Bang Sandi dan Pak Prabowo balikan lagi? 

Politisi PPP Sandiaga Uno telah menyarankan agar partainya mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029 di tengah intrik internal.

PPP di bawah M. Mardiono sendiri tampak masih setia di barisan PDIP yang terus menyuarakan tekanan dan hasrat untuk menjadi penyeimbang pemerintahan nantinya.

Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu ya! 

#sandiagauno #ppp #prabowo #mardiono #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

“The peak efficiency of knowledge and strategy is to make conflict unnecessary.” – Sun Tzu

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan kesiapannya untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Penegasan itu tentu menarik. Pasalnya, sebagai kader Partai Gerindra, Sandi tentunya sudah tahu kalau Prabowo Subianto adalah prioritas utama Partai Gerindra untuk diusung di Pilpres 2024.

Dalam konferensi pers terbaru pada 19 Desember 2022, ada wartawan bertanya ke Sandi, “Gak takut disalahartikan oleh Gerindra, kan Gerindra mengusung Pak Prabowo?”. Sandi pun menjawab, “Saya terus berkoordinasi dengan Pak Prabowo.”

Well, terlepas dari siapa nantinya yang diusung oleh Partai Gerindra. Seperti pertanyaan wartawan tadi, dengan Sandi berulang kali menegaskan kesiapannya maju di Pilpres 2024, bahkan juga menjalin komunikasi baik dengan partai lain seperti PPP, apakah Sandi tidak takut berbenturan dengan kepentingan Partai Gerindra yang sudah lama menegaskan akan mengusung Prabowo?

Terkait manuver Sandi, elite Partai Gerindra sebenarnya sudah memberikan teguran terbuka. Pada 17 Desember 2021, misalnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan Sandi kalau calon Gerindra itu tunggal, yakni Prabowo Subianto.

“Kalau apa yang diharapkan oleh Pak Sandi adalah dukungan dari Partai Gerindra, Gerindra ini calon presidennya yang diinginkan oleh kader itu hanya satu, tunggal. Namanya Prabowo Subianto,” ungkap Muzani.

Dengan fakta sudah berulang kali ditegur, pertanyaannya, kenapa Sandi tetap secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk maju di Pilpres 2024?

Sandi-Prabowo Diadu-domba?

Melihatnya dari kacamata ilmu intelijen, kuat dugaan Sandi sedang dioperasi. Tepatnya, Sandi sedang terkena “operasi penggalangan intelijen”.

Menurut pengamat militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, operasi penggalangan intelijen meliputi tiga tahapan utama, yaitu tahap infiltrasi, tahap intensifikasi/eksploitasi, dan diakhiri tahap evaluasi/konsolidasi.

Lebih rinci, dalam bukunya Aku “Tiada” Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen, Irawan Sukarno membagi operasi penggalangan intelijen ke dalam enam strategi, yakni penyusupan, pencerai-beraian, pengingkaran, pengarahan, penggeseran, dan penggabungan.

Pada kasus Sandi, kuat dugaan ia sudah terkena setidaknya dua strategi, yakni penyusupan dan percerai-beraian.

Pertama, Sandi disusupi oleh pihak-pihak berkepentingan yang ingin mendorongnya maju di Pilpres 2024. Kedua, pihak-pihak itu ingin menceraikan Sandi dengan Prabowo. Sandi ingin dibuat bertarung dengan Prabowo untuk merebut tiket Gerindra di 2024.

Strategi pencerai-beraian ini sekiranya setua usia perselisihan dalam peradaban manusia. Dalam temuan-temuan sejarah maupun teks kuno, kita menemukan politik adu-domba selalu terjadi. 

Dalam buku The Art of War yang ditulis pada abad ke-5 SM, Sun Tzu berulang kali memberi saran untuk mengadu-domba musuh untuk melemahkan pertahanan dan daya tempurnya. 

Saran serupa juga ditemui dalam Thirty-Six Stratagems, yakni 36 strategi Tiongkok kuno yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil, yang ditulis pada abad ke-6 SM. 

Tepatnya pada strategi nomor 2 yang berbunyi Besiege Wèi to rescue Zhào (圍魏救趙, Wéi Wèi jiù Zhào), disebutkan, untuk melemahkan musuh secara psikologis kita dapat menyerang sesuatu yang dianggapnya berharga.

Dengan popularitas, likability, elektabilitas, dan kekuatan kapitalnya, Sandi dengan jelas merupakan kader berharga bagi Partai Gerindra, dan tentunya bagi Prabowo selaku ketua umum. Suka atau tidak, jika Sandi benar-benar berhasil dibuat “membelot” untuk keluar dari Gerindra dan maju sendiri, itu tentu saja merupakan pelemahan kekuatan politik.

Namun, di sini, terdapat satu pertanyaan menarik. Terlepas dari akan berhasil atau tidaknya operasi untuk menceraikan Sandi dari Prabowo, pertanyaannya, apakah Sandi tidak sadar sedang dioperasi?

Kenapa Sandi Bisa Kena?

Mungkin saja sadar. Namun, ambisi Sandi untuk maju di Pilpres 2024 sepertinya lebih mendominasi. Simpulan ini dapat kita tarik dari tulisan Julie Beck yang berjudul People Want Power Because They Want Autonomy. 

Mengutip studi gabungan dari University of Cologne, University of Groningen dan Columbia University, Beck hendak menjawab pertanyaan, apakah kekuasaan (power) itu sebagai pengaruh (influence) atau sebagai otonomi (autonomy).

Pertanyaan penelitiannya adalah, antara (1) kondisi dapat memengaruhi atau mengontrol orang lain, dengan (2) kondisi berotonomi atau terbebas dari kontrol orang lain, mana yang lebih memuaskan hasrat individu akan kekuasaan?

Dari berbagai eksperimen yang dilakukan, hasilnya menunjukkan hasrat kekuasaan partisipan ternyata lebih terpuaskan dengan kondisi berotonomi daripada kondisi mengontrol orang lain.

Jika temuan tersebut berlaku universal, mungkin dapat disimpulkan bahwa Sandi ingin berotonomi atau terlepas dari bayang-bayang Prabowo dan Partai Gerindra untuk memenuhi ambisinya maju di Pilpres 2024. 

