PinterPolitik.com

“Start thinking outside of the box and unplug from the Matrix doctrine” – Nas, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Politik luar negeri (polugri) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dibilang memang banyak berfokus pada pencarian peminjaman dana atau investasi dari berbagai rekan asing. Pada KTT G20 2019 di Osaka beberapa waktu lalu misalnya, presiden kala itu menegosiasikan program pinjaman dana khusus dari Tiongkok dengan bunga murah.

Jokowi baru-baru ini juga terpaksa menelan kenyataan pahit setelah Indonesia tidak dijadikan pilihan oleh perusahaan-perusahaan yang kabur dari Tiongkok akibat perang dagang dengan Amerika Serikat (AS). Investasi yang diharap-harapkan menjadi cipratan keuntungan bagi Indonesia tampaknya telah beralih jalur ke tempat-tempat lain.

Bisa jadi, mantan Wali Kota Solo tersebut cenderung melihat negara-negara lain sebagai rekan yang dapat diajak bekerja sama dalam membangun negara. Dengan investasi-investasi yang datang dari luar negeri, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lancar.

Namun, politik internasional tidaklah selalu berbicara soal ekonomi dan perdagangan. Meskipun AS dan Tiongkok menggunakan instrumen-instrumen ekonomi dalam perang dagang, situasi geopolitik turut menjadi medan persaingan di antara keduanya.

Daftar perusahaan Tiongkok yang relokasi tempat usaha mereka. Ternyata mayoritas pindah ke Vietnam! (Kontan, 09-09-2019) pic.twitter.com/mv0mqD5f8n

— Ade (@adepedia) September 9, 2019

Laut China Selatan misalnya, menjadi titik panas bagi persaingan kedua negara. Dengan Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah tersebut, AS membentuk kelompok militer bersama beberapa negara Asia Pasifik lainnya, seperti Jepang, Filipina, dan India.

Dengan situasi global – khususnya kawasan Asia Pasifik – yang semakin tidak pasti, apa sebenarnya arah polugri pemerintahan Jokowi di periode kedua? Apakah presiden akan mengeluarkan doktrin polugri penting sebagai pedoman kebijakan luar negeri?

Doktrin Polugri

Doktrin polugri biasanya merupakan arah dan tujuan hubungan internasional suatu negara yang dijadikan acuan oleh pemerintah eksekutif. Doktrin-doktrin semacam ini sering kali diungkapkan oleh presiden-presiden AS dalam pidato atau dokumen lainnya dan dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi dinamika politik global.

Katarina Brodin dalam tulisannya yang berjudul Belief Systems, Doctrines, and Foreign Policy mendefinisikan doktrin polugri sebagai sebuah sistem keyakinan – baik secara normatif maupun empiris – mengenai sistem internasional dan peran negara yang dipimpinnya dalam sistem tersebut.

Doktrin-doktrin polugri ini biasanya disesuaikan dengan kepentingan nasional dalam periode tertentu. Joseph M. Siracusa dan Aiden Warren dalam bukunya yang berjudul Presidential Doctrines menjelaskan bahwa doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh pemimpin negara memiliki tendensi untuk beradaptasi terhadap era dan situasi baru guna menghadapi ancaman keamanan dan menjalankan kepentingan nasional yang lebih luas.

David Gartner dalam tulisannya yang berjudul Foreign Relations, Strategic Doctrine, and Presidential Power menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan keamanan AS biasanya merupakan interpretasi atas tantangan dan kesempatan dalam berbagai bidang isu. Interpretasi yang menjadi doktrin presidensial tersebut akhirnya menjadi panduan bagi presiden dalam merespons pergeseran dan perubahan yang terjadi dalam politik internasional.

Presiden AS Theodore Roosevelt misalnya, mengeluarkan doktrin yang menjadi perpanjangan dari Doktrin Monroe, yakni Korolarium Roosevelt. Doktrin Monroe merupakan orientasi polugri Presiden AS James Monroe yang menekankan pada penolakan negara Paman Sam terhadap kolonialisme Eropa, khususnya di benua Amerika.

Sedikit lebih spesifik dibandingkan Monroe, Gartner dalam tulisannya menjelaskan bahwa Roosevelt mengembangkan doktrin polugri yang menekankan pada supremasi bahari (naval supremacy) sebagai kunci utama dalam memperbesar kekuatan nasional AS. Korolarium Roosevelt disusun bertepatan dengan pembangunan Terusan Panama oleh perusahaan-perusahaan Prancis.

Doktrin polugri merupakan sebuah sistem keyakinan – baik secara normatif maupun empiris – mengenai sistem internasional dan peran negara yang dipimpinnya dalam sistem tersebut.
Share on X

Merespons hal tersebut, kebijakan luar negeri Roosevelt dilakukan dengan mendukung kemerdekaan Panama dari Kolombia. Setelah Panama berhasil memisahkan diri, AS dengan cepat mengakui kemerdekaan negara tersebut dan menandatangani perjanjian pembangunan terusan itu agar dapat menjadi hak AS.

Lalu, bagaimana dengan doktrin-doktrin presidensial Indonesia? Apakah presiden-presiden di Indonesia juga menggunakan doktrin-doktrin serupa guna merespon perubahan situasi global?

Sejak presiden pertama Indonesia menjabat, doktrin polugri telah dicanangkan. Presiden Soekarno yang kala itu harus berhadapan dengan dua kekuatan besar – AS dan Uni Soviet – yang saling bersaing memilih doktrin polugri “bebas dan aktif” agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus memihak salah satu kutub kekuatan tersebut.

Kebanyakan presiden Indonesia masih menggunakan Doktrin Soekarno dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Biasanya, beberapa perubahan dilakukan guna merespon kebutuhan Indonesia.

Doktrin polugri milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – “A Million Friends and Zero Enemies” – misalnya, masih berpijak pada prinsip “bebas dan aktif.” Fokus SBY sebagian besar adalah pembangunan citra global Indonesia.

Pasalnya, Evi Fitriani dalam tulisannya yang berjudul Yudhoyono’s Foreign Policy menjelaskan bahwa Indonesia dihantui oleh citra buruk dari komunitas global – dengan berbagai isu seperti terorisme, separatisme, ekonomi yang sulit, dan ketidakstabilan poltik – sebelum SBY menduduki jabatan presiden pada tahun 2004.

Sesuai kepentingan nasional Indonesia, SBY bisa jadi menerapkan doktrin tersebut dalam polugrinya. Lantas, bagaimana dengan doktrin polugri di era Jokowi?

Doktrin Jokowi?

Indonesia di bawah Jokowi kini bisa dibilang tengah memasuki dinamika politik global yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Situasi geopolitik yang semakin memanas boleh jadi menjadi alasan Jokowi dalam membuat doktrin tertentu.

