PinterPolitik.com

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi mengatakan poros ketiga masih sangat mungkin terbentuk. Dalam kesempatan yang sama, ia juga memaparkan bahwa partainya kemungkinan besar akan bergabung dengan poros tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebutkan bahwa memiliki calon presiden (capres) lebih dari dua pasangan merupakan gol pemilihan umum (Pemilu) 2024. Lebih lanjut, Arsul mengatakan bahwa dibutuhkan lebih dari dua pasangan kandidat capres untuk menghindari polarisasi atau pembelahan di masyarakat. 

Seperti yang diketahui, tren polarisasi muncul sejak Pilpres 2014, di mana hanya ada dua kandidat capres yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menyambut baik wacana kehadiran poros ketiga

Akan tetapi, Hanta menilai bahwa, walau poros ketiga ini secara matematis masih mungkin untuk terbentuk, peluang kehadirannya dinilai sangat kecil. Hal ini menarik untuk dianalisis, mengapa kita membutuhkan poros ketiga? Dan, mungkinkah poros ketiga ini terwujud di Pilpres 2024?

Mungkinkah Terwujud?

Bertolak dari ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20% kemungkinan terbentuknya tiga poros dalam Pilpres sebenarnya masih sangat memungkinkan. Jika kita simulasikan, partai-partai yang saat ini dikabarkan sedang gencar melakukan pembicaraan untuk membentuk poros ketiga — seperti PPP, PKS, PAN, PKB dan Demokrat — jika digabung perolehan suaranya tentunya telah melewati ambang batas syarat minimal pencalonan presiden sebesar 20 persen. Namun, walau secara matematis memungkinkan, dalam praktiknya kehadiran poros ketiga ini dinilai sulit untuk terwujud. 

Melihat dari sejarah dan pengalaman pembentukan poros serupa, ada beberapa faktor yang dinilai dapat menjadi ganjalan dari kehadiran poros ini. Pertama, setiap partai dinilai memiliki kepentingan masing-masing. Persoalan moderasi yang bercirikan pragmatisme politik tampaknya menjadi ganjalan utama. 

Tidak hanya di lingkup partai politik, persoalan internal semacam itu juga terjadi di gerakan politik lainnya, misalnya seperti gerakan feminisme di Amerika Serikat (AS). Meskipun setiap gerakan feminis memiliki ideologi yang sama, yakni menciptakan kesetaraan gender, apa yang terjadi justru adalah perpecahan karena setiap gerakan memiliki metode atau cara yang berbeda untuk menuju tujuan tersebut..

Artinya, partai-partai menengah yang ada, jika memang ingin menjadi pemenang, atau setidaknya mengulang kejayaan poros tengah di era awal reformasi, sikap pragmatisme dengan meredam kepentingan masing-masing sangatlah krusial. John McGowan dalam bukunya Pragmatist Politics juga menjelaskan bahwa sikap pragmatis dilakukan dengan mengorbankan komitmen dan keyakinan sektoral untuk meraih tujuan tertentu.

Baca Juga: Wacana PKS Buat Poros Ketiga

Dalam kasus ini, salah satu contoh pertentangan yang bisa diakibatkan oleh adanya kepentingan masing-masing partai misalnya dalam menentukan siapa sosok prominen yang dapat diusung dan maukah mereka berkoalisi satu sama lain. Terkait hal ini, walaupun poros ketiga ini nantinya akan diisi oleh mayoritas partai politik yang mempunyai ideologi sama yaitu Islam, partai-partai tersebut dinilai memiliki diferensiasi dan representasi yang berbeda satu sama lain. 

Dalam politik, hal ini disebut sebagai political barriers atau sekat politik antara partai yang memiliki ideologi sama. Dalam kasus ini, misalnya partai islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki representasi konstituen berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) dan Islam yang cenderung tradisionalis dinilai bertentangan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang cenderung mewakili segmentasi yang berbeda, yaitu gerakan tarbiyah. Belum lagi, PPP dengan basis NU kulturalnya dinilai berseberangan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dianggap representasi Muhammadiyah.  

Belajar dari kasus poros tengah pada saat awal reformasi lalu, kelompok yang berisi gabungan partai Islam tersebut awalnya berhasil mengantarkan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden tetapi, di satu sisi, mereka juga yang akhirnya menurunkan Gus Dur dari kursi presiden sekaligus menandakan bubarnya poros ini di tengah jalan. 

Hal tersebut disebabkan akibat adanya friksi-friksi politik antar partai Islam tersebut yang disebabkan oleh kepentingan dan pragmatisme politik masing-masing partai yang berbeda. Artinya, tidak bisa dipungkiri kondisi-kondisi seperti ini sangat mungkin untuk terulang kembali saat ini.

Kemudian, faktor kedua adalah oportunisme politik. Ada kecenderungan partai menengah tidak berani mengambil resiko untuk melawan partai besar dan lebih memilih untuk menjadi partai pendukung. Ambang batas dan logistik diyakini menjadi tantangannya.

Ambang batas yang tinggi diyakini memaksa partai tengah untuk realistis, apalagi Pilpres dan Pemilu 2024 juga akan dilaksanakan secara serentak. Praktis, logistik yang terbatas harus dibagi ke dalam dua konsentrasi. Ditambah, dengan adanya narasi kenaikan PT, mudah menyimpulkan partai besar tidak begitu menginginkan partai menengah mengusung calonnya sendiri.

Situasi ini memaksa partai menengah harus bergantung pada partai besar, dan partai besar menjadi penentu siapa saja yang dapat berkontestasi pada pilpres. Ini menunjukkan gejala dominant party system. 

Indonesia memang menganut sistem multi-partai tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa satu atau dua partai besar, seperti PDIP dan Golkar yang memiliki pengaruh besar dalam pemilu. Partai dominan merupakan bagian dari dominant party system. 

Baca Juga: Poros Ketiga PKS, Untungkan Prabowo?

Tulisan Kenneth F. Greene yang berjudul Dominant Party Strategy and Democratization mengatakan bahwa dalam sistem multi-partai, partai yang dominan memiliki kapabilitas dalam mengatur persaingan elektoral. Presidential threshold dapat menjadi instrumen politik partai besar untuk membatasi persaingan elektoral.

Dari pemaparan-pemaparan tersebut, kita dapat menganalisis bahwa kehadiran poros ketiga dalam Pilpres 2024 nanti bisa dibilang sangat kecil. Namun, seperti yang telah disinggung di atas, berbagai pihak menilai keberadaan poros ketiga ini sangat dibutuhkan dalam kondisi perpolitikan saat ini. Lantas, mengapa kita membutuhkan poros ketiga?

