Kebebasan berpendapat kini menjadi salah satu sorotan terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia. YLBHI mencatat bahwa sejak Januari sampai Oktober 2019, ada 6.128 orang menjadi korban pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di seluruh Indonesia. Pendekatan penyelesaian persoalan berbasis kekerasan juga kian disorot – hal yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya rezim militerisme. Tak sedikit pihak yang berpendapat bahwa konteks kekerasan tersebut lahir sebagai akibat benturan antara pendekatan politik “wayang” dalam budaya Jawa dengan kebangkitan kelompok Islam politik. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

“Indonesia, the world’s most populous Islamic country, has emerged as a beacon of freedom and democracy for the Muslim world”.

::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat Singapura::

Peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia sepertinya masih menjadi kisah terbaru yang diperbincangkan masyarakat beberapa hari terakhir. Namun, semangat kemerdekaan ini tak sedikit pula yang membuat sebagian orang merefleksikan kembali makna kata “merdeka” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekalipun tonggak sejarah itu ada di tanggal 17 Agustus 1945, untuk banyak orang Indonesia, pasca Reformasi 1998-lah semuanya menjadi lebih bebas dan merdeka. Demokrasi pada akhirnya bisa berjalan, masyarakat bisa ikut Pemilu langsung dan kebebasan berekspresi serta berpendapat menjadi lebih terjamin.

Namun, beberapa waktu terakhir, perdebatan tentang konteks pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini melahirkan banyak perdebatan baru. Pasalnya, tidak sedikit orang yang menyebutkan bahwa saat ini kebebasan berpendapat adalah salah satu hal yang paling “terancam” di Indonesia.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) misalnya mencatat bahwa sejak Januari sampai Oktober 2019, ada 6.128 orang menjadi korban pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di seluruh Indonesia dengan sekitar 324 orang di antaranya adalah korban dengan kategori anak. Sekitar 50 orang meninggal dalam setahun ketika berkapasitas menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk di dalamnya anak-anak dan mahasiswa.

Dalam catatan yang sama, YLBHI juga menyebutkan bahwa Kepolisian adalah aktor yang mendominasi pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, kemudian disusul institusi pendidikan, baik tingkat universitas maupun sekolah menengah atas, kemudian disusul ormas, TNI, Satpol PP, pemerintah pusat hingga daerah.

Keberadaan institusi pendidikan dalam hal ini tentu saja memprihatinkan karena sekolah sudah seharusnya menjadi institusi yang meletakan dasar-dasar berpikir yang intrinsik dengan aktivitas mengungkapkan pendapat dan sejenisnya.

Konteks ini belum termasuk kasus orang-orang yang dengan mudahnya dijerat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Produk hukum yang satu ini bahkan oleh banyak pihak dinilai menjadi semacam senjata bagi negara untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat.

Tentu pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa pendekatan politik yang oleh beberapa pihak dianggap menjurus ke militerisme atau bahkan police state ini bisa terjadi?

Krisis Demokrasi, Tuah Politik Jokowi

Pada tahun 2008, Kishore Mahbubani pernah membuat sebuah tulisan yang memuji pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ia bahkan menyebut demokrasi di Indonesia sebagai sebuah keajaiban, terutama terkait bagaimana militer aktif di negara ini bisa melepaskan diri dari politik kekuasaan.

Mahbubani kemudian mengutip pendapat Indonesianis, Benedict Anderson, yang melihat akar budaya dan tradisi Jawa dalam wayang sebagai salah satu penjelasan utama mengapa demokrasi pada titik tersebut bisa terjadi.

Ia menyebutkan bahwa nilai-nilai budaya Jawa cenderung terbuka terhadap perbedaan sebagai bagian dari perwujudan nilai penghindaran konflik. Hal inilah yang kemudian membuat perbedaan bisa diakomodasi katakanlah misalnya dalam budaya musyawarah mufakat.

Namun, pendapat Mahbubani ini sepertinya mulai kurang relevan. Pasalnya ada pergeseran yang cukup besar terjadi pasca kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016 lalu.

Kala itu, akar nilai wayang tersebut mendapatkan tantangan dari kelompok-kelompok yang menyebut diri sebagai Islam politik. Ahok memang melakukan kesalahan besar ketika dianggap menista agama. Namun, dampak lanjutan dari peristiwa tersebut adalah tantangan yang besar terhadap demokrasi di Indonesia.

Tim Lindsey, akademisi dari University of Melbourne dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa kasus Ahok menjadi pembuka terhadap pertanyaan akan ke manakah arah Indonesia sebagai sebuah negara yang disebut “demokratis dan menjunjung nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan” – setidaknya demikian klaim para pemimpinnya.

Ia juga menyebutkan bahwa makin kuatnya populisme juga akan mengarah pada titik yang berbeda dari cita-cita yang sebetulnya telah digariskan sejak reformasi 1998. Populisme, konservatisme dan kekuatan oligarki politik membuat peluang bangkitanya Neo New Order atau Neo Orde Baru semakin mengemuka.

Sekalipun menyinggung konteks gejolak yang terjadi, namun Lindsey tak menyinggung bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengambilan kebijakan dan arah pemerintahan dari sudut pandang Jokowi sebagai presiden.

Pasalnya, kalau diperhatikan, Jokowi dan lingkungan kekuasaannya akhirnya “beradaptasi” dengan konteks gejolak politik yang ada, bahkan cenderung mengarah pada penggunaan instrumen hukum dengan lebih keras. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) – sekalipun punya dasar pembenaran ideologis – menjadi preseden terhadap konteks pelaksanaan demokrasi.

Hal lain yang juga muncul adalah makin seringnya penggunaan aksi represi untuk meredam gejolak politik. Akibatnya kemudian terasa dalam konteks kebebasan berpendapat, di mana orang bisa ditindak tegas aparat jika dianggap berpotensi melahirkan gejolak politik.

Sementara, dalam bahasa yang berbeda, Vedi Hadiz dari University of Melbourne menyebutkan bahwa pada tahun 2015, beberapa survei memang membuktikan ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia menuju ke arah yang cenderung illiberal. Istilah tersebut mengacu pada kondisi demokrasi ketika Pemilu masih dijalankan, tetapi kebebasan sipil untuk berpendapat dan berkespresi dikungkung oleh pemerintah.

Pernyataan Vedi Hadiz itu juga masuk akal jika merujuk pada indeks demokrasi yang dibuat oleh The Economist’s Intelligence Unit (EIU) bahwasannya Indonesia mengalami penurunan skor dari 6,97 pada 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017.

Demikianpun dengan laporan EIU tahun 2018, di mana angka tersebut masih sama. Hal yang menarik justru ditunjukkan dalam indikator kebebasan sipil, di mana skor yang diperoleh Indonesia hanya 5,59 dan menjadi variabel paling rendah dari semua yang diukur – sekalipun dalam hal pelaksanaan Pemilu, skor yang diraih mencapai 6,92.

Angka 5,59 terkait kebebasan berpendapat itu masuk dalam kategori hybrid regime atau illiberal democracy karena ada di bawah nilai 6. Rezim kekuasaan ini dicirikan dengan masih adanya Pemilu, namun kebebasan sipil masyarakat yang dibatasi.

Artinya, secara skor keseluruhan, Indonesia memang masih ada di kategori flawed democracy – kategori yang masih cukup bagus dalam hal pelaksanaan demokrasi – di mana masih ada Pemilu yang berjalan secara adil, kebebasan masyarakat sipil yang mendasar tetap dijamin, sekalipun ada batasan-batasan terkait media massa dan lainnya.

Namun, posisi Indonesia dalam daftar tersebut sudah ada di ambang menuju di bawah nilai 6, di mana peran pemerintah menjadi semakin besar dalam ranah privasi dan makin membatasi kebebasan masyarakat sipil.

Hal inilah yang makin terlihat beberapa waktu terakhir, ketika tangan penegak hukum – dalam hal ini polisi – cukup sering menangkap tokoh-tokoh yang tidak jarang berasal dari kubu lawan politik Jokowi atas perkara yang cenderung politis.

Tak heran beberapa pihak memunculkan istilah police state dan mulai melekatkannya pada pemerintahan Jokowi. Istilah ini mengacu pada pemerintahan yang mengarah pada totalitarianisme dengan kekuatan police force atau polisi memainkan sentral penting dalam stabilitas politik.

Joseph Dillon Davey dalam bukunya yang berjudul The New Social Contract: America’s Journey from Welfare State to Police State menyebut police state sebagai model pemerintahan ketika negara berperan terlalu besar dalam ranah privasi masyarakat. Tiongkok adalah salah satu negara yang disebut sebagai police state, di mana kebebasan berekspresi menjadi sangat dibatasi oleh negara.

Rezim Militer atau Police State?

Memang masuk akal jika banyak pihak kemudian mengaitkan konteks penurunan kualitas demokrasi dan makin seringnya penggunaan tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat punya kaitan dengan keberadaan banyak sosok eks TNI-Polri di kabinet Presiden Jokowi.

Mulai dari Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara, Menko Kemaritiman dan Investasi, hingga Menteri Pertahanan dan bahkan Menteri Agama, semuanya adalah eks TNI-Polri. Tak heran konteks budaya represi yang identik dengan dunia militer itu kemudian teraplikasikan secara tidak langsung ketika berhadapan dengan masyarakat sipil.

Walaupun demikian, penurunan kualitas demokrasi ini juga berkaitan dengan hal lain. Jeffrey Winters, akademisi dari Northwestern University misalnya, pernah menyebutkan bahwa Indonesia adalah sample negara demokratis tanpa hukum. Konteks tersebut bukan berarti tidak ada norma hukum yang berlaku, tetapi hukum sebagai aturan yang mengikat dan berlaku secara setara bagi semua masyarakat memang tidak terlihat.

Hukum cenderung menjadi alat bagi kekuasaan atau alat untuk melindungi kekuasaan. Winters misalnya mencontohkan bagaimana Soeharto sampai akhir hayatnya sulit untuk diadili terkait kasus-kasus yang terjadi di era kekuasaannya.

Hal ini nyatanya juga dituduhkan masih terjadi hingga saat ini. Di periode pertama kekuasaannya Jokowi bahkan menunjuk politisi Partai Nasdem menjadi Jaksa Agung. Pertautan kepentingan politik dengan jabatan tersebut jelas membuat tumpang tindih hukum dan politik.

Artinya, baik itu rezim militer maupun police state sebetulnya punya akar persoalan penegakan hukum yang belum baik. Pada akhirnya, publik memang bisa menilai sendiri, apakah benturan antara tradisi wayang dan Islam politik ini masih akan terus melanggengkan rezim kekerasan dan antikritik ini untuk beberapa waktu ke depan. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I’m disappointed as a homie. What is it you see?” – Jhené Aiko, penyanyi R&B asal Amerika Serikat

Pandemi yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19) tampaknya membuat beberapa orang terpaksa harus menelan kerugiaan dan kesedihan. Bagaimana tidak? Dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi kali ini bisa-bisa menjadi salah satu yang terparah sejak resesi ekonomi yang disebut dengan Depresi Besar (Great Depression).

Meski begitu, sepertinya, tak semua orang merasakan dampak kerugian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Bukan tidak mungkin terdapat beberapa pihak yang malah mengambil keuntungan.

Beberapa pihak yang diduga menimbun masker misalnya disebut-sebut menjadi pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan di tengah pandemi Covid-19. Kini, setelah stok di pasar mulai kembali normal, warganet mulai menyoroti para penjual yang diduga melakukan penimbunan di media sosial.

Tak hanya para penimbun masker, beberapa pihak lain juga diduga memanfaatkan situasi pandemi Covid-19. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) – atau yang biasa dikenal sebagai Ombibus Law.

Alhasil, banyak pihak akhirnya menyoroti pembahasan tersebut. Salah satu kelompok yang paling lantang adalah kelompok buruh yang sempat merencanakan demonstrasi besar guna menolak Omnibus Law pada 30 April lalu.

@nu_online dan @muhammadiyah sepakat tolak Omnibus Law. #OmnibusLaw #COVID19 #infografis #politik #pinterpolitik https://t.co/qp4GS1V4Al pic.twitter.com/NflrKKUqf1

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) April 30, 2020

Bukan hanya buruh, beberapa kelompok lain turut menyoroti keberadaan RUU satu ini. Uniknya, kritik ini datang dari kelompok organisasi masyarakat (ormas) yang mana Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjadi bagian di dalamnya, yakni Nahdlatul Ulama (NU).

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NU M. Maksum Machfoedz menilai bahwa Omnibus Law sebenarnya sarat dengan kezaliman. Pembahasan yang berlanjut di DPR dianggap dapat memutus kesempatan masyarakat kecil untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, seperti ketentuan soal pangan pokok dalam RUU itu.

Maka dari itu, Waketum PBNU itu menilai bahwa pembahasan Omnibus Law sudah seharusnya dihentikan. Penilaian ini disebutnya juga didasarkan pada ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur’an.

Tentu, gagasan yang diungkapkan oleh Maksum ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Sejauh mana nilai dan prinsip Islam memengaruhi cara pandang terhadap Omnibus Law ini? Mungkinkah ada dinamika politik yang turut mendasarinya?

Islam dan Kapitalisme

Penolakan dari PBNU yang diungkapkan oleh Maksum boleh jadi berhubungan dengan prinsip dan nilai yang diyakini dalam agama Islam. Pasalnya, nilai dan prinsip yang diyakini di dalamnya bisa saja bertentangan dengan Omnibus Lawyang kerap dianggap erat kaitannya dengan kapitalisme.

