PinterPolitik.com

Bukan rahasia lagi bahwa perairan Natuna terkenal dengan kandungan minyak dan gasnya yang melimpah. Dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan gas bumi di laut Natuna termasuk yang terbesar tak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Jumlah cadangan gas bumi di perairan Natuna mencapai 144,06 triliun kaki kubik (TCF), terdiri dari cadangan terbukti (P1) sebesar 101,22 TCF dan cadangan potensial (P2) 42,84 TCF. Angka itu jauh lebih besar jika dibandingkan cadangan gas di Blok Masela yang hanya mencapai 16,73 TCF maupun di Blok Indonesia Deepwater Development (IDD), Selat Makassar yang hanya sebesar 2,66 TCF.

Menimbang kandungan gasnya yang melimpah menjadikan perairan Natuna bak magnet yang mampu menarik perhatian negara-negara industri maju, termasuk Tiongkok yang kini sedang mengalami geliat pertumbuhan ekonomi dan industri paling pesat di dunia.

Kendati demikian, keterlibatan Tiongkok di laut Natuna ditengarai memiliki irisan yang cukup kompleks. Setidaknya, obsesi Tiongkok itu dapat dimaknai dalam dua aspek.

Pertama, Tiongkok memang dikenal sebagai negara dengan kebutuhan gas terbesar, yang mana hampir separuhnya masih bergantung pada impor. Hal itu mendorong Tiongkok harus menemukan pasokan gas dalam jumlah besar untuk kebutuhan dalam negeri.

Kedua, berdasarkan klaim Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus (imajiner) yang mencakup seluruh Laut China Selatan, perairan Natuna termasuk dalam cakupan itu.

Teristimewa untuk poin kedua, Tiongkok memang sejauh ini sangat intens terlibat dalam sejumlah konflik dengan negara-negara yang memiliki irisan teritori dengan klaim Nine-Dash Line. Sejumlah negara yang sempat bersengketa dengan Tiongkok soal klaim teritori di Laut China Selatan termasuk, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam.

Nine-Dash Line merupakan klaim sepihak Tiongkok atas Laut China Selatan seluas 2 juta km persegi yang 90 persennya diklaim Tiongkok sebagai hak maritim historisnya, meskipun berjarak hingga 2.000 km dari daratan negara tersebut. Hal itu mengacu pada peta Tiongkok tahun 1947, setelah usainya Perang Dunia II.

Sialnya, klaim sembilan garis putus-putus itu belakangan mencakup perairan Natuna, yang secara geografis justru sangat jauh dari negeri Tirai Bambu itu. Di sisi lain, perairan Natuna sendiri diyakini merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagaimana mengacu pada Konvesi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982.

Kini, rencana Prabowo membangun pangkalan militer tersebut membuka jalan bagi potensi konflik yang mengekskalasi, sekalipun dari sudut pandang Indonesia, hal tersebut memang diperlukan. Pertanyannya, apakah ada kaitan antara klaim Tiongkok dengan cadangan gas raksasa di perairan Natuna dan apakah rencana Prabowo tersebut akan berhasil?

https://www.instagram.com/p/B7P1H_Kj9Bm/

Daya Tarik Migas di Laut Natuna

Tak bisa dipungkiri bahwa incaran utama Tiongkok terhadap laut Natuna adalah karena kandungan gas bumi di dalamnya.

Seperti diungkap Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, Tiongkok bukan mengejar ikan-ikan yang ada di perairan Natuna, tapi justru gas alamnyalah yang diincar. Menurut Ferdy, wilayah Natuna memiliki blok minyak dan gas terbesar, khususnya di blok East Natuna. Namun, disebabkan kendala teknologi dan terbentur masalah geopolitik, pengelolaan cadangan gas alam tersebut terpaksa belum bisa dilakukan oleh pemerintah.

Tampaknya pendapat Ferdy sejalan dengan pandangan eks anggota DPR RI, Kurtubi yang menyebut Tiongkok berkepentingan besar terhadap laut Natuna. Hal itu tidak lain karena kandungan energi berupa gas alam yang ada di kawasan itu.

