PinterPolitik.com

Naik turun perjalanan demokrasi Indonesia saat ini turut dipengaruhi banyak hal. Salah satu diskursus yang menarik adalah kepemimpinan negara yang dipimpin oleh seorang figur populis. 

Sejak kontestasi pemilihan presiden 2014, Mietzner (2015) melihat bahwa kedua calon presiden menunjukkan karakteristik sebagai populis – di mana Prabowo Subianto merupakan tipikal populis tradisional yang bercorak ultranasionalis sedangkan Joko Widodo hadir dengan corak populis teknokratis. Kedua figur tersebut juga bertarung dalam kontestasi yang sama di tahun 2019.

Dengan dipimpinnya Indonesia oleh seorang pemimpin populis, acapkali mengundang perdebatan, khususnya berkaitan dengan dampaknya terhadap demokrasi. Mudde dan Kaltwasser (2017) melihat bahwa kehadiran populisme bak dua sisi mata uang yang membawa dampak positif dan negatif bagi demokrasi suatu negara. Lalu, bagaimana dampaknya bagi demokrasi Indonesia?

Populisme dan Demokrasi

Figur populis amat erat kaitannya dengan populisme yang telah menjadi suatu diskursus menarik karena dampaknya terhadap demokrasi di suatu negara. Populisme sendiri belum memiliki definisi yang final. Mudde dan Kaltwasser (2017) berpendapat bahwa populisme merupakan konsep yang diperdebatkan (contested concept), karena populisme sendiri kadang didefinisikan sebagai ideologi, gerakan, maupun sindrom. 

Kendati demikian, Mudde dan Kaltwasser mengambil satu benang merah yang dapat diambil untuk melihat unsur-unsur yang membangun populisme itu sendiri, yaitu rakyat, elite, dan kehendak umum. konstruksi ‘rakyat’ yang disebut populisme memang tidaklah jelas, bahkan terkesan diinterpretasikan secara tertentu lewat penyederhanaan dari realitas yang ada. 

Namun, definisi rakyat dalam populisme sering menggunakan tiga pemaknaan, yaitu rakyat sebagai yang berdaulat, rakyat biasa, dan rakyat sebagai sebuah bangsa. Selanjutnya, elite merupakan sebuah kelompok atau golongan yang memiliki keunggulan atau superioritas dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya, biasanya mencakup kekuatan politik, status sosial ekonomi, kebangsaan, dll. 

Terakhir, kehendak umum yang merupakan inti dari populisme yang didefinisikan sebagai gagasan kerakyatan. Gagasan ini yang kemudian dapat digunakan oleh aktor atau figur populis untuk membuat keberpihakan yang jelas terhadap rakyat oleh para pemimpin populis. Hal ini juga merupakan modal untuk memobilisasi rakyat untuk mendukung aktor atau figur populis dalam menggulingkan kekuasaan para elite.

Kehadiran populisme menurut Laclau merupakan suatu konsekuensi dari kondisi politik yang terjadi di masyarakat, khususnya konsekuensi yang menentukan kategori tujuan yang berorientasi pada rakyat atau ‘the people’ dan particular demand yang didefinisikan sebagai permintaan sosial dari ketidakpuasan rakyat dengan kondisi sosial politiknya. 

Lebih lanjut, Laclau menyebutkan jika populisme berkembang sebagai akibat dari kondisi tatanan sosial yang sudah rusak, di mana rakyat kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik karena kegagalan para elite yang berkuasa menjadi saluran representasi yang efektif sehingga memunculkan apatisme politik rakyat.

Kondisi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh aktor atau figur populis untuk memobilisasi dukungan rakyat agar ia bisa merebut kekuasaan yang dimonopoli oleh kelompok ‘elite’ yang selama ini berkuasa. Dari konstruksi tersebut, populisme justru dapat ditempatkan sebagai antitesis dari gagasan mainstream yang selama ini dijalankan oleh kelompok elite yang berkuasa dalam sistem politik demokratis. 

Artinya, ia merupakan wujud ekspresi kekecewaan terhadap sistem politik yang dikuasai oleh para elite korup dan mencoba untuk memobilisasi dukungan pada aktor populis yang didapuk sebagai wakil ‘rakyat’ untuk menggulingkan kekuasaan para elite korup. 

Sekilas, pandangan terhadap populisme sendiri tampak hadir seperti penyelamat demokrasi yang sedang menuju kehancuran. Akan tetapi, populisme sendiri memiliki dampak buruk terhadap demokrasi. 

Laclau misalnya mengatakan bahwa pandangan politik pemimpin populis pada dikotomi antara ‘rakyat’, yang mereka wakili, dan ‘elite’ yang menentang mereka, membuat mereka sering mengkritisi tatanan konstitusional yang ada. Mereka menuding hal tersebut telah dimanfaatkan oleh para elite korup untuk mempertahankan kekuasaannya. Itulah sebabnya mengubah undang-undang dan konstitusi akan menjadi program politik pemimpin populis. 

Ketika tatanan konstitusional tersebut berhasil diubah, pemimpin populis berusaha memonopoli proses politik daripada mencari konsensus dengan oposisi dan elemen lama yang mereka anggap korup.

Sejalan dengan pandangan Andreas Ufen (2019) yang mengatakan bahwa agenda perubahan tatanan konstitusional menjadi penting dilakukan pemimpin populis untuk memperkuat daya cengkeraman mereka. Hal ini yang disebutnya sebagai penguraian sistem pengawasan dan perimbangan (check and balances) kepada lembaga lain, seperti Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana di Indonesia?

