PinterPolitik.com

“The beauty that she brings, illumination” – Sufjan Stevens, penyanyi dan musisi asal Amerika Serikat

Jokowi beberapa waktu lalu mengungkapkan keinginannya untuk mengisi kabinet jilid keduanya dengan menteri yang berusia muda – dengan usia sekitar 20 hingga 25 tahun. Keinginan tersebut didasarkan pada kemampuan adaptif kelompok muda terhadap perubahan.

Keinginan ini juga berkaitan dengan revolusi industri 4.0 yang lebih bergantung pada teknologi digital masa kini. Pesatnya revolusi ini menjadi latar belakang atas perlunya peran kelompok muda di kabinet Jokowi 2.0.

Tentunya, kehadiran menteri muda ini tidak hanya didasarkan pada usianya saja. Sang presiden mengatakan bahwa kebutuhan tersebut juga disertai dengan kemampuan menteri muda yang mumpuni, yaitu kemampuan manajerial dan eksekusi guna menghasilkan kebijakan-kebijakan yang konkret.

Jokowi inginkan menteri milenial. Selengkapnya dalam tulisan berjudul "Jokowi Mendamba Menteri Muda" di https://t.co/xcS6dRiOpe pic.twitter.com/fsbVoLG5av

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) May 15, 2019

Sebulan yang lalu, wacana kehadiran menteri muda di kabinet Jokowi ini juga pernah mencuat ke publik. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menjelaskan bahwa wacana tersebut dimunculkan sebagai upaya pengakomodasian kelompok milenial dalam pemerintahan. Sekjen Perindo Ahmad Rofiq menyebutkan keinginan Jokowi tersebut. Menurut Ahmad, sang presiden menginginkan menteri muda yang cantik dan berusia sekitar 20-30 tahun.

Berdasarkan keinginan Jokowi tersebut, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Apa peran yang dapat diberikan oleh politisi-politisi muda? Lalu, mengapa koalisi Jokowi menginginkan menteri muda yang cantik?

Peran Kaum Muda

Besarnya ukuran kelompok muda di berbagai negara, termasuk Indonesia, tentunya memberikan pengaruh signifikan terhadap dimensi sosial dan politik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, kelompok muda turut memberikan pengaruh dan peran penting, termasuk dalam perumusan kebijakan.

Di Malaysia misalnya, besarnya populasi milenial membuat Perdana Menteri Mahathir Mohamad memilih Syed Saddiq Abdul Rahman sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Saddiq yang masih berusia 26 tahun tersebut dianggap menjadi instrumen Mahathir untuk menjangkau kelompok muda Malaysia.

Penulis asal Malaysia, Karim Raslan, menjelaskan bahwa Saddiq merupakan bagian dari Youth Strategy Mahathir. Menteri termuda di Asia ini sering kali terlihat bersama Mahathir di berbagai kesempatan, dari konferensi-konferensi pers hingga unggahan-unggahan media sosial.

Keputusannya mengangkat Saddiq menjadi beralasan dengan adanya perbedaan usia yang terpaut sangat jauh antara sang PM dengan para milenial Malaysia. Katakanlah, kritik kontroversial Mahathir yang menganggap kelompok muda terlalu malas dalam bekerja dan hanya ingin menjadi pengemudi Uber. Menurut Raslan, di sini lah letak tantangan dan tugas Saddiq dalam menghubungkan kesenjangan generasi.

Bagaimanakah dengan Jokowi dan kelompok muda Indonesia?

Berbagai cara Jokowi agar milenial naksir. #infografis
Nantikan tulisan selengkapnya di https://t.co/xcS6dR1dxG pic.twitter.com/ArGzk8zjLt

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) September 14, 2018

Menariknya, berbeda dengan Mahathir, Jokowi tampaknya lebih mumpuni dalam menjangkau milenial Indonesia. Kecakapan sang presiden yang melek media sosial bisa jadi kunci kesuksesan Jokowi dalam menjangkau kelompok muda.

