Setiap pagi, 4,5 juta orang melintas tanpa peduli batas provinsi. Tapi tagihan subsidi mereka hanya jatuh ke satu meja, milik Pramono Anung, gubernur yang tidak punya satupun instrumen untuk memaksa siapa pun ikut membayar.

PinterPolitik.com

Pada 17 Juni 2025, tiga gubernur duduk satu meja di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Satu meminta, dua tidak memberi.

Pramono Anung memaparkan bahwa setiap penumpang Transjabodetabek disubsidi Rp11.500 dari APBD DKI, sementara Jawa Barat dan Banten tidak mengeluarkan satu rupiah pun. Dedi Mulyadi menjawab dengan satu kata yang terasa lebih besar dari sekadar jawaban fiskal: urgensi.

Kata itu layak ditelusuri lebih jauh. Di balik “urgensi” ada struktur kepentingan, kalkulasi elektoral, dan kegagalan arsitektur tata kelola yang membuat semua aktor berperilaku rasional dalam sistem yang irasional.

Seberapa jauh sebenarnya Pramono bisa memaksa tetangganya untuk berbagi beban?

Sesama Gerindra, Beda Sikap ke Pramono?

Partai Gerindra memenangkan tiga kursi gubernur sekaligus di Pilkada 2024, Dedi Mulyadi di Jawa Barat, Andra Soni di Banten, ditambah Prabowo Subianto yang sudah lebih dulu menjadi Presiden. Dari luar, struktur ini tampak seperti kondisi sempurna untuk sinergi lintas daerah.

Yang terjadi adalah sebaliknya, setidaknya separuhnya. Andra Soni, Ketua DPD Gerindra Banten, hadir langsung dalam peluncuran rute Transjabodetabek Alam Sutera–Blok M pada April 2025.

Ia bahkan naik busnya, mencatat waktu tempuh 95 menit, dan berulang kali menyebut Jakarta dan Banten sebagai satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan.

Dedi Mulyadi mengucapkan sesuatu yang berbeda secara struktural, bukan hanya berbeda secara nada. KDM memposisikan Jawa Barat sebagai entitas yang setara dengan Jakarta, bukan penyangga yang berutang jasa.

“Kalau di Jakarta kita bicara Transjakarta, tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa,” ujarnya. Ini adalah pernyataan geopolitik internal Jawa Barat punya 50 juta jiwa, 27 kabupaten dan kota, dan agenda pembangunannya sendiri yang tidak dimulai dari terminal bus di Blok M.

Pierre Bourdieu, dalam Language and Symbolic Power, menulis bahwa pemimpin populis tidak sekadar mewakili konstituennya, ia juga menciptakan identitas kolektif mereka melalui setiap tindakan simbolis yang ia ambil.

Bagi KDM, menolak patungan bukan hanya keputusan fiskal. Ia adalah pernyataan tentang siapa Jawa Barat, bukan appendix Jakarta, melainkan entitas yang mendefinisikan dirinya sendiri. Menerima permintaan Pramono akan meruntuhkan satu lapisan dari narasi itu.

Perbedaan antara dua gubernur Gerindra ini bukan soal loyalitas partai. Ini soal geografi kepentingan yang berbeda menciptakan logika politik yang berbeda pula.

Tangerang adalah paru-paru barat Jakarta, banjirnya mengalir dari DAS yang sama, kendaraannya memacetkan jalan yang sama, warganya bekerja di gedung-gedung yang sama. 

Berkolaborasi dengan Pramono bagi Andra Soni bukan konsesi, melainkan pelayanan konstituen dalam bentuk yang paling konkret.

Bekasi dan Bogor, meski sama-sama penyangga Jakarta, hanya sebagian kecil dari wilayah Jawa Barat yang lebih luas.

KDM tidak bisa membangun narasi kepemimpinan di atas kepentingan segelintir warga perkotaan, sementara ratusan desa di Cianjur selatan dan Pangandaran masih menunggu angkutan pedesaan pertama mereka.

Dilema Pramono?

Ekonom Mancur Olson, dalam The Logic of Collective Action, merumuskan sesuatu yang sudah lama kita rasakan tapi jarang kita namakan dengan tepat: dalam kelompok besar, individu yang rasional tidak punya insentif untuk berkontribusi pada barang publik, karena manfaatnya bisa dinikmati tanpa ikut membayar.

Olson menyebut ini free rider problem. Transjabodetabek adalah contoh paling harfiah dari masalah itu yang bekerja di antara pemerintah daerah.

Per 2026, subsidi Transjabodetabek dari APBD DKI mencapai Rp401 miliar, menambal selisih antara tarif Rp3.500 yang dibayar penumpang dan biaya operasional Rp15.000 per perjalanan. Tidak ada satu rupiah pun dari Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, atau Banten yang ikut menutup selisih itu.

Pramono tahu ini tidak adil. Ia mengatakannya langsung di forum yang sama, “Ini kebutuhan bersama sebagai aglomerasi.”

Tapi pernyataan itu terbentur tembok yang tidak terlihat. Sistem otonomi daerah Indonesia, yang lahir dari UU Nomor 23 Tahun 2014, memberikan setiap gubernur kedaulatan fiskal atas wilayahnya sendiri.

Tidak ada mekanisme yang secara hukum bisa memaksa Jawa Barat atau Banten untuk berkontribusi pada subsidi yang diinisiasi Jakarta.

Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama, ajang di mana ketiga gubernur bertemu di Hotel Borobudur itu, tidak punya otoritas fiskal apapun. Ia adalah forum negosiasi tanpa gigi.

Celakanya, sistem ini memiliki logika internal yang justru melanggengkan masalahnya. Charles Tiebout, dalam makalah klasiknya A Pure Theory of Local Expenditures, berargumen bahwa kompetisi antardaerah mendorong efisiensi layanan publik karena warga bisa “memilih dengan kaki”, pindah ke yurisdiksi yang menawarkan layanan terbaik dengan pajak terendah. 

Tapi Tiebout mengandaikan warga yang mobile. Komuter Bekasi yang naik Transjabodetabek setiap hari ke Jakarta tidak bisa seenaknya pindah ke Jakartahanya karena subsidinya lebih baik. Mereka terjebak di antara dua yurisdiksi: menikmati layanan satu provinsi, membayar pajak di provinsi lain.

Pramono bisa membuka rute baru, menegosiasikan kerja sama, dan mempermalukan tetangganya di depan publik. Yang tidak bisa ia lakukan adalah memaksa.

Gubernur bisa berkoordinasi dan menyuarakan setiap hari. Tapi ketika tagihan datang, yang bisa ia lakukan hanyalah berharap ada yang mau patungan, atau menaikkan tarif.

Patungan TJ Sama Pramono?

Ada yang bergerak, meski lambat. Dedi Mulyadi pada Juni 2026 membuka peluang: “Kalau itu menjadi kewajiban Pemprov Jabar, kami tidak ada masalah.” Pernyataan ini berbeda secara substantif dari penolakan Juni 2025.

Tapi pergeseran itu datang bukan dari tekanan institusional, melainkan dari tekanan publik yang mencuat ketika DTKJ mengusulkan tarif Transjabodetabek naik tiga kali lipat ke Rp10.000.

Di sinilah paradoks terdalam dari drama ini terlihat. Pramono, gubernur PDIP yang memimpin kota dengan APBD terbesar di luar pusat, tersandera oleh kebaikannya sendiri. Selama Jakarta bersedia menanggung sendirian, tidak ada insentif bagi provinsi lain untuk ikut membayar.

Begitu Jakarta hendak menaikkan tarif, Pramono yang menjadi wajah “mencabut subsidi rakyat kecil.” Padahal rakyat kecil yang dimaksud adalah warga Bogor dan Bekasi yang APBD provinsinya tidak berkontribusi satu rupiah pun.

Elinor Ostrom, pemenang Nobel Ekonomi 2009, menemukan dalam Governing the Commons bahwa komunitas-komunitas kecil mampu mengelola sumber daya bersama tanpa paksaan dari atas, tapi hanya ketika ada aturan yang diakui bersama, ada mekanisme pemantauan, dan ada sanksi bagi yang melanggar.

Kawasan Jabodetabek tidak memiliki satu pun dari ketiganya dalam urusan transportasi publik. Yang ada hanyalah forum sukarela dan harapan bahwa kepentingan bersama cukup kuat untuk mendorong kontribusi. Ostrom sudah memperingatkan: itu tidak pernah cukup.

Masih ada dua ruang yang bisa dimanfaatkan dalam batas kewenangan yang ada. Pertama, mengubah skema negosiasi dari permintaan moral menjadi pertukaran manfaat terukur: jika Jabar dan Banten ikut menanggung subsidi, Jakarta membuka akses lebih banyak rute atau mengintegrasikan bus sekolah Jabar dalam ekosistem yang sama. 

Kedua, mendorong pemerintah pusat menetapkan standar minimum cost-sharing untuk layanan publik aglomerasi melalui Perpres atau regulasi Kemendagri.

Tapi ada batas yang lebih keras dari sekadar kemauan, dan perlu disebut dengan jujur. Selama tidak ada lembaga metropolitan dengan otoritas fiskal lintas provinsi, semua negosiasi ini akan tetap bergantung pada kerelaan masing-masing gubernur.

Drama patungan ini bukan tentang KDM yang pelit atau Pramono yang lemah. Ini cermin dari sistem yang dirancang untuk melayani batas-batas administratif, sementara kehidupan 30 juta orang sudah lama tidak peduli di mana batas itu.

Dan selama sistem itu tidak berubah, tagihan mungkin akan terus jatuh ke satu meja yang sama. (A99)

Sejumlah kebijakan Gubernur Pramono Anung tampak pantulkan program pemerintah pusat. Kebetulan teknokratis atau ada logika yang sengaja dipasang? 

PinterPolitik.com

“Di pemerintah pusat juga ada yang namanya INA Funding. Saya adalah orang yang masuk ke dalamnya” – Pramono Anung, Gubernur Jakarta (27/5/2025)

Jari Cupin sibuk menata pulaunya di layar sore itu. Ia sedang tenggelam dalam Tropico, memerankan El Presidente yang mengatur ekonomi, membangun sekolah, dan menyusun kebijakan bagi rakyat pulaunya.

Di sela permainan, ponselnya menyala dengan sederet berita kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ada rasa deja vu yang tak bisa ia abaikan, seolah layar game dan layar berita sedang memantulkan hal yang sama.

Yang pertama menyita perhatiannya adalah rencana beasiswa daerah. Program itu akan menyekolahkan 50 hingga 75 anak berprestasi dari keluarga tidak mampu ke luar negeri, dan Pramono sendiri menyebutnya sebagai LPDP versi Jakarta.

Cupin tahu betul apa itu LPDP. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah instrumen dana abadi milik pemerintah pusat, dan kini bayangannya muncul di tingkat provinsi.

Ia lalu teringat ide Sarapan Bergizi Gratis yang sempat digulirkan Pemprov Jakarta. Gagasan itu terdengar seperti gema dari Makan Bergizi Gratis, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski akhirnya rencana versi Jakarta itu batal berjalan.

Cupin justru menganggap pembatalan itu menarik. Sebuah kota rupanya sempat merasa perlu memiliki versinya sendiri dari program andalan negara, sekalipun akhirnya urung.

Namun, bukan hanya soal sosial. Cupin membaca soal Jakarta Collaboration Fund, sebuah wadah pendanaan kolaboratif yang oleh Pramono secara terbuka dibandingkan dengan Indonesia Investment Authority dan Danantara.

