pembuatan keputusan. Dalam hal ini, model adaptif fokus pada proses adaptasi negara sebagai sebuah respon terhadap lingkungan internal dan eksternalnya yang berpijak pada penilaian negara tersebut akan kapabilitas yang dimilikinya.

Konsep model adaptif Lovell tersebut tentu cukup relevan dengan pembuatan keputusan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Terlebih ketika berhembus narasi pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pemerintah dengan dalih sebagai stimulan efektif bagi perputaran aktivitas perekonomian. Sebuah kondisi yang mencerminkan analogi berbeda “lakon” namun serupa makna dengan apa yang terjadi di AS.

Selain itu, konsekuensi dari persoalan perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia dan AS juga terlihat cukup identik. Kombinasi variabel ini kemudian menjadi faktor pendorong bahwa Presiden Jokowi dinilai akan mengadopsi ancang-ancang serta langkah Presiden Trump dalam penanganan dampak Covid-19 dengan membuka sektor perekonomian dan segala aktivitasnya dalam waktu dekat.

View this post on Instagram

Ada yang semakin akrab – #indonesia #amerika #jokowidodo #donaldtrump #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 27, 2020 at 12:28am PDT

Sementara dari perspektif yang sedikit berbeda namun simultan dengan tulisan Lovell, seorang filsuf AS bernama Thomas Kuhn dalam publikasinya “The Structure of Scientific Revolutions” menyebutkan konsep paradigm shift, bahwa “kiblat” paradigma atau mindset seseorang, dalam hal ini pemimpin, dapat pula mengalami transisi atau pergeseran.

Pergeseran tersebut terjadi ketika opsi paradigma paling relevan akan menjadi panduan terbaik untuk permasalahan di masa depan, dibandingkan hal-hal yang tidak mampu diselesaikan oleh rencana sebuah paradigma yang ada saat ini.

Paradigm shift yang disebutkan oleh Kuhn dinilai tengah terjadi pada Presiden Jokowi saat ini. Satu hal yang disorot ialah ketika Xi Jinping, Presiden Tiongkok yang selama ini Jokowi akui sebagai patron sejak periode pertama kepresidenannya, dirasa tak lagi relevan untuk diteladani ketika pandemi Covid-19 menghantam. Perbedaan karakteristik masyarakat serta kemampuan kedua negara yang signifikan dalam penanganan pandemi disinyalir menjadi jurang pembeda tersendiri.

Langkah Trump untuk membuka aktivitas perekonomian serta mencabut lockdown di AS, yang kemudian sejalan dan bahkan mendapat dukungan publik, ditaksir menjadi daya tarik tersendiri bagi Presiden Jokowi untuk bergeser patron.

Paling tidak pergeseran patron serta adaptasi itu telah terlihat dari beberapa hal antara lain berupa gelagat optimisme Presiden Jokowi bahwa pandemi akan mereda pada bulan Juli, narasi tren penurunan kasus, hingga wacana relaksasi PSBB yang terlontar dari anak buahnya.

Lebih lanjut, jika Presiden Trump memiliki agenda reelection pada pemilu mendatang, Presiden Jokowi ditengarai ingin memperbaiki legitimasi di periode kedua yang masih cukup panjang dengan sebuah manuver signifikan pemberantasan Covid-19 dan berbagai dampaknya. Kedua pemimpin negara pun diketahui tengah solid setelah Trump bersedia membantu penyediaan ventilator bagi Indonesia setelah berhubungan lewat sambungan telepon, yang lantas berlanjut pada ekspresi “keintiman” di linimasa twitter.

Bagaimanapun, tentu haluan manapun yang akan menjadi pedoman Presiden Jokowi, diharapkan dapat memberikan arah yang jelas serta kontribusi signifikan dalam membangkitkan berbagai keterpurukan saat ini. Itulah yang pasti diharapkan. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Make the phone call, feels so good getting what I want” – Charli XCX, penyanyi asal Inggris

Pandemi yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19) kali ini mungkin telah membuat banyak negara kerepotan. Bagaimana tidak? Virus ini bahkan membuat negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok tak berdaya menghadapinya.

