PinterPolitik.com

Unggahan Instagram Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang menampilkan video sekelompok ibu-ibu di wilayah Kalimantan yang sedang mengangkat potongan kayu berukuran besar, mendapat banyak atensi dari warganet.

Khofifah seolah ingin menyindir cara berpikir kebanyakan orang, yang menilai perempuan atau emak-emak hanya bisa ngerumpi yang tidak produktif. Ia menegaskan emak-emak juga bisa kerja keras banting tulang. Dengan bahasa satir ia mengatakan kostum boleh daster tapi kekuatan seperti atlet angkat besi.

Ngomong-ngomong soal perempuan hebat yang di unggahan Khofifah, jadi teringat beberapa film yang ditampilkan oleh anime maupun film live action superhero yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari.

Semisal para perempuan hebat di pulau Amazon Lily dalam serial One Piece, kemudian tokoh Wonder Women yang dibesarkan di Themyscira semacam dunia tersendiri bangsa Amazon, dan terakhir Utopia Paralel yang merupakan rumah asal America Chavez dalam Film Doctor Strange terbaru.

Indonesia kira-kira punya pahlawan seperti mereka enggak ya? Jika menelisik perjuangan perempuan di Indonesia, bangsa kita punya R.A. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dhien, dan sebagainya. Mereka para perempuan yang berpikir maju, jauh melampaui cara berpikir perempuan pada zamannya.

Terlintas sejenak, Khofifah ingin mempromosikan kepemimpinan perempuan, sebuah kepemimpinan yang mungkin masih dianggap tabu dalam kalangan masyarakat kita. Mungkin karena cara pandang gender yang masih minim.

Dalam konsep etika permasalahan ini menjadi pembahasan khusus loh. Teori etika yang dicetuskan Carol Gilligan, misalnya, melandaskan pada teorinya pada kepedulian (care) sehingga etika ini disebut sebagai ethics of care.

Menurut Gilligan, perempuan cenderung mendasarkan perilakunya pada kepedulian yang berupa kemampuan mendengarkan kisah-kisah orang lain dan diri sendiri. Pendekatan ini menolak pendekatan absolut, objektif, dan imparsial (tidak memihak) yang diciptakan oleh kaum laki-laki.

Semakin seru jika unggahan Khofifah ini diinterpretasikan dalam konteks politik Pilpres 2024. Seperti yang diketahui, nama Khofifah juga santer masuk bursa, ia mewakili perempuan selain Puan Maharani. Apakah ini menjadi tanda bahwa Khofifah juga melakukan akrobatik politik untuk mencuri perhatian publik?

Hmm, selain dianggap punya kekuatan pengaruh dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU), khususnya Muslimat NU, Khofifah juga menjadi representasi perwakilan perempuan.

Lantas, mungkinkah semua atribut tersebut dapat menjadi nilai jual Khofifah untuk berlaga pada  Pilpres 2024? Mungkin tidak lama lagi semua akan terjawab. (I76)

PinterPolitik.com

Ajakan untuk mendukung sekaligus mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden terus bermunculan. Seolah terorganisir dengan rapi, sekelompok emak-emak di berbagai daerah, mulai dari Medan, Banjarmasin, Demak, dan terbaru di Bogor, membuat gerakan seruan untuk deklarasi Anies.

Terbaru, elemen pendukung relawan terdiri dari sejumlah ibu-ibu itu, menamakan kelompoknya dengan sebutan Manies (Mak Mak Anies), yang memiliki slogan bergerak dengan cinta untuk Indonesia raya dan jaya.

Ida Laomo Wakil Ketua Presidium Manies, mengatakan, bahwa Tim Manies yang dihuni ibu-ibu secara kodrat adalah pendidik utama anak-anak di rumah. Namun sebagai rakyat, pihaknya memiliki hak sama di Indonesia. Setiap perempuan di Indonesia memiliki kodrat sebagai seorang ibu yang juga punya hak dalam pendidikan politik.

Seperti yang kita ketahui, keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari apa yang ingin kita lihat. Pendidikan politik merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan orientasi politik setiap individu dan kelompok.

Hal ini berkaca pada realitasnya, di mana masih terdapat kesenjangan antara peranan laki-laki dan perempuan, terutama pada peran-peran dalam kegiatan publik. Pemberian ruang bagi perempuan dalam politik akan memberikan pendidikan politik yang juga akan berdampak pada sikap partisipasi perempuan dalam politik.

Yang menarik, gerakan saling dukung kandidat yang dipelopori oleh emak-emak ini adalah salah satu bagian dari ruang politik perempuan. Mereka selalu muncul dalam kontestasi politik elektoral, bahkan akhir-akhir ini emak-emak sudah mulai bergerak dari ruang domestik menuju ke ruang publik secara masif.

Lantas, seperti apa perubahan gerakan politik emak-emak ini?

Baca juga: Titiek dan Emak-Emak Disentil Jokowi

Emak-emak sebagai Kekuatan Politik

Kita mulai membedah kekuatan emak-emak dari data yang bersandar pada Pilpres 2019, yaitu data KPU per Desember 2018. Jumlah pemilih perempuan mencapai 99.557.044 orang. Sementara pemilih laki-laki sebanyak 96.271.476 orang. Artinya selisih pemilih perempuan lebih unggul sekitar tiga juta orang, bisa dimaknai pula ini adalah potensi politik perempuan sebagai kelompok penekan.

Maurice Duverger dalam bukunya Sosiologi Politik, percaya bahwa perempuan dapat menjadi kelompok penekan (pressure group) untuk meraih suara pemilih di pihak lawan. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan diyakini mampu menjadi agen perubahan suara pemilih.

Emak-emak dalam konteks psikologi masyarakat Indonesia, memiliki jaringan sosial yang kuat. Hal itu tumbuh dari kebiasaan emak-emak Indonesia yang kerap berbincang satu sama lain dan mengikuti perkumpulan, salah satunya pengajian.

Sebagai ibu rumah tangga, emak-emak memiliki pengaruh kuat untuk menggiring anggota keluarganya, terutama anak dalam menentukan sebuah pilihan. Seorang anak cenderung menuruti perintah ibu ketimbang bapak dalam konteks tertentu.

Emak-emak dianggap memiliki militansi yang lebih bagus ketimbang laki-laki ketika berkampanye. Emak-emak cenderung loyal terhadap pilihannya. Sementara relawan laki-laki atau bapak-bapak cenderung bermain dua kaki karena mengedepankan keuntungan.

Emak-emak punya kecenderungan peka terhadap aspek konkrit kebutuhan pokok rumah tangga, seperti harga sembako, pendidikan anak, stunting dan kekerasan yang marak terjadi pada perempuan. Dan semua ini merupakan potensi kekuatan emak-emak dalam narasi politik di Indonesia.

Dominasi perempuan secara kuantitas mengandaikan bahwa perempuan memiliki hak dan potensi untuk memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan politik. Namun fenomena peningkatan jumlah perempuan peserta pemilu di berbagai daerah masih memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga partisipasi perempuan selalu mengundang diskusi, perdebatan dan sering menyisakan keraguan.

Rahman Asri dalam tulisannya Pemaknaan The Power of Emak-Emak di Media Sosial, mengatakan pemaknaan emak-emak erat kaitannya dengan partisipasi politik perempuan. Partisipasi perempuan dengan istilah apapun haruslah diperlukan di tengah iklim politik karena belum begitu dirasakan maksimalnya peran perempuan. 

Berkaitan dengan harapan bahwa hak dan partisipasi politik perempuan di Indonesia pada masa depan haruslah semakin membaik, mengandaikan bahwa partisipasi politik perempuan di Indonesia sudah tidak sebatas wacana, melainkan diharapkan terwujud dalam bentuk peran aktif dan kesempatan harus dibuka seluas-luasnya, baik dalam mengisi jabatan politik maupun berkiprah di bidang-bidang profesional lainnya.

Well, mungkinkah harapan bergesernya peran perempuan dalam politik itu dapat terwujud?

Baca juga: Prabowo Nyoblos, Ketemu Emak-emak Nangis

Perempuan Jadi Subjek Politik

Dalam kontestasi Pilpres 2019, istilah emak-emak populer ketika pasangan calon presiden nomor urut dua, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyebutnya sebagai salah satu instrumen baru pendulang suara. Mereka menilai emak-emak punya kekuatan tersendiri.

Gerakan emak-emak bukan hanya menghegemoni Prabowo-Sandi. Di lingkaran paslon Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, mereka memang tak banyak mengkapitalisasi isu maupun gerakan emak-emak. Namun, Jokowi lewat berbagai kebijakannya selaku petahana menjanjikan sejumlah program untuk emak-emak.

Kendati kerap disinggung, berbagai pihak menilai, sering kali gerakan emak-emak hanya menjadi objek atau alat politik elektoral. Jika benar demikian, peristiwa ini tentu sangat disayangkan. Gerakan emak-emak dikesankan sebagai pendukung yang punya loyalitas tinggi dan emosional.

Jika belajar dari masa lalu, kisah perempuan khususnya emak-emak dalam politik sebenarnya dapat kita lacak jauh sebelum kontestasi pilpres belakangan ini. Peran perempuan telah memulai gerakan dalam politik di masa akhir keruntuhan Orde Baru. Kisah emak-emak dalam bentang sejarah Reformasi sungguh tak bisa dilewatkan begitu saja. Ia bergerak sebelum mahasiswa menduduki Gedung Parlemen di Senayan.

Aktivis perempuan, Gadis Arivia dalam  sebuah tulisannya Politik Representasi Suara Ibu Peduli, menggambarkan bagaimana peran gerakan perempuan, termasuk para ibu dalam upaya untuk menurunkan rezim Orde Baru pada masa itu.

Pada masa pergolakan tersebut, poros perempuan aktif terlibat mengorganisasi massa. Beberapa di antaranya adalah Tim Relawan Divisi Kekerasan terhadap Perempuan (TRKP), Suara Ibu Peduli (SIP), dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPIKD). Mereka memperoleh momentum setelah sekian lama didomestikasi oleh rezim Orde Baru.

Kelompok aktivis perempuan kemudian mematangkan langkah, mereka mencari cara yang taktis namun berani. Kamuflase dan permainan narasi mereka pikirkan matang-matang. Salah satunya ide untuk membuat demonstrasi dengan menggunakan narasi gerakan susu murah dari ibu peduli.

Gerakan emak-emak di masa itu, memberikan pesan di balik keluhan susu mahal, terdapat kebosanan terhadap praktik korupsi kolusi nepotisme, dan represi aparat terhadap demokrasi dan kebebasan. Di sini terlihat gerakan perempuan telah menempati posisi yang pas, mereka bukanlah objek politik, sebaliknya mereka adalah subjek yang vital dalam politik.

Baca juga: Sandi Dibopong Emak-emak

Gerakan perempuan sebagai subjek politik juga dapat kita lihat dari gerakan lainnya yang sudah lahir lama di Amerika Serikat (AS). Gerakan politik perempuan di AS ini bernama League of Women Voter (LWV). LWV menjadi gerakan perempuan tertua di dunia, yaitu telah berusia 102 tahun.

Di AS gerakan ini telah banyak menuai prestasi dalam bidang politik. Mereka mampu menggerakkan lebih dari dua puluh juta perempuan AS untuk dapat memenuhi hak suara mereka pada pemilu. Bahkan dalam beberapa debat kandidat presiden AS, LWV adalah organisasi yang mampu menjadi fasilitator dari debat kandidat tersebut.

Seluruh perjuangan LWV  sejatinya beranjak dari sebuah kepercayaan yang luhur akan kekuatan perempuan dalam menciptakan demokrasi di AS. Sebagai organisasi akar rumput yang telah banyak dipercayai oleh publik, LWV mempromosikan bagaimana peran penting perempuan harus diperlihatkan dalam politik. Bagi mereka, itu adalah bahasa lain dari arti kebebasan manusia.