Poros Ketiga, Pentingkah?

Pertama — dan mungkin yang utama — seperti yang telah disinggung oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani diatas, kehadiran poros ketiga dapat menjadi jalan untuk menghindari dua poros yang melahirkan polarisasi ekstrem seperti di Pilpres 2019. Tren polarisasi muncul sejak Pilpres 2014, di mana hanya ada dua kandidat kuat yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Terlebih lagi, muncul label kampret dan cebong pada pendukung kedua kandidat menunjukkan polarisasi pada pilpres berikutnya.

Kemungkinan berlanjutnya polarisasi politik antara kelompok cebong dan kampret ini tentunya membawa konsekuensi tertentu bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Belum lagi, persaingan politik antar-kelompok diprediksi akan tetap berlanjut hingga Pemilu 2024 nanti.

Adanya kelompok-kelompok tersebut jamak dinilai sebagai sumber dari menajamnya polarisasi politik dan politik identitas dalam beberapa tahun belakangan ini. Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment menyebutkan bahwa masalah utama pembusukan demokrasi saat ini adalah terus menajamnya politik identitas. 

Politik identitas adalah ganjalan besar dalam tujuan demokrasi yang disebut Fukuyama, yakni untuk menciptakan kualitas pengakuan yang sama terhadap setiap individu. Terus, dipromosikannya identitas-identitas yang bersifat partikular telah membuat masyarakat tenggelam dalam sekat-sekat yang justru memperlebar ketimpangan hak.

Dengan hadirnya poros ketiga, selain akan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat, kehadirannya diyakini juga akan menjadi “pemecah ombak” sehingga meminimalisir tajamnya  polarisasi yang ada di masyarakat. Hal ini terbukti misal pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diikuti oleh tiga kandidat. 

Pada saat itu, pertarungan relatif cair. Pembelahan atau polarisasi di masyarakat pun tidak terlalu tajam. Baru pada putaran kedua, ketika terjadi head-to-head antara dua pasangan polarisasi dan pembelahan di masyarakat pun meningkat tajam bahkan mengarah ke politik identitas.

Baca Juga: Menggodok Lahirnya Poros Ketiga

Kemudian, faktor kedua adalah adanya tiga poros akan melahirkan diferensiasi yang baik. Masyarakat akan mempunyai lebih banyak opsi untuk memilih pemimpin. Semakin banyaknya calon ini menandakan bahwa demokrasi telah berjalan dengan baik karena hakikat utama demokrasi adalah tiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.

Misalnya, dengan melihat situasi politik terkini kita dapat mensimulasikan tiga poros yang kemungkinan akan terjadi. Poros pertama, tentunya adalah partai pemenang, PDIP, yang kemungkinan besar bersama Partai Gerindra. 

Kedua, ada Golkar yang berpeluang besar akan bersama Nasdem. Ketiga, poros partai menengah Islam yang kemungkinan diisi oleh PPP, PKS, PAN — ditambah Demokrat. 

Tidak sekadar membentuk tiga poros, namun kehadiran tiga poros itu juga merepresentasikan “NASAIN”, yakni Nasionalis, Agamis, dan Insan Bisnis. Ini adalah tiga kelompok utama kekuatan politik di Indonesia. 

Poros nasionalis tentunya diisi oleh PDIP dan Gerindra. Insan Bisnis diisi oleh Golkar dan Nasdem yang memang merupakan partainya para pengusaha. Lalu, Agamis adalah poros yang diisi oleh partai-partai Islam.

Sekalipun hanya proyeksi, yang mungkin cukup sulit terbentuk jika mengacu pada pragmatisme parpol di Indonesia, tiga poros tersebut sekiranya dapat menjadi angin segar dalam pertarungan politik nasional. Masalahnya, ini bukan sekadar perbedaan corak ideologi atau kategorisasi NASAIN semata, melainkan dapat membantu publik untuk menentukan pilihan

Well, pada akhirnya wacana kehadiran poros ketiga ini bisa dimaknai positif. Kehadirannya diyakini dapat meminimalisir polarisasi ekstrem yang berujung pembelahan di masyarakat. Selain itu, kehadiranya juga akan memberikan banyak opsi bagi masyarakat untuk menentukan pilihan.

Meski begitu, pragmatisme politik dari masing-masing parpol yang menginisiasi poros ini dianggap dapat menjadi ganjalan terjadinya poros ketiga. Menarik untuk melihat kelanjutan dari poros ini. (A72)

Baca Juga: Poros Ketiga, Momok Prabowo

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]acana forever. Mungkin inilah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kemungkinan munculnya poros ketiga di Pilpres 2019. Sudah berulang kali politisi negeri ini mengungkapkan wacana tersebut, tetapi hingga  pembukaan pendaftaran tinggal hitungan hari, poros tersebut belum juga terwujud.

Belakangan, wacana teranyar diungkapkan oleh Presiden PKS Sohibul Iman. Mantan Wakil Ketua DPR tersebut mengungkapkan bahwa dirinya membuka opsi poros ketiga untuk bisa mengantar  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik tingkat menjadi presiden.

Selain itu, selentingan kabar poros ketiga juga dikeluarkan oleh kantor berita yang berbasis di Hong Kong, Asia Times. Dalam artikel yang ditulis oleh John McBeth, diungkapkan bahwa Wapres Jusuf Kalla (JK) berminat membuka poros ketiga bersama Partai Demokrat.

Kemunculan poros ketiga bisa saja mengubah konstelasi yang ada jelang Pilpres 2019. Dua kutub utama yaitu kubu petahana Joko Widodo (Jokowi) dan oposisi yang digawangi Prabowo Subianto bisa saja mendapat penantang baru yang sepadan. Tidak hanya itu, secara spesifik, kemunculan poros ketiga bisa saja mengancam peluang Jokowi sebagai petahana.

JK Sebagai Kunci

Majalah Tempo memuat sebuah tajuk utama yang cukup menarik. Halaman sampul majalah tersebut memunculkan ilustrasi wajah JK dengan tulisan “Tiga Pilihan JK”. Tiga pilihan tersebut merujuk pada langkah yang bisa diambil mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut  di Pilpres 2019.

Dari ketiga opsi tersebut, dua opsi yang bisa diambil berpotensi memunculkan poros baru dalam gelaran Pilpres 2019. JK bisa saja kembali turun gelanggang  dan meninggalkan opsi pensiun. Ia bisa saja maju sebagai capres melalui tiket yang diberikan oleh Partai Demokrat.

