Prabowo bentuk Satgas Pertumbuhan Ekonomi berisi 27 menteri. Bisakah Indonesia akhirnya lepas dari gravitasi pertumbuhan 5 persen?

PinterPolitik.com

“For middle-income countries to have high income in decades rather than centuries, it would need a miracle.” – Indermit Gill, Kepala Ekonom World Bank Group (Oktober 2024) 

Cupin sedang menghitung ulang cicilan bulanannya ketika mata tertumbuk pada notifikasi berita: Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026. Ia mengernyitkan dahi — bukan karena beritanya mengejutkan, melainkan karena angka-angka yang mengikutinya terasa seperti déjà vu abadi.

IMF baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia 2026 menjadi 5 persen, Bank Dunia lebih suram di 4,7 persen, dan OECD mematok 4,8 persen. Cupin mengingat angka yang sama muncul tahun lalu, tahun sebelumnya, dan — jika ia jujur — sepanjang hidupnya sebagai pekerja swasta di Bekasi.

Analis CRIF Asia menyebut era ini sebagai The Great Tension — konvergensi tekanan dari perang Timur Tengah, tarif perdagangan, dan perlambatan China yang datang serentak. Namun bagi Cupin, ada fenomena yang lebih mendasar dari semua badai itu: Indonesia seperti memiliki gravitasi tak kasat mata yang selalu menarik pertumbuhannya kembali ke angka 5 persen, apa pun yang terjadi.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah memperingatkan bahwa pertumbuhan 5 persen tidak cukup bagi Indonesia untuk naik kelas. Indermit Gill, Kepala Ekonom Bank Dunia, bahkan menggunakan kata “keajaiban” — merujuk teori middle-income trap yang ia kembangkan bersama Homi Kharas pada 2007, di mana negara berkembang terjebak di tingkat pendapatan tertentu tanpa mampu naik ke orbit lebih tinggi.

Dengan PDB per kapita 5.200 dolar yang perlu melonjak ke 19.000–22.000 dolar demi visi Indonesia Emas 2045, matematikanya jelas: pertumbuhan 5 persen tidak akan mengantarkan Indonesia tepat waktu. Cupin membaca bahwa pemerintah tetap mempertahankan target 5,4 persen sesuai APBN 2026 dan kini membentuk satgas berisi 27 menteri untuk mengakselerasinya.

Satgas ini dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II, serta wakil ketua dari Menteri Keuangan, Menteri Investasi, hingga Kepala Bappenas. Cupin melihatnya sebagai semacam Space Force — pasukan khusus yang dibentuk bukan untuk menjaga orbit, melainkan untuk menembus gravitasi.

Tetapi pertanyaan menggantung di benak Cupin sebelum ia menggulir lebih jauh. Pertama, apakah ada preseden negara lain yang berhasil menembus gravitasi pertumbuhannya menggunakan instrumen serupa? Kedua, apa yang membedakan satgas yang sukses dari yang sekadar menjadi rapat koordinasi berbiaya APBN?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jejak Para “Space Force”

Cupin memutuskan untuk menggali lebih dalam, dan apa yang ia temukan ternyata mengejutkan: hampir semua negara yang berhasil naik kelas ekonomi memiliki versi “Space Force”-nya masing-masing. Justin Yifu Lin dalam bukunya New Structural Economics berargumen bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah yang mampu mengoordinasikan transisi industri secara strategis — bukan membiarkan pasar bekerja sendiri, bukan pula mengintervensi membabi buta.

Korea Selatan di bawah Park Chung-hee membentuk Economic Planning Board (EPB) pada awal 1960-an — super-ministry yang menggabungkan perencanaan dan penganggaran. Ha-Joon Chang dalam Kicking Away the Ladder menyebut pendekatan Korea sebagai disciplined support: negara memberikan kredit murah kepada industri yang memenuhi target ekspor, dan mencabutnya dari yang gagal.

