Bagaimana pandangan kalian soal kinerja pemerintah baru dalam 15 hari terakhir ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

#infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini #pinterpolitik #prabowosubianto #politikindonesia #pemerintah

Masih panjang nafas Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo nih. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Pilih Menkominfo yang ahli ya, plis Pak Prabowo 

Pasca Budi Arie Setiadi dianggap inkompeten dan kerap blunder lewat pernyataannya ke publik terkait tupoksinya, mengisi posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dengan orang yang tepat dinilai harus diperhatikan secara serius oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pra-syarat seperti orang yang benar-benar berlatarbelakang dan memiliki pengalaman relevan dianggap mutlak mengingat berbagai kebijakan dan peristiwa minor seperti judi online, prostitusi online, hingga kebocoran data terus berulang.

Kalo menurut kalian siapa yang cocok jadi next Menkominfo? Berikan pendapatmu yaa! 

#menkominfo #budiarie #prabowo #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Prabowo’s strong woman? 

Sejumlah nama dari kalangan perempuan dinilai layak memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari Susi Pudjiastuti hingga Najwa Shihab.

Posisi Menkominfo menjadi menarik karena disebut pantas diisi nama seperti Najwa Shihab ataupun Meutya Hafid.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu ya! 

#menteri #prabowo #najwashihab #susipudjiastuti #meutyahafid #perempuan #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Gerindra… assemble!

Lho, ke mana ya para partai politik koalisi lainnya? Gimana menurut kalian?

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Di awal pekan ini, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono kembali menyiratkan sinyal kuat untuk merapat ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 2024-2029. Pengakuan terhadap kemenangan 02 kendati masih terdapat proses di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diperjuangkan koalisi Ganjar-Mahfud serta kehadiran di acara silaturahmi lebaran Partai Golkar menjadi variabel pendorongnya.

Memutuskan bergabung ke koalisi 03 yang berisi PDIP, Partai Perindo, dan Partai Hanura di Pemilu dan Pilpres 2024 menjadi keputusan yang dinilai keliru bagi PPP.

Seolah jatuh tertimpa tangga dua kali, PPP mengalami tiga nasib buruk beruntun. Pertama, kadernya yang ditransfer dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, gagal dilirik sebagai cawapres Ganjar. Kedua, Ganjar-Mahfud yang diusung mereka menjadi juru kunci Pilpres 2024. Terakhir dan yang paling ironis, PPP gagal ke Parlemen untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sejak berdiri pada 1973.

Untungnya, rencana maupun inisiatif Mardiono untuk membawa PPP tetap relevan di kancah perpolitikan bersambut positif dengan ajakan Partai Golkar dan PAN untuk merapat.

Bukan tidak mungkin, salah satu harapan PPP adalah seperti apa yang didapatkan PSI dan Perindo di kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada 2019, yakni satu jatah wakil menteri. Namun, sebagai catatan penting, PSI dan Perindo tak berpindah haluan dan sejak awal mendukung Jokowi-Ma’ruf di 2019.

Ekspektasi lainnya tentu untuk mempermudah koalisi di level daerah menjelang Pilkada serentak 2024 mendatang.

Akan tetapi, upaya keras Mardiono untuk tetap membuat PPP relevan di perpolitikan nasional agaknya akan cukup sulit untuk terwujud. Mengapa demikian?

Usang, PPP Mustahil Relevan?

Didirikan di era pemerintahan Soeharto sebagai wadah bagi fusi berbagai partai berhaluan Islam, relevansi PPP nyatanya hanya bertahan setengah abad.

Di era branding politik yang membutuhkan kreativitas sosiopolitik tersendiri, Pemilu dan Pilpres 2024 menjadi momentum puncak dilema branding PPP.

Dilema PPP agaknya dapat dipahami melalui analisis Sunny Tanuwidjaja terhadap PKS. Dalam publikasi berjudul PKS post-Reformasi Indonesia, Sunny menyebut PKS sempat tampak berusaha mempenetrasi batasan yang selama ini berlaku bagi parpol Islam, yakni sedikit masuk ke spektrum moderat-nasionalis.