Salah satu gagasan dan konsep Jokowi yang disebut-sebut menjadi doktrin polugri baru Indonesia adalah Poros Maritim Dunia (PMD). Visi ini dikemukakan oleh presiden dalam pelantikannya pada tahun 2014. Kepanjangan dari visi ini juga diumumkan oleh Jokowi dalam KTT ASEAN di Myanmar pada tahun yang sama.

View this post on Instagram

Presiden Jokowi diprediksi tak memiliki arah politik luar negeri yang jelas, bagaimana kabar Polugri? Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #polugri #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 9, 2019 at 4:11am PDT

Dalam KTT tersebut, Jokowi memberikan lima pilar dari visi PMD tersebut. Pilar-pilar tersebut setidaknya berfokus pada pembangunan budaya maritim, mengamankan dan mengelola sumber-sumber laut, memprioritaskan konektivitas dan infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan meningkatkan kapasitas pertahanan maritim Indonesia.

Doktrin PMD milik Jokowi ini bisa jadi dirumuskan guna merespons situasi global sekaligus memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Bila diperhatikan kembali, situasi kawasan Asia Pasifik mulai memanas dengan manuver AS yang menjalankan kebijakan pivot di Asia sejak tahun 2011 yang disinyalir sebagai upaya untuk menghalau pengaruh Tiongkok.

Doktrin PMD juga mungkin saja merupakan upaya untuk memberikan efek deterrence kepada Tiongkok yang mengklaim Laut China Selatan sekaligus dianggap mendorong penangkapan ikanan ilegal. Seperti yang dijelaskan oleh Natasha Hamilton-Hart and Dave McRae dalam tulisannya yang berjudul Indonesia, PMD Jokowi berpotensi memunculkan konflik perikanan dengan Tiongkok.

Namun, setelah Jokowi menjabat selama satu periode, doktrin ini dinilai tidak berhasil terlaksana sepenuhnya. Tiola dalam tulisannya di The Diplomat menjelaskan bahwa PMD hanya dapat terlaksana dalam sebagian. Dalam dimensi ekonomi dan infrastruktur misalnya, hanya empat dari 37 proyek yang berorientasi pada infrastruktur laut.

Sementara, dalam dimensi pertahanan dan keamanan, TNI AL juga dinilai masih diberikan peran minim dalam mewujudkan PMD. Modernisasi alutsista laut juga dianggap tidak memenuhi sasaran awal.

Dalam dimensi polugri, pemerintahan Jokowi dianggap oleh Tiola telah menerapkan diplomasi maritim PMD, seperti dengan melakukan diplomasi-diplomasi pertahanan dan mengadakan latihan militer bersama negara lain. Meski begitu, Tiola menilai bahwa upaya-upaya pemerintah belum cukup untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim global.

Bisa jadi, tidak terlaksananya doktrin ini disebabkan oleh pendefinisian operasional yang belum jelas dari pemerintah. Belum lagi, sosok-sosok konseptor PMD juga sebagian besar tak lagi berada di lingkaran Istana.

Konsep PMD sebenarnya berasal dari Tim 11 (atau Tim Transisi) dan beberapa ahli yang membantu Jokowi dalam merumuskan visi dan misi Pilpres 2014 menjadi program-program nyata. Beberapa anggota tim ini adalah Andi Widjajanto, Anies Baswedan, Rini Soemarno, Akbar Faizal, dan Hasto Kristiyanto.

Poros Maritim Dunia (PMD) #Jokowi dapat dipandang "kurang lengkap" tanpa strategi politik luar negeri yang lebih luas dan dilandasi karakter geostrategis maritim #Indonesia. Bagaimana menerjemahkan visi PMD dalam politik luar negeri kita?
(unduh: https://t.co/Ouu1F9Y66K) pic.twitter.com/in8uqobWXn

— Evan A. Laksmana (@EvanLaksmana) May 24, 2018

Sosok-sosok tersebut membawahi kelompok-kelompok kerja (pokja) yang merumuskan program-program sesuai bidang masing-masing, seperti lingkungan, pertahanan, infrastruktur, dan sebagainya. Beberapa nama yang masuk dalam pokja pertahanan dan hubungan luar negeri adalah Rizal Sukma – kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Inggris – dan Muradi.

Dengan Andi dan Rizal yang tak berada di dalam lingkaran Istana, bisa jadi PMD tidak dapat berjalan sepenuhnya. Keraguan ini sempat mencuat ketika banyak anggota dari Tim 11 tidak lagi mendampingi Jokowi.

Jika memang konseptor-konseptor ini tidak lagi berada di lingkaran dalam Jokowi, bagaimana dengan kelanjutan doktrin polugri PMD dalam periode kedua?

Berbeda dengan Pilpres 2014, PMD tidak lagi menjadi jargon kembali dalam kampanye Jokowi dalam Pilpres 2019. Hal ini menandakan hilangnya fokus pemerintahan Jokowi terhadap posisi geostrategis Indonesia. Padahal, tantangan-tantangan global akan menghantui Indonesia di masa mendatang.

Mungkin, seperti yang dijelaskan oleh Brodin, pernyataan-pernyataan publik dan doktrin yang diungkapkan dapat membatasi ruang gerak pengambil kebijakan karena telah menjadi ekspektasi yang harus diikuti. Dengan tidak adanya doktrin polugri yang jelas dalam periode keduanya, Jokowi bisa jadi lebih leluasa dalam menerapkan orientasi kebijakan lainnya.

Shafiah F. Muhibat and M. Waffaa Kharisma dalam tulisannya di East Asia Forum juga melihat bahwa Jokowi akan mengesampingkan strategi geopolitik Indonesia dalam polugrinya. Presiden dinilai akan lebih berfokus kebijakan-kebijakan luar negeri pragmatis yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan domestik, seperti investasi.

Pada akhirnya, seperti lirik di awal tulisan, doktrin yang dicanangkan tidak sesuai realita sekarang. Dengan doktrin yang tak terwujud, presiden boleh jadi mulai berpikir out of the box dan melepaskan diri dari doktrin awalnya, entah kemana arahnya nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etegangan hubungan antara Vietnam dan Indonesia kembali menyeruak karena insiden penabrakan Kapal TNI AL di perairan Natuna Utara pada Sabtu 27 April 2019 lalu. Kejadian ini bermula ketika KRI Tjiptadi-381 melaksanakan patroli penegakan hukum dan kedaulatan di Laut Natuna Utara.

KRI Tjiptadi-381 yang diawaki oleh personil TNI AL menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam BD 979 yang sedang melakukan illegal fishing.

Namun, KIA tersebut dikawal oleh kapal Pengawas Perikanan atau coast guard Vietnam. Kapal coast guard ini kemudian berusaha untuk menghalangi aksi KRI Tjiptadi-381 dengan cara membenturkan badan kapalnya ke KRI Tjiptadi-381. Kapal Pengawas Perikanan Vietnam ini dengan sengaja menabrak lambung kiri KRI Tjiptadi-381.

Akibat kejadian tersebut, KIA Vietnam BD 979 bocor dan tenggelam karena ikut tertabrak, serta sebanyak 12 ABK kapal itu berhasil diamankan oleh TNI AL di KRI Tjiptadi-381.