Mungkin, keinginan Jokowi untuk mendapatkan menteri muda dalam kabinet keduanya didasarkan pada pentingnya perumusan kebijakan yang lebih sesuai terhadap kelompok ini.

Mengacu pada terjadinya revolusi industri 4.0 sebagai motivasi Jokowi, kelompok muda tentu memiliki kapasitas yang lebih sesuai. Seperti yang dijelaskan oleh Kaveri Subrahmanyam dan David Šmahel dalam buku berjudul Digital Youth, kelompok muda adalah “penduduk asli” dunia digital. Kehidupan sehari-harinya tidak pernah terlepas dari peran dunia digital.

Filsafat dan Sejarah Kecantikan

Di luar peran kelompok muda yang signifikan dalam politik, terdapat dimensi lain yang turut mendasari pentingnya keinginan Jokowi untuk mencari menteri muda yang berpenampilan menarik dan cantik. Penampilan bisa jadi menjadi cara untuk menarik perhatian publik.

Pada dasarnya, kecantikan dan estetika telah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia. Crispin Sartwell dalam tulisannya yang berjudul “Beauty” menjelaskan bahwa kecantikan dan estetika secara tradisi selalu dihubungkan dengan nilai-nilai baik, seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan.

Keunikan hubungan manusia dengan estetika membuat topik ini menjadi pembahasan berbagai filsuf sejak dulu. Topik ini pun menimbulkan ketertarikan sendiri bagi para pemikir, dari filsuf Yunani kuno hingga pemikir abad ke-18 dan abad ke-19.

Dalam pemikir-pemikir klasik seperti Aristoteles, kecantikan membentu suatu kesatuan yang koheren berdasarkan harmoni, proporsi, keseimbangan, integritas, dan lain-lain. Berbeda dengan pemikiran klasik, pemikir-pemikir idealis seperti Plato lebih menekankan pada jiwa daripada bentuk fisik sebagai bentuk kecantikan.

Kecantikan merupakan kualitas fisik yang menimbulkan perasaan cinta atau perasaan-perasaan lain yang serupa.
Share on X

Di sisi lain, kecantikan dan estetika bisa menimbulkan perasaan menginginkan (longing). Edmund Burke – seorang filsuf kelahiran Dublin – menjelaskan bahwa kecantikan merupakan kualitas fisik yang menimbulkan perasaan cinta atau perasaan-perasaan lain yang serupa.

Definisi Burke di sini bisa jadi berkaitan dengan bagaimana kecantikan dan estetika itu sendiri memiliki pengaruh terhadap keinginan seseorang. Definisi ini membuka keterhubungan filsafat estetika itu sendiri dengan dimensi politik.

Kleopatra VII – ratu Kerajaan Plotemais di Mesir – misalnya, dalam sejarahnya berhasil membuat para lelaki terpesona dengan kecantikannya. Dalam catatan sejarah Roma milik Cassius Dio, dijelaskan bahwa Kleopatra merupakan perempuan yang kecantikannya melebihi siapapun dan mampu membuat orang setuju dengan apapun yang dikatakannya melalui keindahan suaranya dan luasnya pengetahuannya.

Kecantikan Kleopatra bahkan dapat menaklukkan dan menciptkan aliansi dengan pemimpin-pemimpin dari kerajaan Roma, seperti Yulius Kaisar, Gnaeus Pompeius, dan Markus Antonius. Bahkan, kecantikan tersebut disebut-sebut dapat berujung pada suatu hasil politik, yaitu dengan membuat Antonius memberikan jaminan perlindungan bagi Mesir.

Politik Penampilan

Menariknya, pada era kontemporer kini, penampilan seseorang politisi masih memainkan peran penting dalam membius publik. Seperti yang dijelaskan oleh Burke sebelumnya, kualitas kecantikan dan estetika dari penampilan menimbulkan perasaan menginginkan.