Kendati belakangan tetap menunjukkan khittahnya dengan tetap memodifikasi branding politiknya, apa yang dilakukan PKS tak berhasil dilakukan PPP.

Selain itu, dalam publikasinya, Sunny juga menyebut hipotesis kesuksesan PKS lebih disebabkan oleh performa stagnan partai-partai Islam lainnya. Dengan kata lain, postulat itu menegaskan stagnasi dan bahkan penurunan performa partai berhaluan Islam merupakan keniscayaan.

Faktor konstituen tradisional menjadi persoalan lain bagi PPP. Dengan aktualisasi manuver partai yang dipengaruhi dilema seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, loyalis PPP seakan terus tergerus.

Terlebih, angka party-id atau keterikatan pemilih dengan partai di Indonesia sangat dan kian rendah. Pilihan partai lain yang lebih dianggap representatif sesuai tantangan zaman juga menjadi hal terkait yang memengaruhi.

Selain itu, satu hal lain yang membuat PPP agaknya akan sulit untuk tetap eksis di perpolitikan tanah air kiranya terkait dengan “kutukan politik” tertentu. Apakah itu?

PPP Ikuti Takdir PBB?

Kecenderungan pemilih yang kian memprioritaskan partai berhaluan nasionalis-moderat turut menjadi tantangan sangat berat bagi PPP. Hingga edisi 2024, hanya PKB dan PKS yang tampak menjadi parpol berhaluan Islam tersisa yang kemungkinan menjadi dua pilihan prominen karena mewakili dua kutub berbeda yang masing-masing kental dengan karakteristik tersebut.

Selain itu, terdapat semacam “kutukan” partai yang telah eksis di parlemen sebelumnya namun terdegradasi, akan sulit untuk kembali. Setidaknya, hal itu telah dialami oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hanura (dua edisi pemilu terakhir).

Menariknya, dari perspektif antropologis, “kutukan” semacam ini cukup relevan di Indonesia. Melalui sistem kepercaayaan, di banyak kelompok masyarakat, termasuk Indonesia, kepercayaan terhadap kekuatan “kutukan” di luar kalkulasi ilmiah merupakan hal yang lazim. 

Keyakinan tersebut seringkali memengaruhi perilaku dan interaksi sosial (interaksionisme simbolik), termasuk wacana politik. Dalam budaya Indonesia, terdapat kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan spiritual, seperti yang terkait dengan animisme, mistisisme, dan praktik keagamaan tradisional berdasarkan peristiwa dan pola kejadian-kejadian terdahulu.

Oleh karena itu, kutukan dapat mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk narasi politik dan memengaruhi persepsi publik terhadap para aktor politik atau peristiwa politik.

Lalu, akankah PPP akan terkena “kutukan” itu selamanya? Atau justru bangkit dan mendobrak kutukan tersebut di 2029 sebagai buah manuver Mardiono belakangan ini? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Satu hari jelang pengumuman hasil Pilpres 2024, gaung dugaan kecurangan muncul dari dua sisi, yakni Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud. Akan tetapi, melihat progres dan dinamika yang ada hingga hari ini, tudingan kecurangan itu kiranya akan menguap begitu saja, baik yang melalui hak angket maupun jika nantinya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Hanya nyaring bunyinya. Begitu kesan yang kiranya dapat menjelaskan teriakan dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pertama, mari kembali mengingat saat Ganjar menyerukan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan itu. Hingga hari ini, tak ada progres berarti dan seolah mulai dilupakan jelang pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2024 esok.

Padahal, kubu TPN Ganjar-Mahfud seolah begitu berapi-api saat mengemukakan tudingan kecurangan. Teranyar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto kembali menegaskan bahwa kontestasi dipenuhi manipulasi hingga sistem Sirekap yang dikatakan menjadi alat pembenaran kejahatan Pemilu 2024.

Lebih lanjut menurut Hasto, Ganjar-Mahfud memperoleh 33 persen suara berdasarkan hasil audit IT internal.

Di kubu Timnas AMIN pun demikian. Saat wacana hak angket muncul, Partai NasDem, PKS, dan PKB seolah maju mundur dan saling menunggu dengan kubu Ganjar-Mahfud, terutama terhadap pergerakan PDIP.

