Krisis finansial 1998 menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Krisis yang melanda Tanah Air telah berujung pada pelengseran Presiden kedua Indonesia, Suharto, dan membuat Indonesia berhutang triliunan rupiah pada International Monetary Fund atau IMF.

Negara kita hampir menjadi negara bangkrut walaupun, semenjak Orde Baru hingga tahun 1996. Padahal Indonesia disebut-sebut telah memasuki era Lepas Landas, karena mengalami peningkatan ekonomi yang bagus. Indonesia bahkan sampai diberi julukkan “East Asian Miracle” oleh Bank Dunia, dan perekonomiannya diperkirakan akan setara dengan Tiongkok, Hong Kong, dan Singapura.

Namun, mimpi-mimpi manis itu hanya sebatas mimpi, karena kenyataannya negara kita harus menerima pahitnya krisis moneter 98. Tapi, apa jadinya ya kalau krisis itu tidak terjadi? Inilah Indonesia bila tidak mengalami krismon 98!

Covid-19 memang telah menjadi permasalahan pelik yang dihadapi masyarakat global kurang lebih 2 tahun terakhir. Selain karena efeknya terhadap kehidupan sehari-hari. Mulai dari pola kerja, sosialisasi, dan lain-lain. Covid-19 memang melahirkan banyak perdebatan di sektor kesehatan global.

Salah satunya adalah terkait The Big Pharma! Narasi dan istilah big pharma itu sendiri memang berkembang menjadi teori konspirasi yang menuduh perusahaan-perusahaan ini mengambil untung dari masalah kesehatan masyarakat. Tapi satu hal yang pasti, mereka kini telah sangat powerful dan mempengaruhi kebijakan negara dan masyarakat global. Bahkan, banyak masalah kesehatan yang tak akan selesai tanpa research and development dari perusahaan-perusahaan ini.

Inilah Warna Industri The Big Pharma!

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah membuktikan pada dunia bahwa perang bersenjata ternyata masih sangat mungkin terjadi. Kesadaran atas kebutuhan alutsista menjadi hal yang perlu dilakukan negara, demi mempertahankan dirinya sendiri.

Namun, Indonesia sendiri sebenarnya sudah sadar akan pentingnya penguatan pertahanan, khususnya pengadaan alutsista yang mandiri. Walaupun di lapangan malah sebaliknya, pada Februari 2022, Indonesia menjalin kontrak dengan Dassault Aviation dari Prancis untuk pengadaan 42 pesawat tempur Rafale dengan nilai kontrak yang fantastis. Lantas, pertanyaan besar yang ada di benak banyak orang adalah, mengapa alutsista kita masih sangat mengandalkan barang-barang impor?

yuk simak videonya !

PinterPolitik.com

Siapa sih yang nggak tau istilah “milenial”? Sampai-sampai, semua orang muda acap kali disebut dengan istilah “milenial” lho. Mungkin, satu kata ini kini tengah ­ngetren–ngetrennya tuh.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim misalnya, beberapa waktu lalu memutuskan untuk menggandeng perusahaan jasa layanan streaming film Netflix. Keputusan menteri yang minta dipanggil sebagai Mas Nadiem ini banyak mendapatkan pujian dari kelompok muda milenial dan generasi Z.

Mungkin, seperti Mas Nadiem, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo juga ingin ikut nimbrung tuh supaya bisa dekat dengan para generasi muda. Soalnya, lembaga perwakilan tersebut punya rencana untuk bekerja sama dengan menggandeng para anak muda milenial.

Rencananya sih, Pak Bamsoet akan mengadakan beberapa perlombaan peraturan baris-berbaris (PBB) yang diikuti para anak muda ini. Perlombaan yang bertajuk “Skynation 2020” itu nantinya akan dilakukan sekaligus dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila – termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Hmm, panjang juga ya. Ya, intinya sih, Pak Bamsoet menyebutkan bahwa dirinya ingin nilai-nilai yang beliau sebutkan tadi dapat dikenal dan menancap di hati para generasi milenial – sehingga terbangun jembatan tuh dengan MPR dan kehadiran lembaga inipun diharapkan bisa terasa.

View this post on Instagram

Golkar umumkan susunan kepengurusan baru termasuk 5 Dewan.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 16, 2020 at 4:00pm PST

Eits, tapi, kalau ngomongin soal milenial nih ya, sepertinya ada yang salah nih dengan program kerja sama yang direncanakan oleh Pak Bamsoet. Soalnya, pihak yang akan digandeng nanti adalah Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS) Ganatraka Adhiparama SMA Labschool Kebayoran, Jakarta.

Hmm, kan, anak-anak SMA sekarang ini bukan generasi milenial, Pak. Jembatannya nggak jadi-jadi dong kalau salah sasaran begini. Kan individu-individu yang tergabung dalam kelompok usia milenial sekarang nggak ada lagi yang masih jadi anak-anak pelajar SMA. Kebanyakan malah sudah memasuki usia bekerja lho.

Mungkin, generasi yang dimaksud oleh Pak Bamsoet yang berasal dari generasi baby boomers ini adalah Generasi Z. Soalnya, kebanyakan mahasiswa dan pelajar sekarang (kelahiran 1996-2000-an) termasuk dalam kelompok itu.

Hmm, padahal, Pak Bamsoet kan pernah ketemu mereka dulu. Coba diingat dulu pada September 2019 lalu ketika Pak Bamsoet masih menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu tuh, mereka yang sempat mengadakan demonstrasi masif di sekitar Kompleks Parlemen Senayan. Hehe.

Ya, semoga saja jembatan yang diharapkan oleh Pak Bamsoet dapat terbangun lah ya, khususnya bagi para generasi milenial meskipun jurang yang disebut-sebut beliau tampaknya justru ada di generasi lain yang lebih muda. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ketidakpuasan publik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tampaknya belum akan habis dalam waktu dekat. Bagaimana tidak? Setelah Menkominfo Johnny G. Plate memaparkan kemajuan teknologi telekomunikasi Indonesia guna menjadi landasan bagi kelompok milenial mengembangkan ekonomi digital, backlash dari warganet pun tak terhindarkan.

Beberapa waktu lalu, dalam kegiatan Indonesia Millenial Summit 2020, Pak Johnny menjelaskan bahwa upaya digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah menghasilkan infrastruktur-infrastruktur yang memadai, seperti jaringan Palapa Ring. Bagi beliau, ketersediaan infrastruktur ini perlu diketahui oleh para milenial yang kerap dianggap kunci bagi perkembangan digitalisasi ekonomi.

Namun, tampaknya, para milenial dan generasi Z masih kecewa tuh dengan Kominfo. Pasalnya, pernyataan yang turut diberitakan dalam situs resmi Kominfo itu malah mendapatkan komentar-komentar kritis dari para warganet di Twitter.