Tiongkok misalnya terpaksa mengalami kontraksi ekonomi dalam kuartal pertama tahun 2020 sebesar 6,8 persen. Tak hanya dampak ekonomi, negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut pun dikabarkan telah kehilangan sebanyak 4.633 jiwa akibat Covid-19. Selain itu, secara total, Tiongkok juga telah melaporkan 82.830 sejak kasus pertama ditemukan.

Namun, Tiongkok ternyata tidak sendirian. AS yang biasa disebut sebagai negara “lawannya” malah menjadi salah satu pusat penyebaran baru dan menjadi tempat bagi jumlah kasus positif terbanyak hingga kini.

Negara yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump tersebut telah melaporkan jumlah kasus positif sebesar 987.322 kasus. Jumlah kematian akibat Covid-19 bisa dibilang tidak sedikit, yakni sebesar 55.415 jiwa.

Layaknya ekonomi Tiongkok, kondisi ekonomi AS juga diprediksi akan memburuk – bahkan dapat dibilang terburuk dalam sejarah. Oxford Economics misalnya memprediksi penurunan tahunan ekonomi AS akan menunjukkan angka 12 persen.

Just spoke to my friend, President Joko Widodo of the Republic of Indonesia. Asking for Ventilators, which we will provide. Great cooperation between us!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020

AS sendiri juga dikabarkan kerepotan dalam menangani Covid-19. Bagaimana tidak? Negara digdaya satu ini dikabarkan kekurangan persediaan alat pelindung diri (APD) dan mesin ventilator yang diperlukan untuk merawat pasien Covid-19.

Meski begitu, Presiden AS Trump akhir-akhir ini membanggakan bahwa perusahaan-perusahaan AS kini telah memproduksi ventilator dalam jumlah besar.

Saking bangganya, Trump pun berencana mengirimkan mesin-mesin ini ke berbagai negara lain, seperti Honduras, El Salvador, dan Ekuador. Selain mengirimkannya ke negara-negara Amerika Latin, Presiden AS juga dikabarkan juga menyediakan sebagian untuk Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, kabar ini langsung diberitahukan oleh Trump ketika berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) via sambungan telepon. Pembicaraan teleponnya ini turut disampaikan oleh Presiden AS melalui cuitannya di Twitter.

Cuitan Trump ini sontak membuat beberapa pengikutnya mempertanyakan keputusan itu. Salah satu akun Twitter yang bernama @dvillella menanyakan quid pro quo ­(keuntungan timbal balik) apa yang didapatkan AS dari Indonesia.

Mungkin, pertanyaan yang sama juga timbul dalam tulisan ini. Mengapa tiba-tiba Trump bersedia memberikan mesin ventilator pada Jokowi? Bukannya Presiden AS kini memiliki doktrin politik luar negeri America First yang menempatkan urusan AS sebagai hal yang paling penting? Bila benar begitu, apa yang didapatkan AS dari pemberian ventilator ini?

Jokowi-Trump Makin Lengket?

Keputusan Trump untuk bersedia mengirimkan mesin ventilator untuk Indonesia ini bisa jadi terjadi akibat diplomasi personal yang terjadi antara Trump dan Jokowi. Pasalnya, keduanya tampak mulai dekat dan sering berkomunikasi, baik dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi (KTT) maupun via telepon.

Diplomasi personal (personal diplomacy) sendiri sebenarnya bukan merupakan hal baru. Dalam sejarahnya, diplomasi yang didasarkan kedekatan antarpemimpin telah lama dilaksanakan antarnegara.

Tizoc Chavez dalam disertasinya yang berjudul Presidential Parley mendefinisikan diplomasi personal sebagai interaksi yang melibatkan seorang pemimpin negara dengan pemimpin negara lainnya. Istilah ini bahkan biasanya menggambarkan adanya ikatan personal yang terbangun di antara pemimpin-pemimpin negara tersebut.

Salah satu diplomasi personal yang populer dalam sejarah adalah ikatan personal yang terbangun antara Presiden AS Franklin Delano Roosevelt (FDR) dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill.

Diplomasi personal adalah berbagai macam interaksi yang melibatkan pemimpin negara dengan pemimpin negara lainnya. Biasanya, turut terbentuk ikatan personal di antara keduanya.
Share on X

Ikatan personal yang dianggap penting di tengah Perang Dunia II tersebut bahkan turut digambarkan dalam produk-produk budaya populer, seperti dalam film The Darkest Hour (2017) yang mana menunjukkan Churchill menghubungi FDR via telepon secara langsung.