Opsi JK -AHY sangat bergantung soal apakah JK masih memiliki keinginan untuk menjadi Capres. Demokrat memandang JK figur tepat. Kalau Keinginan ini tidak terjadi opsi kedua Prabowo-AHY akan kami perjuangkan.

— andi arief (@AndiArief__) July 4, 2018

JK tampaknya bisa meniru langkah yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad di Malaysia. Meski berusia cukup uzur, nyatanya Mahathir tetap bisa melenggang menuju kursi Perdana Menteri Malaysia. Kisah sukses di usia senja ala Mahathir ini barangkali bisa menjadi inspirasi JK menuju kursi RI-1.

Opsi lain yang bisa diambil mantan Menko Kesra ini adalah bermain di balik layar  dan memainkan peran sebagai kingmaker. Sosok king yang bisa diantarkan JK menuju Istana Negara disebut-sebut mengarah kepada sosok Anies Baswedan. Hal ini terkait dengan kedekatan khusus antara kedua tokoh tersebut.

Dalam beberapa kesempatan dua kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini memang tampak mesra. Beberapa waktu lalu misalnya, Anies tampak menghabiskan hari bersama JK dan pergi dengan menggunakan mobil yang sama. Hal ini belum termasuk cerita-cerita kemesraan lain sebelum itu.

Terlepas dari peran apa yang diambil nantinya, kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa JK masih memiliki sedikit hasrat untuk berkuasa. Hal ini sejalan dengan pemikiran filsuf kenamaan asal Jerman Friedrich Nietzsche.

Nietzsche pernah mengeluarkan pemikiran tentang will to power atau kehendak berkuasa. Dalam pandangan Nietzsche, will to power adalah pendorong utama dalam manusia untuk mencapai suatu tujuan, ambisi, atau posisi yang lebih baik di dalam hidup. Kehendak berkuasa ini tidak dianggap sesuatu yang buruk atau baik, tetapi lebih dianggap hal yang wajar ada di dalam diri manusia.

Terlihat bahwa meski berusia senja, will to power JK masih tergolong tinggi. Ia masih ingin memiliki peran dalam politik negeri ini. Peran ini bisa saja ia mainkan sebagai tokoh utama, tetapi juga bisa saja sebagai aktor di balik layar. Yang jelas, ia masih punya cukup hasrat untuk tetap berpolitik.

Mendorong Anies

Sebagaimana disebut di atas, Anies berpotensi dimunculkan sebagai sosok utama dalam poros ketiga. Selain restu dan pengaruh JK, peluang mantan Menteri Pendidikan ini merengkuh kursi presiden adalah melalui keinginan kuat PKS mendukungnya di Pilpres 2019.

PKS tampaknya sangat berhasrat mengusung Anies menjadi capres 2019. Sayangnya, sahabat setia mereka, Partai Gerindra, tidak memiliki keinginan serupa. Mereka tetap bersikeras menawarkan nama Prabowo sebagai satu-satunya opsi capres. Hal ini membuat PKS harus memutar otak agar Anies tetap bisa maju menjadi capres.

Diberitakan bahwa PKS mulai mengontak partai lain sebagai opsi jika koalisi dengan Gerindra gagal terwujud. Salah satu partai yang mereka hubungi adalah Partai Demokrat. Dalam sebuah pertemuan, PKS disebut-sebut mengajak Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan. Selain itu, PKB dan PAN juga dikabarkan dilirik oleh partai berlogo padi dan bulan ini.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa PKS – dan partai-partai lain yang nantinya memutuskan berkoalisi – menjalankan strategi sebagai presidentialized party. Konsep ini diungkapkan misalnya oleh Koichi Kawamura saat melihat fenomena partai politik di Indonesia.

Karakteristik dari presidentialized party ini berbeda dengan personalized party yang bertumpu pada ketokohan elite pendiri partainya. Partai seperti ini umumnya hanya mengincar kemenangan di Pilpres saja. Dalam kadar tertentu, partai ini hanya berharap pada popularitas figur yang diusung sehingga tidak ragu mengusung tokoh outsider atau orang di luar partai.

Berdasarkan kondisi tersebut, PKS seperti mengharapkan ketokohan Anies Baswedan ketimbang kadernya sendiri. Mereka berharap popularitas Anies yang lebih baik ketimbang kader-kadernya mampu memberi harapan perolehan suara yang lebih besar.

Jika usaha PKS ini berhasil, kemungkinan besar koalisi yang terbentuk adalah vote-seeking coalition seperti yang dikemukakan oleh Kaare Strom. Koalisi yang terbentuk kemungkinan besar hanya ingin memaksimalkan perolehan suara alih-alih berbasis kebijakan atau ideologi. Sejak awal, poros ketiga yang diinginkan PKS ini memang ditargetkan memaksimalkan perolehan suara lawan Jokowi.

Poros Ketiga, Jurus Jegal Jokowi

Secara matematis, opsi poros ketiga sangat mungkin terjadi. Baik JK atau Anies masih berpeluang untuk maju memperebutkan tiket menuju Istana. Jika poros tersebut benar-benar terwujud, maka Pilpres 2019 bisa saja berubah suhunya.

Presiden PKS Sohibul Iman mengungkapkan bahwa opsi poros ketiga sengaja terus digelorakan sebagai sebuah strategi untuk menumbangkan Jokowi. Anggota Komisi X DPR tersebut mengambil contoh bagaimana strategi tiga pasangan calon ini dapat berhasil di Pilgub Jakarta 2017.

Sebagaimana diketahui, Pilgub Jakarta 2017 berlangsung selama dua putaran. Di putaran pertama, pasangan petahana sekaligus favorit Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memang unggul. Akan tetapi, di putaran kedua Ahok-Djarot harus tumbang di hadapan pasangan Anies-Sandiaga Uno. Kekalahan Ahok-Djarot disebut-sebut karena suara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni yang kandas di putaran pertama beralih ke Anies-Sandiaga.

Formasi koalisi bukan hanya berdampak kepada strategi dan pilihan calon — bahkan bisa berujung kepada jumlah pasangan calon.

Jika Golkar, PKB, dan Nasdem tetap ikut Pak Jokowi — sudah pasti hanya ada 2 pasangan.

Tapi jika ada yg berubah pikiran — bisa muncul poros ketiga.

