PinterPolitik.com

“As a politician who cherishes religious conviction in his personal sphere, but regards politics as a domain belonging outside religion, I believe that this view is seriously flawed” – Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki

Masih dalam suasana menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk jabatan presiden dan parlemen Turki yang akan diselenggarakan tahun ini – entah pada bulan Mei atau Juni nanti. Sudah banyak persiapan oleh para partai beserta calonnya menyiapkan strategi untuk menarik simpati masyarakat.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan sejauh ini punya basis dukungan kuat dan mengakar karena, selama dua dekade, pria berumur 69 tahun ini sangat dikenal dengan profil Islamis yang sangat kuat. Begitu juga dengan penilaian sebagian besar masyarakat Turki terhadap partainya, AKP.

Ini juga disebabkan beberapa kebijakan juga mengarah kepada dukungannya terhadap umat Muslim yang menjadi mayoritas di negara tersebut. Salah satu kebijakan terbesarnya adalah mengembalikan status Hagia Sophia sebagai masjid.

Karena hal itulah, Erdoğan semakin banyak dikagumi kelompok Muslim di Turki – bahkan juga orang-orang Muslim di negara-negara lain. Inipun tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki jumlah populasi agama Islam terbesar di dunia – yang mana sebagian punya pandangan yang sangat positif terhadap pria yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Istanbul.

Citra positif Erdoğan ini membuatnya kerap disebut sebagai salah satu pemimpin Muslim berpengaruh di dunia. Bahkan, di sejumlah narasi yang beredar di media sosial (medsos), Erdoğan disebut-sebut menjadi “harapan” masa depan.

Namun, sebenarnya, apakah Erdoğan dan partainya benar-benar berprinsip Islamis? Bila ternyata tidak, mengapa presiden Turki tersebut tampak bercitra Islamis?

Erdoğan dan Lahirnya AKP

Pemahaman lebih mendalam mengenai sekularisme menjadi penting karena nantinya akan menjelaskan mengapa Erdoğan cukup berbeda dengan ideologi utama dari sekularismenya dari Kemalisme. 

Kemalisme menjadi salah satu pengaruh utama bagaimana transformasi prinsip ataupun ideologi politik dari seorang Erdoğan saat awal mendirikan AKP hingga menjadi seorang presiden selama dua dekade.

Jadi, kita perlu ketahui terlebih dahulu secara umum definisi dari sekuler ala presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Ini juga merupakan landasan utama dari negara yang sempat menjadi kekhalifahan terakhir ini. 

Dalam buku karya Trias Kuncahyono berjudul Turki: Revolusi Tak Pernah Henti, dijelaskan bahwa sekularisme yang dibawa oleh Mustafa Kemal agak berbeda dengan kebanyakan negara lain yang menganut prinsip sama, khususnya di negara Barat.

Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa sekularisme Turki yang ingin dibawa oleh Mustafa Kemal berdasarkan dari lacaism Jacobin radikal – di mana dalam sebuah perubahan itu harus melalui kekuasaan dan mengeliminasi agama dari lingkungan masyarakat sekali untuk selamanya.

Mustafa Kemal juga mengusahakan bahwa sekularisme ini tidak hanya pemisahan terhadap agama, tetapi juga dengan segala aspek sosial yang dinilai menghambat pada kemajuan pembangunan bangsa Turki.

Perubahan definisi sekularisme oleh Erdoğan dalam praktiknya sangat melakukan pendekatan yang sangat berbeda. Perbedaan sekularisme yang dibawa oleh Erdoğan adalah membebaskan masyarakat pada ranah privat tanpa ada kendali pemerintahan. Dengan begitu masyarakat Turki bisa mengekspresikan identitas diri, termasuk agama, secara lebih leluasa.

Ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan Erdoğan yang cenderung bernada identitas agama. Salah satunya adalah mencabut larangan hijab pada tahun 2010 dan paling fenomenal adalah mengubah fungsi Hagia Sophia menjadi masjid.

Jika kita melihat dari kacamata lain, Erdoğan mencoba membalikkan lagi soal definisi sekularisme itu sendiri. Jika sekuler itu mestinya memisahkan hal politik dengan privat, mengapa mesti diatur oleh negara. Itu juga yang dirasakan oleh banyak muslim di Turki yang tidak bisa menggunakan ranah privatnya dalam hal ekspresi identitas agama.