Setidaknya nilai-nilai perempuan atau emak-emak yang dihadirkan dalam politik haruslah menjadi subjek atau penggerak dari politik itu sendiri. Janganlah kemudian gerakan emak-emak hanya dijadikan komoditas politik. (I76)

Baca juga: Cinta Jokowi Untuk Emak-emak

PinterPolitik.com

“I do think that we’ve been taking it too much. I think we’ve been tolerating the intolerable” – Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Anggota DPR AS

Di abad ke-21 ini, berbagai kemajuan telah dicapai oleh umat manusia, baik soal teknologi dan ilmu pengetahuan maupun soal pembangunan berkelanjutan. Mengiringi kemajuan itu, banyak juga perubahan dan perkembangan nilai juga terjadi.

Salah satunya adalah perihal kesamaan kesempatan bagi perempuan. Pasalnya, di banyak budaya, perempuan kerap kali dianggap menjadi penduduk kelas kedua. Bahkan, persoalan ini ditengarai tetap terjadi.

Kemudian muncul lah gerakan feminisme yang menjunjung kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, serta sejumlah gender lain. Meski telah lama lahir, gerakan ini terus meraih momentum hingga kesempatan lebih banyak terbuka bagi kelompok perempuan.

Jika kita mempelajari sejarah Indonesia sendiri, upaya emansipasi perempuan juga telah dilakukan oleh sejumlah sosok yang kini bergelar sebagai pahlawan nasional. Salah satunya adalah R.A. Kartini.

Perjuangan Kartini kala era kolonial tersebut bisa jadi merupakan sebuah gebrakan sosial baru – ketika banyak dari kelompok perempuan harus mengikuti norma tertentu untuk tetap tinggal di dapur. Meski beliau berasal dari golongan bangsawan, Kartini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara untuk menuntut pendidikan.

Di era kontemporer kini, perempuan juga dianggap perlu mendapatkan kesempatan di lebih banyak bidang, termasuk di bidang politik. Tidak dapat dipungkiri kini banyak politisi perempuan yang hadir di panggung politik, baik nasional maupun internasional.

Di Amerika Serikat (AS), misalnya, ada sosok Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Nancy Pelosi dari Partai Demokrat yang dikenal kritis terhadap pemerintahan Donald Trump. Selain Pelosi, AS juga memiliki seorang politikus Demokrat perempuan yang masih muda yang dikenal dengan nama Alexandria Ocasio-Cortez (AOC).

Tidak hanya AS, kemunculan figur-figur politisi perempuan berpengaruh ini juga datang dari Britania Raya (atau Inggris). Salah satu politikus perempuan yang makin didengar suaranya adalah Zarah Sultana yang merupakan anggota parlemen dari Partai Buruh.

Keteguhan Pelosi, AOC, dan Sultana ini setidaknya menumbuhkan keinginan bagi masyarakat Indonesia. Bukan tidak mungkin, negara kepulauan terbesar ini juga membutuhkan sosok politikus perempuan yang berpengaruh.

Harapan itu akhirnya disebut segera terwujud pada Oktober 2019 lalu ketika Puan Maharani terpilih menjadi Ketua DPR. Bahkan, tidak sedikit orang mulai membandingkan Puan dengan Pelosi.

Meski begitu, banyak warganet merasa harapan itu kandas dengan viral-nya video Puan yang mematikan mikrofon salah satu anggota Fraksi Demokrat dalam pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) beberapa waktu lalu.

Polemik ini tentu menyisakan sejumlah pertanyaan. Mengapa politisi perempuan memiliki peran penting dalam isu-isu sosial dan politik? Lantas, mampukah Puan memenuhi ekspektasi peran politisi perempuan tersebut?

Perempuan dan Politik Kiri

Kemunculan para politisi perempuan seperti AOC dan Sultana tidak lepas dari pergeseran gap gender di bidang politik. Pasalnya, semakin ke sini, politisi perempuan semakin identik dengan politik yang bergerak dalam isu-isu sosial (atau politik kiri).

Setidaknya, asumsi ini muncul melalui studi yang dilakukan di Eropa Barat dan sebagian Amerika Utara. Dalam studi yang dilakukan oleh Rosalin Shorrocks tersebut, dijelaskan bahwa kelompok perempuan – khususnya kelompok muda – lebih memiliki preferensi politik yang mengarah pada politik kiri.

Pergeseran kaum perempuan ke arah politik kiri ini juga dijelaskan oleh Lena Edlund dan Rohini Pande dari Columbia University dalam tulisan mereka yang berjudul Why Have Women Become Left-Wing?. Setidaknya, Edlund dan Pande menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan gap politik di kaum perempuan.

Beberapa di antaranya adalah faktor sosial yang disebabkan oleh menurunnya jumlah pernikahan. Fenomena sosial ini – menurut Edlund dan Pande – membuat kelompok perempuan menjadi lebih tidak beruntung, khususnya kelas menengah.

Alhasil, kelompok perempuan menengah lebih terekspos pada persoalan-persoalan sosial. Bukan tidak mungkin, tumbuhnya tendensi perempuan kelas menengah terhadap politik kiri ini memunculkan kekuatan politik baru di kaum perempuan.

AOC, misalnya, disebut besar di kalangan menengah ke bawah. Belum lagi, politikus Demokrat satu ini berasal dari kelompok minoritas, yakni komunitas hispanik.

Kemunculan AOC ini tidak hanya satu-satunya di AS. Kini, Kongres AS juga memiliki tiga anggota perempuan lainnya yang dikenal vokal, yakni Ilhan Omar, Rashida Tlaib, dan Ayanna Pressley.

Bersama AOC, para anggota Kongres perempuan ini dikenal sebagai The Squad. Mirip seperti AOC, mereka juga berasal dari komunitas minoritas yang cenderung terpinggirkan di masyarakat AS.

Selain itu, kemunculan AOC sendiri disebut-sebut telah memberikan disrupsi bagi peta politik AS. Disrupsi ini dikenal dengan istilah “AOC effect”.

Efek AOC ini disebut-sebut telah membuat Partai Demokrat AS menjadi semakin progresif. Dengan pengaruhnya yang kuat, AOC secara tidak langsung juga menginspirasi banyak politisi perempuan progresif lainnya, seperti Tiffany Cabán dari New York, AS.

Bila politisi perempuan dapat mengambil peran yang luas di peta politik AS dan negara-negara Eropa lainnya, bagaimana dengan Indonesia? Dapatkah Puan mengisi peran politisi perempuan seperti mereka?

Kegagalan Representasi?

Kehadiran AOC, Sultana, Omar, dan politisi perempuan lainnya yang terjadi di AS dan Inggris sepertinya akan sulit terjadi juga di Indonesia. Pasalnya, peta politik Indonesia disebut telah dikuasai oleh kelompok tertentu.

Sebenarnya, kehadiran politisi perempuan di parlemen Indonesia juga telah meningkat. Dalam tulisan milik Sally White dan Edward Aspinall dari Australian National University (ANU) yang berjudul Why Does a Good Woman Lose?, disebutkan bahwa representasi perempuan meningkat pada Pemilu 2019 lalu dari 17,3 persen menjadi 20,9 persen.

Meski dianggap jauh dari harapan 30 persen, White dan Aspinall menilai bahwa peningkatan ini merupakan kemajuan bagi inklusi  perempuan dalam perpolitikan Indonesia. Namun, walau peningkatan ini cukup signifikan, para aktivis cemas bahwa peningkatan partisipasi perempuan ini tidak akan membawa banyak perubahan.

Persoalannya adalah siapa politisi perempuan yang terpilih dan sumber apa yang dimiliki. Meski jumlah kandidat perempuan melimpah, hanya politikus tertentu yang mendapatkan kesempatan dan terpilih.

White dan Aspinall mengungkapkan bahwa politisi perempuan yang terpilih justru adalah mereka yang memiliki koneksi keluarga – atau dikenal politik dinasti – dengan kekuatan-kekuatan politik lama. Ini juga diungkapkan oleh Puskapol Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa 41 persen politisi perempuan di DPR memiliki koneksi politik dinasti.

Walaupun sebagian dari mereka memiliki kapabilitas yang mumpuni, hal ini dinilai menjadi penghambat bagi terwujudnya representasi perempuan sepenuhnya. Kegagalan representasi oleh perempuan-perempuan yang ‘baik’ ini dinilai mempersulit terwujudnya representasi susbtantif (substantive representation).

Istilah yang sama juga disebutkan oleh Beth Reingold dalam bukunya yang berjudul Representing Women. Reingold menjelaskan bahwa peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang baik.

Namun, peningkatan representasi tersebut bisa saja terjebak dalam apa yang disebut sebagai representasi deskriptif (descriptive representation). Bagi Reingold, untuk benar-benar mewakili kelompok perempuan – dan kelompok lainnya – dengan mewujudkan representasi substantif, perwakilan harus benar-benar mementingkan kepentingan dan aspirasi kelompok yang diwakili.

Mungkin, inilah yang tengah berusaha diwujudkan di AS dengan kemunculan politisi perempuan seperti AOC dan kawan-kawan. AOC sendiri dikenal dengan pidato-pidatonya yang menggambarkan situasi nyata yang ada di masyarakat.

Berkaca dari sini, harapan akan munculnya AOC ala Indonesia bisa jadi merupakan mimpi yang masih sulit tercapai – apalagi kini muncul polemik RUU Ciptaker yang dianggap tidak melibatkan suara masyarakat. Mungkin, insiden yang ditunjukkan oleh Puan beberapa waktu lalu menjadi pematah akan mimpi tersebut. (A43)

Sri Mulyani berikan pandangan terkait keterlibatannya perempuan dalam politik di dunia. Nilai hal tersebut terjadi karena kurangnya peran perempuan di politik. Contohkan kasus Brexit, perang Dagang AS-Tiongkok, dan Demonstrasi Hongkong.

Dan Nilai kasus tersebut terjadi karena laki-laki yang buat kebijakan politik

PinterPolitik.com

“Okay, ladies, now let’s get in formation, ‘cause I slay” – Beyoncé, penyanyi asal Amerika Serikat (AS)

Sebelum Pemilu, berbagai kelompok emak-emak memang aktif menyuarakan keluhan-keluhannya. Barisan Emak-emak Militan (BEM) misalnya, melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka terkait mahalnya harga bahan-bahan pokok.

Berbagai keluhan emak-emak ini tidak luput dari perhatian salah satu paslon dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sandi misalnya cukup sering menggunakan kisah-kisah yang dialami oleh emak-emak yang pernah ditemuinya untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Beberapa kelompok emak-emak pun berakhir menjadi pendukung bagi Prabowo-Sandi, seperti Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES). Prabowo sendiri memberikan apresiasi khusus pada gerakan emak-emak pendukungnya dan menyebut kelompok ini sebagai gerakan yang paling militan.

Namun, usainya Pemilu 2019 tidak membuat berbagai kelompok emak-emak mengecilkan suaranya. Aktivisme emak-emak terlihat masih menyala dengan terlaksananya berbagai demonstrasi terkait isu kecurangan dalam penyelenggaran Pemilu 2019.

Perempuan Indonesia Bergerak ,melakukan aksi damai di depan Istana, di Jalan merdeka selatan menuntut keadilan, tolak pemilu curang, dan bentuk tim usut kematian anggota KPPS, semuanya demi NKRI HARGA MATI! #GerakanKedaulatanRakyat @prabowo @sandiuno @fadlizon @Fahrihamzah pic.twitter.com/BhnLSNsFsE

— w u l a n | #PartaiEmakPEPES |Tukang Bubur (@swullll) May 16, 2019

Demonstrasi yang terjadi di depan Istana Merdeka beberapa waktu lalu misalnya, diinisiasi oleh 200 perempuan berpakaian serba hitam yang menamai dirinya sebagai Perempuan Indonesia Bergerak (PIB). Aksi tersebut ditujukan untuk menolak hasil penghitungan dan sistem hitung (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain PIB, beberapa kelompok emak-emak lainnya turut turun ke jalan guna menyuarakan penolakan terhadap kecurangan Pemilu 2019. Aliansi Mak-mak Tolak Pemilu Curang misalnya, melakukan demonstrasi di depan KPU untuk menuntut pelaksanaan Pemilu yang adil.