Mengelaborasinya dengan literatur lain, kita dapat mengutip konsep satisficing dari Herbert Simon dalam bukunya Administrative Behavior. Disebutkan, tiap-tiap individu dalam organisasi seringkali mempunyai tujuan yang berbeda dengan organisasi. 

Jika tujuan organisasi berbeda atau tidak mampu memuaskan individu, itu dapat membuat individu bergerak berlawanan dengan tujuan organisasi.

Singkatnya, tujuan Sandi untuk maju di Pilpres 2024 sepertinya sedang berbeda dengan tujuan Partai Gerindra yang ingin mengusung Prabowo Subianto. Sepertinya, Sandi tengah mengalami perasaan kurang puas sehingga memilih untuk menyebutkan keinginannya maju di Pilpres 2024 secara terbuka dan berulang kali. (R53)

Sandi sebut siap maju Pilpres 2024. Klaim dihubungi banyak partai, meskipun hingga saart ini belum deklarasikan diri. Karena masih menunggu restu Prabowo

PinterPolitik.com

Berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung Sandi sebagai sosok yang bakal menggantikan posisinya kelak, seketika itu nama mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tiba-tiba terangkat dan menjadi perbincangan publik.

Beragam spekulasi pun mulai berseliweran merespons pernyataan Jokowi tersebut. Ada yang menganggapnya hanya sebatas candaan, namun tak sedikit pihak yang mengaitkannya sebagai sinyal dukungan Jokowi terhadap mantan calon wakil presiden itu.

Namun, sampai sekarang publik masih diselimuti rasa penasaran, mengapa tiba-tiba Jokowi melontarkan wacana tersebut?

Apalagi Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden masih sangat lama. Tak hanya itu, yang membuat wacana ini menjadi serius, tak lain, lantaran yang mengungkapkan pernyataan tersebut adalah presiden sendiri – figur yang hampir setiap tarikan nafasnya pasti jadi perhatian publik.

Memang betul, bahwa dalam politik tak satu pun yang bisa menebak hasil akhir dengan tepat. Tapi, seperti kata Franklin Delano Roosevelt, hampir tak ada yang terjadi secara kebetulan dalam politik. Jika sesuatu terjadi, maka pastilah ia direncanakan sejak awal.

Merujuk pada pernyataan Roosevelt, boleh jadi apa yang diucapkan Jokowi merupakan bagian dari skenario politik itu sendiri dalam kaitannya dengan kalkulasi politik pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian, pernyataan Jokowi yang terkesan “dadakan” itu boleh jadi mengandung sejumlah makna yang perlu ditafsirkan lebih jauh.

Melihat banyak yang masih penasaran akan hal itu, penting untuk mempertanyakan, ada apa dengan Sandi sehingga Jokowi tiba-tiba memunculkan namanya sebagai sosok pengganti dirinya?­

Mengapa Sandi Dimunculkan?

Banyak pertanyaan yang bermunculan usai menyeruak wacana pasca nama Sandi disebut oleh Jokowi. Di antara ceceran pertanyaan itu, ada yang sampai sekarang masih penasaran, mengapa Sandi dan bukan figur lain yang di­-endorse Jokowi?

Padahal, kalau dilihat, masih banyak figur yang namanya tak kalah populer. Sebut saja ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartaro, Ketua DPR RI Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, bahkan termasuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Menariknya, selain Jokowi, beberapa figur penting lainnya juga memandang Sandi memiliki kans cukup besar untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan misalnya, melihat sosok Sandi sangat berpeluang mengambil kursi RI-1 pada gelaran Pilpres mendatang.

Budi mengaku Sandi merupakan sosok yang paling digandrungi “emak-emak” dan generasi milenial saat ini. Fakta tersebut tidak bisa dinafikan, setelah menyaksikan besarnya dukungan kedua kelompok terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga pada perhelatan Pilpres 2019.

Sosoknya yang masih muda dan tampan juga menjadi alasan di balik besarnya dukungan para ibu-ibu  atau emak-emak terhadap pengusaha sukses yang namanya sempat tercatat sebagai salah satu di antara 40 orang terkaya versi majalah Forbes itu.

Komentar atas peluang Sandi juga datang dari politisi Gerindra, Fadli Zon. Ia menyebut Sandi sebagai sosok yang cukup berpengalaman, baik di bidang bisnis maupun politik. Terlebih, pengalamannya pada Pilpres 2019, diakui memberikan banyak bekal dan pengalaman untuk menyingkirkan rivalnya di kontestasi elektoral mendatang.

Barangkali atas alasan itu pula, peneliti dari Lowy Institute Australia, Ben Bland sampai menyebut modal sosial dan politik yang didapatkan Sandi atas pengalamannya di Pilpres 2019 silam, memberikannya peluang cukup besar untuk meraih kursi presiden pada Pemilu 2024.

Pertanyaannya, benarkah Sandi memiliki peluang besar untuk menggeser para pesaingnya di pergelaran Pilpres 2024? Adakah pesan lain yang mesti diinterpretasi di balik pemunculan namanya?

Sandi Jadi Presiden 2024?

Max Walden dalam Even if Prabowo loses, Sandiaga Uno will win in Indonesia’s election menggambarkan Sandi sebagai sosok pendatang baru yang kharismatik dalam kancah politik nasional. Berpasangan dengan Prabowo Subianto, tak disangkal Sandi banyak memberikan energi dan kontribusi selama kampanye Pilpres 2019. Kekalahannnya bersama Prabowo, tidak berarti Sandi tak punya peluang lagi.

Beberapa media bahkan sempat menuliskan langkah Sandi pada kontestasi Pilpres 2019 hanyalah batu loncatan (stepping stone). Sandi, menurut ulasan media tersebut, sebenarnya memiliki target dan fokus pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, pengalaman tersebut tentu akan menjadi bekal yang sangat berharga.

Kesempatan emas Sandi memang bukan di Pilpres 2019, melainkan di 2024 mendatang. Sandi juga disebut sebagai sosok yang punya sejumlah keistimewaan yang membuatnya berpeluang besar merebut kursi kepresidenan.

Sandi tidak hanya seorang politisi muda yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, melainkan ia sekaligus seorang figur moderat dan progresif. Faktor lain yang tak kalah penting, Sandi adalah seorang pengusaha muda yang terbilang sukses, sehingga dari segi modalitas finansial tak ada yang meragukannya.