Namun, bagaimana bisa kita ketahui bahwa Erdoğan dan partainya bukan merupakan partai Islam di awal pendiriannya? AKP bukanlah partai Islam berdasarkan awal sejarahnya tidak pernah meletakkan dasarnya sebagai partai yang berbasis pada agama. 

Pada awalnya, AKP sendiri merupakan pecahan dari Refah Partisi (RP) yang memang awalnya merupakan partai Islamis. Namun, RP gagal untuk meredam kritik lawan-lawan politiknya yang menganggap RP sudah keluar dari prinsip Kemalis. Setelah itu, terjadi perpecahan dan mendirikan beberapa partai sendiri – termasuk AKP yang salah satu pendirinya adalah Erdoğan.

Partai AKP hanya berbasis pada sosial berkeadilan tanpa membawa identitas Islam di dalamnya – yang sebenarnya sudah terlihat pada awal pendiriannya. Masih berdasar pada penjelasan Kuncahyono, AKP mendeklarasikan dirinya sebagai partai demokratis konservatif.

Ada alasan mengapa AKP tidak menasbihkan diri sebagai kelompok Islam sejak awal. Pertama, sebelum berpecah dengan RP, banyak sekali kaum konservatif yang terlalu mengampanyekan posisi sebagai Islamis secara besar-besaran. Maka, terjadi banyak penolakan secara masif.

Kemudian, akibatnya, lawan-lawan politiknya semakin menekan RP karena dinilai melenceng dari nilai Kemalisme sedangkan anggotanya sendiri menginginkan stabilitas politik dengan merangkul juga sebagian besar kelompok lawan politik mereka.

Lalu, karena tidak menemui jalan tengah, maka banyak keluar termasuk sebagian anggota yang mendirikan AKP. AKP menggunakan pendekatan yang berbeda, dengan lebih terbuka untuk bekerja sama dengan kaum sekuler. Itu juga menegaskan bukti identitas untuk setia terhadap nilai fundamental konstitusi Turki, yaitu Kemalisme. 

Dari Mana Islamis-nya Erdoğan?

Kemudian, bagaimana transformasi politik dari Erdoğan sendiri melalui AKP? Alasan utamanya adalah betapa pentingnya fleksibilitas AKP dalam menjalani kontestasi yang menghasilkan kemenangan parlemen dan presiden selama dua dekade terakhir.

Contoh fleksibilitas dari AKP sendiri adalah dengan mereformasi visi partai yang berbeda dengan lainnya, yakni dengan cara mengombinasikan paduan tradisi Turki di masa lalu dan demokratis di masa sekarang.

Kemudian, ini diejawantahkan dalam bentuk kebijakan yang bukan hanya memihak sekuler liberalis saja, melainkan juga menjaga identitas Turki yang yang sempat hilang selama puluhan tahun, yaitu kaum Muslim.

Salah satu dari kebijakan tersebut sekali lagi pada pendekatan sekularisme yang berbeda dengan rezim di awal Republik Turki. Perpaduan antara modernisme sekuler tetapi tetap mempertahankan identitas keagamaan, terutama Muslim, menjadi kunci sukses mendapatkan pengaruh dan mendominasi kontestasi politik dalam waktu sangat lama.

Jadi, memang benar Erdoğan tidak sepenuhnya Islamis seperti yang kita kira selama ini. Akan tetapi cara pendekatan terhadap sekularisme itulah sebenarnya menjadi penentu arah politik dari Erdoğan dan juga partainya AKP ke arah Islamis – atau pada akhirnya juga disebut dengan post-Islamist.

Pergerakan post-islamist Turki merupakan sebuah respons terhadap apa yang terjadi oleh RP pada tahun 1997. Dalam jurnal berjudul Rethinking Human Right, Democracy, and The West: Post-Islamist Intelectuals in Turkey karya Ihsan D. Dagi, dijelaskan bahwa gerakan ini merupakan usaha mendampingi dua kepentingan antara agama Islam dan nasionalisme dari nilai Kemalisme itu sendiri.