Justru, para warganet ngelihat Kominfo lah yang masih belum paham dunia digital. Beberapa bahkan menganggap bahwa para pejabat kementerian ini – berasal dari generasi baby boomers – lah yang tidak kenal dengan dunia digital.

Hmm, masuk akal juga sih. Dalam polemik Netflix misalnya, Kominfo sempat meminta layanan streaming film itu untuk menyaring konten-konten yang dianggap negatif – seperti konten dewasa, serta konten lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Padahal, Netflix sendiri telah menjelaskan kalau aplikasi mereka telah memiliki fitur yang biasa disebut sebagai parental control.

View this post on Instagram

Menkominfo minta Netflix dan Telkom duduk bersama selesaikan persoalan.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 7, 2020 at 1:00am PST

Oh iya, Kominfo beberapa waktu lalu juga berencana untuk menyaring konten Netflix berdasarkan peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Waduh, Netflix bakal jadi korban UU ITE selanjutnya dong.

“Alergi” Kominfo terhadap konten-konten yang dinilai negatif itu agak-agak mirip ya dengan serial film Netflix yang berjudul Sex Education. Dalam season ke-2 yang baru aja tayang kemarin, dikisahkan bahwa Kepala Sekolah Michael Groff tidak menyukai penampilan teater dari para murid karena dianggap berkonotasi negatif.

Padahal, bagi para murid dan pelatih, drama tersebut merupakan bentuk ekspresi seni. Lagi pula, kisah drama tersebut juga didasarkan pada realita yang ada di sekitar para murid tersebut.

Hmm, menjadi wajar sih apabila para warganet yang merupakan milenial dan generasi Z menjadi kesal pada kementerian yang dipimpin oleh Pak Johnny itu. Ya, semoga saja nasib Kominfo nanti tidak seperti Pak Groff di Sex Education. Hehe.

Mungkin, Pak Johnny bisa belajar dengan salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari generasi milenial. Soalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim beberapa waktu lalu kebanjiran pujian lho karena menggandeng Netflix untuk program kementeriannya. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Semacam angin segar bagi para pemimpin milenial saat ini dengan terpilihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan diangkatnya tujuh pemuda-pemudi lainnya sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sosok-sosok milenial ini bisa saja menjadi tonggak lahirnya sebuah era dan tatanan baru dengan beragam tantangannya yang kini sedang kita hadapi.

Era baru ini bukanlah kelanjutan atau kontinuitas dari era sebelumnya – memunculkan “new normal” yang dihasilkan oleh perubahan yang berbeda. Namun, apakah masih relevan jika pemimpin generasi baby boomers dan generasi X yang begitu mumpuni bergumul dengan tantangan-tantangan era lama kemudian dihadapkan dengan perubahan di era baru?

Sebagai pengingat, generasi milenial adalah mereka yang lahir diantara tahun 1981 hingga 2000. Sementara, generasi X adalah lahir tahun 1965-1980. Baby boomers adalah mereka yang lahir di tahun 1946 hingga 1964.

Secara umur, kaum milenial kini seharusnya sudah menduduki level kepemimpinan tengah dan atas dalam sebuah organisasi manajerial level dan, sebentar lagi, mungkin akan lebih banyak pemimpin milenial yang menduduki posisi-posisi teratas dalam organisasi.

Banyak sebutan yang diberikan oleh para pakar kepada perubahan zaman generasi milenial ini. Warren Bennis dan Burt Nanus — dua pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika – menyebutnya dengan istilah “vuca world” yang merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sementara itu, Andrew S. Grove menyebutnya dengan istilah “inflection point” atau SIP yang berarti titik perubahan strategis.

Clayton Christensen memberikan istilah “disruption“. Kemudian, Klaus Schwab menyebutnya dengan revolusi industri 4.0 dan “the age of acceleration” yang dipopulerkan oleh Thomas Friedman.

Oleh sebab itu, para pihak harus memahami fenomena apa yang sedang terjadi saat ini. Bahkan, sebagian besar pakar sepakat bahwa perubahan itu tak lagi linear atau inkremental tetapi terjadi keterlepasan atau decoupling antara era lama dan era baru.

Oleh sebab itu, era baru ini bukanlah kontinuitas dari era sebelumnya dimana paradigma baru sama sekali berbeda dari sebelumnya. Lalu, apa akibatnya jika perubahan drastis itu terjadi?

Akibatnya, pemimpin generasi baby boomers dan generasi X yang begitu mumpuni bergumul dengan tantangan-tantangan di era lama menjadi tidak relevan lagi di era baru yang sedang dihadapi kini. Kearifan, gaya kepemimpinan, kompetensi, dan nilai-nilai perilaku yang begitu ampuh menjadi solusi di era lama kini mandul alias tidak mempan lagi menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian di era baru.

Oleh sebabnya, para pemimpin baby boomers dan generasi X harus mulai legowo untuk menyerahkan “tampuk kekuasaannya” kepada para pemimpin milenial agar organisasi lebih cakap dan bisa keluar dari kemelut perubahan ekstrim di era baru.

Selain itu, generasi baby boomers dan milenial kini memiliki medan pertempuran hampir di semua sendi kehidupan. Jadi, imbasnya bukan saja pada perusahaan-perusahaan yang akan bermasalah, pemerintahan pun saat ini bukan tidak mungkin menghadapi persoalan tertentu.

Dalam hal bersosial, generasi baby boomers cenderung tertutup, tidak menyukai perubahan hingga perbedaan. Bahkan, lebih bersikap apatis terhadap sekitarnya. Generasi yang terlahir pada masa setelah perang berakhir ini, membuat mereka tumbuh dalam tatanan dunia yang baru dibentuk dan dibangun dimana pertumbuhan ekonomi kala itu tengah meningkat.

Ini berarti nilai-nilai lama masih dipegang teguh. Hal inilah yang membuat generasi baby boomers cenderung kolot meski mereka begitu matang dalam mengambil keputusan.

Berbeda dengan generasi baby boomers, generasi milenial yang dinamis akan perubahan yang membuatnya mudah beradaptasi. Meskipun terkesan individualistis, mereka justru lebih progresif dan terbuka perihal berbagai isu sosial.

Mereka memiliki empati tinggi pada sesama meski mudah bosan. Menurut laporan lembaga riset Pew Research Centre, generasi ini dianggap percaya diri, ekspresif, liberal, bersemangat, dan terbuka pada tantangan.

Dalam hal pekerjaan, sebagian besar baby boomers memiliki motto “hidup adalah untuk bekerja”. Tak heran bila uang dan pengakuan jabatan menjadi target kehidupan yang prestisius bagi mereka.

