PinterPolitik.com

“History has always been a series of pendulum swings, but the individual doesn’t have to get caught in that.” – Robert Johnson, musisi asal Amerika Serikat (AS)

Kata “strategi” merupakan sebuah kata yang sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Saat bermain gim video, misalnya, tentunya dibutuhkan strategi agar dapat memenangkan tantangan dalam permainan yang ada.

Mungkin, bagi yang menggemari gim video yang beraliran simulasi, strategi merupakan sebuah konsep yang penting dan krusial dalam gim yang berjudul Tropico. Sebagai el presidente, pemain diminta memimpin sebuah negara kepulauan di Amerika Latin.

Tentu saja, tantangan-tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Ada beberapa aktor politik yang harus dihadapi – baik secara domestik maupun internasional. Secara domestik, misalnya, pemain harus mengarungi kepentingan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok ideologi.

Selain itu, pemain juga harus menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang besar pada setiap eranya. Di era Perang Dunia II, misalnya, pemain harus berhadapan dengan kekuatan Blok Sekutu dan Blok Poros (Axis).

Bukan tidak mungkin, permainan-permainan strategi semacam ini juga berlaku di dimensi politik dan pemerintahan di dunia nyata. Pemerintah Indonesia, misalnya, hampir setiap tahun hingga lima tahun selalu menyusun rencana strategis untuk menjalankan tujuan-tujuan kebijakan yang dimilikinya – seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun setiap lima tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun setiap 20 tahun.

Strategi pun juga berlaku bagi para aktor politik yang ikut bermain dalam kontestasi ini – mulai dari para calon presiden dan calon wakil presiden potensial hingga partai-partai politik sendiri. Strategi yang jitu akan semakin penting ketika waktu pesta demokrasi semakin mendekat – yang kali ini akan berlangsung pada tahun 2024.

Sejumlah langkah taktis pun tampaknya mulai dilakukan oleh sebuah partai yang identik dengan warna hijau, yakni PKB. Beberapa waktu lalu, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum (Ketum) Abdul Muhaimin Iskandar – juga dikenal sebagai Cak Imin dan Gus AMI – mengumumkan ajakan mereka untuk membangun sebuah koalisi poros Islam bersama PKS dan PAN.

Baca Juga: Menag Yaqut dan Amunisi Rahasia PKB

Ajakan ini menariknya tidak hanya direspons oleh PKS dan PAN, melainkan juga oleh Partai Golkar. Tentu saja respons dari Golkar yang notabene bukanlah partai Islam ini menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Mengapa Golkar bisa merasa tertarik untuk bergabung dengan wacana poros Islam dari PKB? Lantas, strategi permainan apa yang sebenarnya tengah dimainkan oleh partai yang kini menjadikan lebah sebagai “maskot” mereka tersebut?

Mengapa Poros Islam?

Rencana PKB untuk membangun koalisi poros Islam ini bukan tidak mungkin terjadi akibat kecilnya kemungkinan menang partai-partai Islam. Pasalnya, selain pemilihan umum (Pemilu) yang dihelat pada tahun 1955, partai-partai Islam selalu mendapatkan perolehan suara yang lebih kecil dibandingkan partai-partai lain yang berhaluan nasionalis dan sekuler.

Padahal, seperti yang banyak diamati oleh para peneliti sosio-politik seperti Ariel Heryanto dalam tulisannya yang berjudul Upgraded Piety and Pleasure, ketaatan masyarakat Indonesia terhadap agama Islam mengalami tren peningkatan. Tentu, ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Pertanyaan inipun akhirnya berusaha dijawab oleh Catriona Croft-Cusworth dalam tulisannya yang berjudul Why Islamic Parties Don’t Win Indonesian Elections di Lowy Institute yang kurang lebih menjelaskan bahwa kelompok-kelompok Islam sendiri memiliki perbedaan pandangan politik di antara mereka.

