PinterPolitik.com

“Ketika politisi mengabaikan ucapan ilmuwan, saat itulah bencana besar terjadi”

Mungkin kalian pernah menemukan akun-akun di media sosial yang mengucapkan kalimat kurang lebih sama dengan di atas.

Yap, setelah film Don’t Look Up menjadi viral pada tahun 2021 lalu, sebagian besar warganet tersadarkan oleh suatu gagasan bahwa jangan-jangan selama ini sejumlah terobosan sains memang terhalangi oleh keputusan politik.

Hmm, walaupun gak bisa kita jawab secara pasti, kecurigaan semacam ini, tidak dipungkiri, pantas untuk kita selidiki.

Di Indonesia sendiri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belakangan jadi pusat kecurigaan tersebut. Sentimen negatif terbesar pertama barangkali muncul ketika Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri dipilih menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal itu jadi perbincangan besar karena sepertinya sebagian besar publik tidak bisa menerima kenyataan bahwa lembaga riset andalan negara “dipimpin” oleh seorang tokoh politik.

Namun, setelah lebih dari satu tahun, permasalahan BRIN ternyata tidak berhenti di pelantikan Megawati saja.

Pada Desember 2022 lalu misalnya, BRIN sempat disoroti publik karena salah satu penelitinya menyebutkan akan ada badai ekstrem yang melanda Kota Jakarta, hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dan ternyata, hujan yang terjadi pada saat itu memang hanya hujan deras biasa.

Lalu, belakangan ini, BRIN kembali menjadi buah bibir publik setelah Kepala-nya, Laksana Tri Handoko, didesak mundur dari jabatan oleh Komisi VII DPR RI saat menjalani rapat kerja bersama BRIN pada 30 Januari 2023 silam. Dorongan tersebut muncul setelah pihak DPR mempertanyakan anggaran total Rp6,38 triliun yang 4 triliunnya disebut full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian.

Tidak hanya mengkritisi itu, DPR juga menyinggung permasalahan lainnya seperti persoalan peringatan tsunami, sampai kinerja Handoko yang dinilai tidak maksimal.

Seperti yang pernah dibahas dalam artikel PinterPolitik berjudul Mengenal Panggung Panggung dalam Politik, hampir bisa dipastikan bahwa hampir setiap fenomena politik yang muncul memiliki apa yang disebut sebagai panggung belakang, tengah, dan depan, artinya, polemik yang muncul menyimpan tujuan politik terselubung yang mungkin tidak disadari banyak orang.

Karena persoalan yang ditimpakan pada BRIN sifatnya tampak politiis, maka berdasarkan pandangan di atas, sepertinya kita juga perlu pertanyakan, kenapa sebenarnya BRIN belakangan ini tampak “diserang”?

Sedang Ada Tarik Ulur Kepentingan?

Salah satu “fitur” utama yang jadi sorotan dalam gunjang-ganjing dorongan pencopotan Kepala BRIN adalah ketidaksesuaian antara anggaran yang digelontorkan oleh BRIN dan realisasinya, contohnya adalah kritik yang dilontarkan Sartono Hutomo, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat, yang menilai Handoko tidak menjalankan sejumlah program masyarakat di bawah BRIN.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto memiliki respons yang menarik, sekaligus menjadi pembuka dari argumen di tulisan ini.

Hasto mengatakan bahwa dorongan yang begitu kuat dari DPR untuk mencopot Handoko dari jabatannya sebagai Kepala BRIN muncul karena masing-masing anggota dewan memiliki program di daerah pemilihan (dapil)-nya, sedangkan BRIN memiliki keterbatasan anggaran. Ini tentu sejalan dengan yang diucapkan Sartono terkait program-program masyarakat di bawah BRIN yang menurutnya tidak dijalankan.

Meskipun kita tidak bisa semata-mata setuju pada pernyataan Hasto di atas, kita bisa menemukan beberapa petunjuk yang memperlihatkan bahwa beberapa permasalahan yang berkaitan dengan anggaran di Indonesia sepertinya dirumitkan dengan adanya unsur politik anggaran.

