Tiga dekade ia berderap melawan setiap kekuasaan. Ibaratkan pedang, Fahri Hamzah menggunakan mulutnya seperti pedang yang tajam. Begitu ia masuk ke dalamnya, pedang itu nampak seperti pedang yang “karatan”.

PinterPolitik.com

Dulu, nyaris mustahil melewatkan Fahri Hamzah. Satu kalimatnya cukup menggerakkan linimasa, satu serangannya cukup menjadi tajuk, dan publik menanti apa yang akan ia bakar berikutnya. Sepanjang pemerintahan Jokowi, ia salah satu oposisi paling lantang yang dimiliki Senayan. Kini ia Wakil Menteri, jabatan yang mestinya menaikkan posisi, dan justru di kursi itu suaranya paling jarang terdengar. Sebuah jabatan yang menaikkan pangkat, tetapi menurunkan volume.

Fahri lahir di Sumbawa, tanah yang masyhur dengan kuda liarnya. Di sana, nilai seekor kuda terletak pada kecepatan dan keliarannya di padang pacu, bukan pada kepatuhannya. Fahri adalah kuda semacam itu dalam politik Indonesia, cepat, liar, dan paling hidup ketika berlari menentang arah. Persoalannya, kuda itu kini terlihat melambat.

Teka-teki ini berlaku bagi setiap petarung yang pernah di puncak. Ketika derap Fahri melambat hari ini, apakah ia sedang dipukul lawan, kelelahan setelah lomba yang terlalu panjang, atau padang yang dulu ia taklukkan kini berhenti bersorak?

Fahri, Sang Kuda Tanpa Padang Pacu

Selama hampir tiga dekade, sejak gelombang 1998, Fahri membangun karier di atas satu modal: kemampuan untuk didengar. Ia bukan tokoh berharta, juga bukan pemimpin partai besar. Kekuatannya tunggal, mengubah satu kalimat menjadi perdebatan nasional. Mereknya satu kata: oposisi.

Modal seperti itu rapuh sebab tidak tersimpan seperti uang di bank. Ia hidup hanya selama orang masih mendengarkan. Modal simbolik, kata sosiolog Pierre Bourdieu, cuma bernilai selama diakui, dan pengakuan bisa menguap dalam semalam.

Pengakuan itu diuji pada 2024 di tempat yang paling jujur, kotak suara. Gelora, partai yang ia dirikan bersama Anis Matta pada 2019, hanya meraih sekitar satu persen suara dan gagal menembus ambang batas parlemen empat persen. Kebisingan yang puluhan tahun begitu nyaring ternyata tidak bisa ditukar menjadi kursi. Itulah padang pacu yang hilang, arena tempat larinya dulu bernilai.

Pengangkatannya sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Oktober 2024 kerap dibaca sebagai hadiah politik. Padahal kursi itu menyimpan dua kelemahan. Ia datang dari penunjukan, bukan dari suara rakyat, sehingga tidak ada basis massa yang bisa dijadikan daya tawar. Ia juga berada di urusan beton dan target tiga juta rumah, ruang teknis yang jauh dari pertarungan wacana. Lebih dari setahun di dalam, Fahri bahkan belum mampu mengangkat kembali daya elektoral Gelora. Ia tidak diberi panggung. Ia diberi meja.

Tamu di Ambang Pintu

Petunjuk paling terang justru datang dari kawan seperjuangannya. Anis Matta, Ketua Umum Gelora, menyebut bahwa ia dan Fahri “digoyang tiap hari” di dalam pemerintahan. Dua orang yang dulu paling keras menyerang kekuasaan kini duduk di dalamnya, tetapi tetap merasa menjadi sasaran. Sudah masuk, belum diterima.

Pola ini bukan kebetulan. Ilmuwan politik Kuskridho Ambardi, dalam studinya tentang sistem kepartaian Indonesia, menyebut politik di Indonesia bekerja, partai cenderung berbagi kuasa dan masuk pemerintahan ketimbang bertahan sebagai oposisi. Di sistem semacam itu, seorang penentang lebih mudah ditarik masuk daripada dilawan. Pemikir politik Antonio Gramsci menamai taktik ini trasformismo, menjinakkan lawan dengan memeluknya alih-alih memenjarakannya.

Kerugiannya bagi Fahri terukur. Begitu masuk, ia kehilangan satu-satunya aset yang membuatnya berbahaya, yaitu posisi orang luar. Pengkritik dari luar menyerang tanpa beban, sedangkan wakil menteri tidak bisa, sebab setiap serangannya kini mengenai rumah yang ia tinggali sendiri. Ia juga kehilangan hak menjadi martir, karena martir tidak digaji oleh pihak yang ia lawan. Represi menciptakan pahlawan, penyerapan menciptakan pegawai, dan pelukan tidak pernah menyisakan korban yang bisa diratapi.

Ketika Fahri masuk ke lingkaran istana Prabowo, yang seharusnya mulut kritisnya bisa menekuk lawan oposisi. Ternyata tidak bisa, publik kecewa akan Fahri Hamzah yang tidak skritis dulu dan masih belum bisa “menekuk” oposisi Prabowo.

Nampaknya, seperti Fahri dilemahkan oleh pihak musuhnya dari dalam dan buat dia lemah ketika ia harus “fight” dengan oposisi.

Jerman pernah menyaksikan pola yang sama. Joschka Fischer dulu aktivis jalanan radikal pemimpin Partai Hijau yang lahir dari gerakan anti-kemapanan. Begitu menjadi Menteri Luar Negeri pada 1998, ia mendukung operasi NATO di Kosovo setahun kemudian, berlawanan dengan akar partainya. Sang pemberontak dijinakkan oleh kursi, bukan oleh sel tahanan. Fahri dan Anis Matta sedang menjalani babak serupa, sudah ditelan tetapi belum dicerna.

Kandang bagi Kuda Liar

Gejala yang paling dirasakan publik justru paling sering di salah baca. Fahri masih bersuara, masih lantang membela pemerintah, tetapi suaranya tak lagi mengiris. Banyak yang menyangka ia kehilangan nyali. Yang berubah sebenarnya bukan nyali, melainkan arah.