Kelompok Muhammadiyah, misalnya, disebut memiliki keterwakilan politik dengan PAN. Sementara, kelompok Nahdlatul Ulama (NU) justru memiliki partai yang berbeda juga, yakni PKB.

Perbedaan keterwakilan politik ini pun juga semakin diperluas dengan kehadiran partai-partai Islam lainnya yang lebih akomodatif dengan dua kelompok besar di Indonesia tersebut. PPP dan PKS, misalnya, dinilai dapat mengincar anggota-anggota yang mengategorikan diri mereka ke NU maupun Muhammadiyah.

Bukan tidak mungkin, akibat perbedaan keterwakilan politik kelompok-kelompok Islam ini menciptakan sebuah “permainan” khusus yang dimainkan oleh partai-partai Islam sendiri. Bisa jadi, mereka pun malah berakhir memperebutkan basis suara yang sama di antara satu sama lain.

Baca Juga: Pencarian Jati Diri Cak Imin

Bila mengacu pada teori permainan (game theory), partai-partai Islam seperti PKB, PAN, PPP, dan PKS selalu memainkan permainan di dua tingkat yang berbeda (two-level game) seperti apa yang dijelaskan oleh Robert D. Putnam dalam tulisannya yang berjudul Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. 

Meski teori permainan ini digunakan Putnam untuk menjelaskan bagaimana sebuah negara memainkan dua tingkat permainan dalam waktu bersamaan – yakni dalam permainan domestik dan internasional, konsep ini mungkin juga bisa menggambarkan bagaimana partai-partai Islam saling bersaing di dua game yang berbeda, yakni permainan di basis suara Islam sekaligus permainan dalam memperebutkan pemilik suara dengan partai-partai nasionalis dan sekuler.

Mungkin, inilah yang menjadi alasan Cak Imin dan PKB untuk mempertimbangkan rencana pembangunan poros Islam – sehingga dapat menyelesaikan permainan di satu tingkat terlebih dahulu. Dengan begitu, partai-partai Islam ini dapat lebih berfokus untuk memainkan “permainan” politik yang hadir di antara mereka dan partai-partai nasionalis-sekuler.

Namun, upaya membentuk poros Islam yang benar-benar solid bukanlah perkara mudah. Bisa jadi, partai-partai Islam ini pun harus melalui berbagai kecurigaan di antara kepentingan mereka sendiri – lagipula kepercayaan (trust) merupakan hal yang penting dalam membangun poros ini.

Lantas, apa siasat sebenarnya yang ada di balik wacana poros Islam yang dilontarkan oleh PKB ini? Kemudian, mengapa Golkar yang notabene tidak membawa nilai dan identitas Islam ingin bergabung dengan wacana koalisi ini?

Sebuah Permainan ‘Pendulum’?

Tentunya, dalam sebuah permainan, tidak semua pemain memiliki sumber dan kekuatan yang sama. Ini pun berlaku dalam permainan video gim seperti Tropico yang mana setiap kelompok politik dapat memberikan keuntungan yang berbeda-beda bagi pemain.

Pertimbangan seperti inilah yang mungkin tengah dipikirkan secara matang oleh Cak Imin dan PKB. Seperti permainan pada umumnya, Pemilu juga menjadi sebuah permainan yang memiliki hadiah atau prize yang dikejar oleh para pemain yang saling bersaing – yakni upaya untuk mendapatkan kursi parlemen yang dapat berujung pada pengaruh partai untuk menentukan calon presiden (capres) yang akan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres).

Bila mengacu pada teori permainan yang telah diungkapkan di atas, upaya untuk memajukan capres oleh para partai politik merupakan sebuah perhitungan matematis. Salah satu syarat bagi partai politik untuk bisa mencalonkan presiden adalah ambang batas presiden (presidential threshold).

Baca Juga: Siasat Cak Imin Capres 2024?

Aturan soal ambang batas presiden ini diatur dan tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mensyaratkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk memenuhi ambang batas perolehan kursi minimum 20 persen atau 25 persen dari suara sah pada Pemilu sebelumnya.

