Audio ini dibuat menggunakan AI.

Peta politik Jawa Timur saat ini seolah menggambarkan spektrum politik yang sangat beragam, unik, dan berbeda dengan wilayah lainnya. Khofifah Indar Parawansa yang mengampu kekuasaan periode pamungkasnya dinilai meninggalkan legacy dan ruang tersendiri bagi kekuatan politik lain dan dinilai bisa memengaruhi kontestasi 2029. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Jawa Timur tidak hanya provinsi strategis secara ekonomi dan demografi, tetapi juga medan tempur politik yang kompleks secara kultural dan ideologis. Bahkan, sepeninggal Khofifah Indar Parawansa yang tampak begitu kuat saat ini.

Sebagai wilayah dengan populasi terbesar kedua di Indonesia dan basis massa Nahdlatul Ulama (NU) terbesar, Jawa Timur memainkan peran vital dalam konstelasi kekuasaan nasional.

Namun, dominasi politik di Jawa Timur tidak pernah bersifat tunggal. Provinsi paling timur di Pulau Jawa ini selalu berada dalam ketegangan antara kekuatan struktural-partai (seperti PDIP dan PKB), kekuatan simbolik dan kultural (seperti Gus Durisme yang diwarisi Gus Ipul), dan kekuatan elektoral-pragmatik (seperti yang dikuasai oleh Khofifah Indar Parawansa).

Meminjam kerangka Antonio Gramsci tentang hegemoni kiranya dapat menjadi pijakan interpretasi untuk melihat fenomena ini, yakni bagaimana dominasi bukan hanya dipertahankan melalui “paksaan”, tapi juga konsensus sosial dan kultural.

Dalam konteks Jawa Timur, pertarungan agaknya bukan hanya soal siapa yang menang dalam pemilu, tapi siapa yang berhasil membangun konsensus sosial-kultural dan menjelma menjadi simbol representatif dari semangat rakyat Jatim, yaitu religius, moderat, dan berakar kuat dalam komunitas lokal.

Lalu, bagaimana sesungguhnya peta kekuatan politik Jawa Timur kini dan nanti yang dinilai akan membentuk geliat politik nasional?

Konsensus Elektoral?

Khofifah Indar Parawansa tampil sebagai figur dominan dalam lanskap politik Jawa Timur pasca-2018.

Sebagai tokoh NU perempuan dan Ketua Umum Muslimat NU, ia menjembatani dunia pesantren dan dunia negara, dua domain yang kerap mengalami ketegangan.

Dalam hal ini, Khofifah mempraktikkan apa yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai modal simbolik, yakni kekuasaan yang berasal dari pengakuan sosial atas otoritas dan moralitasnya di tengah masyarakat.

Kekuatan utama Khofifah bukan berasal dari institusi partai, melainkan dari jaringan sosial-religius yang mengakar, terutama melalui Muslimat NU dan komunitas perempuan PKK. Ceruk inilah yang tampak nyaris mustahil ditantang oleh figur manapun dan Tri Rismaharini telah membuktikannya.

Jejak rekamnya di pemerintahan pusat serta hubungan baik dengan Presiden Jokowi dan Prabowo menjadikannya figur yang diterima di berbagai spektrum kekuasaan nasional.

Dengan demikian, Khofifah telah menjadi aktor yang mampu membangun blok historis, yakni aliansi antara kekuatan sosial, politik, dan negara seperti yang dibayangkan oleh Gramsci.

Namun, keberhasilan ini menyisakan paradoks. Khofifah justru kerap dicurigai sebagai “NU struktural” atau “NU elitis” yang kurang mewakili NU kultural berbasis pesantren.

Hal ini seolah membuatnya rentan terhadap kritik dari kalangan tradisionalis yang menganggapnya terlalu birokratis dan kurang mengakar secara emosional dalam kultur pesantren, berbeda dengan Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, misalnya.

Di sisi lain, posisi Khofifah yang bukan kader partai memperlihatkan keterbatasan dalam hal kendaraan politik struktural.

Ia sangat bergantung pada kompromi antarpartai atau koalisi besar yang kerap bersifat cair dan rentan diganggu oleh dinamika nasional.