Bagi Cupin, perbandingan itu bukan basa-basi. Menyandingkan dana milik kota dengan lembaga sekelas Danantara adalah cara Pramono menaikkan kelas ambisi fiskal Jakarta.

Di situ Cupin mulai menangkap sebuah pola. Beasiswa mencerminkan LPDP, program gizi mencerminkan MBG, dan dana kolaborasi mencerminkan sovereign wealth fund milik negara.

Cupin menyandarkan punggungnya. Seolah-olah, pikirnya, Balai Kota sedang memasang cermin yang memantulkan wajah Istana dalam ukuran yang lebih kecil.

Bagi Cupin, pola ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ia menduga ada logika yang bekerja di baliknya, entah logika administratif, entah logika politik.

Maka, dua pertanyaan menggantung di benak Cupin. Apakah kemiripan kebijakan ini sekadar gejala teknokratis yang lumrah, ataukah ia menandakan sesuatu yang lebih dalam?

Pertanyaan kedua terasa lebih menggoda lagi. Jika memang ada pola yang disengaja, konsep apa yang bisa menjelaskannya secara jernih?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pramono dan ‘Pantulan Pusat’

Cupin membuka kembali catatan lamanya tentang sosiologi organisasi. Ia menemukan satu konsep yang terasa pas, yaitu institutional isomorphism atau isomorfisme institusional.

Konsep itu diperkenalkan dua sosiolog Amerika, Paul DiMaggio dan Walter Powell, dalam makalah klasik mereka yang terbit pada 1983 di jurnal “American Sociological Review”. Inti tesisnya sederhana, yaitu organisasi dalam satu lingkungan cenderung menjadi makin serupa satu sama lain.

Cupin mencatat bahwa DiMaggio dan Powell membagi peniruan ini menjadi tiga jenis. Ada yang bersifat memaksa, ada yang meniru sukarela, dan ada yang mengalir dari norma profesional.

Peniruan yang memaksa terlihat pada penyelarasan program gizi. Ketika pusat menjadikan Makan Bergizi Gratis sebagai agenda unggulan, daerah terdorong menghadirkan padanannya, seperti ide Sarapan Bergizi Gratis yang sempat digulirkan Jakarta.

Peniruan sukarela tampak pada Jakarta Collaboration Fund. Tidak ada yang mewajibkan sebuah provinsi memiliki dana kolaboratif, tetapi Pramono memilih meniru desain yang ia anggap kredibel.

Peniruan normatif, kata Cupin dalam hati, adalah yang paling menarik. Penamaan beasiswa daerah sebagai LPDP versi Jakarta menunjukkan bagaimana kosakata negara menjadi bahasa yang alamiah bagi Pramono.

Cupin lalu bertanya-tanya, apakah gejala ini khas Indonesia. Setelah menelusuri, ia justru menemukan bahwa pola kota meniru negara adalah salah satu cerita paling berulang dalam tata kelola urban global.

Singapura menjadi contoh yang paling menggugah baginya. Negara-kota itu membangun Temasek dan GIC, dua pengelola dana yang justru kemudian ditiru oleh negara-negara besar, termasuk Indonesia lewat Danantara.

Cupin juga mencatat London dengan obligasi Transport for London untuk mendanai Crossrail. Ada pula Tokyo dengan obligasi metropolitannya dan ratusan kota Amerika Serikat yang lama mengandalkan municipal bonds.

Ia teringat argumen mendiang ilmuwan politik Benjamin Barber dalam bukunya If Mayors Ruled the World. Barber menilai kota kerap lebih pragmatis dan efektif ketimbang negara-bangsa dalam menuntaskan persoalan warga.

Sosiolog Saskia Sassen melengkapi gambaran itu lewat konsep global city. Menurut Sassen, kota besar kini menjadi simpul ekonomi yang beroperasi dengan logika globalnya sendiri.

Cupin merasa potongan-potongan itu mulai membentuk mozaik yang utuh. Peniruan Jakarta bukan anomali, melainkan bagian dari arus besar bagaimana kota modern memposisikan diri.

Ia teringat pula peringatan dari ekonom peraih Nobel, Elinor Ostrom, bahwa kelembagaan yang berhasil harus dirancang partisipatif, bukan sekadar dipasang dari atas. Ekonom Harvard, Dani Rodrik, menambahkan bahwa intervensi yang efektif menuntut penyesuaian dengan konteks lokal, bukan salinan mentah.

Namun, teori hanya menjelaskan mekanisme, bukan motif. Dua pertanyaan baru pun muncul di kepala Cupin.

Jika peniruan ini wajar secara teoretis, adakah dorongan personal dan politik yang turut menggerakkannya? Dan mengapa justru Pramono, dari sekian banyak kepala daerah, yang tampak begitu fasih memantulkan wajah negara?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ambisi Pramono di Balik Layar?

Cupin menyadari bahwa untuk menjawab itu, ia harus menengok rekam jejak sang gubernur. Karier Pramono, pikirnya, adalah kunci untuk memahami gayanya memerintah.

Pramono menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai kader dan pengurus penting PDI Perjuangan di bawah Megawati Soekarnoputri. Dari sana ia belajar disiplin partai dan seni menerjemahkan garis politik menjadi tindakan.

Puncak kariernya di birokrasi datang ketika ia menjabat Sekretaris Kabinet selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Posisi itu menempatkannya persis di pusat mesin kebijakan nasional.

Bagi Cupin, latar itu menjelaskan banyak hal. Seorang Sekretaris Kabinet adalah pelaksana par excellence, yaitu orang yang tugasnya memastikan gagasan besar berjalan mulus menjadi program.

Maka, Cupin melihat Pramono sebagai arketipe politik sang pelaksana. Ia bukan tipe yang gemar menantang arus, melainkan tipe yang piawai mengelola dan mengeksekusi.

Cupin membandingkannya dengan tradisi panjang para teknokrat yang naik justru karena keandalan, bukan karena retorika. Sosok seperti ini kerap menjadi tulang punggung sebuah rezim, sebab merekalah yang mengubah janji menjadi capaian.

Dalam kerangka itu, meniru arsitektur kebijakan pusat menjadi langkah yang sangat masuk akal. Ia memperoleh legitimasi instan sekaligus keselarasan dengan agenda nasional tanpa perlu menemukan formula dari nol.

Cupin juga menimbang dimensi politik yang lebih jauh. Jakarta selalu menjadi etalase, dan keberhasilan mengelola ibu kota kerap dibaca sebagai modal menuju panggung yang lebih tinggi.

Dengan menyelaraskan program Jakarta dan agenda Presiden Prabowo, Pramono menempatkan diri sebagai mitra yang loyal dan kompeten. Ia merawat hubungan baik dengan pusat sembari membangun rekam jejak kepemimpinan yang solid.

Namun, Cupin mencatat satu nuansa penting agar tidak salah baca. Sebagian pantulan itu, terutama di ranah fiskal, sebetulnya adalah upaya kota untuk memperluas kemandiriannya, bukan sekadar tunduk.

Ketika Dana Bagi Hasil dipangkas dan ruang fiskal menyempit, Pramono justru mencari pendanaan kreatif. Jakarta Collaboration Fund dan rencana obligasi daerah adalah cerminan sekaligus deklarasi bahwa kota ingin berdiri di atas kakinya sendiri.

Cupin melirik kembali layar Tropico yang sedari tadi ter-paused. Ia tersenyum kecil, sadar bahwa memerintah pulau dalam game jauh lebih sederhana ketimbang mengelola kota sungguhan.

Cupin pun sampai pada satu simpul renungan. Menyebut Pramono sedang main presiden-presidenan terasa terlalu ringan, sebab yang ia lakukan lebih menyerupai seni menerjemahkan arsitektur sebuah negara ke dalam bahasa sebuah kota, sehingga cermin yang dipasang di Balai Kota itu memantulkan dua hal sekaligus, yaitu kesetiaan pada agenda nasional dan hasrat sebuah kota untuk menemukan wajahnya sendiri, dan hanya waktu yang akan menilai seberapa jernih pantulan itu bekerja bagi warga Jakarta. (A43)

Pramono mengubah 109 tiang monorel yang mangkrak 20 tahun di Rasuna Said menjadi simbol politik. Pembongkaran dimulai Januari 2026, lalu pada 10 Mei 2026 ia menggelar CFD perdana sebelum kawasan rampung. “Saya sengaja mengundang ketika belum selesai,” akunya — mengubah proses pembangunan menjadi tontonan yang menegaskan warisannya sebagai gubernur yang membersihkan luka lama kota.

PinterPolitik.com

Pada tahun 480 sebelum Masehi, pasukan Persia membakar Athena hingga rata dengan tanah. Kuil-kuil yang belum selesai dibangun di Bukit Akropolis dihancurkan, batu-batunya berserakan. Ketika bangsa Yunani kembali ke kota mereka yang gosong, ada sebuah perdebatan besar: apakah reruntuhan itu harus segera dibersihkan, atau dibiarkan sebagai saksi bisu?

Perikles, negarawan Athena yang paling brilian, memilih jalan ketiga — ia membiarkan fondasi kuil yang terbakar itu terlihat oleh publik, lalu di atasnya mendirikan Parthenon yang lebih megah dari sebelumnya. Ia tidak hanya membangun kuil. Ia membangun narasi: bahwa dari luka yang paling dalam, sebuah peradaban bisa bangkit lebih besar dari semula.

Dua ribu lima ratus tahun kemudian, di Jakarta, seorang gubernur berdiri di atas lahan bekas 109 tiang monorel yang selama lebih dari dua dekade menjadi simbol kemacetan ambisi dan kegagalan birokrasi. Dan ia berkata — dengan sangat jelas, sangat sadar — “Saya sengaja mengundang ketika belum selesai. Sebab kalau sudah selesai, diundang, kelihatannya bagus semua.”

Pramono Anung baru saja mengucapkan salah satu kalimat paling jujur dalam sejarah komunikasi politik Indonesia.

Tiga Gubernur, Tiga DNA, Satu Formula Tersembunyi

Untuk memahami Pramono, kita perlu terlebih dahulu memahami para pendahulunya — karena ketiganya, tanpa pernah sepakat secara eksplisit, sesungguhnya bermain dalam permainan yang sama: membangun citra dari kursi gubernur Jakarta sebagai batu loncatan menuju panggung nasional.

Joko Widodo memiliki formula yang ia sebut sendiri sebagai “blusukan” — tapi secara analitik lebih tepat disebut progress visibility. Ia tidak menunggu jembatan selesai untuk difoto di sana. Ia difoto di tengah proyek yang masih berlumpur, dikelilingi pekerja berhelm, dengan kemeja kotak-kotak tanpa dasi. Pesannya bukan soal hasil — pesannya adalah proses. Dan proses itu terasa nyata, manusiawi, tidak dibuat-buat. Dari sana, Jokowi meluncur ke kursi presiden.

Anies Baswedan memilih strategi berbeda: legacy monumentalism. Jakarta International Stadium, Formula E, revitalisasi Kali Ciliwung — semua proyek besar, semua membangun narasi tentang pemimpin yang berpikir setinggi langit.

Tapi strategi ini mengandung jebakan: proyek monumental yang bermasalah secara prosedur tidak hanya menghapus satu narasi, tapi merobohkan seluruh arsitektur citra. JIS yang diklaim belum memenuhi standar FIFA, Formula E yang dipersoalkan anggarannya — Anies gagal di Pilpres 2024 bukan semata karena koalisi politik, tapi karena front stage-nya terkontradiksi dengan back stage yang bocor ke publik.

