Wih, bakal ramai nih kalau terus bermasalah sistemnya. Mahal soalnya. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

True-kah? 

#jokowi #oocrp #tempo #korupsi #pdip #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di menit krusial, Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons dua isu penting, yakni vonis “agak laen” kasus korupsi timah dan menegaskan kebijakan pemberlakuan PPN 12 persen. Hal itu agaknya sedikit mengurangi tekanan psikologis kolektif rakyat +62 dalam dimensi sosial, ekonomi, hingga poliik jelang pergantian tahun yang dinilai nyaris berada di titik nadir dan bisa saja menjadi pangkal instabilitas.

PinterPolitik.com

Saat menyinggung bahwa rakyat di “pinggir jalan” yang tak abai dengan vonis ringan koruptor kasus timah, Presiden Prabowo Subianto tentu sangat memahami bahwa diskursus media massa & media sosial tentang isu politik-pemerintahan dan penegakan hukum sangat memengaruhi perspektif publik yang muaranya pada stabilitas negara.

Ya, jelang tutup tahun 2024, rakyat Indonesia dengan akses informasinya masing-masing, dibuat meng-“hadeh” karena beberapa isu lintas dimensi, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pemerintaan.

Setelah tak bisa melupakan begitu saja residu politik-hukum yang membentuk hasil Pemilu & Pilpres 2024, publik ditimipa beban psikologis dalam kehidupan sosial, politik, berbangsa, dan bernegara dengan wacana yang bertendensi minor.

Dari banyaknya isu yang berkelindan, isu pertama yang cukup mengganggu adalah drama penegakan hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Hasto dan PDIP mengklaim penetapan itu sebagai kriminalisasi dan memberikan gestur perlawanan dengan klaim kepemilikan bukti skandal para elite politik yang bahkan disebut lebih buruk dari Skandal Watergate di Amerika Serikat.

Selain isu dimensi politik Hasto yang jamak dikaitkan dengan konflik Joko Widodo dan PDIP,  isu penegakan hukum juga membuat geleng-geleng kepala dan tertanam di benak rakyat Indonesia.

Itu setelah hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis sangat-sangat ringan Harvey Moeis, koruptor rasuah timah yang meski tak secara harfiah, telah mengakibatkan kerugian senilai Rp300 triliun.

Ironisnya, sehari setelah pidato Presiden Prabowo yang menyentil hakim, meminta Jaksa Agung dan Kejaksaan untuk banding, serta menyoroti lapas mewah koruptor kelas kakap, vonis “ngawur” diulangi jajaran hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai Rianto Adam Pontoh.

Tak hanya itu, kebijakan PPN 12% pun menjadi salah satu yang sangat disorot karena memengaruhi hajat hidup orang banyak dan semakin membebani masyarakat, baik secara konkret maupun tekanan psikologis menuju tahun 2025 dan di awal momen penting pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bernadya bilang “untungnya..”, Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penegasan bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah yang daftarnya telah beredar di media massa dan media sosial. Menariknya, hal itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum pemberlakuan 1 Januari 2025.

Kendati dipertanyakan teknis implementasinya apakah akan benar demikian karena hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang wajib DPR untuk revisi atau pembatalannya, pidato Presiden Prabowo kiranya harus tetap menjadi salah satu acuan utama kebijakan.

Isu-isu yang membebani rakyat dan sekali lagi, bisa saja memantik instabilitas itu kemudian membuka ruang interpretasi untuk memaknai lebih dalam hakikat sistem politik Indonesia dan implikasi penerapan serta relevansinya kini dan di masa depan.

Bagian Dari Siklus?

Beberapa realita yang terjadi dan disebutkan di atas akan tercatat dalam dinamika perjalanan bangsa di tahun 2024. Permasalahan yang seolah laten selama dua dekade lebih pasca Reformasi membuat diskursus menarik turut mengemuka.

Hal itu tak lain mengenai esensi demokrasi seperti apa yang sebenarnya akan, setidaknya, meninimalisir permasalahan mendasar seperti korupsi, ketimpangan kapital, oligarki, hingga formula terbaik dalam mengelola perjalanan negeri yang pada 2045 akan mencapai usia emas.

Presiden Prabowo pernah menyiratkan bahwa tidak semua variabel yang tertulis dalam hakikat politik demokrasi tepat diaktualisasikan semua negara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun pernah menyebut “demokrasi khas Indonesia” yang memiliki karakteristiknya sendiri sesuai dengan kondisi dan musyawarah mufakat dalam kehidupan berpolitik, pemerintah, berbangsa, dan bernegara.