Berbeda dengan sebelumnya bahwa kelompok Islamis pada era RP benar-benar menunjukkan sikap perlawanannya terhadap sekularisme Turki yang terlanjur mengakar puluhan tahun. Sehingga keberadaannya banyak tentangan dari berbagai pihak, khususnya dari oposisi seperti CHP.

Sementara itu, Erdoğan dan AKP menggunakan post-islamism untuk mendapatkan perhatian dari dua sisi, baik Islamis maupun Kemalis, sehingga menghasilkan kekuatan politik yang stabil dan cenderung adil setidaknya selama dua dekade berkuasa.

Maka dapat disimpulkan bahwa Erdoğan meskipun memang ada latar belakang Islamis dari partai pendahulunya yaitu Refah akan tetapi dirinya maupun partai AKP berposisi sebagai pragmatis, atau dalam artiannya hanya mengincar posisi populis mayoritas masyarakat Turki.

Akhirnya, Erdoğan memainkan politiknya dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Turki pasca-tahun 2000-an. Akan tetapi, jalannya pemerintahannya tidak meninggalkan sepenuhnya fondasi ideologi Kemalisme yang mengakar kuat sejak tahun 1923. (A88)

PinterPolitik.com

Dinamika politik negara Turki selalu menarik untuk ditilik. Apalagi, sosiolog Asef Bayat memandang Turki di era kontemporer ini sebagai contoh konkret implementasi pos-Islamisme.

Turki dengan partai yang mendominasi dalam pemerintahannya saat ini, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) dianggap merupakan salah satu contoh entitas politik di era modern yang mengimplementasikan konsep pos-Islamisme. AKP berdiri pada tahun 2001 dengan anggota yang terhimpun dari pecahan beberapa partai konservatif yang telah berdiri sebelumnya.

Pendiri-pendiri penting AKP adalah mantan Islamis yang mendukung sekularisme. Terhitung sejak berdirinya AKP, mereka selalu memenangi mayoritas suara dalam enam pemilihan umum legislatif terakhir (pada tahun 2002, 2007, 2011, Juni 2015, November 2015, dan 2018).

Secara ideologis, AKP berhaluan tengah-kanan dengan mengklaim dirinya sebagai partai yang berideologi konservatif-demokratis (muhafazakar demokrasi) dan tetap menyerap nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai yang diturunkan dari Kekaisaran Ottoman. Namun, secara bersamaan, di awal pembentukannya, AKP menampilkan dirinya sebagai partai yang pro-Barat, pro-Amerika, menolak pembauran Islam dengan politik, serta berada dalam spektrum politik yang berkomitmen pada ekonomi liberal dan advokasi keanggotaan Uni Eropa.

AKP bergerak menuju sekularisme moderat dan “pasif” a la Amerika Serikat, bukan sekularisme model laïcité Prancis yang radikal (dan terkadang militan). Singkatnya, AKP merupakan partai konservatif-demokratis yang pro-Islam, tetapi bukan partai Islam. AKP telah mengalami empat kali pergantian kekuasaan di dalam struktur partai: 13 tahun 13 hari pertama oleh Recep Tayyip Erdoğan, satu tahun 269 hari oleh Ahmet Davutoğlu, 364 hari oleh Binali Yıldırım, dan kembali dipimpin oleh Erdoğan sejak 21 Mei 2017 hingga saat ini.

Paham Islamisme vs Pos-Islamisme

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pos-Islamisme, penulis akan terlebih dahulu memaparkan pemaknaan atas konsep Islamisme. Islamisme adalah pemahaman agama Islam dalam bentuk tatanan sebuah negara, yakni negara Islam.

Kelompok Islamisme telah mengagungkan Islam yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW di Madinah, dan terdapat upaya untuk mengembalikan praktik berislam pada zaman sekarang untuk kembali seperti praktik berislam pada zaman Rasulullah SAW. Agendanya tidak lain adalah mendirikan kembali tatanan negara Islam dan menggerakkan umat Islam untuk kembali membangun tatanan totaliter yang kemudian disebut sebagai nizam Islami.