Profesor Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo dalam publikasinya Politics of Budgeting in Indonesia: A Quest for Transparency and Accountability, menyebutkan masalah utama yang sedari dulu menjangkit persoalan anggaran di Indonesia adalah akuntabilitas anggaran.

Transparansi anggaran dari tahun ke tahun memang meningkat, tapi persoalan selanjutnya adalah bagaimana anggaran itu akhirnya dikucurkan, sampai pada unsur “timbal balik” yang diharapkan dari para pemberi izin anggaran.

Terlebih lagi, dinamika yang terjadi dalam politik anggaran memiliki sifat yang begitu kompleks.

Carlos Santiso dalam tulisannya Understanding the Politics of the Budget: What Drives Change in the Budget Process?, mengatakan bahwa mengacu dari sejumlah studi yang diambil di negara-negara berkembang, persoalan anggaran negara umumnya lebih bersifat ke proses politik ketimbang persoalan teknis.

Sebagai penyederhanaannya, suatu instansi yang direncanakan akan dapat anggaran besar bisa jadi merupakan hasil perundingan para “pemegang kekuasaan” yang melihat bahwa instansi tersebut akan menghasilkan keuntungan yang besar, baik secara personal atau kelompok.

Santiso juga mengatakan, tidaklah mungkin untuk memisahkan persoalan anggaran teknis dari tata kelola politik yang lebih luas, yang diperlukan untuk membuatnya bekerja, karena pada ujung-ujungnya semua hal dalam pemerintahan mengacu pada sistem politik yang tertanam.

Dari sisi lain, suatu terobosan atau program saintifik yang efektif adalah program yang sehat secara teknis, memungkinkan secara administratif, dan “layak” secara politik.

Oke, sekarang kita coba bawa pandangan di atas ke persoalan yang bisa saja jadi akar sejumlah polemik di BRIN.

Kalau memang anggaran yang diberikan pada suatu instansi diharapkan dapat memberikan para pemegang kekuasaan sebuah keuntungan, maka keuntungan yang dimaksud tidak hanya secara ekonomi, tapi sepertinya juga keuntungan politik.

Kembali mengacu pada apa yang dikatakan Hasto, kalau benar dorongan yang diberikan pada BRIN memang berkaitan dengan dapil dari para anggota legislatif, maka pandangan yang muncul adalah seharusnya program-program yang tidak terealisasi tadi dapat menjadi semacam “pemuas” bagi sejumlah kantong suara di dapil-dapil terkait. Terlebih lagi, waktu menuju pesta demokrasi terbesar Indonesia hanya tinggal sebentar lagi.

Tentu, ini hanya interpretasi belaka. Di lain sisi, sebenarnya wajar bila anggapan di atas dijawab dengan kalimat semacam “sudah seharusnya instansi negara berkontribusi pada dapil, karena mereka juga bagian dari rakyat”.

Namun, pandangan seperti itu sebenarnya cukup berbahaya. Mengapa demikian?

“Jiwa” Sains BRIN Dipertaruhkan?

Sudah sepantasnya suatu lembaga riset negara seperti BRIN mampu memberikan terobosan-terobosan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tidak dipungkiri, sebagian besar lapisan rakyat Indonesia mungkin memiliki kecemburuan dengan beberapa lembaga riset di negara lain yang berhasil menjadikan negara mereka sebagai negara yang maju secara teknologi.

“Orang lain sudah bisa ke bulan, kita masih saja di sini,” katanya.

Namun sayang, perkembangan teknologi di sejumlah negara memang kenyataannya kerap berbenturan dengan sesuatu yang disebut politik.

CEO sekaligus pendiri Tesla, Elon Musk, pernah membuat opini yang sangat menarik tentang perkembangan teknologi. Ia membantah pendapat mayoritas orang yang menilai perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang terjadi secara natural.