Walaupun Mietzner menyebut bahwa dengan dipimpinnya Indonesia oleh Presiden Joko Widodo selaku populis teknokratik akan membawa dampak positif alih-alih membahayakan demokrasi, namun banyak catatan kepemimpinan Presiden Joko Widodo justru mengancam demokrasi itu sendiri. 

Misalnya, Abdurrachman Satrio (2018) yang menyebut beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo yang membahayakan demokrasi seperti penerbitan Perppu Ormas untuk membubarkan HTI, menyetujui pengundangan revisi UU MPR, DPR, dan DPRD yang memuat pasal kontroversial mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mengkriminalisasi orang/kelompok yang merendahkan martabat DPR, melakukan langkah represif terhadap pemimpin gerakan Islam dan gerakan oposisi #2019GantiPresiden, menyetujui presidential threshold dalam pengundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga menyetujui pengangkatan Hakim Konstitusi Arief Hidayat untuk periode kedua karena ia sempat terlibat kontroversi sebelum uji kepatutan dan kelayakan dengan bertemu beberapa anggota Komisi III DPR.

Hal yang selaras juga disampaikan oleh Thomas Power (2018), di mana ia malah menyebut Presiden Joko Widodo berbelok menjadi otoriter dengan memanipulasi institusi penegak hukum dan keamanan untuk kepentingan politik pragmatis dan membuat upaya sistematis untuk melemahkan dan merepresi oposisi politiknya dalam pemilihan presiden 2019.

Selain pendapat tersebut, penulis melihat isu yang tidak boleh dilupakan mengenai kaitan demokrasi dengan kepemimpinan figur populis di Indonesia adalah isu amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang periode presiden dan perubahan kilat UU MK. 

Pertama, isu amendemen UUD 1945 mengenai perpanjangan periode presiden turut disuarakan oleh menteri-menteri Presiden Joko Widodo. Misalnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyuarakan perpanjangan periode presiden sebagai salah satu aspirasi rakyat yang patut dipertimbangkan. 

Kendati Joko Widodo akhirnya menegaskan ketidakmauannya untuk memperpanjang periode jabatan, tetapi isu memperlihatkan adanya agenda perubahan konstitusi yang mengangkangi semangat demokratisasi yang dirawat oleh lingkaran istana. 

Kedua, perubahan UU MK yang terjadi di pertengahan 2020 menjadi kontroversial sebab prosesnya yang tidak masuk perencanaan program legislasi nasional, pembahasan secepat kilat dan tidak partisipatif, serta beberapa substansi dari perubahan UU MK yang sangat menunjukkan kepentingan politik pragmatis dari kekuasaan eksekutif dan legislatif karena berkutat pada penambahan usia minimal pencalonan hakim konstitusi dan penambahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini layaknya seperti transaksi politik untuk mengamankan agenda pemerintah dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pasca perubahan UU MK mulai diberlakukan.

Kedua isu ini menjadi refleksi yang memunculkan alarm kehati-hatian bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia di bawah pemimpin populis. Pertama, munculnya isu perpanjangan periode presiden dengan melakukan amendemen UUD 1945 yang dirawat oleh lingkaran istana malah menunjukkan agenda perubahan tatanan konstitusional yang biasa menjadi agenda pemimpin populis untuk memperkuat daya cengkeraman mereka. 

Kedua, kebijakan yang bertujuan untuk menguraikan sistem pengawasan dan perimbangan (check and balances) kepada Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan UU MK layaknya transaksi politik untuk mengamankan agenda di UU kontroversial lainnya.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

PinterPolitik.com

“Don’t look for meaning in the words. Listen to the silences.” – Samuel Beckett, novelis Irlandia

Ada fenomena menarik dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya. Tidak seperti di periode pertama, saat ini mantan Wali Kota Solo itu dinilai kurang begitu populis. Bayangkan saja, bahkan sebelum resmi dilantik untuk periode kedua, kebijakan kontroversial seperti revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) benar-benar mengejutkan publik. Saat itu, kita semua melihat bagaimana riuhnya massa turun ke jalan untuk menolak revisi.

Kemudian saat ini ada Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, undang-undang sapu jagat yang telah menuai kritik dan penolakan sejak awal pengusulan wacananya. Di tengah gelombang demi gelombang demonstrasi, Presiden Jokowi nyatanya tetap kukuh untuk mendorong produk hukum tersebut. Sekali lagi, sifat populis sang Presiden memunculkan tanda tanya berbagai pihak.

Bukan tanpa alasan kuat, pada awal keterpilihannya pada 2014 lalu, majalah Time sampai memberi julukan A New Hope. Untuk pertama kalinya, Indonesia dipimpin oleh Presiden yang bukan dari kalangan elite partai dan bukan berlatar militer.

Poin ini juga menjadi jantung kritik dari pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati. Menurutnya, berbeda dengan periode pertamanya, saat ini Presiden Jokowi cenderung mengambil kebijakan-kebijakan non-populis.

Tidak hanya dari pengamat dalam negeri, perubahan gestur politik RI-1 juga menjadi perhatian pengamat luar negeri. Kate Lamb dalam tulisannya Joko Widodo: how ‘Indonesia’s Obama’ failed to live up to the hype di The Guardian, misalnya, menilai Presiden Jokowi telah gagal memenuhi ekspektasi sebagai Obama-nya Indonesia. Sosok yang dikenal merakyat dan sederhana ini justru semakin terlihat dekat dengan elite dan menelurkan kebijakan-kebijakan kontroversial, khususnya terkait demokrasi.