Kapal Vietnam ganggu kedaulatan RI?
Share on X

Kejadian ini tentu saja mengagetkan banyak pihak, utamanya para stakeholder yang berkepentingan. Salah satunya Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, yang menyebutkan bahwa berdasarkan batas wilayah dari global positioning system (GPS), insiden penabrakan tersebut jelas terjadi di wilayah NKRI.

Namun, terkait dengan sikap protes, Ryamizard mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Luar Negeri RI.

Sementara, pihak Kementerian Luar Negeri mengaku sudah melakukan langkah diplomatis dengan memanggil pejabat Kedubes Vietnam dan secara resmi telah menyampaikan protesnya.

Selain membahayakan baik personel Vietnam maupun Indonesia, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kapal dinas Vietnam itu melanggar hukum internasional.

Sementara, untuk menindaklanjuti insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri masih menunggu laporan resmi dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selaku pimpinan institusi milter di Indonesia.

Konteks ini tentu menjadi tamparan bagi Indonesia. Pasalnya, walaupun tengah menghadapi Pemilu, namun idealnya urusan-urusan yang menyangkut kedaulatan negara tak sepenuhnya diabaikan.

Insiden ini kemudian membangkitkan kembali perdebatan lama tentang poros maritim yang menjadi doktrin politik luar negeri Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama hampir 5 tahun kepemimpinannya.

Lalu bagaimanakah insiden kapal Vietnam ini dimaknai secara keseluruhan?

Ketegangan Kedaulatan

Persoalan klaim batas wilayah perairan ini memang menjadi konflik yang sering terjadi, baik yang melibatkan Indonesia maupun negara-negara sekitarnya yang berkorelasi dengan persoalan di Laut China Selatan.

Hal ini juga didukung lokasi Laut Natuna yang merupakan bagian dari Laut China Selatan. Tidak hanya sekali Indonesia bersitegang dengan negara lain di wilayah ini. Bentrokan antara kapal Indonesia dan Tiongkok juga pernah terjadi. Sedangkan klaim Indonesia atas penguasaan perairan Laut Natuna Utara juga pernah memicu pertikaian diplomatik dengan Beijing.

Meskipun bukan negara yang frontal dalam perselisihan yang lebih luas atas konflik Laut China Selatan, Indonesia tetap menegaskan hak kedaulatannya atas perairan di sekitar Kepulauan Natuna. Sehingga, arti wilayah ini bagi kedaulatan NKRI juga teramat berarti.

Oleh karenanya, apa yang terjadi antara Vietnam dan Indonesia di Laut Natuna ini seolah menjadi sebuah peringatan, bahwa makna kedaulatan negara menjadi penting bagi sebuah bangsa yang merdeka. Meskipun Menhan meminta insiden ini tidak perpanjang, namun persoalan ini tak bisa dianggap remeh.

Pertanyaan utamanya tentu adalah terkait ada atau tidaknya unsur kesengajaan dari pihak Vietnam dalam insiden tabrakan kapal tersebut. Jika memang ada unsur kesengajaan, tentu ketegangan kedaulatan antara dua negara tetangga ini tak bisa terhindarkan.

Jika merujuk pada konsep realisme dalam hubungan internasional, kedaulatan akan menjadi dasar bagi sebuah negara dalam bertindak. Dalam hal ini, segala tingkah laku negara akan didasarkan pada kepentingan nasionalnya. Sehingga, interaksi negara pada kadar tertentu dapat memunculkan kooperasi, namun di sisi lain juga dapat memunculkan conflict of interest.

Fakta nelayan Vietnam memang sering mencuri ikan di perairan Indonesia. Jadi jangan mengalah pada sikap provokatif mereka yg menabrak kapal patroli kita! #StopVietnamIllegalFishing https://t.co/MOYlAWsZIL

— #99 (@PartaiSocmed) April 30, 2019

Hal ini selaras dengan pendapat Robert Axelrod dan Robert Keohane, bahwa sama halnya seperti kooperasi, hubungan antar negara juga berpotensi untuk berkonflik tergantung dari kepentingan yang ingin dicapai.

Dalam konteks hubungan Indonesia-Vietnam, setidaknya konflik kepentingan inilah yang membuat ketegangan hubungan diplomatik tak bisa terhindarkan.

Bisa saja sikap agresif kapal Vietnam merupakan ekspresi kejengahan atas sikap Indonesia yang cukup keras dalam hal diplomasi maritim. Hal ini tergambar dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang terkenal “garang” di mata nelayan-nelayan asing karena “hobi” menenggelamkan kapal.

Terlebih, nelayan Vietnam selama ini memang tercatat cukup rajin mengais rezeki di perairan Indonesia. Vietnam selama ini menjadi negara eksportir hasil laut terbesar mengalahkan Indonesia dan sangat mungkin terganggu dengan kebijakan-kebijakan Menteri Susi.

Pasalnya, pada tahun 2018 lalu Menteri Susi menyebutkan bahwa dari hasil penenggelaman 363 kapal pencuri ikan dalam 3 tahun, 188 di antaranya berasal dari Vietnam. Jumlah yang lebih dari separuh total kapal yang ditenggelamkan itu adalah yang terbesar, bahkan mencapai dua kali lipat jumlah kapal Filipina yang ada di urutan kedua.

Sehingga, memang terlihat adanya tarik menarik kepentingan ekonomi yang cukup kuat di antara kedua negara tetangga ini.

Oleh karenanya, insiden ini sesungguhnya adalah pertanda bahwa hubungan diplomatik antara Vietnam dengan Indonesia tak selalu berjalan mulus. Indonesia boleh punya Go-Jek yang melakukan ekspansi bisnis ke Vietnam. Namun, untuk persoalan di laut, keduanya sama-sama punya kepentingan.

Menggugat Poros Maritim Jokowi

Melihat ketegangan diplomatik antara Vietnam dan Indonesia karena insiden penabrakan kapal ini, penting untuk kembali membahas tentang visi politik luar negeri Indonesia melalui doktrin poros maritim yang selalu digembar-gemborkan Jokowi.

Vibhanshu Shekhar dan Joseph Chinyong Liow dalam sebuah artikel di Brookings Institute menyebutkan bahwa doktrin poros maritim Jokowi adalah sebuah langkah maju yang penting dalam upaya Indonesia untuk mengembangkan strategi grand maritime.

Visinya disebut-sebut melampaui gagasan keamanan maritim dan berupaya mengubah Indonesia menjadi kekuatan maritim dunia.

Jokowi juga disebut sebagai presiden pertama di Indonesia yang terpilih secara demokratis yang secara terbuka mengumumkan doktrin keamanan laut dan menempatkan doktrin ini sebagai wacana politik-strategis yang luas.

