PinterPolitik.com

“Politics have no relation to morals.” – Niccolò Machiavelli, penulis buku Il Principe

Ada cerita menarik dari sebuah kecelakaan pesawat di Amerika Latin. Ketika tengah menggarap ladangnya, Miguel, petani setempat mendengar ledakan keras yang membuatnya refleks mencari sumber suara. Setelah menelusuri perbukitan selama 30 menit, Miguel menemukan sebuah pesawat dengan keadaan pecah dan sudah terbakar.

Ia pun berinisiatif mengubur para korban di perbukitan tersebut. Selang beberapa jam, aparat kepolisian datang. Ternyata pesawat tersebut berisi rombongan politisi penting negara. Miguel ditanya, “di mana mayat para korban?”

“Sudah aku kubur semuanya,” jawab Miguel. “Apakah semua korban meninggal dunia?” timpal seorang aparat berseragam.

“Tidak juga, ada beberapa yang mengaku masih hidup. Tapi mereka politisi, kita tahu mereka kerap berbohong bukan?” jawab Miguel.

Cerita tersebut penulis baca dari sebuah halaman Facebook sekitar dua minggu yang lalu. Meskipun merupakan cerita fiksi, cerita semacam ini dapat dipahami sebagai keresahan berbagai pihak atas lumrahnya politisi melakukan kebohongan.

Tidak hanya pada saat melakukan kampanye, setelah menjabat pun kebohongan semacam itu kerap kita dengar. Pada bulan Juni kemarin, misalnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sampai mengeluarkan meme kritik dengan tajuk Jokowi: The King of Lip Service.

Baca Juga: The King of Lip Service, Apa Salahnya?

Ada empat pernyataan RI-1 yang dinilai kontras dengan tindakan yang ada. Dua di antaranya adalah keinginan memperkuat KPK yang justru berakhir pada indikasi pelemahan, dan pernyataan dipersilahkannya Omnibus Law digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) begitu kontras dengan pernyataan agar MK menolak semua gugatan terhadap UU Cipta Kerja.

Akan tetapi, kendati banyak pernyataan yang dengan mudah kita deteksi kontras dengan tindakan, gelombang pembelaan terhadap kekuasaan terus saja berdatangan. Jurus utamanya adalah narasi moral, “tidak mungkin pemerintah mengabaikan masyarakatnya.”

Pertanyaannya, apakah jawaban-jawaban seperti itu dapat kita terima? Katakanlah niat baik benar-benar dimiliki, apakah itu menjustifikasi tindakan politisi?

Lihatlah Tindakannya

Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace memberikan penjelasan penting yang patut dijadikan acuan. Dalam teori realis, khususnya dalam politik internasional, terdapat dua kekeliruan yang umum dilakukan, yakni menentukan motif dan preferensi ideologis.

Menurut Morgenthau, adalah sebuah kesia-siaan dan menyesatkan apabila kita berusaha mencari motif negarawan atau politisi. Disebut sia-sia, karena motif merupakan data psikologis yang tidak baku dan begitu sulit untuk dikenali.

“Apakah kita benar-benar mengetahui motif kita sendiri?” tanya Morgenthau. Jika motif diri sendiri saja sulit kita kenali, lantas bagaimana kita mengenali motif orang lain?

Penekanan tersebut sama dengan penjabaran Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus: A Brief History of Tomorrow ketika menggugat narasi free will atau kehendak bebas yang selama ini diagungkan peradaban manusia. Untuk menyebutkan manusia bahkan tidak mengetahui keinginannya sendiri, Harari memaparkan berbagai temuan studi psikologi.

Satu di antaranya adalah studi peraih Hadiah Nobel di bidang psikologi dan kedokteran, Profesor Roger Wolcott Sperry dan muridnya, Profesor Michal S. Gazzaniga terkait perbedaan kemampuan dua hemisfer (belahan) otak manusia. Kita kerap menyebutnya otak kanan dan otak kiri.