China menggunakan Leading Small Groups (LSG) — analisis CSIS menunjukkan bahwa LSG di bawah Xi Jinping mampu melewati proses kebijakan konvensional. Malaysia membentuk PEMANDU di bawah Idris Jala, yang dalam wawancaranya dengan McKinsey menekankan prinsip kunci: kejelasan absolut tentang apa yang disebut “sukses” — angka investasi dan lapangan kerja yang bisa dihitung, bukan retorika umum.

Dalam delapan bulan pertama, PEMANDU mengamankan komitmen investasi 55 miliar dolar — 12 persen dari target satu dekade. Vietnam, dengan komite reformasi Doi Moi yang lebih pragmatis, kini tumbuh 7,1 persen dan melampaui Indonesia.

Dua pertanyaan kembali muncul di kepala Cupin. Pertama, pada kecepatan berapa persisnya setiap negara itu menembus gravitasinya — dan berapa lama prosesnya? Kedua, escape velocity seperti apa yang realistis bagi Indonesia saat ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bahan Bakar Roket “Space Force” Prabowo?

Cupin mulai memetakan. Korea Selatan melompat dari PDB per kapita 87 dolar ke lebih dari 10.000 dolar dalam tiga dekade dengan pertumbuhan rata-rata 8 persen per tahun, sementara China tumbuh rata-rata 10 persen dari 1978 hingga 2010 — melampaui target Deng Xiaoping sendiri yang hanya 7,2 persen.

India menawarkan preseden paling relevan: selama tiga dekade kemerdekaannya, ekonomi India terjebak di 3,5 persen — kondisi yang ekonom Raj Krishna pada 1978 beri nama Hindu Rate of Growth. India menembus gravitasinya melalui liberalisasi 1991 dan NITI Aayog pada 2015, kini tumbuh 6,5 persen — riset LPEM Universitas Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan laju serupa sebelum bonus demografi berakhir sekitar 2035.

Daron Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail menunjukkan bahwa critical junctures — momen di mana tekanan eksternal bertemu kehendak politik internal — sering menjadi titik balik transformasi ekonomi. Indonesia di 2026 sedang berada persis di momen semacam itu.

Albert Hirschman dalam The Strategy of Economic Development menulis bahwa kemajuan ekonomi sering dimulai dari inducement mechanisms — mekanisme yang memicu rangkaian keputusan berikutnya. Satgas Prabowo memiliki potensi untuk menjadi inducement mechanism semacam itu.

Yang menarik, Cupin melihat bahwa Prabowo tampaknya sudah menyiapkan bahan bakar roketnya sendiri — bukan satu, melainkan beberapa escape velocity potensial sekaligus. Arsitektur APBN 2026 mengungkapkan cetak biru ambisius berupa delapan agenda prioritas yang membentuk satu ekosistem akselerasi.

Yang paling menonjol adalah ketahanan energi dengan alokasi Rp402,4 triliun — sebuah angka yang menandakan bahwa Prabowo membaca transisi energi bukan sekadar sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai instrumen kedaulatan ekonomi. Pada peresmian pabrik kendaraan listrik di Magelang April 2026, Prabowo menyatakan bahwa penutupan PLTD berpotensi menghemat 200 ribu barel minyak per hari — setara 20 persen impor BBM Indonesia.

Cupin memahami logikanya: setiap dolar yang tidak keluar untuk impor minyak adalah dolar yang bisa diinvestasikan kembali ke dalam ekonomi domestik. Michael Ross dalam The Oil Curse berargumen bahwa negara yang mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil memiliki ruang fiskal lebih besar untuk investasi produktif.

Bahan bakar kedua adalah hilirisasi sumber daya alam, dengan 33 proyek senilai ratusan triliun rupiah yang sedang berjalan. Mariana Mazzucato dalam The Entrepreneurial State berargumen bahwa negara yang berhasil melompat kelas ekonomi berani memposisikan diri sebagai investor of first resort di sektor strategis.

Bahan bakar ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia — dari Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun hingga alokasi pendidikan Rp757,8 triliun. Korea Selatan dan China sama-sama menembus gravitasinya dengan investasi masif di human capital.

