Duh, gimana nih para wakil rakyat kita? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

PinterPolitik.com

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran transaksi judi online meningkat tajam.

Pada 2021 nilainya mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun. Pelakunya pun beragam, dari ibu rumah tangga hingga anak SD.

“Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan,” Natsir Kongah, Kepala Biro Humas PPATK (26/8/2023).

Anak-anak yang terpapar judi online memiliki risiko tinggi untuk mengembangkan kecanduan sejak dini. Permainan yang dirancang dengan grafis menarik dan animasi yang menyenangkan dapat membentuk persepsi salah tentang perjudian.

Mereka cenderung mengabaikan pentingnya pengeluaran dan mengasumsikan bahwa berjudi hanyalah hiburan tanpa risiko. Akibatnya, anak-anak mungkin menghabiskan uang mereka tanpa pengawasan, mengganggu perkembangan finansial mereka di masa depan.

Dalam era digital ini, judi online telah menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada berbagai kelompok usia. Untuk melindungi generasi muda dan mencegah efek merusak pada orang dewasa, langkah-langkah perlu diambil.

Ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap akses anak-anak dan remaja ke platform judi online, pendidikan yang lebih baik tentang risiko perjudian, serta dukungan untuk individu yang telah terjebak dalam kecanduan judi.

Penting bagi masyarakat, keluarga, dan pemerintah untuk bekerja sama guna mengatasi masalah serius ini demi kesejahteraan generasi masa depan. (S83)

Wakil Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Kombes Jayadi mengungkap pihaknya menemukan indikasi uang dari jaringan narkotika akan mengalir untuk kontestasi elektoral 2024.

KPU bersama pihak kepolisian dan PPATK tengah mendalami kasus ini.  Temuan aliran dana transaksi narkoba di dalam kontestasi Pemilu sebelumnya pernah terjadi menjelang Pilkada 2017. 

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU Mahfud MD menyebut tidak dilibatkannya KPK dalam Satgas TPPU karena berada di luar struktur yang direncanakan.

Diketahui, Satgas TPPU resmi dibentuk Mahfud pada 3 Mei 2023 sebagai respons atas transaksi janggal Rp349 triliun. Tim terdiri dari gabungan elemen lembaga dan pemerintahan seperti Menko Perekonomian, Kepala PPATK, Dirjen Pajak dan Bea Cukai Kemenkeu, Kejagung, Bareskrim Polri, hingga BIN.

Usai viral penganiayaan sang anak kepada temannya, AKBP Achiruddin Hasibuan jadi sorotan setelah harta kekayaannya dicurigai terkait pencucian uang. PPATK diketahui telah memblokir rekening sang oknum polisi dan pihak terkait.

Sebelumnya, viral kasus anak AKBP Achiruddin, yakni Aditya Hasibuan yang menganiaya teman di rumah. Ironisnya, sang oknum polisi justru terekam dalam video menyemangati kekerasan yang dilakukan sang anak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya merespons pemberitaan heboh terkait pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya transaksi ganjil sebesar Rp300 triliun di Kemenkeu. Menurut PPATK, berkas itu telah dikirim secara bertahap sejak 2009.

Namun, Sri Mulyani mengaku tidak melihat angka Rp300 triliun yang dimaksud. KPK juga berkomentar sama. Data Rp300 triliun belum masuk ke KPK.

Jadi, apakah data ini hanya ada di PPATK atau bagaimana? Menurut sobat PinPol bagaimana?

Tulis di kolom komentar ya

PPATK blokir puluhan rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarga

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait gratifikasi senilai Rp 1 miliar. Namun, PPATK menyebut Enembe juga terkait dengan transaksi mencurigakan senilai 55 juta dollar ke kasino judi. Mahfud MD menyebut Enembe punya “manajer pencucian uang”.