Hal ini yang kemudian memunculkan sikap anti-kritik sekalipun untuk kemajuan bersama. Menurut Howe & Strauss dalam buku mereka yang berjudul Generations, dijelaskan bahwa baby boomers merupakan generasi yang konservatif, disiplin, materialistis, dan berorientasi pada waktu. Loyalitas yang tinggi pada pekerjaannya ini membuat mereka begitu disiplin bahkan meskipun tidak ada pekerjaan mereka lebih memilih tetap di kantor hingga jam pulang.

Hal ini begitu kontras dengan milenial yang memiliki pola pikir untuk cenderung mencari pekerjaan yang dapat menunjang gaya hidup dan sesuai dengan keinginannya. Bahkan, mereka tak tanggung-tanggung untuk berhenti dan bergonta-ganti pekerjaan demi mendapatkan yang benar-benar diinginkan.

Dedikasi terhadap pekerjaan tidak ditunjukan dengan berdiam lama di kantor tanpa kegiatan, melainkan lewat bekerja efektif dan cepat sehingga pulang adalah jalan terbaik ketika pekerjaan dirasa selesai.

Karena mereka lebih gemar bekerja dengan kualitas bukan kuantitas waktu, sebagian besar milenial dinilai lebih terbuka dan berani soal kritik untuk sebuah kemajuan. Hal itulah yang membuatnya selalu terbuka dan kreatif.

Selanjutnya, dalam hal teknologi, generasi milenial tumbuh di tengah transisi perkembangan teknologi sehingga tidak heran mereka begitu melek teknologi dan doyan berselancar di dunia maya untuk menjaring berbagai pengetahuan maupun informasi secara cepat. Namun, di sisi lain, milenial memiliki tingkat membaca buku yang rendah jika dibandingkan dengan generasi baby boomers.

Teknologi menjadi aspek yang kontras di antara kedua generasi ini. Para baby boomers cenderung kurang melek teknologi sehingga menghadirkan sekat terutama dalam proses pekerjaan dan pembelajaran.

Secara umum, Lancaster & Stillman dalam buku mereka yang berjudul When Generations Collide menyimpulkan bahwa generasi baby boomers cenderung optimis. Mereka percaya pada adanya peluang dan seringkali terlalu idealis untuk membuat perubahan positif di dunia.

Mereka juga kompetitif dan mencari cara untuk melakukan perubahan dari sistem yang sudah ada. Sementara, generasi milenial cenderung realistis, sangat menghargai perbedaan, lebih memilih bekerja sama daripada menerima perintah, dan sangat pragmatis ketika memecahkan persoalan.

Benar saja, konsep perbedaan generasi terus berkembang dari waktu ke waktu. Baik antara baby boomers maupun milenial harus saling memahami. Perbedaan pola pikir generasi memang menjadi salah satu subyek yang selalu muncul dalam perkembangan manajemen sumber daya manusia. Suka maupun tidak, keduanya memiliki perbedaan dan keunggulan pada masanya, termasuk dalam pemerintahan.

Perbedaan dan keunggulan mereka masing-masing bisa saja dapat mengisi satu sama lain dalam menjalankan fungsi mereka di pucuk kepemimpinan. Dengan begitu, proses pengambilan kebijakan dapat menjadi lebih inklusif dengan melibatkan sifat masing-masing.

Tulisan milik Evio Tanti Nanita, jurnalis dan penulis lepas.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan tujuh staf khusus (stafsus) kepresidenan yang berasal dari generasi milenial. Datang dari beragam keahlian dan latar belakang, para pejabat milenial yang baru ini berusia sekitar 23-36 tahun.

Tujuh stafsus milenial tersebut adalah CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra (32), perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi (36), pendiri Ruangguru Adamas Belva Syah Devara (29), pendiri Kitong Bisa Billy Gracia Yosaphat Mambrasar (31), CEO Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung (23) pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia (32), dan Ketua Umum PB PMII periode 2014-2017 Aminuddin Ma’ruf (33).

Untuk sebagian orang, keputusan Presiden Jokowi adalah langkah yang baik dalam rangka mengakomodasi kepentingan serta upaya regenerasi kepemimpinan berdasarkan prestasi dan kompetensi. Namun, sebagian orang yang lain memilih pesimis.

Di samping adanya anggapan pemborosan anggaran negara, hadirnya ketujuh milenial tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih tugas dengan jabatan lainnya di kabinet Jokowi.

Terlepas dari kontroversi yang ada, keputusan Presiden Jokowi memilih tujuh staf khusus dari kalangan milenial tentu bukan tanpa alasan. Jokowi ingin membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong ketika mengumbar janji kampanye yang menyasar kepentingan milenial.

Namun demikian, apakah pemilihan generasi milenial untuk menduduki kursi bergengsi di sekitar Istana benar-benar menjadi solusi atas permasalahan kebangsaan saat ini?

Bersaing dalam Birokrasi

Di tengah derap perubahan dan laju informasi yang bergerak begitu cepat, partisipasi politik generasi milenial akhir-akhir ini patut diapresiasi. Selain di lingkaran Istana, kaum milenial juga tampak di kursi parlemen (DPR) sebagai wakil rakyat, baik di level pusat maupun daerah. Paling tidak, mereka menjadi harapan baru dalam mengelola kebijakan (government policy) dan merespons tantangan demografi yang kini sudah di depan mata.

Menurut studi yang dilakukan oleh Canadian Center of Science and Education pada tahun 2018, generasi milenial sangat menguasai teknologi dan dapat mengakses informasi dari berbagai sumber sehingga mereka bisa belajar dengan cepat dan akses mereka terhadap dunia luar membuat mereka berlomba-lomba dalam memperbanyak prestasi dan memiliki daya saing tinggi.

Kendati demikian, runyamnya sistem politik dan kultur birokrasi yang sudah mengurat akar di Indonesia membuat optimisme terhadap milenial ini sedikit bias. Stafsus milenial ini tentu akan bersaing dengan kelompok kepentingan lain yang sudah lama berada di lingkaran Jokowi.

Apabila mereka tak punya daya tekan, mereka akan kalah dari elite politik senior dan hanya menjadi etalase (pajangan) politik karena para elite politik senior ini memiliki dukungan kekuatan partai, bargaining power, dan sudah terbiasa melakukan kompromi politik dengan Jokowi.

Mannheim menyebutkan bahwa generasi yang lebih muda tidak dapat bersosialisasi dengan sempurna karena adanya gap antara nilai-nilai ideal yang diajarkan oleh generasi yang lebih tua dengan realitas yang dihadapi oleh generasi muda tersebut. Lebih lanjut, dikatakan bahwa lokasi sosial memiliki efek yang besar terhadap terbentuknya kesadaran individu.

