Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #42
PinterPolitik.com

Senja turun pelan di sebuah kantor yang mulai dikosongkan. Para pegawai pulang satu per satu. Sebuah lampu meja di sudut ruangan lupa dimatikan, dan cahayanya yang kuning jatuh ke atas setumpuk kertas. Kertas itu tidak disentuh siapa pun. Ia hanya menunggu.

Ada uang yang dititipkan dan memilih diam. Ia mengendap di satu rekening, tidak berbelanja, tidak membangun apa-apa, hanya menunggu. Saldo itu besar, dan justru karena besar ia terasa seperti air yang ditahan sebuah bendungan: tenang di permukaan, menekan di dasar. Setiap orang yang lewat mengira air itu cadangan. Sedikit yang bertanya untuk siapa pintu air akan dibuka, dan kapan.

Pada bulan yang sama sebuah undang-undang baru, disahkan pada 4 Juni, menuliskan kata “lapangan kerja” sebagai tugas resmi bank sentral, bank sentral itu justru menaikkan suku bunga. Bukan sekali. Dalam waktu kurang dari sebulan, bunga acuan naik 100 basis poin lewat tiga keputusan beruntun, satu di antaranya di luar jadwal dan disebut sendiri luar biasa. Pedal yang diinjak bukan gas. Itu rem.

Urutannya layak dicatat, karena urutan itu bercerita. Pada 20 Mei bunga naik 50 basis poin. Belum genap 3 pekan, pada 9 Juni, naik lagi 25 basis poin lewat rapat mingguan yang biasanya hanya mengevaluasi, bukan memutuskan. Lalu hari ini, 18 Juni, naik 25 basis poin lagi menjadi 5,75 persen. Mandat yang baru lahir berkata: tumbuhlah, ciptakan pekerjaan. Instrumen pertama yang dipakai membela rupiah justru menaikkan biaya kredit, menahan ekspansi usaha, dan menunda lowongan yang dijanjikan mandat itu sendiri. Di atas kertas, sinergi. Di lapangan, tarik-menarik.

Thomas Sargent, peraih Nobel ekonomi, bersama Neil Wallace pernah menamai keadaan ini dengan dingin: ketika fiskal yang memimpin dan moneter yang mengikuti, pada akhirnya moneter yang membayar tagihannya. Mandat baru itu, dibaca dari sudut ini, bukan tambahan kekuasaan bagi bank sentral. Ia tambahan tagihan. Pertumbuhan dan lapangan kerja adalah janji politik yang mahal, dan kini janji itu diselipkan ke dalam neraca lembaga yang selama ini bekerja paling sunyi.

Buktinya tidak perlu dicari jauh. Pemerintah kini memegang saldo anggaran lebih sekitar Rp420 triliun, dan arah alirannya bercerita lebih banyak daripada jumlahnya. Sekitar Rp300 triliun sudah dipindahkan dari rekening di bank sentral ke bank-bank negara untuk menekan bunga dan mendorong kredit, satu instrumen fiskal yang dipakai mengerjakan tugas moneter. Sisanya, Rp120 triliun, mengendap di bank sentral sebagai bantalan, dan pada 6 Juni menteri keuangan serta gubernur bank sentral menegaskan kas pemerintah memang tetap diparkir di sana. Cadangan devisa terkuras belasan miliar dolar menahan kurs, dan imbal hasil surat bank sentral kini melampaui surat utang negara. Carmen Reinhart, mantan kepala ekonom Bank Dunia, menyebutnya represi finansial: negara membiayai dirinya lewat instrumen yang tidak terlihat, bukan lewat pajak yang diperdebatkan.

Mengapa jalan ini yang dipilih? Karena alternatifnya mahal secara politik. Defisit dipatok sekitar 2,9 persen, sejengkal dari batas 3 persen yang, bila dilewati, menuntut revisi undang-undang. Memindahkan saldo yang mengendap, atau menitipkan beban pada bank sentral, jauh lebih senyap daripada menaikkan harga bahan bakar bersubsidi atau memangkas program populer. Itu sebabnya bank sentral selalu menggoda. Namun pertanyaan yang jarang diajukan justru paling penting: mekanisme apa yang mencegahnya membiayai defisit ketika saldo itu habis dan pasar gelisah? Undang-undang baru memperluas tugasnya. Ia tidak menuliskan rem itu.

Ada yang merayakan ini sebagai pulangnya bank sentral ke peran pertumbuhan ala Orde Baru. Mereka lupa bagaimana cerita itu berakhir pada 1998: bukan dengan pertumbuhan yang merata, melainkan dengan tagihan penyelamatan yang dipikul anak-anak yang belum lahir saat keputusannya dibuat. Garis pisah fiskal dan moneter setelah krisis itu bukan kerewelan teknokrat, melainkan pagar yang didirikan justru karena republik ini pernah tahu apa yang terjadi tanpanya. Setiap kali pembiayaan darurat diulang tanpa menyebut namanya, pelajaran yang dulu mahal dibayar ikut terlupakan.

Maka pergeserannya bukan soal teknis, melainkan soal posisi. Yang menguat adalah eksekutif, kini dengan dua narasi sekaligus: pertumbuhan diklaim buah sinergi ketika ekonomi tenang, beban dialamatkan ke gejolak global ketika bunga terpaksa naik. Yang melemah adalah independensi teknokratis bank sentral, sebab undang-undang yang sama memberi parlemen wewenang menilai kinerjanya dan menyetujui anggarannya. Penjaga garis batas berubah menjadi yang dinilai. Yang paling rentan adalah kelas menengah, kelompok yang terus menyusut, yang tabungan, cicilan, dan peluang kerja anaknya bergantung pada satu lembaga yang diminta mengejar dua tujuan berlawanan arah.

Bank sentral pun perlahan berhenti menjadi sekadar penjaga rupiah. Ia menjadi semacam polis asuransi politik, dipanggil setiap kali kepercayaan retak, preminya dibayar diam-diam oleh pemegang rupiah biasa. Titik lemah sistem berpindah, dari ruang fiskal yang sempit di Senayan ke kredibilitas moneter yang selama ini jadi penyangga terakhir. Yang menekan kini bukan inflasi, yang sudah mereda, melainkan keyakinan, dan keyakinan jauh lebih mahal dipulihkan daripada dipertahankan.

Bagi sebuah rumah tangga, semua ini bukan teori. Ia turun menjadi pertanyaan kecil yang menentukan satu dekade: mengunci bunga KPR sekarang atau membiarkannya mengambang, menunda membuka usaha atau memaksakannya dengan cicilan lebih berat, menyimpan tabungan dalam rupiah atau memindahkannya ke aset yang terasa lebih aman. Kelas menengah Indonesia sudah menyusut 9,48 juta jiwa sejak 2019, dan kelompok yang sama inilah yang menanggung sekitar separuh penerimaan pajak negara. Setiap kali bank sentral menaikkan bunga untuk memulihkan kepercayaan yang dikikis kebijakan bernama sinergi, merekalah yang membayar selisihnya. Mereka tidak duduk di meja koordinasi. Tetapi nama merekalah yang tertulis di tagihan.

Pembelaannya kuat, dan harus disebut jujur. Bank sentral yang menutup mata pada lapangan kerja kehilangan legitimasi politik, dan lembaga ini pun lama ingin lebih relevan di sektor riil, bukan sekadar penjaga harga. Koordinasi di tengah badai global masuk akal. Dan lihatlah: justru hari ini bank sentral menaikkan bunga untuk ketiga kalinya, memilih stabilitas secara terbuka, melawan tekanan untuk melonggarkan kebijakan. Itu bukan tanda independensi runtuh. Itu bukti rem masih bekerja. Prabowo membangun arsitektur menuju pertumbuhan tinggi, dan setiap pilar memang dirancang menanggung beban. Ini pilihan yang disengaja, bukan improvisasi panik.

Maka pertanyaannya bergeser, dan di situ ia menjadi lebih tajam. Bukan apakah rem masih bekerja, sebab hari ini ia bekerja, melainkan ke mana rem itu kini dipasang. Sejak pandemi, banyak negara memperluas tugas bank sentralnya, dari iklim sampai lapangan kerja. Indonesia termasuk yang paling terang melakukannya, sambil bersikeras tidak ada yang berubah. Revisi ini tidak menghapus rem. Ia memindahkannya. Dulu rem berada di luar mesin politik, dijaga lembaga yang anggarannya tak bisa disentuh dan kinerjanya tak dinilai oleh mereka yang ingin melaju. Kini ia dipindahkan ke dalam kendaraan yang sama yang ingin melaju kencang, dipegang tangan yang juga memegang gas. Garis pemisah itu digambar ulang di ruang koordinasi, jauh dari sorotan Dewan Perwakilan Rakyat dan publik yang kelak memikul bebannya.

Sore ini bank sentral menjawabnya sendiri: bunga naik lagi menjadi 5,75 persen, kenaikan ketiga dalam sebulan, dengan alasan menjaga stabilitas, dibungkus kata sinergi. Tetapi keputusan satu sore hanyalah panggung. Yang sedang dibangun bukan angka hari ini, melainkan kebiasaan satu dekade: memindahkan rem, sedikit demi sedikit, lebih dekat ke kursi pengemudi.

Air di bendungan itu masih tenang. Saldo masih mengendap, menunggu pintu dibuka untuk program yang dijanjikan. Tetapi bendungan yang sama, bila terlalu sering diandalkan, akhirnya bukan lagi penampung air, melainkan titik paling rapuh dari seluruh aliran.

Sinergi dan tekanan memakai kata yang sama. Bedanya hanya satu: siapa yang memegang rem ketika pasar kehilangan kesabaran, dan apakah rem itu masih berada di kendaraan yang sama.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #41
PinterPolitik.com

Senja turun pelan di sebuah kantor yang mulai dikosongkan. Para pegawai pulang satu per satu. Sebuah lampu meja di sudut ruangan lupa dimatikan, dan cahayanya yang kuning jatuh ke atas setumpuk kertas. Kertas itu tidak disentuh siapa pun. Ia hanya menunggu.

Malam berjalan tanpa peristiwa. Tidak ada tangan yang datang, tidak ada langkah di koridor, tidak ada tinta yang dibubuhkan. Hanya jarum jam yang bergerak di dinding, pelan dan setia. Lalu pagi tiba. Kertas yang sama, yang semalam hanya benda mati di atas meja, kini memiliki bobot yang tidak ia punya kemarin. Sesuatu telah terjadi justru karena tidak ada yang terjadi.

Di republik ini, sebuah undang-undang baru saja belajar lahir dengan cara seperti itu. Pada 9 Juni 2026, Dewan mengetuk palu atas perubahan ketiga Undang-Undang Kepolisian. Prosesnya cepat luar biasa. Ditetapkan sebagai inisiatif pada 20 Mei, dibahas bersama pemerintah hanya 2 kali, lalu disahkan. Setelah palu itu, satu hal tersisa: tanda tangan Presiden. Sampai opini ini ditulis, tanda tangan itu belum diumumkan.

