Why, oh, why? 

#UMKM #MamaKhasBanjar #MamanAbdurrahman #MenteriUMKM #FirlyNorachim #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Sebuah serial di salah satu televisi swasta berjudul Preman Pensiun bisa dikatakan menjadi salah satu acara favorit keluarga seantero negeri dalam lima tahun terakhir. Diangkatnya serial itu ke layar lebar pada tahun 2019 silam menjadi pengejawantahannya.

Lakon yang menyoroti kehidupan preman dari sisi berbeda memang menjadi daya tarik tersendiri. Mayoritas preman yang dicitrakan dapat berlaku humanis, penuh humor dan harus terlibat friksi sosial dengan preman “konservatif” menjadikannya begitu memikat.

Serial yang memang mengambil latar di Kota Bandung ini sampai-sampai membuat Ridwan Kamil yang saat itu masih menjabat Wali Kota tak ketinggalan beradu akting dalam salah satu episodenya.

Sisi berbeda dari para preman itulah yang mungkin saja menginspirasi Wakapolri sekaligus Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono, saat mewacanakan pengerahan jeger atau preman dalam penertiban protokol kesehatan.

Wacana pendekatan out of the box ini dikatakan Eddy akan diiringi pengawasan TNI-Polri agar para preman tak menyalahgunakan kewenangan yang diamanahkan itu.

Sayangnya, reaksi warganet cenderung tak senada terhadap rencana tersebut. Kebanyakan dari mereka menyoroti bahwa rencana tersebut kontradiktif dengan agenda pemberantasan premanisme di tanah air.

Selain itu, kenangan di masa lalu dan realita bahwa premanisme masih meresahkan dan menghantui masyarakat membuat gagasan yang disampaikan oleh mantan Kapolda Metro Jaya itu dianggap kurang tepat.

Namun, respon kurang suportif dari publik tentu telah diprediksi akan muncul sebelum gagasan “memberdayakan” preman itu dikemukakan.

Ihwal itulah yang kemudian memunculkan pertanyaan tersendiri mengapa pengerahan kekuatan seperti preman masih menjadi salah satu opsi perpanjangan tangan negara dalam konteks pemecahan masalah tertentu, dalam hal ini penertiban protokol kesehatan Covid-19?

Alat Proxy Legendaris

Konteks premanisme dan subjeknya, preman, nyatanya telah menghiasi sendi kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia sejak lama. Ialah Okamoto Masaaki, seorang profesor bidang antropologi Universitas Kyoto yang terpikat untuk meneliti bagaimana pengaruh preman dalam konteks sosial dan politik di Indonesia.

Dalam tulisannya yang berjudul Jawara in Power, Masaaki awalnya menyoroti eksistensi preman dalam terminasi “Jawara” pada kedigdayaan kekuasaan politik di Banten pada era Orde Baru tahun 1996.

Dari situlah ia mengkaji fenomena serupa di berbagai wilayah di tanah air dan sampai pada sebuah postulat bahwa di Indonesia, negara bukan satu-satunya otoritas kekuatan koersif tunggal.

Karenanya, Masaaki menyebut pemerintah mengubah paradigma terhadap “kekuatan swasta” seperti preman dan telah mendelegasikan otoritas yang lebih luas kepada pihak tersebut.

Bukan hanya karena kemampuan negara untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat yang masih kurang efektif, tetapi juga karena perubahan paradigma vis-a-vis pemerintah dalam konteks keamanan dan ketertiban itu sendiri.

Verenna Bettinger-Lee dalam (Un)Civil Society and Political Change in Indonesia memantik pendekatan budaya dalam melihat keberadaan preman beserta perannya di Indonesia.

Sebelum kemerdekaan, terdapat beberapa segmen dalam masyarakat yang dinilai merupakan cikal bakal preman. Selain “jago” seperti yang disebutkan Beittenger-Lee, terdapat pula “centeng” di Batavia hingga “jawara” di Banten yang merupakan sosok dengan kekuatan dan “kesaktian” fisik yang dimanfaatkan sebagai bodyguard bagi para juragan, tuan, hingga pemerintah kolonial, tentu dengan motif ekonomi.

