Audio ini dibuat menggunakan AI.

Isu reshuffle kabinet Prabowo bukan sekadar penafsiran dangkal untuk menyingkirkan “orang Jokowi”, melainkan seleksi alam kekuasaan. Pratikno, cendekiawan senyap era Jokowi, jadi simbol elite yang diuji daya adaptasinya oleh isu tersebut. Siapa bertahan, siapa tersingkir, ditentukan ekosistem politik baru.

PinterPolitik.com

Isu reshuffle kabinet di awal tahun 2026 pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agaknya tidak dapat dibaca secara dangkal sebagai sekadar bongkar-pasang jabatan atau pembersihan sisa-sisa loyalis Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Ia lebih tepat dipahami sebagai bahasa kekuasaan, yakni sebuah mekanisme simbolik dan praktis untuk mendefinisikan ulang pusat gravitasi politik pasca-transisi.

Dalam konteks ini, isu mengenai potensi tersingkirnya Pratikno, sosok akademisi, teknokrat, dan “otak senyap” di balik banyak desain kebijakan era Jokowi—menjadi sinyal penting.

Pratikno bukan figur sembarangan. Ia bukan sekadar menteri, melainkan representasi dari satu tipe elite: cendekiawan kebijakan yang bekerja melalui rasionalitas, desain institusional, dan kepercayaan personal presiden.

Sosoknya disebut kaya modal simbolik dan modal kultural, namun relatif terbatas pada modal politik praktis berupa lobi, patronase, dan kelenturan jejaring.

Maka, jika benar ia menjadi salah satu figur paling rentan dalam reshuffle, peristiwa itu tidak bisa dibaca sebagai munculnya power struggle Prabowo–Jokowi, melainkan sebagai proses “seleksi alam” elite yang alami.

Di sinilah istilah “Geng Solo” seolah bukan lagi sebagai klik monolitik yang solid, tetapi sebagai kategori politik yang sedang menyempit.

Jika pada era Jokowi jaringan ini adalah arus utama kekuasaan, maka di era Prabowo ia bertransformasi menjadi minoritas yang harus membuktikan daya adaptasi.

Reshuffle, dengan demikian, andai terjadi kepada Pratikno, agaknya berfungsi sebagai alat penyaringan, yaitu siapa yang mampu hidup di ekosistem kekuasaan baru, dan siapa yang tertinggal oleh perubahan lingkungan politik.

Daya Adaptasi Kekuasaan?

Kerangka paling relevan untuk membaca dinamika ini adalah teori elite circulation (Vilfredo Pareto) yang dipadukan dengan konsep adaptasi institusional.

Kekuasaan tidak runtuh secara revolusioner, ia beredar, bergeser, dan menyaring. Elite lama tidak serta-merta disingkirkan, tetapi diuji tentang apakah mereka mampu menyesuaikan diri dengan logika kekuasaan baru.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, seleksi ini tidak tunggal. Prosesnya seakan bekerja melalui tiga variabel utama: kinerja, jejaring, dan kelenturan politik.

Figur seperti Bahlil Lahadalia menjadi contoh ideal elite adaptif. Meski sering diasosiasikan sebagai orang Jokowi, Bahlil bertahan, bahkan menguat, karena kombinasi kinerja teknokratik, keluwesan lobi, dan kemampuan membaca kepentingan kekuasaan baru, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang strategis.

Sebaliknya, kasus Noel Ebenezer, eks relawan Jokowi yang dicopot dari posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan akibat kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3, menunjukkan sisi lain seleksi alam: mereka yang gagal menjaga legitimasi moral dan institusional akan tereliminasi tanpa perlu narasi politik yang rumit.

Begitu pula dengan dicopotnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ini kiranya bukan sekadar soal personal, melainkan sinyal bahwa bahkan figur dengan reputasi global dan kepercayaan tinggi di era Jokowi tetap harus relevan dengan orientasi ekonomi-politik Prabowo.