Dalam studi tersebut, seorang anak ditanya ingin menjadi apa ketika sudah dewasa nanti. Anak itu menjawab ingin menjadi juru gambar. Jawaban itu ternyata diberikan oleh hemisfer kiri, otak yang memainkan bagian krusial dalam penalaran logis dan bahasa. Penelitian kemudian dilanjutkan untuk mencari tahu apa yang diinginkan hemisfer kanan.

Karena hemisfer kanan tidak bisa mengendalikan bahasa lisan, para peneliti menggunakan kotak-kotak huruf Scrabble. Pertanyaan yang sama kemudian ditulis di kertas dan ditempatkan di ujung bidang visual kiri anak tersebut. Secara mengejutkan, tangan kiri anak tersebut mulai bergerak mengatur kotak-kotak huruf Scrabble untuk menulis “balap mobil”. Pertanyaannya, anak itu ingin menjadi juru gambar atau pembalap mobil?

Baca Juga: Mudah Membaca Logika Kekuasaan Jokowi

Kembali pada Morgenthau. Menurutnya, kita tidak dapat menentukan kebijakan politik seorang politisi terpuji atau berhasil berdasarkan motif karena itu sangat menyesatkan. Selain karena argumentasi sebelumnya, melainkan juga karena motif tidak memiliki relasi kausal terhadap kebijakan yang bagus.

Morgenthau mencontohkan dua mantan Perdana Menteri Britania Raya, Neville Chamberlain dan Winston Churchill. Sejauh yang diketahui, Chamberlain dengan jelas memiliki motif yang baik dengan bersikap lunak terhadap Adolf Hitler untuk menghindari letusan Perang Dunia II.

Akan tetapi, seperti yang dicatat sejarah, langkah lunak Chamberlain justru membuat Hitler yakin untuk melakukan invasi. Sementara Churchill, meskipun motifnya tidak sebaik Chamberlain, ketegasannya dengan jelas merupakan langkah penting dalam menekan ambisi invasi Jerman Nazi.

Penjelasan Morgenthau ini memberikan arahan jelas dalam menyikapi jawaban-jawaban moral, seperti “pemerintah tidak mungkin tidak memikirkan rakyatnya”, ataupun “pemerintah pasti menginginkan kesejahteraan seluruh masyarakat”.

Ya, mungkin saja pernyataan itu benar-benar dilandasi oleh motif-motif baik. Namun motif baik tersebut baru akan mendapatkan justifikasi apabila kebijakan yang ditelurkan benar-benar berkorelasi dengan pernyataan yang ada. Singkatnya, ini bukan soal apa yang dinyatakan oleh politisi, melainkan bagaimana kebijakannya menggambarkan kata-katanya.

Siapa Machiavellian?

Selain penjelasan Morgenthau, penjabaran filsuf Jerman Hannah Arendt dalam tulisannya Truth and Politics juga penting untuk dicatat. Menurut Arendt, entah sejak kapan, politik tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan kebenaran. Bahkan menurutnya, kebohongan selalu dianggap sebagai alat penting dan dibenarkan, tidak hanya untuk politisi dan demagog, melainkan juga sebagai keahlian seorang negarawan.

Dalam kesimpulan tulisannya, Arendt menulis, “Melihat politik dari perspektif kebenaran, seperti yang telah saya lakukan di sini, berarti mengambil sikap di luar ranah politik”.

Mengacu pada Arendt, jika benar kebohongan merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh politisi, ini jelas menguatkan hipotesis Morgenthau agar tidak menilai politisi dari pernyataannya. Melihat pernyataan politisi hanya akan membawa kita pada kebingungan karena kerap menunjukkan kontradiksi.

Baca Juga: Tidak Mungkin Jokowi Tidak Berbohong?

Niccolò Machiavelli dalam bukunya yang terkenal Il Principe juga dengan gamblang menyebutkan, bahwa dalam kepentingan mengejar dan mempertahankan kekuasaan, kebohongan dan kejahatan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Bagi mereka yang mengikuti nasihat-nasihat dalam Il Principe, dapat menyebut diri sebagai seorang Machiavellian, atau kita sebut sebagai seorang Machiavellian. Namun pertanyaannya, jika seorang Machiavellian lumrah melakukan kebohongan, mungkinkah Machiavellian mengakui dirinya?

