PinterPolitik.com

Bakal calon presiden (bacapres) dari Partai NasDem, Anies Baswedan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat di Jakarta pada Selasa, 14 Februari 2023. Di dalam acara tersebut Partai Ummat juga menegaskan bahwa secara resmi akan mendukung Anies sebagai capres.

Di dalam Rakernas itu Anies diminta menjadi pembicara oleh Partai Ummat. Anies sempat menyinggung soal politik identitas ketika mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Anies tampaknya mewanti-wanti kepada Partai Ummat untuk tidak menggunakan narasi politik identitas seperti peristiwa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019 lalu.

Seperti yang terlihat, pernyataan tegas Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi soal partainya mengusung politik identitas menuai beragam reaksi keras. Politikus PSI Guntur Romli, misalnya, sampai menyebut Partai Ummat sangat berbahaya. Romli menyebut Partai Ummat memiliki pemahaman yang ngawur karena menilai masjid sebagai basis perjuangan politik Partai Ummat.

Atas serangan sentimen negatif itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Anies sedang berupaya untuk keluar dari stigma politik identitas. Anies merasa dirinya trauma akibat narasi-narasi kebencian yang menyebabkan perpecahan kelompok masyarakat. Terlebih, Anies ingin dipandang sebagai sosok yang nasionalis dan moderat.

Menurut Direktur Eksekutif IndostrategicAhmad Khoirul Anam, konteks itu yang membuat Partai Ummat bagaikan pedang bermata dua kepada Anies Baswedan. Jika Anies tidak bisa “menjinakkan” politik identitas, maka kemungkinan akan menjadi beban kepada Anies sendiri. Begitupun sebaliknya, jika berhasil “menjinakkan”, itu akan menjadi dukungan yang sangat potensial bagi Anies.

Lantas, apakah Anies bisa “menjinakkan” para pendukung-pendukungnya untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai narasi kebencian di Pilpres 2024?

Tantangan Berat

Politik identitas lahir dari proses sosial yang alamiah. Mengutip buku Francis Fukuyama yang berjudul The Origin of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution, secara alamiah manusia mestilah berpolitik. Peradaban manusia melahirkan “politik” untuk mengatur perbedaan-perbedaan di antara diri mereka.

Dapat dikatakan “politik” merupakan respons terhadap kesadaran perbedaan identitas. Apa yang disebut identitas memiliki makna yang sangat luas, mulai dari identitas agama, suku, ras, kelompok kerja, ideologi, dan seterusnya.

Lili Romli dalam tulisannya Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia, menegaskan politik identitas susah dihindari, apalagi Indonesia adalah negara multikultural.

Sebagaimana dijabarkan dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Partai Ummat Sedang Bunuh Diri?, masalahnya bukan terletak pada politik identitas, melainkan politik kebencian (politics of resentment). Politik kebencian adalah fenomena politik ketika narasi identitas dibumbui narasi kebencian.

Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment menjelaskan bahwa  tantangan utama demokrasi saat ini adalah tumbuh suburnya politik kebencian akibat penetrasi internet dan media sosial.

Pesatnya perkembangan teknologi membuat seseorang bisa mengirimkan informasi sebebas-bebasnya terutama ujaran kebencian (hate speech) untuk menjatuhkan identitas kelompok lain.

Mencegah politik kebencian adalah tantangan terberat bagi Anies. Terlebih, munculnya politik kebencian juga membatasi ruang gerak Anies untuk meraih dukungan kelompok moderat dan nasionalis seperti yang diharapkan. Tentu hal ini berdampak pada elektabilitas dan citra Anies di mata publik.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Anies untuk “menjinakkan” politik identitas di Pilpres 2024?

Jadi Poros Tengah?

Di titik ini, sudah saatnya Anies harus bertindak secepatnya untuk mencegah meluasnya politik kebencian dan stigma politik identitas yang melekat pada dirinya. Eleanor Penny dalam All Politic is Identity Politics and Pretending otherwise only benefits the Far Right menyampaikan bahwa kita harus berani mengambil sikap, karena faktanya semua politik itu erat dengan politik identitas.

Maka dari itu, sudah saatnya Anies harus menentukan sikapnya dengan tegas sebagai sosok yang moderat dan nasionalis di tengah-tengah keragaman identitas.