Banyak orang menunggu pena Prabowo seolah di situlah nasib aturan ini ditentukan. Mereka keliru membaca mesinnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur satu hal yang sederhana dan menentukan. Jika dalam 30 hari sejak disetujui bersama presiden tidak menandatangani, rancangan itu tetap sah menjadi undang-undang. Wajib diundangkan. 30 hari sejak 9 Juni jatuh sekitar 9 Juli. Maka pena itu bukan penentu. Ia umpan. Yang menandatangani adalah kalender.

Inilah keganjilan yang jarang dilihat. Aturan ini dijual sebagai penguatan supremasi sipil, sejalan dengan janji reformasi birokrasi. Tetapi isinya membuka kursi di kementerian dan lembaga bagi perwira aktif yang masih berseragam, atas permintaan lembaga atau penugasan presiden. Dan ia berlaku lewat tindakan paling sipil yang bisa dibayangkan. Seorang kepala negara yang tidak melakukan apa-apa. Seorang jenderal paham betul: wujud kekuasaan yang paling murah adalah yang tidak berbiaya dan tidak mengikat. Biarkan waktu yang bekerja. Dengan tidak meneken sekaligus tidak menolak, ia memperoleh undang-undang sekaligus jarak untuk menyangkalnya. Itu bukan kelambanan. Itu perhitungan. Cara termurah memperluas kuasa bukan menambah wewenang baru, melainkan mengurangi keharusan menjelaskan diri. Keputusan yang diucapkan menanggung biaya politik. Prosedur yang dibiarkan bekerja menguapkan biaya itu ke dalam sistem. Tidak ada yang bisa diteriaki, sebab tidak ada yang berteriak.

Pemerintah membungkus semua ini dengan bahasa yang manis. Kementerian Hukum menyebutnya sejalan dengan cita-cita besar tentang supremasi hukum. Tetapi di jalan, pada minggu yang sama, mahasiswa membentangkan spanduk dengan kata yang jauh lebih kasar. Mereka menyebut gejala ini militerisme sipil. Tuntutan mereka pendek dan keras: cabut. 13 Juni mereka dihadang di Jakarta. 15 Juni gemanya sampai ke Jember. Di antara bahasa kementerian dan bahasa spanduk ada jurang yang tidak bisa dijembatani oleh siaran pers. Sebab yang satu menggambarkan niat, yang lain merasakan akibat. Dan akibat itu paling terasa di ruang yang jarang disebut. Ruang kerja biasa, tempat seorang warga sipil memercayai bahwa kursinya diisi oleh keahlian, bukan oleh perintah.

Ada pembelaan yang jujur untuk aturan ini, dan kita harus menatapnya tanpa berkedip. Pertanyaan yang lebih tajam bukan apa isinya, melainkan mengapa ia dibutuhkan justru sekarang. Negara membaca dunia yang sedang goyah, dan menilai program strategis nasional dari lumbung pangan sampai dapur gizi menuntut tangan yang disiplin dan bisa diperintah cepat. Jawaban itu masuk akal. Tetapi alasan yang masuk akal justru paling mudah dipakai untuk membongkar batas, sebab ia tidak terdengar seperti ancaman. Aturan 30 hari itu pun lumrah. Banyak undang-undang lahir lewat jalan yang sama. Justru kelumrahan itu yang membuat penggunaannya kali ini luput dari mata. Persoalannya tidak terletak pada niat. Juga tidak pada prosedur. Persoalannya pada rem yang dicopot. Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 114 tahun 2025 menuntut seorang perwira pensiun lebih dulu sebelum memangku jabatan sipil. Aturan baru melewatinya. Pengawas kepolisian tidak diperkuat. Yang tersisa adalah keluwesan tanpa pembatas.

Bahkan sebelum undang-undang ini lahir, sekitar 300 perwira aktif sudah tercatat menduduki jabatan manajerial di kementerian dan lembaga pada akhir 2025. Aturan baru hanya memberi nama hukum pada kebiasaan yang sudah berjalan. Langkah ini pun bukan yang pertama. Pada Desember lalu, sebulan setelah Mahkamah melarang, Kapolri menerbitkan peraturan yang membuka 17 kementerian dan lembaga bagi polisi aktif. Putusan ditafsir ulang, lalu dilampaui. Kini undang-undang datang memberi stempel pada penafsiran itu. Pola itu pun lengkap: dilarang, ditafsir ulang, lalu disahkan. Bagi seorang pegawai negeri yang menapaki kariernya setahap demi setahap, ini berarti tangga yang ia daki bisa diisi dari atas oleh penugasan, bukan oleh prestasi. Batas yang dulu tegas kini menjadi kabur. Dan kekaburan selalu berpihak pada yang berkuasa.

Sejarah dan ilmu sudah lama menamai keadaan ini. Samuel Huntington mengingatkan bahwa kendali sipil yang sehat justru menjaga prajurit tetap profesional di baraknya, jauh dari kursi pemerintahan, demi kebaikan prajurit itu sendiri. Di tanah air, Salim Said menghabiskan hidupnya mencatat betapa beratnya bangsa ini memulangkan tentara ke barak setelah puluhan tahun dwifungsi. Apa yang Huntington susun sebagai teori, Salim Said rekam sebagai luka dan kerja panjang sebuah bangsa. Reformasi membangun pagar untuk membatasi negara. 28 tahun kemudian pagar itu tidak dibongkar. Ia diberi pintu. Hannah Arendt memperingatkan tentang bentuk kekuasaan yang paling sulit dilawan: pemerintahan oleh tak seorang pun. Ketika sebuah keputusan tidak bisa ditimpakan pada satu wajah, tidak ada wajah yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan jauh sebelum mereka, Tacitus mencatat Senat Romawi masih rajin bersidang lama setelah Republik sesungguhnya telah mati. Wadahnya utuh. Isinya dikosongkan diam-diam. Sebuah republik jarang runtuh ketika lembaganya hilang. Ia runtuh ketika lembaganya tetap berdiri tetapi berhenti menjalankan fungsi semula. Dewan tetap mengetuk palu. Mahkamah tetap memutus. Semua lembaga berdiri di tempatnya. Hanya maknanya yang pelan dibalik.

Maka kembalilah ke kertas di atas meja senja itu. Sekarang kita tahu keheningan semalam bukanlah ketiadaan. Keheningan itu adalah cara berbicara paling efisien yang pernah ditemukan kekuasaan. Tanda tangan yang paling menentukan dalam sebuah negeri ternyata adalah tanda tangan yang tidak pernah dibubuhkan.

Sebuah negara yang membiarkan hukumnya lahir tanpa tangan sedang mengajari rakyatnya satu pelajaran yang sunyi. Bahwa mulai kini, hal-hal terpenting bisa diputuskan oleh sesuatu yang tidak bisa ditunjuk, tidak bisa ditanya, dan tidak bisa dilawan. Ia tidak berteriak. Ia tidak memerintah dengan suara. Ia hanya membiarkan waktu lewat. Dan dari diam itu, perlahan, lahir sebuah negara yang belajar berbicara tanpa pernah membuka mulut.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #40
PinterPolitik.com

Selama berminggu-minggu, air tersempit di dunia nyaris tanpa suara. Tanker-tanker berhenti. Layar radar di anjungan kapal kosong, seperti jalan tol yang ditinggalkan di tengah malam. Laut yang biasanya berisik oleh mesin diesel raksasa berubah menjadi cermin. Lalu, pada satu pagi di bulan Juni, sebuah kalimat dilemparkan ke dunia dari layar sebuah telepon. Nyalakan mesin kalian. Dan laut itu bangun kembali.

Kabar damai datang sebagai kelegaan yang lama ditunggu. Washington dan Teheran mengumumkan kesepakatan. Selat akan dibuka. Minyak akan mengalir. Di Jakarta, orang menghela napas. Harga yang sempat menembus 100 dolar per barel mulai melandai. Asumsi APBN yang terancam kembali masuk akal. Untuk sesaat, dunia tampak pulih ke bentuk lamanya.

Tetapi pemulihan ke bentuk lama itulah yang seharusnya membuat kita waspada.

Bagi Indonesia, bahaya sesungguhnya bukan selat yang tertutup. Bahaya sesungguhnya adalah selat yang terbuka kembali terlalu cepat. Sekitar 20 sampai 25 persen impor minyak mentah kita datang dari Timur Tengah, hampir semuanya lewat Hormuz. Ketika selat itu menyempit, setiap kenaikan satu dolar harga minyak melebarkan defisit anggaran sekitar 6,8 triliun rupiah. Angka itu bukan abstraksi. Ia adalah harga beras di pasar, ongkos angkut sayur, ibu rumah tangga yang diam-diam mengurangi takaran minyak goreng. Krisis Hormuz, dalam seratus hari, memaksa republik ini melakukan apa yang gagal dilakukannya selama lima puluh tahun: memperlakukan ketahanan energi sebagai soal hidup dan mati, bukan wacana seminar.

Lihat apa yang terjadi dalam seratus hari itu. Pada 13 April, Prabowo terbang ke Moskow, duduk tiga jam dengan Putin. Ia tidak pulang dengan janji kosong. Ia pulang dengan komitmen 150 juta barel minyak Rusia, 100 juta segera dan 50 juta cadangan, pada harga khusus, untuk disimpan di dalam negeri sebagai penyangga. Bulan berikutnya lahir Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Impor energi strategis dipindahkan ke sebuah badan layanan umum. Pada 8 Juni, Lemigas ditunjuk memikul tugas itu.

Setiap langkah ini lahir dari rasa takut. Pertamina, terikat syarat obligasi globalnya, tidak bisa sembarangan membeli minyak Rusia. Maka negara merancang jalur baru, mekanisme yang sebelumnya tak pernah dianggap perlu. Kilang Cilacap, yang puluhan tahun hanya mengenal minyak Timur Tengah, disiapkan mengolah jenis yang asing. Tetapi kargo pertama dari Rusia masih ditunggu. Dijanjikan masuk bertahap sampai akhir tahun. Janji, bukan kapal. Diversifikasi belum benar-benar berlabuh. Ia masih kata di slide presentasi yang sedang berusaha menjadi kenyataan. Dan 100 gigawatt energi terbarukan, yang bertahun-tahun dibingkai sebagai ambisi, mendadak dibaca ulang sebagai keharusan. Bukan cita-cita hijau. Asuransi nasional.