Sementara, menurut laporan CSIS, dari sisi penyelesaian batas maritim, realisasi kemajuan penyelesaian batas maritim telah tercapai 100 persen dari target melalui 35 perjanjian dengan empat negara, yaitu India, Vietnam, Malaysia dan Singapura. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia juga telah merundingkan batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam dan Malaysia.

Noted. Kemlu telah memanggil Dubes Vietnam. Tgl 4 kita akan melakukan Penenggelaman 51 Kapal KIA terbanyak dari Vietnam!

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) April 29, 2019

Secara khusus, dengan Vietnam sendiri, sepanjang 2017 telah dilakukan 10 perundingan dan tiga di antaranya adalah perundingan teknis tentang batas ZEE.

Namun, insiden kapal Vietnam-Indonesia ini justru menunjukkan segala perundingan itu tak memiliki makna apapun.

Hal ini terlihat dari masih adanya tumpang tindih atas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam. Setidaknya analisa itulah yang diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana.

Hingga saat ini baik Indonesia maupun Vietnam belum memiliki perjanjian batas ZEE tersebut, sehingga saling klaim hak pun menjadi hal yang tak terhindarkan.

Dalam hal ini, KRI Tjiptadi-381 menganggap berwenang melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan Vietnam. Namun, di sisi lain otoritas Vietnam dengan kapal coast guard-nya merasa KRI Tjiptadi-381 tidak berwenang melakukan penangkapan.

Selain paradoks diplomasi maritim tersebut, fakta bahwa tidak ada kesatuan visi tentang doktrin ini juga cukup terlihat dari kabinet Jokowi. Hal ini misalnya bisa dilihat dari ketidaksinkronan kebijakan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Seperti yang ramai diberitakan media, Luhut adalah salah satu menteri yang mengkritik kebijakan penenggelaman kapal ala Susi.

Dengan demikian, doktrin poros maritim yang selama ini menjadi kebanggaan Jokowi kemudian patut dipertanyakan. Sudah sejauh mana ia berhasil? Benarkah gaung optimisme poros maritim di awal pemerintahannya sejalan dengan kondisi riil saat ini? Atau Indonesia saat ini tidak lagi menjadi negara yang ditakuti oleh tetangga-tetangga di sekitarnya? (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]andphone milik Lanser Nainggolan tak bisa dihubungi sejak malam. Istrinya, Buru Monte cemas, apalagi ketika mendengar ada kapal tenggelam di Danau Toba.

Sejak itu pula, Monte berharap suaminya berada dalam keadaan baik-baik saja. Ia pun seringkali menanyakan kabar suaminya ke petugas Basarnas.

Selain Monte, seorang nenek yang berdiri di tepi Danau Toba sontak menangis sembari memanggil nama anak dan cucunya yang berlayar mengikuti kapal itu.

“Idiaho boruku, idia ho pahopuku. Roma hamu tu son. Bangke muna per ro ma tuson (Di mana kau putriku, di mana kau cucuku. Datanglah kalian kemari. Mayat kalian pun, jadilah),” ucap Monte.

Cerita di atas adalah potret keluh-kesah keluarga korban kapal KM Sinar Bangun yang tenggelam dalam perjalanan dari pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir menuju pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Cerita itu dikutip dari Tribunnews.com dengan judul “Jerit Tangis Keluarga Korban Kapal Tenggelam di Danau Toba, Mayatnya Pun Jadilah”.

Tentu, tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba menambah daftar panjang kasus tenggelamnya kapal di Indonesia sejak 2015. Dalam kecelakaan kali ini, disebutkan 186 orang hilang, 94 telah teridentifikasi dan 92 orang belum diketahui.

Sebelumnya, kasus kecelakaan kapal juga pernah terjadi di beberapa wilayah, seperti di perairan Sabang, Kepulauan Riau, NTT Sulawesi Utara, dan di beberapa daerah lainnya.

Dalam kecelakan di Danau Toba, fatalnya, belakangan baru diketahui, ternyata yang mengendalikan kapal tersebut bukanlah seorang nakhkoda.

"Cuma ngurus kapal tenggelam di danau aja pemerintah gak becus," kicaumu.

"Cuma?" Tau kau luas Danau Toba, dek? Begini. Kalau kau berdiri di pulau Samosir terus teriak panggil Abang di seberang, tak kedengaran suara kau.

Artinya: lebih baik diam lah kau, dek.

— Rane 'JaF' Hafied (@jafrane) June 23, 2018

Polisi baru menemukan kejanggalan ini ketika melakukan investigasi terhadap daftar korban selamat, meninggal dan hilang. Hasilnya nama nakhkoda tidak ditemukan.

Ternyata, nahkoda itu diketahui meminjamkan kapalnya kepada temannya untuk membawa penumpang menuju pelabuhan Tigaras.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 serta dalam pasal 341.b Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) secara tegas menyatakan bahwa nahkoda adalah pemimpin kapal.

Nahkoda kapal merupakan seseorang yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha kapal sekaligus memenuhi syarat-syarat sebagai nahkoda menurut peraturan perundangan.

Nahkoda bahkan bertanggung jawab atas segala masalah yang terjadi di atas kapal, meskipun kesalahan itu bukan dilakukan olehnya.

Sementara, masalah lain berkaitan dengan over capacity. KM Sinar Bangun diketahui hanya berkapasitas 40 penumpang, namun faktanya kapal itu disebut memuat sekitar 200 orang.

Kapal itu juga tidak memenuhi standar kapal penumpang pada umumnya karena tidak dilengkapi dengan life jacket, rubber boat dan sekoci.

Alhamdulillah di darat korban kecelakaan selama arus mudik/balik th ini berkurang jauh. Kini mengamati evakuasi korban kapal tenggelam di Danau Toba. So far keluarga laporkan 178 yg hilang. Ini nyawa. Bukan statistik. Kita berharap sebanyak mungkin bs diselamatkan.

— unilubis (@unilubis) June 20, 2018

Pemerintah merespons cepat kecelakaan ini dengan menurunkan Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Marinir dan kepolisian yang hingga saat ini masih mencari korban.

Namun, dengan kecelakaan di atas, polemik lain pun muncul. Misalnya, pertanyaan tentang cita-cita poros maritim dunia yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga kinerja Menteri Perhubungan (Menhub).

Ironi Poros Maritim Jokowi

Mungkin masih lekat di ingatan kita, pidato kenegaraan Joko Widodo yang berkoar-koar mengatakan: “Kita terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera dan memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga di laut kita jaya.”

Tampaknya pidato itu masih jauh panggang daripada api, apalagi jika melihat konteks kecelakaan angkutan laut yang masih sering terjadi akibat pengawasan dan regulasi yang tidak memadai. Pemerintah perlu menaruh perhatian lebih terhadap sektor kelautan Indonesia. Apalagi melihat jumlah kapal yang berlayar di perairan Indonesia makin membludak.