Michael Rush dan Philip Althoff dalam buku Political Sociology Introduction menyampaikan tentang pentingnya sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses memperkenalkan sistem politik kepada individu atau masyarakat, sehingga dapat berpengaruh terhadap reaksi-reaksi masyarakat untuk mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan perilaku yang kondusif untuk menjadi warga negara yang baik.

Selain itu, sosialisasi politik juga memiliki fungsi untuk mencerdaskan bangsa, dan memelihara sistem politik suatu negara. Filsuf Jean-Jacques Rousseau juga menyampaikan bahwa penting memberikan edukasi untuk memperhitungkan nilai-nilai politik dengan metode sosialisasi.

Sebelumnya, Anies Baswedan sudah pernah melakukan sosialisasi politik pada masa awal deklarasinya sebagai bakal calon presiden oleh Partai NasDem. Melalui sosialisasi politik itu, Anies bersama partai pengusungnya berupaya untuk memperkenalkan sosok Anies kepada khalayak publik. Sosialisasi ini juga dimanfaatkan untuk mengklarifikasi sejumlah hal terutama bagi pihak yang masih menilai Anies sebagai sosok yang intoleran.

Mengutip pernyataan Robert Le Vine dalam Political Sociology Introduction karya Michael Rush dan Philip Althoff, tantangan sosialisasi politik di negara berkembang justru memiliki relasi dekat dengan nilai-nilai tradisional dibanding nasional.

Hal ini disebabkan karena ketika masa penjajahan, nilai-nilai tradisional menjadi tersingkir dan lebih difokuskan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Namun, setelah kemerdekaan suatu bangsa tercapai, maka nilai-nilai tradisional muncul kembali dan menunjukkan kepentingannya melalui partai-partai politik.

Ini menjawab kenapa Anies dan NasDem gencar melakukan safari politik dan mengeluarkan pernyataan ke hadapan publik. Selain untuk menjaga keterkenalan, juga sebagai sosialisasi dan pendidikan politik. Ini penting dilakukan untuk membangun kesadaran, pemahaman pendapat, serta perilaku individu.

Syamsudin Haris, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyampaikan betapa pentingnya pendidikan politik dari para calon pemimpin bangsa.

“Bangsa ini butuh pendidikan politik oleh calon-calon presiden dan elite politiknya, supaya apa? Supaya bangsa ini ke depan menjadi lebih dewasa lagi. Demokrasi kita lebih maju dan pemerintah lebih bertanggung jawab,” ungkap Syamsuddin (23/11/2018).

Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan dua hal. Pertama, politik kebencian tentu menjadi tantangan terberat bagi Anies dalam mempersiapkan Pilpres 2024. Politik kebencian yang merupakan tahap lanjutan politik identitas sulit dihindari di tengah diversitas budaya dan identitas yang masif.

Kedua, Anies harus bisa bertindak secara tegas untuk menentukan sikapnya sebagai tokoh nasionalis moderat. Selain itu, sekiranya Anies bisa “menjinakkan” politik identitas dengan metode sosialisasi politik. Mengutip Ahmad Khoirul Umam, jika ingin menang Anies perlu lebih aktif menegaskan posisinya sebagai politisi poros tengah. (R86)

PinterPolitik.com

“Awas, jangan mau jadi seperti lato-lato. Ditarik dan dibenturkan.” – Sugeng Winarno, Dosen Ilmu Komunikasi UMM

Berbagai elite politik, hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti untuk tidak menggunakan politik identitas. Wanti-wanti itu sekiranya bertolak pada panasnya tensi politik pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Dengan adanya trauma publik, terminologi politik identitas menjadi istilah yang sangat dihindari, khususnya oleh para elite politik. Menariknya, seolah menabrak trauma itu, Partai Ummat justru secara tegas menyebut dirinya mengusung politik identitas Islam.

“Kami akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” ungkap Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat pada 13 Februari 2023. Lebih menarik lagi, Ridho menyebut politik identitas adalah politik pancasilais.

Sebagai partai baru yang berambisi lolos ke Senayan pada 2024, kenapa Partai Ummat justru menabrak trauma tersebut? Bukankah secara terang-terangan mengatakan diri mengusung politik identitas akan menggerus citra Partai Ummat?

Politik Identitas adalah Alamiah

Sayangnya, jika mengembalikannya pada literatur politik, deretan pertanyaan itu menjadi kurang relevan. Kita dapat memulai dari gagasan filsuf politik Chantal Mouffe.

Mengutip gagasan Carl Schmitt, Mouffe menegaskan bahwa politik dibangun di atas perbedaan “kita” dan “mereka” – us vs them.