Kurtubi tidak menampik bahwa Tiongkok memang di satu sisi memburu lumbung ikan di perairan Natuna. Namun itu bukan alasan utama. Ia justru melihat motif utama Tiongkok adalah ingin menguasai minyak dan gasnya.

Dengan demikian, langkah cepat pemerintah untuk menjaga wilayah perairan Natuna menjadi hal yang tak bisa ditawar. Hal itu selain mempertahankan wilayah kedaulatan negara, juga sebagai upaya mengamankan potensi sumber daya energi yang ada di kawasan itu.

Lantas, apakah rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membangun pangkalan militer di kawasan Natuna bisa dimaknai sebagai bagian dari tujuan tersebut?

Melihat posisi strategis Natuna, menjadi masuk akal jika niat Menhan Prabowo dapat ditafsirkan dalam konteks itu, bahwa Prabowo tidak akan membangun pangkalan militer di Natuna kalau bukan dimaksudkan untuk menghalau gangguan dari luar yang mencoba merongrong wilayah Indonesia.

Apalagi, muncul ramalan bahwa perang di masa datang sebagian besar dipicu oleh perebutan atas sumber daya energi. Dalam artian, negara yang memiliki akses terhadap sumber daya energi yang melimpah akan lebih mampu bertahan bahkan berperang sekaligus. Dengan begitu, apakah manuver Tiongkok dapat dimaknai sebagai bagian dari perang tersebut?

View this post on Instagram

Investasi Tiongkok dinilai tak berpengaruh terhadap sengketa Natuna.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 5, 2020 at 11:10pm PST

Perang Perebutan Gas

Melalui pembacaan mendalam terhadap kebijakan Tiongkok melakukan konversi besar-besaran sumber energi batu bara ke penggunaan gas, sedikit banyak akan membantu kita memahami obsesi negeri Panda ini dalam memburu kantong-kantong sumber energi gas di belahan dunia lain, termasuk di perairan Natuna.

Seperti diketahui, Tiongkok sudah sejak lama menggantikan konsumsi energi batu bara ke gas. Negara Panda itu diketahui sudah mulai melakukan impor gas semenjak 2006 silam. Pada tahun 2017, Tiongkok tercatat mengimpor lebih dari 900 juta meter kubik gas. Kebutuhan importasi gas di Tiongkok pun diketahui terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pada 2018 lalu, misalnya, sekitar 39 persen pasokan gas di negeri Tirai Bambu itu berasal dari impor. Gas yang diimpor Tiongkok dilewati melalui pipa dari 4 negara dan impor gas berbentuk Liquefied Natural Gas (LNG) dari 17 negara.

Yang cukup mencengangkan, Tiongkok berencana akan menggeser batu bara ke konsumsi gas pada 2030 mendatang. Tidak berhenti sampai di situ, Tiongkok juga menetapkan road map kebijakan energi pada 2040, di mana gas akan menjadi sumber energi nomor satu menggeser minyak.

Lalu, apa yang bisa dimaknai dari kebijakan energi Tiongkok tersebut?

Jelas terlihat bahwa di balik upaya pembaruan konsumsi energi dalam negeri mau tidak mau memaksa Tiongkok harus menemukan sumber energi baru demi menjamin ketahanan energi nasionalnya. Entah hal itu ditempuh melalui cara halus ataupun lewat kekerasan.

Michael T. Klare dalam The Energy Wars Heat Up mengatakan, konflik dan intrik seputar perebutan pasokan sumber daya energi merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika global sejak lama. Klare melanjutkan, perang besar atas minyak juga telah terjadi di setiap dekade bahkan lebih sejak Perang Dunia I. Perang minyak terus berlanjut hingga tahun-tahun setelahnya, sampai sekarang.

Ulasan Klare sangat relevan bila dikontekstualisasikan pada kasus Tiongkok akhir-akhir ini yang terus mengincar sumber-sumber pasokan energi yang membentang luas di perairan Laut China Selatan. Tiongkok tampaknya tidak akan berhenti meneror negara-negara yang memiliki irisan teritori dengan klaim Nine-Dash Line­-nya.