Faktanya, di beberapa negara, gerakan emak-emak pernah menjadi tonggak sejarah yang lebih besar, terutama ketika isu yang diangkat benar-benar merepresentasikan kegelisahan di kelompok gender tersebut.

Dengan melihat gigihnya aktivisme emak-emak dalam mengawasi proses penyelenggaraan penghitungan suara pasca-Pemilu 2019, pertanyaannya adalah apakah mungkin gerakan emak-emak ini mampu membawa perubahan di tengah-tengah polemik dugaan kecurangan?

Menuju Revolusi Emak-emak?

Dalam sejarah, gerakan emak-emak memiliki peran dalam peristiwa-peristiwa penting di berbagai negara. Bahkan, gerakan-gerakan yang awalnya didasari pada peran perempuan sebagai ibu rumah tangga juga dapat membawa perubahan besar.

Revolusi Prancis misalnya, disebut-sebut sebagai peristiwa dan perubahan penting bagi gelombang kebebasan dan kemerdekaan di berbagai belahan dunia. Revolusi ini disebut-sebut berhasil akibat gerakan kelompok muda yang, menurut Nicolas Déplanche dalam tulisannya yang berjudul “From Young People to Young Citizen,” dikucilkan oleh pemerintah negaranya.

Namun, di balik peristiwa besar itu, terdapat peran kelompok emak-emak yang menjadi momen penting dalam sejarah revolusi tersebut. David Garrioch dalam tulisannya yang berjudul “The Everyday Lives of Parisian Women and the October Days of 1789” menjelaskan bahwa kelompok perempuan yang berisikan penjual ikan dan buah di pasar bergerak untuk menduduki Istana Versailles.

Garrioch menjelaskan bahwa protes kelompok perempuan ini didorong oleh kesadaran politiknya atas kondisi yang terjadi, yaitu krisis ekonomi dan krisis pangan. Protes tersebut pun menjadi tepat sasaran karena keluarga kerajaan pada saat itu memiliki koneksi yang erat dalam industri perdagangan gandum.

Garrioch juga menjelaskan bahwa protes dari kelompok perempuan tersebut memiliki legitimasi yang tepat karena adanya pemahaman bahwa isu krisis pangan lebih menjadi domain perempuan dibandingkan laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan lebih merasa punya tanggung jawab untuk bertindak terkait krisis pangan.

Protes sosial oleh perempuan yang dimulai dari permasalahan pangan dan papan pada tingkat akar rumput dapat menjadi percikan bagi revolusi.
Share on X

Para demonstran perempuan ini akhirnya berhasil masuk ke Istana Versailles dan meminta Raja Louis XVI dan keluarganya untuk memindahkan pemerintahan monarki kembali ke Paris. David Mountain menjelaskan bahwa dengan persetujuan sang raja untuk pergi ke Paris, ia sama saja menyerah pada keinginan revolusi warga Paris.

Peristiwa tersebut pun menjadi salah satu kemenangan besar bagi Revolusi Prancis. Protes atas krisis pangan pun tetap berlanjut di Paris pada tahun 1793 hingga membentuk kelompok yang bernama Société Républicaines-Révolutionnaires untuk turut berjuang dalam Revolusi.

Perjuangan perempuan dalam revolusi tersebut juga mirip dengan apa yang dilakukan kelompok emak-emak di Jepang pada beberapa dekade lalu. Di negara berlambangkan matahari tersebut, terdapat Asosiasi Ibu-ibu Rumah Tangga Jepang yang secara aktif menyuarakan suara emak-emak terkait keamanan produk pangan, polusi industri, pajak, dan kesehatan anak-anak.

Biasanya asosiasi tersebut menyuarakan protesnya pada perusahaan-perusahaan produk pangan. Namun, pada tahun 1989, asosiasi tersebut memiliki keinginan politik lain, yaitu menurunkan Perdana Menteri (PM) Jepang Sōsuke Uno.

Keinginan politik asosiasi tersebut dimulai dengan adanya skandal perselingkuhan sang PM yang disebut-sebut membayar seorang geisha untuk layanannya. Protes pun banyak dilayangkan oleh kelompok-kelompok perempuan di berbagai daerah, seperti di Okoyama dan Hiroshima, dan banyak diberitakan oleh media.

Pada saat itu, ketidakpercayaan masyarakat Jepang terhadap pemerintah juga sedang tinggi akibat adanya skandal dari PM sebelumnya. Akhirnya, guna menghindari kontroversi berlebih, Sōsuke Uno memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Jika melihat apa yang terjadi di Prancis dan Jepang, apakah mungkin gerakan emak-emak di Indonesia mampu melakukan hal serupa? Apakah gelombang perubahan akan terjadi terkait isu kecurangan Pemilu 2019?

Perjuangan perempuan dalam Revolusi Prancis dan jatuhnya PM Jepang Sōsuke Uno ini sejalan dengan penjelasan Guida West dan Rhoda Lois Blumberg dalam buku yang berjudul Women and Social Protest. West dan Blumberg menuliskan bahwa protes sosial yang dimulai dari permasalahan pangan dan papan pada tingkat akar rumput dapat menjadi percikan bagi revolusi.

Tentunya, gerakan emak-emak Indonesia dalam konteks Pemilu 2019 juga berawal dari keluhan-keluhan terkait pangan. Jika mengacu pada penjelasan West dan Blumberg, serta melihat pada apa yang terjadi di Prancis dan Jepang sebelumnya, bukan tidak mungkin gerakan emak-emak Indonesia bisa memberikan kontribusi penting bagi revolusi dan perubahan.

Percikan gerakan perempuan di Indonesia juga sudah terlihat dari berbagai aksi kelompok emak-emak yang menuntut pihak-pihak penyelenggara Pemilu 2019 untuk menjalankan proses-proses yang jujur dan adil. Mungkin, tidak salah apa yang dikatakan Prabowo. Gerakan tahun ini bisa jadi merupakan gerakan milik emak-emak.

Politisasi Emak-emak?

Dalam konteks Pilpres 2019, emak-emak memang banyak tampil dalam menunjukkan dukungan politiknya. Jika PEPES tampil untuk mendukung Prabowo-Sandi, terdapat juga kelompok emak-emak lainnya yang mendukung kubu Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin, yaitu Emak Militan Jokowi.

Beberapa politisi juga sering menyatut dan menyinggung emak-emak dalam pernyataan dan retorika politiknya. Selain Prabowo dan Sandi, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga menggunakan istilah “emak-emak” untuk mengkritik pemerintahan Jokowi.

View this post on Instagram

Seberapa besar kekuatan emak-emak? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #emakemak #revolusi #revolusiemakemak #womensmarch #makwaslu #pemilu #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 17, 2019 at 12:38am PDT

Berbeda dengan koalisi Prabowo-Sandi yang lebih sering menggunakan istilah “emak-emak,” Jokowi sempat lebih memilih menggunakan istilah “ibu bangsa” untuk menyebut perjuangan dan kiprah perempuan dalam pembangunan Indonesia. Sebutan itu timbul akibat dari penolakan Ketua Kongres Wanita Indonesia Giwo Rubianto Wiyogo terhadap istilah “emak-emak.”

Selain itu, bila kita perhatikan kembali, beberapa kelompok dan gerakan emak-emak digerakkan oleh para politisi sendiri. Aksi PIB di Istana Merdeka misalnya, dipimpin dan dikoordinasi oleh seorang politisi, yaitu Monica Armi Soraya. Perempuan yang aktif terlibat dalam organisasi Bidadari Indonesia – sebelumnya Bidadari Anies-Sandi – merupakan caleg Gerindra dari Jakarta Barat.

Dengan ramainya pelibatan entitas emak-emak oleh para politisi, berbagai pertanyaan timbul terkait apakah suara emak-emak hanya menjadi korban politisasi atau murni aspirasi dari tingkat terbawah?

Hurriyah, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa pencatutan dan pelibatan emak-emak dalam pernyataan dan retorika politisi adalah upaya para kandidat untuk memperoleh suara dari kelompok perempuan. Perempuan dapat menjadi lumbung suara yang penting karena jumlahnya yang cukup besar dan karakter perempuan yang dinilai lebih loyal.

Namun,  seperti yang dijelaskan oleh Dyah Ayu Kartika dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina dalam tulisannya di New Mandala, kampanye politik para politisi masih berfokus pada peran dominan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dianggap malah menenggelamkan aktivisme perempuan yang mendorong kebebasan individu bagi perempuan Indonesia.

Kartika menjelaskan bahwa pola pikir patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai orang tua dan ibu rumah tangga membuat identitas perempuan-perempuan Indonesia melekat pada individu-individu lain, yaitu suami dan anak-anaknya. Permasalahan-permasalahan perempuan lainnya yang krusial – seperti perlindungan dari kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan kesetaraan gender – pada akhirnya menjadi terabaikan.

Meskipun begitu, pelibatan perempuan dalam kontestasi politik ini bagaimanapun dapat menjadi hal yang menguntungkan bagi kepentingan perempuan terkait ekonomi. Dengan pelibatan ini, seperti yang dijelaskan Paul Chaney dalam tulisannya yang berjudul “The Substantive Representation of Women,” perwakilan perempuan secara substantif dapat meningkatkan perhatian terhadap isu perempuan.

Optimisme yang senada juga dituliskan oleh Febriana Firdaus di The Interpreter. Firdaus menjelaskan bahwa setidaknya perempuan Indonesia kini dapat menikmati kekuatannya dalam memengaruh publik yang disertai dengan posisi-posisi strategis yang dipegang.Sebab, seperti yang dinyanyikan oleh sang diva Beyoncé, para perempuan memang perlu bergerak dalam satu formasi. Dengan begitu, gerakan perempuan akan menjadi lebih kuat dalam menyuarakan kepentingan perempuan, bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

“Promises are just equivalent to false hope” – Ace Hood, penyanyi rap asal AS

Partai Puan, PDIP, diprediksi akan menjadi parpol pemenang Pileg 2019 dengan memperoleh persentase suara terbesar berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu 20,18 persen. Adapun total suara yang masuk kini telah mencapai 42 persen. Jika hasil real count tersebut konsisten tetap, PDIP pun nantinya berhak memperoleh posisi Ketua DPR bila didasarkan pada aturan yang terdapat dalam UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

Selain itu, dengan perolehan suara yang sangat tinggi, Puan disebut-sebut berpeluang besar untuk duduk di kursi jabatan tersebut. Perolehan suara Puan sendiri juga meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu 2014.

Beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja juga memberi sinyal lampu hijau terhadap wacana penunjukan putri Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri tersebut sebagai Ketua DPR, di antaranya PKB, PPP, Golkar, dan Nasdem.

https://twitter.com/PDI_Perjuangan/status/1127949263877488640

Puan juga dinilai memiliki kualifikasi yang cukup untuk menduduki jabatan tersebut. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily misalnya, menilai kapasitas Puan cukup karena telah memiliki pengalaman sebagai anggota DPR dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Selain itu, wacana tersebut pun disebut-sebut akan menjadi peristiwa bersejarah apabila benar terjadi. Ketua Umum PKB Muhainin Iskandar menilai bahwa Puan dapat membuka sejarah baru di Indonesia sebagai Ketua DPR perempuan pertama. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekjen Nasdem Johnny G. Plate.

Jika peristiwa bersejarah tersebut benar terjadi nantinya, peran perempuan apakah yang akan diisi oleh Puan sebagai Ketua DPR? Lalu, apa alasan lain di balik diusulkannya Puan?

Harapan Perempuan?

Kemungkinan terpilihnya Puan sebagai Ketua DPR memang akan membawa angin baru bagi Indonesia. Api harapan perjuangan dan politik perempuan di Indonesia bisa jadi menyala kembali jika memang benar Puan terpilih nantinya.

