PinterPolitik.com 

Jika ditelaah secara objektif, berbagi isu minor yang mengiringi pencapresan Ganjar Pranowo seolah tak dapat mereduksi citra politiknya secara signifikan. Setidaknya, saat dibandingkan dengan kandidat lain seperti Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. 

Beberapa variabel tampak cukup mendukung postulat itu. Salah satunya adalah saat politisi muda Tsamara Amany yang belum lama ini mendeklarasikan dukungannya kepada sang Gubernur Jawa Tengah (Jateng) di Pilpres 2024. 

Mantan politisi PSI itu meyakini Ganjar dapat melanjutkan progresivitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus menawarkan pembaruan. 

“Dengan segala kekurangan pemerintahan Pak Jokowi, perubahan-perubahan yang dilakukan beliau itu riil dan nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Tapi kita butuh orang yang satu bisa melanjutkan perubahan dan juga menawarkan kebaruan,” begitu ujar Tsamara di sebuah diskusi yang digagas gerakan LARI (Langkah Anak Muda Republik Indonesia) pada hari Selasa 27 Juni 2023 lalu, yang mana merujuk “butuh orang yang satu” itu kepada Ganjar. 

Selain itu, elektabilitas Ganjar pun cenderung konsisten di beberapa lembaga survei. Terlepas dari interpretasi lembaga survei “pesanan”, nyatanya jika itu bagian dari strategi, PDIP dan Ganjar tampak selalu unggul. 

Tak hanya itu, angin segar pada pencapresan Ganjar juga disokong oleh koalisi politik yang tampak begitu memikat. 

Sejauh ini, selain PDIP, Ganjar telah diusung oleh PPP, Partai Hanura, Partai Perindo, PSI (kemungkinan besar), serta sejumlah parpol lain yang seakan telah memberikan sinyal seperti Partai Buruh. 

Hal itu tentu menjadi kabar segar bagi pencapresan Ganjar, khususnya bagi PDIP untuk menasbihkan rekor hattrick kemenangan di tiga edisi pilpres beruntun. 

Padahal, sejauh ini Ganjar secara konsisten dirundung sejumlah isu minor. Bahkan, sejak sebelum pencapresannya oleh PDIP pada 21 April 2023 lalu. 

Mulai dari tumpang tindih plus konflik kepentingan penetrasi kampanye capres terhadap statusnya yang masih mengampu jabatan sebagai Gubernur Jateng, hingga rekam jejak minor seperti isu agraria dan lingkungan. 

Itu belum termasuk polemik hebat mengenai penolakannya terhadap Piala Dunia U-20 karena keikutsertaan Israel, dan komentar masa lalu terkait film porno. 

Beberapa variabel di atas tentu memantik pertanyaan menarik, yakni mengapa Ganjar seakan justru tampak memiliki peluang yang lebih di Pilpres 2024, setidaknya jika dibandingkan kandidat lainnya? 

Modifikasi Politik Jawa Jokowi? 

Dengan merepresentasikan sebagai suksesor Presiden Jokowi yang memiliki basis massa yang telah terbukti di dua ajang kompetisi elektoral, tak salah memang jika Ganjar meniru strategi sang mantan Wali Kota Solo itu. 

Dalam beberapa artikel PinterPoltiik, Presiden Jokowi sendiri diinterpretasikan memainkan strategi politik Jawa yang begitu kental dalam proses pencapresannya di 2014 serta sepanjang memimpin sebagai RI-1. 

Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono dan analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono sempat menyatakan kentalnya aktualisasi politik Jawa dalam karakteristik dan branding image Jokowi selama ini. 

Cara yang dipakai Jokowi disebut memeragakan sifat akomodatif terhadap semua kekuatan politik untuk mencapai harmoni dan keserasian. 

Bagi masyarakat Jawa, harmoni dalam sebuah interaksi adalah sesuatu yang sangat penting. Harmoni diwujudkan dengan mengikat kebersamaan dalam budaya gotong royong. 

Presiden ke-1 RI Soekarno yang menjadi sosok kiblat PDIP pun dikatakan begitu memegang teguh filosofi itu untuk mewujudkan pondasi dan dasar demokrasi Indonesia. 

Dan itu menjadi aspek yang juga terlihat dari strategi politik pencapresan Ganjar. Sejumlah karakteristik politik Jawa seolah berhasil memikat entitas politik lain untuk bergabung. Ihwal yang menjadi aspek mendasar nan konkret atas pembentukan koalisi politik di 2024. 

Sementara itu, dari aspek citra personal, Ganjar kiranya juga menerapkan strategi adopt and adapt atau mengadopsi dan mengadaptasi/memodifikasi apa yang telah dilakukan Jokowi. 

Saat pencapresannya pada 2014 silam, Jokowi kerap mengaktualisasikan apa yang kemudian disebut sebagai populisme melalui falsafah dan tajuk-tajuk bernuansa Jawa. 

Tajuk seperti “berpihak kepada wong cilik” (masyarakat kelas bawah) hingga kampanye “kerja, kerja, kerja” juga mengacu pada bagaimana filosofi Jawa yang “dimainkan”. 

Niels Mulder dalam bukunya Mysticism and Daily Life Contemporary Java, Cultural Persistence and Change meyakini masyarakat Jawa memiliki etos kerja tersendiri yang disebut sebagai bagian dari kejawen. 

Salah satunya melalui nasihat penting, yakni sing sopo gelem obah bakal mamah artinya siapa yang mau berusaha (bekerja) pasti akan makan. 

Secara harfiah, nasihat itu sendiri bermakna etos kerja yang kuat dan disiplin tinggi yang harus dijunjung tinggi sekaligus harus dicitrakan oleh sosok pemimpin. 

Selain itu, figur “bapak” atau filosofi paternalistik masyarakat Jawa yang mengayomi juga menjadi unsur berikutnya yang juga diterapkan oleh Jokowi dalam mengimpresikan kesan “merakyat”. 

Kendati saat ini politik pencitraan hingga buzzword bertajuk ”merakyat” semacam itu kerap disebut tak lagi relevan, Ganjar sejauh ini tampak cukup apik memeragakan modifikasi politik Jawa itu. 

Sekali lagi, adopt and adapt juga tampak berupaya dilakukan Ganjar untuk meneruskan serta melakukan metamorfosis terhadap aspek personal Jokowi. 

Kini, Ganjar kiranya sedang mempraktikkan falsafah Jawa “gampang ditekuk-tekuk” yang memiliki makna orang Jawa mudah “ditekuk” atau luwes dalam artian suku mudah beradaptasi. 

Hal itu tampak dikemukakan Ganjar dalam pernyataan terbarunya yang menyebut tak akan serta merta melanjutkan kebijakan dan program Presiden Jokowi jika terpilih nantinya. 

“Kalau ada (kebijakan dan program Jokowi) yang tidak benar, ya kita hentikan. Kecuali ada yang tidak pas, ya kita koreksi,” begitu ujar Ganjar kemarin lusa (29/7/23) saat membicarakan bagaimana visi kepemimpinannya kelak. 

Di luar konteks filosofi Jawa, visi tersebut kiranya juga menarik untuk diinterpretasi lebih dalam. Terutama mengenai adaptasi citranya di hadapan calon pemilih dan ketika disandingkan dengan visi calon rival lain. 

Terlebih, mengenai pembeda Ganjar dengan Jokowi yang selama ini berupaya diimpresikan sebagai suksesor yang lebih baik. 

Halo Effect Ganjar? 

Selain sebuah keharusan untuk berbeda dari kandidat rival lain, Ganjar juga kiranya sedang berusaha menjadi versi lebih baik dari Jokowi agar bisa unggul. 

Hal itu dapat dipahami melalui apa yang Gaurav Gulati jabarkan dalam publikasinya yang berjudul Why is Personal Branding Important for Politicians? And Tips to Elevate Your Political Career. 

Gulati menjelaskan personal branding merupakan hal krusial bagi politisi karena membantu mereka menonjol serta membangun reputasi dan kredibilitas. 

Aspek personal branding yang kuat membuat politisi terhubung dengan pemilih secara lebih intim dan personal. Aspek tersebut sangat penting dalam membangun dukungan dan memenangkan pemilu. 

Dalam suasana politik kontemporer, di mana pemilih memiliki akses informasi yang sangat luas tentang kandidat, personal branding dapat menjadi faktor kunci untuk membedakan satu kandidat dengan kandidat lainnya. 

Secara lebih spesifik, dalam sebuah konsep branding dari “produk” sebelumnya, titik perbedaan tidak perlu signifikan dan cukup ada satu hal pembeda yang menarik. 

Hal itu serupa tapi tak sama seperti branding perusahaan di mana satu perubahan kecil dapat menciptakan kesan berbeda 

Jika ditelaah secara praktikal terhadap Ganjar, tampak terdapat keunggulan personalnya dari Jokowi yang kiranya akan memberikan halo effect. 