Penegasan ini juga dikemukakan oleh dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) Fristian Hadinata. Ungkapnya, “Machiavellian sejati tidak akan mengaku dirinya Machiavellian.”

Persoalan ini juga dapat kita pahami melalui paradoks kebohongan (liar paradox). Jika seorang pembohong mengaku tengah berbohong, apakah ia sedang berbohong? Bukankah ia sedang jujur tengah berbohong? Atau sedang berbohong mengatakan dirinya berbohong?

Jika politisi adalah apa yang digambarkan oleh Arendt dan Machiavelli, maka secara logis dan praktis, kita harus mengikuti saran Morgenthau untuk tidak menilai politisi dari pernyataannya, melainkan dari kebijakannya.

Kita dapat mengonversi hipotesis Morgenthau tersebut ke dalam salah satu bentuk silogisme hipotesis (hypothetical syllogism) yang disebut dengan modus tollens sebagai berikut:

Premis Mayor   :               A -> B    (Jika politisi ingin menyejahterakan masyarakat, maka kebijakannya harus membuat masyarakat sejahtera)

Premis Minor    :               ~B           (Kebijakan politisi ternyata tidak menyejahterakan masyarakat)

Konklusi              :               ჻ ~A       (Politisi tidak ingin masyarakat sejahtera)

Well, pada akhirnya, seperti yang disebutkan Morgenthau, penegasan ini bukan dalam artian kita menolak eksistensi moralitas, melainkan untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan kualitas kebijakan politik. Motif tidak pernah menjustifikasi kualitas kebijakan. Dampak kebijakan itu sendiri yang memperlihatkan kualitasnya. (R53)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]rihatin, itulah kata-kata pertama dari Prabowo ketika berbicara di depan media mengenai dugaan kekerasan terhadap Ratna Sarumpaet. Dugaan kekerasan terhadap Ratna bermula ketika foto Ratna dengan wajah lebam tersebar di media sosial. Selain itu, Ratna juga sudah lebih dulu mengadu kepada Prabowo mengenai kekerasan yang dialami olehnya.

Kabar kekerasan langsung tersebar di media sosial berkat peran para politisi seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah sampai Rizal Ramli. Bahkan, Aktivis Malari 74 Hariman Siregar pun tiba-tiba saja muncul ke permukaan untuk memberikan dukungan kepada Ratna.

Namun, sebagian besar dari mereka harus menanggung malu. Hal ini dikarenakan kekerasan terhadap Ratna ternyata bohong, alias hoaks dan tidak pernah terjadi. Dalam jumpa pers di kediaman sang aktivis, Ratna mengakui bahwa ia telah berbohong kepada Prabowo dan Tim Pemenangan tentang kekerasan terhadapnya.

Mereka mencoba membangun narasi bahwa mereka korban hoax setelah mereka ramai-ramai menyebarkan hoax itu melalui media sosial.

Jika sebagai elite saja terlalu malas untuk cari tahu & lebih asik bermain jempol, bagaimana kita bisa berharap mereka ciptakan Pemilu yg edukatif?

— Tsamara Amany Alatas (@TsamaraDKI) October 4, 2018

Pengakuan Ratna ini langsung mendapat respons dari berbagai pihak. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Farhat Abbas dengan sigap mempolisikan 17 politisi karena telah sebarkan hoaks ke publik. Sementara Prabowo dan tim merasa kecewa karena telah dibohongi. Ia pun mengatakan akan melaporkan Ratna ke pihak berwenang.

Sekalipun Prabowo secara resmi sudah meminta maaf, tetapi publik masih belum bisa terima. Kasus kebohongan ini semakin membuat Prabowo dan tim pemenangan tersudut. Jika ingin tetap meraih kemenangan, Prabowo harus siaga. Bukan tak mungkin kasus ini bisa membuat elektabilitas Prabowo menurun. Mengapa bisa begitu?