Seperti yang dijelaskan oleh Niclas Berggen dan tim penulisnya dalam sebuah tulisan berjudul “The Looks of a Winner,” penampilan seseorang memengaruhi bagaimana dirinya dilihat dan diperlakukan oleh orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Berggen dan timnya menunjukkan pengaruh positif penampilan seseorang dalam membentuk persepsi publik.

Eksperimen yang mirip juga pernah dilakukan oleh Shawn W. Rosenberg dan timnya guna melihat bagaimana penampilan seseorang dapat memengaruhi pilihan publik. Dari percobaan tersebut ditemukan bahwa preferensi pemilih berdasarkan penampilan merupakan hal yang memungkinkan.

Bila kita tilik kembali pada fenomena Saddiq, masyarakat Malaysia tampaknya juga sangat terpana dengan ketampanan yang diproyeksikan oleh menteri muda ini. Ketampanan ini dianggap berhasil membuat banyak perempuan muda Malaysia terpesona oleh citra yang dibangun Saddiq.

View this post on Instagram

Wacana menteri muda berpenampilan atraktif terus mengemuka Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jokowi #menterimuda #politisimuda #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 13, 2019 at 1:50am PDT

Di sisi lain, menurut Raslan, Saddiq tidak hanya bergantung pada ketampanannya. Saddiq dianggap berhasil mendapatkan popularitasnya melalui berbagai prestasi yang pernah diraihnya sebagai ahli debat.

Lalu, bagaimana dengan menteri muda Jokowi? Apakah penampilan fisik turut memainkan peran?

Entah siapa menteri muda yang dipilih Jokowi nanti, salah satu kriteria menteri yang disebutkan oleh Ahmad merupakan seseorang yang cantik. Bila benar menteri muda ini memenuhi standar penampilan masyarakat, kehadiran menteri muda ini bisa jadi merupakan cara untuk menarik respons positif publik dan perasaan menginginkan dari publik.

Layaknya Saddiq dan Kleopatra yang dapat membius orang lain dengan penampilannya, calon menteri muda Jokowi nanti bisa jadi memiliki efek yang serupa. Apalagi, kemampuan dan kecakapan nama-nama tersebut juga tidak diragukan.

Selain itu, pengasosiasian kecantikan dengan koherensi nilai yang harmonis, integritas, dan keseimbangan dalam pemikiran klasik bisa jadi motivasi di balik upaya Jokowi untuk menghadirkan menteri muda dalam kabinetnya. Apalagi, terdapat tendensi persepsi masyarakat Indonesia bahwa kecantikan seseorang berhubungan dengan kesuksesan orang tersebut.

Jika benar terdapat alasan politis di balik upaya penghadiran menteri yang muda dan cantik tersebut, lirik Sufjan Stevens di awal tulisan pun menjadi relevan. Kecantikan seseorang dapat membuat mata publik terpana. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ertemuan antara Amien Rais, Prabowo Subiato dan Rizieq Shihab di Arab Saudi, telah memunculkan istilah politisasi umroh. Istilah ini tampaknya baru dalam riak-riak politik nasional. Sekilas, jika kita mendengar pertemuan ini, konotasinya tentu mengarah pada Pilpres 2019.

Meski terdengar baru, praktik politisasasi umroh sebenarnya merupakan bagian dari politisasi agama itu sendiri. Dalam konteks ini, agama dijadikan sebagai alat politik untuk menciptakan simbol-simbol eufemisme. Eufemisme dalam politik bahasa kerap digunakan politikus untuk memperhalus pesan yang ingin disampaikan kepada pemilih (voters).

Artinya, pertemuan di Makkah, bisa dipahami sebagai simbol politik yang sengaja diciptakan untuk kepentingan Pilres 2019. Ini juga mengindikasikan bahwa Prabowo yang telah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai penantang Jokowi, bakal tetap memelihara relasi politik dengan kelompok Islam konservatif sebagai kekuatan politiknya.

Tapi, rasanya, pertemuan di Makkah itu tampaknya tidak elok, kesannya pragmatis, bagaikan politik pencitraan yang ditujukan untuk meraih simpati dari kalangan muslim Indonesia. Sehingga tak salah, jika pertemuan itu dianggap sebagai bentuk politisasi terhadap umroh yang sering disebut umat Islam sebagai haji kecil, bukan begitu?