Menurut kajiak psikolog Edward Lee Thorndike, halo effect merupakan efek psikologi yang membuat manusia kerap kali menilai keseluruhan objek berdasarkan atas suatu impresi awal yang terlihat. 

Halo effect akan membuat seseorang menilai sesuatu atau orang lain hanya berdasarkan pada single quality yang jelas terlihat, seperti kecantikan, status sosial, usia, hingga kemampuan berorasi. Ini seperti penilaian yang mengacu pada pandangan pertama. 

Dan Ganjar tampaknya memenuhi kriteria itu. Tak dapat dipungkiri, mulai dari parasnya, nada suaranya yang cenderung bersahabat, tidak terkesan kasar, hingga gaya komunikasinya yang terlihat lebih unggul jika dibandingkan dengan Jokowi. 

Bahkan, aspek terakhir ketika dibandingkan dengan Anies yang gaya bahasanya kurang membumi, maupun dengan Prabowo yang dalam aspek serupa seolah terlalu old school. 

Saat ditelaah secara organisasi, strategi branding demikian agaknya cukup apik digunakan Ganjar dan PDIP. Cukup sederhana namun efektif, selaras dengan konsep pragmatisme Richard Rorty yang mengafirmasi keberagaman nilai dan kepentingan manusia sebagai subjek konkret. 

Lalu, akankah Ganjar sukses merengkuh kesuksesan saat memaksimalkan strategi tersebut? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

PinterPolitik.com 

Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) sudah di depan mata. Obrolan-obrolan di pinggir jalan pun saat ini sudah ramai dengan gunjang gunjing calon presiden (capres) mana yang akan menjadi pemimpin kita. Yess, mulai dari para remaja sampai pedagang asongan, mereka turut berpatisipasi dalam diskursus demokrasi yang begitu seru. 

Namun, meskipun Pilpres 2024 terlihat akan menampilkan beberapa pemain baru, tidak sedikit orang-orang yang justru pesimis pilpres nanti akan membawa perubahan yang signifikan. Terlebih lagi, terkait bagaimana para capres akan berkampanye untuk memenangkan kompetisi politik tersebut.  

Sebagai contoh, kalau kita melihat kolom komentar di beberapa postingan akun Instagram @pinterpolitik, kita akan menemukan cukup banyak orang yang berkomentar “nyinyir”, menyindir calon yang satu akan kembali berkampanye menggunakan politik identitas, atau calon yang satu lagi akan berkampanye menggunakan narasi “wong cilik”, yang dianggap sudah basi.   

Well, singkatnya, orang-orang tersebut mengkhawatirkan Pilpres 2024 nanti akan kembali penuh dengan nuansa populisme, yakni sebuah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut membawa kepentingan rakyat, dan seringkali dilawankan dengan kepentingan kelompok-kelompok elite. 

Meskipun secara prinsip seorang pemimpin demokrasi memang diharuskan membawa kepentingan rakyat, dalam praktiknya, kampanye ala populisme seringkali hanya dijadikan alat pancingan semata agar publik bersimpati pada politisi yang menggunakannya, dan akhirnya memilihnya saat masa pemilihan datang. Akan tetapi, ketika mereka menjabat, para politisi tersebut justru tidak menjalankan janji-janjinya. 

Saking seringnya fenomena ini terjadi, muncul pula anggapan umum bahwa memang seperti itulah cara dunia politik bekerja. Siapa pun yang ingin masuk politik, maka mereka juga harus belajar bagaimana caranya membohongi publik, katanya. 

Namun, kita pun sebenarnya perlu mempertanyakan, kenapa kampanye politik ala populisme selalu bermunculan di hampir setiap pemilu Indonesia? 

Akibat Pemerintah yang Buruk? 

Layaknya sebuah virus yang menjadi penyebab munculnya sejumlah penyakit pada tubuh manusia, sebuah permasalahan politik pun bisa dipastikan memiliki suatu akar masalah yang membuatnya begitu susah ditangani.  

Terkait persoalan populisme, sebuah karya ilmiah berjudul Do Incompetent Politicians Breed Populist Voters?, dari Giacomo Ponzetto, ekonom Barcelona School of Economics, sekiranya bisa memberikan jawaban yang cukup menarik tentang bagaimana populisme bisa muncul.  

Dari sejumlah riset yang dilakukannya, Ponzetto menyimpulkan bahwa alasan kuat kenapa suatu negara bisa memiliki calon pemimpin yang selalu berkampanye dengan gaya populisme ternyata adalah karena pemerintah di negara tersebut bisa diasumsikan memiliki kinerja yang buruk dan bahkan tidak efektif.  

Mengapa bisa demikian? Well, jawabannya sederhana. Kalau suatu pemerintahan bisa berfungsi secara efektif, misalnya, tingkat kemiskinan warganya rendah, dan memiliki sistem birokrasi yang mumpuni, maka tentu warga di negara tersebut akan memiliki sedikit alasan untuk meminta perubahan. 

Sebaliknya, bila suatu negara memiliki kesenjangan ekonomi yang begitu tinggi, dan marak dengan kasus korupsi, maka bisa dipastikan warga yang tinggal di negara tersebut akan sangat mengharapkan adanya perubahan. Akibatnya, sentimen anti-kemapanan dan anti-elitisme pun akan begitu besar. 

Yang membuat ini lebih miris lagi, gerakan anti-kemapanan tersebut rentan dipelintir sehingga menjadi sangat berbahaya. Sebagai contoh, ia bisa dibelokkan ke narasi keagamaan bila kebetulan para kaum elite di negara tersebut adalah orang-orang yang berasal dari agama lain, atau bahkan etnis yang dianggap bukan pribumi.  

Atau, bisa juga hanya sekadar jadi basis argumen bahwa penguasa saat ini tidak menjalani anjuran-anjuran agama. 

Kalau soal ini, mungkin masyarakat kita sudah tahu sisi pahitnya ketika mengingat Pilpres 2019. 

Nah, dampak seperti itulah yang kemudian menjadi benih-benih ide populisme para politisi. Di negara yang sedang terombang-ambing seperti itu, para pemilih akan begitu menghasratkan seseorang yang bisa menjadi perwakilan untuk bertarung melawan kelompok elite. Kalau sudah demikian, tentu keputusan yang rasional adalah dengan berusaha menjadi sosok yang diaspirasikan publik tersebut, bukan? 

Oleh karena itu, terlepas dari apakah mereka benar-benar ingin mewakilkan rakyat atau tidak, citra seorang politisi yang bisa menjadi garda terdepan publik melawan elite dan oligark menjadi hal yang utama dalam setiap pemilu. 

Dan kalau kita melihat keadaan negara kita saat ini, well, momentum populisme mungkin sedang tinggi-tingginya. Mulai dari kasus pembunuhan oleh Ferdy Sambo, penganiayaan oleh Mario Dandy, sampai viralnya video-video keluarga pejabat yang gemar flexing, semua ini telah menjadi akar kemarahan warga kita kepada para penguasa yang seharusnya mengutamakan melayani rakyat.  

Selain itu, juga ada permasalahan ekonomi. Seperti yang sudah ramai dibicarakan media, nilai utang luar negeri negara kita saat ini memang begitu tinggi. Bila ditambah dengan narasi ancaman inflasi, tentu isu tersebut akan menjadi topik yang sangat menarik untuk disuarakan para politisi populisme ketika pemilu nanti. 

Namun, pertanyaannya adalah, bila permasalahan-permasalahan negara tersebut begitu buruk, mengapa mereka tak pernah kunjung diselesaikan, meskipun rezim kepemimpinan sudah berganti? Apakah ini murni karena para pemimpin kurang mampu, atau ada hal lain yang pantas kita renungkan bersama? 

Masalah Harus Selalu Ada? 

Sekarang, mungkin kita masuk ke ruang lingkup spekulasi. 

Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang saat berbicara tentang politik adalah, kenapa para politisi tampak sulit sekali menyelesaikan masalah? Terlepas dari ketidakmampuan mereka, ada satu pandangan menarik dari pengamat ekonomi politik Kolombia, Leopoldo Fergusson  

Dalam tulisannya, The Need for Enemies, Fergusson menilai bahwa beberapa masalah krusial di suatu negara yang tidak kunjung selesai, seperti tingkat kemiskinan yang stagnan, serta tingginya tingkat korupsi, sebetulnya bukan karena mereka tidak bisa diselesaikan, tetapi justru karena para politisi membutuhkan masalah itu untuk tetap ada. Istilah sederhananya, untuk dijadikan sebagai “saham” dalam pemilihan selanjutnya.   