Bahan bakar keempat — yang sering luput dari perhatian — adalah Danantara sebagai instrumen investasi produktif dan hilirisasi senilai puluhan miliar dolar. Ha-Joon Chang dalam 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism mencatat bahwa hampir semua negara yang berhasil naik kelas memiliki semacam sovereign investment vehicle yang mengalokasikan kapital ke sektor-sektor strategis secara terkoordinasi.

Cupin menutup layar ponselnya dan menatap langit-langit kamar. Ia tahu bahwa “Space Force” sudah ditempatkan di landasan peluncuran, bahan bakarnya sudah diisi — mandat presiden, konfigurasi kekuasaan yang kuat, empat escape velocity potensial yang berjalan simultan, dan tekanan global yang menjadikan reformasi bukan lagi pilihan melainkan keharusan.

Yang akan menentukan apakah Indonesia benar-benar menembus Gravitasi 5 Persen atau sekadar berputar di orbit yang sama bukanlah desain roketnya di atas kertas — melainkan kualitas eksekusi di lapangan, dan itu adalah cerita yang baru akan ditulis oleh waktu. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di balik pemilu, jabatan formal dan tabu dalam konteks tertentu, kekuasaan Indonesia kiranya bekerja melalui “kasta” simbolik. Akumulasi modal, loyalitas, dan figur leadership tampak membentuk hierarki politik baru—efisien, solid, namun menyimpan risiko eksklusivitas dan tantangan demokrasi ke depan bagi elite konstituen, stabilitas nasional, dan masa depan republik.

PinterPolitik.com

Kekuasaan kiranya bekerja bukan semata melalui prosedur formal seperti pemilu, parlemen, atau institusi negara. Ia juga bergerak dalam ruang simbolik yang lebih halus, membentuk hierarki tak tertulis yang menentukan siapa didengar, siapa diikuti, dan siapa dipercaya.

Dalam ruang inilah, konsep “kasta” politisi menemukan relevansinya—bukan sebagai residu feodalisme semata, melainkan sebagai konstruksi sosial-politik yang hidup dan berfungsi dalam praktik kekuasaan kontemporer.

“Kasta” dalam konteks ini tidak identik dengan stratifikasi kaku ala sistem tradisional, melainkan sebagai hasil akumulasi modal kekuasaan yang terdistribusi secara tidak merata.

Esensinya terbentuk dari pertautan karisma personal, trah keluarga, jejaring bisnis, latar belakang militer, kapasitas teknokratis, hingga loyalitas ideologis.

Kombinasi inilah yang secara perlahan membentuk persepsi publik dan preferensi elite tentang siapa yang layak menduduki pusat kekuasaan.

Dalam perspektif sosiologi politik Pierre Bourdieu, fenomena ini dapat dibaca sebagai hasil akumulasi dan konversi berbagai jenis modal: modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik.

Modal-modal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dan memperkuat posisi seorang aktor dalam arena politik.

Kekuasaan, dengan demikian, kiranya bukan hanya soal jabatan formal, tetapi tentang kemampuan mendefinisikan makna, legitimasi, dan arah permainan itu sendiri.

Di Indonesia, hal ini sering kali dilekatkan pada latar belakang tertentu: militerisme yang diasosiasikan dengan ketegasan dan nasionalisme, trah politik yang membawa memori historis kolektif, religiositas yang memberi legitimasi moral, atau intelektualitas yang menawarkan rasionalitas kebijakan.

Tidak ada regulasi resmi yang mengklasifikasikan politisi ke dalam “kasta” tertentu, namun dalam praktik keseharian politik, hierarki ini terasa nyata dan operasional.

Publik mempercayai sebagian tokoh karena DNA sejarah yang mereka warisi, sebagian karena kemampuan membangun narasi populis yang menyentuh emosi massa, dan sebagian lainnya karena kapasitas teknokratis yang menjanjikan efektivitas.

Mayoritas figur berpengaruh justru berada pada titik persilangan beberapa modal sekaligus. Di sinilah “kasta” politik bekerja sebagai standar implisit dalam menentukan trustworthiness di mata elite, konstituen, dan rakyat luas.