Terkait konflik Laut China Selatan maupun yang terbaru – incaran gas raksasa di laut Natuna, membuktikan pernyataan Klare dalam Twenty-First Century Energy Wars: How Oil and Gas are Fueling Global Conflicts yang dengan gamblang mengatakan bahwa perebutan bahan bakar fosil merupakan faktor pemicu terjadinya konflik kekerasan di berbagai belahan dunia.

Klare menunjukkan empat lokus yang menjadi medan pertempuran negara-negara di dunia dalam memperebutkan sumber pasokan energi yang semakin langka. Keempat kawasan itu meliputi: Irak-Syria, Sudan Selatan, Semenanjung Krimea-Ukraine, dan Laut China Selatan.

Jika ditarik dalam kasus Natuna, maka insiden yang terjadi belakangan antara Indonesia dan Tiongkok tidak akan dapat dipahami, selain mengaitkannya langsung dengan dinamika global yang perlahan tapi pasti menyeret setiap negara ke dalam perang pengamanan pasokan sumber daya energi bagi kepentingan negara masing-masing.

Dengan begitu, langkah Menhan Prabowo yang berencana membangun pangkalan militer di kawasan Natuna merupakan jawaban atas keraguan publik yang sejauh ini memandang pemerintah terlalu lemah dalam menjaga wilayah teritori yang kaya sumber daya alam tersebut. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“My friends always feel the need to tell me things,” – Drake, penyanyi rap AS

[dropcap]D[/dropcap]alam surat yang dikirim dari Singapura tersebut, SBY menyebutkan bahwa dirinya memperoleh informasi bahwa setup, rundown, dan tampilan fisik kegiatan Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Presiden yang menjabat pada tahun 2004-2014 tersebut juga meminta untuk mengutamakan cara berpikir “semua untuk semua” dan mengkritik penggunaan identitas dalam kampanye politik.

Selain itu, surat SBY itu menyebutkan bahwa calon pemimpin yang menggunakan narasi identitas merupakan calon pemimpin yang rapuh dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Bagi SBY, pemimpin yang kokoh adalah pemimpin yang mampu memimpin semua kelompok.

Kubu paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pun mengambil kesempatan untuk menanggapi surat SBY tersebut. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa pihaknya memahami dan membenarkan isi surat SBY tersebut.

Sekedar menginformasikan, terkait Surat Ketum @PDemokrat Bapak SBY, yg jelas merupakan arahan kepada 3 petinggi Demokrat, agar berkomunikasi dgn Paslon 02 Prabowo-Sandi, setelah Pak SBY mendapatkan rundown acara kampanye yg pertama (awal sekali).#TheGreatCampaignOfPrabowo

— Aku Demokrat (@KitaDemokrat) April 7, 2019

Guna menanggapi surat tersebut, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menjelaskan bahwa kegiatan kampanye tersebut sudah cukup inklusif karena turut dihadiri oleh berbagai kelompok yang berbeda. Berbagai kelompok mulai dari Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, serta kelompok masyarakat lainnnya seperti buruh, petani, guru, dan pedagang pasar disebut Fadli hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain dua pihak tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. turut mengomentari surat dari SBY itu dan menyebutkan bahwa masukan tersebut perlu diperhatikan. Tokoh yang sempat masuk bursa cawapres Jokowi tersebut mencontohkan kegiatan salat Subuh bersama yang dianggapnya sebagai upaya untuk menggalang salah satu ikatan primordial saja.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah benar tidaknya isi surat SBY terkait Kampanye Akbar Prabowo-Sandi yang erat dengan narasi-nartasi identitas. Lalu, mengapa SBY yang berada pada Koalisi Indonesia Adil Makmur – koalisi partai-partai politik pendukung Prabowo-Sandi – turut mengkritik kampanye kawannya sendiri?

Kampanye Identitas?

Penggunaan narasi identitas dalam kampanye politik pernah digunakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam Pemilu tahun 2016 melawan Hillary Clinton, calon dari Partai Demokrat AS. Dalam kampanye-kampanyenya, pemilik Trump Organization tersebut sering menyerang kelompok-kelompok identitas lain, seperti kelompok Muslim dan kelompok Meksiko-Amerika.