Kelompok Islamisme mulanya lahir pada generasi di sekitar abad ke-18 Masehi. Kemudian, dilanjutkan dengan munculnya gerakan Islamisme berpuncak pada tahun 1928 Masehi di Mesir bersamaan dengan munculnya Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di tahun yang sama.

Ciri utama Islamisme adalah interpretasi Islam sebagai nizam Islami, maknanya adalah agama menjadi satu dengan negara; dan menganggap bahwa kelompok Yahudi merupakan musuh utama yang akan menghancurkan umat Islam. Hal ini timbul dari adanya konflik kepentingan antar-kedua agama, di mana Yahudi dianggap berupaya untuk menciptakan tatanan dunia tertentu, yang bergesekan dengan cita-cita kelompok Islamisme.

Selain itu, demokratisasi dan posisi Islamisme institusional dalam sebuah negara demokratis memiliki banyak paradoks. Penganut Islamisme pada dasarnya menghendaki pendirian negara Islam, yang tentunya akan bertentangan dengan tujuan demokratisasi yang di dalamnya memuat gagasan civic pluralism.

Ada juga anggapan bahwa salah satu karakter dari kelompok Islamis ialah ideologi jihadisme yang merupakan pengejawantahan kembali jihad. Sejalan dengan hal itu, di bawah bendera Islamisme, kalangan Islamisme menafsirkan teks Alquran untuk mendukung ide politik yang telah direligionisasi. Akibatnya, kelompok Islamis dinilai sangat terobsesi untuk mengajukan soal kemurnian sebagai klaim atas otentisitas.

Pos-Islamisme merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Asef Bayat melalui karyanya yang Making Islam Democratic (2007) dan esai pendeknya yang berjudul The Coming of a Post-Islamist Society (1996). Pos-Islamisme merupakan sebuah kondisi di mana fase eksperimentasi, seruan, daya tarik, energi, simbol, dan sumber-sumber legitimasi Islamisme telah habis, bahkan di antara para pendukungnya yang dulunya sangat ambisius.

Karena itu, pos-Islamisme bukan diartikan sebagai anti-Islam, melainkan lebih kepada mencerminkan kecenderungan untuk me-resekularisasi agama. Secara dominan, hal ini ditandai dengan seruan untuk membatasi peran politik agama.

Seperti yang disebutkan oleh Bayat, hal ini tidak lain adalah upaya untuk mencari sumbu antara religiusitas atau keagamaan dan hak, iman (religiusitas) dan pembebasan, serta Islam dan kebebasan. Pos-Islamisme juga menunjukkan bagaimana negara sipil dan non-agama hidup berdampingan dengan peran aktif untuk agama di ruang publik sebagai fitur yang paling terlihat.

Pos-Islamisme berusaha menunjukkan bagaimana Islam dan demokrasi tidaklah mutually exclusive. Justru, demokrasi menjadi sistem yang dibangun di mana Islam bisa menjadi salah satu materinya.

Intinya, semangat dari pos-Islamisme adalah meng-update Islamisme, menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan pilihan individu dan kebebasan, yang akhirnya menciptakan sebuah Islam demokratis.

Pos-Islamisme di Turki

Kembali merujuk pada studi kasus, sebagai konsekuensi logis dari lokasinya yang terletak di antara benua Eropa dan Asia, arah gerak negara Turki seringkali memicu berbagai pertanyaan. Pada awalnya, daerah tersebut dikenal dengan Kekaisaran Ottoman, yang kemudian secara resmi berubah menjadi Türkiye Cumhuriyeti (Republik Turki) pada tahun 1923.

Republik Turki didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk yang menganut nilai-nilai sekuler dan mendorong adanya modernisasi dari Barat. Masa-masa di mana Ataturk memerintah merupakan masa di mana Turki mengalami pergeseran ideologis menuju pos-Islamisme.

Menurut Ataturk, membatasi peran agama dalam pemerintahan Turki adalah cara terbaik demi memaksimalkan modernisasi dan westernization di Turki, yang akhirnya memaksa masyarakat Turki untuk menjadi sekuler dan modern. Ataturk kemudian menjabat sebagai Presiden Turki hingga kematiannya pada tahun 1938. Selama masa pemerintahannya, terjadi penghapusan sistem kekhalifahan, penutupan sekolah-sekolah Islam tradisional (madrasah), pembubaran pengadilan agama pada tahun 1924, dan lain sebagainya.