Mungkin saja benar, bahwa posisi Sandi yang dinilai lebih moderat, dibandingkan, misalnya, dengan Anies Baswedan, yang sejauh ini dianggap lebih dekat – berafiliasi – dengan kelompok Islam konservatif. Posisi moderat Sandi tersebut dinilai lebih berpeluang menggaet pendukung baik dari kalangan nasionalis, agamais, dan insan bisnis (NASAIN).

Lalu, apa parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menakar peluang Sandi yang digadang-gadang bakal semakin kuat di Pilpres 2024?

Menang atau kalah dalam sebuah kontestasi bergantung pada basis modalitas yang dimiliki seorang kompetitor. Semakin banyak sumber daya yang ia miliki, semakin berpeluang ia memenangkan kompetisi. Demikian halnya dengan kontestasi Pilpres 2024, orang boleh berangan-angan akan menjagokan siapa, namun faktor sumber daya (kapital) tak bisa dipandang sebelah mata.

Pierre Bourdieu dalam The Rules of Art mengartikan kapital sebagai sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan. Lebih jelasnya, kapital adalah apa yang bisa digunakan para petarung politik untuk memenangkan pemilihan.

Bourdieu membagi kapital ke dalam empat kategori, yakni modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Modal ekonomi mencakup kepemilikan finansial dan beragam aset lainnya. Modal sosial meliputi jaringan sosial politik. Modal budaya melingkupi keseluruhan kualifikasi intelektual. Terakhir, modal simbolik, yakni status, prestise, dan akumulasi aneka otoritas yang dimiliki.

Lantas, di antara jenis modal yang disebutkan, adakah yang dimiliki Sandi?

Jika ditelisik, hampir semua kategori kapital ada pada sosok mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Pasalnya, Sandi memiliki semua atribut kapital tersebut, mulai dari jaringan sosial politik, finansial, pendidikan, hingga kualifikasi intelektual. Bahkan, faktor kharismanya juga menjadi kapital pelengkap Sandi.

Namun demikian, semua kalkulasi politik bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Variabel-variabel politik yang baru saja disebutkan boleh jadi hanya sekadar acuan sementara, menimbang jadwal Pilpres yang masih 4 tahun lagi.

Dengan demikian, peluang Sandi di 2024 berdasarkan analisis yang ada boleh jadi memang sangat besar. Walaupun demikian, seperti disinggung di awal, dalam politik semua orang boleh menebak, tapi tak bisa memastikan hasil akhir. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Isu mengenai adanya dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah itu bergulir setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membeberkan informasi terkait dugaan korupsi di Asabri yang jumlahnya sangat fantastis.

Tak tanggung-tanggung, Mahfud menyebut dugaan korupsi di Asabri angkanya tak kalah besar dengan dugaan mega korupsi di Jiwasraya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

Hanya dalam sekejap, kabar ini langsung mendapat banjir tanggapan dari sejumlah elite. Ada yang berspekulasi bahwa kasus yang menimpa Asabri memiliki pola yang sama dengan deretan kasus korupsi yang membelit sejumlah perusahaan negara (BUMN), termasuk kasus Jiwasraya.

Pasalnya, ada kemungkinan bahwa antara dugaan korupsi di Asabri dan Jiwasraya memiliki pertalian kuat dengan melibatkan aktor-aktor yang sama. Karena itu, kasus ini diharapkan segera dibongkar agar pelakunya bisa segara diadili.

Jika saja rumor terkait adanya kesamaan modus operandi dan pelaku di dua kasus skandal korupsi BUMN itu terpecahkan, maka peristiwa memilukan sepanjang sejarah ini pantas disebut sebagai mega skandal terburuk korupsi BUMN selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

View this post on Instagram

Beredar kabar skandal di BUMN asuransi PT Asabri.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 13, 2020 at 8:50pm PST

Selain itu, yang membuat kasus ini kian menggelitik adalah muncul tuduhan bahwa para pelaku dalam kasus ini punya kaitan dengan orang-orang yang berada di lingkaran Istana. Kabar selentingan ini beredar setelah Wakil Ketua Umum (Waketum) partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut dugaan mega skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri kemungkinan di­-backup oleh “orang kuat” yang saat ini bertengger di ring satu Jokowi.

Dengan demikian, pertanyaannya akankah Jokowi bersedia membongkar kontak Pandora tersebut demi pertaruhan legitimasi publik, serta apakah kekhawatiran Prabowo terkait dampak kasus ini beralasan?

Seputar Skandal Korupsi Asabri

Meski masih dalam penyelidikan, aroma busuk seputaran Asabri mulai terendus luas. Beberapa pihak bahkan menunjuk sejumlah indikasi faktual sebagai barometer untuk memperkuat justifikasi bahwa perusahaan pelat merah itu memang benar-benar terbelit kasus korupsi.

Sebut saja beberapa fakta mencurigakan seperti tidak adanya laporan keuangan pada tahun 2018 dan kuartal III 2019 di situs resmi Asabri. Kondisi tersebut membuat publik menaruh kecurigaan terkait kondisi keuangan Asabri yang belakangan diklaim berjalan normal.

Tak hanya itu, berdasarkan keterangan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi, pihaknya telah melakukan audit ke Asabri pada 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2016 tersebut telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam temuan tersebut, Asabri diduga tidak melakukan pengelolaan investasi secara efektif dan efisien pada penempatan instrumen saham dan reksadana. Karenanya, BPK kemudian meminta pihak Asabri untuk memperhatikan atau mengganti ke instrumen saham dan reksadana yang lebih baik serta likuid.

Belakangan kejanggalan juga terlihat dari sisi kerugian pada portofolio saham Asabri. Meskipun pihak pengelola Asabri mengklaim kegiatan operasional terutama penerimaan premi, pelayanan, dan pembayaran klaim berjalan dengan normal, namun tetap tak bisa menyembunyikan fakta adanya kerugian pada saham Asabri.

Disebutkan, sekitar dua pertiga saham milik Asabri kini harganya di bawah harga saat penawaran umum perdana (IPO). Merujuk catatan Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2020, dari saham Asabri di atas lima persen, sebanyak 8 dari 13 tergolong lebih rendah dari harga saat IPO. Dari delapan saham tersebut, empat di antaranya termasuk dalam saham gocap alias saham yang mentok di harga terendah, yaitu Rp 50 per saham.