Selain via hak angket, Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud juga tampak tengah menyiapkan strategi untuk membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka diberi tenggat waktu 3 hari untuk mengajukannya setelah pengumuman 20 Maret.

Di kubu Anies-Imin, Ketua Tim Hukum mereka, yakni Ary Yusuf Amir mengaku siap mengajukan gugatan kecurangan terstruktur. Sementara kubu 03 cukup menyita perhatian dengan rencana menghadirkan satu Kapolda ke MK sebagai saksi dugaan kecurangan.

Akan tetapi, upaya kubu 01 dan 03 untuk sengketa Pilpres 2024 kiranya tak akan berjalan mulus, bahkan sejak awal. Tak berlebihan pula untuk mengatakan bahwa upaya pamungkas mereka di MK seolah telah gagal sebelum dieksekusi. Mengapa demikian?

Anies-Ganjar Saling Dilema?

Payung besar dari hipotesis bahwa upaya 01 dan 03 ke MK akan menemui jalan terjal kiranya berangkat dari kalkulasi dan logika para aktor politik di dalamnya.

Sebagaimana disiratkan Francis Fukuyama bahwa logika individu berbeda dengan logika organisasi, mungkin mudah saja bagi khalayak dan para pendukung untuk mendorong upaya ke MK.

Akan tetapi, berbeda halnya dengan para aktor politik, khususnya parpol secara organisasi. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasarinya.

Pertama, kendati dapat mengubah hasil, pengajuan dan pembuktian di MK membutuhkan energi, waktu, dan cost, baik materiil maupun politik, yang tak sedikit.

Saat berkaca pada sengketa Pilpres 2019 di MK, bukti yang diajukan pun harus sedetail mungkin. Dengan hasil yang baru diumumkan esok dan tenggat waktu tiga hari, mengumpulkan bukti valid untuk melandasi dugaan kecurangan terstruktur dan masif kiranya cukup berat.

Kedua, dengan perbedaan kepentingan sejak awal, 01 dan 03 kiranya mengalami dilemma of cooperation atau dilema kerja sama.

Ihwal itu menggambarkan situasi serba salah yang dihadapi oleh satu entitas ketika memutuskan apakah akan bekerja sama dengan sekutu potensial karena memiliki perbedaan kepentingan yang signifikan.

Dilema tersebut juga dapat muncul ketika dua entitas menyadari perlunya menggabungkan kekuatan untuk melawan lawan yang sama, namun enggan melakukannya karena mereka khawatir atau memiliki kalkulasi bahwa kongsi akan lebih memberdayakan pihak lain dibandingkan mengalahkan lawan yang sama.

Di konteks gugatan ke MK, kubu 01 dan 03 kiranya memperhitungkan apakah gugatan yang dilayangkan akan menguntungkan mereka sendiri atau justru kubu lain yang turut menggugat.

Di titik ini, skema, strategi, dan implementasi langkah hukum di MK juga menjadi jauh lebih rumit. Apalagi jika ditambah dan berkaca pada sengketa yang sama di 2019 di mana kekalahan kubu penggugat, yakni Prabowo-Sandi tak terlampau jauh dibanding Jokowi-Ma’ruf. Berbeda dengan kekalahan 01 dan 03 dari kubu Prabowo-Gibran saat ini.

Lalu, terdapat satu diferensiasi logika organisasi para aktor politik berikutnya yang menjadi penghambat jalan gugatan kecurangan Pilpres 2024 ke MK. Apakah itu?

Sibuk Sendiri-Sendiri?

Setelah Pilpres usai dan hasilnya diumumkan, parpol akan disibukkan oleh evaluasi dan konsolidasi ulang yang singkat untuk menghadapi Pilkada serentak di wilayah kunci yang tentu ingin pula dimenangkan.

Kendati sengketa di MK dapat direpresentasikan oleh aktor nonparpol, sinergi dengan para parpol tetap dibutuhkan. Mulai dari, saksi yang dimiliki parpol di tiap wilayah dengan dugaan kecurangan, hingga tentu saja, sekali lagi, biaya.