Pramono mengambil jalan ketiga yang lebih cerdik: wound healing. Ia tidak membangun sesuatu yang baru dari nol. Ia membersihkan luka lama — dan luka lama selalu lebih visual, lebih emosional, lebih mudah dikomunikasikan daripada fondasi baru yang belum terlihat. Seratus sembilan tiang monorel yang mangkrak selama dua dekade adalah luka yang semua warga Jakarta bisa rasakan setiap hari di kemacetan Kuningan. Ketika luka itu dibersihkan, siapa yang membersihkannya mendapat seluruh kredit — meski luka itu bukan ia yang menciptakan, dan proses penyembuhannya menghabiskan dana hingga Rp250 miliar yang belum tentu semua orang tahu detailnya.

Di sinilah poin menariknya: Pramono tidak sekadar meniru Jokowi — ia menyempurnakan formula itu dengan elemen yang Jokowi sendiri tidak miliki: pengakuan terbuka bahwa ia sedang melakukan manajemen citra. Dan paradoksnya, kejujuran itu sendiri yang membuat citranya terasa lebih autentik.

Debord, Goffman, dan Seni Mengelola Tontonan

Kalimat Pramono tentang CFD Rasuna Said yang sengaja digelar sebelum kawasan selesai bukan sekadar candaan gubernur yang rendah hati. Ia adalah konfirmasi empiris atas tiga kerangka teori besar yang selama ini hanya hidup di ruang akademik.

Guy Debord, filsuf situasionis Prancis, menulis dalam La Société du Spectacle (1967) bahwa di era kapitalisme modern, semua kehidupan sosial telah berubah menjadi akumulasi tontonan (spectacles). Yang nyata tidak lagi dinilai dari substansinya, melainkan dari representasinya. Pemimpin politik tidak dinilai dari kebijakannya saja — ia dinilai dari bagaimana ia terlihat menjalankan kebijakan itu.

Debord berargumen, “The spectacle is not a collection of images, but a social relation among people mediated by images.” CFD Rasuna Said bukan tentang warga yang bersepeda. Ia adalah citra Jakarta yang sedang berubah, dikonsumsi massal melalui media sosial dan siaran berita — dan Pramono, dengan sengaja, menempatkan dirinya di jantung citra itu sebelum produksi selesai.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1959) menawarkan lensa lain yang sama tajamnya. Goffman berargumen bahwa kehidupan sosial adalah pertunjukan: semua orang memiliki front stage — apa yang kita perlihatkan ke publik — dan back stage — apa yang sesungguhnya terjadi di belakang layar.

Politisi yang berhasil adalah mereka yang mampu menjaga konsistensi antara keduanya. Jokowi berhasil karena front stage-nya — blusukan, gado-gado, konser metal — terasa konsisten dengan latar belakang pengusaha mebelnya yang genuine. Anies bermasalah karena front stage intelektual-humanisnya terkontradiksi dengan back stage JIS yang penuh kontroversi prosedural.

Lalu di mana Pramono? Ia memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki keduanya: sembilan tahun sebagai Sekretaris Kabinet Jokowi memberinya akses ke back stage kekuasaan paling elite di Indonesia. Ia tahu persis bagaimana tontonan didesain dari dalam Istana. Ketika ia kemudian membangun front stage-nya sendiri sebagai gubernur Jakarta, ia tidak melakukannya dengan intuisi — ia melakukannya dengan peta.

Pierre Bourdieu melengkapi analisis ini dengan konsep kapital simbolik: reputasi dan otoritas moral yang diakumulasi melalui tindakan-tindakan yang diakui secara kolektif. Setiap proyek yang berhasil mendapat liputan positif adalah investasi dalam kapital simbolik yang suatu saat bisa dicairkan menjadi kapital politik. Pramono, dengan memadukan proyek simbolis besar seperti CFD Rasuna Said dan kebijakan inklusif seperti Transjakarta gratis untuk 15 golongan, sedang membangun portofolio kapital simbolik yang lebih lengkap dari Jokowi maupun Anies di fase yang sama dalam karier gubernur mereka.

2029: Laboratorium yang Sedang Berjalan

Pertanyaan bukan lagi apakah Pramono memiliki formula. Pertanyaan sebenarnya adalah: seberapa jauh formula itu akan membawanya?

Pada 2029, Pramono berusia 66 tahun — bukan usia yang terlalu tua untuk maju sebagai calon presiden, mengingat preseden yang ada. Ia adalah politisi senior PDIP, mantan Sekjen partai, dan kini gubernur Jakarta yang elektabilitasnya terus bergerak naik. Polanya identik dengan Jokowi: gubernur Jakarta yang membangun citra kuat melalui proyek-proyek yang terasa langsung oleh warga, lalu diorbitkan oleh mesin partai menuju kontestasi nasional.

PDIP, setelah kekalahan Ganjar di 2024, membutuhkan wajah baru yang tetap memiliki akar pada DNA populisme Jokowi — tapi dengan versi yang lebih terstruktur dan lebih sulit diserang. Pramono memenuhi hampir semua kriteria itu. Yang belum teruji adalah satu hal yang paling kritis dalam politik nasional Indonesia: apakah wound healing yang berhasil di Jakarta bisa diterjemahkan menjadi narasi yang cukup besar untuk seluruh Indonesia?

Perikles membangun Parthenon di atas reruntuhan Athena dan menjadi negarawan terbesar yang dikenang sejarah. Tapi ia hanya pernah memerintah satu kota. Jokowi mengulang formula yang serupa — dan berhasil memperluas jangkauannya ke seluruh nusantara. Apakah Pramono adalah iterasi berikutnya dari formula itu?

Jakarta, seperti biasa, sedang menjalankan eksperimennya. Dan kita semua — sadar atau tidak — adalah audiensnya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Parkir liar Blok-M bukan sekadar pungli, tapi potret konflik negara, ekonomi informal, dan kekuasaan bayangan. Saat kebijakan tak tegas, “bos parkir” tetap berkuasa. Berani kah Pemprov menuntaskan ini? Inilah ujian politik sesungguhnya: sederhana di permukaan, rumit dan berisiko di dalam.

PinterPolitik.com

Fenomena parkir liar di kawasan Blok-M Square yang kembali viral bukanlah sekadar anomali administratif, melainkan gejala klasik dari relasi timpang antara negara, pasar, dan ekonomi informal di ruang kota.

Kasus “bayar dua kali”—resmi di gerbang, lalu tidak resmi di dalam—menjadi ilustrasi konkret bagaimana otoritas formal kerap berlapis dengan otoritas bayangan yang bekerja secara paralel.

Dalam literatur urban politics, situasi ini sering dijelaskan melalui konsep dual governance, di mana pemerintah lokal tidak sepenuhnya absen, tetapi juga tidak sepenuhnya dominan.

Blok-M sebagai “kiblat hits Jaksel” memiliki nilai ekonomi tinggi, mulai dari mobilitas padat, konsumsi tinggi, dan interaksi sosial yang intens. Dalam konteks seperti ini, ruang parkir bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan sumber rente ekonomi.

Siapa yang mengatur parkir, dia mengontrol aliran uang harian yang stabil. Di sinilah praktik parkir liar menemukan logikanya, ihwal yang bukan deviasi, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi yang telah lama beroperasi.

Masalahnya, pemerintah daerah hadir secara parsial. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan sistem formal—karcis masuk, pengelolaan kawasan, bahkan kanal pengaduan.

Di sisi lain, kehadiran petugas resmi yang seharusnya mengatur parkir secara gratis atau sebagai bagian dari layanan tidak memadai.

Kekosongan ini diisi oleh juru parkir informal yang menawarkan “jasa, dari membantu manuver kendaraan hingga sekadar memberikan rasa aman simbolik. Relasi ini bersifat ambigu, antara bantuan dan pemaksaan.

Ketika pemerintah hanya sebatas “mendata” dan “mengimbau” tanpa penegakan yang konsisten, maka yang terjadi adalah normalisasi praktik ilegal. Viral demi viral menjadi siklus tanpa resolusi.

Dalam kerangka governance failure, ini menunjukkan bahwa kebijakan ada, tetapi kapasitas implementasi dan keberanian politik tidak cukup kuat untuk menembus struktur sosial-ekonomi yang sudah mengakar.

Lalu, di mana peran Pemprov Jakarta di bawah komando Pramono Anung?

Pramono Dibayangi Otoritas Bayangan?

Untuk memahami mengapa parkir liar sulit diberantas, kita perlu melihatnya sebagai bagian dari political economy of informality.

Parkir liar di Jakarta bukan fenomena baru, melainkan memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan premanisme, patronase, dan jaringan kekuasaan informal.

Setiap kawasan kerap memiliki “bos parkir” yang mengelola wilayahnya, membangun relasi dengan aktor lokal, dan dalam banyak kasus, terhubung dengan figur-figur di dunia politik.

Konsep shadow state relevan di sini: struktur kekuasaan informal yang berjalan berdampingan dengan negara formal.

Dalam praktiknya, negara sering kali bernegosiasi dengan aktor-aktor ini, bukan mengeliminasi mereka.

Hal ini terjadi karena dua alasan utama. Pertama, biaya sosial-politik dari penertiban bisa sangat tinggi, termasuk potensi konflik horizontal. Kedua, dalam beberapa kasus, aktor informal ini justru menjadi perpanjangan tangan kontrol sosial di tingkat lokal.

Sejarah menunjukkan bahwa upaya reformasi parkir selalu berhadapan dengan resistensi.

Pada masa lalu, di erah Ali Sadikin, ketika pemerintah daerah mencoba memformalkan pengelolaan parkir melalui institusi resmi, muncul perlawanan dari kelompok yang sebelumnya menikmati rente tersebut.

Bahkan, pendekatan yang lebih modern seperti digitalisasi parkir di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun tidak sepenuhnya berhasil karena menghadapi hambatan serupa: bukan soal teknologi, tetapi soal redistribusi kekuasaan dan pendapatan.

Dalam konteks kekinian, pernyataan pejabat publik yang cenderung permisif, misalnya menganggap tarif parkir liar tinggi sebagai hal “wajar” dalam kondisi tertentu, secara tidak langsung memperkuat legitimasi praktik informal.

Ini menciptakan sinyal ambigu. Di satu sisi ada aturan, di sisi lain ada toleransi. Dalam teori institutional ambiguity, kondisi ini justru memperbesar ruang bagi aktor informal untuk terus beroperasi.

Blok-M menjadi contoh mikro dari masalah makro. Pengelola gedung, dinas perhubungan, aparat keamanan, hingga kelompok lokal memiliki kepentingan masing-masing.

Tanpa koordinasi yang kuat dan visi kebijakan yang tegas, hasilnya adalah fragmentasi otoritas. Setiap pihak bekerja dalam logika sendiri, sementara pengguna, dalam hal ini masyarakat, menanggung perdebatan dan biaya ganda, baik secara finansial maupun psikologis.

Uji Nyali “Uka-Uka” Pramono?

Di sinilah persoalan parkir liar bertransformasi dari isu teknis menjadi ujian politik. Kebijakan perparkiran yang telah dicanangkan. Mulai dari kanal pengaduan hingga koordinasi lintas instansi, sebenarnya menunjukkan adanya kesadaran problem. Namun, kebijakan tanpa penegakan adalah simbol tanpa substansi.

Dalam kerangka state capacity, yang diuji bukan hanya kemampuan merumuskan kebijakan, tetapi juga kemampuan menegakkan aturan di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan aktor-aktor yang memiliki kekuatan sosial.

Parkir liar adalah “politik hard level” karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling bertaut: ekonomi kecil harian, jaringan informal, hingga potensi keterkaitan dengan elite lokal.