Berpijak pada indikasi-indikasi yang telah disebutkan, beberapa pihak kemudian percaya kalau perusahaan tersebut sedang dilanda masalah besar. Terlebih, keyakinan itu memuncak setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebut adanya dugaan korupsi di tubuh Asabri yang nilainya hampir Rp 10 triliun.

Meski belum bisa dibuktikan, apa yang dilontarkan Mahfud boleh jadi merupakan sinyalemen yang bisa dijadikan titik tolak untuk menguak skandal di balik dugaan korupsi Asabri, yang juga dalam beberapa hal dinilai beririsan dengan kasus Jiwasraya.

View this post on Instagram

Nama PT Asabri tiba-tba jadi pembicaraan.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 13, 2020 at 1:00am PST

Di sisi lain, menimbang sensitifnya isu ini diangkat ke publik – sebab belum ada bukti penyelidikan – Mahfud tentu memiliki dasar informasi yang kuat mengenai perkara ini. Apalagi, kasus ini juga disebut-sebut melibatkan pihak-pihak yang kini sedang mengorbit di Istana.

Mahfud seperti diketahui pernah bersinggungan dengan kasus korupsi yang menimpa perusahaan ini ketika masih menjabat Menteri Pertahanan Indonesia di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Gur).

Perusahaan yang mengelola dana pensiun milik TNI, Polri, dan Pegawai Kementerian Pertahanan ini ternyata pernah dililit persoalan korupsi pada 1998. Kasusnya pun sempat di bawa ke meja hijau yang mana pelakunya adalah anggota TNI aktif dan pihak swasta.

Akibat adanya praktik korupsi, dana Asabri senilai Rp 463 miliar sempat raib sejak 1994. Kasus serupa kembali terulang di tahun 2000 yang membuat Asabri kehilangan dana sebesar Rp 306 miliar. Dengan melihat rekam jejak itu, menjadi masuk akal jika apa yang dinyatakan Menko Polhukam itu patut didalami.

Menguak Kejahatan Kerah Putih

Menyaksikan track record praktik korupsi di tubuh Asabri yang menyejarah, memantik pertanyaan, apakah sakndal korupsi di Asabri termasuk dalam kategori white collar crime?

White collar crime atau kejahatan kerah putih merupakah bentuk kejahatan yang dilakukan para kalangan profesional. Pelakunya bukanlah orang-orang biasa. Sebagian besar aktor kejahatan kerah putih adalah mereka yang memanfaatkan jabatannya untuk merampok uang negara dalam jumlah besar.

Edwin Sutherland – sosiolog yang mengkonstatir istilah ini – dalam White-Collar Criminality mengartikan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan penipuan yang didorong oleh motif memburu keuntungan finansial.

Kejahatan ini hanya dilakukan oleh orang dengan status sosial tinggi dan terhormat. Jenis kejahatan ini, ulas Sutherland, tidak melibatkan kekerasan fisik, tetapi akibat dari keserakahannya sangat menghancurkan. Ia mencontohkan jenis kejahatan ini meliputi penipuan, penggelapan dan pencucian uang.

Melalui kerangka pembacaan white collar crime, bisa dikatakan modus operandi di balik kasus korupsi Asabri – yang juga dalam beberapa kasus menimpa sejumlah BUMN di tanah air – adalah bentuk nyata dari kejahatan kerah putih yang selama ini bercokol dan menguras sumber daya finansial milik perusahaan negara.

Penggunaan taktik tingkat “dewa”, menimbang pelakunya adalah kaum cerdik pandai, membuat para penjahat kerah putih sulit terungkap. Pola-pola kejahatan (korupsi) yang dilakukan para pelaku sangat berbeda dengan, katakanlah, korupsi tingkat “teri” yang lazim dilakoni para pejabat daerah atau seorang pejabat eselon I atau II yang hendak menilap uang operasional pegawai.

View this post on Instagram

Pansus hijau atau abu-abu nih?⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 8, 2020 at 9:20pm PST

Jika masih bingung mencari contoh kasusnya, maka pengalaman buruk terkait mega korupsi Bank Century yang hingga saat ini belum terungkap pelaku utamanya boleh jadi merupakan contoh paling nyata dari adanya praktik kejahatan kerah putih yang dilakukan para kalangan profesional.

Namun, jika dibandingkan kasus Bank Century yang kerugiannya hanya Rp 7,4 triliun, maka kasus Jiwasraya dan yang teranyar Asabri, adalah yang paling mengerikan di antara sekian skandal mega korupsi yang pernah menimpa BUMN.

Pertanyaannya, jika kasus korupsi Bank Century yang angkanya dua kali lipat lebih kecil dari Jiwasraya (dan Asabri tidak sanggup diurai, bagaimana dengan dua kasus yang disebutkan terakhir?

Wajar saja ketika publik menaruh pesimisme terhadap pengungkapan aktor intelektual di balik dugaan korupsi Asabri maupun Jiwasraya, lantaran bercermin pada penuntasan kasus Bank Century yang hingga kini masih menyisakan misteri.

Dengan begitu, desakan kepada presiden oleh Waketum Gerindra, Arief Poyuono agar memecat siapa saja yang diduga sebagai orang kuat di balik mega skandal dugaan korupsi Asabri patut dipertimbangkan Jokowi.

Pada kasus ini, Jokowi benar-benar menghadapi ujian berat, di satu sisi ia dituntut untuk membuka kotak Pandora demi terungkapnya kejahatan yang akhir-akhir ini menyita jutaan pasang mata publik sekaligus demi menajaga legitimasi politiknya, sedangkan pada sisi lain ia terpaksa berhadapan dengan orang-orang yang selama ini terlibat penuh dalam membesarkan karir politiknya.

Dilematis memang. Tapi itu merupakan konsekuensi yang harus ia pilih. Keputusan untuk memilih salah satu atau salah duanya, akan berimplikasi terhadap perjalanan rezim kekuasaannya ke depan.

Selain itu, keputusan yang sama akan memberikan jawaban atas ketakutan Menhan Prabowo perihal nasib para prajurit TNI yang sebagiannya ditentukan oleh pengungkapan dugaan korupsi yang membuat perusahaan Asabri merugi hingga puluhan triliun rupiah. Prabowo yang tidak ingin uang anggota TNI ditilap tanpa pertanggungjawaban tentu sangat berharap persoalan yang membelit Asabri bisa segera terurai.