Maka, setiap pergantian kekuasaan selalu diikuti oleh penataan ulang struktur “kasta” ini. Pemerintahan baru tidak hanya mengganti pejabat, tetapi juga mempromosikan nilai, gaya, dan preferensi tertentu yang menguatkan.

Lantas, mengapa pola ini menjadi penting?

“Kasta” Detik Ini

Pasca-Reformasi, politik Indonesia mengalami fluktuasi preferensi legitimasi. Dikotomi sipil-militer sempat menjadi garis pemisah utama, namun perlahan mencair seiring pragmatisme politik dan kebutuhan stabilitas.

Di era Presiden Prabowo Subianto, tampak pergeseran preferensi menuju figur-figur yang mampu menjembatani kekuatan negara, efisiensi teknokratis, dan loyalitas personal terhadap kepemimpinan nasional.

Dalam kerangka teori Max Weber, ini mencerminkan kombinasi antara otoritas karismatik dan rasional-legal.

Prabowo tidak hanya hadir sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai figur simbolik yang mempersonifikasikan ketegasan, nasionalisme, dan kontinuitas negara.

Latar belakang militernya, akses ekonomi, pengalaman politik panjang, serta trah bangsawan membentuk konfigurasi modal yang relatif lengkap.

Ia bukan sekadar aktor politik, melainkan poros simbolik atau bahkan puncak piramida yang menjadi rujukan bagi pembentukan “kasta” unggul di era kini.

Menariknya, dari matriks yang dibentuk Presiden Prabowo, muncul figur-figur seperti Sugiono, Prasetyo Hadi, Angga Raka Prabowo, Sudaryono, hingga Teddy Indra Wijaya—tokoh yang tidak selalu berasal dari elite partai tradisional, tetapi memiliki loyalitas ideologis dan personal yang kuat.

Mereka dapat dibaca sebagai anak ideologis, produk atau “kasta” dari reproduksi nilai dan gaya kepemimpinan Prabowo.

Berikutnya, terdapat “kasta” ksatria. relevan sebagai “penyokong stabilitas” yang memadukan pengalaman keperwiraan tinggi dengan legitimasi jaringan elite aparat–negara.

“Kasta” ini unggul dalam stabilitas kekuasaan karena mereka memiliki legitimasi dari lintas rantai komando. Sosok seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Djamari Chaniago, Sjafrie Sjamsoeddin, AHY, Tito Karnavian eksis di level yang kiranya setara dengan anak ideologis.

Sementara itu, latar belakang entrepreneur karismatik juga menjadi “kasta” elite tersendiri (plus jejaring sosial-politik) muncul di kabinet lewat sosok seperti Bahlil Lahadalia, Amran Sulaiman, Erick Thohir, Rosan Roeslani, Zulkifli Hasan, hingga Sakti Wahyu Trenggono memperlihatkan bahwa kombinasi modal sosial dan ekonomi bisa membuka jalan masuk ke politik eksekutif.

Latar belakang dan nama lainnya bukan berarti tak signifikan, melainkan eksis sebagai representasi yang lebih luas. Sampelnya terdapat nama Muhaimin Iskandar, “kasta” social entrepreneur dan aktivis prominen dengan skill berpolitik apik yang mewakili ceruk suara spesifik bersama PKB.

Keseluruhan pola ini agaknya menunjukkan bahwa di era saat ini, “kasta” politisi mengalami penyusunan ulang berdasarkan nilai efisiensi, nasionalisme pragmatis, dan loyalitas personal—sebuah bentuk konfigurasi politik yang menuntut integritas, kesetiaan, dan kecepatan eksekusi.

Wajib Kolaborasi Konstruktif

Struktur “kasta” politisi yang semakin terartikulasikan membawa implikasi besar bagi arah politik nasional.

Penempatan jabatan strategis cenderung bergeser dari sekadar representasi politik menuju kedekatan ideologis dan kapasitas kerja. Dalam jangka pendek, model ini menciptakan pemerintahan yang relatif solid dan minim friksi internal.

Namun, teori pluralisme politik mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu “kasta” berisiko meminggirkan suara minoritas dan kelompok akar rumput.