Narasi identitas Trump menggunakan stereotip antar-kelompok yang berkembang di masyarakat AS. Stereotip-stereotip tersebut disulut oleh Trump untuk memanfaatkan emosi ketakutan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat AS.

Kelompok pengungsi Muslim, misalnya, disebut-sebut Trump sebagai biang kerok atas terjadinya berbagai serangan teror yang melanda AS. Di sisi lain, kelompok Latin-Amerika di AS disebut-sebut sebagai penyebab tingginya kriminalitas di negara tersebut, seperti pemerkosaan, peredaran narkotika, dan kekerasan antar-geng.

Narasi identitas tersebut memang disebut membawa keberhasilan bagi Trump dalam memenangkan kuris Gedung Putih di tahun tersebut. Narasi-narasi ini juga disebut menguatkan basis pendukungnya.

Penggunaan narasi identitas dalam kampanye politik inipun dapat dijelaskan dengan menggunakan Teori Identitas Sosial milik Henri Tajfel dan John C. Turner. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku antar-kelompok juga dipengaruhi oleh stereotip dan prototip dari kelompok-kelompok tersebut.

Konotasi-konotasi negatif yang ditempelkan pada suatu kelompok membuat kelompok lain semakin menjauh dari kelompok berkonotasi negatif tersebut karena menganggap nilai-nilai yang diyakininya berbeda atau terancam.

Dalam politik, identitas sosial suatu kelompok juga dapat memengaruhi pola dukungan politik. Jika dijelaskan dengan Teori Identitas Sosial, politik identitas dalam Pemilu menciptakan persaingan antar-kelompok guna mempertahankan status sosial masing-masing.

Mekanisme menyangga bertujuan untuk membentuk dan membatasi perilaku di masyarakat.
Share on X

Leonie Huddy dan Alexa Bankert dalam tulisannya yang berjudul Political Partisanship as a Social Identity menjelaskan bahwa dukungan politik sebagai identitas sosial juga membuat menang tidaknya kelompoknya dalam Pemilu menjadi isu personal bagi kelompok tersebut. Akibatnya, dukungan politik dalam Pemilu menjadi bentuk aksi untuk mempertahanakan status sosial kelompoknya.

Lantas, apakah ada dampak lain dari penggunaan narasi identitas dalam kampanye politik?

Tentu, terdapat dampak lain yang dapat disebabkan oleh penggunaan narasi identitas dalam kampanye politik. Narasi pembedaan antar-kelompok, seperti “kita melawan mereka,” membuat batasan sosial antar-kelompok makin lebar. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan interaksi sosial antar-kelompok juga semakin sulit.

Dampak ini pun terjadi juga pada kepresidenan Trump saat ini di AS. Michael D’Antonio dalam artikelnya di CNN menjelaskan bahwa Trump gagal menyatukan AS yang telah terpecah-belah pasca Pemilu 2016. Akibatnya, ancaman-ancaman kekerasan pun menghantui masyarakat AS.

Beberapa pidato Trump, seperti di Nevada, yang ditujukan untuk menyatukan AS sepertinya juga tidak berhasil. Beberapa kekerasan yang bermotivasi politis juga tetap terjadi. Tingkat persetujuan masyarakat AS terhadap Trump juga sempat menyentuh salah satu angka terendah dalam sejarah negara tersebut.

Lalu, apakah dampak penggunan narasi dan politik identitas juga dapat terjadi di Indonesia? Apakah benar seperti yang disebut SBY bahwa calon yang menggunakan politik identitas adalah pemimpin rapuh?

Mungkin saja hal itu dapat terjadi. Jika kita berkaca pada apa yang terjadi di AS, kritik SBY dalam suratnya bisa jadi benar dapat terjadi bila kandidat-kandidat dalam Pilpres 2019 masih menggunakan narasi identitas yang memecah belah Indonesia.

Salah satu narasi identitas yang paling kental dalam Kampanye Akbar Prabowo-Sandi adalah penyajian alasan memilih Prabowo-Sandi oleh Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Melalui pidato lewat video, Habib Rizieq pun menyajikan narasi identitas “kita melawan mereka” berupa ancaman bagi dan dari kelompok tertentu apabila tidak memilih Prabowo-Sandi.