Maxine Rodinson dalam bukunya yang berjudul Islam and Capitalism menjelaskan bahwa Islam dalam tradisinya tak memiliki aktivitas atau institusi yang dinilai kapitalistis dalam doktrin keagamaannya.

Meski Islam sendiri mendukung perdagangan – bahkan turut disebarkan melalui aktivitas tersebut, beberapa ahli menilai bahwa Islam memiliki prinsip dan nilai keadilan sosial.

Pemikiran serupa ini juga dijelaskan oleh Vedi R. Hadiz dalam tulisannya yang berjudul Indonesian Political Islam. Dalam tulisan ini, Hadiz berupaya untuk menggambarkan bagaimana politik Islam turut memengaruhi diskursus politik perlawanan terhadap kapitalisme global.

Pola politik Islam seperti ini sebenarnya telah terlihat sepanjang sejarah perkembangannya di beberapa kawasan, seperti di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dengan mengutip Alejandro Colas, Hadiz menyebutkan bahwa gerakan politik Islam guna melawan perkembangan kapitalisme pernah terjadi di kawasan Maghreb (negara-negara di bagian barat laut benua Afrika).

Uniknya, apa yang terjadi di Maghreb itu menandakan bahwa politik Islam secara umum biasanya mencerminkan politik populis yang tengah eksis. Politik populis di kawasan itu – khususnya pada era Perang Dingin – kerap berbicara soal tradisi anti-imperialisme dan anti-kapitalisme global.

Politik Islam secara umum biasanya mencerminkan politik populis yang tengah eksis.
Share on X

Di sinilah, menurut Hadiz, politik Islam memiliki kemiripan dengan apa yang ada di Afrika Utara – khususnya dalam era Orde Baru ketika Presiden Soeharto masih berkuasa. Kala itu, muncul ketidakpuasan dan kecemburuan sosial terhadap kelompok tertentu yang dinilai lebih memiliki modal (capital).

Hadiz menjelaskan bahwa politik Islam di Indonesia menjalankan fungsi sebagai dasar ideologis dan kultural terhadap keluhan-keluhan sosial. Dasar ideologis dan kultural tersebut berasal dari doktrin keagamaan yang bersifat egaliter dan tradisi politik Islam Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam tulisannya, Hadiz juga menyebutkan beberapa faktor poskolonialis yang turut memengaruhi orientasi politik Islam di Indonesia yang cenderung menolak kapitalisme. Hal ini didasarkan pada nasionalisme kelompok Jawa yang merasa tertekan oleh kekuasaan Hindia Belanda kala itu.

Lantas, bagaimana dengan pernyataan penolakan NU terhadap Omnibus Law?

Berkaca pada penjelasan Rodinson dan Hadiz, bukan tidak mungkin penolakan PBNU terhadap Omnibus Law turut didasarkan pada dua hal, yakni doktrin keagamaan Islam dan faktor historis politik Islam di Indonesia yang kerap menjadi basis bagi ketidakpuasan sosial.

Hal ini juga sejalan dengan penjelasan Greg Fealy dan Robin Bush dalam tulisan mereka yang berjudul The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia yang menjelaskan mengenai posisi ulama NU dalam dinamika politik.

Setidaknya, mereka menjelaskan bahwa para ulama memiliki posisi penting di masyarakat Indonesia – khususnya bagi umat Muslim, seperti dengan mendidik kaum muda, menanamkan nilai yang benar, memberi petunjuk soal ajaran Islam, serta untuk memberikan suara bagi kepentingan umatnya.

Apa yang dijelaskan oleh Fealy dan Bush ini bisa jadi menggambarkan bagaimana PBNU menjalankan fungsi sosialnya sebagai ulama – khususnya untuk menjadi suara bagi kepentingan umatnya. Namun, bukannya kehadiran Ma’ruf di pemerintahan dapat menjadi saluran bagi aspirasi tersebut? Lantas, mengapa PBNU merasa perlu mengkritik pemerintah?

Ketidakpuasan Politik?

Penolakan yang dinyatakan oleh PBNU bisa jadi memang berdasarkan pada prinsip dan nilai Islam yang mendorong adanya keadilan sosial. Meski begitu, bukan tidak mungkin dinamika politik turut memengaruhi organisasi masyarakat terbesar ini.

Pasalnya, tak jarang PBNU dianggap memiliki kedekatan dengan beberapa aktor politik tertentu. Fealy dan Bush dalam tulisannya pun menjelaskan bahwa para ulama di organisasi NU sebenarnya juga menjadi aktor politik di antara umat (masyarakat) dan umara (pemerintah atau negara).

Namun, Fealy dalam tulisan lainnya yang berjudul Nahdlatul Ulama and the Politics Trap berupaya menjelaskan bahwa dinamika politik tertentu turut memengaruhi hubungan para nahdiyyin dengan pemerintah dan aktor politik lainnya – seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

View this post on Instagram

Akhirnya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ditunda #ruuomnibuslaw #ruuciptakerja #serikatburuhindonesia #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 27, 2020 at 9:21pm PDT

PKB sendiri merupakan partai yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga merupakan tokoh besar dalam organisasi kemasyarakatan NU. Uniknya, meski memiliki khittah untuk tak campur tangan dalam politik, NU dinilai memiliki pengaruh dan kepentingan tertentu.

Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan posisi Menteri Agama (Menag) kepada figur non-NU misalnya, PBNU tampaknya mulai mengkritik pemerintah setelah sebelumnya sangat mendukung pencalonan Jokowi dalam Pilpres 2019.

Posisi Menag bisa jadi memang penting bagi NU. Pasalnya, Kementerian Agama merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengatur pondok pesantren.

Tidak dapat dipungkiri bahwa institusi pendidikan pesantren ini memiliki peran sentral bagi NU. Fealy menjelaskan bahwa ribuan pesantren di bawah naungan organisasi ini dapat memengaruhi kehidupan spiritual dan sosial masyarakat.

Boleh jadi, penolakan NU terhadap Omnibus Law ini berhubungan dengan ketidakpuasan organisasi ini terhadap pemerintahan Jokowi. Pasalnya, selain posisi Menag yang dianggap penting, peraturan-peraturan turunan Undang-Undang (UU) Pesantren yang disahkan pada tahun 2019 lalu dikabarkan belum juga diterbitkan oleh Menag Fachrul Razi.

Boleh jadi, dari sini, penolakan PBNU terhadap Omnibus Law didasarkan pada ketidakpuasan politik. Lauren Strauss dalam tulisannya yang berjudul Giving Up on the Supreme Court menjelaskan bahwa ketidakpuasan politik (political grievance) dapat timbul apabila persoalan dipersepsikan muncul akibat sistem politik yang ada.

Selain ketidakpuasan politik, Strauss juga menyebutkan adanya political betrayal yang mengindikasikan sebuah perasaan keterpisahan dengan pemerintah yang diakibatkan oleh persepsi bahwa pemerintah tidak memedulikan keinginan orang atau kelompok tersebut.

Boleh jadi, perasaan-perasaan seperti ini tengah dirasakan oleh NU – dan beberapa aktor politik yang terkait. Pasalnya, selain menolak Omnibus Law, PKB juga dikabarkan mempertanyakan kebijakan kartu prakerja yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Meski begitu, kemungkinan akan adanya perasaan ini belum pasti benar adanya. Pasalnya, bila berbicara soal perasaan, hanya orang atau kelompok itu yang benar-benar mengetahuinya.

Yang jelas, sikap kritis PBNU dan PKB boleh jadi terus bermunculan selama periode kedua pemerintahan Jokowi – entah hingga kapan. Menarik untuk disaksikan kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dinamika politik negara Turki selalu menarik untuk ditilik. Apalagi, sosiolog Asef Bayat memandang Turki di era kontemporer ini sebagai contoh konkret implementasi pos-Islamisme.

Turki dengan partai yang mendominasi dalam pemerintahannya saat ini, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) dianggap merupakan salah satu contoh entitas politik di era modern yang mengimplementasikan konsep pos-Islamisme. AKP berdiri pada tahun 2001 dengan anggota yang terhimpun dari pecahan beberapa partai konservatif yang telah berdiri sebelumnya.

Pendiri-pendiri penting AKP adalah mantan Islamis yang mendukung sekularisme. Terhitung sejak berdirinya AKP, mereka selalu memenangi mayoritas suara dalam enam pemilihan umum legislatif terakhir (pada tahun 2002, 2007, 2011, Juni 2015, November 2015, dan 2018).

Secara ideologis, AKP berhaluan tengah-kanan dengan mengklaim dirinya sebagai partai yang berideologi konservatif-demokratis (muhafazakar demokrasi) dan tetap menyerap nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai yang diturunkan dari Kekaisaran Ottoman. Namun, secara bersamaan, di awal pembentukannya, AKP menampilkan dirinya sebagai partai yang pro-Barat, pro-Amerika, menolak pembauran Islam dengan politik, serta berada dalam spektrum politik yang berkomitmen pada ekonomi liberal dan advokasi keanggotaan Uni Eropa.

AKP bergerak menuju sekularisme moderat dan “pasif” a la Amerika Serikat, bukan sekularisme model laïcité Prancis yang radikal (dan terkadang militan). Singkatnya, AKP merupakan partai konservatif-demokratis yang pro-Islam, tetapi bukan partai Islam. AKP telah mengalami empat kali pergantian kekuasaan di dalam struktur partai: 13 tahun 13 hari pertama oleh Recep Tayyip Erdoğan, satu tahun 269 hari oleh Ahmet Davutoğlu, 364 hari oleh Binali Yıldırım, dan kembali dipimpin oleh Erdoğan sejak 21 Mei 2017 hingga saat ini.

Paham Islamisme vs Pos-Islamisme

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pos-Islamisme, penulis akan terlebih dahulu memaparkan pemaknaan atas konsep Islamisme. Islamisme adalah pemahaman agama Islam dalam bentuk tatanan sebuah negara, yakni negara Islam.

Kelompok Islamisme telah mengagungkan Islam yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW di Madinah, dan terdapat upaya untuk mengembalikan praktik berislam pada zaman sekarang untuk kembali seperti praktik berislam pada zaman Rasulullah SAW. Agendanya tidak lain adalah mendirikan kembali tatanan negara Islam dan menggerakkan umat Islam untuk kembali membangun tatanan totaliter yang kemudian disebut sebagai nizam Islami.

Kelompok Islamisme mulanya lahir pada generasi di sekitar abad ke-18 Masehi. Kemudian, dilanjutkan dengan munculnya gerakan Islamisme berpuncak pada tahun 1928 Masehi di Mesir bersamaan dengan munculnya Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di tahun yang sama.

Ciri utama Islamisme adalah interpretasi Islam sebagai nizam Islami, maknanya adalah agama menjadi satu dengan negara; dan menganggap bahwa kelompok Yahudi merupakan musuh utama yang akan menghancurkan umat Islam. Hal ini timbul dari adanya konflik kepentingan antar-kedua agama, di mana Yahudi dianggap berupaya untuk menciptakan tatanan dunia tertentu, yang bergesekan dengan cita-cita kelompok Islamisme.

Selain itu, demokratisasi dan posisi Islamisme institusional dalam sebuah negara demokratis memiliki banyak paradoks. Penganut Islamisme pada dasarnya menghendaki pendirian negara Islam, yang tentunya akan bertentangan dengan tujuan demokratisasi yang di dalamnya memuat gagasan civic pluralism.

Ada juga anggapan bahwa salah satu karakter dari kelompok Islamis ialah ideologi jihadisme yang merupakan pengejawantahan kembali jihad. Sejalan dengan hal itu, di bawah bendera Islamisme, kalangan Islamisme menafsirkan teks Alquran untuk mendukung ide politik yang telah direligionisasi. Akibatnya, kelompok Islamis dinilai sangat terobsesi untuk mengajukan soal kemurnian sebagai klaim atas otentisitas.

Pos-Islamisme merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Asef Bayat melalui karyanya yang Making Islam Democratic (2007) dan esai pendeknya yang berjudul The Coming of a Post-Islamist Society (1996). Pos-Islamisme merupakan sebuah kondisi di mana fase eksperimentasi, seruan, daya tarik, energi, simbol, dan sumber-sumber legitimasi Islamisme telah habis, bahkan di antara para pendukungnya yang dulunya sangat ambisius.

Karena itu, pos-Islamisme bukan diartikan sebagai anti-Islam, melainkan lebih kepada mencerminkan kecenderungan untuk me-resekularisasi agama. Secara dominan, hal ini ditandai dengan seruan untuk membatasi peran politik agama.

Seperti yang disebutkan oleh Bayat, hal ini tidak lain adalah upaya untuk mencari sumbu antara religiusitas atau keagamaan dan hak, iman (religiusitas) dan pembebasan, serta Islam dan kebebasan. Pos-Islamisme juga menunjukkan bagaimana negara sipil dan non-agama hidup berdampingan dengan peran aktif untuk agama di ruang publik sebagai fitur yang paling terlihat.

Pos-Islamisme berusaha menunjukkan bagaimana Islam dan demokrasi tidaklah mutually exclusive. Justru, demokrasi menjadi sistem yang dibangun di mana Islam bisa menjadi salah satu materinya.