Jika tidak dikelola secara inklusif, efisiensi dapat berubah menjadi eksklusivitas, dan stabilitas menjadi stagnasi legitimasi. Ihwal yang saat ini tampaknya masih dapat terkelola dengan baik.

Dari sisi kebijakan publik, orientasi teknokratis dan pembangunan fisik akan dominan. Ini menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Namun, dimensi keadilan sosial, pendidikan kritis, dan demokrasi partisipatif memerlukan kehadiran politisi dengan sensibilitas nilai yang kuat.

Di sinilah keseimbangan antar “kasta” menjadi krusial. Tentu untuk menciptakan sinergi antara kekuatan simbolik, teknokratis, dan moral.

Dengan mengakui “kasta” sebagai realitas sosial-politik yang tak lagi tabu, Indonesia justru memiliki peluang membangun ekosistem kekuasaan yang adaptif dan deliberatif.

Selama “kasta” tentu tidak akan menjadi penghalang mobilitas, melainkan mekanisme seleksi berbasis integritas dan kontribusi, politik Indonesia akan tetap cair dan progresif.

Mereka yang mampu melintasi batas “kasta” tanpa kehilangan kompas nilai, kiranya akan menjadi pemimpin masa depan republik ini. (J61)

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir). Mengapa penyambung lidah presiden ini punya peran penting?

PinterPolitik.com

Dalam dunia politik internasional, pemimpin negara jarang berbicara langsung tanpa bantuan juru bicara (jubir). Kenny, seorang mahasiswa komunikasi politik, menemukan hal ini saat ia mengamati bagaimana Presiden Amerika Serikat hampir selalu diwakili oleh jubir Gedung Putih dalam berbagai konferensi pers penting.

Kenny mencatat bahwa pemimpin-pemimpin seperti Presiden Prancis atau Kanselir Jerman juga mengandalkan jubir untuk menyampaikan pesan yang sudah dirancang sedemikian rupa. Bahkan, Perdana Menteri Jepang menggunakan konferensi pers reguler yang dipimpin oleh juru bicara pemerintah untuk menjaga kesinambungan komunikasi dengan publik.

Dalam satu kuliah, Kenny belajar tentang bagaimana Dmitry Peskov bertahun-tahun menjadi wajah resmi Kremlin untuk menyampaikan kebijakan Presiden Vladimir Putin. Di sisi lain dunia, Kenny juga tertarik bagaimana Karine Jean-Pierre di AS atau Stéphane Séjourné dari Prancis memainkan peran sentral dalam membangun narasi pemerintah.

Kenny menyadari bahwa jubir bukan sekadar “penyampai pesan”, melainkan juga pelindung pemimpin dari jebakan pertanyaan yang bisa menimbulkan krisis politik. Dengan penguasaan bahasa tubuh, nada bicara, dan diksi yang terukur, jubir mampu menjaga citra pemimpin tetap utuh di hadapan publik dan media.

Mengapa peran jubir sangat penting dalam pemerintahan modern? Mengapa kesadaran ini juga perlu ditanamkan dalam pemerintahan Prabowo Subianto agar komunikasi politik Indonesia semakin efektif dan profesional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Why Jubir Matters?

Dalam dunia komunikasi publik, peran juru bicara (jubir) sangatlah penting. Kenny, seorang mahasiswa komunikasi politik, membaca tulisan akademis oleh Andrei Constantin dan Irina Petrucă yang berjudul The Role of the Spokesperson in the Process of Public Relations. Mereka menjelaskan bahwa jubir adalah individu yang diberi wewenang untuk menyampaikan pernyataan resmi dari organisasi yang diwakilinya, dan setiap kesalahan dalam pernyataan bisa merusak hubungan dengan media.

Menurut Constantin dan Petrucă, jubir harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik dan kredibilitas yang tinggi, karena ia adalah wajah yang mewakili kebijakan organisasi. Sebuah organisasi harus memiliki satu jubir untuk menghindari kebingungan atau kontradiksi dalam pesan yang disampaikan, dan hubungan yang baik antara jubir dan manajemen sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan selalu sesuai dengan kebijakan internal.