Mancur Olson, ekonom Amerika yang menulis The Rise and Decline of Nations pada 1982, sudah memetakan pola ini empat dekade lampau. Tesisnya sederhana dan mengganggu. Stabilitas yang terlalu panjang membuat sebuah bangsa lamban. Dalam damai yang berkepanjangan, koalisi kepentingan tumbuh subur, saling mengunci, memperlambat setiap reformasi yang menyakitkan. Guncangan besarlah yang membersihkan jalan. Perang dan krisis, betapapun pahit, kadang menjadi satu-satunya kekuatan yang sanggup memaksa sebuah negara berdisiplin. Ibn Khaldun menamainya asabiyah: ikatan dan kewaspadaan yang mengeras di tengah kesulitan, lalu mengendur begitu kemakmuran kembali. Reformasi energi Indonesia adalah anak kandung krisis. Ia tidak dilahirkan oleh perencanaan. Ia dilahirkan oleh ketakutan akan dapur yang padam.

Bandingkan dengan Tiongkok. Hampir separuh impor minyaknya melewati Hormuz, paparan yang jauh lebih besar dari Indonesia. Namun Beijing tidak menunggu krisis. Ia menyimpan minyak setara 120 hari kebutuhan. Ia membangun pelabuhan di Gwadar dan pipa darat dari Asia Tengah selama dua dekade, jauh sebelum tanker pertama berhenti. Ketika Hormuz menyempit, Tiongkok membeli lebih dulu, menyimpan lebih dulu, aman lebih dulu. Indonesia datang paling belakang, dengan penyangga yang baru dirancang di hari keseratus. Negara besar memakai krisis untuk berubah. Negara yang lebih kecil memakainya sekadar untuk bertahan hidup.

Bahkan diskon Rusia itu belum benar-benar terbukti. Harga khusus masih klaim di atas kertas, bukan angka di faktur. Penyimpanan dalam negeri pun terbatas, sehingga 150 juta barel tidak bisa datang sekaligus. Ia menetes sepanjang tahun, perlahan. Rusia menjual murah kepada banyak pembeli sekaligus, dan Indonesia datang sebagai pelanggan baru tanpa daya tawar besar. Penyangga yang seharusnya melindungi justru terisi paling lambat ketika ancaman terasa paling dekat. Republik ini menyiapkan perisai dari minyak yang kapalnya belum berlayar.

Risiko yang sebenarnya terletak di tempat lain. Ketika selat tertutup, yang melonjak bukan hanya harga minyak. Premi asuransi kapal perang berlipat ganda dalam hitungan hari. Ongkos angkut membengkak. Tanker enggan masuk zona bahaya tanpa bayaran berlebih. Antrean pembeli memanjang, dan Indonesia berdiri paling belakang. Negara tidak lumpuh karena minyak mahal. Ia lumpuh karena minyak tidak ada ketika paling dibutuhkan. Di pasar yang panik, uang tidak selalu menang. Yang menang adalah tangan yang lebih dulu sampai. Ketahanan, pada akhirnya, bukan soal efisiensi. Ia soal sanggup bertahan ketika pasar gagal.

Di sinilah letak jebakannya. Penyangga 150 juta barel, badan layanan umum yang baru, jalur diversifikasi yang susah payah dirintis, semuanya masih setengah jadi. Laporan akhir Mei menunjukkan pengiriman Rusia tersendat hambatan regulasi dan logistik. Institusi muda ini belum mengeras menjadi kebiasaan. Dan justru pada saat paling rentan inilah perdamaian datang, mencabut satu-satunya bahan bakar yang menggerakkannya: urgensi.

Begitu harga turun, begitu selat terbuka, godaan untuk kembali tidur akan terasa manusiawi dan nyaris tak tertahankan. Anggaran yang ketat akan dilonggarkan. Proyek surya yang mendesak akan kembali menjadi agenda jangka panjang. Penyangga minyak akan dianggap proyek darurat yang masa daruratnya telah lewat. Kita pernah melakukan ini. Setiap kali harga minyak dunia jatuh, niat diversifikasi jatuh bersamanya.

Padahal perdamaian ini sendiri belum benar-benar tertulis. Penandatanganan resmi baru dijadwalkan Jumat, 19 Juni, di Swiss. Iran belum menjanjikan selat yang terbuka selamanya tanpa pungutan. Trump bahkan menyiratkan serangan bisa kembali bila perundingan nuklir gagal. Damai yang kita rayakan hari ini adalah damai bersyarat, ditulis dengan pensil, bukan tinta. Negara yang bijak akan membaca jeda ini bukan sebagai akhir bahaya, tetapi sebagai pinjaman waktu. Diskon Rusia, mekanisme Lemigas, ambisi surya: semuanya harus dipakukan menjadi institusi permanen sekarang, selagi ingatan akan ketakutan masih segar.

Selama setengah abad, republik ini memperlakukan energi sebagai komoditas, sesuatu yang selalu bisa dibeli ketika dibutuhkan. Krisis Hormuz mengajarkan kebalikannya. Energi adalah instrumen kedaulatan. Dan inilah ironi yang jarang kita ucapkan. Krisis memberi Indonesia disiplin yang tak akan pernah bisa diberikan oleh perdamaian.

Di Selat Hormuz, mesin-mesin raksasa kini menyala kembali. Tanker bergerak, satu demi satu, menembus air yang berminggu-minggu membisu. Beberapa bulan lalu, gerak itu berarti penyelamatan. Hari ini, gerak yang sama membawa godaan yang lebih halus dan lebih berbahaya: godaan untuk lupa. Laut tidak pernah benar-benar tenang. Ia hanya sedang menahan napas. Dan sebuah bangsa yang membangun ketahanannya hanya ketika air sedang surut akan selalu terlambat ketika gelombang berikutnya datang.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Prabowo melarang telur dadar di program MBG karena rawan dicampur tepung. Mungkinkah kebiasaan “tepung” ini mengancam masa depan bangsa? 

PinterPolitik.com

“Beban penyakit dari penyakit tidak menular terkait gizi bergeser ke kelompok miskin, dan biayanya menjadi lebih besar daripada biaya kekurangan gizi.” – Barry Popkim. “The Nutrition Transition in the Developing World” (2003)

Cupin tidak menyangka sebuah istilah soal tepung bisa membuat lini masanya seramai itu. Pagi itu, sambil menyeruput kopi, ia menemukan konten “Republik Tepung” berseliweran di berbagai platform.

Awalnya, ia kira ini sekadar lelucon kuliner tentang gorengan dan mi instan. Namun, semakin ia menggulir layar, semakin ia sadar pembahasannya jauh lebih serius dari itu.

Di kesempatan lain, Presiden Prabowo Subianto di sebuah acara Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal Juni 2026 meminta agar dapur tidak menyajikan telur dadar, melainkan telur ceplok atau telur rebus saja.

Alasannya sederhana tetapi menohok: telur dadar rawan dicampur tepung sampai tepungnya lebih banyak dari telurnya. Bagi Cupin, kalimat itu terdengar seperti teguran dapur biasa, tetapi warganet membacanya sebagai sebuah diagnosis besar.

Cupin lalu teringat isi piringnya sendiri sepanjang hari. Sarapan roti, makan siang dengan gorengan, malam menutup hari dengan mi instan, dan ia mulai bertanya-tanya sejak kapan hidupnya begitu bergantung pada terigu.

Ia membuka data dan terkejut, ternyata Indonesia nyaris tidak menanam gandum sama sekali. Hampir seluruh terigu yang dikonsumsi bangsa ini, yang mencapai jutaan ton setiap tahun, berasal dari impor negara seperti Australia, Ukraina, dan Kanada.

Yang membuat Cupin makin penasaran, terigu kini bukan lagi sekadar bahan pabrikan besar. Sebagian besar konsumsinya justru mengalir ke dapur rumah tangga dan usaha kecil, mulai dari kue tradisional, mi basah, hingga aneka gorengan.

Pertanyaan pun menggantung di benak Cupin sepanjang sore itu. Benarkah pola konsumsi tepung sebesar ini berdampak pada gizi dan masa depan sebuah bangsa, dan kalau memang benar, bisakah kebiasaan setua itu benar-benar diubah?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ketika Tepung Menentukan ‘Runtuhnya’ Gizi Bangsa

Untuk menjawab rasa penasaran Cupin, ada baiknya kita tidak buru-buru menuduh tepung sebagai biang keladi. Faktanya, banyak negara dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi seperti Italia dan Jepang justru mengonsumsi gandum dalam jumlah besar.

Hal ini sejalan dengan konsep nutrition transition yang dikembangkan Barry Popkin dari University of North Carolina. Popkin menunjukkan bahwa ketika sebuah negara semakin makmur dan penduduknya berurbanisasi, pola makannya bergeser ke pangan olahan yang padat energi.

Maka persoalan sebenarnya bukan terletak pada tepungnya, melainkan pada apa yang digusur oleh tepung itu. Di sinilah istilah nutrient displacement, atau penggusuran zat gizi, menjadi kunci untuk memahami masalahnya.

Logikanya bisa dilihat dari telur dadar yang disinggung Prabowo tadi. Ketika tepung dicampurkan, volume di piring memang bertambah, tetapi kandungan protein hewaninya justru mengencer.

Adonan tiga butir telur yang dibubuhi tepung bisa dibagi menjadi enam porsi, sehingga tiap anak hanya menerima sebagian kecil protein dari yang seharusnya. Inilah yang oleh para ahli gizi disebut sebagai kalori kosong, yaitu energi yang masuk tanpa membawa zat pembangun tubuh.

Mengapa ini begitu krusial bagi anak-anak yang sedang tumbuh? Karena protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap yang memicu pertumbuhan optimal.

Para ahli kerap mengibaratkan adanya sebuah “saklar” pertumbuhan bernama mTOR di dalam tubuh anak. Saklar itu hanya menyala ketika kadar asam amino dalam darah cukup tinggi, dan sumber utamanya adalah protein hewani, bukan tepung pengisi.

Kekurangan protein hewani secara kronis inilah yang menjadi salah satu pemicu utama stunting. Sejumlah tinjauan ilmiah, seperti yang banyak dipublikasikan di jurnal gizi internasional, menunjukkan bahwa satu butir telur sehari saja terbukti mampu menurunkan risiko stunting pada anak.

Cupin pun mulai paham bahwa rantai persoalannya tidak berhenti di meja makan. Sebab stunting berkaitan erat dengan penurunan kapasitas kognitif yang pada akhirnya menekan produktivitas saat anak itu dewasa.

Hubungan inilah yang membuat persoalan tepung menyentuh dua dari tiga pilar pembangunan manusia, yakni pendidikan dan pendapatan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, merujuk estimasi Bank Dunia, bahkan menghitung kerugian ekonomi akibat stunting bisa mencapai dua hingga tiga persen dari produk domestik bruto setiap tahun.

Sejarah pun mencatat bahwa kebiasaan ini bukan tumbuh secara alami. Dalam berbagai kajian tentang rezim pangan global, akademisi seperti Harriet Friedmann dan Philip McMichael menjelaskan bagaimana surplus gandum negara besar pada era Perang Dingin sengaja disebar untuk membentuk selera dunia ketiga.