Intinya, semangat dari pos-Islamisme adalah meng-update Islamisme, menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan pilihan individu dan kebebasan, yang akhirnya menciptakan sebuah Islam demokratis.

Pos-Islamisme di Turki

Kembali merujuk pada studi kasus, sebagai konsekuensi logis dari lokasinya yang terletak di antara benua Eropa dan Asia, arah gerak negara Turki seringkali memicu berbagai pertanyaan. Pada awalnya, daerah tersebut dikenal dengan Kekaisaran Ottoman, yang kemudian secara resmi berubah menjadi Türkiye Cumhuriyeti (Republik Turki) pada tahun 1923.

Republik Turki didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk yang menganut nilai-nilai sekuler dan mendorong adanya modernisasi dari Barat. Masa-masa di mana Ataturk memerintah merupakan masa di mana Turki mengalami pergeseran ideologis menuju pos-Islamisme.

Menurut Ataturk, membatasi peran agama dalam pemerintahan Turki adalah cara terbaik demi memaksimalkan modernisasi dan westernization di Turki, yang akhirnya memaksa masyarakat Turki untuk menjadi sekuler dan modern. Ataturk kemudian menjabat sebagai Presiden Turki hingga kematiannya pada tahun 1938. Selama masa pemerintahannya, terjadi penghapusan sistem kekhalifahan, penutupan sekolah-sekolah Islam tradisional (madrasah), pembubaran pengadilan agama pada tahun 1924, dan lain sebagainya.

Permasalahan muncul kala, meski AKP mengadvokasi nilai-nilai demokrasi dan liberalisme, serta keberadaan enam prinsip utama ideologi Kemalisme yang dianut secara luas oleh masyarakat Turki yang telah dikodifikasikan dalam bentuk konstitusi negara pada tahun 1937 dalam Kongres ke-4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partai tertua Turki yang didirikan oleh Ataturk, penulis melihat bahwa prinsip sekularisme dan nilai-nilai pos-Islamisme perlahan-lahan bergeser, terutama pada masa pemerintahan Erdoğan dengan AKP. Maka dari itu, dalam tulisan ini penulis akan lebih banyak mengkaji mengapa sekularisme (dan demokrasi, dalam batas tertentu) semakin lama justru semakin menghilang dari dinamika politik Turki.

Pos-Islamisme di Bawah Erdoğan dan AKP?

Beberapa contoh penerapan kembali kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai sebuah ‘kemunduran’ bagi sebagian masyarakat. Pemerintah Turki misalnya, mulai menyebut pengerahan pasukan militernya di wilayah Afrin, Suriah, sebagai “jihad.” Selama dua hari pertama operasi militer (yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2018), Direktorat Urusan Agama (Diyanet) memerintahkan sekitar 90.000 masjid di Turki untuk menyiarkan surat al-Fath yang merupakan doa “penaklukan” atau “kemenangan” melalui speaker-speaker di atapnya.

Selain itu, Menteri Pendidikan Turki mewajibkan seluruh sekolah publik untuk memasukkan praktik-praktik Islam dalam sistem pendidikannya. Diyanet memiliki kewenangan yang kini diperluas oleh Erdoğan. Sebelumnya, Diyanet yang didirikan oleh Ataturk pada 1924 ini memiliki fungsi meregulasi urusan keagamaan dalam model sekulernya. Seperti contohnya, Diyanet mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa perempuan yang telah berusia 9 tahun dan laki-laki yang telah berusia 12 tahun dapat menikah, sebab menurut hukum syariah, kedewasaan telah hadir saat masa pubertas.

Bahkan ketua Diyanet kini, Ali Erbas, diangkat oleh Erdoğan menjadi wakil presiden secara de facto. Bukti-bukti ini menggambarkan bagaimana Erdoğan memaksimalkan dan melanggengkan kekuasaan politiknya secara terintegrasi dengan agama. Me-mainstream-kan jihad dan memberikan sanksi kekerasan terhadap mereka yang “menyinggung Islam” adalah sebagian dari langkah-langkah kembalinya Turki kepada Islamisme.

Dalam segi demokrasi, Turki di bawah kepemimpinan Erdoğan juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Justru, perpolitikan seakan diatur hanya untuk menguntungkan rezim petahana.

Sebagai contoh, media-media independen dihalangi untuk meliput pihak-pihak oposisi, anggota mereka sering kali dilecehkan dan ditangkap atas dasar tuduhan palsu. Belum lagi, pemilihan umum sejak tahun 2015 tidak berjalan dengan bebas dan adil.

Hal ini merupakan perubahan radikal dalam politik Turki. Sebab, meskipun Turki tidak pernah menjadi negara liberal yang “aktif”, pemilihan umum berlangsung secara bebas dan adil sejak tahun 1950. Namun, tidak sejak pemilihan umum November 2015 dan keberadaan Referendum Konstitusi 2017.

Erdoğan menghalangi partai-partai oposisi untuk membentuk koalisi yang mengisi mayoritas kursi parlemen. Salah satunya dengan memantik kembali peperangan melawan partai separatis Partiye Karkaren Kurdistan (PKK) dengan kampanye “war on terror”-nya.

PKK pun melawan dengan aksi terorisme. Publik percaya turunnya suara AKP pada pemilu Juni 2015 (dari 49% menjadi 41%) memantik adanya serangan teror sehingga, pada snap election di November 2015, suara untuk oposisi terpecah dan AKP meraup 50% suara kembali. Referendum Konstitusi 2017 juga secara radikal mengubah sistem pemerintahan Turki, dari yang sebelumnya Turki mengadopsi sistem parlementer menjadi strong presidential.

Bukti-bukti di atas menggambarkan bagaimana Erdoğan bersama AKP mulai kembali pada pola-pola Islamisme dan memundurkan demokratisasi. Budaya organisasi dan politik aktor-aktor pos-Islamis merupakan produk dari kerangka budaya politik dan institusi sebelumnya yang restriktif dan cenderung cacat.

Namun, sering kali, seiring aktor-aktor pos-Islamis tersebut bercokol di atas kekuasaannya. Mereka mulai memanfaatkan kekuasaan dari kerangka yang restriktif dan cacat yang menaikkan mereka ke atas takhta tersebut. Setelah pelaksanaan kekuasaan yang berkepanjangan, aktor-aktor pos-Islamis ini kehilangan “selera” demokratisasi dan mulai “memainkan” kekuasaannya.

Secara singkat, dari pemaparan kritis di atas, dapat dipahami bahwa Erdoğan cenderung membentuk pola pemerintahan yang sultanistik dengan kembali pada ideologi Islamisme di luar variabel lain, yakni sistem elektoral yang bersifat semi-otoritarian dan ekonomi yang neopatrimonialisme yang juga mendukung klaim kembalinya Islamisme dalam politik Turki. Jadi, klaim Bayat terkait Turki sebagai contoh konkret penerapan pos-Islamisme di era kontemporer – khususnya di bawah kepemimpinan Erdoğan – sangat mungkin untuk dinegasikan.

Tulisan milik Zakia Shafira, mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Meninggalnya Bahtiar Effendy menyisakan kesedihan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sepanjang hidupnya, cendekiawan Muslim ini dikenal sebagai salah satu figur yang “ambisius” untuk mendudukan posisi Islam dan politik secara proporsional.

Jika berbicara mengenai Islam dan politik, Effendy seperti memendam amarah pada dua pihak. Pihak pertama adalah para sarjana Barat yang kerap dianggap salah dalam mempersepsikan Islam pada konteks politik modern dan pihak kedua adalah pada segolongan dari umat Islam sendiri.

Amarah itulah – meski istilah amarah kurang tepat digunakan pada konteks keilmiahan Bahtiar Effendy – yang sepertinya menjadi energi bagi Effendy untuk terus memberikan kontribusi bagi generasi dalam memahami kedudukan Islam dan politik.

George Kennan – seorang diplomat dan sejarawan Amerika, seperti dikutip Samuel P. Huntington, pada suatu ketika menyatakan bahwa hanya Baratlah yang mempunyai tradisi budaya yang compatible dengan nilai-nilai demokrasi. Pandangan ini dikutip oleh Huntington sebagai salah satu penguat tesisnya untuk mengatakan bahwa kebudayaan masyarakat dunia di luar Barat bersifat inimical (bertentangan) dengan nilai demokrasi, terlebih-lebih yang berkaitan dengan agama.

Jika ada sebuah “masyarakat agama” yang menerapkan demokrasi, menurut Huntington, seperti dikutip Effendy, maka hal itu contradiction in terms. Huntington mencontohkan demokrasi Konfusius yang dianggapnya memiliki kontradiksi.

Menurut Effendy, bukan hanya Huntington yang memiliki pendapat demikian. Para ahli lainnya – sebut saja Francis Fukuyama, Larry Diamond, Juan Linz, dan Seymour Martin Lipset – juga memiliki pandangan yang mirip.

Para penstudi Barat itu beranggapan bahwa Islam secara inheren tidaklah sesuai dengan demokrasi. Bahkan oleh sementara pihak Islam dipandang sebagai ancaman besar terhadap peradaban Barat.

Pendapat para ahli di atas memunculkan reaksi bukan hanya dari penstudi Muslim, melainkan juga dari para ahli di Barat sendiri. John L. Esposito misalnya, menyatakan bahwa terdapat penafsiran yang salah mengenai Islam dari sarjana Barat. Kesalahan tersebut salah satunya disebabkan oleh “bias-bias sekular” yang dimiliki oleh para sarjana Barat.

Robert N. Bellah  juga memiliki kesimpulan yang mirip. Bahkan, Bellah sampai pada kesimpulan bahwa penyelenggaran pemerintahan yang dikembangkan Nabi Muhammad di Madinah pada masa klasik Islam bersifat egaliter dan partisipatif.

Demikian terkesannya Bellah sehingga berani menilai bahwa apa yang dilakukan Nabi terlalu modern untuk ukuran zamannya. Namun, karena tipisnya sumber daya infrastruktur politik yang dimiliki, rekayasa demokratis (democratic engineering) gagal untuk dipertahankan.

Melihat perdebatan-perdebatan mengenai Islam dan demokrasi, pertanyaan besarnya bukanlah apakah Islam kompatibel dengan demokrasi atau mengapa Islam harus mengadopsi demokrasi, melainkan bagaimanakah menggagas sebuah sintesa yang memungkinkan untuk menjalin hubungan antara Islam dengan demokrasi.

Pertanyaan terakhir inilah yang coba (selalu) dijawab oleh Effendy. Tujuannya, cendekiawan Muslim ini ingin menunjukkan kepada masyarakat global bahwa Islam memiliki nilai-nilai yang sesuai untuk diterapkan dalam sistem politik modern.

Dua Aliran Utama Pemikiran Politik Islam

Pembahasan mengenai Islam dan politik boleh dibilang telah menjadi pembahasan yang sangat panjang. Titik fokus pembahasan ini biasanya selalu tentang hubungan Islam dengan politik atau negara. Bagaimanakah konsepsi politik atau negara dalam Islam?

Dalam menjawab pertanyaan ini, para penstudi Islam, sebagaimana dinyatakan Munawir Sjadzali, umumnya terbelah menjadi tiga aliran. Aliran pertama adalah aliran fundamentalis yang menganggap bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan; sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara.

Aliran kedua adalah aliran sekularis yang menganggap bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Aliran ketiga adalah aliran akomodatif yang beranggapan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, melainkan terdapat seperangkat tata nilai etis bagi kehidupan bernegara.

Namun, Effendy membagi tipologi pemikiran politik Islam menjadi dua saja, yaitu aliran legal-formal dan aliran substansial. Aliran legal-formal beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, syari’ah harus dijadikan konstitusi negara, kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, konsep nation-state bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batasan politik, dan konsep musyawarah berbeda dengan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern. Berdirinya sebuah negara Islam yang formalistis dan ideologis sangat penting bagi pendapat aliran ini.

Aliran substansial beranggapan bahwa tidak ada konsep tentang negara atau sistem politik di dalam Islam. Namun, Al-Quran mengandung nilai-nilai etis yang disediakan untuk melakukan kegiatan sosial dan politik umat manusia.

Nilai-nilai tersebut mencakup ajaran tentang keadilan, kesamaan, persaudaraan dan kebebasan. Bagi aliran ini, menurut Effendy, sepanjang negara berpegang pada nilai-nilai itu, maka mekanisme yang diterapkan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Berdirinya sebuah negara Islam yang bersifat formalistis dan ideologis sudah tidak terlalu penting adanya.

Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Bahtiar Effendy

Jika melihat tipologi Effendy di atas bisa dimaknai bahwa aliran legal-formal akan sangat sulit – kalau bukan mustahil – untuk bisa menerapkan sistem politik dan demokrasi modern. Hal ini menurut penulis setidaknya dikarenakan dua hal.

Pertama, konsepsi politik aliran legal-formal meniscayakan negara berbentuk teokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di Tangan Tuhan. Konsep ini tentu bertentangan dengan konsep demokrasi yang meniscayakan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Kedua, penerapan syariah sebagai konstitusi negara berimplikasi pada munculnya asumsi bahwa politik – di negara multikultural – hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan golongan Islam saja. Implikasi lainnya adalah konsepsi ahl-dzimmah yang dianggap tidak sesuai dengan pluralisme yang menjadi tolok ukur politik dan demokrasi modern.