Data vessel traffic system (VTS) misalnya, menunjukkan hingga saat ini terdapat 80.000 hingga 90.000 lalu lintas kapal di perairan Indonesia, sementara prediksi Kementerian Pertahanan juga mengatakan bakal ada 114.000 kapal yang menggunakan wilayah Selat Malaka pada tahun 2020.

Wah, indah sekali Pulau Samosir dan Danau Toba ini. Potensi wisatanya sangat besar untuk dikembangkan -Jkw pic.twitter.com/y7jQephcoQ

— Joko Widodo (@jokowi) August 21, 2016

Sementara, potensi ekonomi dari sektor keluatan Indonesia diperkirakan sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun dan tenaga kerja yang bisa diserap dari sektor ini mencapai 45 juta orang atau sepertiga dari total angkatan kerja nasional.

Potensi laut yang kaya memang telah menginpirasi pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kejayaan maritim yang seringkali digaungkan yakni poros maritim dunia (global maritime fulcrum).

Kekuasaan Majapahit yang terbentang luas dari semenanjung Malaya, Borneo, Sumatera, Bali dan Filipina telah menginpirasi Presiden Jokowi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia (nusantara) seperti dulu kala.

Dalam poros maritim dunia juga tersirat keinginan pemerintah untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut, infratruktur pelabuhan, termasuk pembangun industri maritim, sehingga kedaulatan Indonesia dapat terwujud.

Di level internasional, pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi maritim (maritime diplomacy) sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan cita-cita poros maritim dunia.

Pemerintah misalnya, melakukan kerja sama bilateral dengan Jepang melalui high-level bilateral maritime forum yang ditujukan untuk memperkuat dan mempercepat kerja sama maritim seperti keselamatan dan keamanan maritim dan promosi industri maritim.

Kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kapasitas keselamatan maritim, galangan kapal, pengiriman industri dan meningkatkan langkah-langkah untuk keselamatan lalu lintas maritim.

Namun, rasanya, maraknya kecelakaan kapal di Indonesia, termasuk yang menimpa KM Sinar Bangun, seakan membuat Jokowi seperti menelan ludah sendiri.

Laporan statistik Komite Keselamatan Trasnportasi (KNKT), misalnya mengatakan kecelakaan kapal dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan.

KNKT menunjukkan pada 2016 saja, jumlah kecelakaan kapal mencapai 18 kasus. Angka ini lebih tinggi dari kasus yang terjadi pada moda transportasi darat yang hanya 6 kasus di tahun yang sama. Angka ini belum ditambah dengan kasus-kasus yang terjadi selain tahun 2016.

Poros Maritim, Politik Pencitraan?

Niat pemerintah untuk membangun tranportasi laut juga tidak sejalan dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efesiensi Belanja Barang Kementerian dan Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Dengan Inpres itu, Kementerian Perhubungan terpaksa melakukan potongan anggaran paling besar dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lainnya yakni sebesar 2 triliun dari anggaran awal 46,1 triliun menjadi 44,1 triliun.

Namun, pada tahun anggaran 2018, Kemenhub kembali mendapatkan total anggaran sebesar Rp 48,187 triliun. Dana ini rencananya akan dialokasikan ke empat prioritas program, yakni keselamatan dan keamanan transportasi, kapasitas sarana prasarana transportasi, tata kelola, regulasi dan dukungan manajemen di lingkungan Kemenhub, termasuk untuk sektor perhubungan laut.

Besaran anggaran yang berubah-ubah menunjukan niat pemerintah untuk membangun sektor maritim Indonesia perlu dipertanyakan. Alhasil, boleh dibilang cita-cita untuk mewujudkan poros maritim dunia sarat dengan politik pencitraan Jokowi.

Ya, gagasan mengenai poros maritim dunia sejak pertama kali diusung Jokowi pada pemilu 2014 banyak membuat orang terpikat. Jokowi memang banyak mengubah lanskap politik tanah air dengan berbagai teknik pencitraan, sebut saja blusukan dan lain-lain. Menurut Dan Nimmo dalam “Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek” citra adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan situasi keseharian seseorang, menyangkut pengetahuan, perasaan dan kecenderungannya terhadap sesuatu, sehingga citra dapat berubah seiring dengan perjalanan waktu.

Selain Nimmo, Schweiger dan Michaela Adami dalam jurnal “Komunikasi Politik dan Pencitraan: Analisis Teoritis Pencitraan Politik di Indonesia” yang ditulis Kamaruddin Hasan menyebutkan citra merupaka gambaran menyeluruh yang ada di kepala pemilih mengenai kandidat maupun program.

Lantas, dari kasus mengenai tenggelamnya kapal di Indonesia dan gagasan-gagasan politik Jokowi yang ingin mengembalikan kejayaan maritim Indonesia seperti dulu kala, bisakah dibilang: poros maritim dunia hanyalah politik pencitraan Jokowi? (A13)

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]iongkok sedang gencar merajut jalur sutera modern antar negara, dengan semboyan “One Belt One Road.” Proyek tersebut bertujuan untuk ekspansi perdagangan Tiongkok ke seluruh belahan dunia. Tentu saja, jalur sutera modern ini akan melintasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, proyek yang termasuk dalam OBOR Tiongkok adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Konon katanya, dana dari proyek ini disokong penuh oleh China Development Bank (CDB).

Proyek “One Belt One Road” China, Apa Untungnya bagi ASEAN?. https://t.co/IjuTh1NoJQ

— Kompas.com (@kompascom) November 20, 2016

Selain itu, OBOR Tiongkok juga menaruh perhatian besar terhadap investasi di laut. Wilayah Indonesia yang dikelilingi laut menjadi potensi besar bagi Tiongkok untuk menjalankan proyek tersebut.

Hal ini juga dibenarkan oleh  ekonom senior dari Bank Mandiri, Andry Asmoro. Beliau melihat bahwa salah satu peluang besar yang harus diketahui Indonesia adalah peluang investasi di laut. Hal itu juga sesuai dengan gagasan Nawacita Pakde Joko, yang di dalamnya ada ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apalagi Pakde juga telah berencana untuk segera membangun insfrastruktur penunjang tol laut di Aceh dan Maluku Utara. Maka, hal ini tentu saja bisa sinergi dengan program OBOR Tiongkok.

 “Perlu diketahui dalam OBOR, kita kebagian dari bagian lautnya, bukan daratnya, jadi ini sesuai dengan cita-cita Pak Jokowi untuk bangun tol laut. Jadi akan dibangun kemudian insfrastruktur di Aceh sampai Maluku Utara, di Bitung, itu yang akan dipakai oleh OBOR sebagai new silk road,” jelas Andry.

Jalur Satu Sabuk Satu Jalan China Sejalan Dengan Cita-cita Jokowi #OBOR https://t.co/TqKJTbkKOt

— RMOL.CO (@rmolco) November 29, 2017

Akan tetapi, untuk menjalin kerjasama tersebut perlu dipertimbangkan baik-baik. Persoalannya, OBOR Tiongkok ini diduga menyimpan misi terselubung. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Menteri Mainland Affairs Council, Republik Tiongkok atau Taiwan, Tien-Chin Chang.