— sumantri suwarno (@mantriss) July 10, 2018

Jika Pilpres 2019 berlangsung dengan tiga pasangan calon, Jokowi sebagai petahana diprediksi tidak akan menang mudah. Hal ini terkait dengan tipisnya keunggulan mantan Gubernur Jakarta tersebut dalam berbagai survei jelang Pilpres.

Pilpres diprediksi akan berlangsung hingga ke putaran kedua. Di putaran pertama, Jokowi sebagai petahana bisa saja unggul. Akan tetapi, pertarungan sebenarnya bisa saja baru dimulai di putaran kedua. Seperti diungkapkan Sohibul Iman, kandidat yang tidak berhasil lolos ke putaran kedua kemungkinan besar akan mendukung kandidat penantang Jokowi dan menyatukan kekuatan mereka.

Tampak bahwa Jokowi akan dikonstruksikan sebagai common enemy atau musuh bersama. Secara sosiologis, menurut Lewis A. Coser, musuh bersama dapat memunculkan kohesi di dalam kelompok. Kelompok tersebut akan bersatu untuk mengalahkan sosok musuh bersama. Rasa saling melindungi dan saling menguatkan akan muncul seiring dengan hadirnya sosok musuh bersama.

Berdasarkan kondisi tersebut, wacana munculnya poros ketiga dapat dipandang sebagai sesuatu yang bisa mengancam kans Jokowi. Baik JK atau Anies sebagai figur sentralnya, sama-sama berpotensi mengurangi suara petahana tersebut terutama jika Pilpres berlangsung hingga dua putaran.

Yang jelas, jika memang ingin mengalahkan Jokowi, parpol-parpol harus serius menggarap poros ketiga tersebut. Jika tidak, poros ketiga lagi-lagi hanya akan jadi wacana forever. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]gus Harimurti Yudhoyono (AHY), sang Komandan Satuan Bersama (Kogasma) Partai Demokrat sudah bergerak dan bersiaga untuk dapat menyukseskan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Namun di sisi lain, nama AHY pun turut digadang – gadang menjadi calon Presiden ataupun calon Wakil Presiden. Ehmm, gayung bersambut, kebagian jatah tahta di Partai Demokrat dan kecipratan kabar jadi capres atau cawapres.

Ternyata tahta dan namanya yang mulai dicatut masuk bursa pencapresan membuat AHY mau tak mau harus menyambutnya.

Alhasil, tak aneh kini AHY blusukan ke setiap daerah untuk kampanyekan dirinya, uppsss, maksudnya mengkampanyekan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Cukup lama AHY menyusuri daerah, ternyata gerakan bawah tanah ini membuahkan hasil yang baik. Ehmm, ini sih kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. Katanya sih, AHY naik terus elektabilitasnya semenjak keliling ke daerah.

Wedeew, lumayan ya jadi Kogasma Partai Demokrat sekaligus mempromosikan dirinya sendiri kepada masyarakat di daerah. Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, sekali jalan ke daerah, untungnya lagi dan lagi, weleeeh weleeeh.

Apalagi kata Hinca, masih ada waktu tiga bulan, jadi kemungkinan AHY sangat berpotensi maju, uhuuyyy, melalui poros ketiga atau merapat ke salah satu kubu nih? Waduh, tergantung deh nanti gimana.

Tapi ada catatannya nih, kalau AHY mau begini, semuanya itu akan terjadi kalau AHY tetap jalan – jalan terus ke daerah untuk memperkenalkan dirinya. Pake strategi pas nyalon di DKI Jakarta aja.

Weeiiitsss, tapi strateginya aja yang ditiru ya, jangan nasibnya. Tahu sendiri kan nasibnya kurang baik waktu itu, uhuuukk uhuuuuk. Mungkin karena persiapannya yang singkat banget kali ya, jadi wajar kalau tumbang.

Tapi kalau sekarang ya berbedalah, kan AHY sedari awal udah jalan – jalan ke daerah dengan alih – alih kampanyekan Partai Demokrat, AHY seharusnya bisa punya elektabilitas yang semakin menggunung.

Tapi kalau nanti malah tumbang juga, ya setidaknya kita jadi tahu kalau Sekjen Partai Demokrat belajar nyebarin hoax, weleeeh weleeeh.

Makanya kalau kata aktivis HAM Amerika Serikat, Martin Luther King, tidak semua orang yang terkenal itu bisa menjadi hebat, apalagi kehebatan itu ditentukan oleh pelayanan.

Nah kalaupun AHY elektabilitasnya besar, belum tentu juga hebat kan? Ehmm, wajar saja kan, bukannya AHY masih magang di dunia politik? Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

“Pemilihan presiden lebih dari sekedar kontes popularitas.” ~ Al Gore, mantan Wakil Presiden AS

[dropcap]P[/dropcap]endaftaran kandidat calon presiden yang akan bertanding di Pemilihan Presiden 2019, tinggal menghitung bulan. Namun hingga kini, hanya koalisi partai politik (parpol) pendukung Pemerintah saja yang sudah terlihat siap. Sementara di Kubu Oposisi, walau masih dalam posisi “tarik ulur”, Gerindra dan PKS sepertinya akan tetap bersama.

Di luar dua koalisi yang saling berseberangan ini, Partai Demokrat masih berupaya membuat poros alternatif yang kerap disebut sebagai Poros Ketiga. Poros ini, kabarnya sudah dikomunikasikan pada PKB dan PAN, dua partai yang hingga kini memang masih belum mendeklarasikan keberpihakannya.

Walau sempat menghilang, namun wacana tersebut ternyata masih terus diupayakan. Sebab Senin (7/4) lalu, Kepala Divisi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengatakan kalau ada kemungkinan mereka akan mengusung Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres dan cawapres.

Pernyataan Ferdinand akan kemungkinan munculnya capres alternatif ini, juga diamini oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin. Bagi Didi, membuat poros ketiga akan lebih menguntungkan Demokrat dari pada ikut mendukung salah satu kubu yang saling berseberangan.

Partai Demokrat Wacanakan Poros Ketiga, Dimungkinkan Usung Jend TNI (Purn) Haji Gatot Nurmantyo – AHY di Pilpres 2019 @jumhurhidayat @yusri_albima @Nurmantyo_Gatot @AgusYudhoyono @zarazettirazr @LawanPoLitikJKW https://t.co/mBz05qxifS pic.twitter.com/7lqKNaL52d

— Mahmud F Rakasima (@mahmudrakasima) May 8, 2018

Selain komunikasi politik yang sempat dibangun ke kubu Jokowi, kemungkinan mengalami hambatan akibat adanya PDI Perjuangan, Didi juga berpendapat kalau kedua kubu tersebut tidak akan mampu membantu meningkatkan elektoral Demokrat yang jeblok pada Pilpres 2014 lalu.