Lantas, apa yang melatarbelakangi perubahan ini?

Seorang Konsekuensialis?

Untuk menjawabnya, variabel kuncinya ada pada pidato pelantikan Presiden Jokowi untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019. Saat itu, RI-1 mengeluarkan poin penting yang tampaknya menggambarkan keyakinan filosofisnya, yakni lebih mengutamakan hasil daripada proses.

“Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata”. Tidak hanya sekali, Presiden Jokowi kembali menegaskan, “Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya”.

Dalam kacamata filsafat, penegasan tersebut dengan jelas menunjukkan isme yang disebut dengan utilitarianisme atau konsekuensialisme. Ini merupakan pandangan etis yang menegaskan moralitas atau baik buruk ditentukan oleh konsekuensi tindakan, bukan niat tindakan. Isme ini merupakan kontras dari deontologis yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant.

Filsuf Jeremy Bentham yang merupakan pionir utilitarianisme mengungkapkan bahwa isme ini merupakan landasan dari kebijakan publik. Dari asal katanya “utilitas” atau daya guna, utilitarianisme melihat kebijakan publik harus memikirkan keputusan yang memberi kebaikan bagi banyak. Konteks ini membuat pemangku kebijakan publik memiliki landasan moral untuk menentukan kebijakannya telah baik atau bermoral. Cukup dikalkulasi sejauh mana asas kebermanfaatannya bagi orang banyak.

Utilitarianisme sendiri memiliki diktum, greatest “good” for the greatest “number” – kebaikan terbesar adalah untuk jumlah terbesar. Artinya, kebaikan (good) yang lebih baik adalah yang lebih memberi manfaat bagi banyak orang.

Tidak hanya saat pidato pelantikan periode kedua, pada Desember 2015, Presiden Jokowi juga menunjukkan kecondongannya sebagai seorang konsekuensialis. Di hadapan para menteri ketika rapat kerja di Istana Bogor, RI-1 menegaskan bahwa orientasi pada prosedur harus diubah menjadi orientasi pada hasil.

Kesimpulan Presiden Jokowi merupakan seorang konsekuensialis juga diungkapkan oleh Dosen Senior Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia Ahmad Sahidah dalam tulisan opininya di Koran Sindo pada 20 April 2016. Di sana, Sahidah mengkritik kebijakan pembangunan Indonesia yang disebutnya menerapkan prinsip utilitarian.

Pertanyaannya, jika sedari awal Presiden Jokowi merupakan seorang konsekuensialis, mengapa baru di akhir periode pertama tendensi itu jelas terlihat? 

Jawabannya sederhana, yakni beban politik. Jika kebijakan-kebijakan berani ditelurkan secara tegas sejak periode pertama, di mana itu sering kali kontras dengan sentimen publik, ada kemungkinan Presiden Jokowi gagal terpilih di periode kedua. 

Nah, karena sudah terpilih kembali, Presiden Jokowi tidak memiliki beban untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan berani yang tidak populis, seperti Omnibus Law.

Khas Kerajaan di Istana?

Jika benar Presiden Jokowi seorang konsekuensialis atau menitikberatkan pada hasil, ini memiliki implikasi yang sangat menarik. Pasalnya, melihat pola pemimpin-pemimpin konsekuensialis dunia, umumnya memiliki tendensi otoriter atau kurang mendengar sentimen publik.

Konteks itu jelas terlihat pada pengesahan revisi UU KPK dan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Kendati mendapat berbagai penolakan, mulai dari masyarakat awam hingga para pakar, pengesahan nyatanya tetap dilakukan.

Nah sekarang pertanyaan pentingnya adalah, jika benar Presiden Jokowi kurang begitu mendengar sentimen publik, lantas siapa yang didengarnya?

Terkait ini, kita dapat menarik pola menarik dari cara raja-raja kuno dalam mempertahankan kekuasaannya. Untuk menghindari mendapat bisikan yang berakibat fatal, raja umumnya memiliki rasa curiga yang tinggi. Ini kemudian membuat raja hanya mendengar orang-orang tertentu yang disebut penasihat kerajaan. 

Menariknya, penasihat kerajaan memiliki syarat-syarat khusus, yakni tidak hanya harus cerdas, melainkan juga potensinya melakukan kudeta harus sekecil mungkin. Di Tiongkok kuno, penasihat yang disebut Kasim diwajibkan untuk dikebiri agar mereka tidak memiliki potensi menurunkan kekuasaan kepada anak keturunannya. 

Mengutip National Geographic, penggunaan Kasim dimulai di Sumeria sejak abad ke-21 SM, kemudian makin meluas hingga ke Tiongkok, terutama di Kota Terlarang. Saat itu, pengebirian yang awalnya merupakan salah satu hukuman kemudian menjadi syarat untuk menjadi Kasim. 

Uniknya, di zaman pemerintahan modern, berbagai petinggi negara, baik Presiden maupun Perdana Menteri juga memiliki Kasim. Konteksnya tentu tidak seperti di Tiongkok kuno dulu, melainkan orang-orang cerdas yang dipercaya, serta tidak berpotensi untuk menggeser kekuasaan mereka. 

Jika Presiden Jokowi juga menerapkan hal serupa, maka ada dua kriteria siapa sosok yang dapat disebut Kasim sang RI-1, yakni mereka haruslah cerdas dan tidak menunjukkan hasrat kekuasaan yang besar.