Pernyataan SBY mengenai pemimpin yang rapuh bisa juga benar dan dapat terjadi di Indonesia – mengingat Trump pun menjadi presiden yang gagal untuk menyatukan rakyatnya. Akibatnya, perbedaan antar-kelompok pun semakin melebar yang berlanjut pada munculnya berbagai permasalahan sosial lainnya, katakanlah yang bisa berujung pada penggunaan kekerasan.

SBY Sang Penyangga?

Surat yang dikirim oleh SBY memang terkesan mengkritik kawan koalisinya sendiri. Penggunaan narasi identitas tentu memiliki dampak sosial ke depannya dan dapat menjadi beban bagi Prabowo apabila terpilih menjadi presiden dalam Pilpres mendatang.

View this post on Instagram

SBY surati petinggi Demokrat terkait dengan kampanye akbar Prabowo Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #SBY #kampanyeakbar #prabowo #sandiagauno #suratSBY #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 8, 2019 at 12:58am PDT

Namun, surat tersebut juga dapat saja bertujuan lain. Surat tersebut bisa jadi merupakan upaya SBY untuk menyangga kampanye politik Prabowo-Sandi. Upaya ini bisa saja dilakukan dengan memberikan surat sebagai kontrol sosial tertentu terhadap Prabowo-Sandi atas dampak buruk yang mungkin hadir di kemudian hari.

Wilson Edward Reed dari Seattle University dalam bukunya yang berjudul The Politics of Community Policing menjelaskan konsep penyangga (buffer) dengan mengutip definisi upaya menyangga dari Ira Katznelson yang mendefinisikannya sebagai apparatus kontrol sosial di masyarakat, serta sebagai simbol dan proses institusional yang melembutkan dampak dari kontradiksi sosial serta yang menyebabkan dan membuat masyarakat untuk bertindak melawan kepentingannya. Reed juga menjelaskan bahwa mekanisme menyangga bertujuan untuk membentuk dan membatasi perilaku di masyarakat.

Ira Katznelson dalam tulisannya yang berjudul Participation and Political Buffers in Urban America juga menjelaskan bahwa upaya menyangga ini digunakan pemerintah AS untuk melindungi legitimasi dan stabilitasnya.

Salah satu contoh kegagalan upaya menyangga yang disebutkan oleh Katznelson adalah terbentuknya kelompok-kelompok kelas menengah yang kontradiktif terhadap nilai-nilai dominan di AS, seperti kelompok Afrika-Amerika, Latin-Amerika, perempuan, LGBT, dan kelompok-kelompok lain.

Bila berkaca pada konsep menyangga yang dijelaskan di atas, surat SBY yang terkesan mengkritik kawan koalisinya sendiri bisa jadi juga bertujuan untuk melindungi legitimasi Kampanye Akbar Prabowo-Sandi yang memang erat dengan politik identitas. Artinya, kritik dari kubu lainnya dapat di-manage dengan baik karena SBY telah melakukan kontrol sosial terhadap Prabowo-Sandi, hal yang justru positif untuk bagi pemenangan pasangan tersebut.

Akibatnya, kontradiksi terhadap kampanye tersebut tidak akan memiliki dampak yang besar terhadap legitimasi Prabowo-Sandi agar dukungan terhadapnya tetap stabil. Ini juga membantu pasangan nomor urut 02 itu untuk tetap mengamankan dukungan dari kelompok lain, katakanlah yang nasionalis dan masih melihat penggunaan politik identitas secara negatif. Kritik yang datang dari pihak kubu juga pada akhirnya hanya dapat menggunakan kontrol sosial yang telah diberikan SBY.

Yang jelas, kawan tetap akan membantu kawannya meskipun menggunakan cara yang kadang tidak ramah. Seperti apa yang dikatakan oleh rapper Drake di awal tulisan, seorang kawan akan ingin selalu memberikan saran karena juga menginginkan hal yang terbaik bagi kelompok dan kawannya, termasuk dalam Pilpres 2019. Bukan begitu? (A43)