Dalam arti lain, semakin banyak partai politik yang terlibat dalam sebuah koalisi, semakin besar juga kesempatan bagi partai-partai tersebut untuk dapat mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres). Mungkin, inilah mengapa Golkar pun tertarik untuk bergabung dengan wacana koalisi poros Islam ala PKB – mengingat partai berlambang pohon beringin tersebut sudah secara mantap akan mencalonkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Namun, ketertarikan Golkar pada wacana tersebut memunculkan pertanyaan lain. Apakah mungkin wacana ini menjadi semacam strategi tersendiri bagi Cak Imin dan partai yang dipimpinnya, PKB?

Bila dianalogikan dalam politik internasional, ada sejumlah klasifikasi atas negara-negara berdasarkan kekuatan yang mereka miliki, yakni: negara kuat (great powers), negara sedang (middle powers), dan negara kecil (small powers). Bukan tidak mungkin, penggolongan berdasarkan kekuatan ini juga dapat diterapkan dalam game domestik satu ini – mengingat partai politik juga merupakan entitas yang memiliki sumber dan kekuatan untuk dimobilisasi.

Katakanlah, game ambang batas ini kini diisi oleh great powers seperti PDIP (128 kursi), Golkar (85), dan Gerindra (78). Sementara, pada tingkat menengah, terdapat sejumlah partai seperti Nasdem (59), PKB (58), PAN (44), dan PPP (19).

Partai-partai menengah seperti PKB mungkin tidaklah bisa memiliki kekuatan sebesar PDIP, Golkar, dan Gerindra. Namun, ini bukan berarti PKB tidak penting dan tidak memiliki daya tawar – mengingat jumlah kursi yang mereka miliki bisa saja membantu partai-partai besar ini untuk mengusung calon mereka.

Daya tawar (leverage) seperti inilah yang bisa jadi tengah digunakan oleh PKB – beserta partai-partai menengah lainnya yang diwacanakan untuk membangun poros Islam bersama seperti PAN dan PPP. Ini membuat PKB bisa menjalankan sebuah strategi “pendulum” yang bisa membuat mereka berayun di antara kepentingan partai-partai besar.

Bukan tidak mungkin, permainan “pendulum” ini malah dipertahankan oleh PKB kini dan hingga ke depannya – menjadikannya sebagai partai yang justru memiliki daya tawar unik bak middle power dalam sebuah “permainan” politik. Mungkin, strategi inilah yang akan diambil oleh Cak Imin dan PKB bila mereka kini tengah bermain Tropico – berayun ke sana dan kemari untuk mendapatkan keuntungan optimal di antara kekuatan-kekuatan yang ada. (A43)

Baca Juga: Baliho Cak Imin Bukan untuk Nyapres?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Permainan Koalisi Bandul (sering kali disingkat menjadi PKB) merupakan sebuah gim video yang beraliran simulator game dan strategy. Pemain dapat menjalankan karakter atau hero-nya – yakni Chuck Imin – untuk mengatur berbagai strategi dan taktik yang diambil.

Gim strategi ini mengambil latar belakang dari kondisi dan sistem politik multi-partai, di mana banyak pihak ikut bermain. Maka dari itu, gim ini terkadang juga disebut bisa menjadi gim yang dimaikan secara multiplayer – alias mabar (main bareng).

Permainan Koalisi Bandul mengharuskan permain untuk mengatur strategi agar Chuck Imin tetap bisa menjadi penguasa – setidaknya menjadi bagian dari penguasa. Untuk mewujudkannya, pemain bisa mengambil sejumlah strategi – utamanya adalah strategi “bandul”.

Strategi “bandul” ini bisa dijalankan oleh pemain dengan memenangkan sejumlah resources dalam skala menengah. Dengan begitu, pemain bisa memiliki poin tambahan di sumber bargaining power – khususnya ketika bernegosiasi dan bekerja sama dengan pemain-pemain lain.

Baca Juga: Baliho Cak Imin Bukan untuk Nyapres?