Di sisi lain, Partai Biru ini juga tengah berupaya untuk menaikkan popularitas AHY, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketua umum Demokrat. Walau survei Median memperlihatkan elektabilitasnya menurun, namun bila dipasangkan dengan pemimpin alternatif seperti Gatot Nurmantyo, tentu akan mampu mendongkrak namanya.

Munculnya nama Gatot juga tak serta merta dipilih begitu saja. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan misalnya, mengakui kalau Gatot memiliki kriteria yang pas untuk diusung sebagai capres. Pernyataannya ini disampaikan pada Selasa (8/4), usai pertemuan empat matanya dengan mantan Panglima TNI tersebut di Gedung DPR MPR.

Dari segi elektabilitas, baik Demokrat maupun PAN sendiri mengakui kalau nama Gatot mampu bersaing. Apalagi dalam survei Median, nama Gatot berada di posisi ketiga setelah Jokowi dan Prabowo sebagai calon presiden yang diinginkan masyarakat. Jadi, apa mungkin Demokrat berusaha untuk “mengekor” popularitas Gatot untuk meningkatkan elektoralnya?

Efek “Ekor Jas”

“Popularitas bukan jaminan kualitas.” ~ Indira Gandhi, mantan Presiden India

Semenjak sistem pemilihan presiden dilakukan secara langsung, 2004 lalu, popularitas dan elektabilitas sepertinya memang menjadi patokan bagi parpol untuk memenangkan kontestasi. Sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung, terpilihnya SBY dinilai terbantu dengan figurnya yang tinggi, gagah, dan terkesan berwibawa.

Terpilihnya SBY sebagai presiden, juga membuat Partai Demokrat yang baru berdiri, menjadi partai politik terbesar saat itu. Begitu juga saat Jokowi berhasil menang di Pilpres 2014, hanya dengan berbekal karisma dan citra merakyatnya. PDI Perjuangan yang sebelumnya terpuruk sebagai oposisi pun, langsung melejit sebagai partai berkuasa.

Kemenangan presiden yang lebih banyak mengandalkan karisma dan pesona ini, mengingatkan pada kisah Presiden ke-29 AS, Warren Harding. Presiden yang dianggap gagal menjalankan pemerintahan tersebut, mengilhami sebuah istilah yang dalam psikologi politik disebut Coat-tail Effect atau “efek ekor jas”, yaitu efek masyarakat yang hanya memilih pemimpin berdasarkan pesona sosoknya semata.

Walau Pemerintahan Jokowi – apalagi SBY – tak bisa dikatakan gagal, tapi keterpilihannya tersebut secara langsung menguntungkan parpol pengusungnya. Baik Demokrat maupun PDI Perjuangan ikut mendapatkan untung dengan membanjirnya dukungan suara tambahan yang mereka peroleh dari pemilih non partisan. Faktor pendongkrak elektoral inilah yang dimaksud oleh Didi sebelumnya.

Keengganan Demokrat untuk memilih salah satu dari dua kubu yang ada, dengan demikian menjadi sebuah kemahfuman. Karena kalau mereka mendukung Jokowi, tentu limpahan suara pemilih hanya akan dinikmati oleh PDI Perjuangan dan Golkar saja. Begitu juga apabila memihak Prabowo, maka yang paling banyak memperoleh suara sudah pasti Gerindra dan PKS.

Membuat poros ketiga, mau tidak mau, memang menjadi keharusan bagi Demokrat bila ingin kembali mendongkrak elektoralnya. Pemilihan Gatot sebagai capres mereka pun, sangat bisa ditebak untuk mengejar efek “ekor jas” yang mungkin akan didulang berkat elektabilitas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut yang belakangan ini kembali menguat. Namun bagaimanakah peluang Demokrat untuk mewujudkannya?

Peluang Poros Ketiga

“Kemasyuran hanya asap, popularitas hanyalah kecelakaan, kekayaan membutuhkan sayap. Dia yang dielu-elukan hari ini bisa jadi akan dikutuk esok, hanya satu hal yang bertahan – karakter.” ~ Harry Truman, mantan Presiden AS

Dalam survei terakhirnya, yaitu pada April lalu, Median memperlihatkan kalau elektabilitas Gatot naik cukup signifikan, yaitu dari 3,3 persen menjadi 7 persen. Modal elektabilitasnya tersebut, menempatkan nama Jenderal Purnawirawan berbintang empat ini pada posisi penantang terkuat bagi Jokowi maupun Prabowo pada Pilpres 2019 nanti.

Naiknya nama Gatot, disinyalir merupakan pertanda adanya keinginan dari masyarakat untuk memiliki alternatif capres selain Jokowi dan Prabowo. Kemungkinan ini pun dilihat oleh Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda yang mengatakan kalau Gatot bisa menjadi kuda hitam jika mendapatkan tiket maju di Pilpres 2019.

Sebagai kuda hitam, Gatot akan sangat mampu memecah suara yang saat ini terkesan sangat terpolarisasi. Kehadiran Gatot juga, disebut-sebut diuntungkan dengan adanya sekitar 46,4 persen suara yang menurut Median, menginginkan calon presiden lain selain Jokowi dan Prabowo. Dengan peluang ini, tentu tak salah bila Demokrat merelakan AHY berada di posisi cawapres dalam kontestasi tahun depan.

Di sisi lain, melalui poros ketiga ini, sepertinya Demokrat juga ingin mengulang strateginya di Pilkada DKI tahun lalu. Walau kalah dan harus menyerah di putaran pertama, namun dengan tetap menempatkan posisinya berada di tengah, bargaining politik Demokrat menjadi lebih kuat. Taktik ini, bisa jadi akan dilakukan pula pada kubu Jokowi maupun Prabowo.

Strategi yang dilakukan Demokrat ini, disebut sebagai Game Theory atau teori permainan yang biasanya digunakan dalam bidang ilmu matematika. Untuk menyeimbangkan diri dengan lawan-lawannya yang kuat, Demokrat menggunakan strategi Mixed Theory  yaitu berusaha mendapatkan solusi optimal agar dapat berada sejajar atau seimbang (saddle point) dengan lawannya.