Pertanyaannya: apakah pemerintah berani melakukan disruption terhadap ekosistem ini? Penertiban parkir liar bukan sekadar soal menyingkirkan juru parkir, tetapi juga menyediakan alternatif yang adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, penertiban hanya akan bersifat sementara, hilang di satu titik, muncul di titik lain.

Ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi. Pertama, kejelasan otoritas, tentang siapa yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan parkir di suatu kawasan. Kedua, penguatan petugas resmi di lapangan, baik dari sisi jumlah maupun kewenangan.

Ketiga, penggunaan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga mampu meminimalkan interaksi tunai yang membuka celah pungutan liar. Keempat, pendekatan sosial yang mengakomodasi transisi bagi pekerja informal, agar tidak sekadar digusur tanpa solusi.

Lebih jauh, diperlukan keberanian politik untuk memutus relasi patronase yang mungkin melindungi praktik ini. Ini bukan langkah populer, tetapi justru di situlah letak kepemimpinan.

Dalam teori transformational leadership, pemimpin diuji ketika harus mengambil keputusan yang berisiko tinggi demi perubahan struktural.

Kasus Blok-M adalah momentum. Ia membuka kembali diskusi publik tentang parkir liar yang selama ini dianggap “biasa”.

Viralitasnya bisa menjadi tekanan politik yang mendorong aksi nyata, atau justru menguap seperti kasus-kasus sebelumnya. Pilihan ada pada pemerintah, menjadikannya titik balik atau sekadar episode dalam siklus panjang ketidaktuntasan.

Pada akhirnya, pertanyaan “berani atau tidak” bukan sekadar retorika. Ia mencerminkan ekspektasi publik terhadap negara untuk hadir secara utuh, bukan setengah-setengah.

Jika parkir liar—yang tampak sederhana—tidak bisa diselesaikan, maka sulit berharap pada penyelesaian masalah kota yang lebih kompleks.

Blok-M hari ini adalah cermin Jakarta, dinamis, penuh potensi, tetapi juga terjebak dalam kompromi-kompromi lama.

Menyelesaikan parkir liar berarti lebih dari sekadar menertibkan ruang, melainkan upaya merebut kembali otoritas negara dari bayang-bayang “seram” dalam sebuah acara televisi horor berjudul “Uka-Uka” yang selama ini dibiarkan tumbuh. Dan di situlah, politik benar-benar bermain di level tertingginya, bukan sekadar dalam level easy seperti renovasi taman atau mendukung klub sepak bola. (J61)

PBB nobatkan Jakarta kota terbesar dunia: 42 juta jiwa. Tapi kenapa bentuk kotanya timpang — memanjang ke timur, mampet di barat?

PinterPolitik.com

“Wilayah perdesaan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur sehingga minat investasi relatif rendah” – Andra Soni, Gubernur Banten (10/12/2025)

Cupin bukan tipe orang yang mudah terkejut oleh peta. Tapi pagi itu, ketika sebuah unggahan viral di X/Twitter memperlihatkan Jakarta Urban Area versi Demographia — noda hijau terang yang ditumpangkan di atas citra Google Earth Pro — ia berhenti menggulir layar dan menatap lama.

Noda hijau itu tidak berbentuk lingkaran. Ia lebih mirip amuba — menjulur panjang ke timur melewati Bekasi, Karawang, hingga Kecamatan Patokbeusi di Subang, tetapi “mampet” di barat, berhenti mendadak di Cikande tanpa pernah menyentuh Serang.

Cupin menghitung di kepalanya: dari Bundaran HI ke Patokbeusi, jaraknya sekitar 120 kilometer. Dari Bundaran HI ke Kota Serang — yang secara logika lebih dekat — urbanisasi justru terputus 25 kilometer sebelum sampai.

PBB pada November 2025 baru saja menobatkan Jakarta sebagai kota terbesar di dunia — 42 juta jiwa, mengalahkan Tokyo dan Dhaka. Tapi yang membuat Cupin tercengang bukan ukurannya, melainkan bentuknya yang timpang.

Ia tahu betul bahwa noda hijau itu melintasi tiga provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ia juga tahu bahwa tiga gubernur yang baru dilantik Februari 2025 — Pramono Anung, Dedi Mulyadi, dan Andra Soni — masing-masing memimpin potongan dari organisme tunggal yang sama.

Cupin membuka kembali citra satelit itu dan bergumam: ini bukan sekadar peta urbanisasi. Ini peta fragmentasi politik.

Satu kota, tiga gubernur, nol otoritas bersama. Bagi Cupin, ini terasa seperti sebuah hubungan yang sudah lama rusak tapi tidak pernah ada yang berani mengatakannya.

Tapi mengapa ekspansi urban Jakarta begitu agresif ke timur? Dan apa yang membuat sisi barat seolah “mampet” di Cikande — padahal di sana berdiri kawasan industri seluas 3.175 hektare?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kenapa KDM ‘Menang’ Banyak?

Jawaban atas pertanyaan Cupin tidak bisa ditemukan di pidato gubernur mana pun. Ia harus dicari di koridor industri terpanjang di Asia Tenggara.

Tommy Firman dan Fikri Fahmi, dalam riset bertajuk “The Privatization of Metropolitan Jakarta’s (Jabodetabek) Urban Fringes” yang terbit di Journal of the American Planning Association (2017), mendokumentasikan bagaimana pengembang swasta secara masif membangun kawasan industri dan permukiman di pinggiran timur Jakarta sejak akhir 1980-an. Mereka menyebutnya tahap awal “post-suburbanization” — ketika pinggiran kota berhenti menjadi sekadar tempat tidur dan mulai menjadi pusat ekonomi mandiri.

Mesin utamanya adalah Tol Jakarta-Cikampek yang diresmikan 1988. Jalan tol 73 kilometer ini bukan dirancang untuk dilalui — ia dirancang untuk ditinggali, dengan gerbang tol yang diletakkan persis di depan kawasan industri: Cikarang, Karawang, Cikampek.

Studi Yudhistira, Kusumaatmadja, dan Hidayat dalam “Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area” (2021) di jurnal Land Use Policy membuktikan secara empiris bahwa peningkatan akses jalan tol mempercepat urban sprawl, terutama dalam radius 40-50 kilometer dari pusat kota. Koridor timur Jakarta adalah kasus sempurna dari temuan ini — tetapi dalam skala yang jauh melampaui prediksi model mereka.

Di atas Tol Jakarta-Cikampek, pemerintah menumpuk Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (2019). Di selatannya, Tol Japek II Selatan menambah kapasitas. KRL jalur biru melayani Cikarang, Jabodebek LRT beroperasi dari Cawang, dan Kereta Cepat Whoosh memiliki stasiun di Karawang.

Fenomena ini — yang bisa disebut infrastructure stacking — tidak terjadi di sisi barat. Kurnia, Rustiadi, dan Pravitasari dalam “Characterizing Industrial-Dominated Suburban Formation Using Quantitative Zoning Method: The Case of Bekasi Regency” yang terbit di jurnal Sustainability (2020) menunjukkan bagaimana dominasi industri di Bekasi membentuk struktur suburban yang unik — bukan sekadar dormitory suburb, melainkan kawasan mandiri yang menarik gravitasi ekonominya sendiri.

Putri, Hidayat, dan Triyogo mempertegas dalam “Towards Housing Policies: Urban Sprawl and Housing Disparities in Jakarta–West Java Growth Corridor” (2025) di Communications in Humanities and Social Sciences: ekspansi urban Jakarta ke arah Jawa Barat didorong oleh disparitas harga hunian dan tingginya aktivitas ekonomi di koridor timur, sementara penduduk yang bekerja di pusat kota justru tinggal di pinggiran.

Lalu ada Pelabuhan Patimban di Subang — yang terminal peti kemasnya mulai beroperasi penuh awal 2026 — serta gelombang investor China yang menjalankan strategi China+1 untuk mendiversifikasi rantai pasok. Data BKPM menunjukkan Kabupaten Bekasi menyerap Rp18,75 triliun investasi hanya pada Q2-2025, disusul Karawang dan Subang.

Gubernur Dedi Mulyadi, yang mewarisi seluruh koridor ini, merespons dengan cara yang menarik. Di satu sisi, ia merayakan pencapaian: Jawa Barat juara 1 investasi nasional, UMK Bekasi dan Karawang melampaui Jakarta. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Subang akan mati jika sumber air dari gunung mengering — menghubungkan pseudopod timur dengan benteng selatan dalam satu kalimat yang jarang diucapkan pejabat.

Tapi jika timur memiliki semua bahan bakar ini — tol berlapis, kereta, pelabuhan, pabrik — mengapa sisi barat tidak bisa mereplikasinya? Dan bukankah Banten juga punya kawasan industri raksasa di Cikande?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anomali Banten: Beban Berat Andra Soni?

Inilah pertanyaan yang membuat posisi Andra Soni sebagai Gubernur Banten menjadi paling berat secara struktural di antara ketiganya.

Banten memiliki ModernCikande Industrial Estate — 3.175 hektare, lebih dari 270 perusahaan, berdiri sejak 1991. Secara skala, ini setara dengan kawasan industri besar manapun di Karawang. Tetapi Cikande gagal menjadi Cikarang-nya sisi barat: ia beroperasi sebagai industrial enclave — kantong industri yang terisolasi, bukan katalis urbanisasi kontinu.

Riset BRIN yang dimuat dalam “Dynamics and Predictions of Urban Expansion in Java” di jurnal ISPRS International Journal of Geo-Information (2024) mengkonfirmasi temuan ini. Studi tersebut menunjukkan bahwa selama 2006-2019, ekspansi urban memang terjadi ke barat (Serang dan Cilegon), tetapi intensitasnya jauh lebih lemah dibanding ke timur (Karawang dan Purwakarta) — dan konurbasi yang terbentuk tidak kontinu.

Mengapa? Tol Jakarta-Merak, yang beroperasi sejak 1984 (lebih tua dari Tol Japek), adalah transit corridor — dirancang untuk mengalirkan kendaraan ke Pelabuhan Merak, bukan untuk menumbuhkan ekonomi di sepanjangnya. Gerbang tol Cikande bahkan baru beroperasi efektif 2018, 27 tahun setelah MCIE berdiri.

Andra Soni sendiri mengakui bahwa 58% PDRB Banten terkonsentrasi di Tangerang Raya — wilayah yang secara urban sudah “dicaplok” organisme Jakarta. Ia membentuk Satgas Percepatan Investasi, menggelar dialog langsung dengan pengelola kawasan industri Cilegon, dan menyaksikan komitmen investasi Rp81 triliun pada Banten Investment Forum 2025.

Tetapi persoalan Andra Soni bukan persoalan investasi semata. Ini adalah persoalan politik teritorial — sesuatu yang dihadapi kota-kota besar di seluruh dunia.

Christian Lefèvre dalam “Metropolitan Government and Governance in Western Countries” yang terbit di jurnal International Journal of Urban and Regional Research (1998) menganalisis bagaimana kota-kota seperti London, Paris, dan Toronto bergulat dengan fragmentasi yurisdiksi. Lefèvre menunjukkan bahwa metropolitan yang terfragmentasi secara politik cenderung menghasilkan ketimpangan spasial yang persisten — persis seperti yang terjadi antara koridor timur dan barat Jakarta.

Tokyo memiliki Tokyo Metropolitan Government yang menaungi 23 special wards dan 30 kota. Greater London memiliki GLA dengan mandat perencanaan lintas-borough. Bahkan Seoul memiliki Seoul Metropolitan Government yang terpisah dari Provinsi Gyeonggi. Jakarta Urban Area — kota terbesar di dunia — tidak memiliki padanan apapun.