Di tengah itu, posisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo menghadirkan impresi tersendiri. Secara politik, ia sukar diganti. Dukungan proaktifnya terhadap program prioritas Presiden Prabowo menunjukkan strategi bertahan hidup elite, yakni menunjukkan loyalitas fungsional tanpa harus sepenuhnya melepaskan identitas masa lalu. Ia berada di zona abu-abu seleksi alam, tidak sepenuhnya tersingkir, namun terus diuji.

Di sinilah Pratikno tampak paling rentan. Sebagai cendekiawan, ia kuat dalam desain kebijakan, namun kurang lihai dalam politik lobi.

Dalam ekosistem kekuasaan yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan negosiasi intens, tipe elite seperti ini sering kali menjadi korban perubahan iklim. Bukan karena gagal, tetapi karena mungkin tidak cukup adaptif dan tak lagi relevan.

Ekosistem Baru Kabinet Merah Putih?

Jika hipotesis “Geng Solo” benar-benar ada, maka yang terjadi hari ini bukan penghapusannya, melainkan redefinisinya.

Dari jaringan kuat yang mendominasi, ia menyusut menjadi kelompok terkurasi, hanya mereka yang mampu bertransformasi yang bertahan.

Tito Karnavian adalah contoh lain elite yang lolos seleksi. Meski kerap diasosiasikan dengan Jokowi, kemampuannya menjaga stabilitas dan kohesivitas daerah membuatnya tetap relevan bagi Presiden Prabowo, yang membutuhkan kontrol teritorial dan ketertiban administratif.

Rosan Roeslani juga menunjukkan pola serupa. Eks tim sukses Jokowi–Ma’ruf, ia tetap dipercaya di bidang investasi dan Danantara karena membawa modal jaringan global dan kredibilitas bisnis yang dibutuhkan rezim baru.

Dalam kerangka teori state capacity, Presiden Prabowo tampak tidak alergi pada elite lama selama mereka meningkatkan kapasitas negara dan tidak mengganggu konsolidasi kekuasaan.

Maka, reshuffle di era Prabowo seharusnya dibaca sebagai sinyal kekuasaan, bukan drama personal. Ia menggeser narasi dari “orang Jokowi vs orang Prabowo” menjadi pertanyaan yang lebih struktural, siapa yang mampu hidup di ekosistem kekuasaan baru? Kekuasaan tidak hanya soal asal-usul loyalitas, tetapi soal fungsi dan adaptasi.

Dalam kerangka ini, jika Pratikno benar-benar tersingkir, itu menandai pergeseran penting dari rezim yang memberi ruang besar pada otak kebijakan ke rezim yang lebih menekankan politik eksekusi dan kontrol.

Bukan berarti intelektualisme ditolak, tetapi ia tidak lagi menjadi pusat gravitasi. Seleksi alam bekerja tanpa sentimen, ia hanya mengenali siapa yang mampu bernafas di udara baru kekuasaan.

Pada akhirnya, transisi Prabowo bukan tentang intrik politik, melainkan tentang penyaringan elite.

Sejarah politik Indonesia berulang kali menunjukkan bahwa yang bertahan bukan selalu yang paling cerdas atau paling setia, melainkan yang paling adaptif. Dalam logika itu, “Geng Solo” bukan dilenyapkan, ia sedang diuji oleh hukum alam kekuasaan. (J61)

True-kah? 

#reshuffle #pratikno #jokowi #gengsolo #prabowo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Para-para menko 

#menko #menterikoordinator #budigunawan #ahy #pratikno #airlanggahartarto #cakimin #zulhas #prabowo #jokowi #hattarajasa #luhut #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Gak sabar pengumuman resmi kabinet baru nih 

#pratikno #prabowo #muhadjireffendy #pembekalanprabowo #menteriprabowo #hambalang #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Rangkaian dinamika politik terkini mulai dari pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, reshuffle kabinet jelang dua bulan masa pemerintahan berakhir, hingga terbentuknya koalisi besar KIM Plus, jamak dikaitkan dengan sosok Joko Widodo (Jokowi). Menariknya, nama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sempat dikaitkan dengan segala manuver bertendensi politis Presiden Jokowi. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Beberapa peristiwa politik terkini yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat sejumlah pertanyaan muncul. Terutama, mengenai bagaimana implementasi strategi politik tingkat tinggi itu mampu dilakukannya di mana menariknya nama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sempat mengemuka sebagai salah satu operator manuver politik Presiden Jokowi.