Sebagai contoh, Kenny melihat bagaimana banyak pemimpin dunia menggunakan jubir untuk menjaga komunikasi yang teratur dan terkoordinasi, terutama dalam situasi yang sensitif. Di banyak negara, jubir juga bertugas menjaga citra pemimpin di mata publik dengan memberikan penjelasan yang jelas dan tegas melalui media.

Di Indonesia, peran jubir sangat penting, terutama dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagai pemimpin dengan visi besar, komunikasi yang tepat sangat diperlukan agar pesan pemerintah bisa sampai dengan jelas kepada masyarakat.

Lantas, siapakah yang cocok untuk menjadi jubir Prabowo, seseorang yang tidak hanya cakap dalam komunikasi, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang kebijakan pemerintahannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Para Penyambung Lidah Prabowo

Dalam dunia politik, pemimpin memerlukan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi juru bicara (jubir), terutama dalam situasi yang sensitif. Kenny, yang sedang belajar tentang teori politik, teringat konsep presidential power yang dijelaskan oleh Richard Neustadt dalam bukunya Presidential Power and the Modern Presidents, di mana dia menggarisbawahi pentingnya kredibilitas dan kepercayaan untuk mendukung kebijakan seorang pemimpin.

Neustadt menjelaskan bahwa kekuasaan seorang presiden tidak hanya tergantung pada kekuatan formal, tetapi juga pada kemampuannya untuk meyakinkan dan mengendalikan opini publik. Seorang jubir yang dapat dipercaya memainkan peran krusial dalam membangun dan menjaga citra tersebut. Kenny melihat contoh nyata dari hal ini ketika pemimpin negara berhadapan dengan masalah publik, dan jubir harus tampil dengan sikap yang jelas dan tegas.

Kenny juga menyadari bahwa salah satu contoh yang cukup kontroversial adalah polemik yang melibatkan Hasan Nasbi, yang sempat memberikan respons yang tidak tepat saat menghadapi kasus pengiriman kepala babi ke seorang jurnalis. Responsnya yang meremehkan masalah tersebut, “dimasak saja,” menunjukkan bahwa seorang jubir harus paham akan pentingnya sensitivitas dalam berkomunikasi. Hal ini mengarah pada pemilihan Prasetyo Hadi sebagai jubir Prabowo, seorang figur yang lebih bijaksana dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi publik.

Kesimpulannya, memilih orang yang terpercaya dan bijak sebagai jubir adalah langkah penting untuk menjaga kredibilitas dan kekuatan politik pemimpin. Ini adalah pelajaran yang harus diperhatikan oleh Prabowo Subianto, agar komunikasi pemerintahannya tetap terjaga dengan baik. Bukan begitu? (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Meski tak serta merta dapat dijadikan generalisir, dengan kinerja 100 hari yang cenderung jamak dinilai belum maksimal, penilaian terhadap bagaimana Presiden Prabowo Subianto memegang kendali nahkoda RI bermunculan. Utamanya, mengenai kemantapan prinsip kepemimpinan Presiden Prabowo di tengah tarik-menarik pengaruh internal maupun eksternal dalam politik kekuasaan.

PinterPolitik.com

Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 28 Januari 2025, testimoni terkait progresivitas kinerja mulai bermunculan. Sayangnya, tak sesuai yang diharapkan.

Statement RI-1 bahwa dalam beberapa waktu ke depan akan menghadirkan “kejutan besar” pun terbaca sebagai pemantik, yakni agar tak terpaku pada indikator 100 hari yang secara rasional pun cukup sukar untuk bekerja secara maksimal mengelola negara besar dengan tantangan serta permasalahannya yang kompleks seperti Indonesia.

Kendati demikian, telaah kritis menjelang 100 hari pemerintahan di bawah kepemimipinannya kiranya tak keliru juga untuk tetap dilakukan.

Satu yang menarik dan nantinya memiliki probabilitas korelasi dengan pengaruh aktor lain dalam politik-pemerintahan, adalah aspek personal Prabowo sendiri, sebagai legenda hidup bangsa, pemerintahan, politik, hingga militer.

Sahabat karib di masa mudanya, mendiang Soe Hok Gie, sempat memberikan penilaiannya mengenai sosok Prabowo.