Mempopulerkan istilah agonisme, Mouffe justru melihat konflik sebagai entitas positif. Dengan adanya konflik dan konfrontasi, itu menjadi penanda bahwa demokrasi yang lekat dengan budaya dialog dan kritisisme tengah hidup.

Mengutip buku Francis Fukuyama yang berjudul The Origin of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution, gagasan us vs them merupakan nature dari politik itu sendiri. Menurut Fukuyama, secara alamiah (by nature) manusia mestilah berpolitik.

Ini merupakan konsekuensi dari sifat manusia yang hidup berkelompok. Peradaban manusia kemudian melahirkan “politik” untuk mengatur perbedaan-perbedaan tak terelakkan dalam kelompok.

Singkatnya, dapat dikatakan politik merupakan respons terhadap kesadaran atas perbedaan identitas. Konteks identitas ini luas, mulai dari identitas agama, suku, ras, kelompok kerja, dan seterusnya.

Bukti atas simpulan itu dapat kita lihat pada konsep konstituen di DPR RI. Setiap anggota DPR yang duduk di Senayan merupakan perpanjangan tangan dari suara konstituen atau daerah pilihnya (dapil).

Mereka adalah representasi suara identitas Jakarta Selatan, Makassar, Lombok, Bali, Aceh, Pontianak, Papua, dan seterusnya. Para anggota DPR harus menyuarakan kepentingan konstituennya, bukan konstituen anggota yang lain.

Dengan demikian, pernyataan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi adalah tepat. Sebagai partai Islam, memang sudah sepatutnya Partai Ummat mengusung politik identitas Islam. Mereka ingin menghadirkan dirinya sebagai representasi suara atau identitas Islam.

Kemudian, terkait pernyataan Ridho bahwa politik identitas adalah politik pancasilais juga dapat dibenarkan. Bertolak pada politik adalah pengakuan terhadap perbedaan identitas, itu merupakan salah satu prinsip mendasar Pancasila yang mengakui perbedaan.

Masalahnya adalah Politik Kebencian

Di titik ini, sekiranya masih banyak pihak yang menaruh tanda tanya dan mengkerutkan dahi. Mungkin beberapa pertanyaannya seperti ini. Apakah sekelumit penjelasan itu tengah membenarkan dampak destruktif dari politik identitas? Apakah terdapat upaya untuk meremehkan bahaya politik identitas?

Pertanyaan-pertanyaan itu setengah tepat dan setengah keliru. Disebut tepat karena memang terdapat bukti empiris riil di Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Namun, disebut keliru karena yang dirujuk sebenarnya bukan politik identitas melainkan politik kebencian (politics of resentment).

Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, menjelaskan bahwa tantangan utama demokrasi saat ini adalah tumbuh suburnya politik kebencian akibat penetrasi internet dan media sosial.

Secara singkat, kita dapat menyebut politik kebencian adalah tahap lanjutan dari politik identitas. Politik kebencian adalah fenomena politik ketika identitas selain diri atau kelompoknya ingin dihilangkan.

Politik kebencian terjadi ketika narasi-narasi identitas dibumbui oleh narasi reward and punishment. Sebagai contoh, jika tidak memilih partai politik X atau kandidat Y maka dapat dikatakan kafir.

Jika sekadar membangun narasi pilihlah partai politik X atau kandidat Y karena satu agama atau satu suku, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika narasi itu dibumbui dengan ancaman atau hasrat permusuhan.

Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan dua hal. Pertama, melihatnya dari kacamata linguistik, politik identitas telah mengalami peyorasi makna atau maknanya menjadi negatif.

Karena masif diidentikkan dengan politik kebencian, politik identitas kemudian dilihat sebagai terminologi yang haram digaungkan. Kasusnya sama seperti kekeliruan dalam menyebut vandalisme sebagai anarkisme.

Kedua, sekiranya tidak ada yang salah dari pernyataan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi. Jika Partai Ummat memutuskan sebagai partai Islam, maka secara konsekuen mereka memang harus mengusung politik identitas Islam. (R53)

PinterPolitik.com

Surya Paloh tentu tengah berbahagia. Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem itu dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (HC) Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Brawijaya (UB).

Dalam orasi ilmiahnya, Paloh memaparkan sejumlah poin yang sangat menarik. Satu yang paling menarik perhatian adalah pandangannya soal tidak perlu diadakan pemilihan umum (pemilu). Menurutnya, jika berkonsekuensi pada perpecahan bangsa, pemilu sebaiknya tidak diadakan.

