Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Banyak negara Eropa yang punya industri alutsista kuat, seperti Jerman. Namun, mengapa Indonesia lebih memilih dekat dengan Prancis?

PinterPolitik.com

Belakangan ini, intensitas kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis meningkat signifikan. Dari pembelian jet tempur Rafale hingga penguatan kolaborasi industri strategis, hubungan Jakarta–Paris terlihat semakin progresif dan sistematis. Namun pertanyaan yang layak diajukan adalah: mengapa bukan Jerman?

Secara industri, Jerman adalah raksasa. Teknologi militernya maju, manufakturnya presisi, dan kapasitas ekonominya terbesar di Eropa. Jika dua negara ini sama-sama kuat, mengapa Indonesia terlihat condong ke Prancis? Apakah ini sekadar persoalan teknis alutsista, atau ada pertimbangan geopolitik yang lebih dalam?

Untuk menjawabnya, kita perlu melihat bukan hanya pada produk militer, tetapi pada arsitektur kekuasaan dan otonomi strategis di baliknya.

Realita Geopolitik Eropa

Dalam teori realisme klasik dan neorealisme, negara bertindak berdasarkan kepentingan keamanan dan distribusi kekuatan dalam sistem internasional. Pemikir seperti Hans Morgenthau dan John Mearsheimer menekankan bahwa negara akan mencari mitra yang meningkatkan posisi tawarnya tanpa menciptakan ketergantungan berlebihan.

Dari perspektif itu, perbedaan Prancis dan Jerman bukan soal siapa lebih maju secara teknologi, melainkan siapa lebih otonom secara strategis.

Jerman, sejak Perang Dunia II, dibangun dalam kerangka keamanan yang sangat terintegrasi dengan NATO. Perjanjian seperti Potsdam Agreement serta Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany (Two Plus Four Agreement) menegaskan komitmen non-nuklir dan batasan tertentu atas struktur militernya. Secara hukum, Jerman tidak dilarang menjadi kuat, tetapi ia ditempatkan dalam arsitektur yang memastikan integrasi penuh dalam sistem keamanan Barat.

Di sisi lain, Prancis memiliki tradisi strategic autonomy yang panjang sejak era Charles de Gaulle. Paris pernah keluar dari struktur komando militer terintegrasi NATO pada 1966 sebagai bentuk penegasan kedaulatan strategis. Hingga kini, di bawah kepemimpinan Emmanuel Macron, gagasan “otonomi strategis Eropa” terus digaungkan.

Perbedaan ini tercermin dalam diplomasi global. Ketika Kanselir Jerman berkunjung ke Tiongkok, banyak pengamat melihat hubungan Berlin–Beijing tetap berporos pada ekonomi. Sebaliknya, ketika Macron bertemu Beijing, narasi yang muncul sering kali menyentuh dimensi geopolitik dan keseimbangan kekuatan. Dalam kacamata Beijing, Jerman adalah mitra dagang utama; Prancis berpotensi menjadi mitra strategis yang lebih fleksibel.

Di sinilah relevansi bagi Indonesia muncul.
Sebagai negara yang menganut prinsip “bebas aktif”, Indonesia tidak mencari aliansi militer formal. Jakarta cenderung menerapkan strategi hedging, sebagaimana dibahas oleh ilmuwan hubungan internasional seperti Evelyn Goh. Hedging berarti menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan besar tanpa sepenuhnya berpihak pada satu blok.

Dalam konteks ini, Prancis menawarkan kombinasi menarik: ia adalah kekuatan nuklir, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki industri pertahanan maju, tetapi tidak identik sebagai perpanjangan tangan Washington. Artinya, bekerja sama dengan Prancis tidak serta-merta diasosiasikan sebagai bergeser ke satu poros kekuatan global.

Jerman, meski kuat, tetap dipersepsikan sebagai pilar dalam arsitektur keamanan Atlantik. Bahkan ketika Berlin meningkatkan anggaran pertahanannya pasca-invasi Rusia ke Ukraina, langkah itu tetap berada dalam kerangka NATO, bukan otonomi penuh.