Sebuah Politik “Kebohongan”

Kebohongan seperti yang dilakukan Ratna bukanlah fenomena baru dalam dunia politik. Dalam konteks politik Indonesia, hoaks atau kabar bohong lazim beredar pada tahun-tahun politik. Pada tahun 2014, Jokowi dituduh sebagai PKI dan keturunan Tiongkok oleh Tabloid Obor Rakyat. Belakangan, kebohongan itu tak bisa dibuktikan kebenarannya sehingga Jokowi mampu memenangkan Pilpres 2014.

Selain Jokowi, Sandiaga juga pernah diserang oleh kebohongan. Ia dituding telah berselingkuh dengan beberapa perempuan. Namun, kabar itu berhasil ditepis oleh Sandiaga dan tak lagi muncul ke permukaan. Menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengapa akhirnya kebohongan itu rentan muncul pada tahun politik?

Kabar bohong tentu saja tidak muncul tiba-tiba, ia pasti secara sengaja diproduksi untuk misi politik tertentu. The Guardian mencatat secara historis seperti pada kasus Watergate Richard Nixon di Amerika, para politisi telah menggunakan kebohongan untuk keuntungan mereka. Oleh karena itu, selama ada berita palsu, maka ada akan orang-orang yang berusaha memanfaatkannya secara politis.

Hal itu tentu saja sejalan dengan fenomena politik Indonesia saat ini, di mana Prabowo dan tim pemenangan berusaha memanfaatkan kabar pemukulan Ratna Sarumpaet tanpa melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Bahkan, Prabowo sampai menggelar konferensi pers untuk mengecam pemukulan terhadap Ratna. Akhirnya, publik sadar bahwa itu adalah komoditas politik setelah Ratna buka suara.

P @prabowo mendengar cerita penganiayaan thd Mbak @RatnaSpaet . Penganiayaan ini suatu sikap pengecut n biadab. pic.twitter.com/y3fXjLfBdt

— Fadli Zon (@fadlizon) October 2, 2018

Lantas mengapa Ratna berbohong? Ia sendiri mengatakan kebohongan itu dilakukan untuk menghindari pertanyaan anaknya. Lalu, benarkah kebohongan itu dibuat tanpa ada muatan politik?

Dalam sejarah pemikiran politik, kasus berbohong dalam politik dan perilaku tak bermoral merupakan hal biasa, bahkan beberapa tokoh menganggap berbohong dan mengesampingkan moral itu sah-sah saja dilakukan karena tujuan dari politik adalah meraih kekuasaan.

Machiavelli dalam buku The Prince mengenalkan doktrin tentang kecerdikan aksi politik; perceraian politik dari moralitas pribadi; pembenaran semua sarana politik, bahkan yang paling tidak bermoral dan penggunaan penipuan, kekerasan, pemaksaan, dan penipuan untuk mencapai tujuan politik.

Machiavelli seperti ingin menegaskan bahwa ketika seseorang ingin mencapai tujuan politik, maka mereka harus membenarkan segala cara, termasuk mengesampingkan moralitas dan melakukan kebohongan. Praktik dari pemikiran Machiavelli nampak pada kontestasi politik Indonesia saat ini, dimana kebohongan tersebar dimana-mana, tak lain tujuan dari kebohongan itu adalah demi meraih kekuasaan.

Menurut Professor George Mason University Ilya Somin, ketidaktahuan publik membuat strategi politik kebohongan sangat sulit untuk diatasi. Para analis itu melihat kebohongan di dalam dunia politik adalah lazim dan tergolong sering terjadi. Namun pertanyaannya, apakah konsekuensi seandainya kebohongan itu terbongkar, seperti pada kasus Ratna Sarumpaet?