Bagi Effendy, aliran legal-formal bisa mengganggu, atau menghalangi, perkembangan etika sosial-politik dan sistem politik yang pluralistik dan egaliter. Dalam negara yang formalistik-legalistik itu, tidak mustahil persoalan ahl al-dzimmi (posisi non-muslim di negara Islam) dan peran perempuan dalam politik akan dipersepsikan sebagai contoh kasatmata tentang tidak pluralistiknya sistem kenegaraan Islam.

Pandangan aliran legal-formal inilah yang sepertinya menjadi basis dibuatnya tesis oleh sejumlah pemikir Barat untuk menarik kesimpulan bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi. Sebagaimana dinyatakan Effendy, di dalam Islam terdapat aliran pemikiran yang kaya dan beragam.

Memandang Islam secara monolitis seperti yang dilakukan Huntington atau Fukuyama, bukan saja akan membuahkan kesimpulan yang meleset tetapi secara metodologis juga sukar dipertanggung jawabkan. Effendy menunjukkan negara Madinah sebagai contoh.

Menurut Effendy, Madinah di bawah Nabi Muhammad merupakan negara dengan sistem politik paling modern di zamannya dan telah menerapkan nilai-nilai demokrasi. Nabi secara substansial – bukan legal formal – telah membuktikan bahwa Islam bukan hanya kompatibel dengan demokrasi, melainkan juga sudah menjadi pelopor digerakkannya demokrasi modern.

Boleh jadi, karena asumsi inilah, seorang Effendy terkesan sangat “ambisius” untuk mengatakan pada dunia bahwa secara ilmiah Islam dan sistem politik modern bukanlah dua kubu yang bertentangan. Ini bukan lagi soal apakah Islam kompatibel atau tidak dengan demokrasi, melainkan soal apakah para pemikir Barat bersedia melihat fakta-fakta tersebut secara objektif dan soal apakah sebagian umat Islam bersedia membuka wacananya lebih luas untuk melahirkan diskursus-diskursus ilmiah untuk menjawab tantangan zaman.

Mungkin, seorang Effendy yang sepanjang hidupnya bergulat dengan pemikiran politik Islam dan memperjuangkan “jalan tengah” demokrasi, bukanlah seorang “pro-demokrasi,” melainkan seorang “pro-kemanusiaan,” yang berdiri di atas fondasi keislaman dan naluri ilmiah.

Tulisan milik Robby Milana, praktisi media dan mahasiswa Pascasarjana FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Wapres Indonesia yang ke-13 tersebut mengatakan bahwa ia akan merevisi Perpres Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah untuk memperkuat kelembagaan perekonomian Syariah. Selain itu Ma’ruf mengatakan bahwa nantinya ia akan memimpin langsung Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Selain meningkatkan ekonomi Islam di level domestik, Ma’ruf juga mengutarakan keinginannya agar Indonesia tidak hanya menjadi negara produsen sertifikat halal alias hanya menjadi “tukang stempel” saja, namun juga harus menjadi produsen produk halal dunia.

Pernyataan Ma’ruf ini sebenarnya bukan suatu hal yang mengejutkan.

Banyak pihak yang sudah melihat bahwa sebagai wakil Jokowi, Ma’ruf Amin akan banyak mengurusi permasalahan ekonomi dan hal-hal terkait dunia Islam.

Pandangan ini muncul mengingat latar belakangnya sebagai ulama besar di Indonesia, khususnya dalam lingkaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU).

Selain itu, Ma’ruf juga dikenal sebagai sosok ekonom syariah mengingat gelarnya sebagai Profesor Ekonomi Muamalat Syariah dan Ketua Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank.

Pun pada saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) yang lalu, ekonomi Islam menjadi salah satu program yang “dijual” Jokowi-Ma’ruf ke masyarakat.

View this post on Instagram

Ma'ruf tak ingin Indonesia hanya jadi "tukang stempel" produk hahal.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 13, 2019 at 11:34pm PST

Peluang Ekonomi yang Besar

Setidaknya dalam sudut pendang ekonomi, rencana Ma’ruf untuk mendorong ekonomi Islam di Indonesia patut untuk diapresiasi.

Hal ini dikarenakan besarnya potensi perekonomian Islam di level domestik maupun global, serta masih belum optimalnya kontribusi industri halal nasional bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Rencana Induk Ekonomi Islam Indonesia tahun 2019-2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, ekonomi Islam dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kemudian, menurut Bank Indonesia (BI), pada tahun 2018 ekonomi Islam memiliki kontribusi sebesar 80 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Global Islamic Economy Report, konsumsi masyarakat Indonesia di sektor ekonomi Islam juga terus meningkat, di mana pada tahun 2017 konsumsi tersebut sudah menyentuh angka Rp 3.087 triliun.

Selain konsumsi domestik yang besar, secara global peluang ekonomi Islam juga sangat menjanjikan.

Pada tahun 2017, masyarakat muslim global menghabiskan Rp 29.594 triliun dalam hal gaya hidup halal dan diprediksi akan meningkat menjadi sekitar Rp 42.259 triliun pada tahun 2023.

Selain itu, aset perbankan syariah global juga terus mengalami peningkatan di mana pada tahun 2017, nilai asetnya sudah menyentuh Rp 33.807 triliun.

Sedikit catatan bahwa angka ini akan terus meningkat mengingat pemeluk agama Islam merupakan kelompok religuis dengan pertumbuhan populasi paling tinggi dibanding kelompok agama lain.

Pertumbuhan ini kemudian diprediksi akan menjadikan Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar di dunia pada tahun 2075.

Sayangnya, hingga saat ini peran Indonesia dalam perekonomian Islam global masih sangat kecil.

Ambil contoh di mana Indonesia hanya menyumbangkan 3,3 persen dari total nilai ekspor produk halal dunia.

Persentase ini membuat Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, hanya menempati peringkat ke-10 sebagai negara pengekspor produk halal.

Yang menjadi ironi adalah peringkat pertama hingga ke-9 justru ditempati oleh negara-negara di mana agama Islam justru merupakan agama minoritas, seperti Brazil, Amerika Serikat, Rusia, hingga Australia.

Tidak hanya itu, dalam rencana induk Bappenas juga disebutkan bahwa Indonesi mengalami defisit neraca perdagangan karena tingginya impor produk dan jasa halal.

Untuk aset perbankan, meskipun terus tumbuh tiap tahunnya, perbankan syariah di Indonesia hanya merepresentasikan 8,73 persen dari total nilai aset perbankan nasional.

Pengaruh dan Manfaat Politik

Selain didasari oleh kebutuhan ekonomi, pertumbuhan perekonomian Islam di Indonesia sendiri tidak bisa dilepaskan dari faktor politik.

Menurut Ahmad Dahlan, dosen dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, masuk dan munculnya pengaruh organisasi-organisasi Islam seperti MUI dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam infrastruktur politik Indonesia merupakan faktor utama di balik kemunculan bank syariah di Indonesia yang baru mulai beroperasi pada tahun 1992.

Masuknya organisasi-organisasi tersebut dalam perpolitikan Indonesia sendiri merupakan dampak dari politik akomodatif rezim Orde Baru yang pada tahun 1990-an semakin memperbaiki hubungannya dengan kelompok Islam.

Hal senada juga diungkapkan oleh Banjaran Surya Indrastomo, kandidat PhD dari Durham University.

Dalam tulisannya ia menjelaskan bagaimana pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dimulai seiring dengan sikap rezim Orde Baru yang secara bertahap memperbolehkan masuknya pengaruh Islam dalam perpolitikan dan perekonomian Indonesia.

Ma’ruf Amin akan segera dilantik menjadi Wakil Presiden (Wapres) ke-13 mendampingi Jokowi. Seperti apa Ma’ruf akan mempengaruhi arah kebijakan di Indonesia?https://t.co/qqI6oVZeDB pic.twitter.com/vfO6YGl9zY

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) October 17, 2019

Selain itu, Banjaran juga melihat bahwa hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya harapan di masyarakat bahwa perekonomian yang Islami akan mampu menciptakan perekonomian yang adil, utamanya setelah Orde Baru, yang mengutamakan perekonomian konvensional, dianggap gagal memberikan keadilan ekonomi.

Dalam konteks perpolitikan saat ini, dimasukkannya kebijakan-kebijakan terkait ekonomi Islam sebagai salah satu program prioritas pemerintah dinilai memiliki manfaat secara politik.

Menurut Made Ayu Mariska & Jefferson Ng, peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS),  rencana Jokowi untuk mengimplementasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH)  meningkatkan citra keislaman Jokowi di mata pemilih pada Pilpres yang lalu.

Hal ini berkaitan dengan mayoritas masyrakat muslim Indonesia yang melihat bahwa nilai keislaman seorang calon presiden sebagai faktor penting – bahkan utama – dalam menentukan pilihan.

Pilpres sendiri memang sudah selesai, pun Jokowi-Ma’ruf sudah resmi dilantik dan akan menjabat untuk lima tahun ke depan.

Namun, citra keislaman ini tetap penting mengingat pemerintahan yang sudah terpilih sekalipun tetap memerlukan dukungan rakyat yang diukur melalui tingkat kepercayaan dan kepuasan publik.

Oleh sebab itu, rencana Jokowi-Ma’ruf untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam, disengaja ataupun tidak, dapat menguntungkan keduanya secara politik dalam konteks menjaga dukungan kelompok Islam Indonesia.

Selain ekonomi dan politik, ada juga beberapa pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan oleh meningkatnya konservatisme agama di masyarakat Islam Indonesia.

Peningkatan ini salah satunya terlihat dengan adanya fenomena “hijrah” di mana sebagian masyarakat muslim Indonesia kini lebih mengutamakan produk-produk yang lebih Islami seperti wisata halal, perbankan syariah, ataupun busana muslim.

Terakhir, usaha pemerintah untuk mendorong ekonomi Islam tidak lepas dari berbagai hambatan.

Selain masih diperlukannya revisi terhadap berbagai regulasi terkait ekonomi Islam, dalam beberapa kasus, implementasi ekonomi Islam juga menimbulkan kontroversi.

Pada kasus rencana penerapan wisata halal di Bali dan Danau Toba misalnya, muncul pro-kontra apakah sektor wisata di dua daerah tersebut, yang mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat non-muslim, perlu diberikan label “halal”.

Di kubu kontra, ada beberapa argumentasi seperti pemberian label “wisata halal” tidak diperlukan karena dua daerah tersebut sudah cukup ramah bagi wisatawan muslim.

Kemudian ada juga yang melihat bahwa rencana program wisata halal sebagai bentuk Islamisasi yang ditakutkan akan menghilangkan budaya lokal daerah tersebut.

Selain itu, ada juga polemik mengenai pengambilalihan wewenang penerbitan sertifikasi halal dari MUI ke Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam kasus ini, MUI terlihat berusaha “merebut” kembali wewenang sertifikasi halal dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun pada akhirnya gugatan tersebut dicabut pada bulan September 2019 kemarin. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Who gives a f**k who made it? I penetrate it and innovate it” – Logic, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mungkin tengah pusing memikirkan masa depan pemerintahannya di periode kedua. Setelah berbagai partai politik melontarkan permintaannya atas jatah menteri di Kabinet Kerja 2.0, kini muncul organisasi lain yang disinyalir juga meminta jatah menteri.

Organisasi Islam yang melahirkan sosok Ma’ruf Amin, Nahdlatul Ulama (NU), disebut-sebut akan mendapatkan porsi kabinet. Bahkan, sinyal bahwa NU ingin mendapatkan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan tersebut pernah dilontarkan oleh Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) Said Aqil Siradj.

Pada awal 2019 lalu, Said Aqil menyatakan bahwa peran-peran penting perlu dipegang oleh NU, seperti menteri agama. Menurutnya, dengan memegang peran-peran tersebut, NU dapat menjaga kaidah Islam Nusantara di Indonesia.

Mungkin, Said Aqil melihat keinginan tersebut semakin nyata dapat terjadi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan Jokowi-Ma’ruf sebagai paslon yang terpilih dalam Pilpres 2019. Tak ingin ketinggalan dari parpol-parpol lain, Ketua PBNU tersebut turut melontarkan kemungkinan NU untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Bahkan, NU dinilai siap bila mendapatkan jatah di luar Menag.

Namun, teguran datang dari salah satu sosok NU lain, yaitu Yenny Wahid. Putri dari presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut mengingatkan petinggi-petinggi NU untuk kembali pada Khittah NU 1926 yang menjadi dasar organisasi tersebut agar tak terikat dengan organisasi politik dan kemasyarakatan lain.

"Saya selalu mengatakan bahwa NU bukan partai politik. Tapi NU harus ikut membangun nasionalisme, kebangsaan dengan politik nasional, bukan politik praktis, bukan politik jabatan" – Buya @saidaqil #AkalSaidAqil #OpsiMetroTV @Metro_TV @OpsiMetroTV

— Bawang Telur (@mmuzaqi_) March 25, 2019

Dengan teguran Yenny tersebut, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Bagaimanakah sejarah NU hingga berujung pada adanya Khittah NU 1926? Lalu, mengapa NU tetap dianggap layak mendapatkan posisi-posisi strategis di kabinet kedua Jokowi meskipun ada Khittah tersebut?

Khittah NU 1926

Dalam sejarah panjang NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, politik turut memainkan peran. Namun, sejarah juga mencatat bahwa beberapa elemen internal NU tidak menghendaki organisasi ini untuk terlibat dalam politik.