Pertanyaannya kemudian: apakah Indonesia sedang membaca masa depan Eropa?

Jika suatu saat Eropa terpaksa menjadi kawasan yang betul-betul “mandiri”, mereka tentu akan menghadapi tekanan untuk lebih otonom. Dalam skenario itu, negara dengan kapasitas nuklir, pengalaman intervensi militer, dan tradisi kemandirian strategis kemungkinan akan memimpin. Di benua Eropa, profil itu paling mendekati Prancis.

Maka, kerja sama Indonesia–Prancis bisa dibaca bukan sekadar pembelian jet tempur, melainkan investasi relasi jangka panjang dengan aktor yang berpotensi dominan dalam konfigurasi Eropa pasca-dominasi AS.

Dalam kerangka teori keseimbangan kekuatan (balance of power), langkah ini rasional. Indonesia memperluas jejaring tanpa mengunci diri pada satu pusat gravitasi. Prancis cukup kuat untuk relevan, namun tidak cukup hegemonik untuk membatasi otonomi Indonesia.

Untuk Jangka Panjang?

Politik luar negeri Indonesia tetap konsisten pada prinsip bebas aktif. Namun dalam sistem internasional yang semakin multipolar, kebijakan luar negeri yang efektif bukan sekadar soal netralitas, melainkan tentang kecermatan membaca distribusi kekuatan.

Prancis menawarkan lebih dari sekadar platform militer. Ia membawa otonomi strategis, kapasitas global, dan posisi yang relatif independen dalam spektrum Barat. Jerman tetap raksasa—terutama secara ekonomi—tetapi arsitektur sejarah dan komitmen internasionalnya membuat diplomasi pertahanannya lebih berhati-hati.

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pendekatan diversifikasi mitra pertahanan tampak konsisten dengan logika realistis: memperluas ruang manuver, meminimalkan ketergantungan, dan menjaga fleksibilitas.

Dalam dunia yang bergerak menuju kompetisi kekuatan besar, keputusan Jakarta bisa dipahami sebagai langkah strategis yang terukur—bukan sekadar ketertarikan pada produk, tetapi pada posisi dan potensi mitra di masa depan.
Karena dalam geopolitik, yang dipilih bukan hanya senjatanya, melainkan lanskap kekuasaan di belakangnya. (D74)

Pandangan kalian sendiri soal dinamika internasional belakangan ini bagaimana? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #pinterpolitik #politikinternasional #perdagangan #ekonomi #finansial #prancis #inggris #kanada #tiongkok

Dulu jadi satu dengan Kemenpar, kini ekonomi kreatif di bawah Menekraf @teukuriefky siap lakukan sejumlah gebrakan. 

#Menekraf #TeukuRiefkyHarsya #Kemenekraf #ekonomikreatif #Roblox #Prancis #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Untuk pertama kalinya sejak Orde Baru, industri pertahanan Indonesia terlihat mulai berporos ke Prancis, Turki, dan Italia. Mungkinkah ini awal terbentuknya magnet alutsista baru yang bisa disebut: The Rojalis Block?

PinterPolitik.com

Untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, lanskap industri pertahanan Indonesia menunjukkan pergeseran arah yang cukup mencolok. Jika sebelumnya Indonesia cenderung bersandar pada dua poros besar kekuatan militer dunia—Amerika Serikat dan Rusia—kini muncul dinamika baru yang memperlihatkan pendekatan yang lebih terdiversifikasi dan bahkan cenderung meninggalkan pola lama. Tanda-tandanya terlihat dari kerja sama pertahanan yang makin erat dengan tiga negara utama: Prancis, Turki, dan Italia.

Kerja sama tersebut tidak hanya bersifat formal dalam bentuk MoU atau diplomasi bilateral, melainkan mulai terwujud dalam bentuk konkret: pembelian jet tempur Dassault Rafale dari Prancis, kerja sama produksi drone dan kendaraan lapis baja dengan Turki, serta komunikasi intensif dengan sektor pertahanan Italia, termasuk Leonardo S.p.A. dan Fincantieri. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sedang membangun pilar baru dalam pendekatan pertahanannya—tidak lagi hanya sebagai konsumen pasif, tetapi sebagai mitra aktif dalam ekosistem alutsista global.