Oleh karena itu, kendati pada akhirnya gugatan benar-benar dilayangkan ke MK, eksekusinya mungkin akan dilakukan setengah hati dan dinilai tak maksimal.

Teriakan dan klaim dari para aktor sejauh ini tampaknya hanya bentuk dramaturgi resistensi permukaan yang memang mau tidak mau harus ditampilkan di hadapan pendukung dan stakeholder pengusung, baik 01 dan 03.

Di belakang panggung, para elite politik penentu di kubu Anies-Imin maupun Ganjar-Mahfud kemungkinan memahami hal itu dan lebih tertarik untuk membicarakan dan memperhitungkan di periode 2024-2029 akan lebih menguntungkan untuk bergabung pemerintah atau tidak.

Kini, publik dan para pendukung masing-masing kubu tinggal menunggu apakah sengketa dan teriakan dugaan kecurangan hanya nyaring bunyinya namun seperti pepesan kosong atau tidak. Tinggal waktu yang dapat menjawabnya. (J61)

Wacana oposisi pemerintahan 2024-2029 diprediksi diisi oleh partai politik (parpol) yang kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yakni PDIP, PKB, PKS, Partai NasDem, dan PPP. Namun, rencana itu tampaknya akan berantakan dan menimbulkan probabilitas meninggalkan PDIP sebagai satu-satunya parpol oposisi di pemerintahan 2024-2029. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dinamika pembentukan oposisi pemerintahan 2024-2029 tampaknya semakin menarik. Hal ini dapat diatribusikan kepada sikap partai politik (parpol) dalam mendukung penggunaan hak angket DPR terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Namun, seiring berjalannya waktu, hanya tiga parpol yang mengusulkan hak angket dalam rapat paripurna DPR, yakni PDIP, PKB, dan PKS. 

Sementara itu, dua partai parlemen lainnya, yakni PPP dan Partai NasDem memilih tak ikut bersuara dalam rapat paripurna. 

Menanggapi hal tersebut, PDIP mengklaim tak khawatir terhadap sikap PPP dalam rapat paripurna itu karena sebelumnya dalam rapat koalisi Ganjar-Mahfud, PPP disebut telah setuju untuk mengusulkan hak angket. 

Berbeda dengan PDIP, para elite PPP justru menyatakan belum ada pembahasan internal mengenai hak angket.

Sampai saat ini, partai berlambang Kakbah itu mengaku masih fokus mengawal suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. 

Sementara di kubu koalisi Anies-Cak Imin, meskipun PKB dan PKS ikut mengusulkan hak angket bersama PDIP, probabilitas keduanya bergabung dengan pemerintahan 2024-2029 tampaknya juga masih terbuka. 

Adanya kemungkinan itu berkaca dari PKB yang minim pengalaman menjadi oposisi, serta PKS yang mempunyai sejarah kedekatan yang baik dengan Prabowo Subianto. 

Dengan melihat dinamika itu, bukan tidak mungkin PDIP kiranya akan menjadi parpol oposisi pemerintahan 2024-2029 sendirian. 

Lantas, mengapa parpol yang sebelumnya kompak dalam mendukung hak angket DPR tampaknya mulai terpecah dan kemudian muncul probabilitasakan meninggalkan PDIP sendirian menjadi oposisi? 

Bentuk Pragmatisme Parpol? 

Dengan adanya potensi rencana oposisi pemerintah 2024-2029 mengalami perpecahan, ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki sifat yang pragmatis. 

Parpol cenderung akan memprioritaskan kepentingan mereka sendiri dan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai kemungkinan. 

Bukti dari sifat pragmatis ini dapat ditemukan dalam sikap partai politik yang kalah dalam Pilpres 2024. 

Meskipun sebelumnya mereka bersatu dalam mendukung usulan hak angket, namun ketika tiba saat untuk menentukan sikap, mereka cenderung menunggu PDIP sebagai partai yang mengusulkan hak angket. 

Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai tersebut ingin memastikan keuntungan politik yang mereka peroleh dengan tidak terlalu mengambil risiko atau menjadi inisiatif dalam menghadapi pemerintahan yang sedang dan akan berkuasa. 