Dengan resources tersebut, pemain juga bisa membangun tim-tim baru untuk meningkatkan kemampuan. Chuck Imin nantinya bisa bekerja sama dengan sejumlah heroes lain, seperti Zoel Khas, Mono Arva, Meg Uatti, Earl Langgo, dan sebagainya.

Untuk membangun tim ini, pemain harus melalui sejumlah tahap (stages). Pada tahap pertama, pemain harus membuat pamflet soal Chuck Imin yang siap mengklaim kursi pemimpin. 

Di tahap kedua, pemain perlu melakukan konsolidasi kekuatan – yakni mengumpulkan membangun kepercayaan (trust) dari para villagers, khususnya yang berafiliasi dengan kelompok hijau. Namun, pemain bisa mengumpulkan villagers dari kelompok lain, seperti kelompok-kelompok minoritas sehingga bisa mendapatkan trofi “Miniatur Indonesia”.

Pada tahap ketiga, pemain bisa memulai membangun tim. Tahap ini disebut sebagai tahapan bandul, di mana pemain bisa berayun ke sana dan kemari untuk menemukan hero lain yang pas untuk jadi rekan tim.

Akhirnya, pada tahap terakhir, pemain bisa bertanding dan berusaha memenangkan tim pemain. Semua kembali pada strategi “bandul” yang seperti apa yang diambil oleh pemain.

(A43)

Baca Juga: Pencarian Jati Diri Cak Imin

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dalam artikel PinterPolitik.com sebelumnya, Poros Islam Karam di Dermaga, telah dijabarkan faktor-faktor yang menjadi ganjalan terbentuknya poros partai Islam di 2024. Seperti yang diketahui, wacana poros Islam mencuat setelah pertemuan PPP dan PKS.

Terkhusus persoalan presidential threshold (PT) 20 persen, yang memang menjadi ganjalan utama untuk mencalonkan kandidat, poros Islam sangat membutuhkan dukungan dari PKB. PAN tidak dapat dimasukkan karena telah menolak wacana sedari awal.

Gabungan suara PPP (4,52 persen) dan PKS (8,21 persen) hanya mencapai 12,73 persen. Ini jauh dari PT 20 persen. Tanpa PKB yang memiliki suara 9,69 persen, sehingga total suara menjadi 22,42 persen, poros partai Islam tidak dapat mencalonkan kandidat dan kemungkinan besar hanya menjadi partai pendukung, sama seperti edisi pilpres sebelumnya.

Kondisinya menjadi cukup sulit karena PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gus AMI disebut-sebut menjalankan politik pragmatis dan oportunis, seperti Partai Golkar, PKB terlihat selalu mendekatkan diri pada kekuasaan. Persoalan ini telah dibahas dalam artikel PinterPolitik.com, Cak Imin Buat PKB Jadi Golkar?.

Namun, kondisinya mungkin akan berbeda. Baru-baru ini tercium isu akan ada Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB karena diduga telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019.

Isu ini juga mencuatkan nama pengganti Cak Imin. Ada dua nama terdepan, yakni putri Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).

Berbeda dengan Gus Yaqut yang memberi bantahan dan menegaskan hubungan baiknya dengan Cak Imin, Juru Bicara Yenny Wahid, Imron Rosyadi Hamid justru memberi penegasan atas masalah internal partai lebah.

Tegasnya, terdapat kekecewaan dari kader PKB karena hilangnya mekanisme demokrasi dalam tubuh partai. Ada pula sentimen minor karena partai dilihat semakin menunjukkan watak oligarki.

Di sini konteksnya menjadi menarik. Katakanlah terjadi MLB dan Yenny Wahid terpilih sebagai Ketua Umum PKB, mungkinkah poros partai Islam akan terbentuk?

Strategi Diferensiasi

Jika benar terdapat kekecewaan di internal PKB, kubu Yenny Wahid dapat memanfaatkannya untuk mendulang dukungan. Ini dapat kita lihat pada kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Seli Serdang, Sumatera Utara, yang dilakukan oleh kubu Moeldoko.