Fenomena ini menarik karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala yang sekomprehensif ini. Di masa lalu, pembelian dan pengembangan senjata sering kali tersandera oleh tarik-menarik geopolitik global, terutama dalam konteks Perang Dingin. Kini, Indonesia tampak mencari jalan tengah: tidak terjebak pada satu kutub, melainkan membangun kerja sama yang lebih pragmatis dan mungkin lebih stabil dalam jangka panjang.

Namun, perubahan ini tentu menimbulkan pertanyaan: mengapa Indonesia kini tampak lebih condong ke arah Prancis, Turki, dan Italia? Apa yang melatarbelakangi perubahan orientasi ini, dan apakah kita sedang menyaksikan kelahiran poros pertahanan baru?

Terbentuklah, ROJALIS?

Pergeseran arah kerja sama pertahanan Indonesia ke negara-negara seperti Prancis, Turki, dan Italia menandai babak baru dalam strategi alutsista nasional. Namun, transformasi ini tentu tidak terjadi dalam ruang hampa. Terdapat sejumlah dinamika yang menjelaskan mengapa Indonesia kini tampak lebih memilih menjalin kedekatan strategis dengan negara-negara tersebut, dibandingkan hanya mengandalkan mitra tradisional seperti Amerika Serikat atau Rusia.

Salah satu faktor utamanya adalah tingkat “politikalisasi” dalam kerja sama pertahanan dengan kekuatan besar dunia. Relasi dengan Amerika Serikat, misalnya, memang memberikan akses terhadap teknologi militer yang sangat canggih. Namun, dalam banyak kasus, kerja sama ini memerlukan prasyarat hubungan politik yang sangat kuat dan bersifat jangka panjang.

Beberapa negara bahkan harus menjalin hubungan aliansi atau komitmen pertahanan strategis untuk mendapat akses penuh terhadap teknologi militer dari Washington. Sementara itu, hubungan pertahanan dengan Rusia, meski secara historis cukup solid, dalam beberapa tahun terakhir menjadi semakin kompleks, terutama karena adanya sanksi internasional dan regulasi seperti Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), yang berpotensi mempengaruhi stabilitas kerja sama teknis maupun finansial.

Sebaliknya, pendekatan Prancis, Turki, dan Italia terhadap kerja sama pertahanan cenderung lebih pragmatis dan fleksibel. Ketiga negara ini umumnya tidak mensyaratkan afiliasi ideologis atau aliansi politik formal dalam menjalin hubungan pertahanan. Model kerja sama yang ditawarkan juga lebih berorientasi pada peluang industri: joint production, transfer teknologi, serta dukungan pada penguatan kapasitas dalam negeri. Ini selaras dengan visi Indonesia untuk membangun industri pertahanan nasional yang lebih mandiri dan mampu bersaing secara global.

Namun, faktor lain yang tak kalah penting adalah kemungkinan adanya vakum dalam pasar alutsista global. Di era Orde Baru, pasar pertahanan Indonesia menjadi arena persaingan pengaruh antara dua kekuatan utama dunia—Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketergantungan Indonesia pada alutsista dari kedua negara itu tidak hanya mencerminkan kebutuhan teknis, tetapi juga kepentingan geopolitik di tengah Perang Dingin. Kini, ketika tensi bipolaritas dunia telah menurun dan Indonesia semakin aktif menjaga posisi strategis yang otonom, maka kebutuhan akan alternatif mitra yang tidak membebani secara geopolitik menjadi semakin relevan.

Prancis, Turki, dan Italia saat ini sedang berada dalam fase ekspansi industri pertahanan mereka. Ketiganya juga cukup aktif dalam membuka pasar-pasar baru di luar lingkup tradisional NATO atau aliansi regional lainnya. Indonesia, dengan posisinya sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara dan sebagai negara non-blok yang aktif, menjadi mitra yang potensial untuk kolaborasi jangka panjang.