Kendati masih bersifat spekulasi, hal itu tentu cukup menarik untuk diinterpretasi lebih lanjut mengingat jika memang benar-benar dilakukan, Jokowi dapat dipastikan membutuhkan orang yang benar-benar dapat diandalkannya mengaktualisasikan segala rencana dan strategi.

Saat nama Pratikno muncul pertama kali sebagai operator politik Jokowi dalam laporan Tempo, dirinya disebut-sebut menjadi perantara di Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan perubahan syarat kandidat di Pilpres dalam UU Pemilu.

Pun dengan lobi ke berbagai partai politik (parpol) agar bersedia menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Sekali lagi, satu hal menarik dari postulat itu adalah tidak ada konfirmasi maupun bantahan langsung dari Pratikno maupun Presiden Jokowi.

Dengan kata lain, presumsi mengenai peran Pratikno dalam dinamika politik kontemporer yang jamak dikaitkan dengan Presiden Jokowi tampaknya masih terbuka.

Jika memang benar demikian, maka pertanyaannya adalah bagaimana seorang Pratikno mampu melakukan peran itu?

“Laboratorium Politik”, Solo hingga Indonesia?

Pertemuan pertama antara Jokowi dan Pratikno yang menciptakan simbiosis politik di antara mereka setidaknya dapat dilacak kembali ke masa ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta (Solo) dan Pratikno masih berkarier sebagai akademisi.

Ketika itu, Pratikno yang merupakan seorang profesor di Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki perhatian terhadap kebijakan publik dan pemerintahan daerah, yang membuatnya tertarik dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Jokowi di Solo.

Gaya kepemimpinan Jokowi yang merakyat, serta pendekatannya yang berbasis pada dialog dan partisipasi warga, menarik perhatian banyak akademisi, termasuk Pratikno.

Pratikno sendiri sedang terlibat dalam berbagai riset tentang desentralisasi dan otonomi daerah saat itu, sehingga praktik-praktik yang dilakukan Jokowi di Solo menjadi studi kasus yang menarik bagi Pratikno dan para koleganya.

Kolaborasi yang awalnya belum terstruktur secara formal, kemudian bertransformasi menjadi simbiosis politik di Pilkada Jakarta 2012 di mana Pratikno menjadi salah satu figur yang mendukung kampanye Jokowi, memberikan masukan strategis dari perspektif akademis yang membantu Jokowi menyusun kebijakan yang berdampak luas.

Ketika Jokowi kemudian terpilih sebagai Presiden RI pada tahun 2014, Pratikno dipercaya untuk mengisi posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) hingga saat ini.

Dengan power berbeda yang telah dimiliki sebagai Presiden RI serta korelasi dengan kepercayaannya terhadap Pratikno, kiranya memang terdapat ruang interpretasi bahwa Jokowi memberikan mandat lebih kepada alumni Flinders University, Australia itu di ranah penasihat politik sekaligus eksekutor lobi dan manuver politik, khususnya yang bersifat personal.

Saat berbicara power, membekali dengan segala instrumen yang bisa dikerahkan oleh seorang Presiden RI pun kiranya menjadi logis untuk dilakukan Jokowi sehingga Pratikno mampu berperan sebagai “operator” yang menopang kepentingan politiknya.

Untuk menguji presumsi itu, teori agen (agency theory) dan konsep hubungan patron-klien agaknya dapat dijadikan pintu masuk analisis.

Teori agen, yang diperkenalkan oleh Michael Jensen dan William Meckling menggambarkan hubungan antara “principal” (pemegang kepentingan atau pemilik kekuasaan) dan “agent” (pihak yang diberi mandat untuk mengelola atau mengoperasikan tugas tertentu).