Dengan keunggulan fisik itu, dalam perjalanannya motif ekonomi juga membuat para jago atau jawara ini tak sedikit yang bertransformasi menjadi pelaku kriminal yang turut meresahkan. Di titik inilah kalangan yang kelak disebut dengan preman itu bagaikan dua mata pisau yang meresahkan dan merugikan, namun di sisi lain dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Paska kemerdekaan, Ian Wilson dalam tulisannya yang berjudul Governing the Ungovernable’: Dealing with the Rise of Informal Security in Indonesia menyebut bahwa preman memerankan state proxy role dalam mendukung legitimasi politik pemerintah.

Para preman yang beberapa di antaranya telah berfusi membentuk kelompok-kelompok yang dikatakan Beittenger-Lee turut membantu kaum nasionalis selama Revolusi Kemerdekaan, membantu Soeharto dalam misi pemberangusan komunis, membantu dalam menghasilkan suara pada pemilu, dan lain sebagainya.

Meski gebrakan penembakan misterius (petrus) di awal 1980-an sempat mendistorsi hubungan antara negara dengan segmen dalam masyarakat yang dikategorikan sebagai preman, eksistensinya dalam dinamika sosial terlampau mengakar.

Regulasi mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) pada tahun 1985 seolah menjadi justifikasi bagi kembali maraknya para preman pada dekade setelahnya, termasuk jadi bagian dalam “adegan-adegan berdarah” saat reformasi.

Sebuah film dokumenter berjudul The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer secara gamblang mengelaborasi bagaimana hubungan antara negara, preman yang bertransformasi ke dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), realita tatanan sosial politik yang ada dan masih eksis relevansinya hingga kini.

Seperti yang Masaaki sebutkan, dengan pengaruh kuatnya di akar rumput, preman dalam “kemasan” apapun, realitanya acapkali digunakan oleh negara sebagai alat kontrol dalam berbagai konteks, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Efektivitas pada konteks yang spesifik menjadikan hubungan antara negara dan para preman seolah cukup sulit dilepaskan, meski keterkaitan keduanya cenderung samar.

Tingkat efektivitas inilah yang mungkin ingin dimaksimalkan negara pada konteks rencana pemberdayaan jeger atau preman dalam pendisiplinan protokol kesehatan di sejumlah tempat sebagai sebuah pendekatan extra ordinary dalam penanganan Covid-19.

Akan tetapi, pemanfaatan preman dalam kebijakan negara secara langsung di era kontemporer, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19 tampaknya adalah sebuah hal yang destruktif bagi pemerintah. Mengapa demikian?

Nihil Akuntabilitas

Selain di Indonesia, Masaaki juga meneliti fenomena praktik premanisme kelompok di sejumlah negara di Asia Tenggara. Dirinya menyebut di Malaysia kegiatan premanisme dibina dan dirangkul dengan baik oleh pemerintah dengan motif bisnis dan ekonomi. Terdapat 40.313 anggota dari 49 kelompok yang berdiri berdasarkan etnis. Etnis asal India menjadi kelompok yang paling kuat.

Bahkan Masaaki menyebut Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia pernah mengatakan bahwa antara polisi dan geng saling melakukan kerja sama karena memiliki tujuan yang sama.

Dan di Thailand, kelompok preman yang dikenal dengan Chao Pao awalnya menjadi tangan kanan militer dalam menjaga keamanan dalam negeri. Namun anehnya, setelah Thailand dikuasai oleh pemerintah junta militer, kehadiran Chao Pao menjadi ilegal dan diburu.

Sementara di Indonesia, tiap wilayah memiliki keragaman aktor preman kedaerahan yang berbeda-beda, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga timur Indonesia. Namun, pengaruh dan hubungan mereka dengan politik daerah cenderung serupa.

Akan tetapi, Wilson menyebut jika dampak minor atas keberadaan para preman dan berbagai perannya di Indonesia jauh lebih besar dari pada benefit yang mungkin didapatkan.

Kendati dapat memerankan pihak ketiga atau state proxy role dan memiliki fleksibilitas karena dapat berkamuflase sebagai individu atau ormas, relasi antara negara dan preman cenderung rendah dari sisi transparansi, akuntabilitas, serta dengan tingkat informalitas yang tinggi, sehingga batasan-batasan tertentu tidak bisa didefinisikan dengan baik.