Melalui kerja sama yang makin intensif ini, terbentuklah pola kemitraan yang menarik. Meskipun tidak bersifat resmi, konfigurasi ini mulai menyerupai poros pertahanan baru yang berbasis pada prinsip-prinsip keterbukaan, transfer teknologi, dan kesetaraan strategis. Maka, wajar bila muncul istilah semi-konseptual yang menggambarkan poros ini sebagai ROJALIS—akronim dari Roma, Jakarta, Istanbul, dan Paris.

ROJALIS, sejauh ini, tentu belum memiliki bentuk kelembagaan. Namun, arah relasi pertahanan yang terbangun antara keempat kota strategis ini memperlihatkan kecenderungan baru dalam lanskap geopolitik pertahanan dunia—di mana kerja sama lintas regional dan berbasis kepentingan industri bersama mulai mengisi ruang yang sebelumnya didominasi oleh kepentingan ideologis dan aliansi blok.

Menimbang Poros dalam Dunia yang Cair

Kita hidup dalam dunia yang semakin multipolar dan tidak sepenuhnya stabil. Dalam konteks ini, pergeseran kerja sama pertahanan Indonesia ke arah Prancis, Turki, dan Italia bisa dibaca sebagai bentuk adaptasi terhadap lanskap geopolitik global yang terus berubah. Alih-alih terjebak dalam dikotomi blok Barat dan Timur, Indonesia tampaknya tengah membangun poros strategis sendiri—lebih cair, lebih pragmatis, dan mungkin lebih fleksibel terhadap dinamika baru.

Namun, istilah ROJALIS tentuu bukanlah pernyataan resmi atau bentuk blok politik tertentu. Ia lebih merupakan sebuah asumsi, upaya memahami dinamika baru dalam hubungan pertahanan global yang menyangkut Indonesia. Indikasi-indikasi kerja sama yang terjadi saat ini belum tentu akan mengarah pada institusionalisasi, tetapi cukup untuk memberi sinyal bahwa arah kebijakan pertahanan Indonesia mengalami pergeseran.

Dalam filsafat geopolitik, negara tidak pernah hanya menjadi objek, tetapi juga aktor yang terus mencari ruang otonomi dan relevansi dalam sistem internasional. Dalam hal ini, Indonesia tampaknya mencoba memainkan peran tersebut—menghindari ketergantungan tunggal, membangun kapabilitas dalam negeri, dan merancang kemitraan yang lebih seimbang.

Apakah ROJALIS akan benar-benar terbentuk sebagai blok pertahanan baru? Ataukah ini hanya fase sementara dari diplomasi industri militer yang bersifat transaksional? Kita belum tahu. Namun satu hal yang pasti: Indonesia sedang merancang ulang peta relasinya di sektor pertahanan, dan dunia tampaknya sedang menyimak. (D74)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, hanggar TNI AU semakin kuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale yang direncanakan tiba mulai tahun 2026 mendatang. Pun dengan rencana mengakuisisi alutsista serupa dari Tiongkok, J-10. Namun, mengapa buatan Prancis dan Tiongkok, dibandingkan asal Amerika Serikat atau Rusia?

PinterPolitik.com

Akuisisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) bukanlah tindakan semata berbasis pertimbangan teknis-operasional, melainkan sering kali dibingkai dalam konteks hubungan internasional, politik simbolik, dan strategi pertahanan yang sarat kepentingan jangka panjang.

Dalam paradigma realis, negara-negara bertindak dalam kerangka kalkulasi kekuasaan dan aliansi strategis, dan pembelian senjata menjadi instrumen proyeksi kepentingan geopolitik.

Indonesia, sebagai negara yang tengah membangun kembali kapasitas pertahanannya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menandatangani kontrak pembelian 42 jet tempur Rafale dari Prancis.

Rafale adalah pesawat tempur multirole generasi 4.5 yang canggih, dan secara teknis, menawarkan kemampuan superior dalam air superiority, reconnaissance, hingga strike mission. Namun, nilai strategis sesungguhnya dari pembelian ini tak hanya berada pada kapabilitas teknisnya.

Kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia, termasuk ke Akademi Militer di Magelang, menjadi penanda penting bagi pendalaman hubungan bilateral Indonesia-Prancis.