Menurutnya, hal yang terjadi justru sebaliknya, perkembangan teknologi tidak akan terjadi tanpa keinginan dan kebebasan manusia untuk melakukan inovasi.

Musk mencontohkannya dengan perkembangan teknologi antariksa. Ketika tahun 1969, umat manusia mampu mendaratkan dirinya di Bulan. Akan tetapi, sejak akhir era Perang Dingin kita tidak pernah lagi mengirim manusia ke bulan.

Penulis asal AS, Jeremy Jenkins dalam serial bukunya Left Behind menyebut fenomena seperti ini dengan istilah technological regression atau kemunduran teknologi. Konsep ini berlaku sebagai antitesis dari teori dataisme yang ditulis Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus.

Kita tahu bahwa perlombaan antariksa adalah sesuatu yang terdorong akibat adanya persaingan politik antara Uni Soviet dan AS. Ketika dorongan tersebut sudah tidak ada, karena AS memenangkan Perang Dingin, perkembangan teknologi antariksa pun menurun. Secara rasional, kita bisa artikan ini terjadi akibat para politisi sudah tidak lagi memandang penting perlombaan antariksa

Dari pandangan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seharusnya jika kita memang ingin memajukan kapabilitas inovasi dan teknologi suatu negara, maka negara tersebut pun harus berkomitmen untuk memiliki standar yang jelas dalam membatasi masuknya kepentingan politik dalam aktivitas inovasi.

Yang terjadi bila kita kerap membaurkan perkembangan teknologi dengan keperluan politik adalah teknologi tersebut akhirnya hanya dianggap perlu jika memang memiliki manfaat politik yang sudah jelas. Padahal, tidak semua inovasi memiliki implementasi bermanfaat yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, bisa jadi, ada sejumlah perkembangan dan temuan-temuan tambahan yang diperlukan membuatnya memberikan “impact” yang nyata.

Akhir kata, kalau dugaan-dugaan di atas memang benar, bahwa perkembangan BRIN sepenuhnya bergantung pada keseimbangan keperluan politik, maka ke depannya, kalau memang Kepala BRIN akhirnya dicopot, maka bisa saja penggantinya adalah orang yang dipandang bisa lebih ahli dalam berinteraksi dengan keperluan sejumlah pemegang kepentingan, bukan orang yang benar-benar bisa membenahi riset dan inovasi di Indonesia.

Kita harap saja hal ini tidak sepenuhnya benar. (D74)

PinterPolitik.com 

Belum lama ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan ciri-ciri penceramah radikal. Melalui Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Ahmad Nurwakhid, penceramah yang tergolong radikal disebutkan memiliki lima kriteria. 

Pertama, mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah internasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri, yaitu sikap yang mudah mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham.  

Ketiga, menanamkan sikap anti-pemerintahan yang sah. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman. Dan kelima, memiliki pandangan anti-budaya ataupun anti-kearifaan lokal keagamaan. 

Tidak sedikit yang kemudian mengkritisi lima kriteria penceramah radikal yang disampaikan BNPT. Salah satunya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, yang mengatakan bahwa meskipun dirinya mendukung upaya untuk mencegah penceramah yang memang melanggar hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, apa yang dilakukan BNPT perlu dikritisi.  

Menurut Cholil, kriteria tersebut dapat menjadi permasalahan karena bila ada penceramah yang mengajak untuk lebih kritis terhadap pemerintah, maka mereka akan mudah terseret dicap sebagai penceramah radikal. 

Pendapat senada juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf. Ia mengatakan bahwa indikator yang diumumkan tidak bersifat komprehensif dan menghasilkan tafsir liar, sehingga ini membuat masyarakat dapat dengan mudah memberi label “radikal” pada penceramah yang memang bersikap kritis. 