NU memang pernah terlibat dalam dinamika politik Indonesia. Keterlibatannya yang paling terlihat adalah ketika organisasi tersebut memisahkan diri dari partai Islam besar Masyumi pada tahun 1952 dan terlibat dalam Pemilu 1955.

Robin Bush dalam bukunya yang berjudul Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia menjelaskan bahwa dorongan internal NU agar kembali pada fungsi sosial dan keagamaannya ini telah muncul sejak tahun 1959 dan semakin memuncak pada periode awal dekade 1980-an akibat perkembangan politik eksternal dan internal pada pertengahan dekade 1970-an.

Pasalnya, internal Partai Persatuan Pembangunan – partai fusi dari partai-partai Islam – mulai mengalami perpecahan antara NU dan Parmusi atas berbagai isu dan kebijakan pemerintahan Soeharto yang berujung pada marginalisasi NU dalam PPP. Belum lagi, perbedaan pendapat turut mewarnai tubuh internal NU antara kubu Cipete yang dipimpin oleh Idham Chalid dan kubu Situbondo yang dipimpin oleh As’ad Syamsul Arifin.

Bush pun menjelaskan bahwa konflik internal NU ini memunculkan generasi baru yang sebagian besar merupakan cucu dari pendiri-pendiri NU, seperti Gus Dur, Masdar Mas’udi, Mahbub Djunaidi, dan lain-lain.

Sosok-sosok intelek yang disebut oleh Bush sebagai Kelompok G ini lah yang menjadi cikal bakal bagi Gerakan Kembali ke Khittah 1926 yang meminta para pemimpin NU untuk menarik organisasinya dari urusan politik. Puncak dari gerakan ini terjadi pada Muktamar NU ke-27 pada tahun 1984 yang berhasil memberikan tiga keputusan. Salah satunya adalah untuk mengembalikan NU pada khittah-nya.

Namun, Bush menilai kemenangan kelompok ini di NU juga menggambarkan kompleksitas dalam tubuh organisasi tersebut. Pasalnya, partai baru yang basis suaranya sebagian besar dari NU – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – turut berdiri pada tahun 1998. Apalagi, salah satu sosok Kelompok G, Gus Dur, turut mengincar jabatan presiden.

Gagasan Khittah '26 di NU menjadi problematis dengan keterlibatan organisasi tersebut dalam politik.
Share on X

Dilema NU atas keterlibatannya dalam politik tampaknya masih berlangsung hingga sekarang. Dalam Pilpres 2019 lalu, NU sendiri turut tertarik dalam dinamika kontestasi antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno – di mana beberapa petinggi NU secara terbuka mendukung paslon nomor urut 01.

Jatah Menteri NU

Bentuk dukungan NU pada Jokowi-Ma’ruf tampaknya bukan tanpa imbalan. Pasalnya, beberapa petinggi organisasi tersebut turut memberikan sinyal pada sang presiden untuk memberikan jatah menteri kepada NU.

Pemberian jatah menteri ini lah yang dapat disebut sebagai patronase politik. Menurut Daniel Baracskay, salah satu bentuk dari patronase politik adalah pemberian posisi-posisi pemerintahan dengan dasar kesetiaan partisan. Dalam arti lain, pemberian posisi-posisi tersebut merupakan bentuk penghargaan pada pihak-pihak yang membantu kandidat terpilih dalam suatu Pemilu.

Bentuk patronase semacam ini juga dikenal dengan istilah spoils system. Dalam sistem ini, menurut Roy Gardner dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Spoils System, pemenang akan membagikan spoils – posisi-posisi pemerintahan yang dapat dialokasikan ­­­­– pada koalisinya.

Bisa jadi, Said Aqil ingin mengingatkan Jokowi mengenai sumbangsih besar yang diberikan oleh NU terhadap kemenangannya dalam Pilpres 2019. Seperti yang dikatakan Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), dukungan NU yang menjadi faktor utama kemenangan Jokowi menjadi dasar bagi organisasi Islam tersebut untuk meminta jatah tambahan.

Apa yang dikatakan oleh Gus Ali bisa saja beralasan. Pasalnya, NU memang dinilai memiliki kontribusi besar bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Naila Shofia dari Bocconi University dan Tom Pepinsky dari Cornell University dalam tulisan mereka di New Mandala berusaha mengukur kontribusi suara NU bagi Jokowi-Ma’ruf. Apalagi, Ma’ruf sendiri merupakan figur yang berasal dari organisasi tersebut.

Shofia dan Pepinsky menjelaskan bahwa NU tidak memberikan keuntungan pada Jokowi. Namun, sumbangsih basis suara organisasi tersebut lebih pada menutup kekurangan yang dimiliki Jokowi di kalangan NU yang terlihat pada Pilpres 2014.

View this post on Instagram

Yenny Wahid menegur pengurus NU terkait langkah mereka meminta jatah menteri ke Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #yennywahid #nu #menteri #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 11, 2019 at 12:04am PDT

Hasil tersebut semakin menunjukkan bahwa Ma’ruf memberikan bantuan yang penting bagi Jokowi. Penelitian yang dilakukan Shofia dan Pepinsky tersebut menjelaskan Jokowi berhasil mengambil suara – yang sebelumnya tidak didapatkannya pada tahun 2014 – dari wilayah-wilayah yang didominasi oleh NU dan masyarakat Jawa.

Dengan peran Ma’ruf yang dianggap penting tersebut, Shofia dan Pepinsky pun mempertanyakan mengenai bagaimana NU akan membentuk dinamika politik dalam Jokowi 2.0. Mungkin, usulan jatah menteri NU ini lah yang dapat menjadi jawaban bagi pertanyaan Shofia dan Pepinsky.

Bisa jadi, dengan besarnya kontribusi tersebut, NU ingin kembali mengincar posisi Menag yang beberapa kali Said Aqil lontarkan. Seperti yang dijelaskan oleh Martin van Bruinessen dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Ulama and Politics, NU selalu mengisi jabatan tersebut sejak tahun 1951 hingga tahun 1971.

Menariknya lagi, adanya upaya untuk mengincar posisi-posisi kabinet oleh NU ini bisa saja merupakan bentuk manuver dari PKB yang disebut-sebut tengah menggenggam organisasi tersebut. Jika kita tilik kembali tulisan Greg Fealy dari Australian National University (ANU) pada tahun 2018 di New Mandala, keterkaitan NU dan PKB semakin erat – mengingat adanya penetrasi PKB terhadap kepemimpinan NU.

Ketum PKB Muhaimain Iskandar (Cak Imin) sendiri mengakui sempat menemui Ma’ruf guna membahas jatah menteri. Selain itu, partainya bisa saja juga mendapatkan porsi lebih besar dengan adanya permintaan PKB untuk memisahkan jatah menteri partainya dengan NU. PPP sendiri tampaknya keberatan dengan adanya jatah menteri untuk NU.

Tentunya, gambaran dinamika politik ini belum dapat terlihat secara jelas. Semua penentuan jatah menteri ini tetap kembali ke keputusan Jokowi sendiri.

Namun, jika benar begitu, lirik rapper Logic pun menjadi relevan. Petinggi-petinggi di NU berinovasi dengan organisasinya melalui permintaan atas posisi-posisi politik di pemerintah tanpa memedulikan khittah-nya yang seharusnya melepaskan organisasi tersebut dari kontestasi politik. (A43)

PinterPolitik.com

“Yeah, man’s on the front line ‘cause man’s on his deen” – Travis Scott, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Drama Pilpres 2019 tampaknya masih belum usai. Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memutuskan menambah napas gelaran tersebut dengan melakukan gugatan terkait dengan temuan kecurangan di Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Prabowo dan Sandi mengimbau para pendukungnya untuk tidak melakukan aksi dan tidak berbondong-bondong datang ke lembaga tersebut, seiring dengan kekhawatiran tentang kerusuhan seperti pada 22 Mei lalu. Paslon ini meminta para pendukungnya untuk mempercayai proses hukum yang berjalan hingga 28 Juni nanti.

Imbauan tersebut pun didengarkan oleh beberapa pendukungnya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, mengurungkan niatnya yang hendak mengerahkan massa ke MK. Pihaknya sepenuhnya mendukung dan mengikuti sikap Prabowo-Sandi.

Saya himbau pendukung saya semua agar tetap tenang, tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis. Kita fokus mengawal kotak suara karena kotak-kotak itulah kunci kemenangan kita agar kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan bisa dilawan. Silahkan jaga TPS. #kawalkotaksuara

— Prabowo Subianto (@prabowo) April 17, 2019

Berbeda dengan KSPI, PA 212 memutuskan untuk lebih menunggu instruksi dari Ijtima Ulama, termasuk Habib Rizieq. Sekretaris Umum PA 212 Bernard Abdul Jabbar mengatakan bahwa pihaknya tetap akan menunggu instruksi ulama meskipun Prabowo dan Sandi telah memberikan imbauan tersebut.

Sikap PA 212 ini pun menimbulkan pertanyaan. Mengapa ulama masih begitu didengarkan meskipun Prabowo telah mengeluarkan imbauan tersebut? Mengapa sosok seperti Habib Rizieq memiliki pengaruh sekuat itu?

Modal Spiritual ala Bourdieuan

Sepanjang sejarah, tokoh-tokoh agama memang dianggap memiliki kekuatan dan pengaruh tersendiri di masyarakat. Bahkan, tokoh-tokoh agama pernah memiliki hak otoritas tertinggi di beberapa negara.

Pengaruh seorang tokoh agama ini bisa dijelaskan dengan teori praktik dari seorang sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Teori ini menekankan pada dinamika sosial yang dipenuhi oleh praktik-praktik sosial antara agen manusia dan strukturnya.

Bourdieu menjelaskan bahwa, layaknya sebuah aktivitas ekonomi, terdapat juga modal (capital) dalam praktik-praktik sosial. Sang sosiolog pun memunculkan konsep modal sosial dan modal kultural dalam teorinya.

Teori dan konsep-konsep milik Bourdieu ini bisa juga digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena keagamaan. Bradford Verter pun menggunakan pendekatan Bourdieuan dalam tulisannya yang berjudul Spiritual Capital.

Verter menjelaskan bahwa, sebagai bentuk modal kultural ala Bourdieu, modal spiritual memiliki tiga bentuk utama, yaitu bentuk modal yang telah dimiliki (embodied state), modal yang disalurkan dalam objek (objectified state), dan modal yang disalurkan dalam institusi (institutionalized state).

Konsep modal spiritual ini bisa diaplikasikan pada beberapa fenomena keagamaan yang pernah terjadi di masa lampau. Paus Innosensius III misalnya, yang dikenal sebagai salah satu paus yang pernah menjabat pada periode krusial dalam sejarah kepausan.

Paus Innosensius III dikenal dengan keputusannya yang pada April 1213 mengeluarkan Dekrit Kepausan Quaia Maior – berkaitan dengan Perang Salib kelima. Dekrit tersebut membawa perintah bagi umat Katholik Roma guna mengambilalih wilayah Tanah Suci – sekarang Palestina, Yordania, dan Israel – agar kembali berada di bawah kekuasaan Kristen.

Dinamika sosial dipenuhi oleh praktik-praktik sosial antara agen manusia dan strukturnya
Share on X

Panggilan Perang Salib kelima tersebut bisa jadi merupakan refleksi dari pemikiran Bourdieu. Bagi sang sosiolog, dimensi sosial juga disertai dengan arena kompetisi bagi parktik-praktik sosial, termasuk agama.

Sebagai seorang pemimpin kepausan, Innosensius III tentunya telah melalui proses institusional dengan terpilihnya dirinya pada tahun 1198. Sang paus juga menjalankan modal institusionalnya dengan mereformasi Kuria Roma – seperangkat lembaga administratif Tahta Suci – guna mengamankan kekuasaanya atas negara-negara Eropa.

Selain itu, jika mengacu pada konsep modal spiritual, penguasa kepausan pada saat itu menggunakan modal dalam bentuk objectified state. Menurut Thomas W. Smith dalam tulisannya yang berjudul “How to Craft a Crusade Call,” pihak kepausan secara hati-hati menulis dekrit Quaia Maior hingga menjadi ajakan yang persuasif – baik secara teologis maupun praktis – bagi umat Katholik Roma.

Bisa jadi, sang paus juga telah memiliki modal spiritual dalam bentuk embodied state yang mumpuni. Paus Innnosensius III dianggap telah membuat doktrin-doktrin kepausan yang kuat – seperti Dekrit Quaia Maior yang dibangun dengan argumen teologis yang kuat sehingga pendeta-pendeta lainnya sulit memodifikasi dekrit tersebut.

Buah pemikiran Bourdieuan ini juga dapat direfleksikan dalam fenomena kontemporer. Ashin Wirathu misalnya, merupakan salah satu sosok biksu kontroversial di balik meningkatnya kebencian pada kelompok minoritas Muslim di Myanmar.

Dengan pengetahuan agama Buddhanya, Wirathu membuat kelompok Muslim Myanmar dipersepsikan buruk oleh sebagian dari 90 persen mayoritas Buddhis di negara tersebut. Modal spiritual yang dimiliki Wirathu direfleksikannya pada modal objek berupa pesan ceramahnya yang banyak disebarkan di media sosial, seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan VK.