Kuatnya kompromi politik dalam sebuah pemerintahan seringkali menyebabkan pejabat kita terjebak dalam pragmatisme politik untung-rugi. Kekuasaan (power) hanya dimaknai sebatas cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Akhirnya, pada titik tertentu, mereka senantiasa membuat kebijakan publik sesuka hati tanpa mempertimbangkan dampak bagi publik sebagai penguasa sah kedaulatan.

Padahal, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu artinya sejatinya dasar teoritis demokrasi adalah kekuasaan (kratos) berada di tangan rakyat (demos). Di dalam segala aspek pembuatan peraturan maupun kebijakan publik, rakyat dan kepentingannya adalah starting point (titik pijak) yang paling utama.

Selain kompromi politik, stafsus milenial juga akan dihadapkan dengan budaya birokrasi yang bersifat paternalisme-feodalistis. Paternalisme adalah suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan dan harus dihormati oleh bawahannya. Konsekuensi dari mentalitas feodal tersebut menjadikan birokrasi sangat lemah untuk berinisiatif dan berimprovisasi saat memberikan pelayanan.

Kondisi birokrasi seperti ini persis dengan apa yang digambarkan oleh Karl Max hanya berorientasi untuk mempertahankan privilege dan status quo kepentingan kelas penguasa. Lebih jauh lagi, Mas’oed menyatakan terdapat ketimpangan antara birokrat dan rakyat dalam hal status, pendidikan, dan kepemilikan informasi yang pada akhirnya memunculkan kemacetan dan bahkan kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Budaya birokrasi yang paternalis-feodalists juga mengakibatkan munculnya raja-raja kecil (little kings) di daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kebijakan raja-raja kecil ini sulit dikontrol sehingga terjadi disfungsi birokrasi seperti penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pendelegasian dan pembentukan partner kerja.

Di sinilah peran pejabat milenial dibutuhkan dalam penyelenggaraan birokrasi. Karakteristik anak muda yang anti-kemapanan, memiliki idealisme besar, kreatif, serta berani diharapkan mampu menjadi pembawa perubahan (agent of change) dalam mendorong lahirnya reformasi birokrasi. Berbagai terobosan dan keberanian perlu dilakukan oleh birokrat muda guna mempercepat laju perubahan seperti yang dicita-citakan.

Tumpuan Harapan Bersama

Setidaknya, ada tiga hal penting yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi agar relasi milenial di dalam pemerintahan bisa berjalan sinergis. Pertama, perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi (upoksi) dari stafsus milenial agar tidak terjadi tumpang tindih jabatan. Kedua, pemerintahan Jokowi perlu senantiasa mendukung mereka dalam melakukan inovasi kebijakan. Ketiga, pemerintah perlu menjamin manfaat bagi mereka melalui program yang dijalankan. Apabila ketiganya mendapat perhatian pemerintah, perekrutan staf khusus ini bisa saja akan menjadi lebih efektif.

Selain tiga hal penting di atas, tantangan terbesar stafsus milenial Jokowi saat ini adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan posisi dan kreativitas mereka di bidang teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, pejabat milenial harus senantiasa berusaha melakukan peningkatan kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang strategis, berkeadilan, efektif dan profesional, serta akuntabel.

Dengan demikian, hadirnya generasi milenial pada pemerintahan saat ini diharapkan mampu menjadi jawaban atas permasalahan kebangsaan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Segala bentuk perbedaan pandangan kita tentang ‘generasi milenial’ bukan menjadi alasan untuk kita semua tetap mendukung mereka melakukan hal terbaik untuk tanah kelahirannya.

Tulisan milik Dadan Rizwan Fauzi, mahasiswa Magister Pendidikan Kewarganegaraan di Unversitas Pendidikan Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“You fu**ing with my emotions. The f**k is all this noise about?” – Tyler, The Creator, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jadi ingin menciptakan gebrakan-gebrakan baru dalam bekerja. Beberapa waktu lalu, mantan Wali Kota Solo tersebut mengungkapkan wajah-wajah para Staf Khusus Kepresidenan yang muda dan baru.

Sambil melakukan pengumuman, Jokowi dan sosok-sosok muda tersebut duduk di beanbag-nya masing-masing. Satu per satu figur-figur milenial itu diperkenalkan oleh presiden kepada para awak media.

Beberapa minggu setelah diangkat, para stafsus milenial mulai tampak bekerja. Pemuda dan pemudi tersebut telah melakukan rapat guna membuat inovasi dan program tertentu, khususnya dalam hal penanaman dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila.

Assalamualaikum dan salam sejahtera utk kita https://t.co/WV0erriWQC pertama-tama memohon maaf atas kesalah pahaman yg muncul krn salah satu cuitan sy yg menggunakan kata yg menimbulkan multitafsir, yaitu kata: "Kubu"…. https://t.co/UztEEunXkM

— Billy Mambrasar (@kitongbisa) December 1, 2019

Mungkin, saking girangnya bekerja, beberapa stafsus milenial ini melakukan update di media sosial. Belva Devara – pendiri dan CEO Ruangguru – misalnya, mendedikasikan progres kerjanya dalam sebuah utasan yang panjang di akun Twitternya.

Selain Belva, Gracia Billy Mambrasar – pendiri Yayasan Kitong Bisa – juga tampak sangat bersemangat. Stafsus milenial yang berasal dari Papua ini turut mencuitkan aktivitasnya.

Mungkin, sebagai stafsus milenial, Belva dan Billy ingin menyampaikan bahwa mereka juga bekerja untuk masyarakat di tengah-tengah polemik fungsi dan gaji stafsus milenial yang terbilang cukup besar. Cuitan mereka bisa jadi penting dengan karakteristik ekspresi diri yang memang banyak ditemukan di generasi milenial.

Namun, ekspresi diri melalui cuitan ini tampaknya kini menimbulkan polemik. Cuitan Billy misalnya, dianggap memecah-belah dengan frase-frase seperti “kubu sebelah”.

Sontak, banyak pihak lain akhirnya mempermasalahkan fungsi stafsus milenial Jokowi. Di Twitter misalnya, dengan adanya narasi yang memecah-belah dalam cuitan Billy, para warganet mempertanyakan para stafsus milenial dan meramaikan tagar #StafsusRasaBuzzeRp.

Merespons hal tersebut, Billy akhirnya meminta maaf atas cuitannya. Beberapa pihak – termasuk Jokowi – juga telah memaklumi tindakan Billy yang dianggap masih anak muda.

