PinterPolitik.com

Tidak dapat dipungkiri bahwa Bumi adalah rumah yang paling berharga bagi kita semua. Hingga kini, belum ditemukan planet lain yang bisa menyokong kehidupan layaknya Bumi.

Meski rumah ini adalah rumah bersama yang paling berharga, tampaknya masih banyak orang yang menyepelekan berbagai persoalan yang menghantui planet satu ini. Jumlah sampah plastik yang berlebihan, misalnya, masih menghantui ekosistem laut yang tidak sedikit dari biota di dalamnya menjadi terancam.

Selain persoalan sampah, Bumi juga menghadapi persoalan pemanasan global dan perubahan iklim. Banyak studi menyajikan prediksi bahwa perubahan iklim secara masif ini akan mencairkan sebagian besar bongkahan es di kutub dan membuat levelpermukaan air meningkat – membuat banyak bagian daratan yang ditinggali manusia berpotensi tenggelam.

Jakarta, misalnya, disebut-sebut menjadi salah satu kota dengan laju paling cepat untuk tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Tentu saja, ini juga menjadi tanggung jawab bersama bagi umat manusia – mengingat perubahan iklim juga dinilai menjadi penyebab kepunahan besar di masa depan.

Alhasil, sejumlah upaya untuk mengurangi emisi karbon dilakukan. Salah satunya adalah dengan membatasi penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Langkah inilah yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), M.R. Karliansyah.

Kata Pak Karli nih, beliau sudah bertemu dengan salah satu direksi di Pertamina. Dirjen PPKL itu mengklaim bahwa Pertamina akan segera menghapuskanpenjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium – memiliki research octane number(RON) pada angka 88 – di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Namun, persoalan lama timbul kembali, yakni dilema antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan ekonomi. Kontroversi ini terlihat dari bagaimana PKS memberikan respons terhadap wacana tersebut.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, rakyat masih membutuhkan BBM dengan harga terjangkau. Apalagi nih, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dinilai masih terasa di masyarakat. 

Hmm, kalau bicara soal Pertamina nih, masyarakat pasti ingat dongdengan sosok Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Uniknya, Pak Ahok ini malah menampik dan bilang belum ada rencana tersebut tuhdi rapat-rapat direksi.

Wah, apa mungkin Pak Ahok ini nggak di-masukinke grup WhatsApp-nya para direksi. Kan, biasanya ada tuhpara pegawai yang ngebikingrup sendiri tanpa keanggotaan bosnya. Hehe.

Ya, kalau nggak sejalan gini, Pak Ahok bakal “membangkang” pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dong. Kan, pemerintah sudah menyepakati Paris Agreement pada tahun 2015 lalu – mengikatkan Indonesia pada komitmen pengurangan emisi gas karbon.

Apa jangan-jangan Pak Ahok ini ingin muncul bak pahlawan untuk rakyat di tengah pandemi ini ya? Ya, mungkin hanya Pak Ahok yang tahu lah ya. Kita sebagai rakyat hanya bisa menanti kejelasan dari “drama” seputar Premium ini. (A43)

Hilangnya Premium di pasaran bisa menyulitkan masyarakat dari golongan ekonomi bawah.