Sontak saja, pernyataan itu memantik respons luas. Di satu sisi, ada yang mendukung Paloh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid, misalnya, juga berpandangan bahwa persatuan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan politik. Jika pemilu justru menumbuhkan polarisasi, maka sebaiknya tidak perlu digelar. 

Tak Terhindarkan?

Meminjam pandangan pemikir-pemikir besar seperti Francis Fukuyama dan Amartya Sen, kita dapat sangat memahami pernyataan Surya Paloh. Dalam bukunya yang fenomenal, The End of History and the Last Man, pada pembahasan yang berjudul Manusia Tanpa Kepala, Fukuyama menjelaskan bahwa persoalan vital yang sulit diselesaikan demokrasi liberal adalah bagaimana membuat setiap individu mendapatkan kualitas pengakuan yang sama.

Fukuyama bertolak pada dua konsep filosofis untuk menjelaskan masalah itu. Pertama adalah konsep thymos, atau thumos, atau thymia dari Plato. Thumos adalah bagian dari jiwa manusia yang sangat membutuhkan pengakuan akan martabat. 

Thumos memiliki dua elemen, yakni isothymia dan megalothymia. Isothymia adalah tuntutan untuk dihormati atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Sementara, megalothymia adalah keinginan untuk diakui sebagai yang lebih unggul.

Menurut Fukuyama, demokrasi liberal adalah pilihan tak tertandingi untuk menjawab isothymia. Namun, yang menjadi masalah serius adalah bagaimana caranya meredam megalothymia.

Di sini, Fukuyama mengutip konsep filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, soal adanya manusia paripurna yang terpuaskan dari segala hasrat pengakuan. Tanya Fukuyama, apakah manusia seperti itu ada? 

Seperti yang menjadi kritik Plato dalam buku Republic, ketika diberikan kebebasan, manusia akan menuntut kebebasan lainnya. Ketika isothymia sudah terpenuhi – bahkan juga belum, manusia akan menuntut megalothymia. 

Atas realitas itu, Fukuyama menggunakan diksi “manusia tanpa kepala” sebagai metafora.  Itu adalah satir bahwa manusia yang dibayangkan Nietzsche bukanlah manusia – seseorang akan meninggal jika kehilangan kepalanya.

Atas sulitnya menyelesaikan masalah megalothymia, dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Fukuyama menerangkan persoalan penting yang intangible (tidak berwujud) sebagai masalah utama untuk mewujudkan demokrasi liberal modern, yakni masalah identitas.

Menurut Fukuyama, ancaman besar demokrasi saat ini adalah menjawab masalah pengentalan identitas dan politik kebencian yang masif terjadi. Poin ini persis seperti yang disinggung Surya Paloh dalam orasi ilmiahnya. Paloh sangat prihatin atas penggunaan politik kebencian sebagai strategi dalam pemilu.

Dalam bukunya Identity and Violence: The Illusion of Destiny, Amartya Sen dengan tegas menyebut konflik dan kekerasan yang terjadi berasal dari masalah identitas. Kita dapat tidak menyukai, menghardik, memukul, hingga membunuh orang lain karena identitasnya berbeda dengan kita.

Lantas, jika politik identitas tidak bisa dihindari, apakah pemilu harus ditiadakan seperti pandangan Surya Paloh?

Tentu jawabannya tidak. Setidaknya ada dua argumentasi yang dapat digunakan untuk membantah pandangan Paloh. Pertama, seperti kritik Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, pemilu adalah hak masyarakat. Pemilu adalah mandat undang-undang yang harus dilaksanakan. 

Mardani juga menambahkan, jika masalahnya ada pada praktik pemilu, maka praktik itu yang harus diperbaiki, bukan menghilangkan pemilunya. Pernyataan Mardani ini mengingatkan kita pada pepatah, “untuk membunuh tikus tidak harus dengan membakar lumbung.”

Lagipula, pada kaedahnya pemilu memang kompetisi. Secara gamblang, dapat dikatakan bahwa pemilu adalah ajang pertarungan yang sah, dan bahkan pertarungan ini dibiayai oleh negara.

Kedua, politik kebencian yang menjadi jantung masalah dapat dihindari. Untuk ini, kita perlu meminjam konsep category-mistake dari Gilbert Ryle dalam bukunya The Concept of Mind. Category-mistake adalah kekeliruan logis yang terjadi ketika seseorang keliru dalam menentukan kategorisasi.

