PinterPolitik.com

“So, if you feeling froggy, leap” – Fabolous, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya memiliki visi besar terhadap Indonesia di bawah kepresidenan keduanya. Sebagai presiden terpilih 2019-204, Jokowi memilih untuk berbicara di depan khalayak umum melalui pidatonya yang juga banyak disiarkan oleh saluran televisi.

Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga tampak lebih emosional dalam pidatonya. Sang presiden seakan-akan siap melawan siapa-siapa saja yang menghambatnya dalam mewujudkan visi tersebut.

Sebelumnya, dalam pidato tersebut, Jokowi menjelaskan lima program utamanya dalam kepresidenannya yang berfokus pada infrastruktur, investasi, dan sumber daya manusia (SDM). Meski dengan optimisme yang besar, beberapa pihak menilai bahwa visi tersebut telah usang dan banyak hal yang luput dari perhatian sang presiden.

Reformasi birokrasi itu penting agar lembaga-lembaga kita semakin sederhana dan lincah, makin sigap melayani, dan cepat memberikan izin. Lembaga yang tidak efisien, tidak efektif, kita pangkas. Bahkan, kalau tidak bermanfaat dan bermasalah, lebih baik dibubarkan saja. pic.twitter.com/0EO7KiY9g1

— Joko Widodo (@jokowi) July 15, 2019

Terlepas dari kritik-kritik tersebut, visi Indonesia yang disampaikan Jokowi tersebut sebenarnya bisa saja mengandung mimpi yang besar. Boleh jadi, visi tersebut merupakan jurus sang presiden dalam mewujudkan “Indonesia Emas” – istilah yang pernah dilontarkannya dalam suatu wawancara dengan Nikkei Asian Review.

Guna mewujudkan visinya tersebut, Jokowi dikabarkan akan berfokus pada pengembangan teknologi dan digital – mirip dengan apa yang dilakukan India dalam upaya loncat kataknya (leapfrog). Istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan “lompatan” yang dilakukan negara tersebut dari ekonomi pertanian ke ekonomi digital.

Pertanyaannya, bagaimana Jokowi dapat meraih mimpi besar tersebut? Upaya apa yang dilakukannya? Lalu, tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh presiden terpilih 2019-2024 tersebut?

Loncat Katak ala India

Istilah “digital” mungkin bukan istilah yang asing lagi bagi Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, sang presiden selalu melontarkan gagasan-gagasan yang berhubungan dengan dunia dan industri digital – dari istilah “unicorn” hingga Dilan (digital melayani).

Fokus Jokowi terhadap dunia digital ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Sosok yang telah memimpin India sejak tahun 2014 tersebut memang mendorong kampanye Digital India guna meningkatkan perekonomian negara kelahiran Bollywood tersebut.

Peran digital dalam ekonomi India memang bukan main-main. Banyak ahli ekonomi dan digital melihat potensi negara tersebut untuk melakukan loncatan katak guna memperoleh status “negara maju.”

M.R. Bhagavan dari Stockholm Environment Institute menjelaskan bahwa loncatan katak ini pernah dilakukan oleh beberapa negara, seperti Jerman dan Prancis. Pada abad ke-19, kedua negara ini memilih untuk meloncati tahapan-tahapan perkembangan industri yang pernah dilakukan oleh Inggris untuk menjadi negara industri. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Singapura pada abad ke-20.

Namun, apa yang dilakukan oleh India justru sedikit berbeda. Seorang profesor dari International Institute for Management Development (IMD) Business School di Swiss, Amit M. Joshi, menjelaskan bahwa India sedang melakukan loncatan katak yang besar tanpa menjadi negara industri terlebih dahulu.

Loncatan katak membuat ekonomi suatu negara bertransisi menjadi negara maju.
Share on X

Dalam tulisannya yang berjudul The Great Indian Leapfrog, dijelaskan bahwa loncatan tersebut membuat India tidak perlu melakukan proses yang panjang guna menjadi negara maju di masa mendatang. Loncat katak yang dilakukan India tersebut tengah membuat ekonomi negara tersebut bertransisi dari yang mulanya sebagian besar bergantung terhadap sektor pertanian menjadi negara digital.

Negara yang dipimpin Modi tersebut kini banyak melahirkan perusahaan-perusahaan teknologi rintisan (start-up) yang dinilai mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Sumbangsih tersebut dinilai dapat membuat India tidak perlu melakukan berbagai tahapan industrialisasi seperti yang dilakukan negara-negara lain – Jepang, Tiongkok, dan Korsel.