Kekuatan Politisasi Umroh  

Masalahnya, kubu Prabowo menepis anggapan jika pertemuan di Makkah merupakan agenda politik. Bantahan itu setidaknya muncul sebagai respons di media massa yang menyebutkan pertemuan ketiga tokoh di atas merupakan bagian dari politik umroh. Bantahan itu memang agak berlebihan. Di tengah masyarakat yang melek politik tentu hal itu menjadi paradoks.

Amien Rais, misalnya yang kerap disebut Chicago Boys karena pernah mengenyam pendidikan di Chicago, Amerika Serikat, bukanlah orang baru dalam politik Indonesia. Sikapnya yang oppurtunis pernah dikenal sebagai dalang dari lengsernya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari kursi presiden.

Pertemuan Prabowo, Amien Rais dan Sohibul Iman dengan Habib Rizieq di Makkah, tentu bikin cemas Koalisi Istana. #iDeasRabbani

— #SangGelombang (@PrijantoRabbani) June 2, 2018

Setidaknya itu pernah dibenarkan oleh Gus Dur dalam sebuah acara talk show di televisi nasional. Paling tidak, pengalamannya itu bisa memperkuat argumen bahwa dirinya bukan orang baru dan sudah pasti lihai dalam berpolitik.

Tapi, kolega Amien Rais dan Prabowo, tetap bersikukuh bahwa pertemuan ketiga tokoh itu sebenarnya merupakan sebuah ketidaksengajaan.

Yang jelas, orang pasti bertanya-tanya: bagaimana mungkin pertemuan di kota suci Makkah itu terjadi tanpa sengaja? So, supaya pertemuan ini tidak dibesar-besarkan, maka disepakati saja bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari agenda politik oposisi.

Setidaknya, pendapat di atas dibenarkan oleh pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Arbi melihat pertemuan itu sebagai agenda politik yang saling menguntungkan bagi ketiganya.

Menurut Arbi, Amien Rais yang merupakan sosok yang dekat dengan umat Islam ingin memberikan keuntungan politis bagi kubu oposisi, sehingga mendapatkan restu dari umat Islam. Artinya, dengan pertemuan itu, kubu oposisi sebenarnya secara terang-terangan telah mempraktikan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik.

Ya, ini memang bukan fenomena baru dan rasanya makin hari politisasi agama malah dianggap lazim. Pemikir politik Vedi Hadiz misalnya, seperti dikutip dari Tempo, dalam konferensi bertajuk “Indonesia in the World: Globalisation, Nasionalism and Sovereignity” menilai pluralisme sosial di Indonesia telah menjadi ancaman dari praktik politik yang berbasis identitas, salah satunya agama.

Menurut Hadiz, praktik politik di Indonesia dewasa ini makin berbahaya karena melibatkan nilai-nilai konservatisme Islam yang tujuannya hanya satu, yakni memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Padahal, agama dalam relasi sosial, seharusnya bisa dijadikan sebagai senjata atas segala bentuk dominasi politik yang berbau oligarki dan diskriminasi.

Hal ini pernah terjadi di Amerika Serikat (AS) melaui gerakan Black Church yang melakukan perlawanan terhadap rasisme di negara tersebut. Black Church merupakan sebuah gereja yang dikhususkan bagi masyarakat Afrika-Amerika, dan didirikan untuk menentang pendukung rasisme yang seringkali berasal dari gereja-geraja kulit putih.

Nah, belajar dari pengalaman di AS, agama seyogianya harus menjadi alat perlawanan terhadap ketidakadilan dan bukan malah menjadi alat politik untuk kepentingan segelintir orang saja.

Jika seandainya, dalih yang dipakai bahwa pertemuan di Makkah merupakan bentuk melawan ketidakadilan – misalnya terkait tuduhan Amies Rais pada Desember 2017 yang menyatakan “rezim Jokowi memecah belah umat” – tentu ini menjadi polemik yang lain. Paling tidak, pandangan itu adalah subjektifitas Amien Rais.