Sedikit berspekulasi, dua kriteria tersebut dapat kita lihat pada diri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Selaku Profesor bidang Ilmu Politik di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Pratikno jelas merupakan sosok cerdas. Kemudian, tidak seperti lingkar satu Istana lainnya yang terlihat ingin menonjolkan diri, Pratikno terlihat lebih calm dan hanya berbicara sesuai tupoksinya. 

Selain itu, Pratikno dan Presiden Jokowi juga sama-sama alumni UGM. Menurut berbagai pihak, saat ini Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) juga tengah menguat di lingkar kekuasaan. Di periode kedua sendiri, ada sembilan menteri dari UGM. Namun kini jumlahnya menjadi delapan karena Terawan Agus Putranto terkena reshuffle pada Desember 2020.

Tentunya, Kasim bukan hanya seorang, terdapat beberapa sosok yang menjadi kepercayaan Presiden. Jika dua kriteria tersebut valid, pembaca dapat membuat interpretasi sendiri. Caranya cukup melihat orang-orang lingkar satu Presiden yang memenuhi kriteria cerdas dan tidak menunjukkan ambisi kuasa yang besar.

Well, sebagai penutup, artikel ini pada akhirnya hanyalah analisis teoretis semata. Faktor apa yang membuat Presiden Jokowi menjadi kurang populis di periode keduanya hanya diketahui oleh pihak-pihak terkait. Harapan kita, seperti dalam diktum utilitarianisme, semoga kebijakan yang ditelurkan Presiden Jokowi memberi kebaikan bagi orang banyak. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Konfigurasi dan dinamika perpolitikan tanah air pasca-pemilihan umum serentak sontak mengalami frekuensi pengenduran. Sebelumnya, ketegangan meningkat di jagat siber antara pendukung paslon nomor urut 01 dan 02.

Masing-masing saling memberikan label dan stereotip negatif, yakni cebong untuk pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan kampret bagi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dua kubu ini saling serang satu sama lain dalam media sosial.

Suhu ketegangan sempat memanas ketika perolehan suara Jokowi-Ma’ruf dikatakan unggul atas pasangan Prabowo-Sandi. Berbagai isu-isu pun muncul ke permukaan, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap bias dalam melaksanakan tugasnya hingga kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Kala itu, situasi kembali memanas menjelang pengumuman atas pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019. Beberapa aksi bahkan berujung pada kerusuhan dan meninggalkan beberapa korban jiwa usai pengumuman KPU tersebut.

Terkait peristiwa tersebut, beberapa pendukung Prabowo-Sandi dijerat dengan dugaan makar. Di sisi lain, pihak aparat keamanan disinyalir telah melakukan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap demonstran, seperti penggunaan peluru tajam.

Rentetan peristiwa tersebut merupakan pernak-pernik dalam sistem demokrasi yang menggunakan pemilihan umum secara langsung untuk menjaring seorang pemimpin dan wakil rakyat. Namun, pernak-pernik tersebut turut menyisakan pertanyaan. Bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia yang telah kita perjuangkan selama ini?

Hilangnya Demokrasi

Jokowi mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan terutama para penggiat HAM. terkait pidato Visi Indonesia-nya yang dinilai telah mengabaikan persoalan demokrasi, hukum, dan HAM. Sang presiden dinilai terlalu menggebu-gebu dan bersemangat untuk membuka kran investasi secara besar-besaran agar lapangan pekerjaan terbuka lebih banyak.

Meski begitu, demokrasi sendiri sampai saat ini tetap eksis dan berkembang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, banyak negara mulai bertransisi menjadi demokrasi. Negara-negara yang dahulunya berhaluan otoriter juga beralih ke sistem demokrasi.

Tentunya, postulat tersebut perlu diuji kembali sebab dalam sebuah buku yang berjudul How Democracies Die, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt melihat bahwa terdapat ancaman yang apabila tidak direspons dapat berujung pada hilangnya demokrasi, terutama di Amerika Serikat. Komitmen Donald Trump akan norma-norma demokrasi dan terpilihnya bintang televisi tersebut sebagai presiden dianggap disebabkan oleh kelalaian dan ketidakcermatan partai republik dalam menarik outsider (orang luar) politik yang bisa jadi tak berkomitmen terhadap persoalan demokrasi.

Demokrasi – selain menyediakan prosedur atau piranti guna menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas dan berintegritas – tampaknya turut menjadi lahan subur untuk bertumbuhnya para demagog.

Istilah demagog sendiri dapat dipahami sebagai seseorang pemimpin yang populer di masyarakat tetapi memiliki sifat yang memecah belah. Sebagian besar demagog biasanya menggunakan cara-cara kepemimpinan otoritatif, seperti Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan Hugo Chavez.

Sosok-sosok tersebut merupakan outsider politik yang populis dan terkenal kala itu dengan mengambil peran oposisi dalam pemerintahan tetapi berhasil menyedot legitimasi rakyat tanpa kudeta atau pun revolusi.

Sosok-sosok tersebut mulanya dapat menduduki kekuasaan karena mendapat dorongan bahkan ditarik oleh kalangan elite politik dan partai. Para elite politik dan partai menganggap bahwa dengan menarik orang luar yang populer dapat meningkatkan kinerja pemerintahan sebab mereka pada dasarnya adalah kalangan ahli ataupun profesional dalam bidangnya masing-masing ditambah tingkat popularitas di kalangan masyarakat.

Di samping itu, pemimpin-pemimpin tersebut juga ingin menunjukkan citra kepada masyarakat bahwa pengisian jabatan strategis seperti presiden dan menteri tidak melulu harus diisi oleh kalangan elite partai yang syarat dengan bagi-bagi kekuasaan sesama rekan koalisi. Jika diamati pola demikian menunjukkan keterbukaan dan sangatlah demokratis tetapi sebenarnya hanya lah nilai pseudo (semu) belaka.