Ini menunjukkan bahwa partai-partai tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mencari keuntungan politik dengan memasuki pemerintahan. 

Dengan demikian, indikasi ini menggambarkan sikap pragmatis dari partai politik dalam menghadapi situasi politik yang kompleks. 

Mereka cenderung bergerak dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko politik yang ada, serta beradaptasi dengan pergeseran kekuasaan yang terjadi. 

Giovanni Sartori dalam bukunya berjudul Parties and Party Systems: A Framework for Analysis menjelaskan bahwa parpol sering kali melakukan perhitungan pragmatis dalam membentuk aliansi dan koalisi politik. 

Mereka dapat menjalin kemitraan dengan partai-partai lain yang memiliki tujuan yang sejalan untuk mencapai kekuasaan politik atau mendukung kebijakan tertentu. 

Pragmatisme ini muncul dalam penyesuaian strategis parpol terhadap perubahan dalam dinamika politik, seperti perubahan mayoritas parlemen atau kekuatan politik relatif partai-partai yang terlibat.  

Dengan begitu, pragmatisme ini membantu parpol untuk bertahan dan beroperasi dalam lingkungan politik yang sering kali penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas. 

Maka, tidak mengherankan tampaknya jika parpol seperti PPP dan Partai NasDem masih belum terlibat aktif dalam usulan hak angket sambil menunggu dinamika politik kedepan setelah KPU secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi suara. 

Meskipun sebelum rapat paripurna kedua parpol ini disebut setuju dengan adanya usulan hak angket DPR. 

Begitu juga dengan PKB dan PKS yang sebenarnya ikut serta dalam mengusulkan hak angket bersama PDIP, kiranya tak luput dari melihat adanya kemungkinan bergabung dengan Prabowo-Gibran sembari mengamati dinamika politik yang terjadi. 

Kedua parpol ini masih melihat adanya peluang bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya dengan faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya turut memperkuat adanya probabilitas itu. 

PDIP Dimanfaatkan atau Memanfaatkan? 

Fenomena retaknya wacana oposisi ini bisa dijelaskan dengan konsep logic of collective action atau logika aksi kolektif yang dikemukakan Mancur Olson dalam bukunya yang berjudul The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. 

Olson menjelaskan dalam kelompok besar, individu-individu atau dalam hal ini parpol memiliki insentif untuk tidak berpartisipasi dalam tindakan kolektif atau berkontribusi pada tujuan bersama. 

Hal ini dikarenakan individu-individu cenderung mengandalkan manfaat kolektif yang dihasilkan oleh tindakan kolektif tersebut tanpa harus berpartisipasi secara aktif. 

Selain itu, Olson juga membahas dilema aksi kolektif atau collective action dilemma yang timbul ketika kelompok memiliki tujuan bersama, tetapi individu-individu atau dalam hal ini adalah parpol di dalamnya memiliki insentif untuk tidak berkontribusi. 

Ini terjadi karena mereka dapat memanfaatkan hasil dari kontribusi orang lain tanpa harus mengorbankan sumber daya mereka sendiri. 

Berkaca dari penjelasan itu, parpol selain PDIP kiranya tidak terlalu serius mengusulkan hak angket dan hanya mengandalkan PDIP sebagai penggerak utama usulan hak angket. 

Jika kemudian hak angket ini berhasil digulirkan, parpol lain kiranya akan mendapatkan keuntungan, yaitu simpati dari para pendukung kandidat capres yang diusung. 

Namun, di sisi lain dengan menunggu dan mendorong PDIP untuk menginisiasi hak angket, parpol-parpol ini tetap leluasa menjalankan lobi-lobi demi mendapat peluang masuk dalam pemerintahan. 

Dengan begitu bukan tidak mungkin jika nantinya parpol lain mendapatkan kesempatan atau posisi tawar yang baik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP akan ditinggalkan oleh parpol yang sebelumnya kompak menggulirkan hak angket. 