Manajemen masalah seperti ini mungkin umumnya sering dipersepsikan terjadi dalam dunia intelijen dan keamanan. Sebagai contoh, sudah jadi rahasia umum bahwa sejumlah aparat keadilan, khususnya CIA, memiliki informan dan broker yang senantiasa memberi mereka informasi terkait dinamika yang terjadi dalam dunia kriminal. Orang-orang tersebut dibiarkan tetap beraktivitas agar bisa menjadi “gerbang” untuk penyelesaian kasus lain yang mungkin lebih besar. 

Logika semacam itu tentu tidak hanya berlaku dalam dunia intelijen saja. Di dalam politik, kalau kita berkaca pada pengamatan Fergusson tadi, masalah-masalah negara pun sebenarnya bisa menjadi modal politik untuk berkampanye. Sederhananya, seperti kita sedang mengerjakan suatu karya ilmiah, tentu karya ilmiah kita tidak akan bisa dikerjakan bila kita tidak mengidentifikasi suatu masalah terlebih dahulu, bukan? 

Oleh karena itu, tidak heran sebetulnya mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Henry Kissinger pernah mengatakan: “kendalikan minyak, maka kamu kuasai negara. Kendalikan makananan, maka kamu kuasai masyarakat.” 

Mungkin, kata “kendalikan” yang dimaksud Kissinger bukanlah hanya tentang solusi, tetapi juga pengendalian masalah. 

Meskipun hal ini tidak akan bisa kita pastikan, patut jadi perenungan kita bersama bahwa di negara yang tertimpa ribuan masalah ini, mungkin ada beberapa masalah yang memang sengaja dibiarkan agar roda politik bisa terus berputar. Selain karena alasan politik, tentu bisa kita asumsikan segalanya juga berhubungan dengan tarik ulur bisnis para elite. 

Bila memang benar demikian, maka populisme sesungguhnya hanya “topeng teater” belaka. Karena dalam lingkup politik, suara kita hanyalah ibarat susu yang perlu diperah oleh para politisi agar mereka bisa menikmati kenikmatannya. 

Namun, pada akhirnya tentu semua ini hanya asumsi belaka. Yang jelas, kalau kita memang ingin terlepas dari siklus mematikan politik populisme, maka kita pun harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara yang ada. Tapi, kembali lagi, apakah mereka yang berkuasa mau masalah-masalah tersebut diselesaikan? (D74) 

Dalam penelitian Federico Boffa, Vincenzo Mollisi, dan Giacomo A. M. Ponzetto yang berjudul Do Incompetent Politicians Breed Populist Voters? Evidence from Italian Municipalities, dijelaskan terdapat relasi kausal antara pemerintah yang buruk dan tidak efektif dengan berkembangnya populisme.

Penelitian yang dipublikasi oleh Barcelona School of Economics (BSE) pada Maret 2023 itu menunjukkan pemerintah yang buruk menjadi bahan bakar gerakan dan narasi anti-kemapanan. Itu membuat masyarakat mencari harapan baru di luar kekuasaan saat ini.

Presiden Jokowi secara tersirat kritik politisi populis dalam HUT ke-58 Partai Golkar. Menggunakan analogi dua calon pilot, Jokowi sebut pilot kedua yang memberikan tawaran menarik tidak masuk akal yang akan dipilih. Kritik ini jadi kontradiksi karena Jokowi dikenal sebagai pemimpin populis.

PinterPolitik.com

Winter is Coming. Itu adalah frasa dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan sambutan di Pertemuan Tahunan IMF – World Bank pada 12 Oktober 2018. Pidato itu ramai dibicarakan karena frasa “Winter is Coming” adalah salah satu judul episode dalam series film Game of Thrones (GoT).

Baru-baru ini, tepatnya pada perayaan HUT ke-58 Partai Golkar, Jokowi kembali mengeluarkan frasa yang memantik perdebatan luas. Uniknya, analogi pilot dan kopilot digunakan RI-1 untuk menggambarkan capres dan cawapres.

“Presiden itu seperti pilot, penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Pilpres itu memilih pilot dan kopilot,” ungkapnya pada 21 Oktober 2022. Lebih menarik lagi, Jokowi menceritakan soal dua calon pilot yang memiliki pernyataan yang berbeda. 

“Ada dua calon, pilot pertama ini ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan: ‘saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30 ribu kaki’. Pilot kedua mengatakan: ‘semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya, dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya’. Bapak Ibu akan tertarik yang mana?,” tanya Jokowi.

Lanjut Jokowi, besar kemungkinan pilot nomor dua yang dipilih karena tawarannya sangat menarik meskipun tidak masuk akal. Cerita itu disampaikan untuk mengingatkan banyak pihak agar tidak sembarangan memilih capres dan cawapres.

Sekiranya ada pesan tersirat yang mengatakan untuk berhati-hati terhadap sosok yang memberi janji-janji manis tidak masuk akal. 

Lantas, mungkinkah Jokowi tengah mengkritik calon pemimpin yang hanya menjual kebijakan populis? Lebih spesifik lagi, apakah itu kritik terhadap populisme politik?

Jokowi Kritik Populisme?

Untuk menjawabnya, seperti kutipan René Descartes yang terkenal, kita tentu harus memahami isme itu secara jelas dan terpilah (clear and distinct). 

Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, dengan mengutip Margaret Canovan, membagi populisme dalam tiga bentuk.

Pertama adalah populisme “wong cilik”. Populisme ini berorientasi pada petani, borjuasi kecil, kooperasi antar pengusaha kecil, dan selalu menaruh prasangka buruk terhadap usaha besar dan pemerintah. Kedua adalah populisme otoriter yang mengharapkan lahirnya para pemimpin karismatik yang melampaui politisi medioker. 

Sedangkan yang ketiga adalah populisme revolusioner. Populisme bentuk ini adalah idealisasi kolektif atas penolakan terhadap elitisme dan ide-ide tentang kemajuan. Dalam pandangan ini, segenap pranata politik dan desain institusi politik dinilai tidak lebih dari pengejawantahan dari dominasi elite terhadap rakyat.

Jika mengacu pada pidato Jokowi, populisme bentuk pertama sekiranya yang menjadi titik kritik. Janji pilot kedua untuk memberikan diskon dan tiket kelas bisnis adalah satir terhadap mereka yang menjual kemurahan hati.

Janji-janji manis seperti itu bertumpu pada asumsi kantong tipis. Mayoritas masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah harus menjadi prioritas. Padahal, apabila melakukan kalkulasi rasional, janji seperti itu akan membuat industri penerbangan gulung tikar, yang pada akhirnya membuat semua kelas masyarakat kesusahan.

Menariknya, jika benar Jokowi tengah mengkritik kebijakan-kebijakan populis, kritik itu sekiranya juga menyasar dirinya sendiri. 

Ruth Pollard dalam tulisannya New Culture Wars Worsen Political Slide in Indonesia pada 22 November 2021 di Bloomberg, secara tegas menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin dunia populis yang bombastis.

Sejak kemenangannya di Pilpres 2014, Jokowi memang dikenal sebagai salah satu cerita sukses dari pemimpin populis. Dalam bukunya Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia, Marcus Mietzner menyebut Pilpres 2014 merupakan pertarungan antara kandidat populis.

Di satu sisi, Prabowo Subianto mengusung populisme klasik dengan retorika anti-asing, kecaman terhadap status quo, membela orang miskin, dan rencana reformasi neo-otoriter. Sementara di sisi lain, Jokowi membawa bentuk baru populisme teknokratis yang inklusif, non-konfrontatif, serta berfokus pada peningkatan kualitas pemberian pelayanan publik. 

Menurut Mietzner, kemenangan Jokowi menunjukkan bentuk populisme baru yang sekarang lebih diterima. Mengelaborasinya dengan buku Muhtadi, secara meyakinkan Jokowi dapat disebut tengah menggunakan bentuk populisme “wong cilik”. 

Well, entah kebetulan atau tidak, bentuk populisme itu juga menjadi slogan partai Jokowi, yakni PDIP sejak awal Reformasi. PDIP adalah partai wong cilik.

Lantas, mengapa Jokowi mengkritik strategi politiknya sendiri?

Politisi Memang Harus Hipokrit?

Greg Jericho dalam tulisannya There is always hypocrisy in politics – but it can be good for the nation, memberi premis menarik dengan menyebut politisi tidak masalah untuk bersifat hipokrit. Menurutnya, politisi yang memiliki peran dalam kebijakan publik selalu dihadapkan pada dua tegangan yang sering kali berlawanan, yakni antara harapan publik vs kalkulasi kebijakan yang rasional.

Jericho mencontohkan pada harapan atas adanya surplus anggaran. Menimbang surplus anggaran banyak diharapkan publik, banyak politisi mengobral janji untuk memenuhinya. Padahal, jika mengacu pada realitas ekonomi, terlalu banyak faktor yang sulit dikontrol untuk menghadirkan harapan tersebut.

Pada kondisi tidak menguntungkan, seperti menurunnya penerimaan pajak, kebijakan untuk mengurangi belanja negara dilakukan agar anggaran menjadi surplus. Langkah tersebut jelas buruk bagi perekonomian secara makro karena mengurangi perputaran kapital. 