Indonesia mengalami persis hal itu lewat skema bantuan pangan Public Law 480 dari Amerika Serikat. Apa yang dulu masuk sebagai bantuan, perlahan mengunci selera dan struktur industri kita pada terigu hingga hari ini.

Cupin menyadari ada satu kabar baik yang patut dicatat di tengah semua ini. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024, prevalensi stunting untuk pertama kalinya tercatat turun di bawah dua puluh persen, dengan asupan protein hewani sebagai salah satu kuncinya.

Lantas, jika kebiasaan ini dipasang oleh sejarah selama puluhan tahun, mungkinkah ia dibongkar kembali? Dan jika mungkin, instrumen seperti apa yang sanggup membalikkan arah selera satu bangsa?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

MBG dan Ikhtiar Membongkar ‘Republik Tepung’

Sejarah ternyata menyediakan satu contoh menarik yang bisa menjawab keraguan Cupin. Contoh itu datang dari Jepang, negara yang dulu juga mengalami penguncian selera pada gandum lewat program bantuan pascaperang.

Mulai tahun 1976, pemerintah Jepang secara sengaja membalik arah melalui program makan siang sekolah. Nasi kembali menggantikan roti di nampan anak-anak, dan kebijakan ini diperkuat dengan beragam insentif pada tahun-tahun berikutnya.

Puncaknya terjadi pada tahun 2005 ketika Jepang mengesahkan undang-undang pendidikan pangan yang dikenal dengan istilah shokuiku. Filosofi yang berakar pada pemikiran tokoh diet makrobiotik Sagen Ishizuka ini menempatkan makanan sebagai bagian dari pendidikan dan identitas bangsa.

Pelajaran kuncinya bukanlah bahwa Jepang berhasil lepas total dari gandum, sebab nyatanya tidak. Pelajarannya adalah bahwa titik ungkit untuk membentuk ulang selera satu generasi justru ada di nampan makan siang sekolah.

Di titik inilah Cupin menyadari relevansi program Makan Bergizi Gratis yang sedang berjalan di Indonesia. Dengan jangkauannya yang mencapai puluhan juta anak, MBG adalah instrumen pembentuk selera nasional terbesar yang pernah dimiliki republik ini.

Lebih dari sekadar membentuk selera, program ini juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Sebab setiap rupiah belanja MBG yang diarahkan ke pangan lokal akan mengalir kepada petani dalam negeri, bukan ke pemasok gandum di luar negeri.

Pernyataan Prabowo soal telur dadar pun bisa dibaca dalam kerangka yang jauh lebih besar dari sekadar urusan dapur. Instruksi itu pada dasarnya memprioritaskan substansi gizi di atas volume yang sekadar mengenyangkan.

Setiap kali nampan MBG menyajikan protein utuh dan pangan berbasis sumber lokal, ia tidak hanya memberi gizi untuk hari itu. Secara perlahan, ia juga sedang menggeser kurva permintaan dan selera generasi mendatang.

Ekonom peraih Nobel, Douglass North, dalam karyanya Institutions, Institutional Change and Economic Performance pernah mengingatkan kita soal hal ini. Menurutnya, institusi berubah bukan lewat ledakan sesaat, melainkan melalui perubahan kecil yang konsisten pada aturan main.

Cupin kini melihat instruksi telur rebus dan telur ceplok itu sebagai sebuah konsistensi kecil. Bila dikalikan jutaan porsi setiap hari, kebiasaan kecil itu berpotensi menjadi sebuah pergeseran struktural yang besar.

Pada akhirnya, Cupin menutup harinya dengan satu renungan yang lebih jernih. Apa yang tampak sebagai persoalan sepele soal telur dadar ternyata menyimpan ikhtiar panjang untuk merawat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Republik Tepung” memang dipasang dalam rentang satu generasi, dan membongkarnya pun mungkin membutuhkan waktu yang setara. Yang pasti, generasi penentu itu kini sedang duduk di bangku-bangku sekolah, menanti nampan makan siang yang akan turut membentuk masa depan mereka. (A43)

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #32
PinterPolitik.com

“Kuasa terpenting abad ini bukan kemampuan menutup pintu,melainkan kemampuan melihat lebih dahulu daripada siapa pun.”

Di Kalimantan Timur, pelabuhan-pelabuhan batu bara tahu sebuah tanggal: 1 Juni 2026. Apa yang akan datang pada hari itu bukan tarif, bukan blokade. Sebuah jendela. Dan di jendela itu, sepasang mata.

Pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Seluruh penjualan batu bara, minyak sawit mentah, dan paduan besi kini wajib melewati satu pintu: PT Danantara Sumberdaya Indonesia, sebuah badan usaha milik negara yang lahir dari rahim Badan Pengelola Investasi Danantara, ditugaskan menjadi tangan yang menempel di komoditas. Tiga komoditas itu bernilai US$65 miliar setahun, hampir 23% dari ekspor barang nasional. Bursa membacanya dengan satu kata yang penuh curiga. Indeks gabungan merosot 3,46% pada hari rumor itu beredar, dan satu istilah berdengung di ruang dagang: monopoli.

Yang dibangun, secara teknis, lebih menyerupai single desk yang pernah dijalankan Australia untuk gandum dan Kanada lewat Canadian Wheat Board: pengekspor tunggal negara, bukan kartel privat. Pasar, sebagaimana biasanya, tidak sabar dengan pembedaan istilah.

Yang dikejar kebijakan ini jauh lebih besar daripada tata niaga. Dari olahan data UN Comtrade selama periode 1991 hingga 2024, yang kemudian dikutip langsung oleh Presiden, nilai ekspor yang menguap akibat salah-faktur ditaksir US$908 miliar, sekitar US$27 miliar setiap tahun. Di balik angka itu tersimpan satu pengakuan yang telanjang. Selama lebih dari tiga dekade, negeri ini tidak pernah benar-benar melihat ekspornya sendiri.

Henry Farrell dan Abraham Newman, dalam apa yang mereka sebut weaponized interdependence, menunjukkan bahwa setiap simpul jaringan global menyimpan sepasang tuas. Tuas pertama menutup, yang mereka beri nama chokepoint effect. Tuas kedua mengamati, yang mereka sebut panopticon effect: efek menara penjaga yang melihat tanpa terlihat. Hampir seluruh kecemasan pasar tertuju pada yang pertama, dan ia memang rapuh. Batu bara punya banyak pengganti, minyak sawit bersaing dengan Malaysia dan sederet minyak nabati lain. Sebuah kartel hanya manjur ketika pembeli kehilangan jalan keluar, dan di sini pembeli punya banyak. Gerbang yang menutup dapat saja hanya menaikkan ongkos sendiri sembari menyerahkan pangsa kepada pesaing.

Tuas yang kedua punya watak yang lain. Perhatikan apa yang dikerjakan badan baru itu pada tahap pertama, sepanjang Juni hingga akhir 2026. Tidak ada marjin yang dipungut. Tidak ada keran yang ditutup. Yang ada hanyalah kewajiban setiap kargo melewati satu jendela. Di jendela itu volume, harga, serta tujuannya dicocokkan dengan harga-harga di bursa dunia. Itu bukan pos pungutan. Itu sepasang mata. Dari mata itu lahir hal yang tidak pernah dimiliki negeri ini selama 34 tahun: kemampuan mengetahui lebih dahulu daripada siapa pun. Desain final, termasuk apakah benar tanpa marjin sepanjang 2026 dan bagaimana struktur fee setelahnya, masih menunggu peraturan turunan.

Amerika Serikat sudah lama hidup dari logika serupa. Kekuatan paling dalam dari dolar tidak terletak pada kemampuannya memutus sebuah negara dari sistem pembayaran, sebuah tindakan langka yang selalu menimbulkan kegaduhan. Kekuatannya terletak pada kemampuannya menatap, lewat SWIFT, CHIPS, dan jaringan korespondensi bank global, hampir setiap transaksi dolar di muka bumi, setiap hari, tanpa bersuara. Yang kini sedang dibangun Indonesia adalah upaya menyalakan panopticon yang sama, tetapi di dunia komoditas. Bedanya, mata Indonesia tidak bertumpu pada jaringan keuangan global, melainkan pada kewajiban pelaporan domestik. Itu membuatnya lebih sempit, tetapi juga lebih mudah dipasang.

Ada paradoks yang berjalan diam-diam di balik kebijakan ini. Tujuan menentukan harga, yang berulang kali disampaikan Presiden, lebih sukar dicapai lewat gerbang yang menutup daripada lewat mata yang melihat segalanya. Pihak yang menggenggam informasi paling lengkap ikut membentuk dugaan pasar, dan dugaan itulah yang membentuk harga. Negara yang lebih dahulu tahu duduk di meja perundingan sembari mengenali berapa banyak yang ingin dibeli lawannya, pada harga berapa, ketika lawan masih meraba. Harga pun bergeser tanpa satu keran disentuh. Penjual menjelma menjadi penentu lewat pandangan, tanpa paksaan.

Mata itu tidak berdiri sendiri. Sejak larangan ekspor bijih mentah pada 2020, peleburan dipaksa berlangsung di dalam negeri, dan kini dunia harus mendatangi tungku-tungku Indonesia untuk mengolah. Mata, tungku, dan gerbang. Ketiga simpul itulah arsitektur yang sesungguhnya, sementara gerbang yang menggemparkan bursa hanyalah umpan yang paling terang.

Para analis di ISEAS-Yusof Ishak Institute membaca Danantara sebagai pergeseran cara negara membiayai pembangunan, lewat kendaraan investasi alih-alih anggaran, sebuah pola yang menuntut pengawasan parlemen yang sepadan. Lapisan yang mampu melihat seluruh aliran dagang sebuah bangsa bekerja paling baik ketika mandat audit DPR, ketelitian BPK, dan pers yang merdeka mengimbanginya. Tanpa itu, kemampuan melihat dapat dengan cepat berubah menjadi kemampuan memeras: mengarahkan kontrak ke lingkaran tertentu, menekan pesaing yang berseberangan politik. Mata yang berkuasa, bagaimanapun, sebaiknya juga diawasi.

Ada keuntungan tersembunyi dari urutan yang dipilih. Indonesia tengah mengincar keanggotaan penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Peta Jalan Aksesi 2024 OECD secara khusus mencurigai distorsi persaingan oleh badan usaha milik negara. Sebuah monopoli melanggar prinsip itu. Sebuah lapisan data tidak. Gerbang bisa dilunakkan demi masuk klub, sedangkan mata tetap menyala. Dengan kata lain, Indonesia sedang menyalakan mata negara tepat ketika ia mendaftar menjadi anggota klub yang curiga pada mata semacam itu. Komoditas yang paling menentukan pun belum masuk daftar: Indonesia menggenggam lebih dari separuh produksi nikel dunia, tulang punggung baterai yang diperebutkan kebijakan industri hijau Washington dan Beijing, dan pada nikel itulah kelak ketiga simpul akan bertemu.