Seperti yang ditegaskan oleh Jusuf Kalla (JK) selepas ditemui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masalah Partai Demokrat bermula pada persoalan internal. Marzuki Alie Cs kemudian mengkapitalisasinya untuk membuat gelombang ketidakpuasan.

Dalam artikel PinterPolitik.com, Operasi Intelijen di Balik Kudeta Demokrat, telah dibahas bahwa kapitalisasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk operasi intelijen, yakni tahap infiltrasi.

Terlepas dari gagalnya KLB Deli Serdang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), kapitalisasi masalah internal jelas merupakan strategi mumpuni. Betapa tidak, Moeldoko yang bukan merupakan kader partai mercedes bahkan dapat dinobatkan sebagai ketua umum partai.

Beberapa tahun sebelumnya, pada 2016, Donald Trump menunjukkan betapa signifikannya strategi kapitalisasi kekecewaan semacam itu. Di edisi Pilpres 2016, banyak pengamat politik begitu terkejut dengan kemenangan Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

David Smith dalam tulisannya How Trump won the election: volatility and a common touch di The Guardian menjelaskan pendekatan (pesan) sederhana Trump yang membuatnya mendapat simpati luas. Trump menyalin dan menyusun kembali janji Ronald Reagan dalam slogannya “make America great again”. Dalam empat kata itu, ia menangkap pesimisme dan optimisme, baik ketakutan maupun harapan.

Slogan itu adalah pesan sederhana yang langsung masuk ke hati, bukan kepala. Trump dengan jelas menyasar patriotisme Amerika. Ia paham terdapat tebaran kekecewaan di tengah masyarakat Amerika karena merasa diabaikan oleh negara.

Proteksionisme ekonomi Trump dengan presisi menangkap kekhawatiran terhadap imigran. Di luar perdebatannya, itu adalah narasi politik mumpuni untuk membangkitkan patriotisme di tengah gelombang globalisasi.

Dalam beberapa kesempatan, Yenny Wahid terlihat berusaha menggunakan strategi diferensiasi dengan mengangkat persepsi kekecewaan. Pada Agustus 2018, misalnya, Yenny mengingatkan agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) harus berjalan sesuai dengan khittah NU, yakni tidak boleh berpolitik praktis. Jika mengacu pada Greg Fealy dalam tulisannya Nahdlatul Ulama and the politics trap, pesan itu bisa dibaca ditujukan kepada Cak Imin.

Menurut Fealy, di bawah Cak Imin lah NU secara terbuka menunjukkan afiliasi politiknya. Tidak hanya itu, Fealy juga menyebut Gus AMI menjalankan strategi penyaluran dana dan aset untuk mengamankan dukungan NU untuk PKB.

Konteks yang disebutkan Fealy sekiranya menunjukkan persoalan-persoalan yang disebutkan oleh Juru Bicara Yenny Wahid. Lalu, ada pula gelagat Cak Imin yang menjaga hubungan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Yenny dapat memanfaatkannya untuk melakukan strategi diferensiasi untuk menguatkan citra PKB sebagai partai Islam.

Seperti yang diketahui, PDIP adalah partai nasionalis yang citranya kurang begitu baik di kelompok-kelompok dalam beberapa tahun terakhir ini.

Sekarang tantangannya, seberapa baik kubu Yenny Wahid mampu mengkapitalisasi persoalan internal yang ada.

Hindari Dua Poros

Kita kembali pada wacana poros Islam. Katakanlah, dengan segala dinamika yang ada Yenny Wahid berhasil menjadi Ketua Umum PKB, mengapa Yenny harus mendorong poros Islam?

Pertama, ini dapat menjadi politik diferensiasi yang bagus. Kedua, dan mungkin yang utama, ini dapat menjadi jalan untuk menghindari dua poros yang melahirkan polarisasi ekstrem seperti di Pilpres 2019.