Menurut Jericho, alasan politisi sering kali tidak menerapkan kebijakan yang dijanjikannya adalah kalkulasi yang memang tidak memungkinkan. Pada situasi itu, suka atau tidak, politisi harus bersikap hipokrit agar seayun dengan harapan publik.

Kebutuhan atas sikap hipokrit merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari tumbuhnya kelompok pemilih kritis. Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi dalam buku Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi, menjelaskan bahwa kelompok pemilih ini yang menyebabkan terjadinya tren golput dalam pemilu.

Akses informasi yang luas, serta terus meningkatnya pendidikan membuat masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih menuntut kehadiran negara. Ketika aspirasi atau kepentingannya dinilai tidak terjawab, kelompok ini memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. 

Fenomena ini tidak hanya melanda Indonesia, melainkan juga dunia. Mengutip Francis Fukuyama dalam tulisannya Infrastructure, Governance, and Trust pada 3 Mei 2021, fenomena ini telah mengalami kemajuan pesat dibanding 50 tahun yang lalu.

Atas situasi dilematis yang ada, tidak heran kemudian berbagai pemimpin dunia menampilkan dirinya sebagai sosok hipokrit. Janji-janji politik yang tidak memenuhi aktualisasi tampaknya telah menjadi suatu kelumrahan. 

Kembali pada kasus pidato Jokowi, sikap hipokrit jelas terlihat. Sosoknya yang telah lama dikenal sebagai pemimpin populis, justru mengkritik secara satir kebijakan populis. 

Namun, pada konteks ini, mungkin ada satu tafsiran yang dapat dikembangkan selain kesimpulan atas sifat hipokrit. Bukan tidak mungkin, Jokowi telah menyadari kekeliruan atas kebijakan populisnya. Atas kesadaran itu, Jokowi hendak memberi peringatan untuk tidak tertipu pada janji populis yang tidak masuk akal. (R53)

PinterPolitik.com

Kesempatan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk duduk di kursi eksekutif lebih lama baru saja terbuka. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya.

Juru Bicara (Jubir) MK Fajar Laksono menjelaskan tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Akan tetapi, konteks etika politik menjadi persoalan lain yang menurutnya patut menjadi perhatian.

Fajar tampak cukup lugas menafsirkan Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi,”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Dalam perspektifnya, bunyi Pasal itu tidak mengandung larangan atau variabel hambatan lain bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden di periode berikutnya.

“Kata kuncinya kan, dalam jabatan yang sama,” begitu pernyataan penutup sang Jubir MK.

Tafsir konstitusi berbeda datang dari peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil. Dia mengatakan bahwa presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut kontestasi pilpres meski hanya menjadi cawapres.

Meskipun sepakat jika Pasal 7 UUD 1945 yang masih bisa diperdebatkan, Fadhli tetap berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya.

Di tempat dan periode berbeda, sebelum MK melontarkan penegasan tersebut, Musyawarah Rakyat (Musra) I yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada 28 Agustus lalu juga menyuarakan “perpanjangan” masa jabatan Presiden Jokowi.

Sebagai forum relawan Jokowi untuk menghimpun suara masyarakat atas harapan nama calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada 2024, Musra dinilai mengantongi restu sang kepala negara.

Bisa ditebak, hasil musyawarah sendiri menasbihkan Jokowi sebagai capres harapan di 2024 mendatang.

Ketua Dewan Pengarah Musra I Andi Gani Nena Wea mengatakan Presiden Jokowi memberi izin hasil Musra dipublikasikan kepada masyarakat apa adanya.

Kendati begitu, ekspektasi terhadap sosok Jokowi sebagai pemimpin terkesan berlebihan atau cenderung menjadikan mantan Wali Kota Solo itu terkesan “overrated”. Terlebih, ketika terus dipaksakan menjabat lebih dari dua periode. Mengapa demikian?

Kepunahan Populisme Jokowi?

Dalam telaah kritis, kiranya muncul satu pertanyaan yang semestinya mengemuka di balik wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, tidak terkecuali dalam konteks cawapres.

Pertanyaan itu tak lain ialah, mengapa sosok Jokowi begitu dielu-elukan hingga harus melanjutkan kepemimpinannya? Benarkah kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedemikian baiknya?

Selama ini, narasi yang bergulir seolah hanyut begitu saja berbicara tentang patut atau tidaknya perpanjangan masa jabatan, tanpa mempertanyakan kualitas kepemimpinan sebagai substansi utama.

Padahal, Presiden Jokowi selama ini dianggap sukses duduk di Istana berkat populisme dan kelihaiannya dalam mencitrakan diri. Politisi senior PDIP Panda Nababan dalam bukunya Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung: Sebuah Otobiografi, Buku Kedua: Dalam Pusaran Kekuasaan, turut menyiratkan hal serupa.

Meskipun dikatakannya dalam konteks pujian, Jokowi disebut cukup piawai dalam memainkan politik simbol atau bahasa kasarnya pencitraan.

Senada dengan Panda, Kimly Ngoun dalam What Southeast Asian Leaders Can Learn from Jokowi mengatakan eks memiliki kemampuan memainkan politik simbol yang sangat mumpuni.

Ngoun melakukan komparasi dengan pemimpin negara lain di Asia Tenggara dan menyebut hal itu menjadi pembeda sosok Jokowi.

Nyatanya, publik tanah air kini lebih sensitif terhadap politik simbol atau pencitraan. Apalagi, generasi milenial dan generasi Z sebagai pemilih mayoritas di 2024 juga memiliki kepekaan yang sama terhadap karakteristik kepemimpinan seperti Jokowi.

Pada awal tahun 2022, Lembaga Penelitian Masyarakat Millennial (LPMM) merilis respons generasi muda terhadap politik Indonesia. Hasilnya, 91,7 persen generasi milenial dan z menyatakan muak dengan politik pencitraan.

Oleh karena itu, karakteristik pemimpin populis seperti Jokowi kemungkinan tak lagi relevan di 2024, kendatipun hanya diplot sebagai cawapres.

Selain itu, bagi yang mengikuti pemberitaan politik nasional, agaknya tidak asing dengan pernyataan “Jokowi adalah boneka”.

Sejumlah pihak, terutama oposisi, menilai Jokowi hanyalah “wayang” yang dimainkan oleh elite-elite partai di belakangnya.

Ketika menariknya ke dalam literatur politik, ciri tersebut disebut dengan puppet leader atau pemimpin boneka. Dennis R. Young dalam tulisannya Puppet Leadership: An Essay in honor of Gabor Hegyesi, menjelaskan puppet leader memiliki dua elemen fundamental.

Pertama, terdapat penarik tali (string-pullers), yakni kelompok atau individu kuat yang mengontrol tindakan dan keputusan pemimpin tanpa dianggap melakukannya. Entitas itu kerap disebut sebagai oligarki.

Kedua, kandidat puppet leader bersedia untuk berkompromi di bawah kondisi politik sedemikian rupa jika nantinya terpilih.

Menurut Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarchy and Democracy in Indonesia, tanpa adanya oligarki, potensi Jokowi untuk menjadi kandidat tidak mungkin teraktualisasi.

Indonesianis lainnya, yakni Vedi Hadiz dan Richard Robison, juga menyebutkan bahwa Jokowi pada akhirnya bersekutu dengan berbagai kelompok oligarki Orde Baru agar dapat menang menjadi RI-1.

Atas simpul-simpul politik tersebut, tidak heran kemudian label boneka kerap disematkan ke Jokowi.

Konteks yang terkait impresi “overrated” dan kualitas kepemimpinan itu juga yang kemudian membuat dorongan untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi, meski hanya sebagai cawapres, dipertanyakan.

Lalu, akankah Jokowi benar-benar comeback di 2024 sebagai kandidat RI-2?

Jokowi Riding The Tiger?

Jika benar-benar berambisi mempertahankan posisinya di eksekutif, pertanyaan lanjutan agaknya mengemuka, yakni apakah Presiden Jokowi saat ini sedang “mengendarai kuda” atau “mengendarai harimau”?

Jika mengendarai kuda, tentu sang penunggang akan tetap aman saat turun dari pelana. Sementara jika mengendarai harimau, dapat dipastikan kekhawatiran akan muncul dari potensi serangan kucing besar tersebut.

Dengan kata lain, presumsi pihak-pihak yang selama ini mendorong keberlanjutan jabatan Presiden Jokowi bisa saja merasa tak lagi mendapat keuntungan atau bahkan terancam jika sang kepala negara turun takhta.

Namun, jika Presiden Jokowi tidak ingin reputasinya tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin ambisius dalam konotasi negatif, alangkah baiknya jika nanti ia tak mengikuti kontestasi elektoral 2024.