Kritik-kritik yang disampaikan langsung dijawab oleh BNPT. Ahmad Nurwakhid menjelaskan, kriteria penceramah radikal diungkapkan untuk mengedukasi masyarakat agar tak sembarangan mengundang penceramah, dan juga berlaku untuk semua agama, bukan hanya umat tertentu. Lebih lanjutnya, Ahmad pun mengatakan, yang menggelorakan bahwa kriteria tersebut merupakan stigma untuk kelompok tertentu, justru adalah mereka yang merupakan kelompok radikal itu sendiri. 

Mendukung pernyataan BNPT, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan bahwa apa yang dilakukan BNPT sudah tepat. Ia juga menyebutkan kriteria tersebut merupakan bentuk preventif pencegahan terorisme yang memang sudah menjadi job desk dari BNPT. 

Lantas, dapatkah kriteria penceramah radikal ini dibenarkan? 

Berpotensi Lahirkan Banalitas? 

Sebelum membahas lebih lanjut, ada satu hal krusial yang terlebih dahulu perlu diluruskan dari pandangan umum yang sepikiran dengan apa yang disampaikan Ahmad Sahroni, yakni tentang berhaknya BNPT dalam menentukan apa saja yang menjadi kriteria dari kelompok radikal. 

Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengingatkan bahwa BNPT tidak pernah punya legitimasi hukum dalam menentukan kriteria radikal maupun ekstrem dan siapa-siapa saja yang harus diwaspadai. Hal ini karena di dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai payung hukum terkait terorisme tidak ada pendefinisian radikalisme. 

Sebagai konsekuensinya, hingga saat ini tidak atau belum ada lembaga negara mana pun yang dapat secara sah menentukan individu atau kelompok mana yang radikal, dan apa yang bisa dilakukan kepadanya.  

Fahmi juga menilai, kekosongan definisi radikalisme ini dapat menjadi berbahaya ketika disandingkan dengan narasi seperti kriteria penceramah radikal yang sekarang sedang bergulir. Penceramah yang diundang dan pendengar ceramah yang hadir hampir tidak mungkin sama-sama dalam keadaan pikiran kosong. Pasti selalu akan ada persoalan-persoalan sosial politik dan ekonomi yang harus dibahas, atau perlu direspons oleh sang penceramah. 

Apakah kemudian hal-hal seperti ini bisa dianggap sebagai gelagat anti-pemerintah? Tentu jawabannya tidak, karena meski bersifat radikal, atau mengakar ke akar permasalahan, jika itu masih dalam lorong demokrasi, maka kita perlu melihatnya sebagai bagian dari aktivitas demokrasi itu sendiri.  

Mirisnya, permasalahan mengenai hampanya definisi radikalisme dalam landasan hukum Indonesia sudah disinggung oleh banyak pengamat dari bertahun-tahun yang lalu. Bahkan pada tahun 2018, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres sempat menegur Kepala BNPT pada masa itu, Suhardi Alius, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kata radikalisme, karena penafsiran dari kata tersebut ada yang mengandung perspektif positif. 

Jika narasi radikalisme ini terus digulirkan, maka bukan hal yang tidak mungkin bila Indonesia nantinya terjebak dalam apa yang disebut sebagai banalitas kejahatan. Ini adalah istilah yang dipopulerkan oleh peneliti politik, sekaligus filsuf Jerman abad ke-20, Hannah Arendt, ketika mengetahui bahwa salah satu petinggi Nazi Jerman yang terlibat dalam pengorganisasian holocaust, yakni Adolf Eichmann, ternyata tidak menyadari bahwa penyiksaan yang dilakukan pihaknya terhadap kaum Yahudi adalah tindakan kejahatan. Eichmann disebut melakukan penyiksaan tidak lebih dari hanya tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. 

Oleh karena itu, perlu disadari bahwa alih-alih membuat kebijakan yang memang mampu menumpas permasalahan terorisme, miskonsepsi mengenai penceramah radikal yang muncul dari tidak adanya definisi radikalisme justru malah berpotensi menjadi sekadar alat politik yang sifatnya sangat menghakimi, namun salah sasaran. 