Namun, di tengah harapan itu, proses menuju ke sana bukan lah perkara mudah. Diperlukan political will pemimpin yang benar-benar menempatkan mandat politik rakyat sebagai dasar berpijak, bukan pada kepentingan personal, apalagi kelompoknya. Dengan demikian, ujian ini semakin menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bukan rahasia lagi bahwa perairan Natuna terkenal dengan kandungan minyak dan gasnya yang melimpah. Dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan gas bumi di laut Natuna termasuk yang terbesar tak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Jumlah cadangan gas bumi di perairan Natuna mencapai 144,06 triliun kaki kubik (TCF), terdiri dari cadangan terbukti (P1) sebesar 101,22 TCF dan cadangan potensial (P2) 42,84 TCF. Angka itu jauh lebih besar jika dibandingkan cadangan gas di Blok Masela yang hanya mencapai 16,73 TCF maupun di Blok Indonesia Deepwater Development (IDD), Selat Makassar yang hanya sebesar 2,66 TCF.

Menimbang kandungan gasnya yang melimpah menjadikan perairan Natuna bak magnet yang mampu menarik perhatian negara-negara industri maju, termasuk Tiongkok yang kini sedang mengalami geliat pertumbuhan ekonomi dan industri paling pesat di dunia.

Kendati demikian, keterlibatan Tiongkok di laut Natuna ditengarai memiliki irisan yang cukup kompleks. Setidaknya, obsesi Tiongkok itu dapat dimaknai dalam dua aspek.

Pertama, Tiongkok memang dikenal sebagai negara dengan kebutuhan gas terbesar, yang mana hampir separuhnya masih bergantung pada impor. Hal itu mendorong Tiongkok harus menemukan pasokan gas dalam jumlah besar untuk kebutuhan dalam negeri.

Kedua, berdasarkan klaim Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus (imajiner) yang mencakup seluruh Laut China Selatan, perairan Natuna termasuk dalam cakupan itu.

Teristimewa untuk poin kedua, Tiongkok memang sejauh ini sangat intens terlibat dalam sejumlah konflik dengan negara-negara yang memiliki irisan teritori dengan klaim Nine-Dash Line. Sejumlah negara yang sempat bersengketa dengan Tiongkok soal klaim teritori di Laut China Selatan termasuk, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam.

Nine-Dash Line merupakan klaim sepihak Tiongkok atas Laut China Selatan seluas 2 juta km persegi yang 90 persennya diklaim Tiongkok sebagai hak maritim historisnya, meskipun berjarak hingga 2.000 km dari daratan negara tersebut. Hal itu mengacu pada peta Tiongkok tahun 1947, setelah usainya Perang Dunia II.

Sialnya, klaim sembilan garis putus-putus itu belakangan mencakup perairan Natuna, yang secara geografis justru sangat jauh dari negeri Tirai Bambu itu. Di sisi lain, perairan Natuna sendiri diyakini merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagaimana mengacu pada Konvesi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982.

Kini, rencana Prabowo membangun pangkalan militer tersebut membuka jalan bagi potensi konflik yang mengekskalasi, sekalipun dari sudut pandang Indonesia, hal tersebut memang diperlukan. Pertanyannya, apakah ada kaitan antara klaim Tiongkok dengan cadangan gas raksasa di perairan Natuna dan apakah rencana Prabowo tersebut akan berhasil?

https://www.instagram.com/p/B7P1H_Kj9Bm/

Daya Tarik Migas di Laut Natuna

Tak bisa dipungkiri bahwa incaran utama Tiongkok terhadap laut Natuna adalah karena kandungan gas bumi di dalamnya.

Seperti diungkap Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, Tiongkok bukan mengejar ikan-ikan yang ada di perairan Natuna, tapi justru gas alamnyalah yang diincar. Menurut Ferdy, wilayah Natuna memiliki blok minyak dan gas terbesar, khususnya di blok East Natuna. Namun, disebabkan kendala teknologi dan terbentur masalah geopolitik, pengelolaan cadangan gas alam tersebut terpaksa belum bisa dilakukan oleh pemerintah.

Tampaknya pendapat Ferdy sejalan dengan pandangan eks anggota DPR RI, Kurtubi yang menyebut Tiongkok berkepentingan besar terhadap laut Natuna. Hal itu tidak lain karena kandungan energi berupa gas alam yang ada di kawasan itu.

Kurtubi tidak menampik bahwa Tiongkok memang di satu sisi memburu lumbung ikan di perairan Natuna. Namun itu bukan alasan utama. Ia justru melihat motif utama Tiongkok adalah ingin menguasai minyak dan gasnya.

Dengan demikian, langkah cepat pemerintah untuk menjaga wilayah perairan Natuna menjadi hal yang tak bisa ditawar. Hal itu selain mempertahankan wilayah kedaulatan negara, juga sebagai upaya mengamankan potensi sumber daya energi yang ada di kawasan itu.

Lantas, apakah rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membangun pangkalan militer di kawasan Natuna bisa dimaknai sebagai bagian dari tujuan tersebut?

Melihat posisi strategis Natuna, menjadi masuk akal jika niat Menhan Prabowo dapat ditafsirkan dalam konteks itu, bahwa Prabowo tidak akan membangun pangkalan militer di Natuna kalau bukan dimaksudkan untuk menghalau gangguan dari luar yang mencoba merongrong wilayah Indonesia.

Apalagi, muncul ramalan bahwa perang di masa datang sebagian besar dipicu oleh perebutan atas sumber daya energi. Dalam artian, negara yang memiliki akses terhadap sumber daya energi yang melimpah akan lebih mampu bertahan bahkan berperang sekaligus. Dengan begitu, apakah manuver Tiongkok dapat dimaknai sebagai bagian dari perang tersebut?

View this post on Instagram

Investasi Tiongkok dinilai tak berpengaruh terhadap sengketa Natuna.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 5, 2020 at 11:10pm PST

Perang Perebutan Gas

Melalui pembacaan mendalam terhadap kebijakan Tiongkok melakukan konversi besar-besaran sumber energi batu bara ke penggunaan gas, sedikit banyak akan membantu kita memahami obsesi negeri Panda ini dalam memburu kantong-kantong sumber energi gas di belahan dunia lain, termasuk di perairan Natuna.