Penilaian aktivis era 60-an itu kepada Prabowo muda tercatat secara pasti di tanggal 25 Mei 1969, yang berbunyi: “Bagi saya Prabowo adalah seorang pemuda yang kehilangan horison romantiknya. Ia cepat menangkap persoalan dengan cerdas tapi naif. Mungkin kalau ia berdiam 2-3 tahun dan hidup dalam dunia yang nyata, ia akan berubah,”. Begitu tandas Soe.

Soe merujuk pada Prabowo yang saat itu baru saja kembali dari pendidikannya di luar negeri dan ingin membuat sebuah gerakan program pembangunan di seluruh Indonesia dengan melibatkan para cendekiawan muda.

Lebih spesifik, dalam catatan hariannya yang berjudul Catatan Seorang Demonstran, Soe turut menambahkan: “Prabowo mau mengambil orang untuk pimpinan-pimpinan penting (gerakan tersebut) seperti ia mau membentuk organisasi catur,”.

Catatan Soe kiranya menjadi refleksi aspek integral pemerintahan Presiden Prabowo, utamanya penunjukkan menteri. Sejauh ini, kendati dapat dipahami dari logika Machiavellian bahwa menunjuk orang kepercayaan akan mempermudah kepemimpinan, penunjukan menteri berdasarkan loyalitas dengan membandingkannya pada urgensi kebutuhan negara saat ini kiranya kurang relevan.

Nama-nama menteri loyalis Presiden Prabowo yang sejauh ini dianggap overrated, salah satunya Menteri Luar Negeri, Sugiono.

Belum lagi, persoalan inefisiensi kabinet “super gemuk” yang seolah menghambat percepatan kebijakan yang urgent. Lantas, mengapa Presiden Prabowo justru tampak memiliki rekaman garis besar kinerja yang kurang positif jelang 100 hari pemerintahannya?

Prabowo’s Self Insecure?

Sebagai seorang pemimpin yang memiliki latar belakang militer, Presiden Prabowo sering kali dikaitkan dengan sifat kepemimpinan yang tegas dan deterministik. Namun, dalam menjelang 100 hari pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka, muncul spekulasi mengenai perasaan insecure yang memengaruhi keputusannya.

Sebagai pintu masuk interpretasi, aspek ini dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang psikologis.

Pertama, sebagai mantan purnawirawan TNI di satuan elite Kopassus, Presiden Prabowo memiliki pengalaman mendalam dalam dunia militer yang penuh dengan hierarki ketat dan keputusan yang cepat.

Pengalaman ini, meskipun memperkuat keahliannya dalam strategi dan taktik, juga berpotensi menciptakan kecenderungan untuk melihat dunia melalui lensa yang “sempit” dan penuh kontrol.

Dalam konteks kepemimpinan politik, hal ini dapat berimplikasi pada gaya kepemimpinan panoptikon, di mana pemimpin merasa perlu mengawasi dan mengontrol segala aspek untuk menjaga stabilitas.

Tak sepenuhnya keliru memang, tetapi membuat manuver dan kebijakan krusial dan strategis bisa berpotensi kehilangan momentum tepat untuk tujuan yang terkait kemaslahatan rakyat.

Kedua, keputusan untuk menunjuk menteri yang dianggap sebagai loyalis, seperti Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dapat dilihat sebagai cerminan dari kebutuhan untuk memastikan lingkungan yang dapat dikendalikan.

Dalam teori psikologi kepemimpinan, hal ini dikenal sebagai kebutuhan untuk mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian, yang sering kali muncul dari ketakutan terhadap pengkhianatan atau disloyalitas.

Prabowo mungkin merasa lebih nyaman dengan orang-orang yang ia percaya sepenuhnya, meskipun keputusan ini dapat mengorbankan kompetensi dan efisiensi pemerintahan.

Ketiga, catatan Soe Hok Gie tentang Prabowo muda yang “kehilangan horison romantiknya” juga menambahkan lapisan lain pada analisis ini.