Opsi-opsi lain ada di atas meja: bea cukai yang lebih tajam, sistem faktur elektronik, kerja sama multilateral melawan salah-faktur. Presiden memilih rute pengekspor tunggal sebagai jalan pintas. Satu hal membedakan percobaan ini dari para pendahulunya. Kapitalisme negara yang berhasil, dari Saudi Aramco dan QatarEnergy hingga model Tiongkok, umumnya tumbuh di bawah kendali terpusat. Indonesia mencobanya di dalam sebuah demokrasi, dengan pers yang masih bersuara dan kekuasaan yang berganti setiap 5 tahun. Ujian sesungguhnya, dengan demikian, bukanlah marjin yang ia pungut tahun depan. Ujian sesungguhnya adalah apakah lapisan pengawasan tadi bertahan dan tetap terpusat melampaui satu masa pemerintahan. Lapisan data yang dibangun hari ini bisa, di tangan koalisi 2029 atau 2034, berubah dari instrumen fiskal menjadi instrumen politik.

Pada 1 Juni 2026, kargo pertama akan melewati jendela baru itu. Tidak ada upacara. Tidak ada pengumuman. Hanya sebuah catatan, di suatu sistem, di suatu meja: volume sekian, harga sekian, tujuan sekian. Bursa boleh terus menatap pintu yang berderak. Lensa di belakangnya tidak akan berkedip.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Prabowo menyebut Pasal 33 sebagai cetak biru ekonomi RI. Namun, sebenarnya, siapa saja yang merumuskan pasal itu? 

PinterPolitik.com

“Cetak biru itu dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa.” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI (20/5/2026)

Cupin sedang menyeruput kopinya ketika layar televisi di warung menayangkan siaran langsung dari Gedung Nusantara. Presiden Prabowo Subianto berdiri di podium Rapat Paripurna DPR RI, menyampaikan sendiri Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, sesuatu yang biasanya didelegasikan kepada Menteri Keuangan.

Cupin meletakkan cangkirnya. Ia mendengar Prabowo menyebut Pasal 33 UUD 1945 sebagai “cetak biru ekonomi” yang harus dijalankan “secara murni dan konsekuen,” lalu mengaitkannya dengan program Makan Bergizi Gratis yang kini menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari.

Yang membuat Cupin mengerutkan dahi bukan angka-angka itu. Yang membuatnya berpikir adalah kalimat Prabowo tentang “para pendiri bangsa” yang merumuskan Pasal 33 berdasarkan pengalaman pahit penjajahan, bahwa mereka “bukan orang-orang yang lugu atau naif.”

Cupin membuka ponselnya dan mulai mencari tahu siapa saja “pendiri bangsa” yang dimaksud. Ia menemukan sebuah artikel di Historia.ID yang membongkar fakta yang jarang diketahui publik: Pasal 33 dirumuskan oleh Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Mohammad Hatta dengan 22 anggota, dan di antara mereka duduk Margono Djojohadikoesoemo, kakek Prabowo, bersama Abdurrahman Baswedan, kakek Anies Baswedan.

Cupin nyaris tersedak kopinya. Dua nama yang cucunya saling bersaing dalam Pilpres 2024 ternyata pernah duduk di meja yang sama, merumuskan pasal yang kini dikutip salah satu cucu mereka dari podium tertinggi negara.

Tapi tunggu dulu. Apakah Pasal 33 ini memang seistimewa yang disampaikan Prabowo, terutama jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain? Dan mengapa sebuah konstitusi perlu secara eksplisit mengatur soal sistem ekonomi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ketika Konstitusi Bicara Ekonomi

Cupin mulai menggali lebih dalam dan menemukan bahwa tidak semua konstitusi di dunia memuat ketentuan eksplisit tentang sistem ekonomi. Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, melindungi hak milik dan kontrak tetapi tidak mendikte sistem ekonomi tertentu.

Charles Beard dalam An Economic Interpretation of the Constitution of the United States berargumen bahwa keheningan itu bukan kelalaian, melainkan pilihan sadar para pemilik modal yang mendominasi Konvensi Philadelphia 1787. Konstitusi AS, dalam bacaan Beard, justru melindungi kepentingan ekonomi elitnya secara implisit.

Indonesia mengambil jalan yang berbeda sama sekali. Panitia Hatta secara sadar menanamkan visi ekonomi ke dalam konstitusi, menjadikan ekonomi bagian dari tatanan sosial, bukan entitas otonom yang berjalan sendiri.

Cupin teringat konsep embeddedness dari Karl Polanyi dalam The Great Transformation. Polanyi berargumen bahwa ekonomi seharusnya tertanam dalam relasi sosial, bukan sebaliknya, dan ketika masyarakat membiarkan pasar mengatur segalanya, yang terjadi adalah kehancuran.

Tanpa perlu membaca Polanyi, Hatta merumuskan hal yang secara substansial identik. Frasa “disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” adalah versi Indonesia dari embeddedness: ekonomi tidak dibiarkan “tersusun dengan sendirinya” sebagaimana dalam sistem laissez-faire, melainkan diatur secara sadar oleh masyarakat melalui negara.

Cupin lalu membandingkan dengan negara-negara lain yang juga menanamkan visi ekonomi dalam konstitusinya. India memuat Directive Principles of State Policy dalam Pasal 36 hingga 51 yang terinspirasi dari Konstitusi Irlandia 1937, tetapi prinsip-prinsip itu bersifat non-justiciable atau tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan.

Bolivia pada 2009 bahkan melangkah lebih jauh dengan prinsip Vivir Bien atau Suma Qamaña yang menolak pertumbuhan ekonomi linier dan menempatkan harmoni dengan alam sebagai fondasi. Ada resonansi antara Vivir Bien Bolivia dan “asas kekeluargaan” Indonesia karena keduanya menolak individualisme ekonomi liberal.

Yang membedakan Pasal 33 adalah statusnya yang berada di batang tubuh konstitusi dan secara teoritis mengikat, bukan sekadar panduan moral. Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi Ekonomi mencatat bahwa Pasal 33 bertahan dari upaya amandemen pada 2002, ketika sebagian pihak ingin menghapusnya dengan dalih bahwa pasal tersebut menghambat modernisasi ekonomi pasca-krisis 1998.

Cupin mulai memahami bahwa Pasal 33 bukan sekadar warisan sejarah yang usang. Tetapi siapa sebenarnya orang-orang yang merumuskannya, dan mengapa fakta genealogis di balik pasal ini justru relevan untuk Indonesia hari ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Milik Bersama di Pasal 33

Cupin kembali membaca daftar 22 anggota Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan. Margono Djojohadikoesoemo, lahir 1894 di Purwokerto, bukan sekadar peserta rapat biasa.

Setelah kemerdekaan, Margono menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan mendirikan Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946, bank pertama milik republik yang baru lahir. Ketika De Javasche Bank milik kolonial menolak mengakui kedaulatan Indonesia, Margono-lah yang memastikan negara memiliki infrastruktur keuangan sendiri.

Di sisi lain meja yang sama duduk Abdurrahman Baswedan, lahir 1908 di Surabaya, seorang peranakan Arab yang pada masa kolonial digolongkan sebagai “Timur Asing.” AR Baswedan mendirikan Persatuan Arab Indonesia pada 1934 dengan prinsip ius soli, “di mana aku lahir, di situlah tanah airku,” dan berhasil menyatukan komunitas Arab untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

Margono membawa tradisi ekonomi Jawa, dunia perbankan, koperasi, dan tata kelola keuangan negara. AR Baswedan membawa semangat inklusivitas, gagasan bahwa ekonomi nasional harus merangkul semua elemen bangsa tanpa memandang asal-usul.

Cupin menyadari sesuatu yang penting. Pada Pilpres 2024, pendukung Prabowo dan pendukung Anies saling berhadapan di medan politik yang keras, tetapi kakek mereka pernah duduk berdampingan merumuskan fondasi ekonomi yang sama.

Fakta ini mengingatkan Cupin pada apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai capital symbolique, modal simbolis yang diturunkan lintas generasi. Pasal 33 adalah produk dari kerja kolektif yang melampaui sekat ideologis, etnis, dan golongan, sebuah capital symbolique milik seluruh bangsa.

Sri-Edi Swasono, menantu Bung Hatta, pernah berkata dengan tegas bahwa bukan Pasal 33 yang menyebabkan krisis ekonomi atau skandal BLBI, melainkan penyimpangan dari semangat pasal itu sendiri. Hatta sendiri menjelaskan bahwa “dikuasai oleh negara” tidak berarti negara menjadi pengusaha, melainkan negara membuat peraturan yang melancarkan jalan ekonomi dan melarang pengisapan orang lemah oleh orang bermodal.

Cupin menutup ponselnya dan menatap layar televisi yang masih menayangkan analisis pasca-pidato. Ia memikirkan 22 orang di ruang rapat Juli 1945 itu: seorang ekonom Jawa yang kelak mendirikan bank negara, seorang peranakan Arab yang kelak menjadi diplomat pertama republik, seorang tokoh pendidikan bernama Ki Hadjar Dewantara, seorang wakil Indo-Belanda bernama Dahler, dan belasan nama lain yang mewakili keragaman sebuah bangsa yang belum lahir.

Pasal 33 bukan warisan satu keluarga, satu kubu politik, atau satu generasi. Ia adalah titik temu di mana 22 orang dengan latar belakang yang berbeda sepakat tentang satu hal: bahwa kekayaan negeri ini adalah milik rakyatnya, dan tugas negara adalah memastikan hal itu terjadi. (A43)

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #31
PinterPolitik.com

Di atas tanah, segala sesuatu bisa dihitung. Petak sawah punya batas, gedung punya sertifikat, jalan punya nama. Udara di atasnya tidak. Angin melintas tanpa meminta izin. Awan tidak menandatangani siapa pemiliknya. Namun yang di udara itulah yang menentukan apakah yang tumbuh di tanah matang atau layu sebelum musimnya.

Begitu pula sebuah negeri. Ia membangun di tanah: jalan, pelabuhan, jaringan listrik, dana abadi. Semua bisa diresmikan dan diaudit. Di atasnya ada lapisan yang lebih tua dan lebih sunyi, yaitu udara informasi. Di langit itu, hari ini, sebuah negara besar menemukan dirinya sebagai pendatang yang terlambat.

Pada 4 Februari 2026, di Hotel Borobudur, Jakarta, lebih dari 500 insan kehumasan berkumpul dalam Forum Bakohumas “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri”. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan sesuatu yang terdengar teknokratis, padahal isinya filosofis. Komunikasi publik, katanya, bukan lagi fungsi pendukung, melainkan bagian dari kepemimpinan negara. Ketika negara kalah cepat, ruang itu diisi misinformasi.