Kendati digunakan dalam konteks bisnis, teori itu kiranya juga relevan untuk melihat konteks Jokowi di mana dapat dilihat sebagai “principal” yang memberikan mandat kepada Pratikno sebagai “agent” untuk mengelola berbagai urusan yang bersifat administratif maupun strategis di pemerintahan.

Selain itu, relasi di antara Jokowi dan Pratikno juga bisa ditinjau melalui lensa hubungan patron-klien, yang sering digunakan dalam analisis politik di Indonesia.

Dalam konteks ini, Jokowi bisa dipahami sebagai “patron” yang memberikan perlindungan politik, sementara Pratikno sebagai “klien” yang menyediakan layanan atau keahlian tertentu sebagai imbalan atas dukungan tersebut.

Namun, dalam beberapa kasus, klien yang sangat kompeten bisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap patron, sehingga batas antara siapa yang mengendalikan siapa menjadi kabur. Di sini lah titik menarik interpretasi dalam artikel ini.

Awalnya, sebagaimana laporan Tempo, Presiden Jokowi disebut-sebut menjadikan Pratikno sebagai operator politik. Akan tetapi, bagaimana jika sebenarnya Pratikno pun turut menginisiasi dan berperan jauh lebih aktif dalam membentuk dinamika politik tingkat tinggi di Indonesia melalui rekomendasi serta lobi yang dipercayakan datang darinya? Persis seperti kaburnya sosok “pengendali” dalam konsep patron-klien.

Kala berbicara kemungkinan motif Pratikno pun cukup beragam, termasuk untuk menjadikan politik Indonesia sebagai “laboratorium praktis” segala probabilitas yang sebelumnya tabu atau cukup “radikal” untuk dilakukan.

Pratikno, Undercover Genius?

Sekali lagi, Pratikno bukanlah sosok yang muncul begitu saja dari ranah politik. Dirinya memiliki latar belakang akademik yang solid, terutama dalam ilmu politik dan pemerintahan.

Sejumlah publikasi dan penelitian Pratikno membahas mengenai birokrasi, desentralisasi, dan demokrasi di Indonesia memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika politik dan administrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Latar belakang akademisi yang tak main-main, tak resisten untuk berinteraksi dengan politik praktis, serta “keberuntungan” karena memiliki simbiosis dengan Jokowi, seolah menjadi prasyarat yang membuat Pratikno menjadi ideal untuk menjadi seorang “operator”.

Sosoknya yang secara kasat mata tampak low profile pun menjadikannya sangat ideal untuk menjadi undercover genius untuk mengaktualisasikan probabilitas serta interpretasi sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya.

Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa meskipun Pratikno memiliki kapasitas intelektual yang tinggi dan hubungan yang dekat dengan Jokowi, tak serta merta menjadikannya sebagai mastermind di balik semua keputusan politik sang RI-1.

Sebagai Presiden, Jokowi tentu memiliki akses ke berbagai sumber informasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, penasihat lainnya, dan pemimpin sektor bisnis.

Keputusan politik sendiri pada akhirnya dan pada hakikatnya merupakan hasil dari berbagai pertimbangan, dan bukan hanya dari satu individu atau kelompok kecil saja.

Tetapi, sekali lagi, saat situasi krusial atau kritis terjadi, sosok orang kepercayaan atau yang paling dipercaya dari para terpercaya, menjadikan Pratikno bisa saja memang salah satu dari sedikit sosok yang tepat untuk diandalkan Jokowi. (J61)

Selamat para pemimpin~ 

Menjelang lebaran terakhir sebagai presiden, Presiden Joko Widodo (@jokowi) melakukan sejumlah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. 

Pada Minggu (7/4) lalu, misalnya, Jokowi memutuskan untuk membagi-bagikan sembako di depan Istana Bogor. Di hari Senin (8/4), sang presiden meninjau arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Jokowi juga rencananya akan menggelar open house di Jakarta setelah melaksanakan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rencana ini diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Hmm, lebaran kali bakalan ramai nggak nih, Pak Jokowi? Share your thoughts in the comments! 