Selain dua modal tersebut, Wirathu juga memiliki modal institusional yang disalurkannya melalui organisasi keagamaan. Sang biksu tersebut pernah menjadi pemimpin organisasi etno-nasionalis yang bernama Ma Ba Tha (Asosiasi Patriotik Myanmar).

Uniknya, Wirathu disebut-sebut memiliki kedekatan dengan militer Myanmar. Setelah negara tersebut mengalami transisi pemerintahan dari pemerintahan junta militer ke sipil pada tahun 2011, militer Myanmar dianggap berusaha mendekati kelompok biksu ultranasionalis yang populer guna menyebarkan propaganda pro-militer.

Signifikansi Habib Rizieq

Hampir sama dengan dua tokoh agama sebelumnya, modal-modal spiritual serupa juga digunakan oleh tokoh-tokoh agama dalam Islam. Modal-modal spiritual ini bisa jadi digunakan untuk kepentingan tertentu.

Penceramah Zakir Naik misalnya, merupakan salah satu ulama yang paling populer di dunia. Dengan ceramahnya yang banyak didengar melalui platform media sosial sebagai modal objeknya, Zakir memiliki banyak pengikut di berbagai belahan dunia Islam, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Tentunya, pengaruh Zakir ini juga memiliki pengaruh terhadap dimensi politis. Menurut Tashny Sukumaran dalam tulisannya di South China Morning Post, keengganan Mahathir untuk mengekstradisi Zakir ke India merupakan bentuk upaya Dr M untuk menjaga perasaan konstituensinya yang mayoritas adalah kelompok muslim Melayu.

Selain Zakir, Asia Tenggara juga memiliki seorang ulama yang dianggap sangat berpengaruh di Indonesia, yaitu Ustaz Abdul Somad (UAS). Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), UAS merupakan ulama yang paling berpengaruh di Indonesia.

Instruksi Habib Rizieq dinantikan PA 212 terkait demo di MK

Nantikan artikel selengkapnya di https://t.co/xcS6dRiOpe pic.twitter.com/IvkLWFxk5v

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 14, 2019

Bisa jadi, pengaruh UAS yang kuat ini merupakan proyeksi dari modal-modal spiritualnya. Seperti yang dijelaskan oleh Heide Arbuckle-Gultom dan Rheinhard Sirait dalam sebuah tulisan di New Mandala, UAS merupakan penceramah terpopuler di media sosial Instagram.

Tentu, penggunaan media digital seperti Instagram bisa menjadi modal objek yang menjanjikan bagi UAS. Teknologi digital ini dapat melengkapi modal embodied yang telah dimilikinya – pernah menulis berbagai buku Islam. Selain itu, sebagai dosen di UIN Syarif Kasim, UAS bisa jadi memiliki modal institusional.

Dengan modal-modal ini, UAS – yang sempat dicalonkan sebagai bakal cawapres – memiliki pengaruh politik yang besar. Pertemuannya dengan Prabowo sebelum Pilpres lalu misalnya, disebut-sebut dapat mendorong swing voters yang konservatif.

Jika Zakir dan UAS memiliki pengaruh seluas itu, bagaimana dengan Habib Rizieq?

Rizieq – ulama berpengaruh kelima di Indonesia versi LSI – tentunya turut memiliki pengaruh yang besar dalam dinamika sosio-politik Indonesia. Dari sisi modal embodied misalnya, Rizieq memiliki gelar ‘Habib’ lekat dengan ulama-ulama Sayyid – keturunan dari Nabi Muhammad saw.

Selain itu, Rizieq memiliki pengetahuan Islam dari riwayat pendidikannya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) – memiliki hubungan dengan orang-orang Arab Saudi – di Indonesia. Selain LIPIA, Rizieq juga pernah mengenyam pendidikan di King Saud University, Riyadh, Arab Saudi.

Dari modal embodied tersebut, Rizieq berupaya untuk memperoleh modal institusionalnya. Modal ini disalurkan dengan membentuk Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 1998. Kini, hampir sama dengan UAS, Rizieq juga menggunakan media digital untuk menyampaikan ceramah dan kampanyenya.

Dengan modal-modal tersebut, bukan merupakan hal aneh apabila Rizieq menjadi panutan bagi kelompok Muslim Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Zulkifli dari UIN Syarif Hidayatullah dalam tulisannya yang berjudul “The Ulama in Indonesia,” modal spiritual ini bisa berujung pada kekuatan simbolis ulama.

Kekuatan simbolis ini akan berdampak apabila para pengikutnya mendengarkan ajaran, perintah, dan fatwa yang dikeluarkan oleh sang ulama. Dari sini, Rizieq bisa jadi memiliki momentum yang berbeda dengan ulama-ulama lainnya.

Pasalnya, kekuatan simbolis Rizieq benar-benar terlihat akibat adanya momentum politik yang terjadi pada tahun 2016. Menurut Ahmad Syarif Syechbubakr, anggapan krisis umat Islam akibat kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat banyak Muslim Indonesia dari berbagai kelompok – seperti Majelis Rasulullah dan organisasi-organisasi mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah – berubah mendukung Rizieq dan FPI yang dianggap sebagai satu-satunya pihak yang berani menunjukkan pelawanan.

Mungkin, kombinasi modal-modal Rizieq dengan momentum politik inilah yang membuat sang pemimpin FPI memiliki pengaruh yang kuat. Efek dari kekuatan Rizieq inilah yang bisa saja membuat PA 212 lebih mendengarkannya dibandingkan Prabowo yang memang tidak memiliki modal spiritual sebesar sang Habib.

Jika memang benar begitu, lirik rapper Travis Scott di awal tulisan pun menjadi relevan. Rizieq mungkin saja menjadi memiliki pengaruh signifikan karena sang Habib tampak berada di garis terdepan dalam membela kepentingan kelompoknya. Entah apakah signifikansinya bisa bertahan dalam perpolitikan Indonesia di masa mendatang. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

“Times that by my influence on pop culture. I’m supposed to be number one on everybody list,” – JAY Z, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Sinyal bahwa PKS akan tetap menjadi oposisi pada pemerintahan Jokowi 2.0 tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW). Pernyataan tersebut mencuat menyusul isu tawaran kabinet Jokowi 2.0 bagi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebelumnya, isu tawaran dari kubu Jokowi-Ma’ruf Amin untuk merangkul kubu Prabowo-Sandi tersebar deras di banyak media. Gerindra misalnya, disebut oleh Wasekjen Andre Rosiade juga sempat ditawari beberapa posisi menteri di kabinet.

Merespons isu tersebut, HNW menyatakan bahwa berbagai pihak perlu membiarkan partainya untuk menjalankan keinginan oposisi tersebut dengan berada di luar kabinet. Menurutnya, PKS telah memiliki pengalaman sebagai partai oposisi sejak tahun 2014.

View this post on Instagram

PKS akan tetap menjadi oposisi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.cm #pks #partaikeadilansejahtera #oposisi #mardanialisera #hidayatnurwahid #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 12, 2019 at 1:35am PDT

Keinginan PKS untuk menjadi oposisi ini juga disertai dengan optimisme partai tersebut terhadap Gerindra. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya tetap meyakini bahwa partai Prabowo tersebut tetap solid berada di Koalisi Adil Makmur – koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi.

Terlepas dari keputusan Gerindra terkait tawaran menteri nanti, pernyataan HNW dan Mardani bisa jadi sinyal bagi keinginan kuat PKS untuk tetap menjadi partai oposisi bagi pemerintahan Jokowi. Namun, apakah posisi PKS sebagai oposisi nantinya dapat menjadi tantangan bagi pemerintah? Lalu, apakah PKS sebagai oposisi dapat bertumbuh menjadi partai yang lebih besar di masa mendatang?

Oposisi Lemah?

Dalam sebuah negara demokratis, kehadiran partai oposisi bagi pemerintah bukanlah hal yang asing. Pihak oposisi ini biasanya hadir untuk memberi pengawasan terhadap kebijakan dan gerak-gerik suatu pemerintahan.

Mengacu pada tulisan Julian L. Garritzmann yang berjudul “How Much Power Do Oppositions Have?”, oposisi politik memiliki beberapa tujuan khusus, di antaranya adalah untuk menjalankan upaya guna mengkontrol pemerintah dan menyediakan alternatif bagi pemerintah. Garritzmann juga menjelaskan bahwa kritik merupakan salah satu instrumen oposisi bagi dua tujuan tersebut.

Oposisi politik memiliki tujuan untuk mengkontrol pemerintah dan menyediakan alternatif bagi pemerintah.
Share on X

Guna memahami pola politik oposisi, Garritzmann turut mengutip Robert A. Dahl yang memberikan enam kriteria partai oposisi, yaitu kohesi, daya saing, setting, keunikan, tujuan, dan strategi pelaku oposisi.

Dalam hal kohesi, PKS dan kubu Prabowo-Sandi – bila PAN dan Demokrat tetap tinggal – tentunya memiliki ukuran yang cukup besar di parlemen. Namun, kohesi menurut Dahl juga berbicara mengenai koherensi oposisi.

Pasca-Pilpres 2019 lalu, Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo-Sandi terlihat kehilangan koherensi. Beberapa partai koalisi disebut-sebut berpotensi meninggalkan paslon nomor urut 02 tersebut, misal PAN dan Demokrat.

Selain itu, ketidakkompakan koalisi oposisi ini juga disinyalir terjadi dari bagaimana para politisinya yang mulai mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang saling menyindir. Waketum Gerindra Arief Poyuono misalnya, sempat mengusir Partai Demokrat dari koalisinya.

PKS sendiri juga sempat mengalami perpecahan internal pada tahun 2018 lalu. Kemunculan faksi Anis Matta dan Fahri Hamzah yang dianggap terlalu liberal membuat partai tersebut kehilangan sebagian kadernya.

Dengan kohesi yang semakin kecil, oposisi yang diharap-harapkan PKS tentunya memiliki daya saing yang semakin kecil. Jumlah kursi legislatif di DPR sebagian besar dikuasai oleh parpol-parpol koalisi Jokowi. Belum lagi bila Demokrat dan PAN benar-benar akan bergabung mendukung pemerintahan Jokowi.

Di sisi lain, pendanaan parpol bisa jadi turut memengaruhi daya saing parpol oposisi. Katakanlah, ketiadaan PKS di posisi pemerintahan membuat partai tersebut sepenuhnya bergantung hanya pada iuran anggota, hibah, serta sumbangan guna membiayai kegiatan-kegiatannya.

Padahal, PKS dulu sempat berjaya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beberapa posisi menteri kala itu dipegang oleh kader-kader PKS, seperi Menkominfo yang dulu dipegang oleh Tifatul Sembiring dan jabatan Mentan yang dulu dipegang oleh Anton Apriyantono dan Suswono.

Daya saing PKS sebagai oposisi bisa juga berkaitan dengan ciri khas partai tersebut. Dalam AD-ART PKS, partai tersebut menjuluki dirinya sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional.

Ramalam Fahri Hamzah kepada PKS pic.twitter.com/dxiDDPFKlJ

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) March 6, 2019

Namun, nama-nama petinggi partai ini beberapa kali terjerat kasus-kasus korupsi, seperti mantan-mantan presiden PKS Nur Mahmudi Ismail dan Luthfi Hasan Ishaq. Ada pula nama Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan anggota DPR Yudi Widiana Adia yang menambah coreng di muka PKS.

Masih berkaitan dengan ciri khas dan keunikan partai, PKS bisa jadi dianggap memiliki perbedaan yang minim dengan partai-partai lain. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), partai-partai Islam seperti PKS dianggap tidak memiliki figur yang kuat dan bisa menarik pemilih.

Jika dibandingkan dengan PDIP yang sempat menjadi oposisi pada masa pemerintahan SBY, partai berlambang banteng ini memiliki banyak kader-kader yang memiliki popularitas tinggi, seperti Ganjar Pranowo, Jokowi, dan Tri Rismaharini.

Dengan berbagai faktor penentu tersebut, masa depan PKS untuk menjadi partai oposisi dalam masa kepresidenan Jokowi yang kedua bisa saja tidak menjadi secemerlang pengalaman PDIP. Jika begitu, strategi apa yang mungkin akan PKS lakukan berikutnya bila menjadi oposisi?

Senjata Pamungkas?

Berbagai kriteria yang telah disebutkan di atas bisa jadi membuat masa depan PKS sebagai partai oposisi menjadi tidak terlalu jelas. Minimnya keunikan, daya saing, dan koherensi partai ini bisa menjadi penghambat di masa mendatang.

Namun, keputusan PKS untuk tetap menjadi partai oposisi ini bisa saja merupakan perpanjangan dari strategi politiknya. Katakanlah, proyeksi citra dan tujuannya sebagai partai yang berhaluan Islam.

Dalam AD-ART PKS, disebutkan bahwa misi partai ini adalah untuk menjadi sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridlai Allah subhanahu wa ta’ala dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam dokumen tersebut, disebutkan pula bahwa partai ini berasaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, partai ini juga disebut-sebut memiliki kedekatan dan terinspirasi oleh Hassan al-Bana dan Ikhwanul Muslimin – kelompok fundamentalis Islam yang berasal dari Mesir.

Nilai-nilai yang diyakini oleh PKS ini justru memungkinkan partai ini untuk menemukan jalan terang di tengah-tengah dinamika politik saat ini. Tren bangkitnya politik Islam dapat saja mendorong signifikansi dan eksistensi kelompok-kelompok akar rumput Islam di Indonesia.