Dalam psikoanalisis ala Sigmund Freud, setiap individu memiliki dorongan naluriah untuk memiliki dan menikmati sekaligus untuk menguasai bahkan menghancurkan. Kebanyakan demagog mempunyai kecenderungan dari kedua dorongan tersebut, terutama kecenderungan untuk menguasai, sehingga dapat merusak sendi-sendi demokrasi dengan memanfaatkan jalur-jalur konstitusional yang berlaku di negaranya.

Menteri Jokowi?

Sebagai seorang presiden yang terpilih secara demokratis, Jokowi seharusnya dapat berkaca dan mengambil pelajaran dari realitas yang mengancam demokrasi sebagaimana yang telah dicontohkan meskipun konteks dari contoh di atas adalah pemimpin negara. Namun, menjadi relevan apabila contoh tersebut dijadikan bahan evaluasi sekaligus pertimbangan guna memilih pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Diharapkan ketika nanti Jokowi memilih menteri tidak sekedar asal pilih atau tarik begitu saja tetapi harus ada prasyarat yang menyertai, yakni komitmen terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Upaya yang perlu dilakukan oleh sang presiden ini nantinya menjadi salah satu unsur sine qua non bagi siapa saja yang akan memegang posisi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf walaupun calon menteri tersebut memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan lembaga kementerian yang akan dipimpinnya.

Pasalnya, Mantan Wali Kota Solo tersebut beberapa kali menyatakan bahwa dirinya telah terbebas dari beban-beban politik yang dibawanya pada periode pemerintahannya yang pertama. Oleh sebab itu, kabinet Jokowi 2.0 disinyalir akan diisi oleh berbagai kalangan profesional yang memiliki latar belakang non-politik.

Tentunya, jika mengacu pada kasus pemimpin-pemimpin demagog yang berasal dari kalangan non-politik di berbagai negara sebelumnya, tidak menutup kemungkinan posisi-posisi jabatan kabinet Jokowi 2.0 dapat menjadi batu loncatan bagi kemunculan demagog-demagog selanjutnya di Indonesia.

Mungkin, sang presiden perlu mempertimbangkan beberapa indikator pelaku otoritatif versi Juan Linz dalam bukunya yang berjudul Totalitarian and Authoritarian Regimes, yaitu menolak aturan main demokrasi dengan kata-kata atau perbuatan, menyangkal legitimasi lawan, menoleransi atau menyerukan kekerasan, dan menunjukkan kesediaan untuk membatasi kebebasan sipil lawan politik dan media.

Pada intinya, Jokowi perlu memanfaatkan hak prerogatif dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya untuk memilih sosok-sosok menteri yang berkomitmen terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Komitmen menteri tersebut harus lebih inklusif dan tidak hanya mendukung kelompok dominan yang berujung pada penghasutan populis (demagoguery).

Mungkin, dengan begitu, pidato-pidato pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selanjutnya dapat terbebas dari pandangan bahwa negara telah mengabaikan penegakan HAM, hukum, dan demokrasi. Selain itu, diharapkan juga bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dan HAM yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Tulisan milik Faisal Muhammad Safi’i, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

PinterPolitik.com

Ada yang berbeda dari gaya kampanye kandidat presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Dibandingkan Pilpres 2014, Gaya kampanye Prabowo belakangan ini terlihat lebih populis.

Dulu, Prabowo memang kerap terlihat lebih elitis dalam kampanyenya seperti jarang berinteraksi langsung dengan massa, pidato keras-keras dengan bahasa berat, dan lain sebagainya. Nah, tapi itu dulu, sekarang Prabowo sepertinya mulai meninggalkan gaya elitis tersebut. Prabowo bahkan sekarang sering bilang kalau dia itu elite yang sudah tobat.

Prabowo menyadari ajang Pilpres lima tahun lalu dirinya yang merasa sudah mendapatkan dukungan dari para tokoh masyarakat dan ulama di berbagai daerah ternyata tidak lah cukup. Hal ini yang membuat Prabowo mengatakan dirinya masih kurang pintar jika dibandingkan dengan Jokowi.

Pengakuan Prabowo yang merasa kalah pintar dengan Jokowi terpampang nyata saat dirinya membedakan kampanye di Pilpres 2014 dengan Pilpres tahun ini.

Gaya-gaya Jokowi turun ke basis masyarakat yang terlihat sederhana dan santun menjadi inspirasi Prabowo untuk ditiru. Misal gaya Jokowi yang berkampanye turun ke pasar dan membeli pisang tanpa ditawar berhasil membuat pedagang mengatakan Jokowi adalah sosok yang baik ramah dan sederhana. Ataupun gaya Jokowi yang dekat tengan ibu-ibu saat turun ke basis patut menjadi pertimbangan untuk dicontoh.

Nah, merujuk pada hal-hal tersebut, pada kampanye Prabowo beberapa waktu lalu di Lombok, ada penampilan yang sangat berbeda dengan Pilpres 2014. Dalam kampanye tersebut, Prabowo mulai terlihat dekat dengan masyarakat bahkan sampai memegang tangan seorang nenek. Seakan tergambar seperti sedang memohon restu kepada masyarakat bawah.

View this post on Instagram

Besar harapan yang masyarakat titipkan kepada saya dan Pak @prabowo. Prabowo-Sandi akan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Dengan keberpihakan yang tegas, Prabowo-Sandi akan hadirkan lapangan kerja yang terbuka luas untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk tenaga kerja asing, dan kami akan pastikan harga-harga kebutuhan pokok lebih bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat seperti harapan dari seluruh ibu di Indonesia.