#Jokowi #lebaran #Idulfitri #HariRaya #openhouse #mudik #pinterpolitik #beritapolitik #politikIndonesia #politik 

Varys merupakan salah satu tokoh yang pandai bermanuver di serial Game of Thrones (2011-2019). Mungkinkah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjadi semacam ‘Varys’ bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

PinterPolitik.com

“Power resides where men believe it resides. It’s a trick. A shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow” – Lord Varys, Game of Thrones (2011-2019)

Kutipan di atas adalah perkataan Lord Varys kepada Tyrion Lannister yang kala itu baru saja tiba di King’s Landing setelah kematian Raja Robert Baratheon. Varys menyadari bahwa Tyrion memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam bermanuver politik meski bertubuh mungil.

Dari ucapan Varys di serial televisi Game of Thrones (2011-2019) ini, penonton seakan-akan disadarkan bahwa kekuasaan dan pengaruh bukan datang dari status atau ‘mahkota’ yang dikenakan, melainkan dari persepsi akan siapa yang sebenarnya memegang pengaruh dan kekuasaan.

Sepanjang serial ini berjalan, Varys dan Tyrion-pun menjadi duo ahli strategi yang menyusun dan menjalankan rencana-rencana tersembunyi. Merekalah yang akhirnya berperan menghubungkan antar-keluarga bangsawan untuk membangun aliansi dengan satu sama lain.

Varys sendiri kerap dijuluki sebagai master of whisperers (ahli pembisik). Julukan ini disematkan padanya karena kemampuannya untuk memiliki jejaring anak-anak yang bisa menjadi mata-mata di manapun mereka berada – meluaskan pengaruhnya hingga ke berbagai negeri jauh.

Bukan tidak mungkin, sosok yang memiliki peran dan keahlian seperti Varys ini juga eksis dalam dunia nyata, khususnya dalam “permainan takhta” di Indonesia. Mungkin, peran seperti ini kini jatuh di tangan Pratikno yang kini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Hampir sama seperti Varys yang bukan dari keluarga cukup atau elite, Pratikno juga merupakan sosok yang berasal dari Desa Dolokgede di Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim). Dari latar belakang sederhana ini, keduanya pada akhirnya mengambil peran penting dalam pemerintahan.

Lantas, mengapa Pratikno bisa memiliki pengaruh sebesar itu? Bagaimana sebenarnya peran Pratikno di pemerintahan Jokowi? Layaknya Varys, mungkinkah Pratikno memiliki sejumlah jaringan ‘anak muda’ yang berpengaruh?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pratikno’s Little Birds?

Dalam serial televisi Game of Thrones, Varys memiliki pengaruh yang begitu luas. Pengaruhnya ini datang dari jejaring “burung-burung kecil” alias “little birds” yang dimilikinya di banyak wilayah.

Bukan tidak mungkin, Pratikno-pun memiliki little birds-nya sendiri. Pasalnya, Pratikno kini disebut memiliki anak-anak muda yang dijuluki sebagai Pratikno’s boys.

Dalam artikel yang ditulis Tempo, disebutkan bahwa salah satu ‘boy’ yang ada di bawah naungan Pratikno adalah Dito Ariotedjo yang kini menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga (menpora).

Dito disebut-sebut bisa mengisi jabatan itu karena campur tangan Pratikno. Padahal, Golkar disebut mencalonkan nama lain.

Tidak hanya Dito, sumber PinterPolitik.com menyebutkan bahwa terdapat ‘boy’ lain di bawah naungan Pratikno. Nama itu adalah Faldo Maldini yang kini menjadi staf khusus mensesneg. 

Bukan tidak mungkin, adanya Pratikno’s boys ini menunjukkan bahwa Pratikno merupakan orang kepercayaan Jokowi. Pasalnya, mengacu ke tulisan George C. Edwards III yang berjudul Neustadt’s Power Approach to the Presidency, pengaruh seorang presiden biasanya akan diluaskan melalui relasi-relasinya.