Gerald Frug, profesor Harvard Law School, dalam bukunya “City Making: Building Communities without Building Walls” (1999) berargumen bahwa fragmentasi metropolitan bukan sekadar masalah teknis — ia adalah mekanisme reproduksi ketimpangan. Ketika batas yurisdiksi memisahkan kawasan kaya dari kawasan miskin, masing-masing membangun kebijakan yang memperkuat segregasi alih-alih mengatasinya.

Banten adalah korban paling jelas dari mekanisme ini. Tangerang Raya menikmati spillover Jakarta tetapi kontribusi pajaknya mengalir ke APBD Banten, bukan ke DKI. Sementara Serang dan Cilegon — yang secara geografis lebih membutuhkan investasi infrastruktur untuk “membuka sumbatan” urbanisasi — harus bersaing memperebutkan alokasi anggaran provinsi yang terbatas.

Andra Soni tidak hanya perlu menarik investasi. Ia perlu mengubah arsitektur spasial Banten — dari provinsi yang pertumbuhannya tergantung pada Jakarta, menjadi provinsi yang memiliki gravitasi ekonominya sendiri.

Pada akhirnya, peta Demographia tidak memihak gubernur manapun. Ia hanya menunjukkan apa yang terjadi ketika satu organisme urban dipecah menjadi tiga wilayah administratif yang masing-masing berjalan sendiri. Pramono memimpin jantung yang menyusut, KDM mengelola lengan yang memanjang tanpa henti, dan Andra Soni mewarisi tangan yang belum terbuka. Cinta segitiga ini bukan soal siapa yang lebih baik — melainkan soal apakah ketiganya bisa belajar bahwa mereka, suka atau tidak, sedang memimpin satu kota yang sama. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kepemimpinan Pramono Anung di Jakarta memunculkan pertanyaan besar: apakah kota ini dipimpin oleh reformator struktural atau sekadar manajer citra? Dengan anggaran terbesar di Indonesia, Jakarta dibandingkan dengan London, New York City, dan Singapura—mengungkap paradoks governance ibu kota.

PinterPolitik.com

Ketika Pramono Anung dilantik sebagai Gubernur Jakarta, ekspektasi publik terhadap arah kepemimpinan kota ini berada pada dua kutub. Di satu sisi, ia dipandang sebagai teknokrat politik berpengalaman—mantan Sekretaris Kabinet yang memahami mesin birokrasi negara dari dalam.

Di sisi lain, skeptisisme muncul dari sejarah panjang kepemimpinan Jakarta yang sering terjebak pada apa yang oleh ilmuwan kebijakan disebutgovernance of optics: pemerintahan yang lebih fokus pada simbol keberhasilan daripada transformasi struktural.

Setahun pertama kepemimpinan sering kali menjadi masa konsolidasi. Namun laporan masyarakat sipil, termasuk evaluasi lembaga bantuan hukum terhadap sejumlah kasus penggusuran dan persoalan lingkungan, memperlihatkan bahwa problem klasik kota ini tetap bertahan: banjir, polusi udara, dan ketimpangan ruang kota.

Masalah-masalah tersebut dalam literatur kebijakan publik dikenal sebagai wicked problems—konsep yang diperkenalkan oleh Horst Rittel dan Melvin Webber. Wicked problems adalah persoalan yang tidak memiliki solusi tunggal karena setiap intervensi menghasilkan konsekuensi baru.

Banjir Jakarta, misalnya, bukan sekadar soal drainase atau cuaca. Ia terkait dengan subsiden tanah, ekspansi properti, perubahan fungsi lahan, hingga tekanan demografi metropolitan.

Di titik inilah muncul fenomena yang sering disebut para analis sebagai low-hanging fruit governance. Pemimpin cenderung memilih kebijakan yang cepat terlihat hasilnya—misalnya program bantuan sosial atau intervensi teknis jangka pendek seperti pembenahan taman atau ruang publik—karena lebih mudah dikomunikasikan kepada masyarakat.

Dalam kerangka teori temporal myopia dari ilmuwan politik James Q. Wilson, birokrasi dan pemimpin politik memiliki bias alami terhadap kebijakan yang menghasilkan dampak cepat dalam siklus anggaran atau siklus elektoral.

Reformasi struktural yang memerlukan waktu lima hingga sepuluh tahun sering kalah oleh program yang dapat menunjukkan “hasil” dalam enam bulan.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Jakarta. Banyak kota besar dunia mengalami dilema yang sama: bagaimana menyeimbangkan antara kecepatan politik dan kedalaman kebijakan.

Namun Jakarta memiliki kompleksitas tambahan. Dengan populasi metropolitan lebih dari 30 juta jiwa di wilayah Jabodetabek, kota ini tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota administratif, tetapi juga sebagai pusat ekonomi, finansial, dan simbol politik nasional.

Dengan demikian, kegagalan kebijakan di Jakarta memiliki dampak yang jauh melampaui batas kota itu sendiri. Mengapa demikian?

Standar Kota Global, Jauh?

Untuk memahami tantangan kepemimpinan Jakarta secara lebih tajam, perbandingan internasional menjadi penting. Kota global besar tidak hanya dinilai dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari arsitektur governance yang menopangnya.

Di Singapura, misalnya, keberhasilan pengelolaan kota sering dikaitkan dengan kombinasi antara birokrasi profesional, perencanaan tata ruang jangka panjang, dan disiplin regulasi yang tinggi.

Pemerintah kota memiliki otoritas kuat untuk mengendalikan penggunaan lahan dan transportasi. Kebijakan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi, hingga pengelolaan ruang hijau dilakukan melalui perencanaan puluhan tahun, bukan melalui program jangka pendek.

Di London, kepemimpinan wali kota seperti Sadiq Khan memperlihatkan model yang berbeda.

London tetap berada dalam sistem demokrasi kompetitif yang kuat, tetapi pemerintah kota memiliki instrumen kebijakan strategis seperti Ultra Low Emission Zone (ULEZ) untuk menekan polusi kendaraan.

Kebijakan tersebut tidak selalu populer, namun dirancang sebagai intervensi struktural terhadap kualitas udara.

Sementara itu, dinamika politik di New York City menunjukkan bagaimana isu keadilan sosial dan tata kota semakin menjadi agenda utama generasi politisi baru.

Figur progresif seperti Zohran Mamdani—yang dikenal melalui politik urban progresif—menyoroti ketimpangan perumahan, transportasi publik, dan akses layanan kota sebagai inti agenda kebijakan.

Perbandingan ini penting karena memperlihatkan bahwa kota global umumnya bergerak ke arah structural governance: kebijakan yang menyentuh akar masalah, meskipun konsekuensinya sering bersifat politis dan kontroversial.

Jakarta menghadapi paradoks berbeda. Di satu sisi, kapasitas fiskal pemerintah provinsi sebenarnya sangat besar. Anggaran daerah Jakarta merupakan yang terbesar di Indonesia. Bahkan dalam konteks birokrasi nasional, gaji dan tunjangan pejabat Pemprov Jakarta termasuk yang tertinggi di negara ini.

Pejabat struktural di pemerintah provinsi memperoleh berbagai fasilitas tambahan: tunjangan kinerja daerah, fasilitas kendaraan dinas, akses perumahan dinas tertentu, hingga sistem insentif birokrasi yang relatif lebih besar dibanding banyak pemerintah daerah lain.

Secara teori administrasi publik, insentif finansial sebesar itu seharusnya menghasilkan birokrasi berkinerja tinggi.

Namun pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kompensasi tinggi tidak otomatis menghasilkan kebijakan transformatif.

Tanpa sistem akuntabilitas yang kuat dan indikator kinerja yang tepat, birokrasi yang mahal dapat tetap menghasilkan kebijakan yang dangkal.

Di sinilah paradoks Jakarta muncul. Kota dengan kapasitas fiskal besar dan birokrasi mahal justru masih berkutat pada problem klasik yang belum terselesaikan selama puluhan tahun.

Comfort Zone Governance?

Untuk memahami fenomena ini, kita dapat menggunakan kerangka konseptual yang dapat disebut sebagai Comfort Zone Governance.

Kerangka ini memetakan kebijakan publik berdasarkan dua dimensi utama:

1. Visibility – seberapa terlihat kebijakan tersebut dalam ruang publik dan media.

2. Structural Depth – seberapa dalam kebijakan tersebut menyentuh akar masalah sistemik.

Kebijakan yang berada pada kombinasi high visibility tetapi low structural depth sering menjadi favorit dalam politik elektoral. Program semacam ini menghasilkan citra keberhasilan yang cepat tanpa harus berhadapan dengan konflik struktural yang besar.

Sebaliknya, kebijakan dengan structural depth tinggi sering memiliki visibility rendah pada tahap awal karena dampaknya baru terlihat dalam jangka panjang.

Dalam konteks Jakarta, beberapa kebijakan yang sering mendapat sorotan publik berada di kuadran pertama: terlihat aktif dan responsif, tetapi belum tentu mengubah struktur masalah kota.

Transformasi tata ruang, regulasi polusi lintas sektor, atau reformasi sistem transportasi metropolitan adalah contoh kebijakan yang memiliki structural depth tinggi—namun secara politik jauh lebih sulit dilaksanakan karena menyentuh kepentingan ekonomi besar, mulai dari industri properti hingga sektor energi.

Fenomena ini juga menjelaskan mengapa isu penggusuran atau konflik ruang kota sering muncul berulang.

Dalam banyak kasus, keputusan tersebut bukan hasil niat jahat individual, melainkan akibat logika sistemik birokrasi yang lebih mengutamakan efisiensi administratif dibanding keadilan sosial.

Konsep ini mengingatkan pada adaptasi pemikiran Hannah Arendt mengenai banality of bureaucracy—situasi di mana kebijakan yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat muncul dari rutinitas administratif yang dianggap “normal”.

Dengan kata lain, masalah Jakarta tidak hanya terletak pada individu pemimpinnya, tetapi juga pada arsitektur insentif kebijakan yang mendorong keputusan-keputusan yang aman secara politik.

Jakarta berada di persimpangan sejarah. Sebagai kota dengan anggaran besar, birokrasi mahal, dan posisi strategis dalam ekonomi nasional, ekspektasi terhadap kualitas kepemimpinan kota ini tidak bisa disamakan dengan kota-kota lain di Indonesia.

Perbandingan dengan Singapura, London, dan New York menunjukkan satu pelajaran penting: kota global tidak dibangun oleh program simbolik, melainkan oleh keputusan struktural yang sering tidak populer tetapi konsisten dalam jangka panjang.

Pertanyaan yang kini mengemuka bukan sekadar apakah kepemimpinan Jakarta mampu mempertahankan stabilitas administratif.

Pertanyaannya jauh lebih mendasar: apakah kota ini akan dipimpin oleh manajer yang menjaga sistem tetap berjalan, atau oleh pemimpin yang berani mengubah struktur yang sudah lama tidak berfungsi.

Jawaban atas pertanyaan itu kemungkinan besar tidak akan terlihat dalam satu tahun pertama pemerintahan. Namun arah kebijakan yang diambil sejak awal sering menjadi indikator paling jujur tentang masa depan sebuah kota.

Dan bagi Jakarta—kota dengan jutaan warga yang hidup di tengah tekanan banjir, polusi, dan ketimpangan ruang—taruhannya jauh lebih besar daripada sekadar citra politik. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Menjelang 500 tahun Jakarta pada 2027, panggung perayaan berubah menjadi arena kalkulasi kekuasaan. Dari revitalisasi kota hingga ambisi juara Persija, semua mengarah pada satu tanya: sekadar klimaks kinerja, atau batu loncatan Pramono Anung menuju pertarungan politik 2029?