Permasalahan muncul kala, meski AKP mengadvokasi nilai-nilai demokrasi dan liberalisme, serta keberadaan enam prinsip utama ideologi Kemalisme yang dianut secara luas oleh masyarakat Turki yang telah dikodifikasikan dalam bentuk konstitusi negara pada tahun 1937 dalam Kongres ke-4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partai tertua Turki yang didirikan oleh Ataturk, penulis melihat bahwa prinsip sekularisme dan nilai-nilai pos-Islamisme perlahan-lahan bergeser, terutama pada masa pemerintahan Erdoğan dengan AKP. Maka dari itu, dalam tulisan ini penulis akan lebih banyak mengkaji mengapa sekularisme (dan demokrasi, dalam batas tertentu) semakin lama justru semakin menghilang dari dinamika politik Turki.

Pos-Islamisme di Bawah Erdoğan dan AKP?

Beberapa contoh penerapan kembali kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai sebuah ‘kemunduran’ bagi sebagian masyarakat. Pemerintah Turki misalnya, mulai menyebut pengerahan pasukan militernya di wilayah Afrin, Suriah, sebagai “jihad.” Selama dua hari pertama operasi militer (yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2018), Direktorat Urusan Agama (Diyanet) memerintahkan sekitar 90.000 masjid di Turki untuk menyiarkan surat al-Fath yang merupakan doa “penaklukan” atau “kemenangan” melalui speaker-speaker di atapnya.

Selain itu, Menteri Pendidikan Turki mewajibkan seluruh sekolah publik untuk memasukkan praktik-praktik Islam dalam sistem pendidikannya. Diyanet memiliki kewenangan yang kini diperluas oleh Erdoğan. Sebelumnya, Diyanet yang didirikan oleh Ataturk pada 1924 ini memiliki fungsi meregulasi urusan keagamaan dalam model sekulernya. Seperti contohnya, Diyanet mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa perempuan yang telah berusia 9 tahun dan laki-laki yang telah berusia 12 tahun dapat menikah, sebab menurut hukum syariah, kedewasaan telah hadir saat masa pubertas.

Bahkan ketua Diyanet kini, Ali Erbas, diangkat oleh Erdoğan menjadi wakil presiden secara de facto. Bukti-bukti ini menggambarkan bagaimana Erdoğan memaksimalkan dan melanggengkan kekuasaan politiknya secara terintegrasi dengan agama. Me-mainstream-kan jihad dan memberikan sanksi kekerasan terhadap mereka yang “menyinggung Islam” adalah sebagian dari langkah-langkah kembalinya Turki kepada Islamisme.

Dalam segi demokrasi, Turki di bawah kepemimpinan Erdoğan juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Justru, perpolitikan seakan diatur hanya untuk menguntungkan rezim petahana.

Sebagai contoh, media-media independen dihalangi untuk meliput pihak-pihak oposisi, anggota mereka sering kali dilecehkan dan ditangkap atas dasar tuduhan palsu. Belum lagi, pemilihan umum sejak tahun 2015 tidak berjalan dengan bebas dan adil.

Hal ini merupakan perubahan radikal dalam politik Turki. Sebab, meskipun Turki tidak pernah menjadi negara liberal yang “aktif”, pemilihan umum berlangsung secara bebas dan adil sejak tahun 1950. Namun, tidak sejak pemilihan umum November 2015 dan keberadaan Referendum Konstitusi 2017.

Erdoğan menghalangi partai-partai oposisi untuk membentuk koalisi yang mengisi mayoritas kursi parlemen. Salah satunya dengan memantik kembali peperangan melawan partai separatis Partiye Karkaren Kurdistan (PKK) dengan kampanye “war on terror”-nya.