Di kota2 nampak jelas antusiasme mayoritas rakyat Indonesia menghendaki perubahan kepemimpinan nasional. Mari kabarkan gelora perubahan ini kpd handai taulan, kawan2, n siapa saja di kampung halaman (desa2). Insyaallah kita tunaikan #2019GantiPresiden dg #2019PrabowoPresidenRI

— mohamad sohibul iman (@msi_sohibuliman) March 14, 2019

Front Pembela Islam (FPI) misalnya, dalam politik nasional kini semakin diperhitungkan keberadaannya. PKS sendiri mendukung dan mendorong beberapa aksi yang melibatkan FPI, seperti Aksi 212.

Dukungan PKS terhadap aksi massa akar rumput tersebut bisa jadi salah satu taktik dalam strategi partainya agar memperoleh pengaruh lebih. Seperti yang dijelaskan oleh Richard Youngs dari Carnegie Europe dalam tulisannya di BBC, kebangkitan politik sayap kanan di berbagai belahan dunia kini banyak diisi oleh peran sentral kelompok-kelompok akar rumput. Gerakan-gerakan ini pun dianggap mampu menarik kelompok usia muda.

Tentu, bila benar gerakan-gerakan akar rumput menjadi bagian dari strategi, PKS bisa jadi telah melihat kesempatan besar yang dapat diambil. Kondisi sosio-politik Indonesia kini bisa saja menjadi peluang “investasi” yang menjanjikan bagi partai tersebut.

Pertumbuhan kelompok usia muda di Indonesia yang pesat misalnya, menjadi lahan yang menjanjikan bagi PKS. Meletusnya populasi usia muda Indonesia ini turut disertai dengan tren gaya hidup Islami yang semakin digandrungi – disebut sebagai tren dan fenomena hijrah.

Ariel Heryanto juga pernah menulis mengenai meningkatnya pengaruh nilai-nilai Islam pada budaya populer yang digandrungi kelompok muda menengah Muslim dalam tulisannya yang berjudul “Upgraded Piety and Pleasure.” Nilai-nilai Islam disebutkan mulai mendapatkan porsi dalam dunia perfilman Indonesia, seperti Ayat-Ayat Cinta.

Dalam sisi budaya populer, PKS pun terlihat tidak tinggal diam. Partai ini membuat sebuah film yang berjudul 8 Stories dan mengajak individu-individu muda Indonesia untuk menonton bersama film tersebut.

Lewat Film 8 Stories, PKS ingin menjadikan ajang demokrasi ini sebagai sesuatu yang menggembirakan.

Nantikan Filmnya 8 Stories, 8 April 2019! #FilmPKS8Stories pic.twitter.com/BjNroDJymv

— DPP PKS (@PKSejahtera) April 5, 2019

Mungkin, PKS telah melihat dan menyadari bahwa budaya populer dan politik saling memengaruhi. Stuart Hall dalam tulisannya yang berjudul “Popular Culture, Politics and History,” menyebutkan bahwa hubungan-hubungan kultural turut memengaruhi praktik-praktik politik dan begitu juga sebaliknya.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Alan R. Gitelson dan tim penulisnya dalam sebuah buku yang berjudul American Government. Menurut mereka, budaya populer selalu memainkan peran penting dalam merefleksikan dan membentuk opini publik, aktivitas politik, dan, bahkan, perkembangan institusi-institusi pemerintahan. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, musik dan film – seperti musik jazz – turut memengaruhi dinamika politik negeri Paman Sam.

Jika memang benar budaya populer menjadi bagian dari strategi penting PKS, lirik JAY Z di awal tulisan pun menjadi relevan. Dengan pemanfaatan dan pengaruhnya dalam budaya populer Indonesia, bukan tidak mungkin PKS dapat menjadi partai besar di kemudian hari. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

“Wanna have my cake and another cake too even if the baker don’t bake like you,” – J. Cole, penyanyi rap AS

[dropcap]U[/dropcap]nggahan tersebut mencuat setelah beberapa bulan disebut-sebut terjadi perseteruan antara Yusril dan Habib Rizieq terkait PBB yang sebelumnya mendukung Prabowo, berbelok mendukung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Beberapa anggota dan simpatisan FPI yang menjadi caleg PBB pun diinstruksikan oleh Habib Rizieq untuk mundur.

Dalam transkrip percakapan tersebut, Habib Rizieq tampak menunjukkan perasaan dilemanya mengenai dukungannya terhadap Prabowo. Ulama yang kini berada di Arab Saudi itu nampak mengeluhkan pilihan cawapres Prabowo yang tidak sesuai dengan rekomendasi Ijtima Ulama I, yaitu Salim Segaf Al-Jufri dan Ustad Abdul Somad.

Uniknya lagi, FPI yang tampak kukuh mendukung Prabowo juga semakin terbelah. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa sebagian kelompok FPI mendukung Jokowi-Ma’ruf. Ada sekitar 41,2 – 47,6 persen anggota ormas FPI mendukung Jokowi-Ma’ruf meskipun Habib Rizieq secara konstan menyuarakan dukungannya terhadap Prabowo-Sandiaga di hadapan publik.

Rizieq pun akhirnya menanggapi unggahan Yusril tersebut. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Front TV, Ketua FPI tersebut menyangkal dengan menyatakan bahwa apa yang diunggah Yusril merupakan kebohongan belaka.

Pihak Gerindra pun ikut berkomentar mengenai transkrip percakapan yang meragukan ke-Islaman ketua umumnya. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade menyebutkan bahwa tindakan Yusril merupakan bentuk kepanikan kubu Jokowi-Ma’ruf  yang takut kalah. Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu juga menjelaskan bahwa Prabowo tetap mengerti masyarakat Muslim, meskipun mantan Danjen Kopassus tersebut bukanlah seorang santri.

Lebih tepat dan semoga menjadi Do'a Makbul, instruksi HRS untuk tagar, adalah #2019PrabowoPresidenRI

Ramaikan…!!! pic.twitter.com/Xlj3xHdHhB

— FRONT PEMBELA ISLAM (@FPI_isback) January 7, 2019

Terlepas dari benar tidaknya ungkapan Yusril serta saling serang dan saling tuduh di antara berbagai pihak, pertanyaannya adalah mengapa FPI berpotensi terbelah dalam Pilpres 2019? Apakah dukungan FPI bisa menurun hanya akibat keraguannya terhadap ke-Islaman Prabowo?

Identitas Pendukung

Dukungan politik dalam Pemilu memang berkaitan erat dengan identitas kelompok. Kaitan antara identitas kelompok dan dukungan politik ini pun bisa dijelaskan dengan menggunakan Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John C. Turner.

Dalam teori tersebut, Tajfel dan Turner menjelaskan bahwa suatu kelompok akan mempertimbangkan status sosial di masyarakat dalam bertindak. Pertimbangan itu pun dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai yang diyakini kelompok tersebut.

Dengan menggunakan teori tersebut juga, Leonie Huddy dan Alexa Bankert dalam tulisannya yang berjudul Political Partisanship as a Social Identity menjelaskan bahwa dukungan politik suatu kelompok juga dipengaruhi oleh identitas sosialnya. Dukungan ini pun juga dipengaruhi bagaimana kelompok tersebut secara kognitif membandingkan prototip – sebutan untuk karakteristik sentral suatu kelompok – dirinya terhadap individu dan partai politik tertentu dalam Pemilu.

Teori ini pun bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Amerika Serikat (AS) terkait dukungan kelompok tertentu terhadap Presiden Donald Trump.

Trump yang memenangkan Pemilu AS 2016 memang dicalonkan oleh Partai Republik, namun uniknya, tidak semua anggota dan simpatisan partai tersebut mendukung kepresidenannya – erat dengan kebijakan diskriminatif dan isolasionis. Kelompok ini disebut dengan nama Never-Trump atau Anti-Trump Republicans. Beberapa tokoh kunci di antaranya adalah mantan Presiden AS, George H.W. Bush.

Seorang ahli strategi politik Partai Republik, Rick Wilson, dalam tulisannya yang berjudul #NeverTrump Republicanism Can Still Matter di Politico menjelaskan bahwa kelompoknya hadir untuk melindungi Partai Republik sendiri. Wilson pun menyebutkan bahwa kelompoknya ingin menjaga memori baik gerakan konservatif partainya, seperti kebebasan individual dan perdagangan bebas.

Jika kita melihat apa yang dikatakan Wilson, perlawanan beberapa anggota Partai Republik terhadap Trump ini dilakukan karena ingin melindungi nilai-nilai konservatif yang diyakini oleh kelompok Never-Trump. Kelompok ini bisa jadi melihat Trump tidak memiliki kemiripan dengan identitas mereka.

Melemahnya dukungan politik terhadap kandidat atau partai tertentu memang tidak hanya terjadi karena perbedaan identitas, melainkan juga karena pertarungan kekuasaan di dalamnya.
Share on X

Lalu, bagaimana konteks tersebut dilihat  terkait melemahnya dukungan politik FPI terhadap Prabowo? Apakah hal ini juga berkaitan dengan identitas kelompok FPI?

Sangat mungkin demikian. Di Indonesia, kelompok Islam memang sangat beragam. Dosen Institut Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Mohammad Takdir Ilahi menjelaskan pengklasifikasian kelompok Islam di Indonesia dalam tulisannya yang berjudul Konfigurasi Islam di Nusantara. Mengutip Clifford Geertz, pengklasifikasian yang ditulis Ilahi ini terdiri atas tiga kelompok, yaitu kelompok Abangan, kelompok Santri, dan kelompok Priyayi.

Kelompok Abangan adalah kelompok Muslim yang tidak memiliki pengetahuan Islam secara mendalam dan masih mempertahankan tradisi lokal dalam agama. Berbeda dengan Abangan, kelompok Santri merupakan kelompok Muslim yang benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Selain kedua kelompok tersebut, terdapat juga kelompok Priyayi yang berasal dari kelompok bangsawan yang masih menganut tradisi keraton Hinduisme.

Jika kita kembali pada konteks Pilpres 2019, Prabowo sendiri pun mengklaim dirinya termasuk dalam kategori kelompok Islam Abangan yang tak begitu cakap dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Mantan Danjen Kopassus tersebut juga mengkategorikan dirinya sebagai nasionalis.

Berdasarkan penjelasan Ilahi dalam tulisannya, kehadiran dan praktik kelompok Abangan pun menghambat permurnian Islam yang digencarkan oleh gerakan fundamentalis. Kelompok tersebut pun tentu bertentangan dengan apa yang diyakini oleh FPI yang bertujuan menegakkan syariat Islam yang murni di Indonesia.

Artinya, melemahnya dukungan FPI terhadap Prabowo bisa jadi terjadi karena faktor tersebut, sekalipun tentu ada faktor-faktor lain di belakangnya. Apalagi, Habib Rizieq pernah menegaskan bahwa dukungan FPI terhadap Prabowo dilakukan agar dapat memengaruhi DPR guna menegakkan syariat Islam.

Gagalnya Patronase, Merapat ke Ma’ruf?

Melemahnya dukungan politik terhadap kandidat atau partai tertentu memang tidak hanya terjadi karena perbedaan identitas. Konteks pertarungan kekuasaan di dalam suatu kelompok politik juga bisa saja ikut mempengaruhi.

Perpecahan akibat pertarungan politik ini dapat disebut sebagai faksionalisme. Nicola Persico dari New York University, José C. R. Pueblita dari Kementerian Keuangan Meksiko, dan Dan Silverman dari University of Michigan dalam tulisannya yang berjudul Factions and Political Competition menjelaskan bahwa faksionalisme ini dapat disebabkan oleh kompetisi politik di dalam kelompok tersebut, seperti perbedaan ideologi dan kompetisi atas sumber-sumber tertentu.

Faksionalisme ini pun pernah terjadi di dalam tubuh Partai Demokratis Kristen (DC) di Italia. Persico dan timnya pun menjelaskan bahwa faksi-faksi ini – disebut sebagai correnti –menggunakan perbedaan ideologi sebagai alasan pembentukan faksi-faksi itu sendiri.

Namun, perpecahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbedaan ideologi. Penjelasan penulis lain, Zuckermen, yang dikutip oleh Persico dan tim penulisnya menyatakan bahwa anggota faksi-faksi tersebut memiliki tiga tujuan lain, yaitu untuk mencari posisi di kabinet, untuk meningkatkan karir politiknya sendiri, dan untuk mendapatkan sumber-sumber tertentu.

Zuckermen dalam penjelasan tersebut pun juga mengutip pernyataan salah satu ketua faksi dalam tubuh DC yang menjelaskan bahwa pembentukan faksi-faksi baru seperti Tavianei dan Morotei memang menggunakan “topeng” ideologis, meskipun sebenarnya berakar dari pertarungan kekuasaan – termasuk kepentingan ekonomi-politik – dalam tubuh partai.

View this post on Instagram

Yusril timbulkan kehebohan dengan bocoran pesan Whatsapp-nya Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #yusril #ijtimaulama #prabowo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 4, 2019 at 12:34am PDT

Persoalan kepentingan kekuasaan inilah yang mungkin juga terjadi terkait kemungkinan melemahnya dukungan FPI terhadap Prabowo.

Prabowo sendiri yang menghadiri Ijtima Ulama I nampaknya tidak menuruti hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh beberapa perwakilan partai dari PAN, PBB, dan Gerindra tersebut, disepakati untuk mengusulkan Salim Segaf Al-Jufri dan Ustad Abdul Somad sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo. Namun, yang justru dipilih adalah Sandiaga Uno.