PinterPolitik.com

Perayaan 500 tahun Kota Jakarta pada 2027 kiranya bukan sekadar seremoni historis. Ia adalah political moment—ruang simbolik tempat narasi keberhasilan, legitimasi, dan proyeksi masa depan dipertarungkan.

Momentum HUT ke-500 Jakarta mendatang dinilai menyediakan panggung ideal untuk merangkum, memamerkan, sekaligus menginstitusionalisasikan capaian dan legitimasi pemerintah daerah.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, tampaknya membaca momentum ini sebagai titik kulminasi kinerja. Sejumlah proyek revitalisasi infrastruktur—seperti penataan ulang kawasan Taman Semanggi dan ruang-ruang publik strategis—ditargetkan rampung tahun 2027.

Secara politik, ini bukan semata proyek tata kota, melainkan strategi policy branding, menautkan wajah fisik kota dengan citra kepemimpinan.

Ambisi lain yang tak kalah menarik adalah komitmen membawa Persija Jakarta menjuarai liga pada 2027, termasuk wacana mendatangkan pemain bintang yang mulai terlihat.

Terpisah, di sinilah muncul perdebatan mengenai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) gubernur. Apakah intervensi pada prestasi klub sepak bola merupakan domain kebijakan publik atau sekadar symbolic politics?

Dalam perspektif Murray Edelman, simbol memiliki daya mobilisasi yang kuat. Sepak bola, terutama di Jakarta, adalah instrumen identitas kolektif. Kemenangan Persija dapat menjadi ekstensi simbolik dari “kejayaan Jakarta” di usia 500 tahun.

Namun, politik tidak pernah berhenti pada simbol. Jakarta sebagai ibu kota (meski status administratifnya berubah seiring pembangunan IKN) tetap merupakan pusat gravitasi politik nasional. Sejarah menunjukkan bahwa jabatan gubernur Jakarta kerap menjadi batu loncatan menuju panggung lebih tinggi.

Lalu, mengapa tahun 2027 seolah berupaya dimaksimalkan oleh Pramono?

Langkah Catur Banteng Kota?

Praktis, hipotesa pertama adalah HUT ke-500 Jakarta kiranya tidak hanya soal warisan kebijakan, tetapi juga soal positioning elektoral menuju 2029.

Pertama, kendaraan politik Pramono tentu menjadi variabel utama pijakan interpretasi mengenai klimaks HUT ke-500 Jakarta.

Dalam konteks kepartaian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada dalam posisi unik, bukan bagian pemerintah di tingkat nasional, tetapi potensial menguasai wilayah kunci seperti Jakarta.

Maka, keberhasilan Jakarta di bawah Pramono dapat menjadi etalase alternatif tata kelola—semacam counter-model terhadap pemerintah pusat.

Di sinilah perayaan 500 tahun itu berpotensi menjadi arena konsolidasi narasi, Jakarta sebagai bukti kapasitas PDIP dalam mengelola pusat ekonomi-politik Indonesia.

Dengan demikian, tahun 2027 bisa menjadi titik temu antara legitimasi kebijakan, simbol identitas, dan kalkulasi elektoral. Ia bukan sekadar perayaan, tetapi potensi launching pad.

Dalam teori political survival Bruce Bueno de Mesquita, aktor politik akan memaksimalkan kebijakan dan alokasi sumber daya untuk memperkuat koalisi pendukung yang memastikan kelangsungan kekuasaan.

Dalam konteks Pramono, probabilitas pertama momentum 2027 dapat dibaca sebagai strategi konsolidasi menuju dua periode di Jakarta.

Dari sisi elektoral lokal. Revitalisasi infrastruktur dan perbaikan ruang publik berfungsi sebagai visible goods, yakni hasil yang mudah dilihat, dirasakan, dan dipotret.

Politik lokal sangat sensitif terhadap bukti konkret. Jika 2027 diposisikan sebagai “tahun pembuktian”, maka 2028–2029 menjadi fase mobilisasi dukungan.

Kedua, dari sisi kepartaian. PDIP memiliki tradisi tidak pernah absen mengajukan kandidat presiden sejak Pilpres 2004. Konsistensi itu membentuk identitas partai sebagai natural ruling party, meski dalam konfigurasi tertentu berada di luar pemerintahan.

Keberhasilan Pramono di Jakarta bukan tidak mungkin dapat memperkuat posisi tawar PDIP dalam menentukan arah 2029, apakah mengusung figur internal yang teruji secara eksekutif atau membangun koalisi berbasis kinerja daerah.

Di sinilah relevan teori subnational power base. Jakarta adalah panggung nasional dalam skala lokal. Eksposur media, konsentrasi elite, dan dampak kebijakan yang langsung terasa menjadikan jabatan gubernur Jakarta memiliki multiplier effect politik.

Jika Pramono mampu mem-branding HUT ke-500 Jakarta sebagai era stabilitas, modernisasi, dan kebanggaan kolektif, maka ia membangun reputational capital yang melampaui batas administratif.

Namun, strategi dua periode bukan tanpa risiko. Ekspektasi publik terhadap Jakarta sangat tinggi. Isu klasik seperti banjir, kemacetan, ketimpangan sosial, hingga tata ruang akan tetap menjadi tolok ukur utama.

Simbol dan seremoni tidak akan cukup tanpa substantive policy outcomes. Dalam perspektif rasional pemilih, warga akan mengevaluasi biaya-manfaat konkret, bukan sekadar retorika.

Selain itu, keterlibatan gubernur dalam isu seperti prestasi Persija berpotensi menjadi pedang bermata dua. Belum berhasil pun sudah menuai polemik. Jika berhasil, ia mungkin menjadi simbol kejayaan bagi fans dan warga Jakarta. Jika gagal, ia dapat dianggap sebagai distraksi dari problem struktural kota.

Antara Ambisi dan Realitas Koalisi?

Opsi yang lebih jauh adalah membaca Jakarta 2027 sebagai batu loncatan menuju Pilpres 2029.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa figur dengan pengalaman memimpin Jakarta memiliki national visibility yang signifikan. Namun, konteks 2029 berbeda.

Presiden Prabowo Subianto, dengan konfigurasi koalisi besar pemerintahan, menunjukkan kecenderungan membangun big tent coalition.

Jika arah politik nasional mengarah pada keberlanjutan dua periode kepemimpinan Prabowo, maka ruang kompetisi di 2029 bisa sangat terkonsolidasi. Dalam sistem presidensial multipartai Indonesia, dukungan koalisi menjadi variabel krusial.

Dalam kerangka teori koalisi size principle, partai-partai cenderung membentuk koalisi minimal yang cukup untuk menang. Bahkan, tanpa presidential threshold.

Jika koalisi pemerintah saat ini tetap solid hingga 2029, maka figur di luar orbit koalisi akan menghadapi hambatan struktural: akses sumber daya, dukungan elite, dan jaringan politik nasional.

Di sisi lain, PDIP memiliki basis massa ideologis dan sejarah elektoral yang kuat. Jakarta sebagai etalase keberhasilan dapat menjadi counter-narrative terhadap dominasi koalisi besar.

Namun, probabilitas keberhasilan sangat bergantung pada dinamika internal partai, konstelasi elite nasional, serta persepsi publik terhadap kebutuhan perubahan versus keberlanjutan.

Ambisi Pramono—jika memang mengarah ke level lebih tinggi—akan diuji oleh dua hal: pertama, kemampuan mengubah capaian Jakarta menjadi narasi nasional; kedua, kemampuan membangun jembatan politik di luar basis tradisional PDIP.

Dengan demikian, Jakarta 500 adalah critical juncture. Ia bisa menjadi fondasi legitimasi untuk dua periode di Jakarta. Ia juga bisa menjadi springboard menuju panggung nasional.

Namun, struktur politik nasional yang cenderung terkonsolidasi di sekitar koalisi besar pemerintahan membuat opsi Pilpres 2029 bukan sekadar soal ambisi, melainkan soal arsitektur kekuasaan. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Musim hujan kembali membuka luka lama: jalan berlubang, tambal sulam, nyawa melayang. Di Jakarta dan Jawa Barat, sorotan tertuju pada kepemimpinan Pramono dan KDM. Apakah ini sekadar cuaca, atau ada problem tata kelola dan dugaan kongkalikong aspal bolong?

PinterPolitik.com

Musim hujan selalu menghadirkan pola yang nyaris repetitif di Indonesia: jalan berlubang, tambal sulam, lalu berlubang kembali.

Namun pola teknis itu kini berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Awal pekan ini, di Matraman, Jakarta, seorang pelajar meregang nyawa akibat kecelakaan yang diduga dipicu kondisi jalan rusak.

Beberapa waktu sebelumnya, di Kabupaten Bandung, seorang perempuan mengalami nasib serupa, jalan berlubang terjatuh dan tertabrak truk.

Sampel prominen dari dua wilayah berbeda, dua kepala daerah berbeda—Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta dan Dedi Mulyadi (KDM) sebagai Gubernur Jawa Barat—tetapi problemnya identik, yakni kegagalan menjaga atau memperbarui kualitas infrastruktur dasar.

Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, ia adalah representasi kontrak sosial antara negara dan warga. Dalam kerangka teori social contract ala Rousseau dan pemikiran modern tentang public goods, jalan merupakan barang publik murni yang dibiayai dari pajak rakyat.

Ketika jalan rusak secara berulang dan membahayakan keselamatan, yang retak bukan hanya aspalnya, tetapi legitimasi negara itu sendiri.

Kasus tambal sulam berulang menciptakan kemarahan publik karena memperlihatkan pola pemborosan yang sistemik. Secara ekonomi politik, situasi ini dapat dibaca melalui kerangka principal-agent problem.

Rakyat sebagai principal menyerahkan mandat kepada pemerintah sebagai agent untuk mengelola anggaran.

Namun ketika proyek jalan dikerjakan dengan kualitas rendah—baik karena spesifikasi diturunkan demi efisiensi semu atau karena dugaan kolusi antara pejabat dan kontraktor—maka terjadi moral hazard. Agen tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik, melainkan untuk rente.

Konteks ini pun berulang kali diangkat oleh Ronald Sinaga, kontraktor jalan dan jembatan sekaligus influencer yang kini menjabat Waketum PSI di media sosialnya.

Kerusakan jalan akibat hujan sebenarnya dapat diprediksi secara teknis. Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan beban lalu lintas berat.

Artinya, perencanaan jalan harus mengacu pada life-cycle cost analysis (LCCA), bukan sekadar biaya pembangunan awal.

Jika spesifikasi aspal, ketebalan lapisan, atau sistem drainase disesuaikan demi “mengejar anggaran”, maka umur jalan otomatis memendek. Tambal sulam menjadi ritual tahunan, bukan solusi struktural.

Pengetahuan mendasar itu tentu dapat dipastikan sudah dipahami setiap aktor yang terkait pembangunan dan perbaikan jalan.

Di titik inilah kecurigaan publik terhadap “kongkalikong aspal bolong” menemukan momentumnya. Jalan yang berlubang bukan hanya soal cuaca, melainkan indikasi kemungkinan kegagalan tata kelola.

Politik Anggaran YTTA?

Untuk memahami persoalan ini secara lebih sistematis, kita dapat menggunakan pendekatan governance theory dan konsep state capacity.

Negara dengan kapasitas institusional kuat mampu memastikan standar teknis dipatuhi, pengawasan berjalan efektif, dan kontraktor bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan.

Negara dengan kapasitas lemah cenderung terjebak dalam siklus proyek jangka pendek dan insentif politik elektoral.