Walaupun MK seolah telah memberikan lampu hijau, kepentingan bangsa yang lebih luas, yakni regenerasi kepemimpinan yang substansial kiranya patut menjadi pertimbangan utama.

Di dalam sejarahnya, hakikat kepemimpinan layaknya sebuah siklus yang terus berganti, sebesar apapun upaya mempertahankannya. Filsuf dan sosiolog Italia Vilfredo Pareto menyebutnya sebagai konsep sirkulasi elite.

Konsep tersebut menjelaskan bahwa dalam setiap era, akan selalu ada sirkulasi atau perputaran elite. Baik elite yang satu digantikan oleh elite yang lainnya, maupun aktor atau pihak non-elite yang justru menggantikan elite yang tengah berkuasa.

Marcus Mietzner dalam Jokowi rise of polite populist turut menjelaskan hal tersebut dalam aspek kepemimpinan Indonesia.

Dia menyiratkan bahwa siklus kemerosotan (decline) dan kebangkitan (rise) dialami oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat transisi kepemimpinan kepada Jokowi sebagai khittah politik dan pemerintahan tanah air.

Mengutip gagasan filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel tentang zeitgeist atau roh zaman, karakter kepemimpinan Jokowi pasca 2024 boleh jadi kurang relevan dengan upaya akselerasi multiaspek bangsa Indonesia nantinya.

Oleh karena itu, glorifikasi yang terkesan semu atas sebuah kepemimpinan satu sosok tertentu kiranya harus segera dihentikan.

Bukankah amanah reformasi yang dicapai dengan berdarah-darah menghendaki terciptanya sirkulasi kepemimpinan bangsa yang sehat dan mewakili kepentingan rakyat banyak? (J61)

PinterPolitik.com

Naik turun perjalanan demokrasi Indonesia saat ini turut dipengaruhi banyak hal. Salah satu diskursus yang menarik adalah kepemimpinan negara yang dipimpin oleh seorang figur populis. 

Sejak kontestasi pemilihan presiden 2014, Mietzner (2015) melihat bahwa kedua calon presiden menunjukkan karakteristik sebagai populis – di mana Prabowo Subianto merupakan tipikal populis tradisional yang bercorak ultranasionalis sedangkan Joko Widodo hadir dengan corak populis teknokratis. Kedua figur tersebut juga bertarung dalam kontestasi yang sama di tahun 2019.

Dengan dipimpinnya Indonesia oleh seorang pemimpin populis, acapkali mengundang perdebatan, khususnya berkaitan dengan dampaknya terhadap demokrasi. Mudde dan Kaltwasser (2017) melihat bahwa kehadiran populisme bak dua sisi mata uang yang membawa dampak positif dan negatif bagi demokrasi suatu negara. Lalu, bagaimana dampaknya bagi demokrasi Indonesia?

Populisme dan Demokrasi

Figur populis amat erat kaitannya dengan populisme yang telah menjadi suatu diskursus menarik karena dampaknya terhadap demokrasi di suatu negara. Populisme sendiri belum memiliki definisi yang final. Mudde dan Kaltwasser (2017) berpendapat bahwa populisme merupakan konsep yang diperdebatkan (contested concept), karena populisme sendiri kadang didefinisikan sebagai ideologi, gerakan, maupun sindrom. 

Kendati demikian, Mudde dan Kaltwasser mengambil satu benang merah yang dapat diambil untuk melihat unsur-unsur yang membangun populisme itu sendiri, yaitu rakyat, elite, dan kehendak umum. konstruksi ‘rakyat’ yang disebut populisme memang tidaklah jelas, bahkan terkesan diinterpretasikan secara tertentu lewat penyederhanaan dari realitas yang ada. 

Namun, definisi rakyat dalam populisme sering menggunakan tiga pemaknaan, yaitu rakyat sebagai yang berdaulat, rakyat biasa, dan rakyat sebagai sebuah bangsa. Selanjutnya, elite merupakan sebuah kelompok atau golongan yang memiliki keunggulan atau superioritas dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya, biasanya mencakup kekuatan politik, status sosial ekonomi, kebangsaan, dll. 

Terakhir, kehendak umum yang merupakan inti dari populisme yang didefinisikan sebagai gagasan kerakyatan. Gagasan ini yang kemudian dapat digunakan oleh aktor atau figur populis untuk membuat keberpihakan yang jelas terhadap rakyat oleh para pemimpin populis. Hal ini juga merupakan modal untuk memobilisasi rakyat untuk mendukung aktor atau figur populis dalam menggulingkan kekuasaan para elite.

Kehadiran populisme menurut Laclau merupakan suatu konsekuensi dari kondisi politik yang terjadi di masyarakat, khususnya konsekuensi yang menentukan kategori tujuan yang berorientasi pada rakyat atau ‘the people’ dan particular demand yang didefinisikan sebagai permintaan sosial dari ketidakpuasan rakyat dengan kondisi sosial politiknya. 

Lebih lanjut, Laclau menyebutkan jika populisme berkembang sebagai akibat dari kondisi tatanan sosial yang sudah rusak, di mana rakyat kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik karena kegagalan para elite yang berkuasa menjadi saluran representasi yang efektif sehingga memunculkan apatisme politik rakyat.

Kondisi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh aktor atau figur populis untuk memobilisasi dukungan rakyat agar ia bisa merebut kekuasaan yang dimonopoli oleh kelompok ‘elite’ yang selama ini berkuasa. Dari konstruksi tersebut, populisme justru dapat ditempatkan sebagai antitesis dari gagasan mainstream yang selama ini dijalankan oleh kelompok elite yang berkuasa dalam sistem politik demokratis. 

Artinya, ia merupakan wujud ekspresi kekecewaan terhadap sistem politik yang dikuasai oleh para elite korup dan mencoba untuk memobilisasi dukungan pada aktor populis yang didapuk sebagai wakil ‘rakyat’ untuk menggulingkan kekuasaan para elite korup. 

Sekilas, pandangan terhadap populisme sendiri tampak hadir seperti penyelamat demokrasi yang sedang menuju kehancuran. Akan tetapi, populisme sendiri memiliki dampak buruk terhadap demokrasi. 

Laclau misalnya mengatakan bahwa pandangan politik pemimpin populis pada dikotomi antara ‘rakyat’, yang mereka wakili, dan ‘elite’ yang menentang mereka, membuat mereka sering mengkritisi tatanan konstitusional yang ada. Mereka menuding hal tersebut telah dimanfaatkan oleh para elite korup untuk mempertahankan kekuasaannya. Itulah sebabnya mengubah undang-undang dan konstitusi akan menjadi program politik pemimpin populis. 

Ketika tatanan konstitusional tersebut berhasil diubah, pemimpin populis berusaha memonopoli proses politik daripada mencari konsensus dengan oposisi dan elemen lama yang mereka anggap korup.

Sejalan dengan pandangan Andreas Ufen (2019) yang mengatakan bahwa agenda perubahan tatanan konstitusional menjadi penting dilakukan pemimpin populis untuk memperkuat daya cengkeraman mereka. Hal ini yang disebutnya sebagai penguraian sistem pengawasan dan perimbangan (check and balances) kepada lembaga lain, seperti Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana di Indonesia?

Walaupun Mietzner menyebut bahwa dengan dipimpinnya Indonesia oleh Presiden Joko Widodo selaku populis teknokratik akan membawa dampak positif alih-alih membahayakan demokrasi, namun banyak catatan kepemimpinan Presiden Joko Widodo justru mengancam demokrasi itu sendiri. 

Misalnya, Abdurrachman Satrio (2018) yang menyebut beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo yang membahayakan demokrasi seperti penerbitan Perppu Ormas untuk membubarkan HTI, menyetujui pengundangan revisi UU MPR, DPR, dan DPRD yang memuat pasal kontroversial mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mengkriminalisasi orang/kelompok yang merendahkan martabat DPR, melakukan langkah represif terhadap pemimpin gerakan Islam dan gerakan oposisi #2019GantiPresiden, menyetujui presidential threshold dalam pengundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga menyetujui pengangkatan Hakim Konstitusi Arief Hidayat untuk periode kedua karena ia sempat terlibat kontroversi sebelum uji kepatutan dan kelayakan dengan bertemu beberapa anggota Komisi III DPR.

Hal yang selaras juga disampaikan oleh Thomas Power (2018), di mana ia malah menyebut Presiden Joko Widodo berbelok menjadi otoriter dengan memanipulasi institusi penegak hukum dan keamanan untuk kepentingan politik pragmatis dan membuat upaya sistematis untuk melemahkan dan merepresi oposisi politiknya dalam pemilihan presiden 2019.

Selain pendapat tersebut, penulis melihat isu yang tidak boleh dilupakan mengenai kaitan demokrasi dengan kepemimpinan figur populis di Indonesia adalah isu amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang periode presiden dan perubahan kilat UU MK. 