A post shared by Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) on Mar 26, 2019 at 7:40am PDT

Hmmm, sungguh mengharukan foto yang berhasil ditangkap dan diunggah ke media sosial Sandi. Semoga gambaran itu tidak hanya terjadi di Pilpres saja ya bro! Dan keharmonisan pemimpin dan rakyatnya akan selalu terwujud nyata. Tidak hanya itu, harapan kita sebagai masyarakat juga menginginkan para pemimpin yang terpilih nanti bisa benar-benar mengimplementasikan janjinya. Betul apa betul?

Yakin bukan gimik? Semoga bukan ya! Amin...
Share on X

Sebab yang sudah-sudah, foto seperti itu cuman pas ada maunya aja. Nanti saat sudah terpilih ya sama aja, janjinya ya hanya janji yang terus berulang saat ajang pemilihan tiba. Ckckck, amit-amit deh, semoga untuk tahun yang akan datang tidak ada lagi ya pemimpin yang mengecewakan kita. (G42)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ada hari ini, 20 September 2018, KPU akan mengumumkan secara resmi nama capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2019. Setelah beberapa waktu lalu sempat terjadi turbulensi politik terkait sosok cawapres di masing-masing kubu, kini baik Jokowi maupun Prabowo Subianto akan mulai dihadapkan pada program-program kampanye, termasuk tentang depresiasi rupiah yang salah satunya diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi-politik global.

Menjelang Pilpres 2019, publik tentu menunggu keterbaruan visi dan misi kedua pasang capres-cawapres, terutama dalam merespon tantangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di ujung senja kepemimpinanya, bagaimana sebenarnya kinerja Jokowi sebagai petahana dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah instabilitas politik dan ekonomi kita hari ini?

Jika pemimpin Indonesia hari ini hanya fokus pada kebijakan developmentalisme dan populisme politik yang menyasar pada tujuan elektoral, hal ini akan berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan kesejahteraan ekonomi.
Share on X

Mengingat Kembali Populisme Jokowi

Merefleksikan kembali populisme politik terasa penting akhir-akhir ini. Saat kondisi politik dunia juga mengalami turbulensi dan mulai muncul pemimpin-pemimpin populis “gila” di beberapa belahan dunia seperti Donald Trump di Amerika Serikat (AS), Indonesia juga sepertinya terjebak dalam arus  politik itu.

Tentu kita tidak lupa dengan janji-janji politik Jokowi yang begitu membius pemilih di Pilpres 2014 lalu. Sosok Jokowi yang sederhana dengan semua programnya yang merakyat memang menarik hati banyak pemilih, terutama dari kelas menengah ke bawah.

Menurut banyak pengamat, populisme politik muncul karena rakyat jenuh dengan peran negara dan parpol yang diangap korup dan oligarkis. Michael L. Conniff menjelaskan bahwa populisme merupakan bagian dari oportunisme politik dan strategi yang dirancang untuk menarik pemilih.

Politik populis mengutamakan mobilisasi politik, terutama dalam bentuk gerakan sosial massa dan organisasi partai yang terlibat gerakan sosial. Kemampuan politik populis untuk menciptakan bentuk-bentuk baru dari keterlibatan politik sangat penting di era penurunan partisipasi politik formal.

Pada saat yang sama, dalam demokrasi yang terkonsolidasi, populisme dapat mengikis institusi demokrasi dan berkompetisi dengan rezim otoriter. Populisme juga terkait erat dengan polarisasi politik.

Pada masa kampanye 2014, figur Jokowi dicitrakan sebagai sosok populis yang dibangun sejak ia menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta melalui program di bidang kesehatan dan pendidikan untuk rakyat miskin. Pendekatan “blusukan” untuk mengetahui problem langsung masyarakat dan mendiskusikan solusinya juga menjadi salah satu gaya yang dianutnya.

Kesan pejabat negara yang angkuh, birokratis, korup dan formal serta berjarak dengan rakyat, ia dekonstruksi dengan dialog dan informalitas. Lalu, karena dipandang jujur, sederhana, dan bukan mewakili oligarki elite politik, Jokowi dianggap sebagai representasi masyarakat, yang tertuang dalam slogan kampanye “Jokowi adalah Kita”. Slogan itu berhasil mengantarkannya menang dalam Pilpres 2014.

Ilusi Proyek Developmentalisme Jokowi

Seiring berjalannya pemerintahan Jokowi, salah satu hal yang mencolok dari gaya populisme pria kelahiran Solo itu adalah ambisi kebijakan developmentalisme yang menyasar pembangunan infrastruktur secara masif. Ia mengklaim bahwa Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran guna membangkitkan performa ekonomi.

Eve Warburton dari Australia National University dalam papernya berjudul Jokowi and the New Developmentalism berargumen bahwa Jokowi hampir secara eksklusif berfokus pada serangkaian program ekonomi pragmatis yang sempit, khususnya di bidang infrastruktur, deregulasi dan de-birokratisasi.

Sementara developmenatlisme itu sendiri berfokus pada argumentasi bahwa pembangunan dapat diwujudkan dengan baik melalui pasar dalam negeri yang kuat, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan kebijakan lain yang menunjangnya, misalnya terkait peningkatan tarif impor untuk melindungi barang-barang produksi dalam negeri.