Kegiatan ekonomi di sektor digital ini telah memberikan sumbangsih sebesar Rp 2,78 kuadriliun (8 persen) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) India pada tahun 2017-18. Nilai tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terus bertumbuh. Dalam sebuah laporan dari Kementerian Informasi dan Teknologi India, ekonomi digital dapat memberikan sumbangsih sekitar Rp 11,13 kuadriliun hingga Rp 13,9 kuadriliun pada tahun 2025.

Guna mewujudkan angka tersebut, pemerintahan Modi di India menjalankan berbagai program. Salah satunya adalah Digital India yang memiliki tiga visi utama, yaitu peningkatan infrastruktur digital, peningkatan pelayanan pemerintahan secara digital, dan peningkatan penggunaan digital oleh masyarakat India.

Jika India tengah melakukan loncatan besar tersebut, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Jokowi dapat mendorong loncatan tersebut?

Potensi Hambatan untuk Melompat

Visi Indonesia dalam pidato Jokowi tersebut bisa jadi juga menyasar pengembangan ekonomi digital di Indonesia melalui pengembangan SDM dan investasi. Namun, sejauh manakah visi ala Jokowi ini akan bertahan?

Jokowi tentunya akan menghadapi beberapa tantangan guna melakukan loncatan katak ala India tersebut. Salah satu permasalahan yang akan dihadapi sang presiden adalah minimnya SDM Indonesia yang mumpuni.

Berdasarkan data dari World Economic Forum, jumlah lulusan perguruan tinggi Indonesia hanya sebanyak 17,45 juta – terpaut jauh dengan India yang bahkan lebih banyak dibandingkan dengan Tiongkok, yaitu sekitar 77,9 juta orang.

View this post on Instagram

Jokowi menjanjikan reformasi ekonomi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jokowi #reformasi #ekonomiindonesia #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 15, 2019 at 11:48pm PDT

Dalam sektor ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) – kunci pengembangan ekonomi digital, Indonesia hanya memiliki 206 ribu orang. Di sisi lain, lulusan IPTEK di India berjumlah 2,57 juta orang.

Selain itu, kapabilitas SDM India turut membuat diaspora dari negara tersebut menjadi prominen di negara-negara maju, terutama sektor teknologi. Kehadiran diaspora ini dianggap menjadi salah satu faktor pendukung bagi negara tersebut dalam mengembangkan kemampuan digitalnya melalui koneksi yang terjalin dengan Google, Facebook, dan Amazon.

Meskipun Jokowi sempat menyinggung peran diaspora dalam pidatonya beberapa waktu lalu, diaspora Indonesia tidak memiliki ikatan sekuat diaspora India yang jumlahnya kini terbesar di dunia. Bahkan, jumlah dan komposisi diaspora Indonesia belum dapat dipastikan.

Selain itu, minimnya SDM yang mumpuni ini dinilai menjadi momok bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Akibatnya, Indonesia disebut-sebut tengah terperangkap dalam middle-income trap – perangkap yang membuat pendapatan suatu negara mengalami stagnasi.

Pertumbuhan ekonomi dinilai menjadi cara Indonesia agar dapat keluar dari perangkap tersebut. Visi ekonomi digital ala Jokowi tersebut juga bisa jadi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia – seperti yang tengah dilakukan oleh PM Prayuth Chan-o-cha di Thailand.

Oleh sebab itu, demi mewujudkan hal tersebut, Jokowi tentu sangat membutuhkan pihak lain dalam membantunya. Kali ini, sang presiden menyasar sektor swasta – baik domestik maupun internasional – guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia, berupa pemberian insentif bagi investasi di bidang pelatihan serta penelitian dan pengembangan (litbang).

Persoalan lainnya adalah bagaimana Jokowi dapat mengkonsolidasikan kekuatannya agar program-program visionernya tersebut tidak mendapatkan ancaman politik dari oposisinya – mengingat investasi dan pihak asing merupakan isu yang sensitif dalam perpolitikan Indonesia.

Belum lagi, partai-partai politik pendukung Jokowi bisa saja menjadi ancaman bagi upaya perwujudan visi tersebut. Pasalnya, koalisi Jokowi yang “gemuk” memiliki kepentingannya masing-masing dan dinilai akan lebih berfokus pada kebijakan populis guna menyongsong Pemilu 2024.