Melihat gelagat safari para ketua umum partai, misalnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kita dapat memproyeksi tiga poros berikut di 2024. Pertama, tentunya adalah partai pemenang, PDIP, yang kemungkinan besar bersama Partai Gerindra. PDIP dengan 19,33 persen dan Gerindra dengan 12,57 persen telah memenuhi PT dengan total suara 31,9 persen.

Baca Juga: Safari Airlangga Sinyal Tiga Poros di 2024?

Kedua, ada Golkar (12,31 persen) dan Nasdem (9,05 persen) dengan total suara 21,36 persen. Ketiga, poros partai Islam yang diisi oleh PPP, PKS, dan PKB. Total suaranya telah dibahas sebelumnya.

Tidak sekadar membentuk tiga poros, itu juga merepresentasikan NASAIN, yakni Nasionalis, Agamis, dan Insan Bisnis. Ini adalah tiga kelompok utama kekuatan politik di Indonesia. Nasionalis tentunya adalah PDIP dan Gerindra. Insan Bisnis diisi oleh Golkar dan Nasdem yang memang merupakan partainya para pengusaha. Lalu Agamis adalah poros partai Islam.

Sekalipun hanya proyeksi, yang mungkin cukup sulit terbentuk jika mengacu pada pragmatisme parpol di Indonesia, tiga poros tersebut sekiranya dapat menjadi angin segar dalam pertarungan politik nasional.

Masalahnya, ini bukan sekadar perbedaan corak ideologi atau kategorisasi NASAIN semata, melainkan dapat membantu publik untuk menentukan pilihan. Persoalan ini misalnya dapat kita lihat di Pemilu AS yang selalu menampilkan seteru keras antara Partai Demokrat dan Partai Republik.

Perbedaan ideologi yang kentara, membantu masyarakat negeri Paman Sam dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi yang mereka inginkan. Partai Demokrat, misalnya, menekankan pendekatan ekonomi yang fokus pada demand (permintaan). Itu membuat sasaran subsidi diberikan ke kelompok menengah ke bawah.

Baca Juga: Jokowi Sangat Butuh Kemenangan Trump?

Sementara Partai Republik, pendekatan ekonomi yang fokus pada supply (penawaran) membuat subsidi diberikan ke para pengusaha. Umumnya berbentuk pemotongan pajak.

Well, pada akhirnya tulisan ini hanyalah proyeksi semata. Wacana MLB PKB pun belum begitu keras baunya. Kita amati saja perkembangannya. Selain itu, ada pula persoalan narasi politik PBNU saat ini yang tampaknya sejalan dengan PDIP dalam hal melawan intoleransi. (R53)

PinterPolitik.com

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra tampak paling antusias dalam merespons wacana poros Islam selepas pertemuan PPP dan PKS. Selaku sosok yang kerap disebut “Natsir muda”, Yusril memang telah lama menunjukkan concern pada kebangkitan politik Islam.

Tidak hanya PBB, dua partai Islam lainnya, PKB dan PAN juga telah bersuara. Kendati tidak terlihat seantusias PBB, PKB tetap menunjukkan ketertarikan. Sementara PAN sudah menolak dengan tegas.

Berbagai pengamat juga telah memberikan pandangannya atas wacana ini. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, misalnya, tidak memberikan pandangan optimis atas wacana tersebut. Ada beberapa poin yang dinilai Adi menjadi ganjalan.

Pertama, setiap partai memiliki ego sektoralnya masing-masing. Kedua, siapa sosok prominen yang dapat diusung. Tutup Adi, besar kemungkinan poros Islam akan layu sebelum berkembang karena memiliki masalah internal yang sulit diselesaikan.

Terlepas dari analisis Adi, sangat menarik sebenarnya mempertanyakan mengapa partai Islam tidak pernah menjadi pemenang pemilu dengan fakta Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Katakanlah poros Islam terbentuk dengan segala dinamika. Mungkinkah poros ini dapat berbicara banyak di 2024?