Dengan demikian, jika memang benar-benar ingin mengatasi permasalahan ekstremisme dan terorisme, pemerintah harus mendefinisikan terlebih dahulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan radikalisme. Karena, siapa bisa menjamin ketentuan mengenai radikalisme seperti yang disusun BNPT saat ini, tak dapat digunakan untuk tujuan yang kurang tepat di masa depan?  

Lalu, jika kekosongan definisi radikalisme ini menjadi masalah utama yang begitu riskan untuk dikembangkan, mengapa BNPT terus mendengungkannya? 

Taktik Politik Anggaran? 

Jika kita perhatikan, beberapa waktu terakhir BNPT sangat vokal dalam menyuarakan isu tentang bahayanya paham radikalisme. Yang paling disorot adalah ketika BNPT menyebutkan tentang 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme, yang tidak lama setelah itu, Boy Rafli Amar selaku Kepala BNPT, meminta maaf secara langsung apabila apa yang disampaikan pihaknya terkesan memojokkan kelompok agama tertentu. 

Lantas, mengapa BNPT tampak masih tetap berkutat di kesalahan yang sama? 

Well, kalau kita melihat tren anggaran yang diberikan kepada BNPT, maka kita sadari bahwa dalam tiga tahun terakhir BNPT cenderung mengalami penurunan anggaran. Dikutip dari Media Indonesia, pada 2017, BNPT memperoleh alokasi sebesar Rp724 miliar. Setahun kemudian, anggaran mereka dipangkas menjadi Rp544 miliar. Setelah sempat naik kembali di 2019 ke angka Rp706 miliar, anggaran BNPT kembali dipotong di 2020 menjadi hanya Rp443 miliar. 

Salah satu alasan BNPT memiliki fluktuasi anggaran yang cukup tinggi dan cenderung menurun pada tahun-tahun terakhir adalah karena prioritas pandemi Covid-19. Tetapi selain itu, ada juga indikasi mengenai efektivitas kinerja BNPT itu sendiri.  

Pada pertengahan 2021 lalu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Dipo Nusantara pernah menyindir kinerja BNPT yang dinilainya belum terlihat melakukan pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme. 

Ia juga mengungkapkan bahwa komisinya sangat menyayangkan BNPT yang cenderung banyak melakukan kunjungan-kunjungan dan diskusi yang dinilai belum berkontribusi besar dalam upaya pencegahan terorisme. 

Anggapan ini kemudian diperkuat oleh pendapat pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, yang mewanti-wanti pada publik untuk tidak perlu kaget, heran, ataupun khawatir bila BNPT akhir-akhir ini begitu gencar memproduksi isu tentang radikalisme. Hal tersebut menurutnya karena BNPT sedang berupaya agar anggaran yang diberikan tampak terlihat telah digunakan sesuai tupoksi, sehingga Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pun juga jelas. 

Well, kalau narasi tentang radikalisme ini memang digencarkan sembari untuk menyebar kesadaran bahwa ancaman radikalisme sudah ditangani oleh BNPT, maka sepertinya ini merupakan bagian dari apa yang kita sebut sebagai politik anggaran.  

Hal ini sebenarnya tidak jadi masalah bila apa yang dilakukan BNPT memang sudah tepat sasaran. Tetapi kembali lagi, pendengungan isu radikalisme di Indonesia memiliki kecacatan yang sifatnya fundamental. 

Selama belum ada landasan hukum yang dapat menjelaskan definisi radikalisme anti-pemerintah seperti apa yang perlu diwaspadai, maka, pemerintah dan BNPT akan selalu terjebak dalam kontroversi yang berpotensi menciptakan permasalahan terorisme justru semakin lebih rumit. (D74) 

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]etahana memang tak henti-hentinya dirundung hujatan dan kritik oposisi. Kali ini, kritikan tersebut datang dari persoalan naiknya anggaran dana desa menjelang Pilpres 2019.