Di Indonesia, proyek infrastruktur daerah sering kali terikat pada logika tahun anggaran. Serapan anggaran menjadi indikator keberhasilan administratif, bukan ketahanan infrastruktur.

Dalam logika ini, proyek tambal sulam lebih mudah dieksekusi dan dianggarkan ulang dibanding rekonstruksi total berbasis standar tinggi yang memerlukan investasi besar di awal.

Bandingkan dengan Jepang, misalnya. Negara tersebut menerapkan standar teknik ketat, pengawasan independen, serta budaya birokrasi yang menekankan akuntabilitas profesional.

Jalan di Jepang dirancang dengan mempertimbangkan beban gempa, curah hujan, dan kepadatan lalu lintas.

Jika terjadi kerusakan, perbaikan dilakukan cepat dan presisi, bukan sekadar tambal permukaan. Pendekatan mereka berbasis preventive maintenance, bukan reactive patching.

Singapura juga memperlihatkan model tata kelola yang relatif lebih disiplin. Singapura, dengan sistem manajemen kota yang terintegrasi, memiliki respons cepat terhadap keluhan warga. Infrastruktur dipantau secara digital dan kualitas kontraktor diawasi ketat.

Mengapa perbedaan ini terjadi? Jawabannya terletak pada kombinasi tiga faktor, yakni integritas institusi, konsistensi regulasi, dan budaya akuntabilitas.

Dalam kerangka institutionalism, kualitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi tertulis, tetapi oleh norma dan insentif yang hidup di dalam sistem.

Jika spesifikasi aspal di Indonesia kerap diduga “disesuaikan” dengan pagu anggaran, maka yang terjadi adalah distorsi antara standar normatif dan praktik lapangan.

Penurunan kualitas material mungkin terlihat efisien secara fiskal jangka pendek, tetapi mahal secara sosial. Biaya kecelakaan, kemacetan, kerusakan kendaraan, hingga kehilangan nyawa jauh melampaui penghematan atau “penyesuaian” semu tersebut.

Dalam perspektif public value theory, pemerintah seharusnya menciptakan nilai publik berupa keselamatan dan kenyamanan.

Ketika jalan rusak menimbulkan korban jiwa, maka nilai publik berubah menjadi disvalue—kerugian kolektif yang ditanggung masyarakat.

Ujian Moral Infrastruktur

Kembali ke sampel daerah, sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Anung memimpin ibu kota yang menjadi etalase nasional. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi memimpin provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia.

Keduanya bukan sekadar administrator, melainkan simbol kapasitas negara di tingkat lokal.

Dalam teori transformational leadership, pemimpin diuji bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam kemampuannya mengubah sistem.

Jika tambal sulam menjadi pola tahunan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar inspeksi lapangan atau sidak simbolik, melainkan reformasi struktural: audit menyeluruh spesifikasi proyek, transparansi kontrak, serta mekanisme pengawasan berbasis teknologi.

Lebih jauh, perlu diterapkan performance-based budgeting yang mengaitkan alokasi dana dengan kualitas dan daya tahan jalan, bukan hanya panjang kilometer yang diperbaiki.

Kontraktor yang gagal memenuhi standar harus masuk daftar hitam secara nasional. Pengawasan masyarakat dapat diperkuat melalui platform digital pelaporan kerusakan jalan yang terintegrasi dengan respons cepat pemerintah.

Tragedi di Matraman dan Kabupaten Bandung adalah alarm moral. Infrastruktur tidak netral; ia menyangkut nyawa.

Ketika demi cuan kualitas diturunkan, maka kemanusiaan dipertaruhkan. Dalam etika politik Aristotelian, tujuan negara adalah eudaimonia—kesejahteraan warga. Jalan berlubang yang merenggut nyawa jelas bertentangan dengan tujuan tersebut.

Karena itu, kewaspadaan publik terhadap dugaan kongkalikong bukanlah sikap sinis, melainkan bentuk partisipasi demokratis.

Transparansi anggaran, keterbukaan data proyek, dan audit independen harus menjadi standar baru. Tanpa itu, siklus hujan–lubang–tambal–lubang akan terus berulang, dan setiap musim hujan akan menghadirkan potensi tragedi baru.

Pada akhirnya, jalan adalah metafora arah pemerintahan. Jika aspalnya rapuh, fondasi tata kelolanya patut dipertanyakan.

Pramono dan KDM kiranya menghadapi ujian yang sama, yakni membuktikan bahwa keselamatan warga lebih berharga daripada logika proyek jangka pendek.

Di situlah integritas kepemimpinan diuji—apakah mereka akan memutus rantai tambal sulam, atau membiarkannya menjadi ritual tahunan yang memakan korban.

Kewaspadaan publik bukan tuduhan, melainkan tuntutan agar negara kembali pada mandat dasarnya: melindungi segenap warga. Sebab ketika demi keuntungan kualitas dikorbankan, yang hilang bukan hanya aspal—melainkan kepercayaan. (J61)

Hampir setahun setelah Pilkada 2024, empat kepala daerah menonjol di panggung nasional. Siapa di antara mereka yang siap menuju Jakarta 2029?

PinterPolitik.com

“Dulu Jokowi dari sini, Ahok nyaris ke sana, dan setiap gubernur Jakarta pasti dilirik”

Cupin menatap layar televisi di warung kopi langganannya, di mana wajah-wajah kepala daerah berjejer dalam sorotan berita pasca-Pilkada Serentak 2024. Setahun sudah berlalu, tapi gema politiknya masih terasa sampai ke meja tempat ia menulis catatan kecilnya.

Dari 37 provinsi yang berkompetisi, ada empat nama yang terus muncul di benak publik—seolah jadi simbol arah baru kepemimpinan Indonesia. Di Jakarta, Pramono Anung yang dulu dikenal kalem dan teknokratis, berhasil menorehkan kepuasan publik 77,73 persen, dengan citra positif hampir 90 persen menurut Litbang Kompas.

Cupin tersenyum kecil sambil mengaduk kopinya. “Teknokrat ini kayak mesin yang nggak banyak bicara, tapi tahu kapan harus ngebut,” gumamnya. Di sisi lain, Dedi Mulyadi di Jawa Barat berisik dalam arti terbaik: channel YouTube-nya tembus dua miliar views, menghemat puluhan miliar rupiah dari anggaran iklan karena semua orang nonton sidak-sidaknya yang dramatis.

Sementara itu, di timur jauh, Sherly Tjoanda menulis sejarah baru di Maluku Utara. Perempuan pertama yang duduk di kursi gubernur sana, membawa pertumbuhan ekonomi 32,09 persen—tertinggi nasional—sambil viral karena aksi pengibaran bendera di bawah laut. Cupin menatap headline-nya di ponsel dan tertawa: “Yang ini sih, kombinasi antara akal bisnis dan daya tarik Instagram.”

Dan di ujung barat Nusantara, Muzakir Manaf—si Mualem—membuktikan bahwa bekas panglima perang bisa berubah jadi gubernur damai. Di hari pertamanya menjabat, ia langsung menghapus QR Code BBM yang sempat bikin rakyat Aceh ribet. Cupin teringat kisah veteran yang bisa tersenyum di tengah luka lama—Mualem seperti itu: keras tapi berwibawa.

Keempat nama itu, pikir Cupin, bukan cuma kepala daerah. Mereka arketipe: Pramono si teknokrat kolaboratif, Dedi si populis viral, Sherly si pengusaha empatik, dan Mualem si pejuang spiritual-pragmatis. Dalam lanskap politik yang makin berisik oleh algoritma dan sensasi, mereka seperti empat genre film yang berlomba di bioskop demokrasi.

Namun, satu pertanyaan terus mengganggu Cupin setiap kali menatap peta Indonesia di dinding kamarnya: siapa di antara mereka yang akan menuju Jakarta 2029? Kota yang katanya sudah bukan ibu kota, tapi masih jadi pusat nadi ekonomi dan gengsi politik nasional. “Yang menang di Jakarta, biasanya dapat tiket nonton babak final di Istana,” tulisnya di catatan kecil.

Pramono punya keunggulan petahana. Tapi tiga penantangnya membawa pesona yang tak kalah kuat. Dedi dengan pasukan netizen-nya, Sherly dengan pesona dan dana melimpah, serta Mualem dengan aura dan dukungan politik berat. “Bukan lagi soal PDIP atau oposisi,” pikir Cupin sambil menyesap kopi, “ini soal substansi lawan viralitas, dan kedalaman lawan karisma.”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jakarta sebagai Stepping Stone Nasional

Cupin pernah membaca tulisan Thomas M. Holbrook dan Aaron C. Weinschenk tentang pemilihan wali kota besar. Dalam esai “Campaigns, Mobilization, and Turnout in Mayoral Elections,” mereka menyebut jabatan kepala daerah di kota besar sebagai panggung visibilitas paling strategis. Cupin menandai kalimat itu dengan stabilo kuning—karena di Indonesia, panggung itu bernama Jakarta.

Kursi gubernur Jakarta bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah panggung gladi resik sebelum tampil di level presiden. “Dulu Jokowi dari sini, Ahok nyaris ke sana, dan setiap gubernur Jakarta pasti dilirik,” gumam Cupin sambil membuka catatan lamanya. Dalam sejarah, posisi itu selalu membawa aura “next big thing” bagi politik nasional.

Jakarta, pikirnya, adalah kota dengan tiga kekuatan ajaib. Pertama, eksposur media nasional yang tak pernah berhenti—setiap gerak kecil gubernurnya bisa jadi headline. Kedua, kompleksitas masalah urban yang bikin pemimpin mana pun harus tangguh: banjir, kemacetan, ketimpangan sosial, dan pluralisme jadi uji karakter nyata. Ketiga, komposisi penduduknya yang heterogen, mencerminkan miniatur Indonesia.

Cupin membaca ulang buku “The Evolution of Urban Regime Theory” karya Karen Mossberger dan Gerry Stoker. Di situ tertulis bahwa pemimpin kota besar harus membangun “urban regime,” koalisi antara pemerintah, bisnis, dan komunitas sipil. “Kalau bisa bikin itu di Jakarta,” tulis Cupin di margin bukunya, “maka bisa juga memimpin republik.”

Jakarta itu seperti saringan politik. Yang berhasil di sini, kemungkinan besar bisa menghadapi skala nasional. Bukan kebetulan kalau Jokowi dulu menggunakannya sebagai landasan lompatan dua tahun sebelum ke Istana. Basuki Tjahaja Purnama pun, meski jatuh karena kasus, pernah jadi figur nasional lewat jabatan ini.

Cupin menatap jalanan Jakarta dari jendela warung kopi. “Setiap gubernur di sini diuji bukan cuma dengan banjir, tapi juga dengan ego semua orang yang ngerasa paling benar.” Ia tertawa kecil, membayangkan Pramono harus berhadapan dengan netizen dan influencer dalam satu tarikan napas politik.

Karena itulah, keempat nama—Pramono, Dedi, Sherly, dan Mualem—memiliki alasan masing-masing untuk memandang Jakarta dengan tatapan ambisius. Pramono tahu mempertahankan kota ini sama dengan mempertahankan panggung nasional. Dedi melihatnya sebagai ekspansi dari Jawa Barat yang sudah dikuasainya secara digital. Sherly ingin membuktikan bahwa pemimpin perempuan dari timur bisa memimpin pusat. Dan Mualem, dengan restu Prabowo, tahu bahwa tanpa Jakarta, mimpi nasional hanya tinggal retorika.

Cupin menulis satu kalimat di akhir halamannya malam itu: “Jakarta adalah cermin kekuasaan. Siapa yang berani menatapnya, harus siap melihat bayangannya sendiri.”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Empat Arketipe, Satu Panggung?