Renggang dari Kapital

Berbicara politik Islam tentu tidak terlepas dari gerakan populisme Islam. Namun, kembali pada pertanyaan sebelumnya, mengapa gerakan populisme Islam yang telah lama terjadi tidak berbuah kemenangan bagi partai Islam? Katakanlah apabila dibandingkan dengan di Turki.

Vedi R. Hadiz dalam bukunya Islamic Populism in Indonesia and the Middle East memberikan penjelasan penting yang sangat menarik. Hadiz menjabarkan beberapa faktor mengapa gerakan populisme Islam di Indonesia tidak seberhasil di Turki.

Pertama, basis massa populisme Islam di Indonesia dengan Turki berbeda. Jika di Turki pekerja kerah putih banyak terlibat, gerakan populisme Islam di Indonesia justru didominasi oleh pekerja kerah biru alias golongan menengah ke bawah.

Kedua, berbeda dengan sejarah gerakan populisme Islam di Turki yang berasal dari kaum borjuis yang berkonsolidasi untuk melawan westernisasi dan autokrasi, populisme Islam di Indonesia justru berawal atas perlawanan terhadap etnis Tionghoa karena dilihat mendapatkan manfaat dalam tatanan sosial kolonial.  

Baca Juga: Ini Alasan FPI Tidak Akan Berjaya

Sampai saat ini perlawanan terhadap dominasi etnis Tionghoa terus direproduksi. Masalahnya, borjuasi besar di Indonesia sampai saat ini didominasi oleh etnis Tionghoa. Alhasil, gerakan populisme Islam di Indonesia tidak akan mendapatkan dukungan kapital yang kuat.

Berbeda dengan di Turki, konsolidasi borjuis di sana telah berhasil membuat tidak adanya borjuasi besar “asing”. Praktis, gerakan populisme Islam memiliki logistik yang memadai.

Ketiga, Turki memiliki sejarah emas Kekaisaran Ottoman yang membuatnya pernah merasakan kekuatan negara Islam dalam melawan kekuatan Eropa.

Itu membuat gerakan populisme Islam di Turki memiliki nafas yang sama dengan konstruksi politik yang ada. Pun begitu dengan usaha sekularisasi setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, yang justru memberikan pembenaran ideologis atas pemerintahan khalifah.

Sementara di Indonesia, meskipun terdapat narasi-narasi seperti kerajaan Islam, tidak adanya pengalaman konkret sebagai negara Islam membuat narasi tersebut tidak memiliki legitimasi budaya atau legasi sejarah.

Singkatnya, kita dapat menarik dua faktor penting. Pertama, tidak ada legasi sejarah. Kedua, dan mungkin yang terpenting, kurangnya dukungan karena hubungan yang kurang baik dengan para borjuasi besar.

Situasi ini memang cukup dilematis. Melihat gestur parpol Islam sejak lama, narasi anti-kemapanan kerap menjadi andalan. Partai-partai dengan logistik besar, seperti Golkar dan Nasdem jelas tidak menunjukkan narasi semacam itu.

Lantas, jika telah demikian, apakah situasi ini dapat diubah? Bisa, dan sangat memungkinkan.

Perlu Mencontoh AKP

Sebagai jawaban, kita dapat melihat keberhasilan Recep Tayyip Erdoğan dan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) di Turki saat ini. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh, cukup menarik melihat Turki berubah menjadi negara sekuler yang membuat partai Islam tidak mendapat ruang.

Untuk mendapat ruang dan meraih suara, AKP melakukan strategi politik yang disebut dengan moderasi. Konsep moderasi ini berangkat dari tesis moderasi-inklusi yang menjelaskan pengurangan idealisme politik yang dianggap radikal.

Berdasarkan tesis ini, partai-partai yang memiliki pandangan yang lebih ekstrem – baik sayap kanan maupun sayap kiri – akan memoderasi pandangannya dan melakukan inklusi atas prinsip-prinsip demokratis di tengah-tengah kompetisi elektoral.

Sebelum di AKP, Erdoğan merupakan kader dari Refah Partisi (RP), partai politik yang menjalankan politik Islam di Turki. Partai ini akhirnya dilarang pada akhir abad ke-20 dan Erdoğan pun ditahan.