Seperti dikutip beberapa media mainstream, Fahri Hamzah meminta pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi berani bersuara terkait dana desa. Menurutnya, petahana tak berhak mengklaim hal tersebut sebagai keberhasilan.

Mengapa desa menjadi penting dalam setiap momentum politik?
Share on X

Fahri juga menyebut, dana desa pada 2019 adalah jumlah yang terbesar dalam sejarah. Oleh karenanya, ia juga memperingatkan bahwa kebijakan dana desa rawan untuk dipolitisasi oleh petahana karena anggaran senilai Rp 70 triliun cair di bulan-bulan menjelang Pemilu 2019 rawan untuk disalahartikan.

Terlepas dari aksi kritik kubu oposisi, dana desa selama ini memang cukup mengundang polemik. Terlebih menyoal efektivitas aplikasinya terhadap sasaran, yakni desa.

Dalam konteks ini, mungkinkah oposisi memang tengah mencari momentum secara politik dengan menyerang kebijakan dana desa, atau memang kekhawatirkan oposisi adalah sebuah realitas politik yang tak dapat terhindarkan?

View this post on Instagram

Jelang pemilu, dana desa dipolitisasi? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #danadesa #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 10, 2019 at 11:37pm PST

Paradoks Dana Desa

Sejak terpilih menjadi Presiden RI ke-7 pada 2014 lalu, program dana desa memang menjadi jantung dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Jika dilihat, komposisi dana desa memang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada 2015, alokasi dana desa hanya sebesar Rp 20,67 triliun. Angka itu naik menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016, dan naik lagi menjadi Rp 60 triliun pada masing-masing tahun 2017 dan 2018. Tahun 2019 anggaran dana desa naik menjadi Rp 70 triliun.

Sudah lazim dalam dunia politik, kebijakan fiskal (APBN) menjelang pemilu akan menunjukkan pola yang cenderung berbeda dari tahun sebelumnya. Alokasi dana dalam bentuk Cash Transfer/Block Grant akan membengkak jumlahnya di tahun politik. #APBNPetahana

— #2019WAJAHBARU (@Fahrihamzah) January 10, 2019

Meskipun secara konsep program ini bermanfaat bagi pembangunan desa, namun, sejak periode peluncurnanya, sebenarnya banyak kritik yang menyerang program ini. Hal tersebut sempat diungkapkan oleh menteri keuangan era sebelumnya, Chatib Basri.

Ketidaksiapan aparat desa dengan skema program dana desa menjadi kekhawatiran Chatib Basri pada kala itu. Sehingga yang ditakutkan adalah program ini tidak bisa sepenuhnya tepat sasaran.

Atas dasar itulah, Kementerian Keuangan dibawah pimpinan Chatib sebenarnya hanya mengusulkan dana desa sebesar Rp 9,06 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015.

Ketakutan tersebut nampaknya terjadi ketika ICW mencatat bahwa korupsi dana desa meningkat setiap tahunnya. Sejak 2015 hingga semester I 2018, sedikitnya telah tercatat total 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi yang merugikan negara sebesar kurang lebih Rp 40,6 miliar tersebut.

Tentu realitas tersebut bukan hal yang menggembirakan bagi siapapun. Pertanyaan yang menarik kemudian adalah, jika potensi penyelewengan dana desa begitu besar, kenapa Jokowi terkesan mengunggulkan program ini bahkan menaikkan anggaran tiap tahunnya?

Dalam politik, memanfaatkan akses kebijakan untuk kepentingan elektoral nampaknya jamak terjadi di berbagai negara. Hal ini termasuk bagian dari incumbency advantages di mana petahana memang kerap kali diuntungkan oleh status tersebut.

Terkait dengan kemungkinan politisasi dana desa oleh para aparat desa untuk kepentingan pemilu, nampaknya hal tersebut kerap menjadi hal yang tak terhindarkan dalam politik.