Pertama, isu amendemen UUD 1945 mengenai perpanjangan periode presiden turut disuarakan oleh menteri-menteri Presiden Joko Widodo. Misalnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyuarakan perpanjangan periode presiden sebagai salah satu aspirasi rakyat yang patut dipertimbangkan. 

Kendati Joko Widodo akhirnya menegaskan ketidakmauannya untuk memperpanjang periode jabatan, tetapi isu memperlihatkan adanya agenda perubahan konstitusi yang mengangkangi semangat demokratisasi yang dirawat oleh lingkaran istana. 

Kedua, perubahan UU MK yang terjadi di pertengahan 2020 menjadi kontroversial sebab prosesnya yang tidak masuk perencanaan program legislasi nasional, pembahasan secepat kilat dan tidak partisipatif, serta beberapa substansi dari perubahan UU MK yang sangat menunjukkan kepentingan politik pragmatis dari kekuasaan eksekutif dan legislatif karena berkutat pada penambahan usia minimal pencalonan hakim konstitusi dan penambahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini layaknya seperti transaksi politik untuk mengamankan agenda pemerintah dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pasca perubahan UU MK mulai diberlakukan.

Kedua isu ini menjadi refleksi yang memunculkan alarm kehati-hatian bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia di bawah pemimpin populis. Pertama, munculnya isu perpanjangan periode presiden dengan melakukan amendemen UUD 1945 yang dirawat oleh lingkaran istana malah menunjukkan agenda perubahan tatanan konstitusional yang biasa menjadi agenda pemimpin populis untuk memperkuat daya cengkeraman mereka. 

Kedua, kebijakan yang bertujuan untuk menguraikan sistem pengawasan dan perimbangan (check and balances) kepada Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan UU MK layaknya transaksi politik untuk mengamankan agenda di UU kontroversial lainnya.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

PinterPolitik.com

Munculnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemenang pada Pilpres 2014 menjadi babak baru dalam politik Indonesia. Dalam bukunya Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia, Marcus Mietzner menggambarkan Jokowi sebagai simbol sekaligus fenomena kebangkitan kekuatan politik. 

Menurut Mietzner, meskipun bukan berasal dari oligarki, Jokowi justru mampu menjadi kekuatan baru dan memaksa oligarki untuk mendukungnya. Dalam catatannya, Jokowi telah membawa tren populisme politik ke puncak kepopulerannya di Indonesia. 

Selepas keberhasilan Jokowi, berbagai politisi menjadikan populisme menjadi semacam acuan dasar dalam berpolitik. Ini misalnya terlihat dari gestur berbagai kandidat yang ingin memperlihatkan dirinya sebagai sosok sederhana, seperti halnya Jokowi.

Yang tak kalah menarik, selain soal populisme dan bangkitnya kekuatan baru politik, Jokowi tampaknya telah melahirkan fenomena baru dalam politik nasional Indonesia. Jika diperhatikan, berbagai kandidat yang ingin maju di Pilpres 2024 terlihat sangat membutuhkan dukungan sang RI-1. Jokowi sendiri telah bertanya kepada sejumlah menteri dan disebut memberi restu untuk maju. 

Jika pembacaan ini tepat, maka ini adalah babak baru, di mana dukungan politik (political endorsement) seorang presiden begitu dicari dan berpengaruh bagi kandidat yang ingin maju. Di Amerika Serikat (AS), ini bukan fenomena baru. Tetapi di Indonesia, ceritanya sangat berbeda.

Enam presiden sebelumnya gagal memberikan dukungan politik mereka bagi presiden selanjutnya. Soekarno dan Soeharto merupakan pemimpin otoriter yang tidak menyiapkan penggantinya. Kemudian, BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak mampu mempertahankan kursi kekuasaannya. 

Megawati Soekarnoputri lebih baik. Namun, menurut berbagai pihak, ia dikelabui oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjawab tidak ingin maju ketika ditanya Mega.

Sementara SBY, seperti yang kita lihat, ia gagal meletakkan fondasi politik yang kokoh. Selain dukungannya tidak dicari pada Pilpres 2014, Partai Demokrat saat ini turun kasta menjadi partai tengah. 

Sekali lagi, suka atau tidak, fenomena dicarinya dukungan politik presiden baru terlihat kentara pada diri Jokowi. Dukungan publik yang masih besar terhadap sang RI-1 dipercaya sebagai modal politik berharga bagi para kandidat yang ingin maju di Pilpres 2024. 

Konteks ini misalnya terlihat dari narasi berbagai relawan yang menyebut kandidat dukungannya merupakan penerus perjuangan politik Jokowi.

Well, kembali mengutip Marcus Mietzner, Jokowi tampaknya membawa fenomena baru dalam politik nasional Indonesia.

Selain sebagai kekuatan baru yang menantang dominasi oligarki, Jokowi juga tampaknya membawa tradisi dukungan politik presiden seperti yang terjadi di AS. (R53)

PinterPolitik.com 

Belum lama ini, pemerintah mengumumkan akan menghentikan ekspor batu bara dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2022. Kebijakan yang datang secara mengejutkan ini muncul setelah adanya laporan dari PT PLN (Persero) bahwa stok batu bara untuk pembangkit listrik dalam kondisi kritis. 

Berdasarkan data PLN, realisasi pemenuhan kebutuhan batu bara untuk ketenagalistrikan dalam negeri hanya mencapai 93,2 juta ton hingga Oktober 2021. Sementara, kebutuhan pasokan komoditas mencapai 137,2 juta ton hingga akhir 2021 kemarin.  

Artinya, realisasi pasokan yang diterima PLN hanya sekitar 67,8 persen. Sehingga masih terjadi gap atas realisasi pemenuhan batu bara, dengan kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri. 

Sebagai respons, pihak pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melempar kritik keras. Ketua Umum (Ketum) KADIN, Arsjad Rasjid mengatakan pengestopan ekspor ini juga berpotensi merugikan pengusaha batu bara karena banyak perusahaan batu bara nasional yang juga terikat kontrak dengan luar negeri.  

Arsjad mengatakan ini akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Minat investor di sektor pertambangan, mineral dan batu bara akan hilang, karena dianggap tidak bisa menjaga kepastian berusaha bagi pengusaha. Terlebih lagi saat ini perekonomian nasional sempat mengalami percepatan pemulihan akibat meledaknya komoditas yang sangat dibutuhkan pasar global, salah satunya batu bara. 

Terkait kelangkaan pasokan, Arsjad mengatakan tidak semua PLTU grup PLN termasuk mengalami kondisi kritis persediaan batu bara. Ditambah lagi, mengetahui bahwa kebutuhan PLN adalah kurang dari 50 persen dari jumlah produksi nasional dan pemberlakuan sistem ini akan mengurangi pendapatan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) serta pelaku bisnis harus menanggung biaya yang cukup signifikan. 

Lantas, mengapa pelarangan ekspor batu bara yang menghebohkan ini bisa terjadi? 

Baca juga: Mampu Indonesia Lepas dari Batu Bara?

Bentuk Populisme dan Solusi Serba Instan? 

Untuk dapat menggali permasalahan ini lebih lanjut, kita perlu mengetahui akar utama terjadinya kebijakan pengestopan ekspor batu bara, yaitu polemik skema Domestic Market Obligation (DMO). 

Sederhananya, dengan kebijakan DMO, perusahaan batu bara diwajibkan menyisihkan sebagian produksi batu baranya untuk kebutuhan dalam negeri, melalui PLN. Dari totalnya, pemerintah menetapkan target DMO mencapai persentase 25 persen setiap tahun, dengan harga batu bara yang dijual ditetapkan sebesar US$ 70 per ton.  

Dalam lima tahun terakhir, target tersebut hanya pernah tercapai satu kali, yaitu pada tahun 2018, dengan angka 27 persen. Sementara untuk tahun 2021 sendiri, DMO hanya terealisasi pada angka 10 persen. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kaltim Christianus Benny mengatakan ada 418 perusahaan per Oktober 2021 yang belum sama sekali atau 0% menjalankan DMO untuk PLN. 

Namun, layaknya koin dua wajah, para pengusaha batu bara yang selama ini selalu menjadi pihak yang sering dijadikan korban, sekaligus disalahkan, juga memiliki alasan kenapa sebagian dari mereka kesulitan mencapai ambang batas DMO yang ditetapkan pemerintah.  

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, dengan harga US$70 per ton dan kewajiban menyetor sebagian besar produksi batu bara ke PLN, pihak produsen batu bara cukup dirugikan, karena jika dibandingkan dengan harga permintaan internasional yang saat ini mencapai angka ratusan dolar per ton, akan jauh lebih efektif jika menjual batu bara ke luar negeri.  

Dengan demikian, terjadi disparitas antara harga batu bara domestik dan internasional. Di saat harga batu bara internasional melambung, PLN selalu mengeluh pasokan terkendala, tapi saat harga internasional rendah, pengusaha mengeluh karena mereka ingin jual ke PLN tapi slotnya tidak tersedia.  
 