Bacaan yang paling gampang berkata: negara sedang belajar menguasai linimasa. Di balik kata “melawan disinformasi”, konon, tersembunyi hasrat mengunci narasi. Bacaan itu nyaman. Ia menempatkan negara sebagai satu-satunya penguasa langit, dan warga sebagai korban tunggal.

Yang sering luput adalah kebalikannya. Negara bukan penguasa langit itu. Ia datang terlambat ke meja yang kartunya sudah lama ditandai pemain lain. Udara di atas tanah Indonesia telah lama padat oleh lalu lintas yang bukan milik negara, bukan pula milik warga biasa, melainkan milik mereka yang paling rapi mengaturnya.

Renée DiResta, peneliti di McCourt School of Public Policy, Georgetown University, dan mantan kepala riset Stanford Internet Observatory, menamai gejala ini dalam bukunya, Invisible Rulers (2024). Sekelompok kecil yang terkoordinasi sanggup memproduksi ilusi konsensus. Mereka membelah ruang publik menjadi bespoke realities, kenyataan yang dijahit khusus untuk tiap kelompok, sampai kebenaran bersama hampir mustahil disepakati. Suara yang paling sering muncul di linimasa belum tentu yang paling jujur. Sering kali ia yang paling dibayar.

Yang dijahit ulang bukan cuma pendapat hari ini, melainkan ingatan. Inilah luka yang paling dalam. Udara bukan sekadar ruang opini. Ia ruang tempat memori bersama disusun dan dihapus. Mesin yang mengatur apa yang kita pikirkan pagi ini diam-diam mengatur apa yang kita ingat dan kita lupakan tahun depan. Di negeri ini, pembelahan itu bahkan tidak melulu soal algoritma. Ia juga soal harga kuota, jam kerja, dan jarak. Linimasa seorang ibu di Kupang dan seorang pekerja migran di Hong Kong tidak pernah benar-benar sama.

Di langit kita, semua ini bukan teori. Percakapan tentang hilirisasi, subsidi, dan energi hijau kerap melonjak bukan karena keresahan warga, melainkan karena ada pesanan yang turun dan tagihan yang dikirim. Oligarki lama di sektor sumber daya kini punya sayap baru. Bukan lagi tim lobi di ruang tertutup, melainkan armada akun di ruang terbuka. Ketika negara akhirnya masuk, tidak ada kartu lain selain yang sudah dibagikan.

Namun tidak semua yang ditakuti negara adalah bayangan. Hoaks tentang tabungan pensiun yang raib, subsidi yang dicabut diam-diam, atau bantuan sosial yang dipotong bisa membakar dapur jutaan keluarga dalam semalam. Di situ kecemasan negara punya dasar yang jujur. Padahal teknokrat fiskal dan energi yang paling bertanggung jawab atas angka-angka itu kerap menjadi korban berlapis. Mereka mempertanggungjawabkan tiap rupiah di hadapan lembaga internasional sekaligus publik, sementara narasi atas kerja mereka dikelola mesin politik yang tidak selalu terikat etika yang sama. Negara, dengan begitu, bukan satu wajah. Ada bagian dirinya yang ingin menjelaskan dengan jujur, dan ada bagian yang hanya ingin menang.

Ada lapisan yang lebih dalam lagi. Guru besar emerita Harvard Business School, Shoshana Zuboff, dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019), menunjukkan bahwa udara digital sejak awal bukan milik negara mana pun. Ia arsitektur global, yang ia sebut Big Other, dimiliki segelintir korporasi yang menambang perilaku manusia untuk diramalkan dan diubah. Algoritma yang menentukan apa yang ramai di Jakarta dirancang di tempat lain, untuk kepentingan lain, dengan logika yang tidak pernah tunduk pada konstitusi mana pun.

Maka tampaklah ketelanjangan itu. Sebuah negara berdaulat di tanahnya, tetapi menyewa langitnya. Penyewa tidak menentukan bentuk rumah. Pemerintahan yang hendak menjelaskan hal rumit, seperti struktur subsidi atau disiplin fiskal, dipaksa memampatkannya ke dalam format yang ramah algoritma: 30 detik, tajam, penuh emosi. Mutu pertimbangan turun bukan karena niat buruk, melainkan karena ruang itu sendiri menghukum nuansa. Bukan hanya warga yang kehilangan hak untuk ragu dan menunda penilaian. Negara yang berniat jujur pun kehilangannya.

Kerentanan itu tidak berhenti di dalam negeri. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia bukan hanya menyewa langit korporasi, melainkan juga menyewa cuaca opini dunia. Peringkat lembaga internasional, tajuk media besar, dan indeks demokrasi membentuk ruang gerak fiskal dan energi jauh sebelum sebuah kebijakan dijelaskan di rumah sendiri. Perang udara, dengan kata lain, juga berembus dari luar. Sebuah pembingkaian tentang utang atau batu bara sanggup menjatuhkan kebijakan sebelum ia sempat diuji. Dalam keadaan seperti itu, keinginan negara untuk tidak terlambat bukan melulu nafsu kuasa. Sering kali ia naluri bertahan hidup.

Di sinilah ajakan negara untuk tidak membiarkan narasi berjalan tanpa arah berubah makna. Ia bukan hasrat sensor, melainkan kesadaran berdaulat yang terlambat bangun. Negeri yang sudah membangun arsitektur modalnya lewat dana abadi, arsitektur energinya lewat transisi, arsitektur digitalnya lewat infrastruktur, baru sadar ia belum punya arsitektur udara. Dalam doktrin kedaulatan yang diusung Presiden Prabowo, kemandirian dibayangkan utuh dan tak terbagi. Bila ia jujur pada dirinya sendiri, ia tidak bisa berhenti di tanah, laut, dan modal. Ia mesti sampai ke udara.

Di sini opini ini berdiri, dan di sini pula sahabat Pinterpolitik berhak menagih kejujuran. Kedaulatan udara gampang disalahpahami, dan gampang disalahgunakan. Membela langit sendiri tidak berarti membeli lebih banyak slot iklan atau menyewa lebih banyak pasukan akun. Itu cuma menyewa dengan harga lebih mahal. Kedaulatan yang sejati berarti membangun aturan main: kampanye digital negara yang terbuka untuk diperiksa, audit independen atas tiap “kampanye melawan hoaks”, dan hak warga untuk meminta penjelasan. Warga bukan penonton di langit. Ia pemegang saham dalam rumah kepercayaan itu. Sebab penyakit bawaan kedaulatan udara adalah membeku menjadi keseragaman, dan keseragaman adalah cara paling halus meminggirkan suara kecil, persis ketika ekonomi dan energi paling membutuhkannya. Peringatan ini datang dari dalam. Satu narasi, kata sang menteri di forum itu, “bukan berarti seragam”. Negara yang menyewa langit tetap memegang kunci di darat, dan kunci selalu bisa disalahgunakan. Karena itu membela negara di udara, bila ia jujur, sekaligus berarti membela warga dari kemungkinan negara menyalahgunakan dirinya sendiri.

Maka soalnya bukan lagi apakah langit akan terisi. Ia selalu terisi, sebagaimana udara tidak pernah benar-benar kosong. Soalnya adalah oleh apa. Oleh aturan yang bisa dimintai pertanggungjawaban, atau oleh pesanan bulanan dan tagihan yang tidak pernah menampakkan wajah. Di atas tanah, kita tahu siapa pemilik tiap petak. Di udara, kita baru mulai bertanya. Dan sebuah bangsa yang belajar bertanya tentang langitnya sendiri, betapapun terlambat, sedang melakukan hal paling berdaulat yang bisa ia lakukan: menolak menjadi penyewa abadi di udara, di atas tanahnya sendiri.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #30
PinterPolitik.com

Selama 33 tahun Indonesia bisa menimbang setiap ton batu bara yang berlayar keluar dari pelabuhannya. Tapi berapa nilainya, dan berapa yang diam-diam lolos, tak pernah ia tahu. Di dermaga, segalanya bisa dihitung. Tongkang merapat, conveyor berderak, tonase tercatat sampai desimal terakhir. Harga yang sesungguhnya diputuskan di tempat lain. Di layar dagang yang jauh, di kontrak yang diteken di kota berpajak rendah, di selisih yang memilih untuk tidak pulang.

Pada 20 Mei 2026, dari mimbar Rapat Paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto memutuskan menutup jarak antara kedua angka itu. Lewat Peraturan Pemerintah, ekspor 3 komoditas strategis kini menempuh satu pintu saja: kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy harus keluar lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia, pengekspor tunggal milik negara. Transisi dimulai 1 Juni, berlaku penuh 1 September. Bahasanya bahasa tata kelola. Tujuannya menutup kebocoran, menertibkan transfer pricing, dan memaksa devisa pulang.

Tapi di balik bahasa teknis itu, ada peristiwa yang jauh lebih tua. Sebuah negara sedang belajar melihat.

Antropolog politik James C. Scott menyebut hasrat paling dasar negara modern dengan satu kata, legibility, keterbacaan. Negara tumbuh dengan membuat yang kabur menjadi terbaca. Tanah dipetakan, takaran diseragamkan, rakyat disensus dan diharapkan sadar pajak. Yang tak terbaca, tak akan terkuasai. Namun di titik yang paling bernilai, yakni harga, margin, dan devisa, Indonesia justru memilih untuk tetap buta.

Negara itu tidak buta karena bodoh. Ia dibuat buta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar caranya tanpa berbasa-basi: para eksportir mendirikan perusahaan afiliasi di luar negeri, menjual murah kepada perusahaan milik mereka sendiri di yurisdiksi berpajak rendah, lalu memarkir selisihnya di sana. Oligarki sawit dan batu bara tak pernah menyembunyikan tambang, sebab tambang terlalu besar untuk disembunyikan. Mereka membuat negara tetap buta, angka demi angka, kapal demi kapal.

Pemerintah menyebut kerugian akibat under-invoicing menembus Rp 15.400 triliun sepanjang 1991 hingga 2024. Angka itu mengguncang, sekaligus mustahil dipastikan. Sebab kecurangan yang dirancang agar tak terbaca memang tak meninggalkan pembukuan jujur untuk diaudit. Yang paling telak bukan besaran rupiahnya. Justru kenyataan bahwa selama lebih dari 30 tahun, kerugian sebesar itu tak pernah terhitung. Ketidakmampuan menghitung itulah dakwaan yang sebenarnya.