Di sisi lain, harapan ini tentu tak bisa diraih sendirian oleh Demokrat karena hanya memiliki 10,19 persen suara saja di Parlemen. Sehingga tentu saja, strategi cemerlang ini juga harus disetujui oleh para parpol lain, yaitu PAN dan PKB. Sejauh ini, kedua partai ini pernah menyatakan kesetujuannya akan adanya wacana poros ketiga. Dengan 7,59 persen suara PAN dan 9,04 persen suara PKB, barulah poros ini dapat terwujud.

Dalam hal ini, PKB yang memiliki jumlah suara krusial mungkin akan menjadi kendala tersendiri bagi Demokrat, mengingat ketua umumnya – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin – sangat berhasrat untuk mendapatkan kursi cawapres. Meski begitu, menurut Filsuf Prancis Michel Foucault mengatakan kalau kekuasaan sebenarnya adalah bagaimana cara kita membangun relasi.

Dalam konsep kekuasaannya, filsuf pelopor strukturalisme tersebut mengatakan kalau membangun relasi juga dapat menghasilkan kekuasaan. Terutama bila relasi tersebut memenuhi tiga kriteria kekuasaan menurut Fredrich Nietzsche, yaitu adanya kualitas, kapasitas, dan modal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan ketiga modal tersebut, Demokrat akan mampu “merayu” PKB dan partai besannya, PAN untuk bergabung dengan wacananya tersebut? (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]ungkin wacana munculnya poros ketiga sudah usang bahkan terbilang mustahil. Karena dua kubu Pilpres 2014 akan mengulang nostalgia pertarungan antara Prabowo dan Jokowi.

Tapi, itupun kalau skenarionya tak berubah hingga Agustus 2018 mendatang. Tahu sendiri kalau di politik itu serba mungkin, sesuatu yang ga mungkin aja bisa tiba-tiba jadi mungkin karena politik.

Seolah kembali menghembuskan angin harapan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan keseriusannya membangun komunikasi dengan Partai Demokrat untuk menginisiasi adanya poros ketiga.

Jalan tengah memang terkadang bisa menjadi solusi di tengah dua kubu yang berseteru, tapi akankah PKS rela meninggalkan romantismenya bersama Partai Gerindra? Ehmm, rasanya sulit dibayangkan, tapi masih memungkinkan.

Pasalnya, PKS sebenarnya harus menaruh rasa kecewa karena tak diberikan potongan kue kekuasaan oleh Partai Gerindra, alhasil PKS harus puas hanya dengan menjadi tim pemenangan saja.

Kalau motivasinya agar dapat potongan kue kekuasaan, PKS transaksional dong? Ya memang kelaziman dunia politik begitu, mau diapain lagi, weleeeh weleeeeh.

Kalau masih gabung sama Partai Gerindra, emangnya PKS kuat kalau dijuluki jadi partai spesialis tim pemenangan? Uhuuukkk uhuuukkk.

Tapi katanya koalisi antara PKS, Partai Gerindra, dan PAN itu koalisi yang permanen dan sudah menjalin romantisme sedari lama. Masa mau bubar cuma gara – gara PKS ngambek ga dapet kursi kekuasaan? Pantesan kabur ke Partai Demokrat.

Lah, emangnya ada jaminan kalau PKS bergabung dengan Partai Demokrat akan mendapatkan apa yang PKS inginkan?

Ehmm, mungkin iya, mungkin juga engga. Tapi setidaknya sikap PKS yang genit sama Partai Demokrat bikin Prabowo gimana ya?

Hufft, katanya sih Prabowo gapapa dan ga akan marah juga.  PKS kan sudah percaya dengan Prabowo, begitu juga sebaliknya kan? Hmmm, iya iya iya.

Makanya Prabowo harus rela menerima keputusan PKS, mau tetap bergabung dengan Partai Gerindra asal dapet kursi Cawapres ataupun lompat membentuk poros ketiga dengan Partai Demokrat.

Kalau kata Emma Grace, hidup terlalu pendek untuk dilalui dengan berharap, lalu kecewa. Makanya, ga mungkin PKS kembali dikecewakan lagi kan? (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]agi Demokrat, pembentukan poros ketiga merupakan sesuatu dambaan tersendiri. Sayang niatan ini gak berbanding lurus dengan dukungan yang ada. Pasalnya salah satu partai pengusung malah tampak angot-angotan. Ya siapa lagi kalau bukan PKB. Jiah, nih partai emang gak pendirian banget sih.

PKB memang melihat segala kemungkinan potensial yang bisa dicapai, baik itu merapat ke kubu Petahana, maupun membentuk Poros Ketiga bersama Demokrat dan PAN. Sejauh ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memang masih mencoba peruntungannya menjadi Cawapres Jokowi.

Karena bagi Cak Imin, kesempatan itu gak dia dapatkan jika PKB membentuk Poros Ketiga Bersama Demokrat. Itu karena secara matematik Politik, angka kursi PKB di Parlemen adalah yang terendah diantara dua partai lainnya. Ya jelas aja, Cak Imin kabur-kaburan kayak layangan singit.

Coba kita intip-intip perolehan kursi ketiga partai ini: PKB (47 kursi DPR atau 9,04 persen), PAN (49 kursi DPR atau 7,59 persen), dan Partai Demokrat (61 kursi DPR atau 10,19 persen). Gabungan ketiganya mencapai 157 kursi, itu sudah lebih dari cukup untuk membentuk Poros Ketiga.

Syarat pencalonan capres sendiri memang mengharuskan perolehan suara nasional minimal 25 persen atau perolehan kursi DPR minimal 20 persen (112 kursi DPR). Tapi beda cerita nih kalau PKB ngebalelo, karena gabungan Demokrat dan PAN hanya 110 kursi. Jiah, nanggung amat kurang 2 lagi, buahahaha.

Jadi kebayang lah ya, betapa keselnya Demokrat ditinggal lari-larian sama Cak Imin ini. Bukan sekali loh, Ketua umum PKB ini kabur-kaburan, tiga kali malah. Beuh, udah kayak main petak umpet aja sih dua partai ini. Ya namanya juga politisi, ya harus oportunis. Kalau ada pilihan lebih baik, kenapa gak kan!

Sebelum ini, Demokrat bersama PAN memang sudah mengagendakan pertemuan dengan mengajak PKB untuk membicarakan kemungkinan lahirnya Poros Ketiga. Eh tapinya, dari tiga kali pertemuan, cuma dua ketua umum dari partai Dremokrat dan PAN yang hadir. Hadeuh, cape deh.