Ia mengatakan, Pemerintah Tiongkok meminta agar negara-negara yang hendak dilibatkan dalam OBOR mengurangi proteksionismenya. Tetapi di saat bersamaan, OBOR dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang dijanjikan, sebetulnya digunakan untuk mengalirkan produk Tiongkok dan tenaga kerja Tiongkok ke negara-negara tersebut.

Bermasalah dengan Banyak Negara, Ambisi Obor China Sulit Terlaksana: Ambisi Republik Rakyat China (RRC)… https://t.co/5zD45Moars

— RMOL.CO (@rmolco) May 15, 2017

Wah, jangan-jangan ini benar. Karena baru-baru ini, Opa JK sudah melarang pihak Tiongkok untuk mengirimkan tenaga kerjanya ke tanah air, tanpa ada pelatihan tenaga kerja.

Melihat fenomena ini, saya sendiri malah menyangsikan program Tiongkok ini. Apakah benar ini bakal menjadi obor untuk menerangi jalan Indonesia menjadi poros maritim di dunia? Ataukah hanya sebagai alat bagi Tiongkok untuk memperluas ekspansi bisnisnya? (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]ejumlah fakta mengenai kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK disinyalir belum beranjak dari pendekatan ekonomi neoliberalisme atau neolib. Beberapa waktu lalu, muncul pernyataan dari mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang mengatakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan karena pemerintah menganut paham neolib. Hal ini berdampak pada ketimpangan ekonomi antara konglomerat dan warga miskin.

Pendapat serupa juga sempat dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Tresnadi seperti dilansir dari Rmol.com. Ia menandaskan bahwa dalam derajat tertentu, pemerintahan Jokowi-JK jauh lebih neoliberal dibanding rezim sebelumnya. Buktinya, dalam hitungan pekan saat pertama kali menjabat, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya sudah sibuk ‘menjajakan’ Indonesia kepada investor asing melalui berbagai forum. Selain itu, Tresnadi juga menambahkan bahwa satu persatu layanan publik strategis dan barang publik seperti energi, pangan, air minum, udara, tanah, hutan, pelabuhan, jalan raya, kesehatan, transportasi publik, pendidikan, dan lain sebagainya diserahkan kepada mekanisme pasar.

Melihat pandangan-pandangan tersebut, pertanyaan adalah apakah benar pemerintahan Jokowi-JK neolib?

Neolib: Wajah Baru Liberalisme Klasik

Neolib secara sederhana diartikan sebagai wajah baru dari liberalisme. Ada dua jenis aliran neolib yang berkembang. Yang pertama, adalah ordoliberalisme yaitu aliran neolib yang mengusulkan perlu ada intervensi dari pemerintah dalam urusan perekonomian negara. Yang kedua, adalah aliran yang dikenal hingga saat ini, yakni neoliberalisme itu sendiri. Aliran ini berusaha menyingkirkan peran pemerintah dalam segala urusan ekonomi dan menyerahkan urusan tersebut pada pasar (Deliarnov, 2006: 164).

Neolib juga lebih banyak dipandang sebagai konsep ekonomi pasar berdasarkan Konsensus Washington yang dirumuskan oleh John Williamson (1989). Konsensus Washington yang berisi 10 item liberalisasi ekonomi seperti disiplin fiskal, deregulasi, privatisasi, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, dan liberalisasi sektor finansial menjadi standar paket reformasi ekonomi yang ditawarkan oleh IMF, Bank Dunia, dan Amerika Serikat kepada negara-negara dunia ketiga. Dengan demikian, proses neolib yang diwacanakan berakibat pada monopoli negara-negara kaya terhadap negara berkembang di berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini juga ditandai dengan lahirnya ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Di Asia, Indonesia merupakan contoh yang paling baik untuk melihat dampak dari pengaruh neolib.

Ada Neolib di Indonesia?

Neolib bukanlah istilah baru dalam dunia politik Indonesia. Sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neolib telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi (penghilangan peran pemerintah yang menghambat pasar) dan debirokratisasi. Pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neolib secara masif berlangsung setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997-1998. Hal ini juga berlangsung hingga pemerintahan Jokowi-JK. Sejumlah kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi tampaknya juga masih cenderung menganut paham neolib karena Jokowi sendiri masih berusaha untuk mengembalikan kestabilan sistem perekonomian Indonesia yang telah terindikasi neolib sejak zaman Soeharto.

Pemerintah Jokowi-JK juga perlu mewaspadai fenomena ketimpangan ekonomi karena angka rasio gini Indonesia sudah mengkhawatirkan dan menyebabkan rawan terjadinya gejolak sosial. Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Apalagi, jika pemerintah tidak mampu menahan kenaikan harga sembako, seperti beras, jagung, cabai, bawang, yang terjadi dalam dua bulan terakhir, maka akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat kecil.

Namun, kita juga tidak bisa menampik bahwa pada masa pemerintahan yang sudah berjalan selama 3 tahun ini, banyak pencapaian yang sudah diraih oleh pemerintahan Jokowi-JK, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Jokowi-JK melakukan transformasi fundamental pada sistem ekonomi di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Misalnya mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi ekonomi yang berbasis produksi, tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan, serta mendorong pembangunan yang merata di luar pulau Jawa.

Selain itu, Jokowi-JK juga melakukan pengurangan terhadap subsidi BBM sebesar 200 triliun rupiah, yang penggunaannya dialihkan untuk belanja pusat dan pembangunan daerah tertinggal. Pemerintahan Jokowi-JK juga menyelesaikan beberapa proyek yang sempat berhenti (mangkrak) seperti: Waduk Jati Gede, Waduk Nipah Sampang, PLTU Batang, Jalan Tol Solo, LRT dan turut meningkatkan layanan publik di bidang investasi dengan cara mempersingkat waktu perizinan bagi para investor.

Pemerintah Jokowi-JK juga terus melakukan pembangunan yang berkelanjutan di luar pulau Jawa untuk mendorong kegiatan ekonomi antar pulau, contohnya pembangunan tol trans Sumatera, tol trans Papua, pembangunan tol laut dan beberapa proyek lainnya. Selain itu, di sektor kelautan pemerintah juga melakukan perombakan secara besar-besaran. Hal ini dibuktikan dengan tindakan tegas dari pemerintah Indonesia bagi para pelaku ilegal fishing dan berimbas pada meningkatnya produksi perikanan di Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur penghubung juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti bandar udara, jalan darat perintis, dan pelabuhan. Pemerintah juga menargetkan swasembada pangan untuk negeri dan mulai mengalokasikan dana untuk pembangunan desa. Hal ini ditujukan untuk pengembangan perekonomian di pedesaan.