PKK pun melawan dengan aksi terorisme. Publik percaya turunnya suara AKP pada pemilu Juni 2015 (dari 49% menjadi 41%) memantik adanya serangan teror sehingga, pada snap election di November 2015, suara untuk oposisi terpecah dan AKP meraup 50% suara kembali. Referendum Konstitusi 2017 juga secara radikal mengubah sistem pemerintahan Turki, dari yang sebelumnya Turki mengadopsi sistem parlementer menjadi strong presidential.

Bukti-bukti di atas menggambarkan bagaimana Erdoğan bersama AKP mulai kembali pada pola-pola Islamisme dan memundurkan demokratisasi. Budaya organisasi dan politik aktor-aktor pos-Islamis merupakan produk dari kerangka budaya politik dan institusi sebelumnya yang restriktif dan cenderung cacat.

Namun, sering kali, seiring aktor-aktor pos-Islamis tersebut bercokol di atas kekuasaannya. Mereka mulai memanfaatkan kekuasaan dari kerangka yang restriktif dan cacat yang menaikkan mereka ke atas takhta tersebut. Setelah pelaksanaan kekuasaan yang berkepanjangan, aktor-aktor pos-Islamis ini kehilangan “selera” demokratisasi dan mulai “memainkan” kekuasaannya.

Secara singkat, dari pemaparan kritis di atas, dapat dipahami bahwa Erdoğan cenderung membentuk pola pemerintahan yang sultanistik dengan kembali pada ideologi Islamisme di luar variabel lain, yakni sistem elektoral yang bersifat semi-otoritarian dan ekonomi yang neopatrimonialisme yang juga mendukung klaim kembalinya Islamisme dalam politik Turki. Jadi, klaim Bayat terkait Turki sebagai contoh konkret penerapan pos-Islamisme di era kontemporer – khususnya di bawah kepemimpinan Erdoğan – sangat mungkin untuk dinegasikan.

Tulisan milik Zakia Shafira, mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]asanya, setiap orang suka dengan kejutan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tampaknya menjadi salah satu orang yang suka kejutan tersebut. Di detik terakhir jelang pendaftaran capres-cawapres, ia mengumumkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapresnya.

Sandi dianggap sebagai sosok terbaik di antara cawapres-cawapres yang sempat hadir di meja Prabowo. Sandi juga kemudian dapat diterima oleh partai-partai seperti PAN dan PKS karena mau melepaskan jabatan di struktur partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina.

Ada yang menarik dari alasan salah satu partai yaitu PKS dalam menerima nama Sandiaga Uno. Presiden PKS Sohibul Iman menyebut bahwa Sandi adalah sosok santri  di era post-Islamisme. Kata-kata ini ia ucapkan dalam pernyataan bersama petinggi-petinggi parpol saat deklarasi pasangan Prabowo-Sandiaga.

Istilah santri di era post-Islamisme ini menambah lengkap predikat Sandi. Semula, ia sudah lebih dahulu dikenal sebagai pengusaha dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lantas, apa yang dimaksud dengan santri di era post-Islamisme tersebut? Apa dampak dari predikat tersebut bagi pencalonan Sandi di Pilpres 2019?

Mencari Santri Post-Islamisme

Istilah post-Islamisme merupakan istilah yang cukup populer selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terkait dengan perubahan strategi partai-partai Islam di seluruh dunia. Negara-negara seperti Turki atau Mesir sempat mengalami fenomena ini.

Menurut Asef Bayat, post-Islamisme dikarekterisasikan dengan gerakan sosial dan intelekual yang digawangi oleh pemuda, mahasiswa, dan intelektual agama, dengan mengompromikan keyakinan dengan kebebasan, agama dan hak asasi manusia.

Post-Islamisme berbeda dengan Islamisme murni yang memiliki kecenderungan ingin mendirikan negara Islam. Post-Islamisme menolak penerapan sekularisme secara penuh, tetapi juga menolak adanya teokrasi atau pemerintahan berbasis agama.

Umumnya, pada fenomena seperti ini, partai-partai Islam lebih menekankan pada nilai-nilai substantif dalam ajaran Islam. Hal-hal yang bersifat kemasan dan simbol-simbol formal Islam perlahan ditinggalkan selama tidak bertentangan dengan substansi ajaran agama. Hal ini ditandai dengan ditinggalkannya hal-hal simbolik seperti busana bernuansa Islam dan formalisasi syariat Islam.