Pada akhirnya, poin-poin reformatif Jokowi dalam pidato Visi Indonesia sebagai upaya untuk “melompat” menjadi negara maju di masa mendatang bisa saja menemui jalan terjal. Berbagai persoalan ekonomi dan politik yang menyertai dapat menjadi tantangan yang perlu dihadapi oleh sang presiden.

Semua ini tentunya kembali pada konsolidasi sang presiden di periode keduanya. Dengan merasa tidak ada beban lagi yang menghantuinya, menjadi wajar bila Jokowi ingin mewujudkan visi “loncatan katak” tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh rapper Fabolous di awal tulisan, bila kita optimis dan merasa bisa, maka lakukanlah – entah berapa lama optimisme tersebut dapat bertahan. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]eberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Pilpres 2019 merupakan Pilpres terberat untuk Prabowo Subianto dibandingkan tahun 2009 dan 2014. Hal itu dikarenakan koalisi pendukung merasakan Prabowo “dikepung” dari berbagai lini.

Mendengar keluhan tersebut, kubu petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran. Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Irma Chaniago, justru merasa Jokowi-lah yang saat ini dikepung oleh kubu Prabowo. Tiga di antara kepungan itu adalah dikepung oleh hoaks, dikepung fitnah dan juga dikepung demo berjilid-jilid.

Terkait hal tersebut, Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno menilai kubu Prabowo sedang memainkan strategi The Politics of Victimhood atau politik korban. Seolah-olah, Prabowo telah menjadi korban dari otoritas dan kesewenang-wenangan. Tujuannya tak lain adalah untuk mencari simpati publik.

Namun, jika diperhatikan secara seksama kubu Jokowi seperti menelan ludah sendiri. Justru mereka memposisikan Jokowi sebagai korban dari politik hoaks dan demo berjilid-jilid.

Hendrawan Supratikno sendiri pernah mengatakan bahwa pada Pilpres kali ini Jokowi sudah lebih siap dan matang dibandingkan dengan tahun 2014. Bukankah pendapat ini sejalan dengan pendapat kubu Prabowo bahwa pada Pilpres kali ini mereka merasa seperti dikepung?

Mungkin saja kepungan itu bermakna, bahwa Prabowo merasa “kalah sebelum perang” dengan melihat peningkatan kekuatan politik Jokowi dari 2014 ke Pilpres 2019. Benarkah begitu?

Jokowi Sudah Lebih Kuat

Menjadi Wali Kota Solo pada tahun 2005 adalah kali pertama Jokowi terjun di dunia politik Indonesia. Dalam buku memoar “Jokowi Memimpin Kota Menyentuh Jakarta” karya Alberthiene Endah, Jokowi mengakui tak pernah menempatkan politik dalam target hidupnya. Namun, takdir berkata lain, pengusaha mebel itu sukses meniti karir dari Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya ke Istana Negara.

Ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta, popularitas Jokowi meningkat drastis. Ia mampu menggeser nama-nama politisi tua seperti Wiranto dan Aburizal Bakrie, hingga berhasil membuat Megawati Soekarnoputri mengalah untuk tidak maju pada kontestasi Pilpres 2014.

Karir politik Jokowi terbilang cepat dibandingkan politisi pada umumnya. Pada tahun 2004, Jokowi belum dikenal oleh publik secara luas. Tetapi sepuluh tahun kemudian, ia tampil di hadapan publik sebagai penantang Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Pengalaman minim Jokowi membuat ia seperti tak siap ketika masuk dalam arena politik nasional.

Pada tulisan di The Wall Street Journal, Jeffrey Winters pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terlemah di Indonesia setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut Winters, kesalahan utama Jokowi adalah karena bergerak terlalu cepat dari seorang wali kota kecil menjadi pemimpin negara besar seperti Indonesia.

Jeffrey Winters pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terlemah di Indonesia setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Share on X

Jeffrey Winters seperti ingin mengatakan bahwa Jokowi datang ke arena politik nasional dengan “tangan kosong”. Bukan tak mungkin hal itu pula yang membuat Jokowi terkesan kaget ketika dihantam dengan sejumlah isu pada Pilpres 2014.