Langkah Cerdas Jokowi-JK

Lalu, apakah neoliberalisme telah dipraktikkan dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat global dan Indonesia pada khususnya? Jawabnya, tergantung siapa yang dimaksud dengan  ‘masyarakat global’. Jika yang dimaksud masyarakat global adalah negara-negara kapitalis, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, maka neolib memang membawa untung. Sementara, bagi negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, neolib tidak membawa untung. Walaupun demikian, tak ada negara yang benar-benar 100% neolib di muka bumi ini. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat sekalipun sering melakukan campur tangan dalam perekonomian. Tidak ada negara kapitalis tulen dan tidak ada negara sosialis tulen lagi di muka bumi ini. Pelabelan neolib lebih bernuansa politis dan cenderung untuk menyudutkan.

Dengan demikian, terlalu naif bila menilai pemerintahan Jokowi-JK neolib. Perkembangan perekonomian di era Jokowi-JK sekalipun kerap menuai kritik, namun memiliki indikasi ke arah yang lebih baik. Isu tentang neolib memang ada, namun ditanggapi secara cerdas dan kritis oleh pemerintah Jokowi-JK. Pemerintahan ini mencoba menjawab semua kritikan dengan melakukan kebijakan yang berbau neolib, namun memiliki faedah bagi masyarakat. Misalnya, pinjaman besar-besaran dari luar negeri untuk pembangunan di Indonesia, mendatangkan investor dari luar negeri untuk mengairahkan proyek properti maupun industri dan pengurangan subsidi BBM yang dananya dialihkan untuk pembangunan daerah tertinggal.

Mungkin saat ini, kita masih jauh dari konsep negara yang adil dan makmur, namun upaya memajukan poros maritim dan mengembangkan jalur transportasi laut merupakan langkah jitu yang patut diapresiasi. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pulau-pulau di luar Jawa sehingga kelak industrialisasi menjadi merata ke seluruh daerah dan bila dikelola secara baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Oleh sebab itu, kita sebagai rakyat sudah sepatutnya mendukung program ini untuk mengarahkan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Selain itu, kita juga perlu kritis terhadap isu sosial-politik yang beredar di masyarakat agar tidak salah kaprah dalam memahami sesuatu. Bukankah demikian?  (Dari berbagai sumber/K-32)

PinterPolitik.com

“Apakah sejarah itu? Pengulangan masa lalu di masa depan; refleksi dari masa depan pada masa lalu.” ~ Victor Hugo

[dropcap size=big]D[/dropcap]alam sejarah Indonesia, tercatat sebuah jalur yang dikenal sebagai salah satu pintu masuknya perdagangan luar negeri dan penyebaran Islam di Nusantara. Jalur itu, dikenal sebagai “Jalan Sutra” (Silk Road). Perjalanan melalui laut ini, merupakan pengembangan perdagangan lintas benua dari daratan Tiongkok menuju Eropa. Sebuah jalur yang tak hanya meningkatkan pertukaran perekonomian, tapi juga kebudayaan lintas negara.

Sekitar dua ribu tahun kemudian, Presiden Tiongkok Xi Jinping berinisiatif untuk mengembalikan jalur perdagangan lintas negara yang telah musnah tersebut. Program perdagangan ini dikenal dengan sebutan One Belt One Road (OBOR). Pendiriannya diawali dengan program infrastruktur, khususnya dibidang transportasi yang  dapat menyatukan Tiongkok dengan seluruh negara di dunia.

Demi mensosialisasikan inisiatif tersebut, Tiongkok menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR yang dilaksanakan 14-15 Mei lalu. Dari 50 delegasi yang datang, terdapat 29 kepala negara dan kepala pemerintahan yang ikut hadir. Selain Presiden Joko Widodo, datang pula Perdana Menteri Malaysia Nadjib Abdul Razak dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

“Kita akan lihat, One Belt One Road ini konsepnya seperti apa. Baru kita tahu bisa masuk di sebelah mana,” ujar Jokowi, sebelum berangkat ke Tiongkok, Jakarta, Sabtu (13/5). Pada KTT itu, Indonesia juga akan menawarkan sejumlah proyek strategis di bidang transportasi, yaitu proyek pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Bitung di Sulawesi Utara.

Dari Sutra Hingga Dunia

“Perdagangan membikin orang terbebas dari pangkat-pangkat, tak membeda-bedakan sesama manusia, apakah dia pembesar atau bawahan, bahkan budak pun. Pedagang berpikiran cepat. Mereka menghidupkan yang beku dan menggiatkan yang lumpuh.” ~ Pramoedya Ananta Toer

Terbukanya hubungan antarnegara dan antarbenua, seperti yang dikatakan oleh Pram, memang tak lain berkat perdagangan – terutama jual beli kain sutra antara pedagang Tiongkok kuno dengan para Prajurit Roma. Rute yang kemudian dikenal sebagai Jalan Sutra ini terjadi di era Dinasti Han, yaitu pada abad kedua Sebelum Masehi (SM) sampai abad kedua setelah masehi.

Perdagangan melalui darat ini dilakukan dengan melintasi Asia Selatan hingga ke Timur Tengah, Eropa, bahkan ke Afrika. Dan semakin berkembang setelah menggunakan kapal laut. Namun istilah “Jalur Sutra” sendiri baru dicetuskan oleh Geografer Jerman Ferdinand von Richthofen di abad ke-19, dan diakui sebagai jembatan penting yang membuka pertukaran ekonomi serta kebudayaan Tiongkok ke hampir seluruh dunia.

Nusantara sendiri termasuk dalam jalur sutra maritim Tiongkok. Perdagangannya melalui perairan Samudra Hindia yang dipimpin Laksamana Cheng Ho, di tahun 1405-1433. “Untuk perdamaian, untuk persahabatan,” demikian pesan Kaisar Zhu Di dari Dinasti Ming, ketika Laksamana Cheng Ho bertanya tentang tugasnya mengarungi samudra. Dalam tujuh kali misinya, ia berkunjung ke Kalimantan, Jawa, hingga Sumatra.

Perekonomian Lintas Benua

“Tiongkok berusaha membangun bisnis saling menguntungkan dengan negara lain yang berpartisipasi dalam inisiatif Belt & Road. Upaya ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan di wilayah masing-masing, dan seluruh dunia.”

Itulah pernyataan Xi Jinping saat membuka KTT OBOR yang merupakan reinkarnasi Jalur Sutra di abad milenium. Melalui inisiatif ini, ia ingin merajut kembali jaringan logistik dan transportasi yang menjalin benua Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Bersama 65 negara yang terlibat didalamnya, OBOR akan menyumbang sepertiga pendapatan domestik bruto (PDB) global dan 60 persen populasi dunia, menurut Oxford Economics.

Menurut Xi, infrastruktur sangat penting untuk kemajuan ekonomi yang terbuka, sehingga bidang tersebut menjadi fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebagai titik awal, negara tirai bambu ini pun telah memulainya dari Kazakhstan di Asia Tengah dan Indonesia di Asia Tenggara, yaitu dengan dimulainya pembuatan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Demi merealisasikan mimpi besarnya itu, Tiongkok bersedia mengucurkan 100 miliar dollar AS, untuk membiayai berbagai proyek dan strategi OBOR. Termasuk jaminan keberhasilan proyek ini, dengan membentuk skema pendanaan melalui Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), New Silk Road Fund, kerangka Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), serta bantuan bilateral langsung.