Kebutaan itu bukan kecelakaan. Ia subsidi. Selama satu generasi, negara memberi oligarki ekstraktif satu hadiah diam-diam, yaitu hak untuk tidak terlihat, dan hadiah itu punya sejarahnya sendiri. Di era Orde Baru, negara yang masih lemah menukar pengawasan dengan modal asing. Di era Reformasi, elite baru menukar mata terpejam dengan dana yang menghidupi politik. Para teknokrat sesudahnya melihat semuanya, tapi tak pernah cukup kuat untuk melawan. Begitulah perjanjian tak tertulis itu bertahan: negara setuju tidak melihat, modal setuju tetap tenang. Orang bisa menyebutnya koalisi status quo ekstraksi. Bukan persekongkolan yang diteken di satu ruangan, melainkan sederet kepentingan yang menyatu tanpa pernah perlu bersepakat.

Karena itu, sebelum menjadi hal lain, pintu tunggal ini adalah alat penglihatan. Sekaligus pembatalan sepihak atas perjanjian lama tadi. Itulah, lebih dari soal tarif atau dokumen, yang membuat pasar gemetar. Dalam bahasa ekonomi pembangunan, Indonesia sedang mencoba membalik kutukan sumber daya: dari ekstraksi berrente tinggi yang tak terbaca, menuju ekstraksi yang terbaca dan, kalau berhasil, membangun. Sedikit negara sanggup melompat sejauh itu dalam satu generasi: Botswana lewat berliannya, Norwegia lewat minyaknya. Keduanya menuntut hal yang sama, disiplin untuk melihat.

Tapi James C. Scott yang merayakan keterbacaan adalah juga James C. Scott yang paling mewaspadainya. Penglihatan yang dipaksakan dari atas, ia mengingatkan, bisa berubah menjadi kesombongan yang menghancurkan. Satu pintu memang membubarkan kabut yang tersebar di tangan banyak pemain. Namun ia melahirkan satu chokepoint, titik sempit yang harus dilalui seluruh arus, dan kabut oligarki yang menyebar itu kini ditukar dengan konsentrasi di tangan negara.

Di sinilah opini ini menolak berhenti pada tepuk tangan. Bagaimana bila Danantara sendiri yang kelak menjadi pelaku under-invoicing terbesar? Bila oligarki swasta cuma berganti seragam menjadi oligarki BUMN? Negara memasang mata untuk mengawasi eksportir. Tapi siapa yang mengawasi mata itu? Pertanyaan klasik yang tak pernah usang, quis custodiet ipsos custodes, siapa menjaga para penjaga. Negara baru saja memindahkan letak titik butanya, bukan menghilangkannya. Dan satu pintu yang gelap di dalam jauh lebih berbahaya ketimbang banyak pintu yang remang di luar.

Sejarah sudah menyediakan dua jalan. Chile menaruh tembaganya di bawah CODELCO. Tetap monopoli negara, tapi diaudit independen, devisanya masuk kas negara, dan sampai kini jadi tulang punggung fiskal. Venezuela menyerahkan minyaknya kepada PDVSA. Juga monopoli negara, tapi ditangkap politik, kehilangan transparansi, lalu runtuh. Yang menentukan nasib keduanya bukan kepemilikan negara, melainkan apakah gerbangnya dipagari dari politik dan dibuka untuk diperiksa. Danantara berdiri tepat di persimpangan itu. Maka keberatan para pelaku usaha, soal kontrak berjalan, novasi, dan apakah pembeli asing menganggapnya monopoli, bukan rengekan pihak yang kalah. Pasar menjawab lebih cepat dari argumen: saham batu bara tertekan dalam hitungan hari. CEO Danantara Rosan Roeslani menjawabnya dengan janji yang tepat, kesucian kontrak. Janji itu benar. Tapi ia baru menjadi institusi saat bisa diuji, bukan sekadar diucapkan.

Lee Kuan Yew, yang membangun Singapura lewat negara yang kuat sekaligus bersih, pasti menyetujui prinsipnya tanpa ragu. Lalu ia memindahkan seluruh pertanyaan ke satu titik: siapa yang duduk di pintu itu. Baginya, sentralisasi baru menutup kebocoran bila gerbangnya dijalankan setara Temasek, yakni profesional, berjarak dari politik, dan bertangan bersih. Tanpa itu, negara tidak menghapus pencurian. Ia cuma memindahkannya dari oligarki ke pejabat.

Dari Washington, Tokyo, dan Beijing, kebijakan ini tidak terbaca sebagai aturan dagang. Ia terbaca sebagai doktrin. Henry Kissinger akan melihatnya sebagai instrumen kekuasaan struktural, cara negara mengubah endapan sumber dayanya menjadi posisi tawar. Karena pembeli terbesar batu bara dan sawit Indonesia berkumpul di Asia, satu pintu berarti satu meja. Indonesia tengah menguji dirinya sebagai pemasok ayun, seperti Saudi dulu menguji minyak dan Tiongkok menguji logam tanah jarang. Bila berhasil, diam-diam ia memindahkan sebagian rente dari konsumen Asia ke kas Jakarta. Pergeseran yang kecil di atas kertas, tapi besar dalam neraca kawasan. Tapi Kissinger juga memberi peringatan keras. Leverage seperti ini harus tampil sebagai tata kelola, jangan pernah sebagai senjata. Sebab begitu dunia membacanya sebagai senjata, ia mengundang koalisi lawan, dan pembeli pun mulai mencari pemasok lain.

Dampaknya tak pernah berhenti di ruang elite. Bagi siapa pun yang memegang keputusan di rumah maupun di kantor, di Jakarta sama seperti di kota mana pun yang ikut membaca, semua ini akhirnya mendarat di hal yang konkret: nilai rupiah di dompet, harga yang naik diam-diam, rasa aman akan masa depan anak. Devisa yang tak kunjung pulang itu adalah sekolah, klinik, dan jalan yang tak pernah dibangun. Kebutaan negara selalu dibayar oleh mereka yang tak punya perusahaan di luar negeri.

Karena itu, ujian sejati kebijakan ini bukan terletak pada hari pengumumannya, tapi pada hari-hari sunyi sesudahnya. Penyakit yang akut tak akan sembuh hanya karena satu pintu ditutup. Ia sembuh bila negara membangun penglihatan yang bertahan lebih lama dari satu masa pemerintahan, penglihatan yang bekerja bukan karena diperintah, tapi karena sudah terlembaga. Dan itu menuntut hal-hal yang tidak puitis: harga kontrak yang diumumkan terbuka, audit pihak ketiga yang independen, serta klausul matahari terbenam yang memaksa evaluasi. Negara yang menuntut para eksportir terbaca harus lebih dulu membuat dirinya sendiri terbaca.

Kembali ke dermaga. Tongkang yang sama, conveyor yang sama, tonase yang sama. Hanya satu yang berubah. Kini, untuk pertama kalinya, kedua angka itu, berapa banyak dan berapa nilainya, bisa dibaca dari satu tempat. Apakah itu kedaulatan, atau sekadar kebutaan baru yang kini berstempel negara, bergantung pada satu syarat sederhana tapi keras: apakah meteran yang akhirnya terpasang itu menghadap ke dua arah. Ke laut, tempat kapal pergi. Dan ke daratan, tempat negara berdiri.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ketika Indonesia berencana membangun “bengkel resmi” pesawat angkut Hercules di Kertajati, yang sedang dipertaruhkan kiranya bukan sekadar kontrak perawatan pesawat, melainkan posisi Indonesia di peta pengaruh militer Indo-Pasifik. Dari pembeli, menjadi penentu. Mungkinkah itu terjadi?

PinterPolitik.com

Selama puluhan tahun, Indonesia seolah nyaman berada di kursi pembeli. Alutsista datang dari Amerika Serikat, Eropa, atau Rusia, pesawat rusak dikirim ke bengkel luar negeri, teknisi bbelajar dari manual terjemahan.

Posisi itu tidak salah, tetapi ia tidak menciptakan kekuatan tawar. Indonesia besar sebagai pasar, tetapi kecil sebagai penentu.

Pro-kontra pun mewarnai statement Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran Secretary of War Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut militer Lockheed C-130 Hercules.

Bandara Kertajati pun telah disiapkan, namun rencana tersebut mendapat resistensi isu terkait kedaulatan dan keberpihakan blok militer, terutama di tengah persaingan negara adidaya.

Sebagai informasi C-130 Hercules adalah salah satu pesawat angkut militer paling tersebar di dunia, dioperasikan lebih dari enam puluh negara.

Di Asia Tenggara, Hercules bukan sekadar pesawat, melainkan tulang punggung logistik, dengan mengangkut pasukan ke perbatasan, menurunkan bantuan ke daerah bencana, mendarat di landasan darurat di pulau terpencil.

Indonesia sendiri mengoperasikan Hercules sejak era Soekarno saat bermitra dengan Presiden AS saat itu John F. Kennedy yang menariknya dipantik kasus barter pilot CIA Alan Lawrence Pope saat Pemberontakan PRRI/PERMESTA dekade 1950-1960an.

Menjadi negara di luar AS yang mengoperasikan Hercules, Indonesia memiliki rekam jejak operasional paling keras di kawasan, Papua, banjir Aceh, gempa Lombok, hingga proses operasi pencarian hingga titik koordinat evakuasi di tengah laut.

Dari latar belakang itulah muncul gagasan membangun fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul atau MRO khusus C-130 di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka.

Gagasan ini terdengar teknis. Pada permukaannya memang begitu. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, hal itu kiranya menyimpan potensi transformasi yang melampaui urusan “bengkel” atau isu sensitif terkait kedaulatan. Mengapa demikian?

MRO sebagai Instrumen Daya Tawar?

Pakar logistik Deborah Cowen pernah menulis bahwa logistik modern bukan sekadar urusan efisiensi, melainkan alat proyeksi kekuasaan. Siapa yang menguasai rantai pasok, menguasai sustainment, menguasai kemampuan suatu negara untuk bergerak dan bertahan, secara langsung atau tak langsung bisa menguasai orbit pengaruh.

Dalam konteks pertahanan, ini berarti siapa yang memperbaiki pesawat sebuah negara, secara tidak langsung menentukan seberapa jauh pesawat itu bisa terbang dan seberapa lama ia bisa beroperasi.

AS memahami logika ini jauh sebelum teorinya ditulis. Edward Luttwak menyebutnya geo-ekonomi, yakni konflik modern bergeser dari perang terbuka ke persaingan ekonomi-strategis.

Pangkalan militer bisa ditolak, tetapi fasilitas MRO yang dibangun bersama, yang menyerap teknisi lokal dan mengintegrasikan prosedur teknis dari mitra asing, bekerja jauh lebih halus dan sulit dicabut.

David Vine dalam kajiannya tentang jaringan basa AS menunjukkan bahwa kekuatan proyeksi Paman Sam tidak selalu dimulai dari serbuan militer, melainkan dari infrastruktur akses yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

MRO Kertajati berpotensi menempatkan Indonesia di simpul jaringan semacam itu, tetapi dari sisi yang berbeda, bukan sebagai negara tuan rumah yang diakses, melainkan sebagai penyedia layanan yang dibutuhkan.