Di sisi lain, di tengah-tengah isu bagi-bagi kursi menteri oleh Prabowo, pernyataan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera, juga menunjukkan bahwa FPI tidak akan memperoleh manfaat lebih selain kontrak politik yang telah disepakati.

Intinya, kekecewaan FPI terhadap Prabowo bisa saja muncul akibat adanya perbedaan nilai dan identitas, serta kemungkinan adanya pola patronase – hubungan antara patron dan klien di mana patron mendistribusikan sumber untuk dukungan klien – yang gagal terjadi antara FPI dan Prabowo. Mungkin, seperti yang dijelaskan pada artikel lain, FPI pun hanya berfungsi sebagai political marketing bagi Prabowo.

Apakah mungkin FPI akhirnya berganti mendukung kubu Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019?

Jawabannya adalah sangat mungkin. Tidak terakomodasinya kepentingan dan nilai-nilai yang diyakini FPI di kubu Prabowo-Sandiaga memang memungkinkan terjadinya pergantian relasi patronase ormas yang terkenal dengan aksi sweeping di bulan puasa itu.

Kelompok tersebut pun mungkin dapat berlabuh ke kubu Jokowi, di mana terdapat Ma’ruf Amin yang memiliki identitas Islam yang kuat dan yang sebelumnya pernah berjalan bersama Habib Rizieq dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Aksi 212. Ma’ruf pula yang mengeluarkan fatwa yang kemudian menjadi dasar aksi-aksi yang memutihkan ibukota di akhir 2016 lalu itu.

Tentunya, pergantian dukungan sepenuhnya oleh FPI belum dapat dipastikan saat ini. Apalagi, Habib Rizieq pun masih sulit mendapatkan tempat di kubu Jokowi-Ma’ruf – mengingat benturan dengan kelompok nasionalis di dalamnya.

Namun, hubungan ini akan bisa terjadi jika Jokowi memenangkan kontestasi elektoral nanti dan Ma’ruf menjadi patron baru yang berdiri bagi ormas tersebut.

Pada akhirnya, seperti ungkapan J. Cole di awal tulisan, FPI hanya dapat memperoleh “kue” yang disediakan oleh “pembuat kue” tersebut, meskipun sebenarnya “kue” tersebut tidak seperti yang diinginkan. Untuk saat ini, FPI bisa jadi masih menetap di kubu Prabowo agar mendapatkan tempat berlabuh semata. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

“Leave the politics to the politicians. And leave the beer for the publicans” ~ Anonymous

[dropcap]M[/dropcap]inuman setan, minuman keras, haram dan laknat. Begitulah kira-kira stigma bir dan minuman keras lainnya menurut nilai moral yang berlaku bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Namun, mungkin tak banyak yang tahu bahwa minuman beralkohol menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah peradaban umat manusia, tak terkecuali di Indonesia.

Chelsea Follett dalam tulisannya mengatakan bahwa alkohol sangat berjasa membantu membentuk peradaban umat manusia. Bahkan keberadaanya lebih dulu ada dibandingkan dengan kopi, minuman yang kini juga menjadi primadona banyak orang.

Anggur palem, yang masih populer di beberapa bagian Afrika dan Asia saat ini, diperkirakan berasal dari tahun 16.000 SM.  Sementara itu, minuman beralkohol Chili yang dibuat dari kentang liar bahkan sudah ada sejak abad ke-13 SM. Bangsa Tiongkok pun juga telah minum anggur beras sejak setidaknya tahun 7.000 SM.

Lepas saham bir tunjukkan Anies islamis?
Share on X

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa peradaban manusia begitu familiar dengan minuman beralkohol. Dalam naskah Nagarakretagama (1365) misalnya, dikisahkan minuman beralkohol seperti tuak nyiur dan arak kilang menjadi hidangan utama sebuah jamuan agung di keraton Kerajaan Majapahit. Minuman berupa arak juga digunakan sebagai tanda pembukaan perayaan pesta panen raya oleh raja pada masa itu.

Masyarakat Bali juga menggunakan minuman beralkohol dalam ritual Bhuya Yadnya untuk mengusir roh jahat. Ada pula tradisi ritual yang kerap dilakukan oleh masyarakat Desa Doko, Kediri yang juga menggunakan minuman beralkohol sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur.

Serupa dengan masyarakat di pulau Jawa dan Bali, penduduk di Indonesia timur juga menggunakan minuman beralkohol dalam ritual adatnya. Masyarakat Lombok kerap menghidangkan Arak saat menyambut tamu, demikian halnya masyarakat Papua yang juga menghidangkan Sopi sebagai simbol persaudaraan.

Meskipun memiliki rekam jejak budaya yang cukup luas, kehadiran minuman beralkohol kerap kali menjadi bulan-bulanan masyarakat karena stigmanya yang negatif, terutama ketika konsumsi berlebihan atas minuman ini menyebabkan kemabukan serta melahirkan masalah-masalah sosial.

Kondisi ini pun juga sering kali dimanfaatkan oleh para politisi untuk mendulang simpati masyarakat. Isu bir dan berbagai macam minuman beralkohol, kerap kali memunculkan stigma moral yang cukup lekat dengan nilai-nilai agama.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, setelah menggulirkan bola panas isu pelepasan saham bir PT Delta Djakarta yang merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir lokal seperti Anker, maupun merek internasional seperti San Miguel dan Carlsberg. Sengkarut isu ini pun bertambah runyam karena mendapatkan benturan di sana-sini.

Selain menimbulkan konflik baru antara Anies dengan DPRD DKI Jakarta yang mengaku kecewa dengan rencana mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, kasus ini juga menyeret ormas Front Pembela Islam (FPI) yang mendesak DPRD menyetujui rencana tersebut.

Tentu menarik menelaah kebijakan Anies ini. Setelah mendorong penutupan Alexis pada awal 2018 lalu , apakah ada maksud lain dari upaya penjualan saham perusahaan bir tersebut?

View this post on Instagram

Anies akan lepas saham bir, pencitraan? Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #aniesbaswedan #anieslepassahambir #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 6, 2019 at 3:09am PST

Siapa Yang Untung dan Rugi?

Rencana pelepasan saham bir PT Delta Djakarta kini menuai polemik dari berbagai pihak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra datang dari beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta seperti PDIP, Nasdem, Hanura hingga PPP.

Isu ini sebenarnya bukan hal yang baru. Rencana ini memang merupakan salah satu janji kampanyenya ketika maju pada Pilgub di 2017 lalu.

Anies berdalih, pelepasan saham bir ini tak memiliki dampak kerugian bagi DKI Jakarta. Namun, mungkin saja kebijakan Anies ini akan membuat gerah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Memang, DPRD DKI Jakarta menolak rencana Anies tersebut. Hal ini salah satunya disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Politisi PDIP itu menyatakan bahwa keputusan Anies ini terkesan grasak-grusuk dan tak berdasar.

Kami sudah minta timses bersama masyarakat untuk memenangkan Parlemen di tingkat Provinsi (DPRD), dengan memenangkan PKS DKI segera putus hubungan dgn saham bir. Kami TEGAS terhadap hal2 perusak negeri !.

PKS bersama Warga DKI, Kompak ?.#2019GantiPresiden #2019LepasSahamBir pic.twitter.com/Su8iaJY5xS

— Mardani (@MardaniAliSera) March 11, 2019

Dalam konteks penolakan DPRD terhadap rencana Anies ini, bisa saja pemerintah DKI akan kehilangan kontrolnya terhadap pasar bir.

Asumsi tersebut bukan tanpa alasan, mengingat perusahaan-perusahaan bir hari ini beroperasi di bawah status “industri yang dilindungi” oleh kebijakan pemerintah.

Memang secara historis, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki saham Delta Djakarta sejak tahun 1970-an, ketika Ali Sadikin berkuasa sebagai Gubernur saat itu.

Adapun saham Pemprov DKI Jakarta di Delta Jakarta sebesar 26,25 persen dimiliki oleh dua institusi, yaitu Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Investasi Penyertaan Modal DKI Jakarta (BPIPM).

Sedangkan susunan pemegang saham lainya adalah San Miguel Malaysia sebesar 58 persen, dan sisanya dimiliki masyarakat sebesar 18 persen.

Menurut praktisi value investing dan angel investor, Chris Angkasa, dari sudut pandang ekonomi, “industri yang dilindungi” ini berdampak pada persediaan (supply) yang terbatas dibandingkan dengan permintaan atau demand, meskipun konsumen bir di Indonesia dapat dikatakan masih rendah.

Hal ini merupakan dampak dari penutupan keran perizinan asing untuk produksi minuman beralkohol di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Selain itu, juga karena minuman beralkohol tidak populer di kalangan penduduk yang mayoritas beragama Islam.

Akibatnya, produsen lokal, dalam konteks ini Delta Djakarta, dan beberapa perusahaan lain seperti Multi Bintang dan Bali Hai, dapat menikmati keuntungan di atas rata-rata dikarenakan persaingan yang terbatas.

Selain itu, Pemprov juga bisa menikmati keuntungan tersebut dari hasil cukai atau pajak yang tinggi untuk industri ini.

Oleh karenanya, wajar jika kebijakan ini mengundang pro kontra di internal pemerintahan DKI Jakarta sendiri. Pada tahun 2018 lalu, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan deviden mencapai Rp 48 miliar dari kepemilikan saham bir tersebut. Mungkin saja, memang ada pihak-pihak yang tengah terancam atas kebijakan Anies ini.

Agenda Islamis Anies?

Sekilas, kebijakan Anies tentang pelepasan saham tersebut memang heroik, mengingat hal-hal yang berbau moralitas merupakan isu yang sangat populer di kalangan masyarakat.

Tak hanya menyoal bir, Anies juga pernah menggegerkan publik dengan kebijakan penutupan pusat hiburan malam, Alexis. Pasalnya, tempat tersebut diduga menjadi sarang prostitusi dan human trafficking Jakarta.

Akibatnya, rencana pelepasan saham bir ini lebih lekat dengan citra moral dibanding dengan esensi sesungguhnya. Dalam konteks ini, penting untuk melihat kembali latar belakang politik Anies untuk memahami apa yang terjadi.

Ini contoh hoax yang terus ditebar tanpa henti, padahal F-PPP DKI sejak gubernur lalu sdh minta cabut saham bir.
Buat yg naikin hashtag, tanya nih, bgmn hukum pilih pemimpin yg gak sholat 5 waktu & gak bisa baca Qur'an? Semoga habis baca twit ini, ada undangan sholat 5 waktu ? pic.twitter.com/yP08Nx0klf

— M. Romahurmuziy (@MRomahurmuziy) March 11, 2019

Naiknya Anies dan Sandiaga Uno ke tampuk kekuasaan puncak di ibukota tak terlepas dari rekam jejaknya menggandeng kelompok-kelompok Islam konservatif yang tergabung dalam gerakan 212.

Kala itu, ia disebut-sebut memanfaatkan momentum “kepleset lidah” Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi bulan-bulanan karena dituduh menistakan agama. Hingga akhirnya, Anies Baswedan, dianggap sebagai representasi para kelompok Islam ini dan berusaha menggaet pemilih, salah satunya dengan janji penjualan saham perusahaan bir tersebut.

Dengan label sebagai bagian dari kelompok Islamis, beberapa kebijakan publik sang Gubernur akhirnya menjadi sorotan dan memunculkan skeptisme tentang populisme Islam.

Secara teoritis, populisme Islam merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Profesor Vedi Hadiz dari Murdoch University, di mana populisme dan doktrin agama menjadi sebuah gerakan politik kelompok Islam. Dengan merebut ruang-ruang wacana publik dalam mengusung dan menyuarakan agenda-agenda tertentu, populisme Islam ini berhasil mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, terutama pasca Aksi Bela Islam 212.

Maka tak salah jika Anies kini kembali menggaungkan kebijakan populis Islamnya dan kembali menggandeng kelompok Islam konservatif.  Sedangkan yang pro terhadap kebijakan pelepasan saham bir ini, misalnya dari Gerindra dan PKS, serta FPI yang sempat melaksanakan demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta.

Dukungan FPI terhadap rencana pelepasan saham bir ini menunjukkan bahwa Anies tersandera citra sebagai sosok populis Islam.

Sebagai bentuk dari agenda populisme Islam, bisa saja isu moralitas yang dimainkan dalam pelepasan saham bir ini akan berdampak secara politis baik bagi Anies dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dengan realitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu pelepasan saham ini juga bagian dari agenda populisme Islam Anies. Di satu sisi, jelang Pilpres 2019, isu ini bisa saja menjadi momentum bagi partai politik tertentu, misalnya saja Gerindra dan PKS yang mendukung kebijakan Anies ini untuk mendapatkan tuah populisme Islam lewat perkara saham perusahaan bir itu.

Dengan mudah, hal ini bisa saja menggulung popularitas partai-partai yang menolak rencana tersebut, terutama di hadapan pemilih muslim.

Pada akhirnya, perkara bir ini tidak hanya menjadi isu isapan jempol semata karena melibatkan ranah moralitas yang pada kadar tertentu memiliki dimensi politik yang cukup rawan untuk dimainkan. Lalu mungkinkah keputusan Anies akan membawa keuntungan politik atau justru merugikan baginya? Menarik untuk ditunggu. (M39)