Poin kerugian yang kedua adalah, tidak seluruh produsen batu bara memiliki kemampuan memenuhi biaya logistik demi memenuhi ambang batas DMO karena banyak produsen yang per bulannya hanya menghasilkan ribuan ton. Direktur Eksekutif Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan perkara seperti ini telah menyebabkan persoalan logistik di internal produsen. 

Sebagai contohnya, PLN tidak menyediakan loading facility, padahalkarakteristik setiap pembangkit berbeda-beda. Fabby menilai ini yang secara detail harus diatur dan disiapkan oleh pemerintah atau PLN. 

Dari pemaparan di atas, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya DMO telah menarik kesalahan tidak hanya dari pengusaha, tetapi juga pemerintah karena luput melihat variabel-variabel yang dapat merugikan pengusaha. Menariknya, isu pengestopan ekspor batu bara digemborkan merupakan akibat dari “kejahatan” pengusaha karena enggan memenuhi kebutuhan DMO. 

Apa yang dilakukan pemerintah menggambarkan yang dimaksud dengan konsep populisme dari ilmuwan politik, Cas Mudde. Dalam bukunya Populism: A Very Short Introduction, Mudde mengatakan bahwa aktor politik yang berpandangan seperti ini mengerucutkan masyarakat menjadi dua jenis kelompok, yaitu rakyat dan kelompok elite.  

Untuk mendapatkan legitimasi dari negara, aktor politik yang populis membuat narasi yang mengatakan bahwa kelompok elite adalah sosok antagonis yang bertindak selalu ingin merugikan negara, dan berkeyakinan bahwa manuver politik yang ia lakukan merupakan ekspresi dari kehendak umum rakyat. 

Padahal, kalau kita ingin melihat secara luas, pengusaha batu bara pun juga adalah bagian dari rakyat Indonesia. Di sisi lain, mereka bahkan turut berkontribusi pada perekonomian Indonesia. 

Fenomena yang kedua adalah, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga melihat pengestopan ekspor batu bara sebagai solusi paripurna yang instan, padahal sesungguhnya telah melahirkan masalah baru. Mark E. Van Buren dan Todd Safferstone dalam tulisannya The Quick Wins Paradox menjelaskan bahwa solusi instan yang merugikan muncul dari ketidakmampuan pemimpin dalam menangani lima faktor.  

Pertama, takut akan kritik; kedua, terlalu cepat berkesimpulan; ketiga, lemah dalam manajemen mikro; keempat, enggan menerima masukan dari pemangku kepentingan lain; dan kelima, luput dalam melihat konsekuensi berantai yang dapat terjadi.  

Bagaimanapun juga, kebijakan embargo ekspor ini sudah terjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana konsekuensinya pada perdagangan internasional? 

Baca juga: Siasat Luhut ‘Lenyapkan’ Batu Bara

Mencederai Kepercayaan Internasional? 

Arsjad Rasjid mengatakan bahwa pengestopan ini berpotensi besar merusak iklim investasi indonesia, dan juga dapat mencoreng nama baik Indonesia dalam aspek perdagangan internasional. Benarkah anggapan demikian? 

Well, perlu diketahui bahwa Indonesia meskipun produksi kita masih di bawah India dan Tiongkok, Badan Energi Internasional (IEA) mencatat pada tahun 2020 bahwa Indonesia telah menjadi negara eksportir batu bara terbesar di dunia dengan nilai ekspor sebesar 405 juta ton. Gelar ini bertambah penting ketika negara-negara di dunia mulai kembali beralih ke batu bara sebagai sumber daya energi dari sumber-sumber energi terbarukan. 

Baca juga: Jokowi Lawan Uni Eropa Karena Tiongkok

Pada dasarnya, pelarangan ekspor batu bara yang dilakukan Indonesia adalah bentuk dari proteksionisme. Menurut Adam Smith, kebijakan proteksionis dapat melindungi produsen, pengusaha, dan pekerja dari persoalan domestik maupun internasional. Namun, kebijakan ini juga mengurangi intensitas perdagangan, dan dapat merugikan konsumen serta produsen di sektor ekspor, baik di negara yang menerapkan kebijakan proteksionis, maupun di negara yang bergantung pada ekspor tersebut. 

Kerugian ini kemudian dapat diperparah dengan status Indonesia sebagai negara berkembang, yang masih mengandalkan ekspor untuk perkembangan ekonomi. Untuk jangka pendeknya, ini bisa mencederai kepercayaan investor asing pada kesepakatan perdagangan yang sesungguhnya masih perlu dilakukan Indonesia.  

Lalu, untuk jangka panjangnya, tentu kebijakan seperti ini juga dapat merusak sistem perdagangan antar negara di dunia, khususnya yang berkaitan dengan batu bara. Indikasi awalnya sudah ada, dengan kabar bahwa ada penekanan dari Jepang yang meminta agar Indonesia melepas kebijakan embargo ekspor batu bara. 

Pada akhirnya, pemerintah perlu ingat kembali bahwa kita hidup dalam zaman yang penuh dengan adanya interdependensi atau saling ketergantungan ekonomi. Dalam perekonomian internasional, keharmonisan prinsip interdependensi ini sangat penting untuk dijaga karena apa yang dilakukan satu negara eksportir besar, seperti Indonesia, juga akan berdampak pada negara lain, terlebih lagi jika merugikan negara tersebut.  

Perdagangan internasional modern tidak lagi hanya perlu dilihat dari aspek ekonomi saja, tetapi juga sudah memiliki pengaruh langsung pada politik internasional. 

Hal ini karena kontribusi kita dalam perdagangan internasional telah menjadi bentuk soft power, atau daya tawar negara yang muncul dari adanya kerja sama ekonomi. Jika kita mencederai interdependensi internasional terhadap suatu kebutuhan sumber daya, maka wajar jika daya tawar negara kita pun ke depannya kemungkinan akan ikut tercoreng. (D74) 

Baca juga: Di Balik Jokowi dan Pengusaha Batu Bara

PinterPolitik.com

Partai Gerindra melalui pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ahmad Muzani memastikan akan kembali mengusung sang Ketua Umum (Ketum) Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sekilas, pencalonan Prabowo untuk kembali maju dalam kontestasi Pilpres tampak sah-sah saja.

Prabowo sebagai Ketum jelas punya privilese untuk mencalonkan diri sebagai kandidat. Ditambah, rentetan hasil survei menempatkan namanya di jajaran teratas kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi.

Namun, kondisi tersebut diyakini tidak serta merta membuat langkah sang jenderal menjadi mulus. Beberapa pengamat justru menilai peluang mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu mengecil di tahun 2024.

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda memaparkan Prabowo akan menghadapi banyak tantangan untuk mencalonkan diri di 2024. Pertama, meski elektabilitasnya relatif tinggi tetapi kondisi ini diyakini belum aman. Jika dilakukan simulasi head-to-head dengan kandidat kuat lain – seperti  Anies Baswedan, Prabowo diyakini akan kesulitan untuk menang.

Baca Juga: Prancis Pilihan Terbaik Prabowo?

Kedua, preferensi politik masyarakat dinilai sudah berubah karena masyarakat saat ini diyakini menginginkan sosok baru. Terkait hal ini, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, menambahkan saat ini publik mendambakan regenerasi kepemimpinan di 2024.

Wasisto juga menyebut publik sedang mencari pemimpin yang mengusung narasi populis yang mampu menarik perhatian publik dengan gaya kerakyatan, adaptif, dan membuka diri. Menariknya, narasi populisme seperti ini dinilai berlawanan dengan karakter Prabowo dan justru dimiliki oleh beberapa sosok potensial lainnya, seperti Ganjar Pranowo dan Anies.

Hal tersebut tentu menjadi menarik untuk dianalisis. Mengapa narasi populisme seperti ini dapat menjadi ganjalan Prabowo? Kemudian, faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya menjadi ganjalan?

Mengenal Populisme

Populisme mungkin menjadi salah satu istilah politik yang paling populer beberapa tahun belakangan. Kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat (AS) tahun 2016 menjadi salah satu tonggak naiknya popularitas gerakan politik yang satu ini.

Populisme sendiri secara sederhana bisa diartikan sebagai gerakan politik yang mengkapitalisasi suara mayoritas masyarakat dan membenturkannya dengan sekelompok elite atau penguasa.

Memang masih banyak perdebatan tentang pengertiannya. Namun, kebanyakan ahli sepakat bahwa gerakan mengkapitalisasi suara mayoritas secara politik untuk melawan kelompok tertentu dan memenangkan pemilu merupakan bagian dari populisme.