Seperti diketahui, Tiongkok sudah sejak lama menggantikan konsumsi energi batu bara ke gas. Negara Panda itu diketahui sudah mulai melakukan impor gas semenjak 2006 silam. Pada tahun 2017, Tiongkok tercatat mengimpor lebih dari 900 juta meter kubik gas. Kebutuhan importasi gas di Tiongkok pun diketahui terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pada 2018 lalu, misalnya, sekitar 39 persen pasokan gas di negeri Tirai Bambu itu berasal dari impor. Gas yang diimpor Tiongkok dilewati melalui pipa dari 4 negara dan impor gas berbentuk Liquefied Natural Gas (LNG) dari 17 negara.

Yang cukup mencengangkan, Tiongkok berencana akan menggeser batu bara ke konsumsi gas pada 2030 mendatang. Tidak berhenti sampai di situ, Tiongkok juga menetapkan road map kebijakan energi pada 2040, di mana gas akan menjadi sumber energi nomor satu menggeser minyak.

Lalu, apa yang bisa dimaknai dari kebijakan energi Tiongkok tersebut?

Jelas terlihat bahwa di balik upaya pembaruan konsumsi energi dalam negeri mau tidak mau memaksa Tiongkok harus menemukan sumber energi baru demi menjamin ketahanan energi nasionalnya. Entah hal itu ditempuh melalui cara halus ataupun lewat kekerasan.

Michael T. Klare dalam The Energy Wars Heat Up mengatakan, konflik dan intrik seputar perebutan pasokan sumber daya energi merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika global sejak lama. Klare melanjutkan, perang besar atas minyak juga telah terjadi di setiap dekade bahkan lebih sejak Perang Dunia I. Perang minyak terus berlanjut hingga tahun-tahun setelahnya, sampai sekarang.

Ulasan Klare sangat relevan bila dikontekstualisasikan pada kasus Tiongkok akhir-akhir ini yang terus mengincar sumber-sumber pasokan energi yang membentang luas di perairan Laut China Selatan. Tiongkok tampaknya tidak akan berhenti meneror negara-negara yang memiliki irisan teritori dengan klaim Nine-Dash Line­-nya.

Terkait konflik Laut China Selatan maupun yang terbaru – incaran gas raksasa di laut Natuna, membuktikan pernyataan Klare dalam Twenty-First Century Energy Wars: How Oil and Gas are Fueling Global Conflicts yang dengan gamblang mengatakan bahwa perebutan bahan bakar fosil merupakan faktor pemicu terjadinya konflik kekerasan di berbagai belahan dunia.

Klare menunjukkan empat lokus yang menjadi medan pertempuran negara-negara di dunia dalam memperebutkan sumber pasokan energi yang semakin langka. Keempat kawasan itu meliputi: Irak-Syria, Sudan Selatan, Semenanjung Krimea-Ukraine, dan Laut China Selatan.

Jika ditarik dalam kasus Natuna, maka insiden yang terjadi belakangan antara Indonesia dan Tiongkok tidak akan dapat dipahami, selain mengaitkannya langsung dengan dinamika global yang perlahan tapi pasti menyeret setiap negara ke dalam perang pengamanan pasokan sumber daya energi bagi kepentingan negara masing-masing.

Dengan begitu, langkah Menhan Prabowo yang berencana membangun pangkalan militer di kawasan Natuna merupakan jawaban atas keraguan publik yang sejauh ini memandang pemerintah terlalu lemah dalam menjaga wilayah teritori yang kaya sumber daya alam tersebut. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Play your card ‘cause we know that you bluffin’” – Joey Bada$$, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Drama kecurangan Pemilu 2019 tampaknya masih belum sepenuhnya berakhir. Usai putusan MK diumumkan kemarin, Prabowo-Sandi disinyalir masih belum bersedia untuk memberi selamat kepada paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Sebelumnya, berbagai jalur hukum dan konstitusional telah ditempuh oleh Prabowo-Sandi dan timnya guna menggugat kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut pihaknya, berbagai kecurangan ini diupayakan untuk mengubah hasil Pemilu yang sebenarnya dimenangkan oleh Prabowo-Sandi sebesar 52 persen.

Berbagai dugaan kecurangan yang diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam langkah awal Prabowo-Sandi berujung pada hasil yang kurang memuaskan bagi kubunya. Selain itu, berbagai aksi yang ditujukan untuk memprotes hasil Pemilu yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berakhir pada bentrok dan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa.

Setelah ditolak oleh Mahkamah Internasional, pasukan codot akan membawa masalah ini ke Mahkamah Tata Surya.

Kita tunggu saja.

— Habib Think (@habibthink) June 28, 2019

Gugatan ke MK yang disebut-sebut sebagai endgame dalam kontestasi Pilpres ini nyatanya masih belum dapat membuahkan hasil bagi kubu Prabowo-Sandi. Meskipun menghormati putusan MK, Prabowo-Sandi disebut-sebut masih belum menerima hasil tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya berkonsultasi dengan tim hukumnya guna mencari jalur hukum lain.

Tampaknya, ide mengenai jalur hukum alternatif lainnya ini telah diungkapkan oleh Abdullah Hehamahua. Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengajak para pendukung Prabowo-Sandi untuk berangkat ke Komnas HAM guna melaporkan berbagai dugaan pelanggaran HAM terkait Pemilu 2019, seperti meninggalnya sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, Abdullah juga ingin melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019 – terutama terkait berbagai persoalan di balik Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU – ke peradilan internasional. Menurutnya, peradilan internasional memiliki tim audit forensik yang mumpuni.

Jika benar usulan Abdullah akan dilakukan, apakah benar peradilan internasional memiliki kewenangan dan yurisdiksi terkait dugaan kecurangan Pemilu? Lalu, mengapa Mahkamah Internasional kerap digembar-gemborkan sebagai solusi oleh kubu Prabowo-Sandi?

Mahkamah yang Mana?

Usulan untuk membawa persoalan kecurangan Pemilu ke Mahkamah Internasional dari kubu Prabowo-Sandi sebenarnya bukanlah hal baru. Kubu ini kerap melemparkan usulan ini sejak mengendus kemungkinan adanya kecurangan.

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, misalnya pernah melemparkan isu ini beberapa bulan lalu dengan menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan berbagai dugaan kecurangan yang ada pada berbagai lembaga internasional, seperti Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Selain Hashim, Amien Rais juga pernah mengancam akan melaporkan Menkopolhukam Wiranto ke Mahkamah Internasional terkait Tim Asistensi Hukum yang dibentuknya.