Namun, terlepas dari itu, gambaran apa yang terefleksikan oleh fenomena cuitan Billy ini di balik pemerintah? Apa dampak lanjutannnya pada masyarakat?

Salah Ucap?

Apa yang dilakukan Billy melalui cuitan-cuitannya bisa jadi merupakan bentuk komunikasi pemerintah pada publik. Meski begitu, cuitan tersebut bisa saja malah menjadi noise (kebisingan) yang dapat mengganggu komunikasi.

John Velentzas dan Georgia Broni dari Yunani dalam tulisan mereka yang berjudul Communication Cycle menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan untuk menyalurkan informasi melalui pertukaran pemikiran, pesan, atau informasi itu sendiri via lisan, visual, sinyal, tulisan, atau perilaku. Dalam siklus komunikasi, terdapat tiga komponen, yakni pengirim pesan, pesan itu sendiri, dan penerima pesan.

Dalam siklus komunikasi, pengirim pesan akan melalukan proses encoding terhadap pesan yang disalurkannya. Di sisi lain, penerima pesan akan melalukan decoding terhadap pesan yang didapatkannya.

Salah satu bentuk hambatan dalam komunikasi adalah noise (kebisingan). Hambatan semacam ini dapat mendistorsi atau memengaruhi makna inti pesan yang disampaikan.
Share on X

Cuitan Billy beberapa waktu lalu dapat tergolong dalam komunikasi eksternal – yakni ditujukan pada pihak di luar organisasi atau institusinya. Velentzas dan Broni menjelaskan bahwa komunikasi semacam ini dapat dilakukan melalui berbagai medium, seperti internet dan media sosial.

Namun, dalam siklus komunikasi, tantangan dan hambatan biasanya juga menyertai. Radhika Kapur dari University of Delhi dalam tulisannya yang berjudul Barriers to Effective Communication menjelaskan bahwa hambatan akan selalu mengikuti proses komunikasi, terlepas sebaik apa sistem komunikasi yang dimiliki.

Salah satu bentuk hambatan dalam komunikasi adalah noise (kebisingan). Hambatan semacam ini dapat mendistorsi atau memengaruhi makna inti pesan yang disampaikan. Kebisingan dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni kebisingan fisik (physical noise) dan kebisingan psikologis (psychological noise).

Jika kebisingan fisik dapat dihasilkan oleh suara-suara seperti orang-orang lain yang tengah berbicara, musik, mesin kendaraan bermotor, dan lain-lain, kebisingan psikologis lebih dihasilkan oleh pengirim pesan (atau encoder) itu sendiri. Valentzas dan Broni menjelaskan bahwa kebisingan psikologis berasal dari gagasan-gagasan yang didasarkan pada prasangka.

Stereotip, bias, dan asumsi biasanya akan menimbulkan kebisingan komunikasi dalam bentuk psikologis. Akibatnya, perhatian penerima pesan akan teralihkan pada kebisingan ini daripada kepada pesan utamanya.

Kebisingan yang tercipta dari cuitan Billy ini bisa jadi disebabkan oleh adanya kesalahan ucapan – biasa disebut sebagai infelicitous talk. Ian Hutchby dari University of Leicester dalam tulisannya yang berjudul Infelicitous Talk menjelaskan bahwa ucapan-ucapan seperti dapat dipahami sebagai ucapan yang diungkapkan oleh politisi atau pejabat dalam ruang publik (public sphere) yang dianggap salah dan keliru.

Kesalahan ucapan seperti itu biasanya akan dianggap sebagai hal yang problematis bagi publik dan media. Melalu berbagai medium, ucapan itu akan disebarkan dan diinterpretasikan sehingga menimbulkan kontroversi di publik.

Lantas, apa dampak kebisingan ini terhadap dinamika diskursus politik? Bagaimana kebisingan politik terbentuk?

Kebisingan Politik

Dalam politik, kebisingan komunikasi ini juga sering kali terjadi. Bisa jadi, kebisingan politik sebenarnya juga tidak diinginkan oleh masyarakat.

Justin Patch dalam tulisannya yang berjudul The Art of Noise – dengan membandingkan dengan produksi suara yang dibangun dalam musik-musik orkestra – menjelaskan bahwa kebisingan politik terbangun dalam opini publik dari retorika-retorika politik. Sensasi-sensasi politik seperti kebisingan, retorika, dan emosi dapat berdampak pada masyarakat – seperti dengan mengubah persepsi mereka, pemaknaan (reception), hingga hubungan sosial di antara mereka.

View this post on Instagram

Cuitan stafsus Gracia Billy Mambrasar timbulkan polemik.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 2, 2019 at 4:30am PST

Apa yang dijelaskan oleh Patch ini bisa jadi turut menggambarkan kebisingan yang berasal dari kesalahan ucap dalam cuitan Billy. Apalagi, Billy bukanlah satu-satunya pejabat atau politisi yang melakukan infelicitous talk.

Ali Mochtar Ngabalin – Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden – misalnya, dianggap kerap melontarkan pernyataan yang dianggap blunder. Pakar komunikasi Ade Armando pernah menyebutkan bahwa tudingan Ngabalin yang menganggap gerakan #2019GantiPresiden sebagai makar merupakan pernyataan yang dapat merugikan Presiden Jokowi – karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil.

Selain Ngabalin, Kepala Staf Presiden Moeldoko juga dinilai kerap melontarkan pernyataan blunder. Mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa bulan lalu di Riau misalnya, Moeldoko malah meminta masyarakat untuk bersabar atas musibah yang terjadi.

Kesalahan-kesalahan ucap oleh pejabat-pejabat pemerintah seperti ini bukan tidak mungkin turut berkontribusi pada kebisingan politik di masyarakat. Mengacu pada penjelasan Patch, retorika-retorika semacam ini juga membangun kebisingan.

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap diskursus politik di masyarakat?

Seperti kebisingan fisik yang sempat disebutkan sebelumnya, kebisingan politik yang terakumulasi bisa saja menumpuk menjadi polusi suara (noise pollution) – istilah yang digunakan untuk menggambarkan dampak buruk kebisingan terhadap kesehatan – di masyarakat.

Boleh jadi, polusi suara yang berasal dari kebisingan politik dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Pasalnya, dalam psikologi, kebisingan kerap diasosiasikan dengan kemarahan, ketegangan, kegugupan, dan kegelisahan.

Di sisi lain, polusi semacam ini boleh jadi terjadi karena adanya distorsi fokus masyarakat pada diskursus politik yang ada. Patch dalam tulisannya menjelaskan bahwa, sebesar atau sekecil apapun kebisingan yang ada, kebisingan selalu bertentangan dengan kejelasan (clarity).