Artinya, pemberdayaan para preman dalam pengertian apapun sangat rawan berbalik menjadi kemudaratan bagi pemerintah mengingat tidak ada indikator pasti atas porsi “kekuatan” yang mereka pergunakan di lapangan dan potensi penyalahgunaannya.

Terlebih di era keterbukaan saat ini membuat publik dapat dengan mudah membedakan batasan antara upaya-upaya penegakan aturan, kontrol represif, dan akuntabilitas penegakan hukum.

Dengan kata lain, jika benar-benar pemberdayaan preman akan dilaksanakan demi pendisiplinan protokol kesehatan, hal tersebut dinilai hanya akan menambah persepsi minor atas dipertanyakannya efektivitas alat kontrol negara yang telah ada seperti TNI, Polri, maupun Satpol PP.

Bagaimanapun, pendekatan tegas yang konsisten tampaknya lebih dibutuhkan saat ini dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 secara umum, termasuk pendisiplinan implementasi protokol kesehatan.

Opsi pengerahan pihak ketiga seperti para preman yang kualifikasinya dipertanyakan diharapkan segera dikesampingkan agar tak membawa dampak destruktif lebih bagi citra pemerintah yang agaknya belum juga membaik sejauh ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]D[/dropcap] i sisi lain, aksi kekerasan banyak mewarnai kota pelajar ini. Geng-geng yang terdiri dari anak-anak muda berusia di bawah umur, membawa senjata tajam dan mencegat siapapun di jalanan. Mereka disebut dengan Klitih. Aksi mereka yang santer dua tahun belakangan, membuat masyarakat Yogya sangat resah dan tak aman.

Pada Minggu (12/02), seorang pelajar SMP bernama Ilham Bayu Fajar tewas akibat bentrokan dengan geng Klitih Yogyakarta. Peristiwa terjadi ketika Ilham pulang bersama kakaknya, Fernando Suryo Pangestu, setelah bermain di kawasan Jalan Adi Sucipto. Ketika melintasi Jalan Kenari, keduanya diikuti belasan motor yang ditunggangi anak-anak genk Klitih. Sang korban yang yang dibonceng kakak, mendapat tebasan benda tajam di bagian kanan dada, yang menembus sampai paru-parunya. Seketika, anak berumur 16 tahun tersebut terkapar dan tak tertolong sesampainya di rumah sakit

Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Tommy Wibisono menyatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi nama dan identitas pelaku, “Dari bukti yang ada kami coba kupas pelan-pelan.”

Klitih dan Muasal Premanisme ‘Cah Yogyakarta

Klitih atau nglitih adalah kosakata dari Bahasa Jawa yang menggambarkan kegiatan keluar rumah di malam hari tanpa tujuan. Bisa dikatakan berjalan-jalan, mencari atau membeli makan, atau sekedar bercengkrama di suatu tempat. Dalam Bahasa Indonesia, klitih memiliki padanan kata keluyuran.

Pada perkembangannya, di Yogyakarta kata klitih disandingkan dengan sebuah konotasi untuk aksi kekerasan yang dilakukan para remaja tanggung yang tergabung dalam Geng Klitih. Kelompok vandal ini, tidak hanya melakukan kekerasan namun juga merusak lingkungan, fasilitas umum, hingga pembunuhan. Aksi mereka dilakukan pada malam hari hingga subuh menjelang.

Lestari dan Terus Berkembang

Disadari atau tidak, kota Yogyakarta merupakan ladang kekerasan sejak dahulu. Pada masa Orde Baru, tepatnya tahun 1977 – 1980an Geng-geng anak muda banyak beranak pinak dan langgeng hingga beberapa generasi. Mereka familiar dikenal dengan nama Gali atau Gabungan Anak Liar.

Pandu Yuhsina Adaba, peneliti LIPI menyatakan, keberadaan mereka dimanfaatkan sebagai tukang pukul oleh partai tertentu untuk keperluan kampanye. Terdapat simbiosis mutualisme antara keduanya, yakni para Gali yang membutuhkan penyandang dana sekaligus backing dari orang-orang berpengaruh parpol. Sedangkan parpol membutuhkan penghimpun massa sekaligus pasukan untuk partainya.