Prabowo Buntung, Jokowi Untung

Pada awal-awal beredarnya kabar pemukulan terhadap Ratna Sarumpaet, kubu Prabowo memang terlihat reaktif dalam menanggapi hal tersebut. Apalagi mereka sampai mengadakan konferensi pers dan menyebarluaskan kabar itu melalui media sosial.

Beberapa pihak menilai kubu Prabowo telah memanfaatkan kabar penganiayaan untuk memojokkan Jokowi. Hal itu bisa dibaca ketika mereka mengatakan bahwa serangan terhadap Ratna bermuatan politik. Akan tetapi semua berbanding terbalik ketika Ratna Sarumpaet membongkar kebohongan itu. Saat ini, justru kebohongan tersebut telah menjadi malapetaka bagi kubu Prabowo.

Kubu Prabowo cenderung memanfaatkan kabar penganiayaan untuk memojokkan Jokowi
Share on X

Selain dipolisikan, Prabowo dan tim harus siap-siap mendapatkan sanksi dari publik. Bukan tak mungkin juga kasus kebohongan ini akan membuat elektabilitas Prabowo jatuh, karena para pemilih membenci politisi tidak jujur.

Prabowo bisa saja akan bernasib seperti Richard Nixon di Amerika Serikat. Mantan presiden Amerika itu pernah tersandung skandal Watergate pada tahun 1972 sampai 1974. Saat itu, lima laki-laki ditangkap di perkantoran Komite Nasional Partai Demokrat ketika sedang memasang alat penyadap. Seperti diketahui partai Demokrat merupakan lawan politik Nixon.

Skandal itu membuat approval rating Nixon jatuh. Ia diduga telah terlibat dalam upaya penyadapan di markas lawan politiknya. Yang membuat itu lebih buruk, ada upaya menutupi atau dalam kadar tertentu berbohong terkait dengan skandal tersebut. Maka pada tahun 1974, Nixon memutuskan untuk mundur dari jabatan kepresidenan karena adanya tekanan publik yang geram terhadap skandal itu.

Kasus Nixon adalah salah satu contoh betapa seorang politisi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik mereka, persis seperti yang dikatakan oleh Machiavelli di pembahasan awal. Namun ketika kebohongan itu terungkap, politisi sekelas Nixon bisa jatuh dari kekuasaan.

Maka bukan tidak mungkin hal serupa akan dialami oleh Prabowo. Walaupun Prabowo bukanlah petahana seperti Nixon, namun kebohongan dalam kasus Ratna ini bisa berdampak buruk bagi elektabilitas Prabowo. Prabowo akan dinilai telah menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan, termasuk dengan berbohong.

Meskipun Prabowo terus berdalih bahwa ia adalah korban kebohongan Ratna, akan sangat sulit bagi publik untuk mempercayai hal tersebut. Apalagi sebelum semua terbongkar, para politisi dari kubu Prabowo cenderung mengalamatkan kritik atas kasus tersebut ke kubu Jokowi. Maka tak heran ketika publik menilai kebohongan itu memang sengaja diproduksi untuk menjatuhkan salah satu kandidat.

Sebaliknya, keuntungan justru akan dirasakan oleh kubu Jokowi. Berkurangnya elektabilitas Prabowo bisa menjadi berkah baginya di Pilpres nanti. Belum lagi, ketika kasus Ratna menggemparkan satu republik, Jokowi justru sedang turun langsung untuk menangani dampak bencana alam di Palu dan Donggala. Oleh karena itu, tak heran jika para politisi dari kubu Jokowi mengatakan bahwa Jokowi sedang sibuk menangani bencana ketika ia dituduh dengan berbagai kabar yang belum tentu benar.

Kasus Richard Nixon bisa menjadi tolak ukur betapa sebuah kebohongan bisa merugikan seorang politisi. Maka, bukan tak mungkin kasus ini akan membuat Prabowo semakin sulit untuk keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2019. Boleh jadi, Prabowo harus berhati-hati, jika salah menanggapi kasus kebohongan serupa, ia bisa saja telah menyerahkan kursi presiden begitu saja kepada Jokowi. (D38)