Mungkin, seperti yang dijelaskan oleh Edward Antonio Rogers – pendiri konsultan komunikasi BGR Group – dalam tulisan opininya di Washington Post, kebisingan politik merupakan hal yang memang kerap mewarnai demokrasi di masa kini, seperti di Amerika Serikat (AS). Hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah bertahan dan tidak membiarkan kebisingan politik mengaburkan isu dan fokus utama dalam diskursus politik.

Namun, bukan tidak mungkin dampak kebisingan politik ini akan tetap terasa ke depannya. Seperti lirik rapper Tyler, The Creator di awal tulisan, makna dari kebisingan akan membuat emosi masyarakat terbawa, entah disengaja atau tidak disengaja. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“If you believe you can make a difference, not just in politics, in public service, in advocacy around all these important issues, then you have to be prepared to accept that you are not going to get 100 percent approval” – Hillary Clinton, politisi asal Amerika Serikat

Pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang bertepatan dengan tanggal 1 Oktober atau Hari Kesaktian Pancasila telah usai. Terlepas dari alasan simbolis mengapa tanggal tersebut dipilih, untuk lima tahun ke depan segala hal yang berhubungan dengan legislasi, anggaran dan pengawasan di negeri ini akan berada di tangan para anggota DPR baru tersebut. Pelantikan kemarin menunjukkan masih banyaknya wajah-wajah lama yang bertahan. Di antara ratusan anggota DPR, terdapat nama-nama besar seperti, Adian Napitupulu yang menduduki periode keduanya, Bambang Soesatyo untuk periode ketiga, dan mantan Menkumham, Yasonna Laoly untuk periode keempat.

Pelantikan kemarin juga mengorbitkan para rising star dari generasi milenial. Tercatat ada tujuh anggota DPR baru yang masih berumur 25 tahun ke bawah, yakni Adrian Jopie Paruntu dan Rizki Aulia Rahman Natakusumah dari kelompok umur 25 tahun, Arkanata Akram dan Fachri Pahlevi Konggoasa dari kelompok umur 24 tahun, dan yang temuda adalah Muhammad Rahul, Farah Puteri Nahlia, serta Hillary Brigitta Lasut dari kelompok umur 23 tahun.

Melihat umur mereka yang masih “dini” tentu mengundang rasa takjub dari banyak pihak yang mengamatinya. Di saat banyak politisi dari generasi baby boomers baru merintis karir politiknya dari bawah di usia segitu, generasi-generasi milenial ini menerobos aturan lama dan menghancurkan kaidah-kaidah yang ada, bahwa segala sesuatunya butuh waktu.

Apa yang mereka lakukan mirip dengan startup raksasa, macam Facebook, Google, WhatsApp, Grab, ataupun Gojek yang membawa pemiliknya menjadi kaya mendadak di usia yang muda dengan menciptakan disrupsi yang mengubah struktur pasar dan peta bisnis. Bedanya, para anggota DPR muda ini membawa disrupsi ke dunia politik.

Mendompleng Orang Tua?

Prestasi yang dimiliki oleh mereka tentu bisa menjadi inspirasi bagi sesama generasinya. Usia yang terlalu muda bukanlah halangan untuk berkarya di tingkat yang lebih tinggi. Terlebih jika kita membandingkannya dengan aktivis lingkungan yang namanya baru-baru ini melejit di dunia, yaitu Greta Thunberg yang masih berusia 16 tahun.

Jika seorang anak remaja seperti Thunberg saja bisa menggerakkan seisi dunia, tentu para politikus muda tersebut seharusnya  tidak kesulitan membawa perubahan di Indonesia dengan kemampuan yang mereka miliki. Namun, apakah benar mereka bisa terpilih karena kemampuannya sendiri?

Jika kita menggali lebih dalam lagi, ada fakta menarik tentang latar belakang mereka. Selain rentang umur yang hampir sama, semua anggota-anggota DPR muda tersebut berasal dari keluarga yang telah lama berkecimpung di dunia politik.

Adrian Jopie Paruntu – anak muda dari Partai Golkar Dapil Sulawesi Utara – misalnya, merupakan putra semata wayang dari Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu. Ibunya sudah menjabat sebagai bupati semenjak tahun 2010. Neneknya, Jenny Y. Tumbuan pernah menjadi Ketua DPRD Minahasa Selatan periode 2004-2009. Kakeknya, Jopie Paruntu adalah mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi dan juga pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara.

Selain Adrian, terdapat juga Rizki Aulia Rahman Natakusumah dari Partai Demokrat Dapil Banten I yang merupakan anak dari mantan Bupati Pandeglang dua periode dan mantan Wakil Ketua MPR Achmad Dimyati Natakusumah. Sementara, ibunya sendiri merupakan Bupati Pandeglang sekarang. Keluarga ini sering dijuluki Dinasti Natakusumah.

Arkanata Akram dari Partai NasDem Dapil Kalimantan Utara merupakan anak dari Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan Fachri Pahlevi Konggoasa adalah anak dari Bupati Konawe Kerry S. Konggoasa. Muhammad Rahul pun yang dari Gerindra merupakan anak dari Anggota DPR RI Muhammad Nasir.

Sebagai yang termuda dari yang lainnya, latar belakang keluarga Hillary Brigitta Lasut tak kalah mentereng. Ibunya, Telly Tjanggulung adalah Bupati Minahasa Tenggara periode 2008-2013. Ayahnya Elly Engelbert Lasut pernah menjadi Bupati Kepulauan Talaud periode 2004-2009 dan 2009-2012. Dan kini terpilih lagi di Pilkada 2018 kemarin mengalahkan petahana Sri Wahyumi Maria Manalip.

Hanya Farah Puteri Nahlia yang bukan berasal dari keluarga politisi. Namun, kita tidak bisa mengesampingkan status ayahnya sebagai seorang jenderal bintang satu di Bareskrim Polri. Fenomena terjunnya sejumlah anak para kepala daerah dan anggota legislatif mengikuti jejak orang tuanya ini akan membentuk sebuah pola kekuasaan yang populer dengan sebutan dinasti politik. Esty Ekawati dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan dinasti politik mengisyaratkan kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan keluarga.

Dinasti politik memberikan sejumlah keuntungan bagi orang-orang yang berada di dalamnya. Alim Bathoro menuliskan bahwa sosok seorang pejabat, entah itu di eksekutif maupun legislatif, selalu disorot masyarakat sehingga popularitasnya pun ikut menular ke sanak famili terdekatnya.