Ulil Amri yang secara khusus melakukan penelitian mengenai fenomena premanisme di Yogyakarta mengatakan, ”hubungan preman dan partai saling menguntungkan. Preman dengan kemampuan meneror dan membuat onar di tingkat bawah, sedangkan elit tetap menjaga citra. Padahal dalam memuluskan misi politik dan ekonominya banyak yang menggunakan preman sebagi kaki tangan.” Di Yogyakarta di tempat-tempat tertentu memiliki penguasa tersendiri dan kelompok preman tersebut mendapatkan upeti dari daerah kekuasaannya, seperti upeti pemakaian lahan oleh pedagang kaki lima hingga perjudian.

Tahun 1982, Presiden Soeharto yang notabene berasal dari Yogyakarta, pertama kali memberlakukan operasi militer menembaki preman-preman Gali tersebut dan meletakkan mayat-mayatnya di tempat umum.

“Sebagai shock therapy.” Ujarnya seperti yang tertulis dalam autobiografinya berjudul Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.

Mayat-mayat bertato atau mayat dalam karung banyak ditemukan di jalan Yogyakarta kala itu. Operasi militer tersebut kita kenal dengan nama Petrus atau Penembak Misterius.

Peristiwa ini, dipakai oleh pemerintah sebagai ‘kekuatan’ untuk melawan kelompok oposisi demi menguntungkan penguasa Orde Baru. Sehingga di Yogyakarta, terbentuk basis kekuatan preman yang mendapatkan previlese berupa perlindungan penuh dari negara. Kelompok ini mendiami daerah Badran dan Terban, Yogyakarta.

Pada lini masa Orde Baru itu pula, di Yogyakarta berkembang dua geng bernama QZRUH (akronim Q-ta Zuka Ribut Untuk Hiburan) dan JOXZIN (akronim dari Joxo Zinthing atau Pojox Benzin). Pengikut QZRUH dinamakan ‘cah Qezer’. Kelompok ini membangun sentimen di kalangan pelajar di kawasan utara Yogyakarta. Sedangkan JOXZIN menamai pengikutnya sebagai ‘cah 14’ dan memainkan sentimen pada kelompok pelajar di Selatan Yogyakarta.

Kedua geng ini, pada masa Orde Baru menjadi ‘pentolan’ Yogyakarta karena dukungan partai politik di belakangnya. Geng QZRUH merupakan simpatisan partai Golkar. Ketika superioritas Golkar luruh bersama Orde Baru, mereka berpindah menjadi simpatisan PDI-P dan menduduki basis massa BMI (Banteng Merah Indonesia).

Geng JOXZIN pun tak beda. Kelompok yang terbentuk di sudut utara Alun-Alun Keraton Yogyakarta ini, memiliki pemimpin yang menjabat sebagai Komandan Pasukan Keamanan (PASKAM) PPP, Maman Sulaiman. Maman juga tokoh ‘penjaga’ Kampung Kauman, tempat lahirnya organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Pemimpin JOXZIN lainnya, Ivan Hoo, dikenal pula memiliki hubungan dekat dengan KH. Ali Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Krapyak.

Geng klitih yang terdiri dari anak-anak muda berusia tanggung yang kerap melakukan kekerasan yang lahir pasca Reformasi, dipandang oleh Soeprapto, sosiolog UGM, sebagai bagian dari pencarian jati diri dan eksistensi. “Eksistensi tersebut berhubungan dengan unjuk kekuatan anak-anak pada kelompok tinggi dan berpengaruh, serta memiliki modal besar untuk membuatnya memiliki pekerjaan tertentu.” Jelasnya.

Namun, motif klitih bisa lebih dalam dan beragam dari itu. Tak hanya memperlihatkan loyalitas kepada anggota geng, kekerasan bisa bersumber dari perasaan kecewa, permasalahan keluarga, patah hati, persoalan di lingkungan sekolah, pergaulan atau pemberontakan terhadap sistem. Hal tersebut ditambah dengan kondisi remaja menjelang akil balig, yang memiliki pompaan semangat yang kuat, namun labil secara psikologis.

Kepala PSKK (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan) UGM, Agus Heruanto Hadna menambahkan, potensi konflik yang terjadi akibat premanisme di Yogyakarta terjadi diduga akibat sumber daya ekonomi yang terbatas. “Kami menyarankan perlunya pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Basis ekonomi harus tersebar merata tidak hanya di perkotaan, tetapi juga harus sampai pada tingkat pedesaan.” Tutup Agus.