Bisa jadi, cara berpikir tim Prabowo-Sandi ini sejalan dengan pemikiran monis terkait hukum internasional. Menurut Carolyn A. Dubay, monisme melihat hukum internasional sebagai kepanjangan dari hukum domestik, di mana hukum internasional memiliki posisi yang lebih superior.

Namun, tantangan lain dapat menjadi aral bagi kemungkinan tersebut. Negara dianggap tetap memiliki kedaulatan sendiri sehingga membuat hukum internasional tidak memiliki kekuatan penuh yang mengkontrol negara. Dari sini, pemikiran dualis melihat hukum internasional sebagai dikotomi dan dianggap tidak lebih tinggi dibandingkan hukum domestik.

Pemikiran dualis ini bisa jadi benar. Pasalnya, hukum internasional selalu menekankan pada eksistensi persetujuan (consent) dari subjek-subjek hukum untuk terlibat dalam suatu perjanjian dan mekanisme penyelesaian hukum. Sebagian besar lembaga peradilan internasional juga tidak dapat serta-merta turut campur dalam urusan domestik.

Sebagian besar lembaga peradilan internasional juga tidak dapat serta-merta turut campur dalam urusan domestik.
Share on X

Mahkamah Internasional (ICJ) misalnya, merupakan lembaga peradilan internasional yang berada di bawah naungan PBB. Lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang terjadi antara pelaku-pelaku domestik.

Dalam situsnya, ICJ menjelaskan bahwa lembaga ini berperan untuk menyelesaikan sengketa hukum antar-negara – khususnya negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana negara-negara yang bersengketa telah sepakat untuk membawa kasus tersebut ke ICJ.

Selain ICJ, terdapat juga Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Mahkamah ini biasanya berperan ketika impunitas membatasi kemampuan hukum dan peradilan domestik untuk mengadili si pelanggar.

Mungkin, mekanisme peradilan inilah yang dimaksud oleh kubu Prabowo-Sandi karena ICC dapat mencampuri urusan domestik apabila peradilan nasional gagal menyelesaikan suatu persoalan hukum. Meskipun begitu, ICC sendiri hanya berwenang untuk mengadili persoalan hukum berupa kejahatan kemanusiaan, seperti genosida dan kejahatan perang.

Selain itu, ICC juga tetap dibatasi oleh adanya kedaulatan negara. Layaknya perjanjian internasional lainnya, yurisdiksi ICC hanya dibatasi pada negara-negara yang menyepakati dan meratifikasi Statuta Roma – perjanjian internasional yang mendasari berdirinya ICC.

Artinya, negara-negara di luar itu tidak mengakui yurisdiksi ICC. Indonesia sendiri tidak termasuk dalam negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.

Pada akhirnya, benar apa yang diungkapkan oleh Mantan Ketua MK, Mahfud M.D., bahwa tidak ada mekanisme peradilan internasional yang dapat menyelesaikan persoalan kecurangan Pemilu 2019. Bila memang benar begitu, mengapa kubu Prabowo-Sandi tetap mengusung usulan ini?

Belum Ada Kesepakatan?

Jika memang persoalan dugaan kecurangan Pemilu tidak mungkin dapat dibawa ke mekanisme hukum internasional, kubu Prabowo-Sandi bisa jadi tengah membuat strategi lain. Mungkin, kubunya melontarkan usulan tersebut sebagai sebuah gertakan (bluffing).

Michael Laver dalam tulisannya yang berjudul How to Be Sophisticated, Lie, Cheat, Bluff and Win at Politics menjelaskan bahwa gertakan dilakukan dengan memberikan kesan bahwa penggertak memiliki intensi dan sumber tertentu yang sebenarnya tidak eksis atau tidak dimiliki. Teknik menggertak ini sering kali digunakan dalam permainan kartu poker guna mengelabui lawan.

View this post on Instagram

Prabowo masih mencari jalur hukum lain setelah gagal di Mahkamah Konstitusi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #prabowo #mahkamahkonstitusi #mahkamahinternasional #gugatanmk #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 28, 2019 at 12:10am PDT

Namun, kubu Jokowi-Ma’ruf sendiri tampaknya telah mengetahui bahwa usulan untuk membawa isu kecurangan Pemilu ke Mahkamah Internasional merupakan sebuah gertakan. Pasalnya, berbagai pihak, termasuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, menyatakan bahwa tidak ada lagi jalur hukum yang dapat mengadili perihal Pemilu.

Lalu, apa alasan kubu Prabowo-Sandi untuk tetap menggertak dengan usulan tersebut?

Mungkin, Prabowo ingin tetap memiliki kekuatan untuk menekan kubu Jokowi-Ma’ruf. Menurut Kun Li dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul “Bluffing promotes overconfidence on social networks,” gertakan memiliki efek tersendiri bagi kondisi psikologis sebuah kelompok.

Melalui gertakan, kelompok ini akan merasa percaya diri dengan kemampuannya. Dengan mengutip berbagai ahli, Kun Li dan tim penulisnya menjelaskan bahwa kepercayaan diri yang berlebih inilah yang membawa dampak-dampak yang menguntungkan berupa peningkatan akan semangat juang, ambisi, keteguhan, dan kegigihan kelompok tersebut.

Bisa jadi, gertakan ini berkaitan dengan upaya kohabitasi antara Jokowi dan Prabowo. Pasalnya, Mantan Danjen Kopassus tersebut belum juga memberikan concession speech – jenis pidato yang dilakukan untuk mengakui kekalahan dalam Pemilu – di tengah desas-desus akan adanya negosiasi untuk menentukan arah kohabitasi tersebut.

Dilansir dari laporan Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2019, kedua kubu sedang melakukan negosiasi untuk berbagi posisi dan jabatan strategis. Kubu Prabowo disebut-sebut menyodorkan usulan porsi 212, yakni dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan dua kursi jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Prabowo sendiri dianggap bisa mengisi kursi jabatan Wantimpres.

Selain itu, laporan Majalah Tempo tersebut juga melaporkan bahwa sang Ketum Gerindra tersebut telah menemui Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Budi Gunawan, untuk berdiskusi terkait hal tersebut.