Popularitas adalah senjata ampuh dalam politik. Itu sebabnya banyak partai politik yang mengambil jalan pintas dengan menjadikan artis sebagai caleg, bahkan sebagai calon kepala daerah, untuk menarik basis suara dalam waktu singkat. Hal tersebut dapat pula dilakukan dengan mendompleng figur populer di pemerintahan yang notabene masih keluarganya sendiri dan ini yang telah dilakukan dengan baik oleh para politisi muda di atas untuk meniti jalannya ke Senayan. Nama besar orang-orang di sekeliling mereka tidak terbantahkan memiliki andil sangat besar dalam kemenangan mereka di pileg kemarin.

Ancaman Dinasti Politik

Nico Harjanto dalam tulisannya yang berjudul Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik mengatakan dinasti politik memang dapat ditemukan di negara lain. Di Amerika Serikat (AS), ada keluarga Kennedy dan Clinton yang sangat tersohor. Walaupun begitu, di sana prinsip equality of oppurtunity tetap dijunjung tinggi sehingga kemunculan tokoh-tokoh dari keluarga tersebut tidak menimbulkan cibiran negatif di kalangan pemilih rasional AS.

Iklim politik yang free and fair competition membuat kompetisi perebutan jabatan publik sulit dimanipulasi dengan pencitraan atau mobilisasi aparatur pemerintahan. Lanjutnya, di Indonesia politik kekerabatan erat kaitannya dengan pemusatan kekuasaan. Hal ini sangat berbahaya apabila terus meluas karena dapat membawa Indonesia terjerumus dalam bossism berbasis teritorial dimana negara dikuasai oleh keluarga, klan, atau dinasti politik di wilayah tertentu, seperti halnya Filipina.

Dinasti politik tidak cocok dan bertentangan dengan demokrasi. Prinsip dinasti adalah pemusatan kekuasaan. Kekuasaan yang terpusat cenderung dekat dengan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut.

Pernyataan ini diperkuat dengan adanya beberapa anggota keluarga mereka yang tersangkut kasus korupsi. Ayah Brigitta pernah dituntut sembilan tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas fiktif senilai Rp. 9,8 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Karena kasus itu, ayahnya terpaksa turun dari kursi Bupati Kepulauan Talaud.

Sedangkan Muhammad Rahul adalah keponakan dari M. Nazaruddin mantan bendahara umum Partai Demokrat yang kita semua tahu terlibat dalam kasus suap wisma atlet yang menjerat banyak figur-figur besar. Begitu pentingnya peran Nazaruddin dalam kasus tersebut, sampai-sampai KPK harus mengejar sendiri Nazaruddin hingga ke negeri Pablo Escobar, Kolombia.

Begitu dekatnya mereka dengan lingkaran korupsi, membuat siapa pun khawatir mereka akan terperosok di lubang yang sama. Lubang yang pernah menjegal para pendahulunya. Dengan kemampuan yang meragukan, serta pengalaman yang masih sangat kurang di dunia politik, tentunya kita berharap generasi-generasi milenial ini dapat menjawab dengan baik setiap sinisme yang mengarah kepada mereka. Bahwa mereka bisa naik menjadi wakil rakyat bukan cuma dengan mengandalkan pengaruh orang tua. Bahkan, para anggota DPR muda ini bisa menjadi solusi baru bagi masyarakat yang jengah dengan para politisi tua yang dianggap tidak becus menjalankan tugasnya.

Sama halnya dengan startup, politisi-politisi muda dianggap membawa ide dan inovasi terbaru sehingga mampu mengalahkan perusahaan-perusahaan tradisional mapan yang lamban dalam menyesuaikan diri. Mungkin, para politisi muda ini bisa menawarkan hal yang sama. Sebuah pendekatan baru untuk memperbaiki permasalahan yang ada di negeri ini. Mungkin, mereka bisa belajar dari kutipan Hillary Clinton di awal tulisan.

Tulisan milik Aditya Eka Pratama, Sarjana Manajemen dari Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Mobbed out, opps out, we gon’ show what we about” – 6ix9ine, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Ingatan akan demonstrasi mahasiswa besar pada tahun 1998 bisa dibilang belum memudar sepenuhnya. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menyertainya misalnya, hingga kini masih belum terselesaikan.

Pada tahun tersebut, berbagai kelompok mahasiswa turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi-aspirasi kebebasan, serta menuntut turunnya rezim yang berkuasa. Berbagai korban juga berjatuhan di kalangan mahasiswa.

Kini, ingatan tersebut seakan-akan kembali. Berbagai peraturan yang dapat merenggut hak individu dinilai dapat kembali berlaku melalui beberapa rancangan undang-undang (RUU) – seperti RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) – yang pada mulanya akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berbagai tagar dan meme turut mewarnai diskursus di media sosial, seperti #DiperkosaNegara, #HidupMahasiswa, dan #AyoSemuaBergerak. Beberapa influencer – seperti Karin Novilda (@awkarin) turut mendukung gelombang demonstrasi mahasiswa ini.

Ku mau memberi dukungan untuk para mahasiswa pemberani yang turun ke jalanan untuk memperjuangkan hak-hak warga negara Indonesia yang tertindas. Semoga perjuangan kalian tidak sia-sia. Jangan sampai kita #DiperkosaNegara sendiri.

— karin novilda (@awkarin) September 23, 2019

Gelombang protes ini boleh jadi merupakan gebrakan baru dalam dinamika politik Indonesia di era Reformasi.  Pasalnya, kaum muda yang disebut-sebut memiliki sifat apatis terhadap politik justru menunjukkan taringnya melalui demonstrasi ini.

Para mahasiswa yang sebagian besar merupakan kelompok Generasi Z (kelompok usia kelahiran 1995-2000) – atau juga bisa disebut sebagai generasi Pasca-milenial – ini membuktikan bahwa kelompok generasi mereka tetap aktif secara politik seperti Generasi X (kelahiran tahun 1965-1980) yang mendorong lengsernya Presiden Soeharto pada era Orde Baru.

Terlepas dari konteks dan substansi yang berbeda, bagaimana dua demonstrasi yang terjadi di dua masa yang berbeda tersebut dapat saling berhubungan? Lalu, apa makna lain dari gelombang demonstrasi yang kini terjadi?

Karakteristik Gen Z

Keterkaitan antara demonstrasi mahasiswa yang baru-baru ini terjadi dengan demonstrasi yang terjadi pada tahun 1998 bisa jadi eksis melalui ikatan memori yang ada. Memori kolektif (collective memory) dinilai mampu memengaruhi tindakan-tindakan politik di masa kini maupun masa mendatang.

Gerakan sosial turut bergantung pada peran memori kolektif. Timothy Kubal dan Rene Becerra dalam tulisannya yang berjudul Social Movements and Collective Memory menjelaskan bahwa gerakan sosial bergantung pada ingatan masa lalu guna memunculkan legitimasi dan identitas sebagai kontinuitas atas masa lampau.