Sekarang pertanyaannya adalah, apakah politik kebencian adalah konstruksi – artinya diciptakan, atau merupakan suatu kondisi sosial yang sudah dan tetap ada?

Jika politik kebencian adalah kondisi sosial yang sudah ada, maka pandangan Surya Paloh harus diimplementasikan. Namun, jika politik kebencian adalah konstruksi, maka pandangan Mardani Ali Sera yang tepat.

Bantahan-bantahan

Untuk menjawabnya, kita dapat melihat dua hal. Pertama dengan melihat literatur atau pembuktian teoretis. Kedua dengan melihat fakta lapangan atau pembuktian empiris.

Untuk pembuktian teoretis, kita akan mulai dari buku Karen Amstrong yang berjudul Masa Depan Tuhan: Sanggahan terhadap Fundamentalisme dan Ateisme. Menurutnya, terdapat kekeliruan dan pemikiran yang dangkal di balik klaim bahwa identitas keagamaan adalah sumber konflik dan musuh perdamaian.

Tegas Amstrong, banyak konflik justru disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan politik, nasionalisme sekuler, dan keinginan menguasai dunia atau invasi.

Dalam bukunya The Origin of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution, Francis Fukuyama juga berpendapat demikian. Menurut Fukuyama, jika melihat pada sejarahnya, agama justru muncul dan berperan dalam membentuk kohesi sosial. Agama justru adalah respons peradaban dalam menjawab pertikaian. 

Kemudian, jika mengacu pada sejarah, usia konflik manusia jauh lebih tua dari usia agama yang menjadi sasaran kritik. Agama-agama besar seperti Islam dan Kristen misalnya, usianya tidak lebih dari 3.000 tahun. 

Sekalipun mengacu pada Hinduisme yang disebut sebagai agama pertama – sudah ada antara abad ke-15 dan ke-5 SM – usianya masih sangatlah muda karena bukti pertikaian telah ditemukan sejak era Neanderthal (genus Homo sebelum Sapiens). Neanderthal sendiri disebut telah ada setidaknya sejak 200.000 tahun yang lalu.

Artinya apa? Seperti pernyataan Amstrong, konflik akibat pertikaian politik justru merupakan akar masalah yang sebenarnya.

Sekarang kita lanjut ke pembuktian empiris. Untuk ini, kita dapat menggunakan penelitian Diego Fossati, Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, dan Eve Warburton yang berjudul Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case.

Penelitian itu terbit pada Februari 2020. Mereka meneliti sepuluh partai, yakni NasDem, PDIP, Gerindra, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, dan Hanura. Dari sepuluh partai itu, hanya Hanura yang tidak lolos ke Parlemen. 

Mereka mencoba menjawab pertanyaan, apakah partai politik menunjukkan perbedaan ideologi dan sikap terhadap suatu isu di tengah sistem klientelisme di Indonesia. Dalam temuannya, perbedaan ideologi dan sikap ternyata kentara terlihat pada isu Islam. 

Sementara, soal ekonomi, semua partai memiliki cara pandang yang sama. Menurut mereka, keseragaman ini menunjukkan partai politik di Indonesia gagal dalam mengartikulasi isu-isu ekonomi.

Dari temuan itu kita dapat menarik satu kesimpulan penting. Alasan politik kebencian berbasis agama masif di Indonesia adalah karena partai politik tidak menjadikan isu ekonomi sebagai konsentrasi utama. Partai lebih dominan memainkan isu budaya dan agama sebagai branding dan strateginya di pemilu. 

Nah, dari dua pembuktian itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik kebencian adalah konstruksi. ada category-mistake yang terjadi. Ini bukan salah pemilu, melainkan salah partai politik dan pihak-pihak terkait yang menggunakan politik kebencian sebagai strategi dalam pemilu.

Simpulan ini persis seperti tanggapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap pernyataan Surya Paloh. Ungkapnya, “jangan pernah ragukan kedewasaan rakyat. Persoalan justru sering muncul di elite.”

Well, sebagai penutup, tampaknya dengan cukup meyakinkan kita dapat mengatakan Surya Paloh telah salah kaprah. Partai politik dan mesin-mesin pemenangan memiliki peran vital untuk mencegah perpecahan bangsa. 

Seperti pernyataan Paloh, jangan hanya karena nafsu politik untuk meraih kemenangan, kemudian membuat kita mengorbankan persatuan bangsa. (R53)