Baca Juga: Manuver PKS Sambut Ajakan Koalisi

Pada permulaan abad ke-21, Erdoğan kemudian memutuskan untuk mendirikan partai politik baru, yakni partainya saat ini, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP).

Berbeda dengan partai sebelumnya, AKP memiliki gagasan politik yang bersifat sekuler. Galib Bashirov dan Caroline Lancaster dalam tulisannya End of Moderation menjelaskan AKP kala itu dikenal sebagai partai Islam yang moderat dan demokratis.

Kehadiran AKP disebut sebagai keberhasilan penghapusan politik Islam yang konservatif, baik secara perilaku maupun dalam hal ideologis. AKP juga dinilai sebagai puncak dari era baru Islamisme moderat di Timur Tengah.

Selain melakukan moderasi, İsmail Doğa Karatepe dalam tulisannya Islamists, Bourgeoisie and Economic Policies in Turkey juga menyebut pemerintahan Turki di bawah AKP telah berhasil menemukan titik keseimbangan antara kepentingan fraksi borjuis yang berbeda sehingga mendapatkan dukungan kapital.

Dilema Pragmatis

Kembali pada persoalan internal yang dimaksud Adi di awal, persoalan moderasi yang bercirikan pragmatisme politik tampaknya menjadi ganjalan utama. Tidak hanya di lingkup partai politik, persoalan internal semacam itu juga terjadi di gerakan politik lainnya, seperti gerakan feminisme di Amerika Serikat (AS).

Meskipun setiap gerakan feminis memiliki ideologi yang sama, yakni menciptakan kesetaraan gender. Namun karena setiap gerakan memiliki metode atau cara yang berbeda untuk menuju tujuan tersebut, yang terjadi justru adalah perpecahan.

Artinya, partai-partai Islam yang ada, jika memang ingin menjadi pemenang, atau setidaknya mengulang kejayaan di era Masyumi, sikap pragmatisme dengan meredam ego sektoral masing-masing sangatlah krusial. John McGowan dalam bukunya Pragmatist Politics juga menjelaskan bahwa sikap pragmatis dilakukan dengan mengorbankan komitmen dan keyakinan sektoral untuk meraih tujuan tertentu.

Kendati pragmatisme dapat menjadi jawaban, sikap pragmatis juga menjadi ancaman tersendiri. Sebagaimana diketahui, tujuan dari setiap partai, apapun ideologinya, adalah lolos ke parlemen. Pada konteks pilpres, tentu pada persoalan kemampuan mencalonkan kandidat.

Nah, mengacu pada partai-partai Islam yang lolos di parlemen saat ini, kemungkinan terbentuknya poros Islam tampaknya berat. Dari empat partai yang ada, PKS, PPP, PKB, dan PAN, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan telah menegaskan penolakan.

Lalu terkait PKB. Meskipun tidak memberikan penolakan seperti PAN, di bawah Muhaimin Iskandar (Cak Imin), partai lebah telah lama menunjukkan sikap oportunis seperti Golkar dengan selalu merapat ke kekuasaan. Saat ini, Cak Imin juga disebut-sebut memiliki hubungan yang dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Cak Imin Buat PKB Jadi Golkar?

Artinya, mengacu pada sikap pragmatis dan oportunis politik, kecil kemungkinan PKB akan bergabung untuk membentuk poros Islam. Jika demikian yang terjadi, praktis hanya tersisa PKS dan PPP. Dengan perolehan suara PKS sebesar 8,21 persen dan PPP 4,52 persen, ini masih jauh dari presidential threshold (PT) 20 persen.

Ya, ujung-ujungnya, keduanya mungkin hanya menjadi partai tengah, sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya.

Well, pada akhirnya mungkin dapat simpulkan, wacana terbentuknya poros Islam akan sama seperti judul tulisan ini, “Karam di Dermaga”. Sudah layu sebelum terbentuk. (R53)