Dalam desain dan implementasinya, Jokowi memaksimalkan peran negara dalam setiap aspek kebijakan. Bagi Jokowi, negara berfungsi untuk menyediakan layanan ekonomi dan memelihara industri lokal, serta menjadi lokomotif bagi pembangunan infrastruktur.

Namun, visi tersebut tidak disertai dengan program substantif untuk membangun pemerintahan yang transparan dan bersih. Jokowi memang selalu dicirikan oleh jalan politiknya yang bersih – hal yang sempat disinggung oleh Mahfud MD di program Indonesia Lawyers Club (ILC). Tetapi, ia tidak mampu sepenuhnya mengendalikan dampak dari sistem politik yang transaksional dan oligarkis dengan kartel partai politik di dalamnya.

Jokowi bahkan mengkalkulasi bahwa reformasi antikorupsi berisiko mengganggu keseimbangan politiknya dan mungkin akan menghambat ambisi program infrastruktur pemerintah – sekalipun beberapa pendapat lain menyebut isu korupsi juga dipakai untuk menghadapi lawan politiknya. (Baca: Jokowi, The Next Xi Jinping?)

Sepanjang tahun 2016, Jokowi berhitung secara politik, dan bahkan terlihat “menganggap” isu hak asasi manusia maupun keadilan sama sekali tidak menguntungkannya secara politik – utamanya dalam konteks strategi pemenangan Pemilu. Saat tawaran untuk kembali maju pada Pilpres 2019 muncul, strategi yang ia pakai adalah mempertahankan otoritas atas parlemen dan kabinet.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Jokowi memberikan peran yang begitu besar pada BUMN yang secara ekonomi politik akan berisiko dalam dua aspek. Pertama, rentan terjadinya mark-up dan korupsi. Kedua, posisi BUMN yang begitu kuat akan menyebabkan proyek tidak berjalan secara efisien karena akan terjadi monopoli pasar yang punya dampak lanjutan terhadap kelesuan ekonomi di sektor privat.

Bahkan Bank Dunia telah menyoroti keterlibatan BUMN yang cukup masif dalam proyek infrastruktur. Menurut lembaga tersebut, pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan pendanaan besar. Jika ada kompetisi yang sehat, pendanaan bisa lebih efisien.

Bahkan, dalam laporannya, lembaga pemeringkat utang dunia, Standard & Poor’s (S&P) mengkhawatirkan posisi neraca keuangan BUMN konstruksi seiring meningkatnya utang perusahaan plat merah tersebut.

Analis S&P Xavier Jean menyebutkan, utang dari empat perusahaan konstruksi besar milik negara naik 57% menjadi sekitar US$ 11,3 miliar atau setara Rp 156,2 triliun pada tahun lalu. Kenaikan utang ini adalah pertanda bahwa proyek infrastruktur mulai overdosis.

Jokowi’s War on Inflation Puts Populism First, Reform Second https://t.co/Fshzjj0u3n

— M. Chatib Basri (@ChatibBasri) May 2, 2018

Sejauh ini, belum ada langkah konkret dalam merespon potensi kegagalan proyek developmentalisme selain menututup-nutupinya dari masyarakat luas. Pada titik ini, reformasi kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini. Namun, melihat tarik menarik kepentingan politik yang terdapat dalam proses pengambilan kebijakan serta momentum tahun politik yang sudah di depan mata, tentu hal tersebut akan sulit tewujud.

Masih Mau Populisme Lagi?

Menjelang Pilpres 2019, tentu publik bertanya-tanya apakah Jokowi akan kembali menggunakan strategi populis yang serupa atau tidak untuk memenangkan Pemilu.

Faktanya, beberapa pihak menyebut strategi populisme politik sebenarnya sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di masa depan. Jika melihat pola kepemimpinan Jokowi dalam empat tahun terakhir, banyak pengamat yang menyatakan bahwa ancaman bagi demokrasi begitu nyata di Indonesia.

Dalam forum Australia National University, Indonesia Political & Economic Update 2018, Indonesia disebut mengalami 3 indikator kemunduran demokrasi yang ditandai dengan kebangkitan politik Islam, menguatnya peran institusi negara, dan represi terhadap oposisi politik yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, beberapa pembicara dalam forum tersebut menyatakan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia memungkinkan untuk kembali menjadi negara otoriter.

Populisme Jokowi juga dianggap memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di Turki di bawah kepemimpinan Erdogan. Dengan partainya AKP, Erdogan juga mengembangkan isu ekonomi kesejahteraan sebagai narasi yang ditekankan dalam setiap kampanye dari tahun 2002 hingga 2015.

Dalam konteks kebijakan developmentalisme, Erdogan juga memiliki ambisi yang besar yang terlihat dari strategi kampanye pada Pemilu 2015. Ia menekankan perlunya proyek developmentalisme untuk Turki dalam visi “Target 2023” yang terkonsentrasi pada pembagunan jaringan kereta api berkecepatan tinggi dan bandara. Padahal, beberapa pakar kebijakan publik di Turki menyebutkan bahwa investasi untuk proyek ini belum memadai.

Selain itu, strategi populis Erdogan lainnya untuk memenangkan Pemilu adalah penggunaan slogan “AKP adalah Turki ” – slogan yang mirip dengan “Jokowi adalah Kita” milik Jokowi. Erdogan  menekankan bahwa ia dan partainya adalah perawat bagi seluruh Turki dan tidak pernah gagal berkampanye di provinsi-provinsi sejak ia menjadi Perdana Menteri pada 2002.