Secara global, terjadinya pemisahan sosial antar-gender membawa berbagai persoalan, termasuk dalam politik. Dalam situs UN Women, dijelaskan bahwa perempuan masih mengalami tantangan dan batasan dalam kehidupan dan kepemimpinan politik. Bahkan, hambatan-hambatan struktural juga eksis bagi perempuan.

Di Amerika Serikat (AS) sendiri, berdasarkan survei Pew Research Center, perempuan dinilai memiliki lebih banyak tantangan dan hambatan struktural dibandingkan laki-laki dalam meraih jabatan-jabatan politik. Di bawah kepresidenan AS kini, diskriminasi terhadap perempuan juga dinilai makin eksis dengan pernyataan dan kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump.

Namun, di tengah-tengah politik AS yang sedang terbelah, muncullah Nancy Pelosi yang hadir sebagai Ketua DPR AS untuk menjadi oposisi Trump. Politisi Partai Demokrat AS itu sekaligus muncul sebagai ikon perjuangan kelompok perempuan dan gender lainnya.

Representasi perempuan di lembaga legislatif akan membuat kepentingan-kepentingan perempuan semakin terwakili.
Share on X

Sebelumnya, Pelosi memang pernah menjadi Ketua DPR AS pada tahun 2007-2011. Pengalamannya tersebut juga dipenuhi dengan berbagai kesuksesan legislatif dalam meloloskan berbagai peraturan.

Selain kehadiran Pelosi, Kongres AS juga kini lebih banyak diisi oleh politisi-politisi perempuan. Persentase anggota perempuan di lembaga legislatif tersebut setelah Pemilu AS 2018 meningkat sebesar 15 persen dengan jumlah 127 perempuan – sebelumnya hanya 110 orang.

Meningkatnya proporsi perempuan di Kongres AS ini bisa saja membawa harapan baru bagi politik perempuan di negara Paman Sam tersebut. Jennifer Curtin dalam tulisannya yang berjudul “Women, Political Leadership and Substantive Representation” menjelaskan bahwa representasi perempuan di lembaga legislatif ini akan membuat kepentingan-kepentingan perempuan semakin terwakili.

Sejalan dengan Curtin, Devin Joshi dari Singapore Management University dan Ryan Goehrung dari University of Washington dalam tulisan mereka yang berjudul “Conceptualizing and Measuring Women’s Political Leadership” menjelaskan bahwa besarnya proporsi perempuan di lembaga legislatif menjadi determinan responsivitas bagi kebijakan dan kepercayaan perempuan dalam proses legislatif.

Hal ini terlihat dari bagaimana Pelosi memimpin DPR AS untuk meloloskan peraturan baru, yaitu Equality Act. Peraturan ini disebut-sebut nantinya dapat menghentikan kebijakan-kebijakan Trump yang dinilai diskriminatif, terutama bagi kelompok perempuan dan kelompok lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, questioning (LGBTQ) di AS.

Dengan kuatnya pengaruh Pelosi dalam dinamika politik AS, mungkinkah pengaruh serupa juga akan mampu ditunjukkan oleh Puan apabila menjadi Ketua DPR nanti? Seperti yang terjadi di banyak negara, Indonesia juga memiliki berbagai persoalan gender, termasuk dalam politik. Alif Auza Isnanda dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia’s Progress for Women in Political Leadership”, menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki toleransi terhadap ketidaksetaraan gender dan disertai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang menjauhkan perempuan dari posisi kepemimpinan.

Kehadiran Puan sebagai Ketua DPR bisa jadi membawa angin baru bagi politik perempuan. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan perempuan bisa saja semakin diperjuangkan, katakanlah seperti apa yang dilakukan Pelosi di AS.

Puan sendiri pernah mempermasalahkan minimnya keterwakilan perempuan dalam politik meskipun telah ada penentuan kuota 30 persen. Angka proporsi perempuan dalam parlemen di Indonesia memang termasuk rendah, yaitu hanya 19,8 persen.

Puan, Pelosi Indonesia?

Kuatnya pengaruh Pelosi dalam politik dalam melawan Trump di AS tentunya dipenuhi juga dengan berbagai pengalaman dan kapabilitasnya. Ketua DPR AS perempuan pertama ini juga memiliki segudang gebrakan dalam hidup dan karirnya.

Pelosi merupakan seorang putri dari Wali Kota Baltimore sekaligus politisi Partai Demokrat AS, Thomas D’Alesandro, Jr. Ia dahulunya menyelesaikan studi sarjana di Trinity Washington University di Washington, D.C. dalam bidang Ilmu Politik.

Selain itu, dengan berbagai pengalaman dalam karir politiknya, Pelosi mampu memanfaatkan berbagai peluang. Seorang pengajar dari University of Minnesota, Kathryn L. Pearson, dalam tulisannya di The Conversation menjelaskan bahwa Pelosi memiliki kelebihan dalam memperoleh dana dukungan dan membangun koalisi yang kuat dalam partainya.

Dengan karir politik yang dibangunnya sejak tahun 1987, Pelosi telah memiliki reputasi sebagai politisi yang mumpuni. Kemampuannya yang mumpuni dalam berpolitik ini membawa Pelosi memenangkan berbagai posisi strategis, seperti posisi kepemimpinan Partai Demokrat AS pada tahun 2001 dan posisi Ketua DPR AS antara tahun 2007-2011 atau di akhir era kepresidenan George W. Bush dan di awal kekuasaan Barack Obama.

View this post on Instagram

Akankah Puan Maharani jadi Ketua DPR perempuan pertama? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #puan #puanmaharani #ketuadpr #puanjadiketuadpr #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 13, 2019 at 10:53pm PDT

Pelosi juga memiliki pengaruh yang kuat dengan menekankan pada inisiatif-inisiatif kebijakan partisan partainya. Hal ini dilakukannya dengan membangun konsensus intra-partai dalam menentukan agenda-agenda politik Partai Demokrat AS.

Kemampuan Pelosi dalam meningkatkan pengaruhnya dalam dinamika politik AS ini dapat dijelaskan dengan pendekatan kapabilitas. Menurut Ingrid Robeyns dalam tulisannya yang berjudul “The Capability Approach”, pendekatan ini berbicara mengenai pencapaian seseorang yang didasarkan pada apa yang bisa dan tidak bisa dilakukannya secara efektif, seperti kesempatan edukasi dan kemampuan untuk memanfaatkan hubungan sosial.

Dengan karir politik yang panjang, Pelosi mampu membangun reputasi dan pengaruhnya. Lalu, bagaimana dengan Puan yang digadang-gadang akan menduduki kursi Ketua DPR RI?

Puan sendiri merupakan putri dari Megawati Soekarnoputri. Politisi PDIP tersebut menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Indonesia dalam bidang Ilmu Komunikasi.

Karier politiknya dimulai dengan bergabung bersama sebuah organiasi kepemudaan, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Pada Pemilu 2009, Puan pun memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

Pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Puan masuk dalam kabinet dan menjadi Menko PMK. Namun, kinerjanya sebagai menteri sering kali dianggap buruk oleh berbagai pihak dalam beberapa kasus, seperti responsnya terkait jatah beras bagi warga miskin.

Dengan beberapa kinerja buruk yang pernah dilakukan Puan, pertanyaan lain pun timbul. Mampukah Puan menjabat sebagai Ketua DPR?

Dengan tugas dan wewenang yang penting, mampu tidaknya Puan dalam mengemban tugas Ketua DPR belum dapat dipastikan. Putri Megawati tersebut sebenarnya juga memiliki beberapa pengalaman politik di DPR – sebagai Ketua Fraksi PDIP – meskipun tidak memiliki pengaruh yang kuat seperti Pelosi.

Apalagi, sebagai Ketua DPR, Puan nantinya akan bertugas untuk memimpin berbagai sidang, menjamin lobi-lobi terjadi dengan baik di antara faksi-faksi di lembaga legislatif tersebut, mewakili DPR di hadapan publik dan pengadilan, serta melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat lembaga negara lainnya, termasuk Presiden Jokowi.

Persoalan lain muncul apabila kepentingan yang diperjuangkan belum tentu kepentingan kelompok perempuan. Wacana jabatan Ketua DPR bisa jadi digunakan untuk membesarkan pengaruhnya atas Jokowi guna melancarkan kepentingan patronase tertentu.

Kikue Hamayotsu dan Ronnie Nataatmadja dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia in 2015” menjelaskan bahwa Megawati dan Puan memang memiliki kepentingan tersendiri dalam pemerintahan, yaitu memengaruhi kebijakan pemerintah serta memasang orang-orang favoritnya dalam jabatan-jabatan strategis. Hal ini dilakukannya dengan mengkontrol Jokowi dan melakukan beberapa upaya yang melemahkan pengaruh sang presiden.

Wacana tersebut bisa jadi merupakan upaya Megawati untuk mengatur ruang gerak Presiden Jokowi di masa mendatang. Jokowi sendiri pernah disebut-sebut sebagai kader PDIP yang mbalelo atau keras kepala karena tidak sepenuhnya mengikuti kepentingan Megawati.

Dengan begitu, bisa jadi wacana Puan sebagai Ketua DPR bisa saja hanya menjadi harapan palsu. Kepentingan perempuan yang seharusnya dibawa bisa jadi hanya menjadi kepentingan tambahan bagi kepentingan politik lainnya.

Pada akhirnya, lirik rapper Ace Hood pun menjadi benar. Bayang-bayang janji tersebut akhirnya hanya menjadi harapan palsu. Padahal, tidak ada orang yang suka diberi harapan palsu, bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

“I have learned that a woman can be a fighter, a freedom fighter, a political activist, and that she can fall in love and be loved. She can be married, have children, be a mother. Revolution must mean life also; every aspect of life.”

— Leila Khaled

[dropcap]P[/dropcap]ada tahun 1878, Vera Zasulich menarik pelatuknya dan menembaki Gubernur Jenderal Fedor Trepov yang kala itu memberikan perlakuan semena-mena pada tahanan politik Rusia.

Ada juga nama Sofia Perovskaya, yang merupakan aktor di balik pembunuhan Tsar Alexander II yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1881.Keduanya tercatat sebagai bagian dari simbol terorisme perempuan, hal yang memang memainkan peran penting di era akhir kekuasaan Kekaisaran Rusia pada penghujungabad ke-19. Dua nama tersebut, menjadi simbolisme kebrutalan terorisme perempuan yang terjadi dalam sejarah revolusi Rusia bahkan dunia.

Perempuan teroris hanya korban eksploitasi laki-laki teroris
Share on X

Dalam konteks Indonesia, kiprah perempuan dalam dunia terorisme kini kembali menjadi sorotan berbagai media, setelah ledakan yang terjadi Sibolga, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Dalam aksi tersebut, terjadi sebuah ledakan yang diduga dilakukan oleh istri dari otak terorisme jaringan Sibolga, Abu Hamzah, yang meledakan diri bersama kedua anaknya.Nama terakhir sebelumnya telah ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror pada Selasa, 12 Maret 2019 lalu – beberapa jam sebelum sang istri meledakkan diri.

Kasus ini menarik sebab Abu Hamzah tak sendirian dalam menjalankan hidup sebagai jihadis.Ia nyatanya juga melibatkan istri dan anaknya. Pada saat penangkapan, sang istri justru tak mau menyerahkan diri dan akhirnya meledakkan diri.

Berkaca dari kasus Abu Hamzah, eksistensi martir bom perempuan ini cukup menarik di Indonesia, utamanya dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan keterangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tren keterlibatan perempuan ini memang menunjukkan peningkatan.

Jika demikian, bagaimana sesungguhnya memaknai keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme ini? Apa yang memotivasi para perempuan ini untuk melakukan serangkaian aksi kekerasan dengan mengatasnamakan jihad tersebut?