Kehilangan visi idealistik dapat menyebabkan seorang pemimpin menjadi lebih pragmatis dan berhati-hati terlalu berlebihan dalam mengambil keputusan.

Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai mekanisme pertahanan yang muncul dari pengalaman kegagalan atau kekecewaan. Prabowo, yang pernah menghadapi kekalahan dalam beberapa pemilihan presiden sebelumnya, mungkin mengembangkan kecenderungan untuk bermain aman dan menghindari risiko yang berlebihan.

Keempat, keputusan politik yang dipengaruhi oleh mood personal adalah fenomena yang umum dalam kepemimpinan. Prabowo mungkin menghadapi fluktuasi emosi yang memengaruhi cara pandangnya terhadap situasi tertentu.

Kendati demikian, “mood politik” yang cenderung negatif dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang defensif, sementara mood yang positif dapat mendorong keputusan yang lebih berani.

Dalam konteks 100 hari pertama pemerintahannya, mood politik Presiden Prabowo kiranya bisa menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan dan strategi politik yang diambil.

Faktor Spekulasi Tersandera?

Selain dari aspek psikologis, kemungkinan aspek insecure Presiden Prabowo juga dapat dianalisis dari sudut pandang politik. Dalam dunia politik yang dinamis dan penuh intrik, keputusan untuk menunjuk loyalis di pos-pos penting menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian politik tertentu.

Presiden Prabowo tampaknya lebih memilih loyalitas daripada kompetensi dalam penunjukan menteri, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pemerintahan.

Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang punya catatan spesifik positif, dengan plus-minusnya, seperti Presiden ke-2 RI Soeharto, mampu menyeimbangkan antara loyalitas dan kompetensi dengan menunjuk menteri-menteri berkualitas seperti Ali Alatas, Sudharmono, hingga Mochtar Kusumaatmadja.

Presiden Prabowo, meskipun memiliki sampel konkret dari sosok yang notabene adalah mertuanya itu, tampaknya belum mampu mengadopsi pendekatan yang sama.

Dalam dimensi lain, keputusan untuk menunjuk menteri berdasarkan loyalitas dapat mencerminkan ketakutan akan kehilangan kendali politik dan menghadapi resistensi dari dalam kabinet sendiri. Ini adalah bentuk insecure politik yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan.

Insecure politik Prabowo juga seakan terlihat dalam upayanya untuk mengelola pengaruh politik eksternal, seperti Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri dan PDIP.

Keputusan untuk bermain aman dengan merangkul kekuatan politik besar lainnya dapat dilihat sebagai strategi untuk menghindari konflik dan memastikan stabilitas politik.

Namun, hal ini juga menunjukkan ketidakpercayaan diri dalam memimpin secara mandiri dan mengambil keputusan yang berani tanpa bergantung pada dukungan eksternal.

Pengaruh politik Jokowi yang disebut masih kuat, turut menambah lapisan kompleksitas dalam dinamika politik Prabowo.

Kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik dapat memaksa Prabowo untuk mengambil keputusan yang kompromistis, yang pada akhirnya dapat memperkuat persepsi publik bahwa ia “tersandera” oleh pengaruh politik lainnya.

Interpretasi kritis ini tentu tak serta merta menegasikan upaya konstruktif sesungguhnya yang memang telah dilakukan Presiden Prabowo dan jajarannya. Ini lebih sebagai bentuk masukan konstruktif yang mungkin dapat dipertimbangkan demi kebaikan bersama dalam berbangsa, bernegara, berpolitik, dan berkehidupan yang sejahtera. (J61)

Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan jika semua kader partai harus berkomunikasi dan segala aktivitas yang berkaitan dengan Pilpres 2024 harus seizin ketua dewan dan ketua umum. Secara tersirat, Sandi juga diminta mengurangi manuver yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Meski begitu, Prasetyo menyebut Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Sandi tetap solid sampai saat ini. 

Sebelumnya, Sandi sempat diisukan pindah ke PPP setelah menghadiri sejumlah acara penting partai berlambang kakbah tersebut. Di saat yang sama, Sandi justru tak hadir saat peresmian kantor pemenangan Partai Gerindra di Pemilu 2024.