Bahkan AKP juga melakukan kompromi dengan gerakan Islam politik. Profesor Taner Akan dari Kocaeli University, Turki, mengatakan bahwa AKP adalah partai yang lahir dari kompromi antara kekuatan negara sekuler Turki yang otoritarian dengan partai-partai Islam sebelumnya yang sangat anti Barat dan bertujuan menegakkan negara Islam yang berlandaskan syariah. Karena itu, AKP merupakan partai yang paling sukses membangun koalisi lintas kelas dan agama.

Meskipun terdengar hebat, namun populisme Erdogan pada akhirnya juga mengarah pada praktik otoritarian dalam menjalankan kekuasaanya. Menurut Berk Esena dan Sebnem Gumuscu dalam tulisannya berjudul Rising competitive authoritarianism in Turkey, Pilpres di Turki pada Juli 2015 adalah bukti otoritarianisme Erdogan yang menggunakan kekuasaanya sebagai petahana dalam memanipulasi proses demokrasi tersebut.

Lalu bagaimana dengan Jokowi? Apakah mungkin sang presiden akan mengikuti jejak Erdogan dan berubah otoriter? Tentu semuanya masih menjadi tanda tanya. Yang jelas aksi-aksi politik yang terlihat belakangan misalnya terhadap gerakan #2019GantiPresiden membuat banyak orang mengarahkan telunjuknya ke sana.

Kini Indonesia dan Turki sama-sama mengalami turbulensi ekonomi ditandai dengan terdepresiasinya mata uang Lira dan Rupiah sebagai dampak perang dagang Tiongkok dan AS. Jika pemimpin Indonesia hari ini hanya fokus pada kebijakan developmentalisme dan populisme politik yang hanya menyasar pada tujuan elektoral, tentu hal ini akan berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan risiko terjadinya krisis ekonomi akan menjadi ancaman utama. (M39)

pinterpolitik.com

PARIS – Prancis segera memasuki pemilihan presiden. Telah terpilih empat calon yang akan berjuang untuk  meraih suara terbanyak pada pemungutan suara April dan Mei nanti. Siapa yang paling kuat memenangkan pilpres nanti?

Keempat kandidat itu adalah Francois Fillon (Les Republicans), Benoit Hamon (Socialists), Marie Le Pen (Front National), dan Emmanuel Macron (Independent). Dari keempat calon presiden ini belum ada yang paling dijagokan.

Siapa dan mengapa keempat calon presiden itu? Pertama, Francois Fillon, kabarnya sangat mengidolakan reformasi dari Margaret Thatcher dan itu yang mendorongnya berjanji  memangkas sektor publik Prancis.

Sektor publik ini mempekerjakan ribuan pegawai negeri, yang sebagian tugasnya hanya sedikit  dan ada yang  tak bekerja. Kampanyenya menjadi kacau setelah sebuah harian di Prancis menudingnya membayar istrinya, Penelope Fillon, hingga setengah juta euro, untuk melakukan pekerjaan fiktif.

Fillon kini sedang diselidiki aparat Prancis yang belum lama ini menggerebek Majelis Rendah parlemen terkait dengan kasus yang membelitnya. Akibatnya, popularitas Fillon melorot dan  terancam tak bisa bersaing dalam pemilihan presiden.

Kedua, Marine Le Pen, putri dari tokoh sayap kanan Jean-Marie Le Pen yang dikenal rasial. Jean-Marie dikenal lebih senang membangkitkan perlawanan rakyat ketimbang mengurus partainya, Front National (FN), untuk merengkuh kekuasaan.

Namun, Marine, mantan pengacara, membawa FN ke arah yang sama sekali berbeda. Di tangan Marie, FN yang awalnya hanya perkumpulan neoliberal di bawah kendali ayahnya, kini menjadi sebuah gerakan untuk era populis.

Sejak memimpin FN pada 2011, Marine sukses memperhalus citra partai yang awalnya dinilai buruk. Kini, Marine malah dianggap sebagai calon kuat presiden Prancis.

Sejumlah survei menempatkan Marine di peringkat atas. Ditambah “Trump Effect”, maka jutaan disilusionis diperkirakan lebih memilih Marine ketimbang Fillon. Para pengamat politik Prancis bahkan menilai Marine bakal memenangi putaran kedua pemilihan presiden.

Kandidat ketiga, Emmanuel Macron, sempat menjadi Penasihat Ekonomi Presiden Francois Hollande sebelum menjabat Menteri Perekonomian, mulai 2014. Tetapi, Emmanuel membuat mentornya itu berang karena mengundurkan diri dari jabatannya dan mendirikan partai baru berhaluan tengah, “En Marche” (Bergerak).

Kini, Emmanuel memosisikan dirinya sebagai “kuda hitam” di tengah kejutan yang diberikan Donald Trump di AS. Menteri Perekonomian yang  propengusaha dan belum pernah terpilih untuk jabatan publik apa pun, bersikukuh tak berdiri di kiri atau kanan, tetapi hanya untuk Prancis.

Kandidat keempat, Benoit Hamon, adalah politisi sayap kiri yang mengalahkan mantan PM Manuel Valls dalam pemilihan awal di Partai Sosialis Prancis. Hamon, mantan Menteri Pendidikan yang ingin mengurangi jam kerja, dari 35 menjadi 32 jam, memperoleh 58,65 persen dukungan di Partai Sosialis.

Hasil itu sangat mengejutkan, karena Valls dianggap terlalu kuat untuk dikalahkan dan diyakini bakal mewakili Partai Sosialis dalam pemilihan presiden. Namun, sejumlah survei menunjukkan, Hamon kemungkinan kalah dalam putaran pertama pilpres pada 23 April mendatang. (Kps/E19)