Relasi inilah bisa memperkuat pengaruh presiden dengan menempatkan orang-orang yang dipercayainya. Pasalnya, presiden sendiri belum tentu mampu menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintahan lain.

Alhasil, peran inilah yang akhirnya diisi oleh Pratikno. Gambaran ini menjadi penjelasan mengapa Pratikno akhirnya bisa melaksanakan tugas-tugas Jokowi untuk melobi lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

Namun, apakah benar peran Pratikno hanya sebatas “orangnya” Jokowi? Mungkinkah Pratikno juga menjadi pengonsep di balik jalannya pemerintahan Jokowi? 

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pratikno, ‘Varys-nya’ Jokowi?

Bukan tidak mungkin, layaknya Varys yang biasa memberikan nasihat kepada sang raja atau ratu, Pratikno bisa saja menjadi sosok yang memberikan masukan juga kepada Jokowi – mengingat sang mensesneg juga menjadi salah satu orang terdekat Jokowi.

Pratikno juga disebutkan memiliki tugas-tugas penting dari Jokowi. Salah satunya adalah untuk menentukan dan melakukan seleksi atas siapa-siapa yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Dalam studi Hubungan Internasional, peran kelompok yang ada di sekitar pengambil kebijakan juga menjadi salah satu tingkat analisis yang bisa diamati. Terdapat beberapa tingkat analisis (levels of analysis), yakni sistem, negara, dan individu – dan yang keempat adalah kelompok (group).

Ini menjadi menarik karena Pratikno merupakan seorang akademisi yang memiliki pengetahuan yang dalam soal politik. Sang mensesneg merupakan dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelum menjadi rektor pada tahun 2012.  

Menariknya lagi, Pratikno pernah menulis sebuah tulisan yang berjudul Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi. Dalam tulisan itu, Pratikno menyebutkan individu yang disebutnya sebagai “orang dalam kekuasaan”.

Pratikno juga menjelaskan bahwa “orang dalam kekuasaan” ini akan membangun wacana tandingan terhadap demokrasi, yakni melalui sumber daya ekonomi dan akses pada kekuasaan negara.

Jalannya pemerintahan Jokowi juga banyak berorientasi pada pembangunan ekonomi. Padahal, banyak pihak menilai demokrasi di Indonesia semakin memburuk – seperti Economist Intelligence Unit (EIU) yang mengategorikan demokrasi di Indonesia sebagai flawed democracy (demokrasi tidak sempurna).

Well, bukan tidak mungkin, Pratikno memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pengambilan kebijakan Jokowi – setidaknya pada tingkat pemberian nasihat hingga lobi-lobi terhadap aktor-aktor politik lainnya. Apakah sudah cocok bila disebut sebagai ‘Varys-nya’ Jokowi? (A43) 

Wah cicle-ception di kabinet Pak Jokowi kah? 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut terdapat fragmentasi di jajaran menteri kabinet Presiden Jokowi pasca sang kepala negara menyatakan presiden boleh memihak.

Istana melalui Mensesneg Pratikno langsung membantah pernyataan Hasto dengan menyebut semua menteri tetap bekerja keras dan solid.

Jadi mana nih yang bener ya? Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu ya! 

#hasto #pratikno #PDIP #menteri #kabinetjokowi #kabinetindonesiamaju #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Kalau dibandingkan Pak Luhut, apakah kalian setuju Pak Pratikno punya pengaruh yang setara? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Surpres pergantian Panglima TNI dikabarkan telah bocor. Disebutkan, Presiden Jokowi menunjuk KSAL Yudo Margono sebagai Panglima TNI selanjutnya. Informasi ini juga sudah dikonfirmasi oleh Mensesneg Pratikno. Merespons kabar tersebut, peneliti ISESS Khairul Fahmi menyebut Presiden Jokowi telah mempertimbangkan seluruh aspek secara obyektif maupun subyektif dalam menggunakan hak prerogatifnya.