Bagi PKB, mendukung posisi Petahana Jokowi itu lebih sexy daripada gabung bersama Demokrat membentuk Poros Ketiga. Bak hubungan pacaran muda-mudi nih ya, perasaan PKB pada Demokrat hambar gitu deh. Ini partai udah kayak pacar rasa teman aja ya, gak ada perasaan unch unch gitu, hahaha. (K16)

PinterPolitik.com

“Politicians also have no leisure, because they are always aiming at something beyond political life itself, power and glory, or happiness.”

– Aristoteles (384-322 SM) –

[dropcap]P[/dropcap]ilpres 2019 kemungkinan besar akan kembali diwarnai oleh dua kubu utama, sama seperti yang terjadi pada 2014 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana kemungkinan besar akan kembali berhadapan dengan rivalnya Prabowo Subianto pada gelaran pesta demokrasi lima tahunan nanti.

Namun, belakangan wacana terbentuknya koalisi poros ketiga sebagai penyeimbang dua calon tersebut muncul ke permukaan. Wacana ini mengemuka seiring mulai munculnya kebosanan politik di masyarakat yang memimpikan figur alternatif.

Apalagi, partai-partai yang belum menentukan sikap, digawangi oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpeluang besar membentuk satu poros baru untuk ikut dalam pertarungan perebutan kursi RI 1. Hal ini beralasan mengingat Indonesia tidak menganut sistem politik dua partai, sehingga membuka kesempatan bagi semua partai politik untuk membentuk koalisi dan mengusung calon sendiri.

Muncul wacana Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat untuk membentuk poros ketiga di Pemilihan Presiden 2019. #RedbonsPorosTengah

— iNews (@OfficialiNewsTV) March 13, 2018

Jika koalisi ini terbentuk, maka pertarungan politik dengan tiga pasang calon seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu sangat mungkin terulang kembali, namun dengan skenario yang berbeda. Pada gelaran politik di ibukota tersebut, Partai Demokrat membentuk kubu ketiga dan mengajukan calonnya sendiri.

Walaupun demikian, koalisi ini tentu saja cukup berat diwujudkan, mengingat Demokrat misalnya justru telah membuka peluang untuk bergabung dengan PDIP dan mendukung Presiden Jokowi untuk periode berikutnya. Hal ini nampak dalam pidato sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat.

Namun, jika skenario tersebut tidak terjadi dan pertalian politik antara Demokrat dan PDIP tidak terwujud, maka poros ketiga adalah opsi paling mungkin jika partai tersebut ingin tetap eksis dan tidak menjadi “penyeimbang kekuasaan” – status yang disandang pasca Pilpres 2014 lalu.

Hal inilah yang membuat partai lain macam PAN mulai “genit-genitan” menaikan pamor dan mencoba peruntungan mencari tokoh alternatif yang akan diusung lewat poros ini.

Persoalan terbesar dalam konsepsi poros baru ini adalah siapa tokoh utama yang akan diusung sebagai ujung tombak calon presiden yang paling mungkin diterima oleh semua pihak dan paling berpeluang menyaingi elektabilitas Jokowi dan Prabowo? Apakah nama-nama macam Jenderal Gatot Nurmantyo dan Zulkifli Hasan yang diusulkan PAN bisa menjadi pasangan alternatif?

Gatot-Zulkifli, Pilihan Tak Terbendung?

Untuk beberapa lama sosok eks-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi magnet elektoral. Beberapa survei politik juga mengatakan bahwa Gatot sangat berpeluang menjadi “kuda hitam” pada Pilpres 2019 dan menjadi pesaing terberat untuk Jokowi dan Prabowo.

Jika skema Pilpres 2019 menghadirkan 3 pasangan calon, maka Gatot berpeluang menjadi penantang terberat baik bagi Jokowi maupun bagi Prabowo. Khusus bagi Prabowo, citra Gatot yang militeristik dan dekat dengan kelompok agamis akan menjadi saingan yang cukup berat, bahkan Gatot berpeluang merebut basis massa Prabowo.

Gatot mewakili hampir semua syarat untuk menjadi seorang kepala negara: nasionalis, agamis dan militeristik – karakter terakhir masih dipandang oleh mayoritas masyarakat sipil sebagai faktor yang mampu mengamankan negara. Walaupun secara elektabilitas Gatot masih kalah dari Prabowo dan Jokowi, namun popularitas dan citra politiknya cukup tinggi di masyarakat.

Inilah yang membuat PAN mewacanakan untuk mendukung Gatot sebagai calon presiden alternatif. Menariknya, partai matahari putih itu memasangkan sang Ketua Umum, Zulkifli Hasan sebagai pendamping Gatot.

Zulkifli yang juga menjabat sebagai Ketua MPR ini memang belakangan terlihat punya ambisi besar untuk menjadi penghuni Istana Negara, sekalipun partai pimpinannya tengah terseok-seok. Bahkan oleh beberapa lembaga survei PAN diprediksi akan kesulitan bersaing dengan partai-partai baru pada Pemilu 2019.

Dari sisi ketokohan, Zulkifli akan menjadi pelengkap Gatot, terutama dari sisi track record-nya sebagai seorang pebisnis – variabel yang tidak dimiliki oleh Gatot.

Ia juga akan berpeluang mengambil hati banyak pendukung yang masih mengidolakan Amien Rais, mengingat dirinya adalah besan dari tokoh reformasi tersebut. Pada 2011 lalu anak pertama Zulkifli, Futri Zulya Safitri menikah dengan putra Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais.

Pernikahan ini sangat mungkin menjadi jalan masuk Zulkifli memenangkan kekuasaan di PAN. Hal ini juga yang menjelaskan mengapa PAN di bawah Zulkifli cenderung memiliki garis politik yang searah dengan Amien Rais – walaupun untuk beberapa kasus, partai ini juga bisa menjadi sangat pragmatis.

Secara finansial, Zulkifli diperkirakan memiliki harta senilai Rp 24,4 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) pada 2014 lalu. Namun, jumlah itu diperkirakan bertambah besar dan belum termasuk perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh keluarganya saat ini.

Persoalan utama yang akan dihadapi oleh Zulkifli tentu saja adalah perolehan 7,59 persen suara PAN di DPR yang lebih rendah dari partai-partai yang kemungkinan menjadi penghuni koalisi poros ketiga. Jika ingin mengajak kerja sama Demokrat (10,19 persen kursi DPR) dan PKB (9,04 persen kursi DPR) yang punya jumlah kursi lebih besar di parlemen, PAN harus menghitung langkah politik yang paling masuk akal untuk diambil. Posisi tawar PAN juga akan menjadi lebih rendah dibanding dua partai lain.