Ini kiranya adalah simbol dari strategic alignment baru Indonesia di tengah dunia multipolar, di mana kekuatan-kekuatan seperti Tiongkok, AS, dan kekuatan Eropa tengah berkompetisi merebut “loyalitas strategis” negara-negara Asia Tenggara.

Menariknya, Indonesia tidak hanya membuka kerja sama dengan Prancis. Indonesia juga dikabarkan menjajaki pembelian pesawat tempur J-10 buatan Tiongkok.

Rencana ini seketika menimbulkan tanda tanya besar, mengingat J-10 merupakan pesawat yang secara historis diasosiasikan dengan konflik kawasan, terutama dalam konstelasi militer Pakistan melawan India yang mengandalkan Rafale sebagai garda udara utama mereka.

Lalu, apakah pilihan Indonesia terhadap Rafale dan, kemungkinan J-10, benar-benar berakar dari logika kebutuhan teknis operasional dan commonality logistik, atau ada determinan politik yang lebih dominan?

Rasionalitas Politik, Dominan?

Dalam interpretasi military procurement decision-making, terdapat dua sumbu besar dalam pengambilan keputusan pengadaan alutsista, yakni operational rationality dan political rationality.

Operational rationality berbicara tentang interoperabilitas, efisiensi biaya, rantai logistik, dan kemudahan pelatihan, faktor yang akan mendorong negara untuk mempertimbangkan commonality dengan platform yang telah dimiliki, seperti F-16 yang mendominasi inventaris TNI AU.

Namun, terdapat political rationality di mana mengacu pada nilai tambah politik yang bisa diraih dari sebuah kontrak alutsista, termasuk potensi offset, pengaruh diplomatik, hingga penguatan posisi tawar dalam geopolitik regional.

Sayangnya, dalam banyak kasus negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika, political rationality sering kali mengalahkan operational logic.

Dalam konteks Indonesia, alih-alih memperbarui armada F-16 dengan varian terbaru F-16V atau mempercepat akuisisi F-15EX yang lebih kompatibel secara sistemik dan logistik, Indonesia justru memilih dua pesawat tempur dari dua kutub teknologi yang berseberangan, Rafale dari Barat dan J-10C dari Timur.

Kendati tedapat istilah business is business, jika dilihat dari sisi logistics commonality, keputusan ini menciptakan fragmentasi sistem senjata dan kebutuhan dukungan logistik yang lebih kompleks, mahal, dan rentan terhadap disrupsi suplai.

Setiap pesawat tempur membawa serta infrastruktur teknisnya masing-masing, mulai sistem senjata, radar, pelatihan pilot, hingga sistem perawatan yang berbeda dan tidak saling terintegrasi.

Namun, dari sisi political signaling, pembelian Rafale kiranya justru menguatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Eropa di Asia Tenggara, sementara keterbukaan terhadap J-10C menunjukkan sikap hedging Indonesia terhadap kekuatan Tiongkok.

Dalam teori hedging strategy dalam hubungan internasional, negara seperti Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar untuk menghindari keterikatan eksklusif dan mempertahankan otonomi strategis.

Dengan demikian, sebuah ironi strategis kiranya terlihat di titik ini, di mana demi menjaga posisi netral dan otonomi politik luar negeri, Indonesia justru menciptakan ketergantungan teknis yang rumit. Tetapi, tentu dengan kalkulasi yang dilakukan secermat mungkin oleh pemerintah.

Jangan Ulangi Siklus Lama

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami kerugian besar akibat fragmentasi sistem persenjataan. Pada era Orde Baru, Indonesia memiliki sistem senjata dari berbagai negara, mulai dari Uni Soviet hingga AS dan Inggris.

Akibatnya, ketika sanksi militer dijatuhkan akibat isu Timor Timur, banyak armada TNI “lumpuh” karena tidak ada spare parts atau sistem perawatan yang kompatibel.

Kini, di tengah upaya modernisasi alutsista, terdapat kekhawatiran yang diharapkan tidak terjadi, yakni pengadaan berdasarkan dinamika geopolitik dan pencitraan strategis ketimbang kebutuhan militer yang konkret dan efisien.