Bagaimanapun, membayangkan kondisi demokrasi Indonesia yang ideal 100 persen pasti mustahil dan utopis. Saat berbicara sistem yang tepat agar tak terjadi gejolak yang mendistorsi stabilitas politik dan membebani psikis rakyat, mau tak mau akan mempertemukan berbagai variabel, hingga yang spesifik seperti moral dan integritas setiap individu di dalamnya.

Satu hal yang juga terkait dan dikaitkan dalam diskursus ini adalah pernyataan Prabowo di masa lalu mengenai Indonesia bisa saja bubar pada tahun 2030 karena berbagai hal kritis yang seolah kian terasa.

Satu postulat relevan hadir dari cendekiawan Skotlandia, Alexander Tytler. Bahkan, sosok yang juga Professor Universal History serta Greek and Roman Antiquities di University of Edinburgh itu mengatakan demokrasi hanya bertahan 200 tahun.

Tytler mengemukakan teori bahwa demokrasi memiliki siklus alami menuju kemerosotan. Berdasarkan studinya atas berbagai peradaban, ia menyimpulkan bahwa demokrasi berevolusi dari kebajikan menuju korupsi, hingga akhirnya runtuh atau “runtuh”.

Contohnya, di Yunani kuno, semangat patriotisme dan kebebasan secara bertahap terkikis seiring kemajuan bangsa dalam kekuasaan. Tytler percaya demokrasi murni adalah “teori utopis” yang tidak mungkin eksis karena bergantung pada kebajikan sempurna warga negaranya.

Tanpa kebajikan tersebut, demokrasi akan merosot menjadi bentuk pemerintahan yang lebih buruk, serupa dengan monarki atau oligarki. Ia juga menyoroti bahwa pemilih dalam demokrasi seringkali terpengaruh oleh korupsi dan suap, sementara pemimpin yang terpilih kerap tidak lagi bertindak demi rakyat.

Menurut Tytler, demokrasi cenderung berakhir akibat kebijakan moneter yang buruk. Ia menulis bahwa mayoritas pemilih selalu mendukung kandidat yang menjanjikan manfaat terbesar. Hal ini menyebabkan kebijakan fiskal yang longgar serta tak dimanfaatkan dengan semestinya hingga perilaku korup di berbagai lini dan level yang akhirnya memicu runtuhnya demokrasi dan munculnya kediktatoran.

Tytler menggambarkan proses ini melalui “Siklus Tytler,” yang biasanya berlangsung sekitar 200 tahun. Siklus ini melibatkan serangkaian tahap, mulai dari perbudakan menuju iman spiritual, keberanian, kebebasan, kelimpahan, keegoisan, kepuasan diri, apatisme, ketergantungan, dan kembali ke perbudakan, baik secara harfiah maupun tidak.

Siklus dimulai dengan budaya yang berada di bawah perbudakan, seperti masa kolonial Amerika. Setelah revolusi, kebebasan tercapai, diikuti oleh kelimpahan yang membawa kemakmuran.

Namun, Tytler menekankan bahwa kekayaan justru melemahkan rakyat dengan mengurangi kebajikan heroik mereka. Ketika keegoisan dan kepuasan diri tumbuh, apatisme terhadap sistem dan sesama menjadi umum. Kondisi ini memungkinkan tirani mengambil alih, mengembalikan peradaban ke perbudakan atau perbudakan modern.

Teori Tytler menggarisbawahi bahwa demokrasi rentan berubah menjadi tirani, pandangan yang juga didukung oleh Aristoteles. Pertanyaannya, apakah teori ini berlaku universal? Dan di mana posisi demokrasi Indonesia saat ini dalam siklus tersebut? Bukankah demokrasi baru seumur jagung?

Tentu hanya waktu yang akan menjawabnya secara pasti. Namun yang jelas, semua akan dipengaruhi oleh kepemimpinan wes wayahe seorang nasionalis sejati dalam diri Prabowo serta bagaimana dirinya sebagai legenda hidup bangsa menavigasi interaksi dan intrik politik di dalamnya.

Prabowo Adalah Kunci?

Siklus politik membentuk segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk konstruksi interaksi di antara para aktornya.

Skandal para elite politik Indonesia yang diklaim secara gamblang oleh PDIP kiranya mengafirmasi kebobrokan yang selama ini menjadi rahasia umum, terlepas dari derajat kebenaran dan bagaimana pembuktiannya secara konkret.