Namun, oleh Pandu, faktor ekonomi bukanlah satu-satunya hal yang menyuburkan premanisme di Yogyakarta. Unsur ideologi dan politik juga turut menyumbang kompleksitasnya. Di Yogyakarta, para preman masuk ke dalam politik formal dan berafiliasi dengan partai politik, seperti yang terjadi pada QZRUH dan JOXZIN.

Kemenduaan Yogyakarta?

Yogyakarta lekat dalam ingatan dengan hal-hal romantis dan ‘istimewa’. Di samping sejarah organisasi premanisme yang mengakar, Yogyakarta merupakan hunian bagi lembaga-lembaga toleransi terbaik seperti, CRCS (Center for Religious and Cross-Culture Studies), Yayasan LKiS (Pusat Kajian Islam dan Sosial), Muhammadiyah, dan Interfidei (Institute for Interfaith Dialogue).

Namun, tidak boleh dilupakan juga kehadiran Laskar Jihad, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), pemikir-pemikir HTI (Hizbut Tahrir indonesia), hingga seminari Kristen Evangelis, yang marak dan agresif berkembang. Belum lagi sentimen rasis terhadap warga pendatang timur NTT atau Maluku yang memuncak pada peristiwa Lapas Cebongan 2013 lalu. Alih-alih, melaknat aksi Kopassus yang menembaki pendatang tersebut, para warga memuji. Bahkan Presiden Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, terangan-terangan menyatakan kebanggaannya.

Premanisme yang sudah mengakar di Yogyakarta dalam level tertentu menampilkan bentuk kemenduaan wajah Yogyakarta. Di satu sisi, unggah-ungguh yang melandasi seseorang berinteraksi dengan orang lain, begitu dijunjung. Di sisi lain, premanisme tumbuh subur hingga bergenerasi menciptakan ladang kekerasan yang sulit mati.

Premanisme dan Negara

 Preman berasal dari Bahasa Belanda “Vrijman” yang berarti orang bebas atau merdeka. Seringkali digunakan sebagai bentuk penyoratif untuk menyebut kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Walaupun begitu, peran preman dalam sejarah negeri tak bisa selalu dipandang sebelah mata.

Selain yang terjadi di Yogyakarta, pada masa awal kebangkitan Orde Baru, yakni tahun 1965, pemerintah menggunakan bantuan masyarakat sipil membersihkan pihak-pihak yang diduga berafiliasi dengan PKI dan kelompok ideologi ‘kiri’. Masyarakat sipil ini secara kasar merupakan preman yang tergabung dalam sebuah organisasi.

Joshua Oppenheimer dalam film Jagal: The Act of Killing,  menampilkan tokoh-tokoh sipil tersebut. Mereka adalah Anwar Congo dan Adi Zulkardy, yang terang-terangan mengakui (dengan bangga) telah membantu pemerintah dan TNI AD menjaga stabilitas negara. Walaupun partisipasi mereka dalam Pemuda Pancasila, tak pernah sekalipun secara formal diakui oleh TNI AD maupun Presiden Soeharto, hingga saat ini tak ada hukum yang dapat menyeret mereka ke penjara.

Ariel Heryanto, sosiolog University of Melbourne menyatakan bahwa film ini mengajak penonton tidak hanya mendengar secara liar pengakuan para algojo tersebut, tetapi juga menyaksikan bagaimana perilaku dan pelaku, menjadi bagian terpadu dari sebuah sistem kemasyarakatan dan pemerintahan yang berlaku di indonesia, selama lebih dari setengah abad.

Kekerasan dan Kekuasaan

 “Violence is an admission that one’s ideas and goals cannot prevail on their own merits” – Edward Kennedy

Kekerasan yang dilakukan baik oleh masyarakat sipil, melalui premanisme, maupun negara dalam bentuk yang paling samar sekalipun, tidak akan bergeming jika penanganannya terfokus pada penguatan penegakan hukum. Persoalan struktur ekonomi-politik yang menjadi tulang punggung di hampir tiap aksi kekerasan, layak menjadi perhatian.

Dengan menilik kembali struktur ekonomi-politik, kita bisa menjelajahi kembali kemungkinan kekerasan yang dilakukan sebagai bagian dari proses penimbunan ‘kekayaan’, pengumpulan kekuasaan, dan juga legitimasi massa. (Berbagai sumber/A27).