Ini kemudian akan membuat PDIP menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran sendirian. Well, menarik untuk ditunggu sampai sejauh mana parpol lain yang sebelumnya setuju hak angket akan menemani PDIP. (S83)

Inikah tiga penangkap suara Prabowo-Gibran di Jawa Timur?!

Dalam banyak hasil hitung cepat (quick count), pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran, mendominasi suara di Jawa Timur (Jatim). Charta Politika, misalnya, mencatat bahwa Prabowo-Gibran menangkap suara Jatim hingga 63,56%.

Siapakah orang-orang Jatim yang menggerakkan dukungan di Jatim? Kabarnya, tiga orang itu adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mantan Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo), dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hmm, gimana menurut kalian?

PinterPolitik.com

Mungkin beberapa penggemar sepak bola ingat akan kejadian Miracle of Istanbul yang terjadi di Final Liga Champions Eropa tahun 2005 antara AC Milan melawan Liverpool FC.

Saat itu, AC Milan yang sudah unggul tiga gol tanpa balas di babak pertama, kemudian menerima comeback dari Liverpool FC yang pada akhirnya keluar menjadi juara.

Fenomena itu bukan tidak mungkin akan terjadi dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, beberapa lembaga survei telah sering kali merilis beberapa data hasil survei elektabilitas para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Dalam beberapa bulan terkahir, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selalu tempati posisi pertama survei elektabilitas.

Hal ini jelas membuat pasangan itu mungkin merasa semakin mantap untuk menatap hari pemilihan yang akan digelar 14 Februari mendatang.

Namun, secara mengejutkan dalam hasil survei terakhir yang dilakukan lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) periode 13-18 Desember 2023 menunjukkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menempel perolehan Prabowo-Gibran di beberapa daerah.

Di wilayah Pulau Sumatera, Anies-Cak Imin menempel ketat Prabowo-Gibran dengan 34,4 persen melawan 36,5 persen.

Bahkan, di DKI Jakarta dan Banten, perolehan kedua pasangan itu sama di angka 35,2 persen. Meskipun begitu, secara keseluruhan pasangan Prabowo-Gibran masih tempati posisi teratas dengan 43,7 persen.

Meskipun begitu, hal ini kiranya menjadi sebuah “tanda bahaya” bagi pasangan nomor urut 2 yang selama ini selalu menempati peringkat pertama survei untuk tetap bekerja keras dalam meyakinkan masyarakat agar memilih mereka.

Jika pasangan itu tidak waspada akan pergerakan yang dilakukan para lawan politiknya, bukan tidak mungkin mereka akan terkena comeback dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti, seperti kejadian Miracle of Istanbul.

Lantas, apa akibatnya jika pasangan Prabowo-Gibran merasa “di atas angin”?

Kehilangan Objektivitas?

Dalam dunia politik, keyakinan atau kepercayaan diri bisa menjadi sebuah senjata ganda. Kepercayaan diri yang sehat dapat menjadi kekuatan bagi seorang kandidat. Terlalu banyak akan dapat dengan cepat menjadi bumerang yang merugikan.

Pada pemilihan umum, kepercayaan diri yang berlebihan sering kali dapat merusak citra seorang kandidat dan mengurangi dukungan publik yang mereka harapkan.

Seorang kandidat yang percaya diri seringkali dapat mempengaruhi pendukung dan pemilih dengan pesan yang tegas dan karismatik.

Kepercayaan diri yang sehat seringkali memancarkan otoritas, keyakinan, dan kejelasan visi. Ini bisa menjadi magnet bagi para pemilih yang mencari pemimpin yang tegas dan yakin.

Namun, ada titik di mana kepercayaan diri tersebut bisa menjadi terlalu dominan dan mengakibatkan implikasi yang merugikan.

Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam bukunya yang berjudul Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases membahas banyak bias kognitif, salah satunya overconfidence bias atau bias terlalu percaya diri.

Bias terlalu percaya diri adalah jenis bias kognitif yang menyebabkan kita berpikir bahwa kita lebih baik dalam beberapa bidang daripada yang sebenarnya.

Bias terlalu percaya diri menyebabkan kita kehilangan perspektif obyektif tentang kemampuan atau pengetahuan kita.

Hal ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan membuat kita lebih rentan terhadap kekecewaan.