Ingatan masa lalu ini bisa jadi tetap hidup di kalangan mahasiswa masa kini. Bila diamati, narasi-narasi yang berhubungan dengan demonstrasi 1998 masih mewarnai diskursus demonstrasi baru-baru ini. Berbagai tagar – seperti #ReformasiDikorupsi juga masih memiliki referensi atas perjuangan reformasi.

Jika gelombang protes tersebut memiliki hubungan memori kolektif, lalu apa yang membedakan demonstrasi mahasiswa di masa kini dengan demonstrasi yang terjadi pada tahun 1998?

Terlepas dari adanya hubungan memori kolektif akan demonstrasi pada 1998, mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z bisa jadi memiliki keunikan tersendiri. Mungkin, demonstrasi beberapa hari lalu ini merupakan gebrakan politik dari Generasi Z.

Setiap generasi memiliki respons yang berbeda terhadap gerakan dan perubahan sosial.
Share on X

Para mahasiswa – dan siswa-siswa Sekolah Teknik Menengah (STM) – merupakan bagian dari Generasi Z yang memiliki rentang tahun kelahiran sekitar 1995-2000. Tentunya, setiap generasi memiliki nilai kolektif yang saling berbeda.

Ron Eyerman dan Bryan S. Turner dalam tulisannya yang berjudul Outline of a Theory of Generations menjelaskan bahwa setiap kelompok generasional memiliki memori kolektifnya sendiri – berdasarkan asal-usulnya, perjuangan historisnya, peristiwa-peristiwa politik, serta karakter dan ideologisnya. Oleh sebab itu, bisa dibilang bahwa Generasi Z memiliki memori kolektifnya sendiri.

Penjelasan Eyerman dan Turner ini bisa juga dipahami melalui Teori Generasi milik Karl Mannheim. Dalam sebuah tulisan milik Ruth Milkman yang berjudul A New Political Generation, dijelaskan bahwa – berdasarkan teori Mannheim – setiap generasi memiliki respons yang berbeda terhadap gerakan dan perubahan sosial.

Berbeda dengan generasi Milenial, Generasi Z dianggap memiliki nilai dan caranya sendiri. Berdasarkan berbagai studi, generasi yang merupakan penduduk asli dunia digital (digital native) ini setidaknya memiliki beberapa nilai seperti berpikiran terbuka dan mudah berkompromi, menghendaki perubahan sosial, serta menyukai keunikan.

Aulia D. Nastiti dari Northwestern University menjelaskan bahwa, berbeda dengan Milenial, Generasi Z jauh lebih terkoneksi dalam dunia digital – dari pengaruh social influencer yang luas, pengumpulan dana sumbangan melalui daring, pengajuan petisi daring, hingga meme-meme politik yang menyindir politisi.

Apa yang dijelaskan Nastiti bisa jadi benar. Bila diamati, dukungan influencer Awkarin hingga meme-meme poster yang bersebaran di media sosial menjadi fitur demonstrasi yang berbeda dengan demonstrasi-demonstrasi lainnya.

Dengan adanya perbedaan respons antar-generasi tersebut, apa implikasi yang timbul terhadap dimensi politik?

Sosialisme Gen Z?

Beranjaknya Generasi Z ke dalam dimensi politik kini bisa jadi mengubah lanskap gagasan sosio-politik. Dalam salah satu studi Pew Social Trends, generasi ini dinilai memiliki kemiripan dengan Milenial – setidaknya di AS – dalam hal pandangan sosial dan politik.

Warna gagasan politik Generasi Z dianggap jatuh pada rumpun sosialisme. Berbeda dengan sosialisme radikal yang berfokus pada perbedaan kelas dan elite, generasi tersebut lebih menekankan pada isu-isu seperti kesetaraan ekonomi, gender, dan rasial, serta isu-isu lingkungan.

View this post on Instagram

Dari influencer, wibu hingga K-popers, demo mahasiswa ini adalah gebrakan Generasi Z. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 25, 2019 at 11:18pm PDT

Tentunya, gagasan dan ide politik generasi digital turut diterjemahkan dalam beberapa gerakan sosial. Aktivisme global yang kini terlihat dari Generasi Z ini adalah gerakan lingkungan.

Greta Thunberg misalnya, secara aktif menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berkelanjutan, serta terhadap minimnya kepedulian atas isu perubahan iklim. Gerakan membolos dari sekolah yang diinisiasinya telah menginspirasi berbagai individu pasca-milenial lainnya guna mendorong isu-isu perubahan iklim yang dianggap akan sangat berdampak pada generasinya.

Lalu, bagaimana dengan Generasi Z di Indonesia? Apakah mereka juga memiliki persepsi gagasan yang sama dengan kawan-kawan sebayanya di AS dan Eropa?

Demonstrasi mahasiswa yang terjadi beberapa hari lalu mungkin menjadi gebrakan baru setelah sebelumnya justru kelompok-kelompok konservatif yang lebih aktif turun ke jalan. Jika diperhatikan, tuntutan dan fokus demonstrasi beberapa waktu lalu selaras dengan gagasan-gagasan yang didorong oleh Generasi Z di AS.

Maklumat Tuntaskan Reformasi misalnya, mengajukan fokus pada nilai-nilai yang mendorong kesetaraan rasial dan gender. Nilai-nilai inklusif ini terlihat dalam empat poin maklumat tersebut, seperti pemenuhan hak asasi manusia (HAM), pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, reformasi agraria, perlindungan gender dan etnis minoritas, serta penghapusan kesenjangan ekonomi.

Meskipun begitu, kemungkinan adanya gagasan sosialisme baru yang mengakar di Generasi Z belum dapat dipastikan. Di Indonesia sendiri, studi mengenai gagasan dan gerakan politik generasi ini juga masih terbatas.

Sejauh ini, generasi politik baru ini juga dinilai memiliki cara berpikir yang jauh berbeda dengan Milenial yang dianggap idealis. Generasi Z dianggap lebih pragmatis dan realistis. Dalam arti lain, gerakan politiknya tidak akan banyak dipengaruhi oleh batasan ideologi politik.

Namun, gelombang demonstrasi mahasiswa Generasi Z beberapa hari lalu tentunya tidak dapat diremehkan. Boleh jadi, generasi yang sebelumnya dianggap apatis terhadap politik ini telah mengejutkan para politisi, baik DPR maupun pemerintah.

Mungkin, seperti lirik rapper 6ix9ine – juga merupakan bagian dari Generasi Z – di awal tulisan, mahasiswa-mahasiswa generasi digital ini ingin menunjukkan gebrakan politik baru. Lagi pula, masa depan Indonesia juga sebagian milik mereka. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.