Kekuatan Fahri tidak pernah terletak pada ketajaman lidahnya, tetapi pada arah tebasannya. Selama ini ia menebas ke atas, ke pemegang kekuasaan, dan tebasan ke atas selalu terasa seperti pembebasan, sebab penonton bersorak ketika yang kecil berani melukai yang besar. Kini ia menebas ke bawah, ke oposisi yang menempati kursi yang dulu ia tinggalkan. Pisaunya sama persis, hanya gravitasinya yang terbalik, dan tebasan ke bawah tidak pernah heroik. 

Publik yang mendambakan ia sejak dulu pun kecewa, bukan karena posisi politiknya tetapi karena peforma politiknya yang jauh menurun. 

Sosiolog Max Weber pernah memisahkan politikus yang hidup dari keyakinan dan politikus yang hidup dari tanggung jawab. Sepanjang hayatnya Fahri adalah yang pertama, bebas bersuara tanpa menimbang akibat. Jabatan memaksanya menjadi yang kedua, mengukur kata sebelum keluar, dan spontanitas yang dulu menjadi pesona kini menjelma risiko.

Dari sinilah muncul kesimpulan yang selama ini luput. Tenaga Fahri tidak pernah sepenuhnya miliknya. Sebagian besarnya pinjaman dari amarah kepada kekuasaan, dan saat ia masuk ke dalam kekuasaan, pinjaman itu jatuh tempo. Yang menjinakkan Fahri bukan lawan-lawannya, melainkan kursi yang ia terima dengan tangannya sendiri.

Kuda Sumbawa itu hampir pasti masih sanggup berlari. Kakinya tidak patah, padangnya yang berubah. Dulu ia berlari di lapangan terbuka tempat tiap derap menggema, kini ia berderap di dalam istana berdinding tebal yang meredam suaranya. Derap yang sama, ruang yang berbeda.

Ditarik mundur, langkah Fahri masuk akal. Ia melawan dari dalam PKS, keluar membangun Gelora, lalu setelah gagal memilih bertahan di dalam pemerintahan. Tiap langkah rasional bagi politikus yang ingin relevan. Hanya saja, pada langkah terakhir, ia buat publik kecewa atas dianggap tidak bisa “lindungi” presiden Prabowo. Kini ia tak sekeras dulu lagi.

Maka mungkin sang kuda hanya menahan napas di garis start yang belum terlihat, atau mungkin senja sudah turun di padang Sumbawa. Pertanyaan yang lebih jujur dari semua pujian justru menohok penontonnya sendiri: yang sebenarnya dirindukan itu Fahri, atau musuh-musuh yang dulu membuatnya berlari? (A99)

Bambang Pacul menyebutnya mentalitet korea: watak orang yang pernah melarat lalu nekat melenting dan sampai ke pucuk kekuasaan politik. Bahlil membawanya ke Senayan, dan jenis nyali itu ternyata tidak bisa diwariskan.

PinterPolitik.com

Pada 15 Juni 2026, di ruang Komisi XII DPR, Bahlil Lahadalia dikepung. Anggota dewan mengeluhkan izin tambang yang macet, mempertanyakan kuota batu bara yang dipangkas ke 600 juta ton, dan menyindir bahwa parlemen kehilangan wibawa. Menteri Energi itu tidak menunduk. “Saya nggak bisa digertak-gertak,” katanya. Lalu ia melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pejabat yang sedang terpojok. Ia mempersilahkan aparat penegak hukum memeriksa seluruh keputusannya. Boleh dicek, katanya, saya tidak pernah main-main soal ini.

Refleks itu bukan sekali jadi. Setahun sebelumnya, dalam polemik ribuan izin usaha pertambangan, ia balik menuding dan menawarkan diri mundur bila terbukti salah. Di forum lain ia memarahi pejabat yang menyodorkan data keliru. Polanya konsisten: ditekan, lalu membuka dada. Sulit membayangkan gerak yang sama dari politisi yang besar di lingkaran kekuasaan, yang kursinya tidak pernah sungguh-sungguh terancam dan hampir selalu lebih aman memilih diam.

Apa yang membuat seseorang kebal terhadap ancaman yang biasanya cukup untuk membungkam?

Menteri Yang Minta Diperiksa?

Di permukaan, ini tampak seperti gertakan balik, teater seorang menteri yang pandai tampil. Tetapi orang yang menantang dirinya diperiksa mengirim sinyal yang berlawanan dengan orang yang menghindar. Ia memberi tahu ruangan itu bahwa ruangan itu bukan tempat terburuk yang pernah ia masuki.

Bambang Wuryanto, politikus PDIP yang lebih dikenal sebagai Bambang Pacul, punya istilah untuk manusia jenis ini. Dalam bukunya, Mentalitet Korea: Jalan Ksatria (2024), ia memungut sebutan lama dalam kultur Jawa untuk orang kelas bawah yang kehendaknya begitu keras untuk melenting keluar dari kemiskinan sampai mampu menerobos batas yang seharusnya mengurungnya. Korea, tulis Pacul, sakit ketika kalah, lalu menyusun strategi untuk bangkit.

Bahlil ilustrasinya yang nyaris sempurna. Anak kedua dari sembilan bersaudara, ayah buruh bangunan berupah harian sekitar Rp7.500, ibu buruh cuci. Ia berjualan kue sejak sekolah dasar, menjadi kondektur lalu sopir angkot, dan pernah mengalami busung lapar semasa kuliah. Sejak 1980-an, psikiater Michael Rutter menamai apa yang terjadi pada anak semacam ini steeling effect, efek baja: paparan pada kesulitan yang masih bisa dilewati, bukan yang menghancurkan, menurunkan reaktivitas seseorang terhadap tekanan di kemudian hari. Apa yang Rutter rumuskan di klinik sudah lebih dulu dipadatkan Friedrich Nietzsche dalam Twilight of the Idols (1888): yang tidak membunuhku membuatku lebih kuat. Bahlil menyebut terminal tempatnya dulu bekerja sebagai sekolah kehidupan, dan di sanalah ambang takutnya dikalibrasi jauh sebelum ia mengenal Senayan.

Bahlil Licin Keatas, Merangkul yang Bawah

Nyali saja tidak cukup untuk bertahan dua dekade. Kekuatan Bahlil yang sebenarnya bersifat relasional, apa yang sosiolog Pierre Bourdieu sebut modal sosial, yakni jaringan hubungan yang bisa dikonversi menjadi kekuasaan nyata. Ia naik lewat organisasi yang hidup dari loyalitas, dari Bendahara Umum PB HMI pada awal 2000-an, ke Ketua Umum HIPMI 2015-2019, dan kini Ketua Dewan Kehormatannya. Seorang anak Fakfak tanpa koneksi memimpin himpunan yang lama dianggap kumpulan anak pengusaha dan pejabat. Ia tidak mewarisi jaringan itu. Ia mengikatnya satu per satu.

Cara ia mengikat punya logika yang jelas. Di hadapan kader HIPMI ia merumuskan dua pasal tak tertulis: loyal dan tahu etika kepada senior yang sungguh membina organisasi, dan jangan sungkan menolak yang ia sebut abuleke, omong kosong dalam bahasa Ambon. Loyalitasnya bersyarat, bukan penjilatan. Itu sebabnya ia bisa tegas ke bawah sekaligus berguna ke atas tanpa pernah terlihat menghamba. Daniel Goleman, dalam Emotional Intelligence (1995), menyebut kemampuan membaca orang kerap lebih menentukan ketimbang gelar. Prabowo, di ulang tahun Golkar Desember 2024, mengakui sempat heran Jokowi memilih lulusan sekolah tinggi ekonomi di Jayapura, bukan alumnus kampus Amerika, sebagai menteri investasi. Ia bertanya Bahlil lulusan mana. Lalu ia mengaku terkesan.

Buktinya terletak pada hal tersulit dalam politik, yaitu bertahan saat rezim berganti. Jokowi mengangkatnya menjadi menteri investasi pada 2021. Prabowo melantiknya sebagai Menteri ESDM pada 2024, dan di tengah peralihan itu ia justru menambah jabatan Ketua Umum Golkar. Ia menjadikan dirinya jembatan yang menjaga dua kekuatan tetap tersambung, dan jembatan selalu berharga bagi siapa pun yang berkuasa.

Pewaris Politik VS Perintis Politik

Bandingkan dengan mereka yang lahir di puncak. Gibran naik ke kursi wakil presiden lewat jalan yang dimuluskan putusan pengadilan, mewarisi mesin politik ayahnya tanpa pernah membangunnya dari bawah, dan ketika dihantam isu ia memilih diam. Puan, cucu proklamator, mewarisi nama besar dan struktur PDIP; di ruang sidang ia lebih sering mematikan mikrofon penyela ketimbang melayani argumennya. Keduanya tidak lemah sejak lahir. Mereka hanya tidak pernah harus mengikat seorang pun dari nol, sebab orang-orang sudah diwariskan bersama nama mereka. Yang diwarisi adalah jaringan. Yang tidak bisa diwarisi adalah nyali untuk kehilangannya dan keras untuk lebih agresif buka opsi politik seperti si perintis.

Ancaman kehilangan kekuasaan hanya menakutkan bagi orang yang belum pernah kehilangan apa pun.

Di sinilah letak yang tidak nyaman. Sosiolog Vilfredo Pareto, pada 1916, menyebut sejarah sebagai sirkulasi elite, pergantian abadi antara mereka yang merangsek naik dan mereka yang menjaga warisan. Yang tidak ia janjikan adalah bahwa para perangsek itu, begitu menang, kerap menyerahkan kandang kepada anak yang tidak pernah berburu. Jokowi, tukang mebel tanpa trah, adalah produk paling murni dari demokrasi yang membuka pintu bagi orang bawah. Anak-anaknya bukan.

Keberanian semacam ini menuntut biaya masuk yang brutal: kemiskinan, kelaparan, tahun-tahun di terminal. Demokrasi yang sehat justru berusaha menghapus biaya itu, dan memang seharusnya begitu. Tidak ada orang tua waras yang ingin anaknya lapar supaya kelak tahan dicecar parlemen.

Namun ketika sebuah negeri mengantar para pewarisnya ke puncak tanpa satu pun ujian yang sungguh-sungguh, ia diam-diam membesarkan kelas pemimpin yang belum teruji pada saat ujian itu tiba. Dan ujian selalu tiba. Ketika hari itu datang, apakah kita masih sanggup mengenali keberanian saat berhadapan dengannya, atau sudah terlalu lama berhenti menempanya sampai lupa rupanya. (A99)

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

PinterPolitik.com

Pada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, lompatan 32 persen dalam semalam. Pertalite dan Biosolar yang disubsidi tidak bergerak satu rupiah pun. Pertamax Turbo yang lazim mengisi mobil mewah juga diam di Rp20.750. Guncangan harga minyak dunia akibat perang Israel-Iran tidak dibagi rata. Ia dialihkan ke satu lapisan saja: rumah tangga perkotaan sektor formal yang menyumbang 81,49 persen konsumsi nasional menurut BPS, kelompok yang biasa kita sebut kelas menengah.

Pola ini setua republik modern. Pada 1789, seorang pendeta bernama Emmanuel Joseph Sieyès menerbitkan pamflet dengan satu pertanyaan di sampulnya: apa itu Golongan Ketiga? Jawabannya tiga kalimat yang mengguncang Prancis. Golongan Ketiga adalah segalanya. Dalam tatanan politik ia bukan apa-apa. Yang ia minta hanyalah menjadi sesuatu. Golongan itu menanggung hampir seluruh pajak dan menggerakkan hampir seluruh ekonomi, tanpa suara yang sepadan dengan bebannya. Dua abad kemudian, di negeri yang jauh dari Versailles, kelas menengah Indonesia menempati kursi yang sama.

Pertanyaannya sederhana dan tidak nyaman. Kenapa selalu kelompok inilah yang ditunjuk membayar?

Topeng Kelas Menengah Indonesia?

Karl Marx tidak pernah percaya pada kategori bernama kelas menengah. Dalam Manifesto Komunis (1848) ia hanya melihat kelas dengan dua kutub: pemilik alat produksi dan penjual tenaga kerja. Kelas menengah baginya cuma nama sementara bagi borjuasi kecil yang perlahan tenggelam ke bawah, proses yang ia sebut proletarianisasi.

Guru, pegawai, staf kantor, pelaku UMKM kecil tidak memiliki pabrik. Mereka menjual waktu dan tenaga untuk gaji. Dalam tata bahasa Marx, mereka kelas pekerja yang berpenghasilan lebih baik, bukan kelas yang berbeda. Dan kelas pekerja itulah yang sekarang diwajibkan mengisi tangki dengan Pertamax agar bisa berangkat kerja.

Di Das Kapital (1867) Marx menyebut ongkos seperti ini sebagai bagian dari reproduksi tenaga kerja, biaya yang harus dikeluarkan seorang pekerja hanya untuk memulihkan kemampuannya bekerja esok hari. Ketika upah riil Indonesia turun rata-rata 1,1 persen per tahun sepanjang 2018 hingga 2024 menurut World Bank, sementara biaya itu melonjak 32 persen dalam semalam, pekerja terasing bahkan dari ongkos untuk tetap bekerja. Tambahan Rp316 ribu sebulan bagi pengguna 80 liter bukan urusan gaya hidup. Itu bentuk pemiskinan yang pelan. Marx punya nama untuk rasa kehilangan kendali ini: alienasi.

Yang membuatnya lebih pahit adalah ke mana keberpihakan negara mengalir. Bagi Marx, negara jarang benar-benar netral, ia condong melayani pemilik modal. Di Indonesia hari ini kelas atas nyaris tak tergores, sebab Pertamax Turbo yang mengisi mobil mewah tetap diam di Rp20.750. Kelas bawah dirawat dengan subsidi dan program pro rakyat, sebagian tulus, sebagian sekadar perawatan citra demi menjaga legitimasi. Di antara dua kutub itu berdiri kelas pekerja yang memakai topeng kelas menengah: terlalu mampu untuk dikasihani, terlalu lemah untuk dilindungi, dan justru karena itu paling gampang diperas.

Harga Diri Seharga Bensin

Pierre Bourdieu membaca kemarahan kelas menengah dari sudut yang berbeda. Dalam Distinction (1979) ia menunjukkan kelas bukan semata soal uang. Ia soal penanda: selera, gaya hidup, simbol yang menjaga jarak seseorang dari kelompok di bawahnya. Mobil pribadi dan kemampuan mengisinya dengan Pertamax adalah penanda semacam itu, modal simbolik yang menegaskan posisi.

Maka ketika seorang pejabat membingkai Pertamax sebagai konsumsi orang kaya, yang dilukai bukan dompet, melainkan pengakuan. Kelas menengah merasa dianggap mampu ketika diminta membayar, dan dianggap tidak ada ketika menanggung. Bourdieu menyebut rasa tergelincir satu anak tangga ini déclassement, dan ia kerap lebih perih daripada angka di struk SPBU.

Prancis sudah mengalaminya dalam bentuk paling keras. Akhir 2018, kenaikan pajak bahan bakar yang dibingkai Presiden Emmanuel Macron sebagai kebajikan lingkungan memicu gerakan rompi kuning. Yang turun ke jalan kebanyakan kelas menengah pinggiran yang bergantung pada mobil untuk bekerja, bukan kaum miskin kota. Mereka merasa diminta berkorban demi tujuan mulia yang tidak menyentuh para perumusnya. Polanya sama persis. Sebuah kenaikan harga energi yang dibungkus sebagai kewajaran, jatuh pada kelas dengan beban paling besar dan suara paling kecil.

Kandang Buatan Sendiri

Antonio Gramsci menulis dari penjara fasis Italia pada 1930-an tentang teka-teki yang masih relevan: kenapa kelompok yang dirugikan justru ikut menjaga sistem yang merugikannya. Jawabannya hegemoni. Kekuasaan yang paling efisien tidak memaksa. Ia membuat orang menerima posisinya sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai identitas yang dibanggakan.

Label kelas menengah bekerja persis begitu. Ia membuat jutaan pekerja gajian memandang diri sebagai pemenang kecil, bukan kelas yang sedang diperas. Mereka menanggung kenaikan sebagai urusan rumah tangga masing-masing. Mereka bersaing satu sama lain alih-alih menuntut bersama. Inilah lapisan yang paling dalam. Yang kita sebut kelas menengah sebenarnya kelas pekerja yang lupa bahwa ia kelas pekerja, dan justru lupa itulah yang membuatnya bisa diperas tanpa perlawanan.

Di sinilah persoalan yang tidak punya jalan keluar mudah. Negara menemukan penyangga fiskal yang nyaris sempurna. Cukup besar untuk benar-benar menanggung biaya. Cukup terpecah untuk tidak pernah menagih. Selama kesadaran itu tertidur, beban dapat terus dialihkan tanpa ongkos politik sedikit pun.

Sieyès menutup pamfletnya dengan tuntutan agar Golongan Ketiga menjadi sesuatu. Dua tahun kemudian Prancis terbakar. Tidak ada hukum sejarah yang mewajibkan kisah itu berulang, dan menyamakan keduanya terlalu mudah. Namun ada satu kemiripan yang layak direnungkan. Kelas yang menanggung paling banyak tetapi diakui paling sedikit adalah bahan bakar paling stabil bagi ekonomi sekaligus paling mudah tersulut bagi politik.

Kelas menengah Indonesia hari ini masih menanggung dalam diam. Diam itu gampang dibaca sebagai persetujuan. Ia sebetulnya hanya tanda bahwa kesadaran belum tiba.

Sekarang Pertanyaannya, apa yang terjadi pada hari ia berhenti percaya bahwa dirinya kelas menengah, dengan diam diam jatuh di kelas bawah? (A99)

 Apa tanggapan kalian soal isu ini? Share di kolom komentar ya!

#pinterpolitik #jaganegeri #iran #politik #korupsi

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kembalinya Donald Trump menganugerahkan Medal of Honor kiranya bukan sekadar seremoni, melainkan politik simbolik. Dari Washington hingga Jakarta, simbol kehormatan menjadi instrumen kuasa—menguji batas relasi sipil-militer menuju kontestasi 2029 yang menentukan arah demokrasi.

PinterPolitik.com

Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menganugerahkan Medal of Honor kepada prajurit aktif dan veteran—termasuk pilot CH-47 dan anggota Delta Force di presidensi sebelumnya—ia agaknya tidak sekadar mengukuhkan keberanian individual. Ia sedang menampilkan politik simbolik.

Medal of Honor adalah penghargaan militer tertinggi di Amerika Serikat; namun dalam arena politik, ia juga merupakan kapital legitimasi.

Perbandingan dengan Joe Biden memperlihatkan pendekatan berbeda. Di era Biden, penekanan pada penghargaan lebih banyak diberikan kepada veteran, bersamaan dengan keputusan besar seperti penarikan pasukan dari Afghanistan pada 2021 dan perubahan nama wilayah instalasi militer—Fort Bragg menjadi Fort Liberty, Fort Benning menjadi Fort Moore.

Afghanistan seolah menjadi antiklimaks bagi Biden karena banyak prajurit yang disebut-sebut kecewa, bahkan hingga mengundurkan diri dari militer aktif karena perjuangan hidup dan mati koleganya dihentikan begitu saja.

Sementara itu, Trump mendorong restorasi nama-nama lama dan memperluas perhatian simbolik pada militer aktif, bahkan melibatkan Wakil Presiden dalam seremoni dan retorika kehormatan.

Apa maknanya? Dalam kerangka Pierre Bourdieu, medali bukan sekadar penghargaan, melainkan symbolic capital—modal simbolik yang dapat dikonversi menjadi dukungan politik.

Seorang presiden yang tampak dekat dengan prajurit memperoleh transfer legitimasi moral dari institusi yang dihormati publik. Simbol bekerja sebagai jembatan antara kehormatan militer dan otoritas sipil.

Politik simbolik ini bukan sekadar soal nostalgia atau identitas sejarah. Ia menyentuh inti relasi sipil-militer: bagaimana negara demokratis menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap militer dan supremasi sipil.

Lantas, mengapa politik simbolik itu menjadi penting?

Distribusi Kekuasaan, Klasik?

Dalam teori klasik Samuel P. Huntington melalui The Soldier and the State, stabilitas demokrasi bertumpu pada objective civilian control—militer profesional yang kuat namun tetap berada di bawah kendali sipil.

Perhatian simbolik yang besar kepada militer bisa memperkuat profesionalisme jika diarahkan untuk meningkatkan moral, kesejahteraan, dan penghargaan institusional. Namun, ia juga berpotensi menggeser batas jika kedekatan tersebut berubah menjadi politisasi.

Perubahan nama instalasi militer di Amerika memperlihatkan bagaimana simbol menjadi arena kontestasi memori kolektif.

Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan bekerja melalui produksi narasi. Mengganti atau mengembalikan nama bukan hanya soal papan plakat; ia adalah produksi makna sejarah dan identitas nasional.

Fenomena serupa dapat dibaca dalam konteks Indonesia. Pada periode Joko Widodo, relasi TNI–Polri mengalami penyesuaian.

Penguatan institusi kepolisian dalam beberapa aspek memunculkan persepsi “posesif” struktural di kalangan tertentu, bukan karena kompetisi performa, melainkan karena perubahan status quo distribusi perhatian dan kewenangan.

Kemenangan Prabowo Subianto membawa dinamika baru. Sebagai figur berlatar belakang militer, pendekatannya dinilai memberi ruang lebih besar pada simbol kehormatan dan partisipasi militer—dari pengangkatan jenderal kehormatan hingga integrasi figur-figur non-militer berprestasi ke dalam struktur pertahanan.

Ini bukan sekadar nostalgia korps, melainkan strategi konsolidasi legitimasi melalui institusi yang memiliki tingkat kepercayaan publik relatif tinggi.

Di sini relevan pemikiran Morris Janowitz tentang konsep constabulary force: militer modern bukan hanya alat perang, tetapi aktor sosial yang berinteraksi erat dengan masyarakat dan pemerintahan.

Dalam konteks ini, pelibatan militer dalam berbagai peran sipil dapat memperkuat stabilitas—asal tetap dalam koridor profesionalisme.

Namun, ada garis tipis antara integrasi konstruktif dan ekspansi kewenangan. Demokrasi sehat menuntut checks and balances yang jelas.

Penghormatan tinggi kepada militer tidak boleh mengurangi mekanisme akuntabilitas. Bukan institusinya yang bermasalah, melainkan potensi penyalahgunaan oleh oknum jika desain kelembagaan lemah.

Road to 2029 dan Politik Status Quo

Menuju 2029, baik di Amerika maupun Indonesia, kiranya bukan lagi hal tabu bahwa relasi dengan militer akan tetap menjadi variabel elektoral penting. Serupa tapi tak sama tentunya.

Dalam demokrasi kontemporer, legitimasi tidak hanya dibangun melalui kebijakan ekonomi atau kesejahteraan sosial, tetapi juga melalui simbol keamanan dan stabilitas.

Dalam perspektif Bourdieu, kandidat yang mampu mengakumulasi symbolic capital dari institusi militer berpeluang mengonsolidasikan dukungan lintas kelas.

Militer merepresentasikan disiplin, pengorbanan, dan nasionalisme—nilai-nilai yang resonan dalam masa ketidakpastian global.

Namun, demokrasi bukan sekadar soal siapa paling dekat dengan militer. Huntington mengingatkan bahwa profesionalisme militer justru terjaga ketika ia tidak larut dalam politik praktis.

Karena itu, kandidat yang sukses bukan yang “memiliki” militer, melainkan yang mampu membangun simbiosis sehat: penghormatan tanpa kooptasi, kedekatan tanpa subordinasi politik.

Di Indonesia, diskursus mengenai perluasan peran militer dalam pemerintahan harus dilihat dalam dua sisi. Di satu sisi, pengalaman, disiplin, dan kapasitas organisasi militer dapat menjadi aset dalam tata kelola negara.

Di sisi lain, sejarah panjang dwifungsi mengajarkan pentingnya kewaspadaan. Integrasi harus berbasis profesionalisme dan transparansi, bukan privilese struktural.

AHA moment dari fenomena ini adalah kesadaran bahwa Medal of Honor—atau bentuk penghormatan serupa—sebagaimana di awal disebutkan, bukan sekadar simbol keberanian individu.

Ia adalah instrumen distribusi legitimasi. Siapa yang mengelola simbol kehormatan, mengelola persepsi publik tentang otoritas dan stabilitas.

Politik militer dalam demokrasi modern bukan tentang dominasi seragam atas sipil, melainkan tentang bagaimana negara memproduksi narasi kehormatan untuk menopang legitimasi kekuasaan. Di sinilah letak tantangan 2029, yakni menjaga keseimbangan antara apresiasi dan akuntabilitas.

Militer yang kuat dan dihormati adalah fondasi stabilitas. Namun, stabilitas jangka panjang hanya lahir dari institusi yang profesional, transparan, dan tunduk pada supremasi hukum.

Simbol boleh memikat, tetapi desain kelembagaanlah yang menentukan apakah ia menjadi pilar demokrasi—atau celah bagi penyimpangan.

Dengan demikian, politik Medal of Honor—baik di Washington maupun Jakarta—pada akhirnya adalah politik tentang siapa yang dipercaya mengelola kehormatan, dan bagaimana kehormatan itu dikonversi menjadi kuasa tanpa mengorbankan demokrasi itu sendiri. (J61)

Prabowo mengumpulkan para arsitek diplomasi lintas era di satu meja. 

Dari Menlu aktif, mantan Menlu, hingga pakar hukum internasional, diplomasi tak lagi berdiri tunggal. Ketika diskusi dibuat terbuka dan candid, politik luar negeri berhenti jadi urusan elite semata.

#pinterpolitik #politik #Prabowo #Menlu #BoardofPeace

Menurut kalian, apa saja cara yang perlu dilakukan agar KPK bisa kembali “sangar”? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #korupsi #kpk #kejagung #politik #rasuah

Reformasi dan transformasi terus dilakukan. Simak terus dinamikanya ya 

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #reformasipolri #politik #dediprasetyo #polri

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Hubungan sipil–militer di Indonesia selalu bergerak antara soliditas dan fluiditas. Dari Soekarno yang terjebak faksi AD, Soeharto yang menginstitusionalisasi loyalitas, hingga Jokowi yang mengandalkan Polri—setiap era menyisakan pola berbeda. Kini, Presiden Prabowo menghadirkan stabilitas baru dalam relasi dengan angkatan bersenjata.

PinterPolitik.com

Relasi antara sipil dan militer selalu menjadi variabel krusial dalam politik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, kekuatan militer bukan sekadar aktor pertahanan negara, melainkan pilar politik yang ikut menentukan arah transisi kekuasaan, stabilitas sosial, bahkan kelangsungan rezim.

Pola hubungan ini kerap ditandai oleh tarik-menarik antara soliditas (loyalitas yang relatif bulat terhadap seorang pemimpin) dan fluiditas (fragmentasi, faksionalisasi, serta perubahan arah “kesetiaan”, termasuk saat masih aktif maupun purna).

Soekarno sebagai Presiden pertama menghadapi paradoks itu dengan nyata. Ia membangun basis kekuatan dari kharisma ideologis sekaligus politik simbolik, namun harus bernegosiasi dengan institusi militer yang tidak tunggal.

Angkatan Darat (AD) cenderung kritis dan sering menegaskan independensinya, sementara Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) lebih dekat ke Soekarno.

Relasi inilah yang memunculkan pertanyaan konseptual, yakni sejauh mana loyalitas militer bersifat solid, dan kapan ia menjadi fluid, sehingga membuka peluang gejolak andai instabilitas sosial-politik terjadi?

Secara teoretis, kerangka civil–military relations Huntington membedakan dua model, yakni objective control (militer profesional, netral politik) dan subjective control (militer masuk dalam orbit politik sipil).

Indonesia sejak awal agaknya berada pada situasi unik di mana subjective control bercampur dengan kebutuhan pragmatis rezim untuk mengelola relasi dengan militer.

Sementara itu, modernisasi politik justru dinilai akan melahirkan constabulary force, yaitu militer yang berperan sebagai polisi sosial-politik.

Kedua kerangka tersebut kiranya dapat menjadi pintu masuk dalam memahami bagaimana loyalitas militer di Indonesia seringkali cair, tergantung relasi dengan kekuasaan dan karakter kepemimpinan, hingga konfigurasi kepentingan.

Dinamika Solid–Fluid: Soekarno ke Jokowi

Sejarahnya, Soekarno menghadapi dilema klasik. Untuk menjaga kekuasaannya, ia lebih dekat dengan tokoh AU seperti Omar Dhani dan AL seperti R.E. Martadinata.

Sebaliknya, Angkatan Darat dengan figur A.H. Nasution dan perwira muda seperti Soeharto memelihara jarak. Puncaknya, tragedi 1965 memperlihatkan fluiditas ekstrem, di mana sebagian besar AD berbalik arah, menyingkirkan PKI, sekaligus secara bertahap menggusur legitimasi Soekarno.

Loyalitas yang awalnya solid di dua matra ternyata rapuh di hadapan kekuatan dominan AD.

Sementara itu, Soeharto menginstitusionalisasi kekuatan militer lewat Dwifungsi ABRI. Di era ini, loyalitas militer seolah solid karena integrasi politik formal.

Namun, soliditas itu tidak absolut. Petisi 50 (1980) yang digawangi Nasution, Ali Sadikin, dan tokoh lain menunjukkan adanya faksi dalam tubuh militer yang berani mengkritik konsentrasi kekuasaan Soeharto kendati tak tergoyahkan saat itu.

Menjelang 1998, fluiditas makin tampak saat jenderal seperti Wiranto, hingga Kivlan Zen menandai dinamika perbedaan posisi dalam menyikapi keruntuhan rezim.

Selanjutnya, B.J. Habibie mewarisi krisis legitimasi. Lepasnya Timor Timur memperlihatkan jurang antara ekspektasi militer dan kebijakan sipil.

“Fraksi ABRI” kala itu sangat kecewa, menandakan turunnya soliditas internal yang selama ini menopang Orde Baru.

Rezim berganti, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghadirkan eksperimen demokrasi yang radikal. Dalam sebuah case, dirinya dikabarkan memanggil pati senior tanpa koordinasi Panglima TNI dan kepala staf, memicu resistensi.

Fluiditas meluas karena militer merasa “dilecehkan”. Kejatuhan Gus Dur pada 2001 tidak bisa dilepaskan dari retaknya relasi sipil–militer.

Lalu Megawati Soekarnoputri mencoba pendekatan berbeda. Ia cenderung membangun kedekatan dengan Polri, sementara hubungan dengan militer bercampur dengan orientasi geopolitik.

Peristiwa Sipadan-Ligitan (2002) menjadi luka diplomatik, seolah berusaha ditebus dengan operasi militer di Aceh (DOM 2003). Namun, operasi ini tidak efektif dan baru diselesaikan lewat pendekatan damai di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di era berikutnya, SBY, sebagai jenderal purnawirawan, memiliki modal simbolik yang kuat. Loyalitas militer relatif solid karena kedekatan personal, meskipun fluiditas tetap ada dalam bentuk kritik dari sebagian purnawirawan yang mengambil sikap di posisi oposisi.

Namun, demonstrasi yang tak sedikit selama dua periode pemerintahannya tidak menggerus posisi karena ia mampu mengelola relasi sipil–militer dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menghadirkan fenomena unik. Bukan berasal dari militer, ia justru berhasil mengelola loyalitas lewat kombinasi politik anggaran, kedekatan dengan Polri, dan pengakuan terhadap figur-figur militer yang memiliki basis kedaerahan dalam balutan “perwira Solo”.

Anomali terjadi menjelang 2024 ketika Letjen TNI Kunto Arief Wibowo (saat itu Pangdam III/Siliwangi berpangkat Mayjen) menyuarakan kritik sosial-politik. Itu menandakan bahwa fluiditas tetap hadir, terutama ketika faksi merasa tidak diakomodir atau memiliki basis ideologis yang berbeda.

Lalu, bagaimana di era Presiden Prabowo Subianto saat ini?

Prabowo dan Prospek Loyalitas Militer

Di bawah Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memasuki babak baru. Berbeda dengan Soekarno yang harus menyeimbangkan matra dan Soeharto yang menginstitusionalisasi loyalitas lewat Dwifungsi, Prabowo memadukan tiga identitas: living legend militer, aktor bisnis, dan figur politik kawakan.

Ia membawa legitimasi historis sebagai prajurit elite, koneksi finansial yang menopang kepercayaan, dan kedekatan dengan arus sipil-politik kontemporer.

Relasi dengan militer saat ini pun kiranya lebih solid karena beberapa faktor. Pertama, legitimasi personal di mana Prabowo dihormati sebagai mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad serta tokoh yang pernah berada di pusat dinamika lintas zaman.

Latar belakang keluarga terpandang dan pengalaman itu agaknya menumbuhkan rasa hormat lintas generasi perwira.

Kedua, kebijakan kesejahteraan dan alutsista. Pemupukan loyalitas dijaga dengan perbaikan gaji, fasilitas, dan modernisasi senjata, bahkan saat Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.

Ketiga, inklusivitas lintas matra di mana kini seakan tidak ada kesan satu angkatan lebih diistimewakan, meskipun faksi mungkin tetap eksis.

Keempat, kedalaman dan kesamaan frekuensi ideologis di mana Prabowo tampil sebagai pemimpin yang mengartikulasikan narasi kebangsaan secara militeristik, sehingga resonan dengan kultur TNI klasik dan kontemporer.

Namun, soliditas ini kiranya tidak absolut. Isu seperti mangkraknya tabungan perumahan TNI AD, atau potensi faksionalisasi karena jaringan purnawirawan, tetap menjadi titik rawan.

Bahkan, dalam konteks subjective control, stabilitas bisa terguncang ketika bargaining antara sipil dan militer tidak seimbang. Pun dengan probabilitas pengaruh eksternal dan “tangan tak terlihat”.

Kelebihan Prabowo justru terletak pada kemampuannya mengelola “fluiditas” itu agar tidak berkembang menjadi fragmentasi.

Dengan menghormati tradisi internal TNI, memberi ruang bagi perwira kunci (Panglima, KSAD, KSAL, KSAU, Pangkostrad, Pang Kopassus, Pangdam, dll), serta memastikan kepentingan ekonomi-politik militer tetap terakomodasi, hal ini kiranya dapat meminimalisir potensi oposisi internal.

Presiden Prabowo agaknya berada di titik di mana loyalitas militer tampak paling solid sepanjang sejarah, namun riwayat menunjukkan bahwa soliditas hanya bertahan selama fluiditas bisa dikelola. Semoga stabilitas tetap tercipta bagi persatuan bangsa. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Diskursus mengenai organisasi kemasyarakatan dengan “genre” yang dinilai meresahkan seolah tak ada habisnya. Menariknya, eksistensi mereka dinilai memiliki simbiosis multiaspek tertentu yang membuatnya terus lestari dan harus diregulasi dengan cermat demi stabilitas nasional.

PinterPolitik.com

Organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia kerap kali diposisikan secara ambivalen. Di satu sisi sebagai kekuatan sipil yang membantu menjaga stabilitas sosial dalam dimensi tertentu, namun di sisi lain seringkali dipersepsikan sebagai alat mobilisasi massa dan bahkan intimidasi.

Sorotan terhadap Hercules Rosario Marshal dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) menjadi titik masuk terkini yang signifikan untuk menelaah kembali bagaimana ormas berelasi dengan entitas dengan otoritas tertentu dan bagaimana mereka diartikulasikan secara sosial, politis, bahkan ideologis.

Peneliti dari Murdoch University, Ian Douglas Wilson, mencatat bahwa ormas sering dianggap “punya peran ideologis tapi juga peran di jalan untuk mengawasi, mengontrol unsur-unsur masyarakat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ormas memiliki dimensi ganda, sebagai watchdog ideologis yang membungkus perannya dalam wacana kebangsaan, dan sebagai kekuatan jalanan yang kadang menyasar pada fungsi represif, bahkan koersif. Kendati, poin pertama kerap dikritik hanya sebagai kosmetik semata.

Kemunculan dan perkembangan ormas seperti GRIB, Pemuda Pancasila, FBR, Banser, hingga Pam Swakarsa di masa lalu kiranya tak bisa dilepaskan dari konstelasi kekuasaan di Indonesia.

Ketika entitas tertentu atau bahkan negara memerlukan kekuatan informal untuk menjaga stabilitas atau mengimbangi kekuatan politik tertentu, ormas menjadi alat yang kerap dinillai efektif, fleksibel, dan minim akuntabilitas atau bahkan cukup sulit dipertanggungjawabkan secara institusional.

Lalu, mengapa itu bisa terjadi di Indonesia? Serta apakah Indonesia akan selamanya memiliki relasi kontraproduktif dengan ormas “bergenre” tertentu?

The Necessary Power?

Untuk memahami bagaimana posisi ormas dalam struktur kekuasaan dan sosial-politik Indonesia, terdapat paradigma struktur negara yang ditawarkan oleh Plato dalam The Republic.

Dalam kerangka Plato, negara ideal terdiri dari tiga kelas: produsen (petani, pengrajin), penjaga (tentara, aparat), dan penguasa (filsuf-raja). Peran “penjaga” adalah melindungi negara dan memastikan keteraturan sosial, namun tetap berada dalam subordinasi nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan oleh “penguasa.”

Jika kerangka ini ditarik ke konteks ormas di Indonesia, maka sebagian ormas berperan menyerupai “penjaga” dalam arti fungsional, tetapi bukan bagian resmi dari struktur negara.