Terkait hal tersebut, salah satu sosok yang cukup berani dan menjadi anomali pasca Reformasi adalah putra Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, yakni Kunto Arief Wibowo.

Bagaimana tidak, berstatus aktif sebagai prajurit angkatan bersenjata yang telah disepakati “haram” mencampuri ranah politik, Kunto justru menunjukkan keberanian dengan menyuarakan “aspirasi dari barak”.

Di tengah dinamika politik menuju Pemilu dan Pilpres 2024, Kunto mempublikasikan artikel berjudul Etika Menuju 2024  pada 10 April 2023 di kolom Kompas yang berisi kritikan terhadap partai politik yang secara formal dapat mengelola komunikasi politik di ruang demokrasi.

Dalam telaah Kunto, peran tersebut belum sepenuhnya ditunaikan oleh partai politik dengan jamaknya provokasi serta komunikasi politik yang memprovokasi dan justru memantik ancaman bagi keutuhan bangsa hingga pertahanan dan keamanan negara.

Seolah memberikan ultimatum, yakni jika ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, Kunto mengatakan TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi.

Kunto yang kala itu merupakan Pangdam III Siliwangi berpangkat Mayor Jenderal, kiranya mengetahui konsekuensi atas ekspresi keresahannya. Benar saja, rahasia umum lain bahwa rotasi dan promosi jenderal bersifat politis membawa Kunto diparkir sebagai Wakil Komandan Kodiklat TNI-AD sebelum digeser sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas.

Kunto yang dikenal berprestasi namun bersahaja serta memiliki citra sebagai jenderal merakyat baru bernasib baik di era Presiden Prabowo. Pada rotasi perwira tinggi perdana administrasi Prabowo-Gibran, dirinya dipromosikan menjadi Komandan Kogabwilhan I sekaligus naik pangkat bintang tiga (Letnan Jenderal).

Kembali, esensi beban dan keresahan psikis yang bahkan telah ditunjukkan oleh seorang perwira aktif TNI mengindikasikan bahwa interaksi politik yang bermuara pada berbagai hal termasuk kebijakan yang langsung berdampak kepada rakyat agaknya cukup mengkhawatirkan.

Di titik ini, Presiden Prabowo sangat diharapkan dapat memperbaiki kondisi kritis kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan rakyat, wajib menempatkan diri dalam posisi percaya, mengawal, dan mengkritisi saat para aktor dan elite bersikap ugal-ugalan dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara. (J61)

Akhir-akhir ini, media sosial dibuat ramai oleh meme bernama ‘Chill Guy’. Mengapa ini memiliki kaitan dengan situasi ekonomi dan sosial, misal dengan kenaikan PPN sebesar 12 persen?

PinterPolitik.com

“I’m just a chill guy” – Chill Guy

Tony Stark, sang jenius, miliarder, playboy, dan filantropis, selalu tampak tak tergoyahkan. Namun, di balik sarkasme dan ketenaran yang menyelimutinya, Tony adalah seorang pria yang dihantui oleh rasa bersalah dan tekanan yang mencekik. 

Insiden di Afghanistan, di mana ia nyaris kehilangan nyawanya dan menyaksikan senjata buatannya digunakan untuk kehancuran, mengubah hidupnya selamanya. Ketika ia menciptakan prototipe pertama baju besi Iron Man, itu bukan hanya untuk menyelamatkan nyawanya tetapi juga sebagai simbol perlindungan. 

Namun, semakin jauh ia melangkah, baju besi itu menjadi lebih dari sekadar alat. Ia mulai menggunakannya sebagai bentuk pelarian dari beban emosional yang terus menghantuinya—rasa bersalah karena kesalahan masa lalunya, ketakutan akan kegagalan, dan ketidakmampuan untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya.

Iron Man menjadi identitasnya, perisai yang melindunginya dari dunia luar dan bahkan dari dirinya sendiri. Ketika dunia memujanya sebagai pahlawan, Tony justru semakin terjebak dalam tekanan untuk selalu menjadi penyelamat. Setiap ancaman yang muncul memperparah kecemasannya, hingga pada satu titik ia mengalami serangan panik. 

Dalam Iron Man 3, ini diperlihatkan dengan jelas. Tony yang tak bisa tidur, terus-menerus menciptakan versi baru baju besi, seolah-olah mencoba membangun tembok tak terlihat antara dirinya dan ketakutan terdalamnya.