Tantangannya periode 2024-2029 agaknya adalah mengulang konsensus elektoral tanpa partai yang kuat di belakangnya. Dalam konteks ini, figur seperti Emil Dardak (Wakil Gubernur saat ini) bisa menjadi tandem elektoral ideal atau bahkan pesaing potensial secara impresi, mengingat sang deputi merupakan kader partai politik.

Hegemoni yang Tak Pernah Final?

Jika Khofifah adalah penguasa hegemonik yang mengandalkan konsensus sosial-religius, maka di sisi berbeda, PDIP adalah kekuatan struktural-politik yang mencoba menguasai Jawa Timur melalui perangkat institusional dan ideologis.

PDIP memanfaatkan warisan ideologi Sukarnois, kuat di daerah-daerah Mataraman seperti Blitar, Kediri, dan Tulungagung yang cenderung abangan, dan memiliki mesin partai yang disiplin.

Namun, relasi PDIP dengan komunitas NU tradisional agaknya tidak pernah benar-benar harmonis. Ketegangan antara identitas nasionalis sekuler dan Islam kultural selalu menjadi kendala dalam membangun hegemoni penuh di provinsi ini.

Sebagai sampel di masa lalu, kekalahan Gus Ipul, calon yang diusung bersama PDIP pada Pilgub 2018 menunjukkan bahwa aliansi simbolik antara PDIP dan NU kultural belum cukup menjinakkan preferensi elektoral rakyat Jatim yang cenderung pragmatis dan menginginkan figur teknokrat yang “bekerja nyata”, seperti Khofifah.

Di sisi lain, Gus Ipul sendiri, meskipun kuat di kultur NU dan memiliki legitimasi genealogis sebagai keponakan Gus Dur, kurang mampu meraih konsensus di luar komunitas pesantren.

Sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial itu kiranya adalah contoh dari apa yang disebut oleh Max Weber sebagai legitimasi tradisional, namun tidak cukup kuat membangun legitimasi rasional-legal maupun karismatik di mata pemilih yang semakin urban dan rasional.

Selain PDIP dan konteks Gus Ipul, bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat juga tetap relevan.

SBY masih memiliki kapital simbolik di Jawa Timur Selatan, terutama Pacitan, sebagai tokoh “priyayi desa” yang berhasil di panggung nasional.

Namun, keterbatasan Partai Demokrat sebagai entitas tanpa basis massa ideologis maupun religius yang kuat membuat pengaruh SBY lebih banyak bersifat simbolik daripada elektoral.

Upaya anaknya, AHY, untuk mengisi kekosongan ini kiranya belum sepenuhnya berhasil mengingat saat ini lebih cenderung berada di episentrum kekuasaan.

Dalam perspektif teori pewarisan politik, sebagaimana dikemukakan oleh Harold Lasswell, transisi kekuasaan dari tokoh kharismatik ke pewaris sering kali gagal jika tidak diiringi dengan konsolidasi organisasi yang kuat dan regenerasi ideologis yang konsisten.

Sejauh ini, Khofifah masih menjadi figur paling kuat secara elektoral, terutama karena kemampuannya merangkul kelas menengah Muslim moderat, komunitas perempuan NU, dan elite negara. Namun, kekuatannya bersifat cair dan tidak berbasis institusi partai, membuatnya rentan terhadap manuver politik dari kekuatan lain, bahkan di periode kepemimpinannya saat ini.

PDIP pun tetap menjadi kekuatan struktural-politik yang solid, tetapi sulit menembus tembok kultur Islam tradisional. Gus Ipul dan tokoh NU lainnya memiliki keunggulan kultural, tapi terbukti berkali-kali kalah dalam kontestasi terbuka.

Sementara itu, SBY dan Demokrat menjadi kekuatan simbolik yang mengendap – belum memiliki daya pukul langsung dalam elektoral tetapi tetap relevan dalam kalkulasi politik.

Belum termasuk PKB yang kuat di wilayah tapal kuda seperti Probolinggo (Kabupaten dan Kota), Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi. Termasuk saat Cak Imin dan sang adik, Abdul Halim Iskandar juga memiliki daya tawar cukup mumpuni.

Ke depan, arah politik Jawa Timur kiranya akan sangat ditentukan oleh dua hal. Pertama, apakah Khofifah mampu mempertahankan aliansi pragmatis antarpartai yang membawanya ke puncak pada 2018 dan 2024; dan kedua, apakah lawan-lawannya mampu membangun narasi tandingan yang bukan hanya simbolik atau struktural, tapi juga menjawab kebutuhan sosial-politik masyarakat Jatim yang kini makin plural, rasional, dan dinamis.