Namun, jika mampu menarik Gatot ke kubunya, boleh jadi posisi tawar PAN akan meningkat, mengingat Gatot masih lebih baik secara politik dibandingkan calon lain, misalnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Demokrat yang dianggap masih terlalu muda, atau Muhaimin Iskandar dari PKB yang secara kapasitas politik masih diragukan – bahkan untuk menjadi cawapres sekalipun.

Sangat memungkinkan poros islam dibentuk diwakili Gatot – Zulkifli. Biar ada pilihan buat rakyat. Dan 2019 harus ada pergantian Nahkoda di NKRI. pic.twitter.com/VoyLeJojDI

— RM Handoko Purwoadmojo (@rm_handoko) March 9, 2018

Tapi, apa mungkin menduetkan Gatot dengan Zulkifli? Atau ini hanya sekedar upaya “mengecek ombak” yang dilakukan oleh PAN? Apalagi, partai berlambang matahari putih ini merupakan salah satu yang terancam tidak lolos parliamentary threshold jika berkaca pada hasil survei beberapa lembaga. Oleh karena itu, sangat mungkin segala upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai ini.

Nama Gatot adalah salah satu magnet elektoral. Sangat mungkin PAN menggunakan nama sang jenderal untuk meningkatkan citra politik di hadapan pemilih, apalagi belakangan partai tersebut mulai terjerat banyak kasus korupsi, misalnya yang menimpa Zumi Zola di Jambi dan beberapa kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Jika demikian, apakah itu berarti poros ketiga ala PAN hanya jadi alat pendongkrak elektabilitas?

Poros Ketiga: Penyeimbang atau Pemenang?

Poros ketiga adalah fenomena yang linear dengan konsepsi third party yang umumnya terjadi di negara-negara penganut demokrasi dwi partai, misalnya di Amerika Serikat (AS). Partai politik macam Libertarian Party, Constitution Party, atau Reform Party di AS sering dianggap sebagai the third party di samping dua partai utama, yakni Partai Republik dan Partai Demokrat.

Partai-partai tersebut memang memiliki peluang yang kecil untuk memenangkan kontes politik, namun punya signifikansi yang cukup besar untuk mempengaruhi siapa yang memenangkan pemilu. Partai atau poros ketiga sangat berkaitan dengan politik memecah suara pemilih.

Secara teoritis, poros ketiga akan sangat berpeluang menjadi the third party jika pada 2019 nanti Jokowi kembali bertarung menghadapi Prabowo. Walaupun dalam konteks yang berbeda, nyatanya keberadaan “pilihan lain” sangat berpeluang memecah basis elektoral calon lain.

Berkaca pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, posisi third party nyatanya mampu mengubah hasil akhir kontes politik yang awalnya diprediksi akan memenangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – terlepas dari kasus hukum yang menimpa dirinya.

Hal inilah yang menjelaskan mengapa partai macam PKS – yang nota bene kemungkinan besar akan mendukung Prabowo – menyambut wacana kelahiran poros ketiga. Bagaimana pun juga, peluang memenangkan Prabowo – yang secara elektabilitas jauh tertinggal dibandingkan Jokowi – akan terbuka jika ada kontestan lain pada Pilpres mendatang.

Tentu PKS berkaca pada Pilgub Jakarta 2017 lalu, di mana pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang tidak diunggulkan nyatanya sangat terbantu dengan adanya pasangan AHY-Sylviana Murni yang menjadi the third party pada gelaran politik tersebut.

Pertanyaannya adalah apakah Gatot-Zulkifli bisa menjadi the third party pada Pilpres 2019 nanti? Apalagi, pasangan ini disebut-sebut akan sulit terwujud. Bahkan Zulkifli sendiri mengakui bahwa untuk menciptakan poros ketiga pun butuh keajaiban.

Dengan demikian, apakah mungkin wacana Gatot-Zulkifli tidak lain adalah cara PAN mendompleng popularitas Gatot? Tidak ada yang tahu pasti juga. Yang jelas, seperti kata Aristoteles di awal tulisan ini, seorang politisi selalu melihat di balik segala sesuatu. Mungkin itu yang sedang diupayakan PAN. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai Demokrat memang pintar memainkan perannya dalam konstelasi politik menjelang Pilpres 2019. Gimana gak? Partai ini seakan memainkan politik dua wajah yang seperti biasa mereka mainkan di detik-detik terakhir. Di satu sisi ada sinyal merapat untuk mendukung Jokowi, namun di sisi lain tetap membuka ruang terbentuknya Koalisi Poros Ketiga.

Nampaknya nih, sikap dua wajah Demokrat ini bikin gemes partai koalisi yang lain. Sebut saja Gerindra. Dengan koalisinya bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra menjadi kompetitor utama Partai Koalisi Presiden Petahana. Tapi kalau saja sikap Demokrat ini menyebabkan salah satu partai koalisi membelot dan membentuk poros ketiga, kan bisa gigit jari Pak Prabowo.

Kemungkinan adanya partai yang nanti membelot memang selalu ada. Sejauh ini sih pihak Gerindra menanggapi santai mengenai terbentuknya Koalisi Poros Ketiga. Apa yang perlu dirisaukan, toh baru sebatas wacana. Begitulah kira-kira. Tapi kalau sampai benar terbentuk, koalisi yang paling dirugikan ya dari pihak Partai pengusung Prabowo. Bisa nangis termehek-mehek nanti tuh.

Sebelum semuanya terlambat, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik perlu menegaskan pada Partai Koalisi Pengusung Capres Prabowo Subianto yang lain untuk tetap setia pada barisan. Bahkan gak menutup kemungkinan jumlah Partai koalisi ini akan berkembang. Semakin gendut dan berisi koalisinya, ya semakin bagus. Prikitiw.

Para pendukung Pak Prabowo di akar rumput memang masih banyak yang setia menunggu saat Pilpres tiba. Jadi image kekompakan partai koalisi ini memang harus dijaga. Jangan sampai gembos di tengah jalan dan kalah sebelum bertempur. Nah ini nih yang paling dikhawatirin Gerindra sebagai Partai utama pengusung koalisi. Jadi untuk saat ini bukan sosok Jokowi yang menjadi lawan utama, melainkan potensi tergerusnya koalisi akibat manuver Demokrat. Ngeri-ngeri sedap kan. (K16)