Salah satu contoh utama dari fenomena ini terjadi pada partai politik seperti AKP di Turki, terutama di medio 2001 hingga 2011. Kala itu, AKP memilih untuk meninggalkan hal-hal yang berbau syariah secara formal dan fokus pada syariah secara substansi. Mereka menyadari bahwa masyarakat sekuler di Turki belum sepenuhnya mampu menerima gagasan formalisasi syariat Islam.

Lalu bagaimana dengan Sandiaga? Apakah ia bisa dianggap sebagai santri post-Islamisme seperti yang dikatakan oleh Sohibul Iman? Jika diperhatikan, Sandiaga tidak bisa dianggap sebagai perwakilan kelompok Islam, terutama dari golongan konservatif.

Meski demikian, Sandi tidak ragu untuk menunjukkan sisi keberpihakannya pada hal-hal yang berbau Islam. Ia misalnya menyarankan program kewirausahaannya, OK Oce, untuk mengadaptasi ekonomi berbasis syariah. Selain itu, ia juga cenderung dapat diterima oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang menjadi pendukung utamanya di Pilgub Jakarta 2017. Meski begitu, Sandi bukanlah sosok penganjur negara Islam.

Secara kemasan, Sandi boleh jadi memenuhi syarat sebagai santri post-Islamisme. Ia tidak hadir dengan kemasan-kemasan busana Muslim seperti surban, peci, atau sarung. Ia juga tampak seperti tidak menolak ide-ide seperti demokrasi dan pluralisme meski dekat dengan kelompok-kelompok Islam garis keras.

Meski begitu, sulit untuk benar-benar menilai bahwa ia sudah bisa dicap post-Islamis, terutama di tataran kebijakan. Hal ini dikarenakan paham tersebut belum tercermin dari kebijakan-kebijakannya selama ini. Masa kepemimpinannya sebagai Wakil Gubernur Jakarta terlampau singkat untuk melihat langkah ideologisnya.

Terlepas dari apapun, term post-Islamisme dapat menjadi jenama atau branding yang efektif untuk Sandi. Hal ini dapat menjadi pembeda dirinya atas kandidat lawannya yang kemasan Islamnya amat kental. Istilah ini bisa menjadi penenang kubu Islam konservatif yang selama ini mendukung koalisi Prabowo dan Sandi.

Penuhi Unsur Nasain

Sandiaga sebenarnya lebih banyak menghabiskan karier di dunia ekonomi. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha yang mampu melesat dan mencapai kesuksesan  di usia muda. Tidak tanggung-tanggung, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini berhasil masuk jajaran elite orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia.

Kiprahnya sebagai pebisnis membuat ia memiliki relasi cukup dekat dengan kelompok pengusaha. Sandi misalnya dikenal sebagai salah satu anak didik William Soeryadjaya, pendiri Astra. Selain itu, Sandi memiliki kedekatan khusus dengan Ketua Kadin Rosan Roeslani, karena sama-sama mendirikan perusahaan penasihat keuangan Recapital.

Mengapa Santri era Post-Islamisme?
karena telah lulus dari Pesantren Al Fangudi Luhur.

— Fauzi Abdillah (@edukotor) August 9, 2018

Kondisi itu membuat Sandi dapat dikategorikan sebagai seorang insan bisnis di negeri ini. Ia memiliki keuntungan sumber daya modal cukup mumpuni. Selain itu, ia juga bisa membuka jejaring dana dari pebisnis lain untuk memenuhi logistik. Sandi juga bisa memiliki daya tarik lebih bagi pegiat dunia usaha dan pasar secara umum.

Di luar kiprahnya sebagai insan bisnis, Sandiaga juga dapat dikategorikan sebagai sosok nasionalis. Sandiaga berasal dari Partai Gerindra, salah satu partai berhaluan nasionalis di negeri ini. Gemblengan tokoh sekaliber Prabowo di partai tersebut dapat membentuk citra nasionalis dalam diri Sandiaga.