Jika ditelusuri, Jokowi pernah dituduh sebagai keturunan Tionghoa, bagian dari Partai Komunis Indonesia, sampai dituduh anti-Islam. Belum lagi pada Pilpres 2014, sebagian besar partai Islam tidak memihak Jokowi, maka isu anti-Islam itu pun semakin mudah ditujukan kepadanya.

Hal ini berbeda dengan Prabowo yang pada Pilpres 2014 didukung oleh sebagian besar partai Islam seperti PAN, PKS, PPP dan PBB. Saat itu, Prabowo tak mungkin bisa diserang dengan menggunakan politik identitas.

Apalagi, Prabowo juga didukung oleh dua konglomerat besar pemilik media seperti politisi senior Golkar Aburizal Bakrie dengan Viva Group yang memiliki TV One dan ANTV, hingga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan kerajaan media MNC Group-nya, Koran Sindo dan Okezone. Dukungan pemilik media itu terbukti efektif. Riset dari Remotivi menyebutkan bahwa Jokowi adalah tokoh yang paling banyak diberitakan secara negatif oleh TV One.

Dengan melihat amunisi Prabowo pada Pilpres 2014, mungkin tepat untuk mengatakan kalau Jokowi saat itu terkepung. Namun, kepungan itu seperti sudah tak berlaku pada hari ini. Mengingat, status Jokowi saat ini adalah seorang petahana. Jokowi bukan lagi pemain baru dalam dunia politik.

Tom Power dari Australian National University (ANU) dalam tulisan di New Mandala menyatakan kalau Jokowi telah memanfaatkan instrumen negara untuk kepentingan Pilpres 2019. Menurutnya, Jokowi telah mempolitisasi lembaga hukum sampai instansi militer demi memenuhi tujuan-tujuan politiknya.

Manuver politik Jokowi terbilang efektif. Kurang dari lima tahun, Jokowi berhasil “mencaplok” kekuatan Prabowo sehingga sang jenderal kini seperti semakin tidak bergigi. Tercatat, partai-partai oposisi di tahun 2014 kini mulai merapat ke kubu Jokowi. Sebut saja Golkar, PPP dan Perindo.

Dengan merapatnya Golkar dan Perindo, tentu saja hal itu bisa membuat media seperti TV One dan MNC Group bisa memberikan citra positif lebih besar pada Jokowi. Belum lagi Jokowi berhasil menggandeng Erick Tohir.

Malam ini, saya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar menerima kunjungan silaturahmi Tim Kampanye Nasional @jokowi – KH Ma'ruf Amin yang dipimpin langsung Ketua TKN @erickthohir . Rombongan yang hadir terdiri dari seluruh Sekjen Partai Pendukung (atau yang mewakili). pic.twitter.com/VORqmicJXc

— Aburizal Bakrie (@aburizalbakrie) October 8, 2018

Selain bisa merangkul kaum milenials dan menjadi tokoh kunci di Viva Group bersama keluarga Bakrie, Erick juga merupakan pemilik Mahaka Group, media yang di bawahnya bernaung koran Republika – selama ini disebut-sebut sebagai media yang cukup lantang mengkritik Jokowi.

Selain itu, Jokowi pun berhasil merebut barisan Nahdlatul Ulama (NU) dengan mengangkat KH Ma’ruf Amin – tokoh sentral dalam ormas tersebut – sebagai cawapres untuk Pilpres 2019. Beberapa pihak menilai, langkah itu dilakukan oleh Jokowi untuk menghindari serangan politik identitas terhadap dirinya.

Berdasarkan data-data di atas, anggapan kalau saat ini Prabowo sedang terkepung bisa saja benar. Hal itu dikarenakan Jokowi seperti berhasil menguasai pos-pos kekuatan Prabowo dengan merangkul para pendukung lawannya itu untuk berbalik mendukung dirinya.

Terlihat bagaimana seorang Jokowi di Pilpres kali ini bukanlah Jokowi pada Pilpres 2014. Ia sudah semakin siap dan matang untuk menghadapi Prabowo. Dalam konteks pembalikan dukungan dan pengepungan itu, Jokowi seperti memainkan politik “loncat katak”. Lantas, apakah politik “loncat katak” itu?

“Politik Loncat Katak” AS Inspirasi Jokowi?