Cupin menyalakan radio pagi-pagi buta. Berita politik mulai ramai lagi, meski 2029 masih jauh. “Kandidat-kandidat baru mulai bermunculan,” suara penyiar berkata. Cupin tersenyum—ia sudah lebih dulu mencatat empat nama.

Pramono Anung: The Incumbent Tactician

Ia bagai mesin diesel yang tak butuh sorotan kamera untuk melaju. Dengan kepuasan publik 77,73 persen dan posisi gubernur terbaik nasional versi Muda Bicara ID, Pramono adalah teknokrat yang diam-diam efektif. Latar belakangnya sebagai Sekretaris Kabinet sembilan tahun membuatnya lihai membaca arah angin politik sebelum badai datang.

Cupin menulis: “Pramono seperti birokrat yang hafal setiap jalan tikus kekuasaan.” Ia tahu cara bernegosiasi tanpa banyak janji, dan cara memimpin tanpa drama. Tapi kelemahannya jelas: terlalu dingin, terlalu elitis, dan kurang dekat dengan rakyat bawah yang haus figur karismatik. “Teknokrat nggak viral,” gumam Cupin, “tapi kalau krisis datang, justru dia yang dicari.”

Dedi Mulyadi: The Viral Enforcer

Cupin menatap layar YouTube-nya, menonton ulang video sidak Dedi yang menegur aparat dengan nada setengah marah, setengah teatrikal. “Lihat tuh,” katanya sambil tertawa, “politik zaman sekarang bukan soal spanduk, tapi algoritma.” Dua miliar views bukan angka kecil; itu kekuatan politik yang bahkan partai besar pun sulit menandingi.

Dedi tahu cara menggugah emosi publik. Ia membuat rakyat merasa dilihat, meski lewat layar. Tapi di balik itu, Cupin menulis catatan kecil: gaya otoriternya bikin ASN stres, keputusannya sering impulsif, dan terlalu “Sunda” untuk kota seberagam Jakarta. “Kalau Jakarta itu panggung Broadway,” tulis Cupin, “Dedi masih main di teater rakyat—jujur, tapi belum tentu pas di semua hati.”

Sherly Tjoanda: The Inspiring Dark Horse

Cupin mengingat headline besar tentang perempuan yang menolak mobil dinas Rp1,7 miliar demi efisiensi. “Wah, ini kayak film Hollywood yang tokohnya cewek tangguh tapi lembut,” ujarnya. Sherly bukan hanya kaya dengan aset Rp709 miliar, tapi juga punya kisah inspiratif dari tragedi keluarga menuju kepemimpinan publik.

Ia adalah kombinasi empati dan efisiensi. Tapi Cupin juga tahu: politik bukan soal kisah, tapi mesin. Di Maluku Utara yang kecil, Sherly bisa berlari cepat. Di Jakarta yang keras, ia butuh pasukan besar dan waktu untuk menyesuaikan diri. “Tapi justru itu menarik,” tulis Cupin. “Kuda hitam selalu muncul dari arah yang tak disangka.”

Muzakir Manaf: The Wise Kingmaker

Cupin menatap foto Mualem—garis wajahnya keras, tapi matanya tenang. Ia bukan politisi tipikal Jakarta, tapi punya sesuatu yang langka: otoritas moral. Mantan panglima GAM yang kini memimpin dengan damai. Ia seperti tokoh dalam epik Aceh, yang memadukan spiritualitas dan realpolitik.

Namun, Cupin tahu betul: Jakarta punya logika yang berbeda. Bahasa yang menenangkan di Aceh bisa terdengar asing di ibu kota. Image kerasnya dari masa lalu bisa jadi beban, bukan aset. “Tapi kadang,” tulis Cupin, “justru orang seperti dia yang jadi penentu nasib akhir.” Ia menulis satu kalimat di bawah nama Mualem: “Kingmaker lebih berbahaya dari kandidat.”

Cupin menutup buku catatannya malam itu, menatap langit-langit kamar sambil tersenyum. Jika keempatnya benar-benar bertarung di Jakarta 2029, maka publik akan menyaksikan clash of archetypes: teknokrat melawan populis, substansi melawan sensasi, pengalaman melawan inspirasi.

“Pramono mungkin menang di kalangan profesional, Dedi di kalangan rakyat dan netizen, Sherly di kalangan perempuan muda, dan Mualem di hati orang-orang yang masih percaya pada wibawa,” tulisnya. Tapi yang pasti, siapa pun pemenangnya, Jakarta akan jadi arena di mana politik Indonesia didefinisikan ulang.

Cupin mematikan lampu dan bergumam pelan sebelum tidur: “Pada akhirnya, politik bukan soal siapa paling keras bicara—tapi siapa paling sabar menunggu timing yang tepat.” Ia menutup bukunya dengan satu kalimat terakhir: “Di panggung Jakarta, semua orang bisa jadi bintang. Tapi hanya satu yang bisa bertahan sampai tirai terakhir turun.” (A43)

Pramono Anung diusulkan warganet jadi capres 2034. Akankah resep khas PDIP mengantarnya ke panggung nasional?

PinterPolitik.com

“Tata kelola kota menjadi lebih dari sekadar struktur, termasuk juga gerakan sosial dan partisipasi warga.” – Ronald K. Vogel, Handbook of Urban Politics & Policy (2024)

Cupin berjalan pagi di kawasan Senen dan terhenti melihat papan baru bertuliskan Halte Jaga Jakarta. Ia terkekeh kecil, “Dari gosong jadi kinclong, ini jelas lebih dari sekadar halte.”

Perubahan nama halte dari Senen Sentral menjadi Jaga Jakarta bukan hanya soal cat baru. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa simbol ini adalah pengingat agar kerusuhan yang pernah merusak kota tidak lagi terulang.

Warga sekitar menyambut langkah itu dengan penuh optimisme. Cupin menirukan komentar @ainunnajib di X yang menulis, “Mas Pram for President 2034.”

Setiap hari, ribuan penumpang Transjakarta kembali merasakan kenyamanan. Mereka percaya bahwa halte yang terawat adalah cermin penghormatan terhadap hak publik.

Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran hampir Rp 20 miliar untuk memperbaiki halte, jembatan penyeberangan, dan lift. Dana itu dianggap investasi penting untuk memastikan mobilitas warga tetap aman dan nyaman.

Cupin bersiul pelan mendengar kabar target rampung sebelum akhir 2025. “Kalau lancar tanpa drama, berarti gubernurnya memang serius,” ujarnya.

Halte ini akhirnya menjadi simbol baru tentang tanggung jawab kolektif. Dari ruang kecil itu, lahir narasi besar tentang kepemimpinan kota.

Namun, apakah pembangunan halte cukup untuk memoles reputasi politik? Ataukah ini sekadar pintu masuk menuju strategi lebih besar yang telah lama jadi resep PDIP?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Resep “Turun-temurun” PDIP?

Cupin penasaran mengapa PDIP gemar menjadikan kota sebagai panggung politik. Ia menemukan jawabannya dalam kisah para kader yang sukses menapaki jalan dari pasar hingga istana.

Dalam buku Governing Urban Indonesia, Edward Aspinall dan Amalinda Savirani menjelaskan bagaimana Joko Widodo (Jokowi) membangun reputasi politiknya di Solo. Jokowi berfokus pada revitalisasi pasar, pelestarian kota tua, dan pengelolaan ruang publik ramah lingkungan.

Pendekatan itu menciptakan kepercayaan warga sekaligus citra kepemimpinan yang sederhana. Cupin menyebutnya “politik obrolan di pasar,” karena dari gestur kecil lahir legitimasi besar.

Tri Rismaharini (Risma) di Surabaya menonjol dengan obsesinya pada taman kota dan pengelolaan sampah. Ia membuktikan bahwa kota bisa menjadi laboratorium kepemimpinan berbasis keberlanjutan.

Cupin membayangkan Risma berlari mengejar warga yang buang sampah sembarangan. Baginya, ketegasan itu justru memperlihatkan keberanian politik dalam menjaga ruang publik.

Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, tampil dengan gaya tegas yang penuh kontroversi. Ia membenahi transportasi, menata ruang publik, dan memberantas korupsi di ibu kota.

Meski sering dikecam, langkahnya menunjukkan efektivitas urban planning sebagai instrumen politik. Cupin berkomentar, “Politik Jakarta kayak sinetron, tapi sinetron yang penuh data dan peta kota.”

Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi menambahkan variasi lain. Ia menggabungkan pengembangan ekowisata dengan urbanisasi sehingga daerah kecil bisa tampil di peta nasional.

Cupin mengenang liburannya di Banyuwangi yang penuh festival budaya dan ruang publik bersih. Baginya, itu bukti bahwa urban planning bisa mengangkat popularitas seorang pemimpin.

Ronald K. Vogel dalam Handbook of Urban Politics and Policy menegaskan kota sebagai arena politik krusial. Urban governance menurutnya adalah tentang legitimasi, bukan sekadar aspal dan beton.

Cupin lalu menyamakan kepala daerah dengan chef yang meracik resep kepemimpinan. “Bahan utamanya warga, bumbunya kebijakan, hasilnya kepercayaan,” ujarnya sambil tersenyum.

Pola PDIP tampak jelas: kader dibina lewat panggung kota sebelum melesat ke tingkat nasional. Cupin menamainya “politik halte, pasar, dan taman,” sebuah resep sederhana tapi manjur.

Namun, apakah strategi ini bisa terus dipakai tanpa variasi baru? Apakah warga tidak akan bosan dengan menu politik yang sama dari dekade ke dekade?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pramono “Memasak” ala PDIP?

Pramono kini menapaki jalan yang sama dengan para pendahulunya. Dari halte Senen, ia melangkah ke proyek besar lain: pemugaran kawasan Blok M.

Blok M yang ikonik akan diremajakan bukan hanya secara fisik. Pramono mengintegrasikan transportasi, pedagang kaki lima, dan ruang publik yang lebih ramah warga.

Cupin menyambut rencana itu dengan nostalgia. “Blok M gue dulu penuh musik indie dan nasi goreng, semoga sekarang tetap hidup tapi lebih tertib,” katanya.

Pemugaran ini mengikuti paradigma urban regeneration. Tujuannya bukan sekadar cat baru, melainkan meningkatkan kesejahteraan sosial di kawasan padat.

Selain Blok M, Pramono memperluas rute Transjakarta. Kebijakan ini diarahkan untuk menjangkau distrik-distrik yang kurang terlayani transportasi publik.

Cupin yang sering terjebak macet untuk ke Bogor-pun menyambut kabar itu dengan gembira. “Akhirnya bisa pulang tanpa harus jual ginjal buat beli bensin,” celetuknya.

Penguatan transportasi umum bukan hanya soal mobilitas. Ia juga terkait dengan pengurangan polusi dan efisiensi perkotaan.

Setiap rute baru menjadi simbol kepedulian terhadap warga kelas menengah ke bawah. Cupin menafsirkan langkah ini sebagai “politik mobilitas” yang menambah elektabilitas.

Jakarta sebagai ibu kota adalah panggung besar penuh sorotan. Setiap keputusan gubernur di sini akan menjadi bahan perbincangan nasional.

Cupin menyebutnya ujian pamungkas bagi kader PDIP. “Kalau sukses di Jakarta, jalan ke Pilpres tinggal tunggu waktu,” ucapnya.

Namun keraguan tetap menggantung. Apakah Pramono benar-benar akan menjadi bintang besar pada 2034, atau hanya cahaya singkat yang redup di panggung ibu kota? (A43)