Karenanya, banyak pihak yang menilai kalau inisiatif ini sangat ambisius. Serta disinyalir merupakan upaya Tiongkok dalam memperkuat investasi, pengaruh, dan hubungan ekonomi. Terutama  dalam menopang akses ke sumber energi dan sumber pertumbuhan di luar negeri, akibat perlambatan pertumbuhan domestik.

Namun tudingan itu ditampik Menteri Luar Negeri Wang Yi. Menurutnya, OBOR adalah kerjasama inklusif, bukan alat geopolitik. Kerjasamanya lebih menekankan pada aspek ekonomi, tanpa mempermasalahkan ideologi, agama, ataupun sikap politik. “Tiongkok hanyalah pencetus inisiatif ini dan mengharapkan partisipasi aktif negara-negara lain. Tiongkok juga tidak dalam posisi untuk memengaruhi atau mendikte program pembangunan infrastruktur dari negara-negara lain,” tegasnya.

OBOR dan Poros Maritim

“Si Vis Pacem Para Bellum. Jika kau ingin kedamaian, maka bersiaplah untuk berperang”

Kalimat ini dilontarkan oleh filsuf Yunani, Flavius Vegetius Renatus dalam bukunya, De Re Militari (abad keempat atau kelima Masehi). Berdasarkan pemikirannya, bila suatu negara ingin mendapatkan stabilitas keamanan atau kedamaian, maka yang harus dilakukan adalah memperkuat pertahanan dan kekuatan angkatan perang, sehingga kedaulatan negara tidak akan mudah diusik oleh kekuatan asing.

Menjaga kedaulatan negara, itu juga yang menjadi salah satu tujuan Jokowi ketika mencetuskan gagasan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi karena merupakan negara kepulauan terbesar. Sehingga gagasan ini akan menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta keamanan maritim yang terfokus.

Seiring dengan gagasan koneksitas Tiongkok melalui inisiatif OBOR, Jokowi menyadari kalau Jalur Sutra Maritim akan sulit terwujud tanpa kontribusi signifikan dari Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Sebagai zona ekonomi maritim terbesar di dunia, lokasi Indonesia sangat strategis karena terletak di persimpangan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Tekad ini pula yang dilontarkan Jokowi dihadapan para delegasi, Senin, (15/5), di Yangqi Lake International Conference Center (ICC). Ia mengakui kalau potensi itu masih belum optimal, sebab sebagian besar wilayah belum terkoneksi dengan infrastruktur memadai, di sinilah OBOR dapat berperan. “Namun reformasi menciptakan ruang fiskal sekitar 15 miliar dollar AS per tahun untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga lahirlah program pengembangan infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia,” ujarnya.

Jangan Lengah

“New Delhi seharusnya merasa malu karena Moskow telah secara aktif merespon inisiatif OBOR ini, bahkan akan membangun koridor ekonomi dengan Tiongkok dan Mongolia,”

Ejekan ini diutarakan oleh Lin Minwang, pengamat dari Institut Hubungan Internasional Shaghai, Universitas Fudan, menanggapi keengganan India untuk bergabung dalam inisiatif ini. Dengan tidak ikut sertanya India dalam inisiatif OBOR, akan menjadi penghambat bagi Tiongkok untuk membangun koridor infrastuktur menuju Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, dan Myanmar.

Penolakan India cukup beralasan, selain pemerintah tidak mau membebani rakyatnya dengan pinjaman yang diberikan Tiongkok. India juga cemas dengan kehadiran jalur perdagangan lintas benua di wilayahnya. Sebab, China-Pakistan Economic Corridor yang merupakan salah satu titik penghubung OBOR juga menghubungkan wilayah sengketa, yaitu kawasan Gilgit di India dan Baltistan di Kashmir wilayah Pakistan.

Di sisi lain, Human Rights Watch (HRW) juga mencemaskan nasib warga miskin di wilayah yang dilintasi jalur OBOR. Terutama di negara-negara Asia Tengah. “Kami khawatir masyarakat miskin yang di wilayahnya akan dibangun infrastruktur OBOR menjadi kian tersisih,” tulis HRW dalam masukan resminya untuk Tiongkok.

Your govt leader travelling to China’s OneBelt OneRoad summit? Here’s what Beijing won’t be talking about @HRW https://t.co/iqidGLfcvN pic.twitter.com/VWwEzTc5eV

— Hugh Williamson (@HughAWilliamson) May 13, 2017

Pengamat politik I Gede Wahyu Wicaksana juga meminta Pemerintah Indonesia ikut berhati-hati. Walau dari segi perekonomian dan pembangunan, inisiatif OBOR ini berdampak positif. Namun, pemerintah juga harus memandang lebih jauh kerjasama tersebut. “Ada konsesi politik di balik infrastruktur Jalur Sutra,” kata Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

Menurutnya, pemerintah harus waspada dengan ambisi Tiongkok yang ingin menyambung kekuatan laut Tiongkok–Indonesia melalui Natuna dan kedaulatan Tiongkok atas Nine-Dash-Line yang menjangkau perairan Natuna. “Kepentingan mereka bukan hanya pada proyeksi kekayaan bawah laut saja, tapi juga ruang lebih luas di lautan yang selama ini diawasi ketat oleh kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat.”

Selain itu, peluncuran Jalur Sutra ini juga disusul dengan reorientasi kebijakan keamanan Tiongkok yang dipublikasikan pada 11 Januari 2017, yaitu secara tegas menyatakan Asia akan lebih baik tanpa AS. Bahkan Perdana Menteri Li Keqiang menyerukan agar negara-negara Asia meninggalkan kebiasaan usang meminta tolong pengamanan ke Washington, dengan beralih ke Beijing.

Sayangnya, hingga kini belum ada kebijakan jelas tentang hubungan Indonesia-Tiongkok. Semua normatif; bebas aktif, saling menguntungkan, dan tidak melanggar kepentingan nasional. “Tiongkok adalah aktor unik yang harus dihadapi dengan strategi khusus. Paling tidak Jakarta menyiapkan formula dua arah. Jangan sampai kebutuhan investasi membuat Indonesia tunduk pada politik infrastruktur dan akhirnya terseret dalam rivalitas adidaya,” sarannya.

Terlepas dari kritik yang muncul, peran Tiongkok sebagai negara dengan kue ekonomi terbesar di dunia memang kian penting. Terutama ketika AS justru memagari negaranya dengan tembok proteksionisme. Dengan menyediakan jalur perdagangan yang bisa diakses tak kurang dari 60 persen populasi dunia, ke depannya, Tiongkok bisa dipastikan akan membongkar ulang tata perekonomian global.

(Berbagai sumber/R24)