Loncat katak adalah strategi perang yang digunakan ole Amerika Serikat (AS) dalam menghadapi Jepang pada pertempuran di Pasifik. Dalam bahasa Inggris, strategi perang loncat katak ini dikenal dengan istilah Island Hopping atau Leapfrogging. Dengan strategi loncat katak, AS berhasil memaksa Jepang menyerah pada Perang Dunia II.

Menurut Harold C. Hutchison dalam tulisannya di We Are The Mighty, AS memiliki masalah besar dalam pertempuran di Pasifik karena samudera tersebut sangatlah besar. Sementara itu, pulau-pulau kecil yang strategis di Pasifik telah dikuasai oleh Jepang.

Atas dasar itulah, AS tidak ingin bunuh diri dengan datang ke daratan Jepang secara langsung. Hal itu dikarenakan Jepang telah membangun pangkalan militer di pulau-pulau strategis di Pasifik tersebut. Bukan tak mungkin, ketika AS masuk ke daratan Jepang, pasukan AS akan dihantam habis dari berbagai lini.

Maka Island Hopping ini dipilih sebagai strategi alternatif untuk mengalahkan Jepang. Dengan strategi loncat katak  tersebut, AS berusaha  merebut pangkalan militer Jepang di pulau-pulau Pasifik sehingga posisi pasukan AS semakin dekat dengan Jepang daratan.

Dalam menguasai pulau-pulau tersebut, AS melancarkan serangan dari laut dan udara. Dari laut, AS berhasil menghancurkan kapal pengangkut logistik dan kapal-kapal induk Jepang.

Sementara dalam merebut Pulau Mariana misalnya, armada udara AS berhasil memenangi duel udara dengan armada Jepang. Tercatat AS berhasil mengancurkan 250 pesawat tempur Jepang dan hanya kehilangan 29 pesawat.

Pulau Mariana sangatlah penting. Dari Mariana-lah misi penguasan pulau-pulau  lainnya mulai terbuka. Perlahan tapi pasti, pasukan AS semakin mendekati Jepang daratan melalui pulau-pulau tersebut.

Itulah mengapa strategi AS familiar dengan sebutan “loncat katak” karena pola pergerakan AS dalam menghantam Jepang itu dilakukan bertahap dari pulau ke pulau. Mereka seperti sedang melompat dari pulau paling Selatan seperti di pulau Solomon, Marshall dan New Guinea, hingga ke pulau di Utara seperti Okinawa dan Saipan.

Maka ketika pasukan AS semakin dekat, AS pun memaksa Jepang untuk menyerah dengan menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun menyerah.

Sekilas, strategi loncat katak ala Amerika tersebut seperti digunakan oleh Jokowi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Sama seperti AS, di awal-awal pertempuran, Jokowi merasa kewalahan menghadapi lawan berpengalaman di lautan luas bernama “politik”.

Atas dasar hal itu, Jokowi pun tak ingin bunuh diri dengan melakukan serangan secara langsung kepada Prabowo. Ia seperti sadar, Prabowo saat itu sangatlah kuat. Jokowi pun berusaha menaklukan Prabowo dengan cara menguasai pos-pos kekuatan Prabowo satu per-satu.

Mulai dari partai, media, konglomerat hingga tokoh-tokoh politik pendukung Prabowo di tahun 2014 kini berhasil dikuasai oleh Jokowi. Jokowi sama seperti AS, berusaha menguasai satu-persatu pulau milik lawan dan menggunakan pulau-pulau itu untuk melakukan serangan balik.

Pada titik inilah bisa dikatakan bahwa Prabowo benar-benar terkepung pada Pilpres 2019. Kepungan itu dikarenakan “pulau-pulau” milik Prabowo pada tahun 2014 kini berhasil dikuasai satu per-satu oleh Jokowi, sehingga wajar jika kubu Prabowo merasa semakin terkepung dan terpojok dari berbagai lini.

Dengan demikian, penting bagi Prabowo untuk membendung strategi “loncat katak” ala Jokowi ini. Jika tak ada perubahan manuver politik, bukan tak mungkin Prabowo akan bernasib sama dengan Jepang pada pertempuran di Pasifik. Seperti Jepang, Prabowo pun mungkin akan dikalahkan secara telak oleh Jokowi.

Mungkin kubu Prabowo perlu berpikir bahwa ada alasan mengapa Jokowi sangat menyukai katak dan kecebong. Sebab, bukan tidak mungkin itulah strategi politik yang sedang digunakannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (D38)