Dalam konteks Prabowo-Gibran, bias terlalu percaya diri dikhawatirkan akan menghilangkan obyektivitasnya dalam memandang sesuatu, bahkan bisa menjadi bumerang bagi mereka.

Salah satu akibat dari bias terlalu percaya diri adalah kemungkinan kehilangan keterhubungan dengan kebutuhan dan keinginan pemilih.

Mereka mungkin terlalu yakin bahwa mereka tahu apa yang terbaik tanpa benar-benar mendengarkan atau memahami kekhawatiran masyarakat.

Selain itu, terlalu percaya diri bisa mengaburkan penilaian, membuat kandidat mengambil risiko yang tidak perlu atau membuat pernyataan yang dapat menyinggung kelompok pemilih tertentu. Ini dapat merusak reputasi mereka dan memicu penurunan dukungan.

Kemudian, terlalu percaya diri mungkin akan membuat Prabowo-Gibran sulit menerima kritik atau masukan dari tim kampanye atau masyarakat umum.

Mereka mungkin merasa bahwa pendapat mereka adalah satu-satunya yang benar, tanpa memberikan ruang bagi perspektif lain yang dapat memperbaiki strategi.

Terakhir, terlalu percaya diri bisa membuat Prabowo-Gibran kurang mempersiapkan diri untuk debat atau penampilan publik yang krusial.

Mereka bisa saja meremehkan lawan politiknya atau isu-isu yang penting, yang dapat berujung pada penampilan yang lemah di hadapan publik.

Pasangan nomor urut dua ini tampaknya juga perlu ingat jika elektabilitas yang selama ini mereka peroleh tak lepas dari narasi keberlanjutan atas program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat coattail effect kepada mereka.

Salah satu variabel yang mungkin saja membuat Prabowo-Gibran merasa sangat percaya diri adalah koneksinya dengan Presiden Jokowi. Namun, hal ini agaknya tak bisa selalu dikaitkan positif. Mengapa demikian?

Prabowo dan Jokowi Tetap Berbeda?

Meskipun Prabowo-Gibran selalu mengusung tema keberlanjutan dalam setiap kampanye mereka, namun tampaknya itu hanya demi mengharapkan coattail effect dari approval rating Presiden Jokowi.

Untuk memahami fenomena yang terjadi atas narasi keberlanjutan yang diusung oleh pasangan nomor urut 2 ini, kita bisa berkaca dari istilah pada zaman Yunani Kuno, yakni Kapal Theseus.

Kapal Theseus adalah eksperimen pemikiran tentang apakah suatu benda, setelah semua komponen aslinya diganti, tetap menjadi benda yang sama.

Dalam mitologi Yunani, Theseus , raja pendiri Athena dalam mitos Yunani, menyelamatkan anak-anak Athena dari Raja Minos setelah membunuh minotaur dan kemudian melarikan diri ke kapal menuju Delos.

Setiap tahun, orang Athena memperingatinya dengan menaiki kapal berziarah ke Delos untuk menghormati Apollo.

Sebuah pertanyaan diajukan oleh para filsuf kuno: “Setelah beberapa abad pemeliharaan, jika setiap bagian dari Kapal Theseus diganti, satu per satu, apakah kapal itu masih sama?”

Dalam filsafat kontemporer, eksperimen pemikiran ini mempunyai penerapan pada studi filosofis tentang identitas dari waktu ke waktu, dan telah mengilhami berbagai usulan solusi dan konsep dalam filsafat pikiran kontemporer yang berkaitan dengan kegigihan identitas pribadi.

Meskipun Prabowo selalu mengusung narasi akan lanjutkan program Jokowi, namun yang harus dipahami adalah Prabowo dan Jokowi adalah sosok yang berbeda.

Jadi, Prabowo-Gibran kiranya jangan terlalu jumawa dengan coattail effect Jokowi karena nantinya permasalahan dan juga solusi setiap pemerintahan akan berbeda.

Well, menarik untuk ditunggu apakah Prabowo-Gibran akan menjadi terlalu jumawa atau percaya diri dengan dukungan coattail effect Jokowi. (S83)