Selain FDR dan Churchill, terdapat kisah sukses diplomasi personal lain yang tercatat dalam sejarah. Philip E. Muehlenbeck dalam tulisannya yang berjudul Kennedy and Touré menjelaskan bahwa Presiden AS John Fitzgerald Kennedy (JFK) membangun diplomasi personal yang sukses dengan negara-negara Afrika.

Di tengah Perang Dingin dengan Uni Soviet, langkah untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara Afrika dianggap penting untuk membatasi pengaruh blok Timur.

Maka dari itu, JFK merasa perlu untuk membangun ikatan personal dengan pemimpin-pemimpin Afrika. Bahkan, JFK secara rutin mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Afrika kala itu.

Salah satu negara yang penting kala itu adalah Guinea yang dipimpin oleh Ahmed Sékou Touré karena terdapat kekhawatiran bahwa negara tersebut dapat menjadi Kuba versi Afrika bila masuk terlalu dalam ke orbit Uni Soviet. JFK akhirnya membangun ikatan dan diplomasi personal dengan Touré.

Bila presiden-presiden AS ini dapat membangun diplomasi personal dengan pemimpin negara lain, bagaimana dengan Trump dan Jokowi?

Pergeseran Geopolitik?

Berkaca dari FDR dan JFK, Trump bisa jadi juga tengah membangun diplomasi personal dengan Jokowi di Indonesia. Pasalnya, kedekatan antara dua pemimpin ini makin terlihat semenjak KTT G20 digelar di Osaka, Jepang, pada Juni 2019 silam.

Keduanya tampak saling berbicara dan – bahkan – Trump sempat menawarkan permen kepada Jokowi. Presiden AS dan Presiden Indonesia kala itu juga tampak dekat dalam sesi foto bersama pemimpin-pemimpin G20.

Tak hanya terjadi di G20, keduanya sempat berencana akan bertemu untuk membahas berbagai kerja sama ekonomi di bidang perdagangan dan pembangunan. Pada Februari lalu misalnya, Trump disebutkan ingin menawarkan proyek-proyek infrastruktur kepada Jokowi, termasuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan.

Meski begitu, kedekatan yang terbangun antara Trump dan Jokowi ini masih menyisakan pertanyaan. Pasalnya, seperti yang diketahui, Presiden AS kini memiliki orientasi kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan AS sendiri.

Lantas, mengapa Trump tampak ingin membantu Jokowi dan menawarkan kerja sama-kerja sama strategis – seperti proyek IKN? Apa kepentingan AS di baliknya?

Apa yang dilakukan Trump kini bisa jadi menandakan adanya pergeseran kekuatan geopolitik di Indonesia. Bila sebelumnya Tiongkok tampak mendominasi investasi dan kerja sama pembangunan infrastruktur, AS bisa jadi kini ingin menjadi negara penantang di Indonesia.

Hal ini bisa saja dipahami sebagai upaya balancing (pengimbangan) pengaruh AS terhadap pengaruh Tiongkok di Indonesia. Layaknya Kennedy, Trump bisa jadi berusaha menggeser pengaruh negeri Tirai Bambu tersebut.

Upaya balancing seperti ini terejawantahkan dalam teori balance of power (BoP) dari perspektif realis di studi Hubungan Internasional. Aristotle Tziampiris dalam tulisannya yang berjudul Balance of Power and Soft Balancing menjelaskan bahwa balancing dilakukan dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menyamai, melebihi, atau memblokir kekuatan negara lain.

Guna melakukan kebijakan seperti ini, negara dapat melakukan internal balancing dengan memperbesar kekuatan domestiknya sendiri atau melakukan external balancing dengan membentuk jaringan aliansi dengan negara-negara lain.

Boleh jadi, Trump kini telah melakukan external balancing terhadap kekuatan Tiongkok di Indonesia. Hal ini semakin memungkinkan dengan pukulan ekonomi yang besar bagi Tiongkok akibat pandemi Covid-19.