Secara spesifik, beberapa pemikir menyebut populisme lebih tepat disebut sebagai strategi politik ketimbang ideologi politik atau ekonomi. Kurt Weyland – seperti dikutip dari tulisan Edward Aspinall – menyebut populisme sebagai strategi politik ketika seorang politisi dengan karakter personal tertentu membangun kekuatan dan dukungan secara langsung tanpa terikat institusi dari sejumlah besar masyarakat yang mayoritas adalah pengikut yang tidak terorganisir. Pada titik ini, populisme memang melewati batasan institusi – entah itu partai politik maupun yang sejenisnya.

Menariknya, jika melihat pada dua kontestasi Pilpres terakhir, baik Jokowi dan Prabowo dianggap sama-sama mengusung narasi populisme – sekalipun di spektrum yang berbeda. Jokowi memang dikenal sebagai tokoh yang populis sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Sementara, Prabowo juga belakangan diduga “mencoba” menggunakan strategi yang sama saat mengkapitalisasi dukungan politik – misalnya ketika ia bicara tentang “pencurian” kekayaan nasional.

Terkait hal ini, Aspinall dalam Oligharcic Populism: Prabowo Subianto Challenge to Indonesian Democracy memaparkan berbeda dengan Jokowi yang dianggap memainkan narasi populisme di spektrum kiri. Populisme yang dimainkan Prabowo menurut Aspinall cenderung ada di spektrum kanan.

Dua spektrum politik ini memang masih menjadi perdebatan – khususnya apabila berbicara dalam konteks Indonesia. Berbeda dengan AS, misalnya, yang jelas secara kepartaian sudah memberikan distingsi antara Partai Demokrat yang liberal-progresif dengan Partai Republik yang konservatif.

Baca Juga: Prabowo Tak Sayang Sandiaga?

Secara garis besar, spektrum politik kiri memang dicirikan oleh adanya pasar yang adil (fair trade), egalitarianisme, gerakan yang progresif, sosialisme, equality (persamaan), serta keberpihakan pada kelompok pekerja dan rakyat kecil. Sementara, spektrum politik kanan dicirikan oleh pasar bebas (free trade), kondisi masyarakat yang tradisionalis-elitis, adanya status quo, konservatisme, equity (keadilan), meritokrasi, dan cenderung berpihak pada pengusaha.

Menurut Aspinall, Prabowo mengambil spektrum populisme yang cenderung kanan – seperti Thaksin Shinawatra, Hugo Chavez, bahkan Donald Trump. Populisme Prabowo juga bisa disebut sebagai pluto populism, yakni populisme yang berasal dari pemikiran orang kaya dan berharta.

Kebangkitan populisme kanan memang sedang terjadi di banyak negara di dunia. AS dengan Trump yang tentu saja kanan dan Amerika Latin dengan para pemimpin ultra kanan-nya, telah menjadi barometer kebangkitan gerakan politik kanan itu.

Lantas, jika dianggap memiliki karakteristik narasi populisme yang sama dengan Thaksin, Chavez, dan Trump, mengapa dalam penerapannya konsep populisme Prabowo ini bisa dinilai gagal?

Mengapa Prabowo Mungkin Gagal?

Aspinal seperti yang sempat disinggung di atas, menyebut populisme Prabowo ini sebagai oligarch populism atau populisme oligarkis, yakni populisme yang berasal dari pemikiran orang kaya dan berharta. Hal ini merujuk pada latar belakangnya yang memang berasal dari kalangan pebisnis dan orang kaya.

Total kekayaan Prabowo mencapai Rp 1,67 triliun dan US$7,5 juta. Jumlah tersebut belum termasuk sokongan dana dari saudaranya, Hashim Djojohadikusumo.

Aspinall sempat menyebutkan bahwa Hashim menghabiskan sekitar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun jika dihitung berdasarkan kurs hari ini, untuk mendanai pendirian Partai Gerindra pada 2008-2009.

Jika merujuk pada hasil pilpres 2014 dan 2019, tentu sah saja untuk mengatakan bahwa narasi populisme yang dibawa Prabowo sejauh ini belum berhasil untuk diterapkan. Aspinall memaparkan Prabowo memang kerap mengritik para elite. Namun, latar belakang dirinya yang nyatanya berasal dari kelompok elite mau tidak mau membuat sudut pandang Prabowo menjadi bias.

Hal ini berbeda dengan Jokowi yang relatif berhasil menyamakan dirinya dengan rakyat biasa. Ini disebabkan narasi populisme spektrum kiri Jokowi juga diperkuat dari latar belakangnya yang bukan berasal dari kelompok elite. Ia juga lebih dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin menyuarakan perubahan, progresif, dan terpinggirkan.

Lalu, apakah faktor latar belakangnya yang berasal dari keluarga elite menyebabkan narasi populisme yang dibawa Prabowo berulang kali gagal? Jawabannya mungkin iya tetapi diyakini bukan faktor satu-satunya.

Baca Juga: Prabowo-Puan Lebih Realistis?

Di sini, kita coba melihat contoh kasus lain. Dari ciri-ciri tersebut, narasi populisme Prabowo bisa dibilang mirip dengan Thaksin Shinawatra yang juga adalah pebisnis dan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand. Sama seperti Prabowo, Thaksin sendiri berasal dari kelompok elite pebisnis, yang membuatnya juga bisa disebut sebagai oligarch populist dan pluto populist. Aspinall juga menyebut baik Prabowo maupun Thaksin sebagai populis otoritarian klasik.

Thaksin disinyalir sangat kuat dalam retorika populisme terkait elite korup, kebocoran kekayaan negara. dan lain sebagainya – narasi-narasi populisme yang sangat mirip dengan yang dibawa Prabowo dalam dua pemilu terakhir. Namun, berbeda dengan Prabowo, ia terbukti berhasil menggalang dukungan masyarakat hingga mengantarnya ke kursi PM.

Grigoris Markou dan Phanuwat Lasote dalam tulisannya untuk Populismus menyebut salah satu kunci keberhasilan Thaksin adalah menciptakan diskursus “us” yang mewakili orang-orang miskin dengan dirinya di dalam kelompok tersebut, melawan kelompok “them” yang mewakili kelompok elit koruptif, pebisnis, aristokrat, militer, bahkan hingga keluarga kerajaan.

Griforis Markou lebih lanjut menjelaskan sosok yang elitis seperti Thaksin bisa menjadi tokoh populis yang diterima masyarakat dan berhasil karena dia tak hanya menganggap populisme sebagai narasi tetapi ia juga menjalankan konsep tersebut di kehidupan sehari-hari.

Thaksin pada masa-masa tertentu berani turun langsung ke masyarakat dengan memperkenalkan konsepnya. Ia dengan menggunakan setelan khas masyarakat biasa, turun langsung mengenalkan doktrin “Thaksinomics” untuk mengambil hati masyarakat kelas bawah dalam rangka memperbaiki Thailand pasca-Krisis 1998 itu. Dengan perlahan, ia menjadi sangat populis dan dapat diterima masyarakat

Jika berkaca pada kasus Thaksin, walau berasal dari keluarga elite tetapi nyatanya narasi populismenya cukup berhasil. Keberhasilan Thaksin ini sekaligus mematahkan asumsi bahwa sosok elitis bahkan yang berasal langsung dari keluarga elite tidak bisa menjadi sosok yang populis.

Mungkin, ini adalah alasan lain mengapa narasi populisme yang dibawa Prabowo gagal, terlepas dia mempunyai latar belakang elite sehingga narasi populismenya terkesan bias tetapi ia juga diyakini tak menjalankan konsep populisme tersebut di kehidupan sehari-hari – setidaknya seperti apa yang dilakukan Thaksin, yaitu turun langsung ke masyarakat dan mengambil simpati mereka.

Padahal, berdasar temuan LIPI, saat ini masyarakat cenderung menginginkan pemimpin yang mengusung narasi populis yang mampu menarik perhatian publik dengan gaya kerakyatan, adaptif, dan membuka diri. Narasi yang cenderung masuk ke dalam narasi populisme spektrum kiri menurut Aspinall. Tentu, hal ini bertolak belakang dengan narasi yang dibawa Prabowo.

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menyarankan sang jenderal untuk melakukan rebranding sosok dalam rangka menghadapi Pilpres 2024.  Namun, hal ini diyakini sulit bagi sosok seperti Prabowo yang dinilai mempunyai karakteristik yang kuat untuk begitu saja mengubah narasi dan model kampanyenya menjadi lebih populis seperti yang disukai masyarakat.

Ditambah, posisi Prabowo saat ini sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) tidak mendukung untuk memakai gaya populisme tersebut dibandingkan dengan Gubernur atau Menteri yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pada akhirnya, berdasarkan pada beberapa faktor di atas, bukan tidak mungkin narasi populisme lagi-lagi bisa menjadi ganjalan utama bagi Prabowo untuk memenangi kontestasi Pilpres pada tahun 2024 nanti. (A72)

Baca Juga: Siasat Perang Modern ala Prabowo