View this post on Instagram

Teroris tidak melulu laki-laki Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #teroris #teroriswanita #terorisperempuan #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 18, 2019 at 4:34am PDT

Perempuan Dalam Teror

Tak hanya di Indonesia, akar keterlibatan perempuan dalam terorisme ini telah berlangsung sejak lama. Bisa dikatakan, Vera Zasulich adalah contoh mula-mula keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme. Pasca cerita tentangnya begitu populer, eksistensi perempuan dalam terorisme pun juga semakin meningkat, utamanya di negara-negara yang berkonflik.

Di Palestina misalnya, perempuan juga memiliki peran spesifik baik sebagaipendukung terorisme maupun terlibat dalam operasional terorisme.Perempuan Palestina yang terlibat dalam aksi terorisme yang cukup terkenalsalah satunya adalah Leila Khaled.

Feminisme memungkinkan perempuan berpikir utk dirinya dan keluarganya.
Melawan kl ada yg ky gini. Gak takut diancam neraka krn jd istri durhaka. Drpd jd teroris! https://t.co/qeL11PmdMu

— Ligwina Hananto (@mrshananto) March 17, 2019

Kemunculannya banyak menjadi inspirasi bagi para militan Palestina di tahun 1970-an, setelah ia terlibat dalam beberapa aksi konfrontatif dengan tentara Israel bersama  Front Pembebasan Palestina.

Lain lagi di Aljazair, di mana “kelompok Maghreb” Al Qaeda menggunakan wanita dalam kampanye pemboman. Dalam aktivitas ini, perempuan sebagian besar bertanggung jawab untuk membantu menyediakan bahan-bahan pendukung seperti obat-obatan, makanan dan pakaian, serta berbagai peran yang lebih signifikan lainnya.

Tak hanya tejadi di negara-negara konflik layaknya Palestina, pada awal Juni 2018 lalu, publik Inggris dikejutkan oleh aksi remaja perempuan bernama Safaa Boular yang juga melakukan aksi terorisme. Kala itu, ia merencanakan serangan terhadap British Museum di London.

Setelah investigasi dilakukan terhadap kasus ini, diketahui bahwa Boular ternyata dikenal sebagai salah satu bagian dari sel teroris yang terkait dengan ISIS di Inggris.

Berkaca dari berbagai fenomena tersebut, dari tahun ke tahun, tren terorisme yang dilakukan oleh perempuan disebut-sebut meningkat secara tajam.

Sebuah studi di tahun 2017 yang dilakukan oleh Mia Bloom, seorang Profesor Komunikasi di Universitas Georgia, menyebutkan bahwa terdapat tren peningkatan peran perempuan secara signifikan dalam terorisme.

Secara spesifik, Mia menyebut jaringan teroris ISIS semakin masif menggunakan perempuan untuk menjadi ujung tombak serangan teror.

Dalam konteks Indonesia, dalam tiga tahun terakhir, aksi terorisme yang melibatkan perempuan sebagai aktor utamanya juga menjadi tren yang tak bisa terhindarkan.

tak hanya di Sibolga, sejumlah peristiwa pengeboman di Indonesia telah mencatatkan perempuan sebagai martir yang cukup ampuh dalam menjalankan “misi jihad” ini.

Di antaranya, ada Dian Yulia Novi yang pernah merencanakan bom bunuh diri di Istana Negara pada 2016 lalu. Selain itu, ada juga nama Ika Purnama Sari yang sempat merencanakan pengeboman di Bali yang ternyata juga satu jaringan dengan Dian.

Kemudian, ada Siska Nur Azizah dan Dita Siska Millenia yang sempat menghebohkan media massa karena aksi nekatnya menyerang polisi dengan gunting di Mako Brimob Kelapa Dua beberapa waktu lalu. Keduanya juga masuk dalam satu jaringan teroris.

Sementara yang mungkin menjadi titik balik perhatian publik atas keterlibatan perempuan dalam terorisme adalah Puji Kuswati dan Tri Ernawati yang merupakan pelakubom bunuh diri Gereja di Surabaya dan di depan markas Polrestabes Surabaya.

Tak ketinggalan di Wonocolo, Sidoarjo, Puspitasari yang merupakan istri dari terduga teroris Anton Ferdiantono, juga meledakkan diri bersama anak-anak mereka.

Semua tuduhan yang dikembangkan di barat pasca 11 September 2001 justru semarak sampai ke Indonesia baru sekarang. Islam dituduh radikal, toleran kepada teroris, anti kebhinekaan, anti negara, merendahkan perempuan, mengancam minoritas, dll. #RodaIslam

— #2019WAJAHBARU (@Fahrihamzah) July 9, 2018

Sedangkan nama Solimah, yang merupakan istri dari Abu Hamzah, serta penangkapan Syuhama dan Yuliati Sri Rahayuningrum yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Abu Hamzah, menambah daftar panjang keterlibatan perempuan dalam terorisme di Indonesia.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo dalam salah satu pemberitaan,menyebutkan bahwa ada pola lone wolf (pelaku tunggal) dari para perempuan ini untuk melakukan aksi terorisme.

Selain itu, secara historis, peran perempuan dalam aktivitas terorisme memang memiliki jejak panjang. Tak hanya di dunia muslim, bahkan di dunia Barat pun, terorisme yang menggunakan perempuan sebagai martir jamak terjadi.

Rusia adalah salah satu contohnya, dimana perempuan memiliki pengaruh yang harus diwaspadai. Realitas ini yang ditakutkan juga bisa menjadi tren terorisme di Indonesia di masa depan.

Lalu apa sesungguhnya yang memotivasi para perempuan ini melakukan serangkaian aksi kekerasan? Mungkinkah adanya fenomena jihadis perempuan ini menandakan bahwa peran perempuan dan laki-laki kini menjadi setara?

Feminisasi Teror

Dalam melihat tren perkembangan keterlibatan teroris perempuan ini, feminisasi teror menjadi penjelasan yang paling masuk akal.

Sayangnya, feminisasi teror ini tidak bermakna positif, namun cenderung mengarah pada hal negatif,yakni terkait eksploitasi dan kapitalisasi peran perempuan di ranah kekerasan. Bagaimana eksploitasi ini dapat terjadi?

Tak lain dan tak bukan jawabannya adalah pada doktrinasi dan propaganda narasi yang dilakukan oleh para jihadis laki-laki terhadap perempuan teroris.

Forbes dalam salah satu ulasannya menyebut kunci propaganda dan dokstrinasi yang digunakan untuk menarik keterlibatan perempuan adalah dengan menciptakan narasi musuh bersama, yakni melawan kezaliman Barat.

Argumentasi tersebut selaras dengan pendapat Marek Bodziany dalam tulisannya, yang menyebut bahwa partisipasi perempuan dalam organisasi-organisasi teroris tidak terlepas dari adanya  marginalisasi perempuan dalam masyarakat dan budaya patriarki yang berakar berakar pada doktrin agama, serta rendahnya tingkat pendidikan di kalangan perempuan itu sendiri.

Sehingga, dampak yang terjadi kemudian para perempuan ini dipaksa menelan narasi bahwa peran mereka baik sebagai ibu, istri, perawat, atau guru dalam aktivitas terorisme, dapat menjadi penyembuh bagi tatanan yang rusak yang diakibatkan oleh Barat.

Ini akibat dari runtuhnya otoritas keahlian (death of expertise) di era medsos, dan jg bagian dari fenomena post-truth-ism.

Perempuan Terduga Teroris di Mako Brimob Belajar Islam Secara Otodidak https://t.co/UbHopfUNRS via @islamidotco

— Ulil Abshar-Abdalla (@ulil) May 29, 2018

Kapitalisasi ini kemudian diperkuat dengan doktrin agama,dalam konteks ini berdasarkan dalil Alquran, yang menyebutkan bahwa pria dan wanita memiliki kewajiban yang setara  dalam menjalankan perang suci, dimana perempuan akan mendapat penghargaan yang setara dengan para jihadis laki-laki atas tindakan mereka.

Dengan berbagai doktrin tersebut, perempuan seolah-olah dibebaskan dari keterpurukan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, alih-alih menggunakan narasi  “persaudaraan” kolektif yang akan memperkuat jaringan dukungan dan persahabatan.

Aktivitas doktrinasi tersebut juga difasilitasi oleh perkembangan teknologi, dimana media-media digital memfasilitasi penyebaran ideologi radikal, ditunjang oleh kemudahan akses yang dimiliki.

Di sisi lain, ada hidden potential perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki dalam menjalankan aktivitas terorisme. Menurut Mia Bloom, perempuan menjadi senjata tersembunyi yang ideal untuk kelompok teroris karena kecenderungan mereka yang tidak mudah dicurigai.

Maka, tidak mengherankan jika para kombatan laki-laki yang notabenenya pemimpin organisasi-organisasi teroris ini melirik potensi yang dimiliki perempuan tersebut.

Aspek lain yang mendukung aktivitas kapitalisasi perempuan tersebut adalah karena kurangnya jumlah dan ketakutan martir laki-laki untuk menjalankan misi bom bunuh diri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika keterlibatan perempuan dalam misi jihad kian meningkat.

Dalam konteks Indonesia, nampaknya penjelasan Bloom dan Bodziany tersebut cukup masuk akal.

Masih rendahnya pendidikan perempuan serta masih mengakarnya budaya patriarki yang bersumber pada doktrin agama yang membelenggungu banyak perempuan Indonesia, menjadikan mereka mudah terpapar indoktrinasi paham radikal.

Juga logika transnasionalisasi doktrin melalui internet bisa saja berperan besar dalam perkembangan tren ini.

Berkaca pada hasil penelitian pakar terorisme Indonesia,Sidney Jones, disebutkan bahwa terdapat sekitar 40 perempuan Indonesia dan 100 anak-anak di bawah 15 tahun yang memutuskan untuk menjadi kombatan jihad jaringan ISIS di Suriah.

Selain itu, menurut investigasi Tempo, kelompok teroris yang dipimpin oleh Abu Hamzah kini juga sedang gencar-gencarnya melibatkan sejumlah perempuan dalam aktivitas terorisme.

Maka, feminisasi teror ini tidak boleh menjadi hal yang dianggap remeh.Hal ini karena perempuan jihadis pada akhirnya hidup dalam ilusi kesetaraan peran dengan laki-laki jihadis. Padahal, sesungguhnya mereka sedang dimanfaatkan oleh para laki-laki ini untuk menjalankan misi kekerasan.

Pada akhirnya, pentingnya gerakan pembebasan perempuan dalam tataran pengetahuan akan kesetaraan gender menjadi urgensi bagi pemerintah maupun masyarakat. (M39)

“Whatever women do they must do twice as well as men to be thought half as good. Luckily, this is not difficult” – Charlotte Whitton

PinterPolitik.com

Siapa yang tak kenal Kylie Jenner. Sosialita dan pengusaha muda pemilik brand Kylie Cosmetics ini dinobatkan sebagai America’s Richest Self-Made Women versi Forbes pada 2018 lalu.

Hal ini tentu menjadi kabar yang sedikit mengejutkan. Seperti yang diketahui, Kylie Jenner dikenal sebagai anak manja keluarga Kardashian yang sudah hidup bergelimang harta sejak kecil. Namun, seluruh capaian Kylie nyatanya mampu mematahkan stigma tersebut.

Pasalnya, ia meraup keuntungan dari bisnis kosmetik yang dibangun sendiri hingga US$ 900 miliar (Rp 12,8 triliun) dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun. Maka tak berlebihan jika Kylie Jenner dinobatkan sebagai simbol kedigdayaan ekonomi perempuan di zamannya.

Fenomena Kylie dengan kedigdayaan ekonominya juga semakin menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan kesejahteraan ekonomi perempuan juga mengalami peningkatan.

Peringatan International Women’s Day pada 8 Maret lalu idealnya menjadi ajang bagi para perempuan di seluruh dunia, dan di Indonesia secara khusus untuk merayakan era kesetaraan gender.

Namun, nyatanya segudang persoalan perempuan di negara ini masih menghantui kaum perempuan, utamanya di bidang ekonomi.

Kate Walton dalam tulisannya di Al-Jazeera menyebutkan bahwa perempuan Indonesia kini mengalami double burden atau beban ganda. Banyak perempuan harus bekerja untuk mencari nafkah, namun di sisi lain juga harus mengerjakan segudang pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan mengurus anak.

Namun, meskipun perempuan memiliki beban ganda, sayangnya realitas tersebut tak didukung peningkatan kesejahteraan perempuan di ranah ekonomi, utamanya menyoal adanya fenomena pay gap atau kesenjangan jumlah upah dengan kaum pria.

Dengan melihat realitas tersebut, rasanya sulit bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk berkiprah layaknya Kylie Jenner jika tak ada pendekatan-pendekatan sistematis yang mampu membebaskan perempuan dari belenggu-belenggu yang ada.

Tentu hal  ini menjadi persoalan serius, terutama menjelang Pilpres 2019, di mana baik Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto terlihat tak memiliki gagasan serius tentang perempuan, apalagi menyoal persoalan ekonominya. Lalu, bagaimana memaknai ketertindasan perempuan dalam konteks ekonomi politik tersebut jelang Pilpres 2019 ini?

Segudang Persoalan

Persoalan marginalisasi perempuan dalam bidang ekonomi adalah hal yang serius mengingat Indonesia merupakan negara dengan rasio penduduk perempuan hampir seimbang dengan rasio penduduk laki-laki.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia terdiri dari laki-laki sebanyak 133,1 juta jiwa dan perempuan sebanyak 131,88 juta jiwa.

Dengan data tersebut, perempuan seharusnya menempati posisi yang setara dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, utamanya di bidang ekonomi.

Namun, pembangunan ekonomi yang masih maskulin-sentris nyatanya tak begitu mengakomodasi partisipasi kemandirian ekonomi perempuan.

Kesetaraan ekonomi – baik dalam sistem maupun kebijakan – masih menjadi cita-cita yang jauh bagi pembangunan kualitas perempuan di Indonesia.

Kritik utama dilontarkan oleh para ekonom feminis yang menyebut bahwa cara pandang homo economicus yang sangat mewakili pandangan maskulin dengan mengesampingkan apa yang diklaim dalam karakteristik feminin, seperti konektivitas, altruisme, dan emosionalitas masih sangat kuat.

Around 80% of women in Indonesia's poorest households work – in other people's homes, as farmers, fisherwomen, tailors, day labourers or run a kiosk or food stand. Although they have jobs, their income is still seen as supplementary, even if they earn more than their husbands do. https://t.co/0CiaQsw6i5

— Festi Noverini (@pepsigolda) March 11, 2019

Secara teoritis, menurut Julie Nelson, profesor ekonomi di University of Massachusetts Boston, makna maskulinitas dalam ekonomi ini berasal dari laki-laki yang dilabeli sebagai makhluk ekonomi rasional yang kemudian diberikan status yang relatif tinggi dalam mengejar ekonomi.

Hal ini misalnya sangat terlihat dalam konteks pay gap di Indonesi. Berdasarkan laporan dari Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance tahun 2017, dalam wilayah kerja, perempuan Indonesia dibayar 70-80 persen dari yang didapatkan laki-laki per jamnya.

Sementara itu, laporan dari International Labor Organization pada 2014, mencontohkan pekerja garmen perempuan di Indonesia berpenghasilan 10-20 persen lebih rendah dibanding laki-laki.

Sedangkan menurut data BPS, gap pendapatan antara laki-laki dan perempuan mencapai Rp 690 ribu per bulan pada tahun 2017, menanjak secara konsisten dari dua tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 370 ribu per bulan di 2015.

Beberapa ekonom feminis juga mengkritik masih adanya kompetisi yang tak menempatkan perempuan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi prioritas.

Data tenaga kerja BPS Agustus 2017 menyebut sektor pertambangan, listrik, gas, air dan jasa keuangan masih menjadi pekerjaan dengan upah terbesar di Indonesia. Sayangnya pada sektor-sektor tersebut, jumlah tenaga kerja perempuan masih relatif rendah dibandingkan tenaga kerja laki-laki.

Kondisi ini yang pada akhirnya membuat banyak pekerja perempuan ditempatkan pada sektor unskilled job yang rentan mendapat perlakuan tidak adil.

Perlu diketahui, sekitar 80 persen perempuan di Indonesia bekerja di sektor unskilled job seperti petani, nelayan, penjahit, pekerja harian, buruh pabrik, menjalankan kios atau berjualan makanan.

Contoh lainnya adalah praktek feminisasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dalam praktiknya merugikan perempuan. Menurut laporan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), sebesar 62 persen dari total TKI adalah kaum perempuan. Para perempuan ini bekerja di 152 negara, mulai dari Arab Saudi hingga ke negara tetangga seperti Malaysia.

Ironinya, mayoritas dari mereka bekerja dengan keterampilan yang rendah dan hanya menempati sektor jasa seperti menjadi penjaga orang lanjut usia (lansia) dan pembantu rumah tangga (PRT).

Realitas tersebut semakin menunjukkan bahwa terdapat diskriminasi perempuan melalui sistem kerja yang tidak adil yang menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan untuk berdikari secara ekonomi. Hal ini juga diperkuat oleh konteks budaya patriarkal  yang masih kuat di Indonesia dengan laki-laki sebagai pusat hampir semua bidang kehidupan.

Oleh karenanya, segudang persoalan ini tak bisa hanya dianggap sebagai angin lalu oleh para politisi dan para pengambil kebijakan. Lalu, bagaimana isu ini seharusnya disikapi oleh kandidat-kandidat yang bersaing di Pilpres kali ini?

Womenomics, Wujud Feminisme Abe

Di tahun 2013, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai womenomics alias women economics. Kebijakan ini merupakan kumpulan kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di Jepang secara ekonomi.

Jepang sendiri juga memiliki persoalan yang hampir serupa dengan Indonesia dimana masih kuatnya pay gap antara laki-laki dan perempuan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang rendah, hingga persoalan unskilled job bagi perempuan.

View this post on Instagram

Di Indonesia, perempuan masih belum sepenuhnya aman Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #perempuan #indonesiatakramahperempuan #pelecehanperemuan #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 12, 2019 at 10:02pm PDT

Selain itu, sebanyak 6 dari 10 pekerja perempuan adalah pekerja tidak tetap dan menghadap berbagai persoalan di ranah kerja. Oleh karenanya, realitas tersebut yang kemudian melatarbelakangi lahirnya womenomics Shinzo Abe.

Fokus dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja, memfasilitasi kemampuan mereka untuk tetap bekerja, dan meningkatkan jumlah perempuan di posisi kepemimpinan di berbagai sektor.

Sejak kebijakan ini diluncurkan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan naik dari 53,1 persen menjadi 60,7 persen. Hingga pada tahun 2016, persentasenya telah mencapai 66 persen.

Kebijakan ini juga berfokus pada perubahan budaya perusahaan Jepang guna mencapai keseimbangan kerja antara laki-laki dan perempuan dalam meraih kehidupan yang lebih baik.

Beberapa kebijakan radikal juga dilakukan, misalnya pemberlakuan jam kerja enam jam untuk karyawan perempuan dengan anak di bawah usia tiga tahun pertama.

Dapat dikatakan bahwa womenomics telah berhasil, terutama dalam meningkatkan jumlah wanita dalam dunia kerja dan menyeimbangkan peran perempuan di ranah kerja dan ranah domestik.

Apa yang dilakukan Abe adalah salah satu contoh di mana terdapat pemimpin negara yang mengesampingkan sudut pandang homo economicus yang maskulin terhadap potensi ekonomi perempuan – sekalipun kebijakan ini juga dilakukan karena konteks demografi masyarakat Jepang yang makin menua dan mulai kesulitan menghadirkan angkatan kerja baru.

Abe berhasil mencontohkan bahwa pemimpin laki-laki idealnya juga harus memiliki visi yang tak mengesampingkan eksistensi perempuan yang memiliki potensi cukup besar dalam konteks pembangunan ekonomi. Meskipun womenomics di Jepang sendiri juga masih menuai pro dan kontra, kebijakan Abe adalah simbol feminisme dalam politik Jepang yang masih kental dengan budaya maskulinnya.

Sayangnya, apa yang dilakukan Abe belum menjadi inspirasi bagi para pemimpin di negeri ini. Jelang Pilpres pada April nanti, rasa-rasanya program pro-gender, utamanya tentang isu perempuan dan ekonomi, nyaris absen dari visi misi kedua kandidat yang akan bertarung.

Melihat realitas yang ada, baik kubu Prabowo maupun Jokowi memang tak memiliki visi yang kuat terhadap kebijakan pemberdayan perempuan ini.

Jokowi misalnya hanya sebatas membanggakan keberadaan menteri-menteri perempuan dalam kabinetnya tanpa ada program baru yang konkret dan spesifik berbicara tentang kepentingan perempuan di tataran yang paling kecil, termasuk dalam hal pay gap.

Sementara kubu Prabowo pun hanya terkesan mengkapitalisasi isu perempuan untuk kepentingan elektoral saja, misalnya dalam konteks dukungan emak-emak. Program konkret yang berbicara tentang kesetaraan perempuan dalam dunia kerja belaum banyak disentuh.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa para politisi laki-laki masih gemar menempatkan perempuan sebagai objek dan alat politik yang dengan leluasa dapat dikapitalisasi dalam momentum politik dibandingkan memberdayakan mereka melalui kebijakan-kebijakan yang membangun.

Dibandingkan menyuarakan program-program pembangunan ekonomi pro perempuan, mereka lebih banyak memanfaatkan konteks posisi perempuan sebagai kekuatan elektoral dan alat kampanye demi melancarkan upaya pemenangan.

Jika sudah demikian, di era yang semakin menuntut kemajuan dan kesetaraan ini, perempuan Indonesia masih akan selalu menghadapi belenggu-belenggu subordinasi dan patriarki yang menyebabkan mereka tak mampu untuk berdikari secara ekonomi.

Inilah yang menjadi ironi, di mana tingginya angka kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi karena kondisi ekonomi yang rendah dan keterkungkungan perempuan terhadap akses ekonomi. Seharusnya, Jokowi dan Prabowo bisa mencontoh Abe. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]T[/dropcap]ertangkapnya Walikota Tegal, Siti Masitha yang tertangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menambah panjang daftar politikus perempuan yang melakukan korupsi. Kenyataan ini juga menjadi kontra produktif, mengingat sebagian politikus perempuan lain sedang sibuk memperjuangkan tercapainya 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. Sebut saja Nurul Arifin, legislatif perempuan dari Partai Golkar ini bahkan sempat menyatakan kalau kurangnya partisipasi perempuan dalam politik karena kurang menguasai the art of politics.

Seperti juga Hillary Clinton yang menyakini bahwa perempuan mampu meningkatkan standar etik berpolitik dan mengurangi korupsi, Sri Mulyani pun memiliki pendapat yang sama. Menurutnya, berdasarkan penelitian Bank Dunia dan Transparency International, potensi perempuan menyuap lebih rendah dibanding laki-laki. Sehingga, bila dalam pemerintahan, parlemen, dan partai politik ada lebih banyak perempuan, seharusnya tingkat korupsinya pun lebih rendah.

Menurut Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, jumlah perempuan yang melakukan korupsi masih terbilang sedikit dibandingkan laki-laki. Potensi korupsi, lanjutnya, dapat terjadi pada siapa saja yang memiliki wewenang dan kekuasaan, apalagi disertai minimnya pantauan dan transparansi.  Anggota parlemen dan pemimpin daerah – baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan korupsi, umumnya dipicu besarnya biaya saat pemilihan umum, sehingga orientasi saat menjabat berubah menjadi kesempatan balik modal.

Apapun alasannya, tindakan korupsi tetaplah tidak dibenarkan karena menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat yang dirampas hak-haknya. Bahkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku geram dengan para oknum yang memperkaya diri melalui korupsi uang negara tersebut. Ia pun menyamakan oknum-oknum tersebut seperti drakula yang menghisap ‘darah’ negara, tindakan yang baginya begitu menjijikkan dan membahayakan.

Sungguh disayangkan memang, bila ada perempuan yang ikut menjelma layaknya drakula yang menghisap darah rakyat. Sebab perempuan seharusnya memiliki sifat welas asih dan empati yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan pula yang diharapkan mampu menumbuhkan sifat anti korupsi dalam keluarga, karena bagaimana pun peran pendidikan anak-anak dalam keluarga porsinya lebih didominasi oleh perempuan. Sehingga tak heran, bila KPK mengkampanyekan gerakan anti korupsi melalui kesadaran Perempuan Anti-Korupsi.

Berikut ini 18 nama politikus perempuan Indonesia yang melakukan korupsi berdasarkan jumlah besaran korupsinya.

18. Atty Suharti

Jabatan : Walikota Cimahi, Jawa Barat periode 2012-2017 (Partai Golkar)

Kasus : Menerima suap Rp 500 juta berkaitan proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar.

Status : Ditahan 4 tahun penjara

17. Engelina Pattiasina

Jabatan : Anggota DPR RI Komisi IX periode 1999-2004 dari Fraksi PDI Perjuangan

Kasus : Menerima suap cek pelawat senilai Rp. 500 juta terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004.

Status : Bebas setelah ditahan selama 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

16. Ni Luh Mariani Tirta Sari

Jabatan : Anggota DPR RI Komisi IX periode 1999-2004 dari Fraksi PDI Perjuangan

Kasus : Menerima suap cek pelawat senilai Rp. 500 juta terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004.

Status : Bebas setelah ditahan selama 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

15. Dewie Yasin Limpo

Jabatan : Anggota Komisi VII Partai Hanura

Kasus : Menerima suap sebesar 177.700 dollar Singapura atau Rp 1,7 miliar dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikor Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua.

Status : Ditahan 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan

14. Lucianty Pahri

Jabatan : Anggota DPRD Sumsel 2014, Fraksi PAN

Kasus : Menerima suap pengesahan R-APBD Kabupaten Muba 2015 dan LKPJ kepala daerah 2014 sebesar Rp 2,56 miliar, bersama suaminya Bupati Muba non aktif Pahri Azhari.

Status : Bebas bersyarat setelah dituntut penjara 1 tahun 5 bulan dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara.

13. Chairun Nisa

Jabatan : Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kasus : Menerima suap sebesar  Rp 3,75 miliar dari calon bupati petahana Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten.

Status :  Ditahan 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Koruptor adlh drakula negara, darah negara dihisap oleh koruptor scr sangat mengerikan. Negara bs mati kehabisan darah. Ayo, babat koruptor.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) August 15, 2017

12. Vonnie Anneke Panambunan

Jabatan : Bupati Minahasa Utara periode 2016-2021 (Partai Gerindra)

Kasus : Penyelewengan dana proyek studi kelayakan pembangunan Bandara Loa Kulu, Kalimantan Selatan, melalui PT Mahakam Diastar Internasional (MDI) yang meraih keuntungan sebesar Rp 4,047 miliar dan menyebabkan kerugian negara.

Status: Ditahan 1 tahun 5 bulan dan membayar denda sebesar Rp 100 juta dan uang pengganti Rp 4,006 miliar.

11. Siti Masitha Soeparno

Jabatan : Walikota Tegal, Jawa Tengah periode 2014-2019 (Partai Golkar)

Kasus : Menerima suap sebesar Rp 5,1 miliar terkair pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal tahun 2017.

Status : Tersangka dan ditahan di rumah tahanan KPK, Jakarta.

10. Damayanti Wisnu Putranti

Jabatan : Anggota Komisi V DPR Partai PDI Perjuangan

Kasus : Menerima suap sebesar Rp 8,1 miliar dari rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu, Maluku.

Status : Ditahan 4,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider 3 bulan kurungan

9. Artalyta Suryani

Jabatan : Pengusaha dan pemilik usaha Prima Properti Tbk

Kasus : Menyuap Ketua Tim Jaksa Penyidik terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) sebesar 660 ribu dollar AS atau sekitar Rp 8,6 miliar.

Status : Ditahan 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.

8. Sri Hartini

Jabatan : Bupati Klaten, Jawa Tengah periode 2016-2021 (non aktif), dari PDI Perjuangan

Kasus : Menerima suap atau gratifikasi Rp 12,8 miliar dari kepala desa dan pegawai kabupaten Klaten.

Status : Ditahan 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

7. Ines Wulandari Setyawati

Jabatan : Direktur PT Gita Vidya Utama

Kasus : Menyuap Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Binapendagri) terkait proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), sehingga negara dirugikan senilai Rp 13,6 miliar.

Status : Ditahan 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider kurungan 3 bulan dengan uang pengganti sebesar Rp 688.677.878.

6. Miranda S. Goeltom

Jabatan : Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (PDI Perjuangan)

Kasus   : Menyuap anggota DPR periode 1999-2004 dalam Fit and Proper Test pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan membagikan 480 lembar cek perjalanan senilai Rp 24 miliar buat 26 anggota.

Status :

• Ditahan tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta
• Saksi terkait kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century yang merugikan perekonomian negara sebesar Rp 689 miliar dan Rp 6,762 triliun.

5. Wa Ode Nurhayati

Jabatan : Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Fraksi PAN

Kasus : Menerima suap terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang sebesar Rp 50,5 miliar.

Status : Ditahan enam tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

4. Ratu Atut Chosiyah

Jabatan : Gubernur Banten, periode 2007-2012 dan 2012-2017 (Partai Golkar)

Kasus : Memperkaya diri sendiri dan keluarganya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 79,7 miliar dan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan menggunakan APBD 2012, sebesar Rp 3,8 miliar.

Status : Ditahan 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

3. Angelina Sondakh

Jabatan : Anggota Komisi X DPR Partai Demokrat

Kasus :  Menerima suap proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Menerima US$ 2.000 atau sekitar Rp 26,6 juta (kurs Rp 13.307) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada tahun 2010. Serta menerima pemberian berupa uang senilai total Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar Amerika dari Grup Permai. Sehingga total nilainya mencapai Rp 254, 22 miliar.

Status :

• Ditahan 12 tahun penjara sejak 2013, denda Rp 500 juta, membayar uang pengganti setara Rp 40 miliar.
• Saksi dalam kasus pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana, Bali.

2. Miryam S. Haryani

Jabatan :  Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura.

Kasus : Korupsi proyek KTP elektronik dan diduga menerima uang 23 ribu dollar AS (atau sekitar Rp 299 miliar) terkait proyek pengadaan KTP elektronik yang nilainya Rp 5,95 triliun.

Status : Tersangka, tahanan KPK, dan saksi kasus KTP Elektronik.

 1. Megawati Soekarnoputri

Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan dan Mantan Presiden RI

Kasus : Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 untuk memberikan jaminan hukum kepada debitur yang menyelesaikan kewajibannya membayar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara. SKL itu diduga terbit tak sesuai mekanisme yang semestinya dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 138,442 triliun.

Status : Masih dipelajari KPK

(R24)

PinterPolitik.com

“Kami berikhtiar supaya kami teguh sungguh, sehingga kami sanggup berdiri sendiri. Menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri itu kerap kali lebih sukar dari pada menolong orang lain. Dan siapa yang dapat menolong dirinya sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna pula.”

[dropcap size=big]M[/dropcap]enjelang Hari Kartini, hampir seluruh perempuan Indonesia sepertinya berlomba-lomba mengenakan pakaian tradisional mereka. Tak lupa pula berbagai adu ketangkasan pun digelar. Dari mulai lomba memasak, lomba berbusana terbaik, hingga lomba merias wajah.

Seakan, Hari Kartini  adalah hari di mana para perempuan merayakan peran domestiknya. Di hari itu, perempuan harus tampil cantik, chick, dan pandai meracik. Sebab sejak zaman Orde Baru dulu, citra Kartini memang dipatri sebagai perlambang perempuan ayu, lemah lembut, dan penurut. Apakah benar sosok Raden Ajeng Kartini seperti itu?

Sungguh, tak ada yang salah dengan menjadi cantik. Bukan pula sesuatu yang salah bila kita pandai memasak. Pakaian tradisional Indonesia pun, memang harus kita banggakan dan lestarikan. Tapi apakah kegiatan-kegiatan itu menjadi esensi dari perayaan Hari Kartini? Ataukah kita hanya sekedar merayakan, tanpa peduli dengan apa sebenarnya yang diperjuangkan Kartini berabad lalu?

Sampul #buku “Habis Gelap Terbitlah Terang” PT Balai Poestaka thn 1938. Surat pertama ditulis #Kartini 25 Mei 1899. pic.twitter.com/cZtljuFai3

— Arsipongang (@arsipongang) May 20, 2016

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengakui kalau gagasan pemikiran Kartini sebenarnya lebih dari sekedar identifikasi yang selama ini dibudayakan, yaitu perempuan berpakaian kebaya, rambut dikonde, dan mendirikan sekolah. “Kita sempat terbangun image kalau Hari Kartini itu artinya pakai kebaya dari anak PAUD sampai dewasa, dan di kantor-kantor pakai kebaya,” katanya di Jakarta, Selasa, 11 April lalu.

Tapi, kita semua sebetulnya teredukasi dari buku ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’. Frasa ‘gelap’ dan ‘terang’ pada buku terbitan Balai Pustaka yang diterjemahkan oleh Armijn Pane itu, menurut Khofifah, mesti dipahami lagi lebih dalam. Dari surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada sahabat penanya di Belanda, dia menangkap kedalaman pengetahuan, pemikiran, dan keingintahuan Kartini tentang dunia luas.

Kartini, Sang Putri Priyayi

“Ketahuilah bahwa adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah. Ketika saya berusia 12 tahun, lalu saya ditahan di rumah; saya mesti masuk tutupan, saya dikurung di dalam rumah seorang diri sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tiada boleh keluar ke dunia itu lagi bila tiada serta dengan seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi kami, dipilih oleh orangtua kami untuk kami, dikawinkan dengan kami, sebenarnya tiada setahu kami.” (25 Mei 1899).

Setiap orang Indonesia pasti sudah tahu, siapa Kartini. Perempuan Jawa kelahiran 21 April 1879 ini, berasal dari keluarga ningrat. Ayahnya Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, menjabat sebagai Bupati Jepara dan sangat menyayangi putri kelima dari sebelas putra putrinya ini.

Sebagai seorang priyayi, RM Adipati Ario tergolong moderat karena memperbolehkan Kartini bersekolah hingga usia 12 tahun. Pendidikan yang diperoleh pun tak tanggung-tanggung, yaitu di Europese Lagere School (ELS), sekolah khusus untuk kaum ningrat dan keluarga kolonial Belanda. Jadi tak heran, bila Kartini sangat fasih berbahasa Belanda.

Kedekatan Kartini dengan sang ayah, juga tak lepas dari kegemaran mereka berkeliling desa. Ayahnya bahkan tak segan-segan mengajak Kartini untuk ikut berdialog dengan rakyat jelata. Sehingga bukan hal yang sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaan warga, ketika mengajak anak-anak desa ikut belajar membaca dan menulis.

Bagi Kartini, meneruskan sekolah adalah hal yang paling ia idam-idamkan. Bahkan ketika usianya menginjak 12,5 tahun, ia pernah menangis memohon pada sang ayah agar diizinkan untuk ikut meneruskan sekolah ke HBS di Semarang, bersama kakak-kakaknya yang laki-laki. Kala itu, Kartini berjanji  belajar sekuat tenaga, agar tidak mengecewakan mereka.