Prabowo memang akan menjadi sosok utama yang mengisi unsur nasionalis dalam pasangan Prabowo-Sandiaga. Meski begitu, pengalaman Sandi di luar negeri dapat membuat ia lebih peka terhadap keberagaman dan demokrasi, sesuai dengan nilai-nilai kelompok nasionalis.

Kedua unsur ini kemudian akan berpadu dengan predikat santri post-Islamisme seperti yang dikemukakan oleh Sohibul Iman. Unsur-unsur ini tergolong ideal jika ingin melaju sebagai kandidat capres atau cawapres karena memenuhi unsur nasionalis, agamais, dan insan bisnis (Nasain), tiga aliran utama dalam politik tanah air.

Predikat santri post-Islamisme membuat jenama Sandi dapat dijual ke banyak elemen. Ia sudah lebih dulu terlihat menarik di mata pebisnis dan kaum nasionalis. Kini, dengan istilah tersebut, ia bisa dipasarkan ke kelompok-kelompok Muslim.

Masa Depan Politik Identitas

Banyak yang meramalkan Pilpres 2019 akan menjadi peperangan serupa politik identitas di Pilgub Jakarta 2017. Nuansa politik Islam akan dikedepankan sehingga siapapun yang mampu memainkan identitas tersebut diprediksi dapat membuat perbedaan di pesta demokrasi 2019.

Kini, dengan terpilihnya Sandi sebagai cawapres Prabowo, orang bertanya-tanya apakah politik identitas tersebut akan kembali dimainkan. Hal ini terkait dengan sosok Sandi yang tidak mewakili kelompok Islam konservatif murni.

Meski begitu, perang politik identitas ini bisa saja belum akan hilang. Intensitas politik identitas ini boleh jadi tidak akan sepanas Pilgub Jakarta 2017. Hal ini dikarenakan perang politik identitas ini boleh jadi akan memiliki wujud baru.

Santri konvensional ditandai oleh simbol2, slogan, n ritual. Peci n sarung jd simbol utama. Santri postmo fokus pd substansi nilai walaupun simbol n ritual tdk dilupakan. @sandiuno sangat stylish n kekinian tapi dia pekerja keras, profesional n rajin shalat serta shaum sunnah.

— mohamad sohibul iman (@msi_sohibuliman) August 9, 2018

Terlihat bahwa Presiden PKS Sohibul Iman membangun diskursus baru dalam hal politik identitas Islam ini. Ia menyebut bahwa Sandiaga memenuhi Islam yang lebih baru, post-modern jika dibandingkan dengan lawannya yaitu Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebagaimana diketahui, Ma’ruf Amin mewakili kalangan Islam tradisional di Indonesia dengan ciri khas bersarung dan berpeci.

Memang, Sohibul tidak merinci akan ada perbenturan di antara keduanya. Sejauh ini, ia hanya menyebutkan keunggulan dari Islam post-modern ala Sandi jika dibandingkan Islam kovensional seperti Ma’ruf Amin. Akan tetapi, bukan tidak mungkin narasi seperti ini akan digunakan sebagai serangan kepada kubu lawan dengan dalih kolot dan tidak adaptif.

Jika hal itu dilakukan, maka akan kontraproduktif dengan titel santri post-Islamisme yang diberikan kepada Sandi. Post-Islamisme yang salah satu idenya menghargai pluralisme, seperti tercemar karena tidak mau menerima perbedaan dari kalangan Islam konvensional seperti Ma’ruf Amiin.

Prabowo-Sandiaga idealnya tidak terjebak pada perang politik identitas yang berbasis pada Islam post-modern dan Islam konvensional. Istilah post-Islamisme cukup hanya menjadi jenama pembeda saja dan jangan digunakan untuk merendahkan apalagi menyerang identitas Islam pihak lain.

Pasangan ini akan lebih dapat memperoleh manfaat jika fokus pada unsur Nasain yang melekat pada Sandi yang disokong Prabowo. Memiliki predikat santri post-Islamisme memang sebuah keuntungan, tetapi akan sia-sia jika unsur nasionalis dan ekonomi bisnis yang dimiliki tidak dimanfaatkan juga. Hal ini dapat membuat predikat santri post-Islamisme menjadi lebih sempurna sehingga kemungkinan menang dapat dimaksimalisasi. (H33)