Faktanya, elit politik di Indonesia memang melihat agama sebagai entitas yang dapat menolong mereka dalam praktik-praktik politik yang pragmatis. Sehingga, berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya melalui personal branding.

Personal Branding Prabowo

Memang dalam konteks politik di Indonesia, kelompok Islam konservatif sedang naik daun, setidaknya sejak demonstrasi 212. Paling tidak fenomena ini telah digambarkan oleh Survei Alvara Research Center pada 2017 yang menyebutkan popularitas ormas Front Pembela Islam (FPI) meningkat dan posisinya saat ini berada di urutan ketiga setelah ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah.

Berdasarkan hasil survei lembaga tersebut, NU disebut merupakan organisasi yang paling dikenal dengan presentase 97 persen, Muhammadiyah 93,4 persen, sementara FPI 68,8 persen. Selain itu, FPI juga pada 2014 silam mengklaim mereka telah memiliki anggota sebanyak 7 juta yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

Melihat hasil survei ini, setidaknya bisa dibilang, popularitas FPI tampaknya sedang dimanfaatkan oleh Prabowo melalui kedekatannya dengan sang Imam Besar, Rizieq Shihab.

cemas apa? koalisi itu sdh diprediksi dr awal. gerindra pan pks itu lg rebutan masa 212 yg katanya ada 7jt an. koalisi istana dr awal ud tau klo ex 212 itu ga bakal coblos jokowi jd dibiarin aja ga durangkul

— LD (@Linden_Dollar) June 2, 2018

Selain itu, pertemuan tersebut dapat pula dimaknai sebagai taktik personal branding Prabowo yang ditujukan untuk memperoleh dukungan dari kelompok Islam konservatif. Kendati demikian, tampaknya perlu upaya ekstra, mengingat mayoritas hasil survei sejauh ini masih mengunggulkan Jokowi.

Misalnya, Poltracking menyebutkan elektabilitas Jokowi masih berada di puncak dengan 51,1 persen, sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan presentasi 26,1 persen.

Tak hanya Poltracking, hasil survei Litbang Kompas pada 21 Maret hingga 1 April 2018 juga menunjukkan Jokowi masih unggul dengan presentase 55,9 persen, sementara Prabowo memperoleh 46,3 persen. Namun, survei memang dapat berubah-ubah, sejalan dengan sejauh mana kandidat tertentu dapat menciptakan branding-nya.  

Dewi Haroen dalam buku berjudul “Personal Branding” menyebutkan bahwa personal branding merupakan proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki seseorang, di antaranya adalah kepribadian, kemampuan atau nilai-nilai, dan bagaimana semua itu menimbulkan perspektif positif dari masyarakat.

Dalam kasus pertemuan ketiga tokoh di atas, tentu ini merupakan upaya untuk menciptakan citra positif Prabowo terhadap kelompok Islam di Indonesia. Setidaknya, citra yang positif dari seorang kandidat akan mampu menarik simpati publik maupun kepercayaan masyarakat.

Menurut Lipman, dalam tulisan yang berjudul “Pencitraan Politik Elektoral” yang ditulis Anang Anas Azha, citra adalah sesuatu yang ada di benak seseorang (picture in our heads) dan citra tidak selamanya sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Selain Lipman, Fritz Plasser pun mengatakan faktor utama yang mempengaruhi kandidat untuk menang adalah citra.

Sementara, Firmansyah dalam“Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitias” menyebutkan citra dibutuhkan sebagai strategi positioning untuk membedakan satu partai politik dan politik lainnya. Citra menurut Firmansyah merupakan konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat terhadap satu partai politik atau individu terkait aktifitas politik.

Dengan demikian, kembali pada petemuan Amien Rais, Rizieq Shihab dan Prabowo, apakah menjadikan agama demi tujuan kepentingan politik praktis adalah tindakan yang beretika? (A13)