Padahal, Indonesia saat ini menghadapi tantangan nyata dalam pengamanan wilayah udara, mulai dari meningkatnya airspace violation oleh pesawat asing, penguatan militer Tiongkok di Laut Natuna Utara, hingga risiko konflik perbatasan yang meningkat.

Persoalan itu belum termasuk sistem pertahanan mendasar seperti radar udara atau bawah laut yang mumpuni.

Di tengah tantangan itu, interoperabilitas, kesiapan tempur, dan kesederhanaan logistik seharusnya menjadi prioritas utama.

Dalam perspektif defense institutionalism, negara-negara berkembang sering kali belum mampu menyeimbangkan civilian oversight dalam kebijakan militer, sehingga keputusan besar seperti pengadaan alutsista lebih banyak dibentuk oleh elite eksekutif dan jalur informal. Ketika akuntabilitas minim, maka logika strategis sering dikaburkan oleh pertimbangan simbolik.

Kendati demikian, pertanyaan kritis dan konstruktif kiranya perlu diajukan, yakni apakah Indonesia memiliki rencana jangka panjang yang terstruktur dalam integrasi platform tempur, ataukah hanya mengejar narasi kebesaran pertahanan di atas ketidakefisienan sistemik?

Dalam upaya memperkuat pertahanan nasional, Indonesia tidak bisa hanya terpukau oleh aura simbolik dari pesawat-pesawat tempur canggih yang dibeli dari luar negeri.

Pembelian alutsista harus dikawal dengan kerangka strategis yang rasional, terintegrasi, dan memperhatikan life-cycle cost serta kesiapan operasional jangka panjang.

Ke depan, Indonesia kiranya membutuhkan grand strategy pertahanan berkala dan berkelanjutan yang tidak hanya menimbang geopolitik global, tetapi juga realitas domestik, meliputi logistik, sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur.

Jika tidak, maka langit Indonesia akan dipenuhi pesawat-pesawat mahal yang kesulitan terbang karena tak ada suku cadang atau pilot yang terlatih untuk mengoperasikannya.

Tentu, pemerintah saat ini memiliki pertimbangan tersendiri atas kebijakan pertahanan yang telah diambil dan harus didukung bersama. Hal itu mengingat, rasionalitas politik pun dalam banyak hal turut andil bagi kekuatan pertahanan bangsa. (J61)

Wih, kawasan Pasifik banyak kapal induk lho

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #pinterpolitik #kapalinduk #samuderapasifik #amerikaserikat #tiongkok #prancis #inggris #militer

Waduh, jadi banyak yang fokus jual alutsista ke Indonesia? 

Waduu emang boleee? 

Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi sebuah pengumuman yang disorot publik pada Minggu malam (9/6/2024), ia membubarkan Majelis Nasional Prancis, yang merupakan “lower house” dari Parlemen Prancis. Hal ini dilakukan setelah partai Macron, Renaissance, kalah dari oposisinya dalam Pemilu Eropa.

Hmm, menarik ya, bisa ada dinamika politik seperti ini di Prancis. Tanggapan kalian soal ini gimana guys?

Yang muda, yang berjaya? 

Prancis baru saja memiliki Perdana Menteri (PM) termuda dalam sejarah mereka dalam diri Gabriel Attal. Dirinya dipilih menjadi PM dalam usia yang baru 34 tahun.

Attal sekaligus meramaikan tren pemimpin muda dunia di bawah 40 tahun yang dalam satu dekade terakhir kian meningkat.

Komentarnya gais soal tren pemimpin muda dunia? 

#gabrielattal #perdanamenteri #prancis #pmprancis #pemimpinmuda #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Isu imigran dan ras ini sensitif tapi selalu panas di Prancis 

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan RUU Imigrasi yang baru dan mengatur pengetatan izin tinggal bagi imigran akan melindungi warga Prancis.

Menariknya, Macron juga didukung oleh partai sayap kanan dan sama-sama dianggap akan diuntungkan secara politik.

Menurut kalian gimana, gais? Berikan pendapatmu yaa! 

#prancis #macron #imigrasi #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini