Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di balik pesan netralitas TNI terhadap politik praktis, tersimpan peran langka seorang military maverick yang membentuk arah demokrasi Indonesia. Sebuah statemen yang menguak bahwa warisan SBY kiranya harus dipegang teguh dan mampu menjaga relasi sipil dan militer tetap seimbang. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Pernyataan terbaru Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kembali menegaskan pentingnya netralitas TNI dalam politik praktis terasa bukan sekadar nasihat normatif dari seorang mantan presiden.

Esensinya merupakan artikulasi dari pengalaman historis, refleksi institusional, sekaligus posisi epistemik seorang military maverick dalam lanskap hubungan sipil-militer Indonesia.

Dalam forum yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia pada 14 April 2026 kemarin, SBY tidak hanya berbicara sebagai negarawan, tetapi sebagai aktor yang pernah berada di titik krusial antara kekuasaan militer dan otoritas sipil.

Konsep military maverick, sebagaimana disiratkan oleh Barry Posen dalam The Source of Military Doctrine, merujuk pada figur-figur militer yang menyimpang dari ortodoksi institusional, berani mengusulkan perubahan signifikan, dan sering kali menjadi agen transformasi.

Dalam konteks Indonesia, kategori ini relevan untuk membaca figur-figur seperti Agus Wirahadikusumah, Agus Widjojo, dan tentu saja SBY sendiri.

Praktis, dengan kepergian Agus Widjojo pada 8 Februari lalu, SBY adalah Military Maverick terakhir yang masih hidup sebagai living legend.

Apa yang membedakan SBY adalah keberlanjutan pengaruhnya. Jika sebagian maverick militer lain gugur oleh dinamika politik atau terpinggirkan oleh struktur kekuasaan, SBY justru berhasil mentransformasikan kapital simbolik militernya menjadi kapital politik yang stabil.

Ia bukan hanya pelaku reformasi, tetapi juga arsitek institusional yang mampu mengonsolidasikan kekuasaan dalam kerangka demokrasi elektoral melalui Partai Demokrat.

Pernyataan SBY tentang netralitas TNI, dengan demikian, tampak harus dibaca sebagai refleksi dari posisi unik tersebut, ia adalah “the last maverick standing”, figur terakhir dari generasi perwira reformis yang masih aktif membentuk wacana publik dan menjaga garis batas antara militer dan politik.

Transformasi Demokrasi Indonesia

Untuk memahami signifikansi SBY, penting menempatkannya dalam konteks reformasi militer Indonesia pasca-Orde Baru.

Dalam literatur hubungan sipil-militer, transformasi Indonesia sering dianggap sebagai kasus rapid military disengagement, yakni penarikan militer dari politik dalam waktu relatif singkat tanpa disertai konflik terbuka.

Berbeda dengan kasus Myanmar yang mengalami siklus kudeta berulang, Indonesia menunjukkan pola transisi yang lebih adaptif.

Elite militer seperti Wiranto, Prabowo Subianto, dan A. M. Hendropriyono memilih jalur politik elektoral dibanding intervensi koersif. Pilihan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari internalisasi norma demokrasi yang sebagian besar didorong oleh para maverick di dalam tubuh militer itu sendiri.

Menurut analisis Natalie Sambhi Priamarizki, figur-figur ini memainkan peran penting dalam membuka ruang bagi ide-ide demokrasi di penghujung 1990-an. Mereka menjadi jembatan epistemik antara logika militer yang hierarkis dan logika demokrasi yang deliberatif.

Namun, SBY melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya mendorong reformasi dari dalam, tetapi juga membangun kanal politik eksternal.

Persiapan pendirian Partai Demokrat sejak awal 2000-an, bahkan disebut-sebut sejak 1990-an oleh Dipo Alam, menunjukkan kapasitas strategis SBY sebagai political entrepreneur.

Dalam kerangka teori institusionalisme, ini mencerminkan kemampuan aktor untuk menciptakan path dependency baru, yakni jalur politik yang memungkinkan militer bertransformasi menjadi aktor sipil tanpa kehilangan relevansi.

Keberhasilan SBY memenangkan dua periode kekuasaan (2004–2014) menegaskan bahwa transformasi tersebut bukan sekadar eksperimentasi, melainkan konsolidasi. Ia berhasil membuktikan bahwa seorang mantan jenderal dapat beroperasi dalam kerangka demokrasi tanpa merusak prinsip supremasi sipil.

Netralitas, Ambiguitas

Meski demikian, pernyataan SBY tentang pentingnya netralitas TNI tidak dapat dilepaskan dari ambiguitas struktural dalam relasi sipil-militer Indonesia.

Secara normatif, netralitas adalah prinsip fundamental demokrasi. Namun secara empiris, interaksi antara militer dan politik tidak pernah benar-benar hilang, dan dalam batas tertentu, memang tidak seharusnya hilang.

Sejak era Yunani Kuno dan Romawi Kuno, relasi sipil-militer selalu bersifat dialektis. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai institusi politik yang membentuk negara.

Dalam perspektif hubungan sipil-militer, stabilitas demokrasi justru bergantung pada keseimbangan antara kontrol sipil dan profesionalisme militer.

Di sinilah relevansi SBY sebagai maverick menjadi krusial. Ia memahami bahwa netralitas bukan berarti isolasi total, melainkan penempatan peran secara proporsional.

TNI harus menjauh dari politik praktis, terutama dalam konteks elektoral, namun tetap memiliki suara lantang dalam isu-isu strategis kebangsaan yang berpihak pada rakyat.

Pernyataan SBY juga dapat dibaca sebagai respons terhadap potensi regresi demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan meningkatnya keterlibatan figur militer dalam jabatan sipil, baik melalui jalur formal maupun informal.

Tanpa kerangka normatif yang kuat, fenomena ini berisiko mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer.

Namun, berbeda dengan alarmisme yang berlebihan, pendekatan SBY lebih bersifat calibrated warning. Ia tidak menolak peran militer dalam kehidupan nasional, tetapi menekankan pentingnya menjaga integritas institusional.

Dalam bahasa teori, ini adalah upaya menjaga institutional equilibrium agar tidak bergeser ke arah dominasi militer.

Sebagai the last maverick standing, SBY merepresentasikan generasi yang mengalami langsung transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Ia bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga agen perubahan yang memahami kompleksitas relasi sipil-militer.

Ketika ia berbicara tentang netralitas TNI, yang ia pertaruhkan bukan sekadar reputasi pribadi, melainkan warisan reformasi itu sendiri.

Pada akhirnya, signifikansi SBY tidak terletak semata pada masa lalunya sebagai presiden atau jenderal, tetapi pada kemampuannya menjaga konsistensi normatif di tengah perubahan zaman.

Dalam lanskap politik yang semakin pragmatis, suara seorang maverick menjadi semakin langka, dan justru karena itu semakin penting.

Jika generasi baru elite militer dan politik gagal memahami pelajaran dari figur seperti SBY, maka risiko yang dihadapi bukan hanya kemunduran institusional, tetapi juga erosi kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.

Sebaliknya, jika warisan maverick ini dapat diinternalisasi, Indonesia memiliki peluang untuk mempertahankan model relasi sipil-militer yang adaptif, stabil, dan demokratis.

Dalam konteks itulah, SBY berdiri bukan sekadar sebagai tokoh masa lalu, tetapi sebagai penjaga garis batas yang seolah menentukan masa depan. (J61)

PinterPolitik.com

Acara ”3 Bacapres Bicara Gagasan” di Universitas Gajah Mada (UGM) yang disiarkan secara langsung dalam kanal YouTube Najwa Shihab pada Selasa (19/9) kemarin berhasil menarik perhatian publik.

Acara ini kiranya pertama bagi para bakal calon presiden (bacapres) untuk menyampaikan gagasan mereka jika kelak terpilih menjadi presiden dalam satu panggung.

Tidak hanya itu, ketiga bacapres itu juga diharuskan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Najwa Shihab selaku host dalam acara itu.

Sosok Najwa yang cerdas dan berkarisma membuat publik pada akhirnya merasa aspirasi dan pertanyaan mereka terwakili dalam acara tersebut.

Najwa memang dikenal sebagai sosok yang vokal dan kerap mengkritik para pejabat dan politisi. Berbagai kritikan dan pernyataan Najwa pun kerap dianggap mewakilkan keresahan banyak masyarakat.

Sosok seperti Najwa ini kemudian seolah menjadi harapan publik akan atmosfer dan kebijakan publik yang lebih baik.

Tingkat penerimaan publik terhadap sosok Najwa membuat dirinya kerap kali “digoda” untuk terjun langsung dalam politik praktis.

Hal ini tak lain karena popularitas Najwa diharapkan dapat menaikkan tingkat keterpilihan partai politik (parpol) dan aktor politik dibelakangnya.

Bahkan, belum lama ini Najwa sempat ditawari untuk menjadi Ketua Tim Sukses (Timses) pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Namun, Najwa dengan tegas menolak tawaran itu. “Saya tidak akan menjadi bagian dari timses kandidat mana pun pada Pilpres 2024,” ungkapnya (18/9/2023).

Dengan adanya penolakan langsung dari Najwa kiranya membuat publik menjadi sedikit tenang karena mereka tidak kehilangan sosok dalam ruang diskursus politik, serta masih ada sosok yang akan mewakili suara mereka secara obyektif.

Lantas, melihat fenomena itu, mengapa sosok seperti Najwa seolah menjadi harapan publik untuk dapat menyampaikan berbagai keresahan dan kritik tajam kepada para aktor politik?

Faktor First Impression

Tanpa disadari, sosok Najwa yang dianggap menjadi representasi berbagai opini dan keresahan publik tak lepas dari latar belakang keluarganya, terutama sang Ayah.

Ayahnya, Quraish Shihab merupakan salah satu ulama yang karismatik dan dihormati masyarakat.

Atas dasar itu, kiranya tak heran jika publik lebih berharap dan merasa terwakilkan pada sosok seperti Najwa dalam menyampaikan keresahan mereka dibandingkan para aktor politik.

Dengan kata lain, tingkat kepercayaan publik kepada sosok yang biasa dipanggil Mbak Nana ini dipengaruhi oleh faktor psikologis. Dalam psikologi, hal ini dapat dipahami lewat konsep halo effect.

Psikolog Edward Lee Thorndike telah lama meneliti tentang efek psikologi itu, hingga kemudian dirinya dapat menyimpulkan bahwa manusia sering kali menilai keseluruhan suatu objek hanya berdasarkan impresi awal yang terlihat.

Halo effect akan membuat individu membentuk asumsi tentang suatu hal berdasarkan informasi-informasi yang menonjol dari seseorang.

Kita kerap menyebut halo effect ini dengan penilaian yang mengacu pada pandangan pertama.

Berdasarkan penjelasan itu, tingkat penerimaan publik yang cukup tinggi dari publik terhadap Najwa kiranya terjadi karena sosoknya yang memang terlihat mempunyai wibawa, karisma, dan kecerdasan dalam menyampaikan pendapat.

Citra positif Najwa dalam setiap menyampaikan pendapat dan kritikan itu membuat dirinya memperoleh kepercayaan publik.

Maka, tak heran jika kiranya pendapat dan kritikan Najwa terhadap para pejabat dan politisi ditunggu-tunggu publik.

Ini bisa dilihat dari tingginya partisipasi publik dalam setiap sosial media Najwa ataupun yang memuat Najwa sebagai pembicara.

Najwa Leader Sesungguhnya

Tingginya partisipasi publik dalam sosial media Najwa atau saat dirinya menyampaikan pendapat dan kritikan terhadap pejabat dan politisi menggambarkan bagaimana cukup berpengaruhnya sosok Najwa.

Sederhananya, sosok Najwa telah menjadi public leader. Hal itu kemudian menjadi sebuah political capital atau modal politik yang cukup untuk menarik massa.

Well, dengan melihat bagaimana begitu berpengaruhnya sosok Najwa Shihab tersebut dalam ruang diskursus politik, menarik untuk melihat akankah Mbak Nana ini akan mengambil kesempatan untuk terjun ke dunia politik praktis. (S83)

PinterPolitik.com 

Pada Muktamar ke-34 yang dijalankan dari tanggal 22-24 Desember 2021 lalu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi memiliki Ketua Umum (Ketum) yang baru, yaitu Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Yahya unggul dari pesaingnya, Said Aqil Siradj, dengan perolehan suara 337 banding 210. 

Dari sejumlah gagasan yang dilontarkan oleh kakak kandung Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ini, setelah dirinya terpilih menjadi Ketum PBNU, salah satu yang paling menarik adalah niatannya untuk memisahkan NU dari fenomena politik praktis. Ia tak ingin organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mengambil pihak dalam kompetisi politik. 

Lebih spesifik lagi, Yahya juga menegaskan NU di bawah kepemimpinannya akan terlepas dari stigma monopoli politik satu warna. Tentu, ini merujuk kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang lahir dari rahim NU sendiri oleh salah satu Ketumnya yang pernah menjadi Presiden Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

Semenjak pertama kali dirinya menyalonkan sebagai Ketum PBNU pada bulan-bulan lalu, Yahya selalu menyuarakan pendapat terkait politik praktis NU. Menurutnya, apa yang terjadi sampai saat ini dinilai sudah cukup. Ke depannya, Yahya berulang kali menyampaikan dirinya tidak lagi ingin ada calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dari tubuh PBNU. 

Banyak pihak kemudian merespons gagasan menarik ini. Peneliti politik Islam dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo optimis di bawah kepemimpinan Yahya, PBNU akan kembali sebagai organisasi masyarakat sipil yang jauh dari politik praktis. Ia menilai semangat NU nantinya lebih pada penguatan umat daripada mengharap akomodasi politik negara. 

Seruan pun dilontarkan beberapa parpol. Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily contohnya, juga menyambut baik pernyataan Yahya, dengan alasan NU adalah salah satu komponen bangsa, oleh karena itu, NU adalah milik bangsa, dan bisa hadir di parpol mana saja. 

Lantas, mungkinkah Gus Yahya benar-benar bisa membuat PBNU terlepas dari politik praktis? 

Baca juga: Yahya Bawa PBNU ke Barat?

Hanya Permainan Narasi? 

Sebelum membahas lebih lanjut, rasanya penting untuk mendapatkan pandangan yang tepat dalam melihat wacana pelepasan NU dari politik praktis. Mungkinkah hal ini bisa terjadi? 

Greg Fealy dalam tulisannya Nahdlatul Ulama and the Politics Trap mengatakan NU tidak mungkin terlepas dari politik karena pengaruhnya pada Indonesia terlalu besar untuk diabaikan.  

Memang, Fealy menilai sepertinya ada tren keberpihakan nahdliyyin (warga NU), yang akhir-akhir ini cenderung lebih setia pada ulama lokal, dibandingkan tokoh besar di PBNU. Akan tetapi, ke mana pun afiliasi tokoh agamanya, NU sebagai organisasi akan terus berperan penting dalam perpolitikan Indonesia, mengingat anggotanya sendiri saat ini diperkiran berjumlah 80-120 juta orang. 

Pandangan yang sama juga diungkapkan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Dia mengatakan bahwa akan sangat sulit bagi PBNU untuk bisa terbebas dari politik praktis. Adi menilai kesulitan ini setidaknya didasarkan oleh dua hal, yaitu sudah banyaknya warga NU yang terlibat dalam parpol dan sejumlah jabatan penting di pemerintahan, dan kedua, tentu adalah jumlah nahdliyyin yang luar biasa banyaknya.  

Oleh karena itu, sekeras apapun narasinya, Adi menilai NU akan tetap punya wajah politik praktis, dan nahdliyyin akan tetap menjadi basis suara dalam pemilu. 

Untuk mempertegas pandangan Adi, kita bisa berkaca kembali pada apa yang terjadi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, ketika Ma’ruf Amin ikut mendongkrak suara pendukung Jokowi dan akhirnya memenangkan pemilihan suara.  

Tom Pepinsky dalam tulisannya Measuring the ‘NU Effect’ in Indonesia’s Election, menyimpulkan bahwa kemenangan Jokowi bukan karena Ma’ruf menciptakan peluang baru di wilayah NU yang sebelumnya belum dimenangkan Jokowi, tetapi karena mantan Rais ‘Aam PBNU tersebut membantu memperkuat jumlah suara nahdliyyin di Pulau Jawa, sebagai wilayah mayoritas warga NU. 

Lalu, jika mustahil untuk melepaskan PBNU dan nahdliyyin dari politik, apa maksud narasi “anti politik praktis” yang selama ini digemborkan Yahya? 

Di dalam politik, hampir bisa dipastikan tidak ada narasi yang bisa kita ambil secara harfiah. Akan selalu ada muatan lain yang perlu kita telaah kembali di balik retorika-retorika yang dilontarkan oleh seorang tokoh politik penting. Hongrui Wen dalam tulisannya Motivation of Euphemism Used and Its Features, menjelaskan fenomena ini dengan istilah political euphemism atau eufemisme politik. 

Eufemisme politik adalah alat bagi tokoh politik untuk menyembunyikan skandal, menyamarkan kebenaran, dan menggiring pemikiran publik ketika membahas tentang suatu masalah, gagasan, atau peristiwa sosial.  

Menurut Wen, motivasi eufemisme politik umumnya muncul dari dua hal, yaitu rasa takut dan kesopanan. Eufemisme bisa terjadi karena seorang tokoh politik ingin semakin dicintai oleh mayoritas warganya, dan bisa juga karena ia takut kehilangan “wajah” jika berkata sebaliknya. 

Dalam konteks PBNU, apa yang disampaikan Yahya tentang narasi anti politik praktis seperti ingin menjadi jawaban atas semakin populernya keresahan nahdliyyin tentang politik praktis NU. Dengan melempar gagasan ini, Yahya bisa mendapatkan perhatian banyak orang, yang kemudian menaruh harapan pada dirinya agar bisa membawa perubahan yang selama ini dinanti-nanti. 

Namun, perlu diketahui bahwa eufemisme politik bukanlah sebuah praktik kebohongan, melainkan penekanan satu aspek kebenaran dari suatu variabel. NU sendiri memiliki motivasi yang kuat untuk tetap mempengaruhi perpolitikan dan hubungan sosial di Indonesia. Ini bisa kita lihat dari sejarah perkembangan NU, yang memang selalu besentuhan dengan dinamika politik. 

Lantas, akan seperti apa politik PBNU di bawah kepemimpinan Yahya? 

Baca juga: Benar Yahya Pegang Nasib Muhaimin?

PBNU Jadi “Open Market”? 

Sekarang kita berusaha meraba agenda politik yang dipersiapkan Yahya untuk PBNU sampai tahun 2026. Tanpa perlu mengandai-andai terlalu jauh, kuncinya sesungguhnya ada di perkataan Yahya sendiri tentang pelepasan stigma monopoli satu partai dalam PBNU.  

Seperti yang kita ketahui, selama ini PKB dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi partai-partai yang identik dengan wajah NU. Apa yang disuarakan Yahya tentang melepas stigma monopoli partai seakan-akan menyiratkan niat untuk mengatakan bahwa PBNU di bawah kepemimpinannya tidak akan tendensius ke partai-partai itu saja. 

Baca juga: Mungkinkah NU Lepaskan Politik Praktis?

Pandangan ini juga disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, yang mengatakan bahwa relasi politik yang dimiliki Yahya dengan sejumlah parpol non-Islam kemungkinan besar akan berperan dalam arah politik PBNU di masa depan.  

Kalau kita lihat, memang Yahya sempat disoroti memiliki kedekatan dengan partai nasionalis dan sekular, contohnya dengan Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Selain itu, patut juga kita ingat kembali kedekatan Yahya dengan pihak petahana, dan status Yahya yang pernah menjadi dewan pertimbangan Presiden (wantimpres) Jokowi pada periode 2018-2019. Terakhir yang tidak kalah penting juga untuk disebutkan adalah adik kandungnya, Yaqut, yang saat ini menjabat sebagai Menag. 

Dari sini, bisa diandaikan PBNU akan berperan layaknya open market atau pasar terbuka. Komoditas yang ada di dalam NU, baik itu dari kadernya ataupun nahdliyyin, bisa lebih leluasa didekati atau mendekati parpol lain, termasuk yang non-Islam. Konsekuensinya, kompetisi pengaruh politik dalam NU akan lebih ketat karena akan lebih banyak parpol yang bisa saling mengawasi sejauh mana pengaruhnya dalam organisasi ini.  

Alex de Waal dalam tulisannya #PublicAuthority: The Political Marketplace: Analyzing Political Entrepreneurs and Political Bargaining with a Business Lens, memprediksi keadaan seperti ini dengan melemparkan konsep political marketing theory. Pandangan ini menjelaskan bahwa proses demokratisasi di negara berkembang seringkali tidak melahirkan persaingan politik yang muncul berdasarkan pilihan individu, melainkan semakin mendorong politisi menaruh pengaruhnya ke kelompok sosio-politik yang dominan dalam suatu negara. 

Dampaknya adalah, politisi di sistem yang seperti ini tidak bisa bertahan hidup hanya dengan mempromosikan agenda atau ideologi, tetapi mereka harus bertahan dengan memobilisasi anggaran politik dan rencana bisnis di pasar politik, di mana mereka beroperasi layaknya seorang manajer perusahaan yang tidak ingin kalah saing dalam suatu pasar komersial. 

Kembali ke konteks PBNU, mengutip perkataan pengamat politik Adi Prayitno, jika memang ini arah politik PBNU yang dipersiapkan Gus Yahya, maka tampaknya Ketum PBNU ini memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat karena harus menghindari kecemburuan sosial yang bisa saja muncul dari salah satu partai yang kepentingannya tidak dapat terakomodasi oleh PBNU. 

Bukan tidak mungkin, ke depannya Yahya menggagasi perlunya struktur yang proporsional dalam kepengurusan PBNU, kalau ada anggotanya yang merupakan anggota parpol. 

Well, pada akhirnya ini hanya prediksi semata. Perkembangan dinamika politik NU sebagai organisasi Muslim terbesar di Indonesia patut kita amati bersama-sama. (D74) 

Baca juga: Kita Tidak Pernah Jalankan Demokrasi?

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]ibuan mahasiswa dengan almamater berwarna biru berhasil menduduki Gedung DPRD Riau pada tanggal 10 September 2018. Dengan mengarak sebuah pocong, mahasiswa dari kampus Universitas Islam Riau (UIR) itu memenuhi Gedung DPRD dan menuntut Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden.

Dalam aksinya, mahasiswa UIR meneriakkan empat tuntutan utama, yakni menuntut Jokowi untuk mundur, mendorong pemerintah untuk mengatasi krisis perekonomian, mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap anti-demokrasi, hingga menuntut pengusutan kasus korupsi PLTU Riau.

Kabar pendudukan Gedung DPRD oleh mahasiswa UIR langsung tersebar melalui kanal-kanal media arus utama. Menanggapi hal itu, beberapa pihak ikut angkat suara. Sekjen Pro Demokrasi (Prodem) Satyo Purwanto menilai aksi mahasiswa di Riau berpeluang mendorong kelahiran aksi-aksi serupa di daerah lain.

Politisi PDIP Aria Bima punya pendapat berbeda. Ia merespons aksi tersebut dengan nada sinis. Aria berpendapat kalau sikap politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) jangan sampai seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang dia anggap konfrontatif dan mewakili kepentingan PKS.

Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi menyesalkan pendapat Aria Bima tersebut. Ia membantah tuduhan bahwa KAMMI berafiliasi dengan PKS. Pimpinan Pusat KAMMI itu pun menantang Aria Bima untuk berdebat mengenai kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Mas @ariabima99
Ditantangin adek2 @KAMMIPusat
Pasti berani lah ?https://t.co/kpJxv27Gfz

— Kharis Masduki (@KharisMasduki) September 12, 2018

Menarik untuk dijadikan catatan, bahwa tuduhan mahasiswa telah ditunggangi oleh PKS bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Ketua BEM UI Zadit Taqwa pernah dituding sebagai kader PKS ketika dirinya populer karena aksi Kartu Kuning Jokowi di kampus UI.

Tuduhan bahwa mahasiswa rentan ditunggangi oleh politisi pernah disampaikan oleh Daoed Josoef ketika ia memberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus pada tahun 1978. Ia mengatakan bahwa mahasiswa yang kadar intelektualnya masih rapuh kerap kali terpancing untuk mendobrak kekuasaan agar kemudian diselesaikan oleh sang politisi yang akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri.

Lantas, apakah benar bahwa mahasiswa telah digerakkan oleh politisi tertentu demi kepentingan politik praktis, lebih khususnya para politisi yang tergabung dalam PKS?

BEM Jadi Rebutan

BEM secara fungsional merupakan organisasi perwakilan mahasiswa. Dari organisasi inilah kegiatan-kegiatan mahasiswa bermula. Menurut SK Mendikbud No.155/U/1998 BEM memiliki fungsi sebagai perwakilan mahasiswa yang menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis program dan kegiatan kemahasiswaan.

Posisi sentral BEM di sebuah universitas membuat BEM jadi rebutan para pemangku kepentingan politik. Hal itu sudah terjadi sejak masa Orde Lama. Dody Rudianto dalam buku Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional menyatakan bahwa pengaruh politik masuk ke dalam kehidupan mahasiswa melalui organisasi-organisasi ekstra kampus yang berebut menguasai BEM yang saat itu masih dikenal dengan nama Dewan Mahasiswa (Dema).

Organisasi ekstra kampus yang besar pada saat itu adalah HMI yang dekat dengan kaum Islam moderat dan Golkar, GMNI dengan PNI, CGMI dengan PKI, PMKRI dengan gerakan Katolik, IMM dengan Muhammadiyah, PMII dengan NU, hingga Gemsos yang memiliki kedekatan dengan PSI.

Seperti Dema, saat ini BEM-BEM kampus telah menjadi rebutan organisasi ekstra universitas. Pertanyaannya adalah mengapa BEM ini menjadi rebutan berbagai pihak? Adakah keuntungan khusus bagi kelompok yang berhail merebut kursi kepemimpinan BEM?

Bagi para pemangku kepentingan, merebut BEM merupakan prasyarat untuk menguasai suara kampus. Keunggulan BEM terletak pada suara mereka karena suara BEM dianggap mewakili aspirasi mahasiswa se-universitas. Maka ketika seorang Ketua BEM mengeluarkan sebuah pernyataan, itu lebih bernilai politis dan langsung mendapat perhatian masyarakat secara luas dibandingkan pernyataan dari mahasiswa biasa.

Selain pernyataan, sikap politik BEM juga dianggap mewakili aspirasi seluruh mahasiswa terhadap isu tertentu. Lihat saja demonstrasi mahasiswa di Riau kemarin, sekalipun tidak diikuti oleh seluruh mahasiswa di kampus tersebut, demonstrasi itu tetap dianggap sebagai aksi dari mahasiswa Universitas Islam Riau.

Fungsi-fungsi representatif organisasi mahasiswa ini diungkapkan misalnya oleh Rachel Brooks, Kate Byrford, dan Katherine Sela. Mereka mengungkapkan bahwa organisasi mahasiswa –yang dalam konteks Indonesia diwakili BEM- memang semakin lama semakin menguat unsur representatifnya tersebut.

Kekuatan politis BEM itu membuat para elite politik tergiur sehingga mereka berusaha menguasai BEM-BEM kampus untuk bertarung dengan lawan-lawan politik mereka melalui tameng kampus dan organisasi mahasiswa.

Kekuatan politis BEM membuat para elite politik berusaha menguasai BEM-BEM kampus
Share on X

Selain mampu menggiring opini publik melalui pernyataan, BEM juga memiliki wewenang untuk menetapkan garis-garis program dan kegiatan mahasiswa. Keunggulan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan indoktrinasi, terutama terhadap mahasiswa baru.

Di sebuah universitas, sepopuler apapun seorang mahasiswa, ia tetap tidak memiliki kuasa terhadap program-program kemahasiswaan seperti wewenang khusus yang dimiliki oleh BEM. Maka siapa pihak yang dapat menguasai BEM, ia pun dapat menguasai panggung di sebuah universitas.

Sangatlah wajar ketika para pemangku kepentingan berusaha menancapkan kuku mereka di kampus, karena BEM bisa dimanfaatkan untuk membuka jalan para politisi untuk tampil di depan panggung mahasiswa.

PKS menguasai BEM?

Berbeda dengan dinamika politik kampus pada era Soekarno, di masa Reformasi, gerakan Tarbiyah telah tampil dan menggeser dominasi organisasi ekstra seperti HMI, PMKRI hingga GMNI dalam kontestasi penguasaan BEM.

Dosen Sejarah UI, Abdurakhman dalam disertasinya yang berjudul Gerakan Tarbiyah 1980-2010 menyatakan bahwa Tarbiyah dari sudut bahasa mengandung arti pendidikan. Sedangkan secara konseptual, Tarbiyah merupakan suatu metode dalam melakukan proses perubahan untuk mencapai struktur masyarakat yang lebih baik. Metode tersebut dipengaruhi oleh ide-ide yang dipergunakan oleh Ikhwanul Muslimin.

Di banyak kampus, gerakan Tarbiyah dapat dilihat pada lembaga-lembaga dakwah keagamaan yang secara rutin mengadakan lingkaran pengajian halaqah/liqa untuk para mahasiswa.

Abdurakhman menambahkan, sejak awal kemunculannya, lembaga dakwah mahasiswa coba memanfaatkan ruang kosong kampus yaitu masjid-masjid kampus ketika rezim Orde Baru sangat keras membatasi gerakan mahasiswa. Gerakan ini coba memanfaatkan celah karena masjid kampus pada saat itu merupakan tempat yang tidak terjangkau oleh kontrol pemerintah. Sehingga masjid kemudian dimanfaatkan untuk menyebarkan dakwah, sampai akhirnya gerakan ini semakin lama semakin membesar.

Setelah Orde Baru jatuh, gerakan Tarbiyah coba mengambil momentum reformasi dan keterbukaan politik pada saat itu. Para pengurus KAMMI dan kelompok tarbiyah mendirikan Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera). Dalam buku Dilema PKS: Suara dan Syariah karya Burhanuddin Muhtadi dijelaskan bahwa mayoritas aktivis KAMMI sepakat untuk bertransformasi menjadi gerakan politik dengan cara mendirikan Partai Keadilan pada 20 Juli 1998.

Sekalipun telah bertransformasi menjadi gerakan politik, KAMMI dan LDK tetap eksis di kampus, bahkan semakin membesar. Eksistensi gerakan Tarbiyah tidak terlepas dari keberhasilan aktivis dakwah dalam menguasai BEM-BEM kampus. Maka tak heran ketika para Ketua BEM di banyak kampus sering dicap sebagai kader PKS.

Meskipun tak ada bukti secara struktural bahwa BEM-BEM kampus berafiliasi dengan PKS, namun ada hubungan historis antara PKS dengan LDK dan KAMMI, dimana anggota dari kedua organisasi dakwah itu merupakan penguasa BEM saat ini.

Dugaan itu diperkuat ketika sebagian besar Ketua BEM kampus seperti di UI, UNJ ataupun IPB merupakan aktivis tarbiyah dari LDK ataupun KAMMI. Para pengurus BEM juga aktif mengikuti kegiatan LDK seperti liqo. Sebagaimana diketahui bahwa liqo merupakan alat kaderisasi gerakan tarbiyah. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui bahwa kelompok-kelompok liqo itu memang dibentuk oleh PKS sebagai wadah pembentukan karakter islami anak-anak muda.

Selain itu, setelah lulus dari kampus beberapa aktivis dakwah itu memilih berkarir di PKS untuk mengarungi lautan politik. Meskipun tidak semua aktivis dakwah berlabuh ke PKS, namun tak bisa pungkiri terdapat nama-nama politisi PKS yang dulunya merupakan aktivis dakwah di LDK, KAMMI ataupun BEM Universitas. Sebut saja Mardani Ali Sera, Fahri Hamzah, ataupun mantan Ketua BEM UI Zulkieflimansyah dan Rama Pratama.

Ketika berdemonstrasi, isu dan tuntutan yang dibawa oleh BEM pun sering kali tidak mewakili suara mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya. BEM lebih sering menggarap isu-isu elitis seperti kenaikan BBM, penistaan agama oleh Ahok, dan baru-baru ini melakukan kritik terhadap pemerintah yang dianggap anti-demokrasi.

Padahal sikap pemerintah yang anti-demokrasi itu sudah terlihat sejak lama seperti pada kasus Drop Out mahasiswa Universitas Negeri Semarang ketika ia mengkritik Liberalisasi Pendidikan Tinggi, hingga perampasan ruang hidup masyarakat di Kendeng dan Kulonprogo. Pertanyaannya kenapa BEM baru mengkritik sikap rezim yang anti-demokrasi sekarang? apa hanya karena adanya pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah?

Pakar politik Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan bahwa PKS memiliki koordinator wilayah dakwah untuk menyampaikan pesan politik ke kampus. Maka bukan tidak mungkin keberhasilan gerakan tarbiyah dalam menguasai BEM di berbagai kampus mempengaruhi sikap politik yang selama ini disuarakan oleh BEM. Seperti sikap Senat Mahasiswa (SM) pada tahun 1990-an yang cenderung moderat ketika lembaga kemahasiswaan itu dikuasai oleh HMI.m

Infiltrasi politik PKS terhadap BEM kampus sepertinya sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa. Meski begitu, tidak semua BEM kampus berhasil dikuasai oleh PKS. Kampus-kampus negeri di Indonesia bagian Timur ataupun kampus-kampus swasta di Jawa cenderung terbebas dari infiltrasi politik PKS. Hal itu bisa jadi disebabkan oleh demografi di kampus-kampus tersebut yang tidak sesuai dengan karakteristik PKS.

Pilihan politik memang hak bagi setiap orang, termasuk mahasiswa di dalamnya. Tetapi para pengurus BEM harus sadar bahwa mereka dipilih oleh mahasiswa agar menjadi perwakilan mahasiswa sepenuhnya. BEM harus menolak segala tekanan politik dari kelompok tertentu dan mulai berada di barisan paling depan ketika mahasiswa dan rakyat kecil membutuhkan mereka. (D38)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ekikan #2019GantiPresiden kembali menggema dan bikin heboh. Kali ini, sasarannya bukan lagi daerah-daerah luar Jawa seperti Pekanbaru ataupun Pontianak. Ketua MPR Zulkifli Hasan ambil jalan berbeda dari Neno Warisman. Ia tampaknyamembidik kampus untuk menjadikan mahasiswa sebagai sasaran kampanye politik.

Pada sebuah seminar untuk mahasiswa baru di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Zulkifli dan Sandiaga Uno diundang secara bersamaan sebagai narasumber. Dikabarkan bahwa Zulkiflitelah ‘colong start’ ketika dia coba mempromosikan Sandiaga pada seminar itu. Selain itu, Zulkifli Hasan juga telah memancing ribuan mahasiswa  untuk meneriakkan pekikan #2019GantiPresiden.

Para pendukung Jokowi panas. Tim Sukses Jokowi Maman Imanulhaq menilai apa yang disampaikan oleh Zulkifli di UMJ itu tidak cerdas. Dia menambahkan lebih baik Zulkifli memberikan pemahaman tentang sistem ketatanegaraan dibandingkan memancing mahasiswa untuk menerikan #2019GantiPresiden.

Sementara di Kubu Prabowo, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria tak sepakat jika hal itu didefinisikan sebagai sebuah kampanye. Politisi Gerindra itu menambahkan sangatlah wajar ketika Zulkifli memperkenalkan para tamu undangan ke mahasiswa. Tanggapi itu, KPU telah menyerahkan sepenuhnya dugaan pelanggaran kampanye Zulkifli kepada Bawaslu.

Universitas harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan tak menunjukan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik
Share on X

Fenomena politisi masuk kampus memang lazim terjadi menjelang kontestasi Pemilu. Para politisi yang sebelumnya sangat sulit untuk diundang, tiba-tiba saja menawarkan diri untuk menjadi pembicara di kampus.Biasanya, mereka tampil dalam acara-acara seminar resmi dengan dalih ingin berbagi ilmu. Padahal, sebagian besar dari mereka justru memanfaatkan panggung di kampus sebagai lahan kampanye politik.

Yang harus jadi pertanyaan adalah mengapa para politisi itu melihat kampus sebagai sasaran potensial untuk berkampanye? Apakah politik masuk kampus itu diperbolehkan? Atau justru kampus harus terbebas dari kepentingan politik apapun?

Kampus dalam Pusaran Politik

Politik dalam kampus hampir sulit untuk dihindari. Di Indonesia, politik kampus sudah dimulai pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu, bermunculan organisasi-organisasi mahasiswa tingkat nasional yang memiliki afiliasi dengan partai politik seperti GMNI, CGMI, HMI hingga PMKRI.

Pembentukan organisasi-organisasi itu merupakan strategi partai politik untuk menguasai kampus. Melalui Senat Mahasiswa, jalan para politisi untuk mengkampanyekan gagasan dan cita-cita partai akan terbuka. Organisasi mahasiswa saat itu juga menempati posisi sentral dalam tubuh partai karena bisa berguna untuk lumbung kaderisasi. Setelah lulus dari kampus, kader-kader itu langsung menjadi anggota resmi partai politik.

Politik dalam kampus bisa dilihat juga di negara tetangga Australia. Di kampus-kampus Australia seperti University of Sydney, para mahasiswa berlomba untuk menguasai Student Representative Council atau Senat Mahasiswa di kampus. Mereka dikenal dengan sebutan para politisi mahasiswa.

Dominic Knight, seorang mahasiswa di Australia dalam tulisannya berjudul The World of Student Politics mengatakan bahwa pada umumnya, setelah lulus dari universitas para mahasiswa itu benar-benar menjadi seorang politisi seperti Tony Abbot, Malcolm Turnbull hingga Joe Hockey.

Selain itu, fenomena politik kampus juga terjadi di negara seperti Amerika Serikat. Hal itu dapat terlihat pada pertentangan antara College Republican pendukung Partai Republik melawan College Democrat pendukung Partai Demokrat. Pertentangan keduanya disebabkan karena sebagian besar kampus mendukung Hillary Clinton karena telah mengkampanyekan pendidikan gratis sedangkan Trump dan College Republican menolak rencana itu.

Fenomena politik dalam kampus itu merupakan bukti bahwa hingga detik ini kampus tidak terbebas dari kepentingan politik praktis. Bahkan di Indonesia, kita masih bisa melihat partai-partai politik berusaha menguasai kampus lewat kontestasi pemilihan Ketua BEM. Maka ketika BEM kampus itu dipegang oleh mahasiswa yang punya afiliasi dengan partai, jalan kepentingan partai politik untuk masuk ke kampus akan terbuka.

Berdasarkan kondisi tersebut, tidak terlalu mengherankan ketika mendekati masa-masa Pemilu, akan ada saja politisi yang diundang sebagai narasumber atau pembicara. Komposisi tamu undangan pun terkadang berat sebelah. Jika ada dua calon kepala daerah dalam pilkada, biasanya hanya salah satu dari mereka yang diundang. Hal itu mengisyaratkan keberpihakan mahasiswa terhadap seorang politisi akan menentukan hadir atau tidaknya politisi itu di dalam kampus.

Sekjen Komisi Nasional Pendidikan Andreas mengatakan kalau mahasiswa sebagai pemilih pemula telah menjadi sasaran potensial para pengurus partai. Kehadiran politisi di kampus adalah upaya untuk menjaring simpati mahasiswa agar memilih partai politik, caleg atau capres tertentu.

Data dari Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia menyebutkan bahwa pemilih pemula pada setiap gelaran Pilkada 2018 kemarin rata-rata mencapai 30 persen. Hasil riset itu juga menyatakan bahwa pemilih pemula itu sebagian besar adalah mahasiswa. Dengan data itu, maka akan sangat wajar ketika para politisi berusaha menguasai kampus untuk kepentingan pemilu.

Kehadiran Zulkifli Hasan dan Sandiaga Uno ke kampus UMJ dapat menjadi tanda bahwa politisi itu memanfaat kampus untuk kampanye. Hal ini dikarenakan panggung seminar itu diberikan ketika kontestasi Pilpres sudah semakin dekat. Apalagi dengan tampilnya Sandiaga di samping Zulkifli, makin menguatkan kesan bahwa seminar itu kental dengan kepentingan politik.

Zulkifli Hasan patut bersyukur, karena politisi lain tidak seberuntung dia. Sejumlah politisi pernah ditolak hadir ke kampus karena mahasiswa mencium bau kepentingan politik. Sebut saja penolakan Jokowi di ITB, Mahfud MD di Universitas Kanjuruhan, hingga penentangan keras pihak UI terhadap pernyataan Ngabalin terkait “UI for Jokowi”.

Berbagai penolakan itu didasari keyakinan para civitas akademica universitas terhadap kampus yang seharusnya bebas dari kepentingan politik. Pertanyaannya adalah apakah kampus benar-benar harus terbebas dari kepentingan politik?

Kampus Dilarang Memihak?

Edward Said dalam buku berjudul Peran Intelektual menyatakan bahwa seorang intelektual adalah pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang benar kepada yang berkuasa. Seorang intelektual mengatakan yang dianggapnya benar, entah sesuai atau tidak dengan pikiran-pikiran pihak penguasa.

Seorang intelektual cenderung ke oposisi daripada ke akomodasi. Dosa paling besar seorang intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan tetapi menghindari mengatakannya. Ia hendaknya jangan sekali-kali mau mengabdi kepada mereka yang berkuasa.

Dari argumentasi Edward Said, dapat disimpulkan bahwa seorang intelektual harus bersikap kritis terhadap penguasa, bukan justru jadi corong kampanye mereka. Oleh karena itu, universitas sebagai sebuah institusi yang diisi oleh kaum intelektual tak boleh menjadi alat kampanye politik para politisi. Kampus harus memposisikan dirinya di tengah dan tak menunjukan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik.

Magna Charta Universitatum yang dideklarasikan di Universitas Bologna pada tahun 1988 menyatakan secara jelas bahwa universitas adalah suatu institusi otonom. Tak boleh memihak. Bahkan tidak boleh memihak pemerintah resmi karena keberpihakan universitas adalah kepada nilai-nilai kebenaran ilmiah.

Lantas jika kampus harus terbebas dari kepentingan politik, bolehkah politik masuk ke dalam kampus? Politik masuk kampus itu sah dan diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah memihak. Karena kampus harus membiarkan para mahasiswa memilih atas dasar kesadaran politik mereka, bukan karena digiring untuk memilih salah satu calon.

Bicara di Hadapan Mahasiswa, Ketua Umum PAN @ZUL_Hasan : di Luar Sana Ada yang Panikhttps://t.co/UZFX4fChf0

— Berita PAN (@BeritaPAN) August 29, 2018

Lalu apakah kedatangan Zulkifli Hasan dan Sandiaga Uno ke kampus UMJ dapat dibenarkan? Jika merujuk pada argumentasi Edward Said, kedatangan dua tokoh itu bisa mengganggu sikap kritis kaum intelektual terhadap golongan yang punya kuasa. Apalagi, sebagai pihak yang akan mengikuti Pilpres, kehadiran Zulkifli dan Sandiaga tidak diimbangi dengan kehadiran kubu lawannya. Panggung itu pun berpotensi menjadi tidak ilmiah dan kaya indoktrinasi.

Kesan indoktrinasi itu bisa dibaca ketika Zulkifli Hasan coba mempromosikan sosok Sandiaga Uno di atas panggung. Setelah itu, Ketua Umum PAN tersebut juga memancing para mahasiswa untuk meneriakkan pekikan #2019GantiPresiden. Di tengah kontestasi Pilpres seperti sekarang ini sangat sulit bagi berbagai pihak untuk percaya bahwa kehadiran lawan-lawan Jokowi di kampus UMJ itu tak didasari kepentingan politik.

Jika kampus UMJ ikut mengundang politisi dari kubu Jokowi mungkin ceritanya akan berbeda. Akan banyak sanggahan dan kritik dalam forum seminar itu, sehingga ruang dialektika pun tercipta. Bukan justru diskusi satu arah.

Idealnya, kampus-kampus di negeri ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan tak menunjukan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik. Seperti yang dikatakan oleh Edward Said: Seorang intelektual harus mengatakan apa yang dianggapnya benar, entah sesuai atau tidak dengan pikiran-pikiran pihak penguasa. (D38)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]icara soal politik Indonesia nggak bakal ada habisnya. Apalagi melihat situasi masa kini, di mana simpati masyarakat terhadap partai politik tengah kembang kempis. Tengok aja kisruh yang terjadi dalam Partai Beringin. Mungkin hal ini yang menjadi alasan Partai Nasdem berencana untuk melakukan revolusi politik.

Kata Pak Surya Paloh, revolusi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Mulai dari politik tanpa mahar hingga dukungan tanpa syarat. Wow, gagasan yang hebat, tapi akan jauh lebih hebat bila benar-benar diterapkan.

NasDem Ubah Citra Buruk Politik Lewat Dukungan tanpa Syarat https://t.co/bx5wM1fMJh pic.twitter.com/84uhctARCs

— METRO TV (@Metro_TV) November 14, 2017

Langit politik Indonesia memang lagi gelap akhir-akhir ini. Mungkin karena musim hujan telah tiba. Biasanya kalau sehabis hujan, pasti ada pelangi kan? Tapi kok nggak kelihatan ya? Mungkin bakal muncul saat pesta rakyat tahun depan, kali yak?

Pantes aja, ranting Pohon Beringin mulai patah satu-satu, mungkin kena sambaran petir. Banteng yang semula tidur di bawah naungan Beringin, akhirnya terbangun. Katanya mau touring keliling Nusantara. Rajawali juga nggak mau kalah. Ia mulai turun gunung untuk berburu ke kampung-kampung. Katanya biar bisa mendapat dukungan saat perhelatan pesta rakyat tahun depan.

Apakah itu bertentangan dengan pernyataan Pak Surya tentang revolusi politik? Entahlah, only God knows why yang pasti gagasan Pak Surya bakal jadi aneh dan dibenci para Poly-tikus. Sebab, itu bisa membuat kantong yang semula kembung malah jadi bolong.

Tentu gagasan Pak Surya ini sebagai bentuk perlawanan terhadap politik praktis nan elastis para Poly-tikus, sehingga nggak mudah ketangkep KPK. Katanya perlu dilawan dengan strategi berpolitik secara etis atau santun. Misalnya soal penggalangan kader, nggak perlu tuntut balas budi dari sang kader. Tapi hati-hati, jangan disamakan dengan gagasan politik etis (politik balas budi) dalam trilogi Van Deventer ya, karena maksud dan zamannya berbeda. Bukan begitu?

Kalau bicara soal politik praktis dan politik etis, saya cuma bisa melongo karena memang nggak paham. Maklum wong cilik. Saya cuma paham soal payung dan hujan, karena mungkin sekarang lagi musim hujan ya? Tapi, bukan Cipayung lho ya? (K-32)