Tapi sesayang dan semoderat apapun ayahnya, sebagai seorang Bupati, ia juga tak mampu mendobrak tradisi yang telah mengakar kuat di tanah Jawa. Dengan penuh kasih, sang ayah terpaksa menolak keinginan putrinya tersebut. Namun, ia tetap memberikan sedikit kelonggaran bagi buah hatinya. Walau statusnya dipingit, namun Kartini masih boleh ‘berkeliaran’ di luar rumah hingga usianya menginjak 16 tahun.

Kesedihan Kartini, pernah ia ungkapkan pada Stella.

“Telah berlalu! Semuanya telah berlalu! Pintu sekolah telah tertutup di belakangnya dan rumah ayah menerimanya dengan penuh kasih sayang. Rumah itu besar. Halamannya pun luas sekali. Tetapi begitu tebal dan tinggi tembok yang mengelilinginya.”

Sahabat Pena Pembuka Wawasan

“Saya ingin sekali berkenalan dengan seorang ‘gadis modern’ yang berani, mandiri, menarik hati saya sepenuhnya. Yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang, dan gembira, penuh semangat dan keceriaan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kebahagiaan dirinya saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia.”

Kutipan di atas, dipetik dari buku “Surat-surat Kartini. Renungan tentang dan untuk Bangsanya”, tahun 1979. Ajakan berkenalan sebagai sahabat pena ini, termuat di surat kabar Belanda, De Hollandshce Lelie. Pada masa-masa dipingit, Kartini memang lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku, majalah, dan surat kabar berbahasa Belanda.

Marie Ovink-Soer, istri pegawai administrasi kolonial Hindia Belanda di Jawa Tengah, mengenalkan Kartini kepada pergerakan feminisme di Belanda, termasuk jurnal De Hollandshce Lelie. Jurnal tempat Kartini mencari sahabat pena di Belanda untuk bertukar pikiran. Dari sinilah, Kartini mendapat tanggapan dari pegawai pos bernama Estella Zeehandelar.

Estella atau yang kerap disapa Stella, sebenarnya adalah salah satu pendiri Partai Buruh Sosial Demokrat atau Social-Democratische Arbeiders Partij  (SDAP). Sosoknya yang penuh semangat dan pola pikir Stella yang juga menganut paham feminis revolusioner, memberikan pengaruh cukup besar bagi pemikiran-pemikiran Kartini di masa datang. Bisa dibilang, Stella memberi ruang bagi Kartini untuk bermimpi meraih cita-citanya.

Kartini yang belum pernah pergi keluar Jawa, bahkan dilarang keluar dari pekarangan rumahnya sendiri, tentu saja iri dengan kemajuan perempuan Eropa yang saat itu telah dapat menentukan nasibnya sendiri. Namun, Kartini juga bukan seorang yang naif dan mengunyah apa yang terjadi di dunia luar begitu saja.

Tidak dapat disangkal bahwa segala kemajuan yang terjadi telah memberikannya pandangan kritis terhadap sistem feodal yang ada dalam kehidupan sekitarnya. Tetapi Kartini juga menyadari, bahwa di bawah kekuasaan Belanda, ada sebuah relasi kekuasaan timpang yang menjadi belenggu kehidupan masyarakatnya, yaitu sistem kolonialisme itu sendiri. Salah satu kutipan dalam suratnya kepada Stella mengungkapkan pandangan itu.

“Dengan duka cita, banyak orang Eropa di sini melihat orang-orang Jawa, bawahan mereka, perlahan-lahan maju. Dengan cara yang halus sekali mereka membuat kami merasakan hal itu. ‘Saya orang Eropah, kamu orang Jawa’ atau dengan kata lain ‘Saya memerintah, kamu saya perintah’. Oh, sekarang saya mengerti, mengapa orang tidak setuju dengan kemajuan orang Jawa. Kalau orang Jawa berpengetahuan, ia tidak akan lagi mengiakan dan mengamini saja segala sesuatu yang ingin dikatakan atau diwajibkan oleh atasannya.” (12 Januari 1900)

Pendidikan Awal Kebebasan

“Jika saja masih anak-anak ketika kata-kata ‘Emansipasi’ belum ada bunyinya, belum berarti lagi bagi pendengaran saya, karangan dan kitab-kitab tentang kebangunan kaum putri masih jauh dari angan-angan saja, tetapi dikala itu telah hidup didalam hati sanubari saya satu keinginan yang kian lama kian kuat, ialah keinginan akan bebas, merdeka, berdiri sendiri.” (Suratnya kepada Stella, 25 Mei 1899)

Walau terpasung pingitan, semangat dalam pemikiran Kartini sebenarnya masih terus menggelora. Wawasannya tentang dunia yang lebih bebas dan merdeka bagi siapa saja, selalu menguasai pemikirannya. Dari semua pengetahuan dan berdasarkan kenyataan di masyarakat, akhirnya Kartini pun menyimpulkan bahwa ia harus bergerak. Bertindak dengan cara memperluas pendidikan membaca dan menulis bagi rakyat jelata.

Dengan memperluas pendidikan, ia berharap cita-citanya akan sistem masyarakat yang lebih liberal bisa terbuka, suatu saat nanti.

“Bagi saya, pendidikan itu merupakan pembentukan budi dan jiwa. Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri: dapatkan kiranya saya menjalankan tugas itu? Saya, saya masih perlu juga lagi dididik ini? Kerapkali saya mendengar orang mengatakan, bahwa dari yang satu dengan sendirinya akan timbul yang lain. Oleh perkembangan akal dengan sendirinya budi itu akan menjadi halus, luhur.” (Kartini, 2014: 120-121)

Tradisi yang Mengekang Ambisi

“Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin…”

Pada Juni 1903, Kartini akhirnya berhasil mendirikan sekolah gadis di kota kelahirannya. Namun baru sebulan sebagai guru, ia lagi-lagi harus terpuruk karena mendapat surat lamaran dari Bupati Rembang, R.M. Adipati Joyoadiningrat. Padahal saat itu, Kartini pun sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk bersekolah di Batavia – berkat beasiswa yang diperjuangkan oleh sahabatnya, Rossa Abendanon.

Pernikahan adalah kata yang efeknya hampir sama dengan kiamat bagi Kartini. Ia tak hanya harus membatalkan kesempatan bersekolah lebih tinggi, namun juga kebebasan hidupnya sebagai perempuan merdeka. Simak saja kata-katanya yang sungguh telengas ini:

“Kerja yang serendah-rendahnya maulah aku mengerjakannya dengan berbesar hati dan dengan sungguh-sungguh, asalkan aku tiada kawin, dan aku bebas!”

Rasa frustasi Kartini semakin bertambah, ketika tahu bahwa calon suaminya sebenarnya sudah memiliki tiga orang istri. Padahal poligami adalah hal yang paling dibenci Kartini, karena ia anggap sebagai penghinaan dan merendahkan martabat perempuan. Kartini tahu benar sakit dan perihnya poligami, karena ibundanya sendiri adalah korban poligami.

Ia yakin, tak ada satu pun perempuan yang mau disakiti dengan poligami. Inilah yang ia katakan dalam suratnya kepada Stella:

“Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah kawin dan menjadi ayah dan kemudian, bila bosan pada anak-anaknya, ia dapat membawa perempuan lain ke rumah dan mengawininya secara sah sesuai dengan hukum Islam?”

Namun lagi-lagi, Kartini hanya bisa merintih. Ambisinya, cita-citanya, terpasung zaman.

“Siapa yang melihat atau menduga dahsyatnya pergolakan yang menggelora dalam batin gadis remaja ini? Tidak ada seorangpun yang dapat menduganya. Ia menderita seorang diri. Tidak ada orangtua atau saudara yang menduga apa yang bergolak dalam hatinya, dan memberi simpatinya kepadanya. Di manakah ia akan dapat meletakkan kepalanya yang capek ini dan melepaskan tangis kesedihannya?”

Berjuang Hingga Akhir

“Memang suatu pekerjaan yang seolah-olah tak mungkin dapat dikerjakan! Tetapi siapa tidak berani, takkan menang! Itulah semboyanku. Maka ayo maju! Bertekad saja untuk mencoba semua! Siapa nekad, mendapat tiga perempat dari dunia!”

Tak mampu merombak tradisi, tak sampai hati menyakiti hati ayahnya yang ia sayangi. Akhirnya Kartini menikah pada 8 November 1903. Namun, bukan Kartini bila ia bisa mengalah begitu saja. Sebelum menikah, ia memberikan empat syarat pra nikah yang harus dipenuhi suaminya.

Pertama, ia ingin ibu kandungnya, M.A. Ngasirah mendapatkan kamar yang lebih layak. Kedua, ia menolak membasuh kaki suaminya, karena ia anggap sebagai perbudakan dan penghinaan. Ketiga, Kartini ingin menggunakan bahasa Belanda sehari-hari, karena perempuan harus berbicara menggunakan kromo inggil kepada suaminya, sedang suami cukup menggunakan bahasa Jawa ngoko kepada istrinya. Keempat, Kartini meminta calon suaminya, menjunjung tinggi kesetiaan dengan tak memiliki wanita lain. Selain itu, Kartini juga meminta untuk dibuatkan sekolah agar bisa terus mengajar.

Awalnya, calon suami Kartini yang ternyata juga berpikiran moderat, menyetujui semua keinginannya. Namun setelah membuatkan sekolah keputrian yang diminta istrinya, Joyodiningrat ternyata tak mampu memenuhi empat syarat lain yang diminta Kartini. Inilah yang membuat Kartini semakin merasa frustasi.

Tapi perasaan frustasinya ini, tidak ia ungkapkan pada Stella. Ia malah terkesan berusaha menerima kenyataan yang harus dijalaninya tersebut.

“Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan rasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumiputra merdeka dan berdiri sendiri.”

Kalimat di atas, seakan ucapan selamat tinggal dari Kartini. Karena setelah melahirkan anaknya, RM Singgih Soesalit Djojoadhiningrat, pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, ia meninggal pada usia 25 tahun. Walau telah tiada, namun melalui surat-suratnya, Kartini mampu berbicara melintasi zaman.

Dlm suratnya #Kartini pernah sedih krn hrs pindah dr Jepara dg pantai yg nyiur permai ke perbukitan #Kendeng Rembang. Ia kmd bahagia. Skrg? pic.twitter.com/91c5YY1sNa

— Dewi Candraningrum (@dcandraningrum) December 5, 2016

Dalam sebuah pidato pertemuan De Indische Vereniging (kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia tempat para pemuda seperti Sjahrir dan Hatta menjadi bagian organisasi itu), 24 Desember 1911, ketua rapat menyampaikan pokok pikiran dalam pidato yang diberi judul ‘Gagasan-Gagasan Raden Ajeng Kartini sebagai pedoman bagi ‘De Indische Vereeniging…’ (Soeroto: 402).

Penerbitan surat-menyurat yang intensif antara Kartini dan sahabat penanya, kemudian diterbitkan menjadi buku serta menjadi salah satu karya tulis yang memberi inspirasi para pemimpin pergerakan nasionalisme Indonesia. Enam puluh tahun setelah kematian Kartini, tepatnya tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menganugerahi Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia dan peringatannya dirayakan setiap tahun sebagai Hari Kartini.

Berbagai pro dan kontra, serta tak jarang pertanyaan yang meragukan kepahlawanan Kartini, memang sangat banyak dilemparkan dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun bila kita lebih kritis dalam menyikapi pemikiran Kartini kala itu, kita mungkin akan lebih bisa menghargai dan memahami mengapa Kartini terpilih sebagai sosok yang harus dikenang setiap tahun. Karena perjuangan Kartini memang harus terus diingatkan setiap tahun, bahwa perjuangan memerdekakan hak dan derajat perempuan belum usai.

Bahkan hingga kini, berabad-abad kemudian, kesetaraan dan hak kemerdekaan diri belum juga sesuai. Jadi, marilah kita lebih bergiat lagi berjuang. Buktikan pada Kartini bahwa ambisinya bukan suatu utopi. Karena perempuan bisa mandiri, berdikari, dan memperjuangkan dirinya sendiri. Berikan pendapatmu.

(Berbagai sumber/R24)