Dalam bahasa Gramsci, hegemon yang sejati bukan hanya yang menang dalam pemilu, tapi yang berhasil mengartikulasikan harapan rakyat menjadi proyek politik yang inklusif. Dan di Jawa Timur, pertarungan untuk menjadi hegemon sejati masih terbuka lebar. (J61)

PinterPolitik.com 

Dukungan sejak dini dari empat partai politik (parpol) kepada Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024 agaknya bermakna khusus. Ini kiranya dapat menjadi progresivitas tersendiri bagi peta politik nasional ke depan.

Menariknya, empat parpol itu berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. 

Hari Minggu (10/12) lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo secara langsung menyerahkan rekomendasi cagub Jatim kepada Khofifah. 

Dua hari sebelum rekomendasi Hashim dan Partrai Gerindra dan meski belum secara resmi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyatakan akan mendukung Khofifah maju di Pilgub Jatim 2024. 

Lalu pada tanggal 4 Desember, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga menyerahkan secara langsung rekomendasi serupa. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sarmuji menyebut partainya juga mendukung pencalonan Khofifah sebagai cagub. 

Kendati banyak yang mengaitkannya dengan simbiosis politik dengan pencapresan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bukan tidak mungkin parpol lain di luar lintas koalisi Pilpres 2024 juga akan mendukung Khofifah. 

Itu dikarenakan, belum ada kandidat yang tampak memiliki cukup modal politik untuk menandingi Khofifah dengan tren ekspose politik positif yang terus meningkat. 

Sokongan eksplisit langsung yang berasal dari para elite parpol tersebut seakan menegaskan bagaimana signifikannya pengaruh Khofifah di provinsi paling timur Pulau Jawa, yang mana sangat strategis dalam peta politik Indonesia. 

Lalu, pertanyaannya, mengapa Khofifah bisa se-berpengaruh itu? 

Khofifah Amankan Akar Rumput? 

Di ekosistem politik Indonesia, menelusuri silsilah keluarga politisi prominen agaknya menjadi pintu masuk pertama yang relevan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi kekuatan mereka. Begitu pun dengan Khofifah. 

Kendati tak melulu terkait dengan endorse atau warisan politik tertentu dan bisa saja dipengaruhi oleh kepiawaian yang bersangkutan, silsilah mereka tak jarang menentukan langkah awal dan takdir berikutnya dari sang politisi itu sendiri. 

Khofifah lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Achmad Ra’i adalah seorang petani, sementara ibunya Rochmah adalah ibu rumah tangga. 

Nama asli Khofifah sendiri adalah Khofifah Tegistha. “Indar Parawansa” merupakan nama mendiang suami Khofifah yang memiliki garis keturunan langsung dengan ulama besar penyebar agama Islam di Sulawesi, Syekh Yusuf. 

Dalam spoon class theory atau teori kelas sendok, Khofifah bukanlah sosok yang lahir dari kalangan sendok emas maupun perak yang memiliki akses dan privilese lebih. 

Pernikahannya dengan Indar Parawansa pun tak bisa dikatakan berkontribusi secara langsung terhadap kiprahnya. Dikarenakan, saat itu Khofifah baru mulai merintis karier politik. 

Sebagai informasi, setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya (1989) dan Universitas Airlangga (1991), Khofifah meniti profesi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna Surabaya pada 1989 sebelum pindah mengajar ke Universitas Wijaya Putra Surabaya pada hingga tahun 1992. 

Pada tahun 1991, Khofifah mulai masuk ke dunia politik dengan bergabung ke PPP. Menariknya, potensi dan kepiawaian politik Khofifah membuatnya terpilih  menjadi anggota DPR dari PPP pada tahun 1992 atau saat dirinya baru berusia 27 tahun saat itu. 

Selain konsisten membawa isu perempuan dalam sosial keagamaan, Khofifah juga dinilai menjadi politisi yang berani di Senayan. Tercatat, dirinya menjadi orang yang jamak memberikan kritisi dan interupsi di tengah politik DPR era Orde Baru (Orba) yang “iya-iya” saja. 