Terkait hal tersebut, tidak heran apabila gertakan akan tetap dilontarkan pihak di lingkaran Prabowo-Sandi apabila negosiasi-negosiasi tersebut belum mencapai kata sepakat, apalagi dengan dukungan kekuatan kelompok akar rumput yang memiliki pengaruh tersendiri. Abdullah beberapa waktu lalu misalnya, mengajak massa pendukung Prabowo-Sandi untuk kembali turun ke jalan untuk bergerak ke Komnas HAM dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jika benar begitu, lirik rapper Joey Bada$$ di awal tulisan pun menjadi relevan. Bisa jadi, pihak tertentu kini sedang memainkan kartu lain meskipun telah diketahui bahwa hal itu hanyalah sebuah gertakan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

Seusai sidang pertama Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Taufik Basari sempat singgung agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak baper saat di persidangan.

Rupanya Taufik mengatakan hal tersebut karena dia merasa belum melihat bukti yang kuat dari pihak Prabowo-Sandi di MK. Kubu BPN dianggap kurang memaparkan fakta serta cenderung memainkan emosi publik. Seperti hatiku yang sudah hancur, namun masih juga dipermainkan sama doi. Ehh. Malah curhat hehehe.

Tapi, seolah tidak terima dengan ledekan Taufik Basari terhadap BPN, aktivis akal sehat – keren istilahnya bang hehe – Rocky Gerung membalas Kuasa Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra, dengan sebutan “ngaco dan baper” dalam acara Indonesia Lawyers Club.

Lucu juga ya bapak-bapak ini sudah pada berkepala banyak tapi dikit-dikit baperan. Dikirain cuma anak muda aja yang cepet baper.

Ibaratnya dua kakak beradik yang ingin selalu bersaing dalam segala hal, mirip seperti itulah keadaan Indonesia saat ini, entah itu pemerintah ataupun masyarakatnya. Satu dibilang baper, yang lain nggak terima dan balas bilang baper. Asal jangan caper alias cari perhatian aja pak. Upps. Hehehe.

Kalau kalian perhatikan tuh, dari awal masa kampanye hingga di Pemilu 2019, persaingan antara dua kakak beradik tersebut, yaitu kubu Jokowi dan Prabowo, masih terus berlanjut hingga sekarang.

Bahkan saat kubu Jokowi sudah mendapat suara terbanyak di Pemilu, kubu Prabowo seolah tidak rela dan malah mengklaim adanya kecurangan. Huftt.

Dan ternyata persaingan tidak hanya berakhir di situ, Ferguso. Ya ini, aksi saling sindir soal baperan ini.

Padahal kalau di ring tinju, aja ada batas waktu kapan pemain harus saling pukul dan kapan waktu untuk berhenti ya.

Hemm. Nggak tau deh ke depannya akan ada persaingan dalam bentuk apa lagi nih. Nggak tau juga deh apakah persaingan kakak beradik ini bisa benar-benar berakhir nanti. Kita doakan sajalah ya agar segera tercipta kerukunan antara kakak adik tersebut. (R20)

https://www.youtube.com/watch?v=yfeufCIAK-c

PinterPolitik.com

Perasaan “digantung” itu emang nggak enak. Bukan beneran gantung pakai tali ya. Tapi ini soal berharap pada sesuatu yang belum pasti.

Ibaratnya, pas lagi suka sama seseorang yang udah saling kenal dan udah jalan bareng, tapi pas mau ngajak jadian, dijawabnya pakai senyum doang. Antara iya dan enggak-nya tidak jelas. Kalau kata band Utopia: “Antara Ada dan Tiada”.

Dapat jawaban kayak gitu tuh rasanya pengen bilang: “Makan jantung aku, Mama!” Hehe, itu jangan diartikan secara tersirat loh ya kata-katanya.

Anyway, itu nama band Utopia kok bisa cocok banget sama lagunya ya. Utopia kan sesuatu yang masih antara ada dan tiada. Sesuatu yang ideal, tetapi ya gitu, antara ada dan tiada.

Untungnya pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin milih singkatan nama “Ijma” alias “Indonesia Jokowi-Ma’ruf Amin” pas Pilpres 2019 kemaren.

Kalau soal politik mah gimana perasaannya Pak Mahfud MD kali ya.Yang udah ukur baju, eh taunya nggak jadi cawapres.
Share on X

Coba kalau milih nama “Utopia” alias “Untuk Indonesia Pasti Jokowi-Ma’ruf Amin”- maksa banget singkatannya hehe – beuh, pasti timsesnya bakal menimbang-nimbang milih lagu “Antara Ada dan Tiada” dari band Utopia itu buat jadi jingle kampanye. Dan kalau beneran dipilih, kampanyenya bakal berasa di Lawang Sewu, Semarang cuy.

Kan lagu itu jadi soundtrack dua film horor, yaitu Di Sini Ada Setan dan The Secret: Suster Ngesot Urban Legend. Berasa ngeri kan kalau kampanye nuansanya film horor.

Boleh sih sebenarnya kalau mau kampanye horor. Asal horornya pas di kampanye aja pak, jangan pas di kebijakan, kayak yang dirasakan para petani Kendeng atau mereka-mereka yang masih setia berdiri di aksi Kamisan. Uppss.

Nah, walaupun tidak memakai lagu itu untuk jingle kampanye, perasaan “Antara Ada dan Tiada” itu kini diungkapkan oleh Ma’ruf Amin.

“Kenapa kami tidak direkrut untuk dua film itu?” Eh, salah script pak hehe.

“Tentu bersyukur juga karena menurut quick count dan real count KPU, Pak Jokowi dan saya sebagai pemenang pilpres, tapi menangnya masih digantung. Jadi ada kawin gantung”, begitu kata sang kiai.

Hmm, bener juga sih. Soalnya kubu Prabowo-Sandi sebagai lawan sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan masih diproses oleh lembaga tersebut.

Walaupun demikian, pakai kata “digantung” itu jadi agak kurang tepat. Soalnya itu sama artinya dengan belum pasti kan. Kalau menurut psikiater Lena Aburdene Derhally, perasaan ketidakpastian sering muncul jika kita tidak punya keyakinan bahwa kita layak mendapatkan “hal itu”. Upppss. 

Tapi, Lena ngomong gitu dalam konteks hubungan loh ya. Kalau soal politik mah gimana perasaannya Pak Mahfud MD kali ya.

Yang udah ukur baju, eh taunya nggak jadi cawapres. Untung Pak Mahfud nggak bilang: “Makan jantung aku, Mama!” Kalau nggak, bisa perang saudara. Upppss.

Ah, republik! (S13)