Mereka adalah aktor non-negara yang seakan-akan menyerap fungsi negara, yakni menjaga ketertiban sosial atau bahkan memelihara kekuasaan politik tertentu. Namun, karena ormas tidak melalui mekanisme akuntabilitas formal, maka peran mereka berada dalam wilayah ambiguitas, yakni antara negara dan bukan negara.

NKRI dan Pancasila dalam nyaris semua kesempatan menjadi ideologi payung yang digunakan hampir semua ormas sebagai basis legitimasi.

Namun, ketika ditelaah lebih dalam, yang terjadi sering kali adalah subordinasi ideologi terhadap kepentingan politik, kesukuan, atau keagamaan tertentu.

Dalam filsafat politik modern, hal ini dapat dipahami melalui lensa instrumentalisme ideologi, di mana simbol dan narasi ideologis digunakan untuk membungkus kepentingan pragmatis.

Relasi ormas dengan kekuasaan tidak pernah bersifat tetap, melainkan bersifat simbiotik, kontekstual, dan berlapis.

Dalam setiap era pemerintahan, konfigurasi aktor yang berkuasa akan menentukan ormas mana yang didekati, dibiayai, atau bahkan dilatih untuk fungsi-fungsi khusus, baik menjaga wibawa politik, memobilisasi massa, atau sekadar menekan oposisi.

Hal ini menjelaskan mengapa eksistensi ormas sangat ditentukan oleh relasi dengan subordinat kepentingan: apakah itu politik (seperti Cakra Buana PDIP atau GPK PPP, dll), kesukuan (FBR dan Forkabi, dll), atau keagamaan (seperti Banser, KOKAM, dan FPI). Masing-masing eksis bukan hanya karena kebutuhan representasi sosial-budaya, tapi juga kerap dianggap terkait akses terhadap “sumber daya” tertentu.

Simbiosis Ambigu Yang “Menggiurkan”?

Relasi ormas dengan negara cenderung bersifat parasitik-simbiotik. Negara sering kali meminjam tangan ormas untuk melakukan fungsi yang tidak bisa atau tidak ingin dilakukan secara langsung, seperti represi, tekanan politik, hingga mobilisasi massa.

Dalam studi tentang contentious politics oleh Charles Tilly dan Sidney Tarrow, ormas jenis ini dapat dikategorikan sebagai broker kekuasaan di lapangan sosial, yang menjembatani kepentingan elite politik dan massa akar rumput.

Namun simbiosis ini pun penuh risiko. Ketika ormas merasa terlalu kuat atau otonom, ia bisa menjadi ancaman bagi negara itu sendiri.

Maka tak jarang entitas berkepentingan tadi melakukan kooptasi, pembubaran, atau bahkan pembentukan ormas tandingan.

Fenomena ormas pun tidak monolitik, karena hadir dalam berbagai bentuk dan tingkatan formalitas, seperti paramiliter: Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, Cakra Buana Golkar, GPK PPP, dll, kultural-kesukuan: FBR (Betawi), Forkabi (Betawi), forum keluarga atau ikatan daerah, keagamaan: Banser NU, GP Ansor, KOKAM Muhammadiyah, FPI, hingga ad-hoc seperti Pam Swakarsa pada 1998.

Ormas paramiliter memiliki struktur komando, seragam, dan logika militeristik yang membuatnya efektif sebagai kekuatan tekanan sosial dan politik.

Namun, ormas kultural dan keagamaan sering kali menggunakan pendekatan soft power, yakni melalui jaringan kekerabatan, keagamaan, atau kesamaan nilai, yang tidak kalah efektif dalam memobilisasi atau mengarahkan opini publik.

Namun dalam praktiknya, batas antara paramiliter dan sosial-kultural sering kali samar. Banyak ormas kultural yang memiliki sayap keamanan, sementara ormas paramiliter membungkus diri dengan jargon sosial atau keagamaan.

Di sinilah letak ambiguitas sosial-politik ormas: mereka bisa menjadi agen perdamaian, bisa pula menjadi aktor kekerasan.

Dilema negara hukum muncul ketika kekuatan informal seperti ormas dibiarkan bertindak sebagai “penjaga ketertiban” tanpa kontrol institusional yang tegas dan konsisten.

Konsekuensinya, ketika negara tidak konsisten dalam memperlakukan ormas dengan membiarkan satu kelompok karena loyal, tetapi menindak yang lain karena dianggap “radikal”, maka yang terjadi adalah defisit legitimasi hukum dan ketidaksetaraan penegakan keadilan.

Fenomena ini tercermin dalam banyak kasus di mana ormas menjadi aktor kekerasan atau ancaman sosial, namun sulit dijerat secara hukum karena memiliki “jejaring” tertentu.

Ketika kekuasaan jalanan distandardisasi melalui ormas, maka norma demokrasi yang mengandalkan deliberasi dan legalitas menjadi terkikis.

Inilah yang disebut Chantal Mouffe sebagai post-political condition, di mana konflik tidak lagi diselesaikan lewat mekanisme demokratis, tetapi lewat tekanan fisik dan mobilisasi massa.

Ormas seperti GRIB atau kelompok sejenis menjadi simbol dari transformasi politik Indonesia yang tidak hanya berjalan di jalur formal (partai, DPR, birokrasi), tetapi juga di jalan-jalan, gang-gang, dan pasar-pasar. Mereka adalah manifestasi dari bagaimana kekuasaan bekerja secara informal, tetapi nyata dan berpengaruh.

Peran ormas kiranya tidak bisa dinafikan dalam membentuk ruang publik di Indonesia. Namun jika ormas terus digunakan sebagai alat kekuasaan yang bersifat koersif, maka yang terjadi bukanlah penguatan masyarakat sipil, melainkan pembusukan institusi demokrasi.

Perlu ada upaya untuk membedakan dengan jelas ormas yang berkontribusi pada civic engagement dan yang berperan sebagai milisi sipil kekuasaan.

Reformasi kebijakan, regulasi yang ketat namun adil, serta transparansi pendanaan dan struktur kepemimpinan adalah langkah awal untuk menyehatkan ekosistem ormas.

Tanpa itu, ormas akan terus menjadi simbol paradoks demokrasi Indonesia, hadir atas nama rakyat, namun bertindak demi elite.  Semoga tidak terjadi. (J61)