Upaya menggeser dominasi Tiongkok di Indonesia ini juga terlihat semakin jelas dengan adanya perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi. Layaknya Kennedy dan Touré, Guinea akhirnya mulai membuka diri terhadap bantuan-bantuan AS meski sebelumnya disebut-sebut menjadi salah satu orbit Uni Soviet di Afrika.

Hal serupa mungkin juga terjadi dalam pembelian persenjataan dan kapal dari Rusia dan Tiongkok yang  telah dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Kabarnya, pemerintah AS menawarkan pembelian pesawat-pesawat tempur canggihnya kepada Indonesia sebagai gantinya.

Selain soal pembelian senjata, kerja sama juga terjadi di bidang moneter dan ekonomi. Baru-baru ini, The Federal Reserve AS (The Fed) sepakat untuk mengadakan repurchasing agreement (repo) senilai US$ 60 miliar dengan Bank Indonesia.

Tentu saja, kerja sama seperti ini bisa jadi tidak hanya berhenti di sini. Jokowi dan Trump sendiri sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Siapa tahu, AS dapat menggeser dominansi Tiongkok di Indonesia – melalui proyek infrastruktur dan IKN – ketika hari itu tiba. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump? Politisi sekaligus pengusaha ini dikenal dengan berbagai kebijakan dan pernyataan yang dianggap kontroversial.

Kebijakan beliau untuk menyatakan perang dagang terhadap Tiongkok misalnya, dianggap membuat banyak negara lain merasakan dampaknya, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global disebut turut melambat atas adanya kompetisi dagang itu.

Tapi, tahu nggak sih kalau masa jabatan Trump akan segera berakhir pada Januari 2021 nanti? Meski masa jabatan itu segera berakhir, pengusaha satu ini kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Republik dalam Pilpres AS 2020 tuh – bahkan menjadi satu-satunya calon yang paling kuat di kalangan internal partai.

Wah, melihat Trump yang berupaya kembali untuk duduk di kursi kepresidenan pada tahun 2021 nanti, ada beberapa pihak berharap agar pengusaha ini tak terpilih kembali. Bagaimana tidak? Kepresidenan beliau membawa banyak “perubahan” lho, baik secara domestik maupun luar negeri.

Hmm, kontestasi politik di negeri adidaya satu ini memang kerap menarik perhatian negara-negara lain. Dalam Pilpres AS 2016 lalu misalnya, Rusia disebut-sebut turut ikut campur (meddling) dalam memengaruhi kemenangan Trump.

View this post on Instagram

Pemungutan suara Senat putuskan Trump tetap jabat Presiden AS.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 6, 2020 at 3:00am PST

Kalau pada tahun 2016 aja Rusia diduga ikut campur, negara mana lagi ya yang bakal mencampuri urusan dalam negeri Paman Sam ini? Jawabannya adalah Indonesia.

Yup. Seenggaknya, campur tangan Indonesia bakal disalurkan melalui doa tuh. Beberapa waktu lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengajak masyarakat untuk berdoa agar Trump tidak terpilih lagi supaya pertumbuhan global dapat naik kembali.

Eits, jangan salah sangka lho. Nggak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan doa. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saja kagum dengan kekuatan doa yang bisa mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Hmm, bisa-bisa, Indonesia lebih jago daripada Rusia tuh.

Tapi, ya, dampak Perang Dagang AS-Tiongkok terhadap Indonesia dinilai nggak terlalu besar kok. Kata ekonom Chatib Basri, ekonomi Indonesia masih bisa lebih tumbuh dibandingkan negara-negara lain yang hanya bergantung pada sektor perdagangan. Bahkan, lanjut Pak Chatib Basri, dampaknya nggak sebesar waktu Krisis Finansial 2008 lho.

Lagi pula, masa nasib perekonomian Indonesia harus bergantung pada terpilih atau tidaknya Trump sih? Apa pemerintah nggak menyiapkan diri dalam menghadapi berbagai konsekuensi yang bisa aja datang di masa mendatang? Ya, mari berdoa (lagi) saja agar pemerintah bisa siap dalam menangani rintangan-rintangan ekonomi – seperti Perang Dagang dan virus Corona – ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kejadian awal tahun 2020, membuat dunia terkejut dengan terbunuhnya jenderal Iran Soleimani, dengan kejadian tersebut, analisis Apakah Iran bisa menjadi penantang bagi AS? atau ada negara penantang AS?