Perbedaan ini signifikan. Ketika negara-negara tetangga membawa Hercules mereka ke Kertajati untuk perawatan, Indonesia tidak hanya mendapat pendapatan devisa.

Indonesia mendapat informasi tentang kondisi armada kawasan, membangun hubungan teknis yang erat dengan militer negara lain, dan perlahan mengakumulasi pengaruh yang tidak tertulis dalam perjanjian mana pun.

Inilah yang dimaksud dengan infrastruktur sebagai kekuasaan. Bukan dramatis, tidak ada ledakan atau deklarasi. Tetapi dalam jangka panjang, ia lebih tahan lama dari aliansi formal mana pun.

Secara “cuan”, terdapat pula beberapa aspek positif. Mulai dari Bandara Kertajati yang lebih produktif dibanding saat ini, pergerakan ekonomi di sekitar kawasan bisa lebih bergeliat, transfer teknologi secara otomatis terjadi, pun dengan kemungkinan pembukaan pabrik sparepart untuk kurangi biaya ekspor dari pabrikan yang bisa serap tenaga kerja lokal, hingga pendidikan vokasi pencetak teknisi pesawat.

Risiko, Dilema, dan Kedaulatan yang Sesungguhnya

Tentu saja gambaran ini tidak datang tanpa bayangan. Singapura, melalui ST Engineering, telah lama memposisikan diri sebagai hub MRO terbesar Asia Tenggara.

Australia memiliki fasilitas serupa yang melayani operator di kawasan Pasifik. Keberhasilan Kertajati berarti redistribusi pasar yang selama ini mereka kuasai.

Tekanan diplomatik, hambatan regulasi, dan persaingan harga adalah respons yang hampir pasti menyusul atau sedang bermain dalam tahap narasi.

Di dalam negeri, sekali lagi, kekhawatiran lain mengintai. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah fasilitas MRO yang melibatkan mitra teknis Amerika ini pada akhirnya menjadi embrio akses militer asing.

Kekhawatiran itu valid dan tidak bisa dimata-matai sebagai paranoia. Sejarah mencatat bahwa ketergantungan teknis dapat berubah menjadi ketergantungan strategis, terutama jika transfer pengetahuan tidak benar-benar terjadi dan lisensi teknis tetap dipegang pihak asing. Apalagi yang dihadapi adalah Amerika Serikat dengan segala kepentingannya.

Maka pertanyaan terpenting bukan apakah MRO ini perlu dibangun, melainkan siapa yang benar-benar memegang kendali setelah fasilitas itu berdiri.

Apakah teknisi Indonesia menguasai prosedur teknis secara mandiri, atau selamanya bergantung pada kehadiran konsultan asing?

Apakah intellectual property tersedia bagi insinyur lokal, atau terkunci di balik perjanjian lisensi yang menguntungkan Lockheed Martin?

Kedaulatan dalam konteks ini bukan soal siapa yang memiliki tanahnya, melainkan siapa yang menguasai pengetahuannya.

Jika pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan serius, MRO Kertajati bisa menjadi tonggak perubahan postur strategis Indonesia, dari pembeli yang bergantung menjadi penyedia yang diperhitungkan.

“Cuan geopolitik” abad kedua puluh satu kiranya tidak selalu dimulai dari rudal. Kadang bisa saja dimulai dari siapa yang paling dipercaya memperbaiki sayap pesawat kawasan. (J61)

Di balik dua jam pertemuan di Istana, bukan hanya keakraban yang dibangun. Ada sinyal yang lebih dingin, lebih terencana, dan belum pernah dibaca publik dengan cara ini. Kita akan menyelami  apakah Megawati melakukan “Mixed Feelings” kepada Prabowo?

Pinterpolitik.com

Maret 2026. Megawati terbang dari Bali ke Jakarta, menerima undangan pribadi untuk bertemu Prabowo berdua di Istana. Tidak ada forum ramai, tidak ada Jokowi atau SBY di meja yang sama. Megawati memang memilih kondisi itu: ketika undangan awal datang dalam satu forum bersama nama-nama itu, ia tidak hadir. Undangan terpisah, hanya berdua, adalah yang ia terima. Dua jam. Tiga narasumber yang terlibat langsung dalam mengatur pertemuan itu bercerita kepada Tempo: tidak ada substansi terkini yang dibahas. Yang diperbincangkan adalah hubungan Soekarno dengan Iran, dan konflik Iran di era Megawati tahun 2004. Dua jam, tanpa satu pun keputusan konkret.

Rabu, 20 Mei 2026, Prabowo berdiri di podium Gedung Parlemen Senayan. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita,” katanya kepada anggota parlemen yang hadir. Ini merupakan tanda politik yang segar bagi sang “penyeimbang kekuasaan”

Cara Kritik Diatur

Adian Napitupulu dipindah dari Komisi V ke Komisi X. Rieke Diah Pitaloka dari Komisi VI ke Komisi XIII.

Bagi yang mengikuti dinamika DPR, dua nama ini bukan rotasi biasa. Adian adalah wajah yang paling sering disebut lingkaran istana ketika membicarakan unsur-unsur yang memanas di demonstrasi Agustus 2025. Ia turun langsung ke komunitas ojek online ketika demonstrasi sedang memuncak, dan gerakan itu kemudian dibaca sebagai provokasi oleh istana. Rieke, di sisi lain, adalah suara paling konsisten soal BUMN dan kebijakan ekonomi pemerintah. Komisinya adalah arena di mana banyak program prioritas Prabowo diuji secara legislatif. Yang menjadi masalah bukan kemampuan mereka bekerja, tetapi dampak politik yang ditimbulkan ketika kritik itu terlalu keras terdengar.

Di dalam tubuh PDIP, rotasi ini dibaca sebagai pesan. Bukan untuk kader yang dipindah saja, tetapi untuk seluruh fraksi. Setiap kritik yang hendak disampaikan ke publik harus dikomunikasikan terlebih dahulu ke pihak yang tepat. Ada yang disebut “alarm lantai 4” yang aktif tiap kali PDIP menyerang Prabowo secara langsung. Kader yang melangkahi batas menghadapi risiko nyata: telepon peringatan, permintaan menurunkan konten media sosial, perpindahan komisi. Adian sendiri, sebelum rotasi ini, sudah berpindah komisi enam kali.

PDIP hari ini menjalankan dua panggung sekaligus: satu untuk publik, satu lagi untuk para elite yang justru menentukan ruang geraknya. Di panggung publik, PDIP tampil kritis, agenda pertama rapat DPP adalah mengkaji kebijakan pemerintah, dan jutaan pemilih yang mempercayai lambang banteng membaca itu sebagai bukti identitas. Di panggung yang tidak terlihat kamera, setiap langkah diukur dan setiap serangan dikalibrasi.

Di PDIP, kritik bukan lagi sekadar soal isi. Tetapi soal siapa yang mengizinkan kritik itu bergerak keluar. Di internal partai, hampir semua keputusan strategis akhirnya bergerak melewati satu pusat kendali yang sama: situation room yang dikelola Prananda Prabowo, putra Megawati dari pernikahan pertamanya.

Prabowo Bukan Musuh PDIP, “Mantan Kader” adalah Musuh PDIP 

Narasi dominan membingkai hubungan Megawati-Prabowo sebagai drama dua rival yang sesekali berdamai. Pembacaan itu menempatkan Prabowo sebagai ancaman utama yang perlu dikelola.

Dalam Kongres PDIP 2025, ada upaya yang diendus partai, sebuah dorongan dari orbit di luar untuk menggeser Megawati dari kursi ketua umum, tercium seperti yang orkestrasi adalah sang “mantan kader”. Asalnya jelas bukan dari Prabowo. Megawati tidak memilih bertemu Prabowo secara terpisah untuk menghindari konflik. Ia memilih bertemu secara terpisah karena memilih siapa yang ada di ruangan bersamanya, dan siapa yang tidak.

Menjaga pintu tetap terbuka ke Istana, dalam konteks itu, bukan tanda kelemahan.

Amnesti yang diberikan Prabowo kepada Hasto Kristiyanto dibaca oleh seluruh elite PDIP dengan cara yang sama: bahwa konflik politik bisa berubah menjadi “tekanan” dalam bentuk hukum jauh lebih cepat dari yang dikira. Bukan hanya Hasto yang menyesuaikan diri. Seluruh struktur partai membaca sinyal itu dan menarik kesimpulan yang serupa.

Selama pertemuan berlangsung, Prabowo sempat meminta PDIP mendukung kondusivitas pemerintahan. Megawati menjawab bahwa PDIP akan mendukung dari luar hingga 2029. Posisi formal tidak berubah.

Sekarang, Prabowo adalah kunci Megawati untuk dilindungi dari sang “mantan kader”. Maka dari itu, Megawati dan partainya perlu memainkan strategi politik yang kita lihat sekarang. 

Ketika Garis Partai Tidak Lagi Tegak

Kader yang paling keras mengkritik program MBG ternyata sudah memiliki dapur MBG sebelum partai secara resmi melarangnya pada 24 Februari 2026. DPP terpaksa mengeluarkan surat resmi. Di lapangan, kader yang sudah terlanjur mengelola titik dapur itu berada di antara tekanan lokal dan instruksi pusat. Di titik itu, wajah publik dan wajah elite berbenturan secara nyata, dan partai harus memilih mana yang lebih dulu diselamatkan.

Ke publik, PDIP mempertahankan identitas kritisnya. Ke Prabowo, ada skema-skema yang diatur dan dikomunikasikan. Tidak suka? Selamat datang di politik. 

Selama sepuluh tahun berkuasa, PDIP beroperasi dalam sistem di mana oposisi bisa dibatasi melalui tekanan informal, patronase menjadi alat kendali, dan kasus hukum bisa berubah fungsi menjadi instrumen politik. Mekanisme “alarm lantai 4,” tekanan rotasi komisi, sinyal lewat jalur hukum, semua itu bukan hal baru.

Mereka sedang berhadapan dengan logika yang sangat mereka kenali dari dalam, karena selama satu dekade mereka ikut menjalankannya. PDIP memahami batas-batas itu terlalu baik untuk benar-benar bergerak seperti oposisi biasa.

PDIP yang hari ini tampak abu-abu bukan partai yang kehilangan kompas. Yang tengah berjalan adalah respons dari organisasi yang memahami bahwa bertahan dalam sistem adalah syarat pertama sebelum bisa mengubah sesuatu di dalamnya. 

Karena bagi partai yang pernah berada di pusat kekuasaan, tetap berada di dalam orbit sering kali lebih penting daripada terlihat paling keras di luar.

Sekarang terjawab bahwa apa yang dilakukan Megawati bukan mixed feelings, tetapi mixed political tactics. (A99)