Namun, melalui perjalanannya, Tony perlahan menyadari bahwa pelariannya tidak bisa menjadi solusi abadi. Ia harus berdamai dengan dirinya, menerima kelemahan dan ketakutannya. Pada akhirnya, pelarian yang pernah menyelamatkannya menjadi alat untuk ia berdiri tegak kembali, bukan hanya sebagai Iron Man, tetapi juga sebagai Tony Stark—manusia yang utuh.

Lantas, bagaimana bila di dalam banyak orang terdapat seorang “Tony Stark”? Mengapa ini bisa juga berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan, bahkan, politik?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Meme dan ‘Pelarian’ Politik?

Meme telah menjadi bentuk ekspresi yang populer di kalangan Generasi Z dan Milenial, berfungsi sebagai pelarian dari tekanan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Menurut tulisan “Laughing at One’s Self: A Study of Self-reflective Internet Memes” oleh A.A.T. Kariko dan N. Anasih, meme tidak hanya sekadar hiburan tetapi juga alat untuk menyampaikan pesan akan situasi diri sendiri.

Mengacu ke pendekatan posmodernis dalam psikologi, meme menjadi semacam ekspresi akan diri manusia. Satu individu bisa memiliki banyak diri (selves), yang mana juga diekspresikan melalui meme.

Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, meme menawarkan cara bagi generasi muda untuk mengekspresikan kekhawatiran dan frustrasi mereka. Mereka menggunakan humor sebagai mekanisme koping, memungkinkan mereka untuk menghadapi realitas yang sulit dengan cara yang lebih ringan dan menghibur.

Selain itu, meme berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif di antara Generasi Z dan Milenial. Mereka menciptakan dan membagikan meme untuk menyampaikan perasaan dan pengalaman bersama, memperkuat rasa kebersamaan di komunitas online yang luas dan beragam.

Meme juga memungkinkan generasi muda untuk mengekspresikan identitas dan pandangan mereka terhadap isu-isu sosial dan budaya. Dengan cara ini, mereka dapat menyuarakan opini dan berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa harus menghadapi konfrontasi langsung yang seringkali penuh tekanan.

Dalam konteks tekanan sosial, meme menjadi sarana bagi Generasi Z dan Milenial untuk menertawakan tantangan yang mereka hadapi. Humor dalam meme membantu mereka meredakan stres dan menciptakan jarak emosional dari masalah sehari-hari, memungkinkan mereka untuk tetap produktif dan optimis.

Dengan demikian, meme tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai mekanisme pelarian dan alat ekspresi bagi Generasi Z dan Milenial. Mereka memanfaatkan meme untuk menghadapi tekanan sosial dan ekonomi, serta untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan digital yang semakin kompleks.

Lantas, apa kaitan meme ini dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia? Mengapa meme bisa menjadi pertanda akan gejala sosial di masyarakat?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Chill Guy dan “Teriakan” dalam Hati

Meme Chill Guy, seekor anjing kecil yang tetap santai meski di tengah kekacauan, menjadi cerminan salah satu self (diri) manusia di era modern. Seperti yang dijelaskan oleh Kariko dan Anasih dalam tulisan mereka, meme dapat menjadi medium refleksi diri yang membingkai pengalaman manusia dalam berbagai situasi.

Di tengah tekanan sosial dan ekonomi yang dialami Generasi Z dan Milenial, Chill Guy menghadirkan pelarian sekaligus kritik halus terhadap realitas. Tahun 2024, misalnya, menjadi tahun politik yang menegangkan dengan Pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang membawa harapan sekaligus kekhawatiran akan perubahan. Dalam situasi seperti ini, Chill Guy mengingatkan generasi muda untuk tetap tenang, meski realitas sering kali tidak sejalan dengan harapan.

Inflasi global yang semakin menekan daya beli generasi muda memperparah tekanan sosial ini. Mereka yang masih berjuang untuk mencapai kemapanan menghadapi situasi di mana biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Melalui meme ini, banyak orang memilih untuk mengadopsi sikap Chill Guy—bukan sebagai bentuk pengabaian, tetapi sebagai strategi untuk bertahan dan menjaga kewarasan.

Ancaman lain yang menambah kekhawatiran adalah rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Januari 2025, yang berpotensi memperburuk beban ekonomi. Dalam konteks ini, Chill Guy menjadi representasi self yang bersikap santai di tengah kekhawatiran mendalam, mencerminkan upaya untuk mengatasi rasa tidak berdaya dengan humor.

Dengan demikian, Chill Guy tidak hanya sekadar meme, tetapi juga wujud ekspresi salah satu self manusia di era ketidakpastian. Mungkin, meme satu ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat bahwa kini kita sedang tidak baik-baik saja. (A43)