Saat Orba tumbang, pata tahun 1999 Khofifah – yang telah pindah ke PKB – dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR. 

Dari situ, meski di bawah radar, kariernya terus melejit hingga menjadi orang kepercayaan Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Menteri Sosial era Jokowi-JK, sebelum mengundurkan diri dan merengkuh jabatan Gubernur Jawa Timur, posisi politik yang kemungkinan paling diidamkannya. 

Sebagai catatan yang kiranya menjadi satu determinan signifikan dalam karier politik Khofifah, pada tahun 2000, Khofifah juga dipercaya menjadi Ketua Umum salah satu Badan Otonom dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang cukup memiliki basis massa besar, yakni Muslimat NU. 

Walaupun secara formal cukup “haram” memiliki korelasi dengan politik praktis, Muslimat NU-lah yang kiranya menjadi modal fundamental political capital Khofifah. 

Khofifah sendiri kiranya memiliki skill politik yang secara alamiah terbentuk dalam isu sosial dan representasi perempuan. Di berbagai agenda Muslimat NU, Khofifah disebut selalu membangun kedekatan tanpa sekat dan membangun suasana inklusif dengan para ibu-ibu di akar rumput, tanpa terkecuali. 

Di titik ini lah, Khofifah memperlihatkan political acumen atau kecerdasan politik untuk menempatkan diri secara proporsional dan membaca situasi politik secara luas dan komprehensif, sesuatu yang berarti dan membuatnya kemudian berpengaruh dan diperhitungkan. 

Satu hal menarik lainnya, adalah, semua itu tampak dilakukan Khofifah sebagai sesuatu yang semestinya memang ia harus lakukan, bukan gimmick atau pencitraan politik tertentu. Karakteristik yang cukup langka di Indonesia. 

Itu terbukti dari kepercayaan yang diberikannya memimpin Muslimat NU sejak tahun 2000 hingga saat ini, atau selama empat periode. 

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada November lalu, menempatkan Khofifah di urutan kedua sebagai perempuan paling berpengaruh di negeri ini. Khofifah hanya kalah dari Najwa Shihab yang berprofesi sebagai jurnalis. 

Dengan kata lain, Khofifah menjadi politisi perempuan paling berpengaruh berdasarkan survei tersebut, mengalahkan Puan Maharani, Yenny Wahid, dan bahkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Akan tetapi, meski dikatakan berpengaruh dan cukup diperhitungkan, karakteristik Khofifah agaknya belum cukup untuk dapat relevan dan berbicara banyak di kancah nasional. Mengapa demikian? 

“Terjebak“ di Jawa Timur? 

Akuntabilitas “kebaikan politik” Khofifah selama ini memang cukup sulit untuk dinilai secara pasti. Sedikit catatan minor yang tak terbukti pada tahun lalu saat ruang kerja dinasnya digeledah KPK terkait kasus suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur pun tak serta merta dapat dijadikan acuan. 

Khofifah tentu memahami realita dn hitam-putih politik Indonesia karena telah berpengalaman secara konsisten berada dalam atmosfer persaingan dalam pasang surut politik Indonesia. 

Namun, Khofifah agaknya menjadi sosok yang “terlalu baik” untuk bermain di level politik yang lebih tinggi dari “Jawa Timur”. 

Kendati esensial, isu representasi perempuan, kemasyarakatan, dan akar rumput yang menjadi kekuatan Khofifah seakan kurang relevan di level yang lebih tinggi. 

Jika ekspektasi politik para elite, aktor politik, dan para konstituen Indonesia tetap demikian dalam beberapa waktu ke depan, predikat Khofifah agaknya tak akan berubah dari “sekadar” local strongwoman di Jatim. 

Selain itu, ambisi Khofifah secara personal pun masih belum dapat dinilai secara pasti. Memilih resign dari posisi menteri untuk bertarung di Pilgub Jatim 2018 kiranya dapat menjadi batu pijakan atas konteks tersebut. 

Political realm Indonesia yang penuh intrik dan terkadang gimik justru “disukai” membuat relevansi Khofifah masih dipertanyakan ke depannya. 

Namun, harapan bagi representasi perempuan di level tertinggi politik Indonesia dengan gagasan konstruktifnya bagi bangsa dan negara tetap dinantikan. Well, menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)