Strategi itu disebut oleh Carlos Vilas dalam papernya berjudul Latin American Populism: A Structural Approach sebagai bentuk dari populisme struktural dimana kekuatan program pembangunan pemerintah pada kadar tertentu akan berkorelasi terhadap dukungan politik yang akan diterima pemerintah.

Tentu bukan tanpa alasan kenapa Jokowi memaksimalkan program dana desa ini menjelang Pilpres 2019. Meskipun tak dapat dibuktikan bahwa praktek politisasi dana desa terjadi, namun hal yang menarik untuk dilihat adalah populisme yang akan diraih sang petahana di level paling bawah kantong-kantong suara, yakni desa.

Mengamankan Suara Desa?

Mengapa desa menjadi penting dalam setiap momentum politik? Tak lain jawabanya adalah bahwa desa menjadi wilayah yang rawan untuk dimobilisasi secara politik.

Hal ini terkait dengan kondisi sosiologi politik masyarakat desa yang cenderung berbeda dengan masyarakat kota yang lebih melek politik. Sehingga dalam konteks partisipasi politik, masyarakat desa masih cenderung bergantung pada mobilisasi dari actor-aktor politik.

Jika belajar dari Tiongkok, bagaimana desa menjadi jantung revolusi Mao Zedong dimana setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok setelah  tahun 1949.

*Dana Desa*
Dana Desa dalam APBN 2019 dipatok 70 Triliun, naik 10 T dari tahun sebelumnya yang hanya 60 T. Kita tahu, dana desa ini efektif sebagai lumbung suara. Makanya di dalam internal koalisi pemerintahan saja tarik-menarik antar parpolnya kuat. #APBNPetahana

— #2019WAJAHBARU (@Fahrihamzah) January 10, 2019

Mao bertanggung jawab atas banyak inisiatif politik yang mengubah wajah Tiongkok, salah satunya adalah pembangunan desa. Beberapa kebijakanya termasuk reformasi tanah, reformasi pertanian, dan penyebaran layanan medis di mulai di daerah pedesaan.

Pada tahun 1958 ia mengadvokasi kampanye “Great Leap Forward” sebagai program pembangunan pedesaan dan berhasil menempatkan desa sebagai basis masa pendukungnya.

Zilong Li dari Duke University, dalam papernya yang berjudul The Power‐Sharing Struggle in  Chinese Village Elections, politik desa memang kerap kali melibatkan mobilisasi penduduk desa sebagai salah satu strategi pemerintahan PKT (Partai Komunis Tiongkok) untuk mendapatkan legitimasi dukungan. Hal ini tidak terlepas dari struktur penduduk Tiongkok yang tinggal di wilayah rural area di Tiongkok daratan.

Nampaknya cara yang sama tengah dilakukan petahana jika dilihat dari visi misinya membangun desa melalui dana desa.

Dalam konteks dana desa, politik desa Jokowi seolah menjadi realitas yang tak terhindarkan. Pasalnya, politik jenis ini menjadi sangat jamak bagi Negara-negara yang memilik geografis pedesaan yang banyak.

Dalam konteks politik Indonesia, desa memang menjadi salah satu kawasan strategis dalam mendulang suara.

Menurut data BPS 2010, komposisi penduduk di Indonesia masih didominasi penduduk desa dengan presentase sebesar 56% dan penduduk kota sebesar 44%.

Sehingga tidak dapat dipungkiri, baik secara langsung maupun tidak, adanya dana desa akan berpengaruh terhadap upaya Jokowi untuk mengamankan suara di tingkat terbawah sumber suara, yakni desa.

Dalam konteks politik nasional menjelang Pilpres 2019, dukungan kepala desa terhadap kandidat yang akan bersaing juga terlihat menguat.

Misalnya saja seruan ‘STMJ’ atau singkatan dari Saya Tetap Milih Jokowi dan ‘Lanjutkan’  dari seorang kades asal Temanggung dan kades asal Kabupaten Klaten yang mengemuka di acara peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang dihadiri Jokowi di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, Yogyakarta pada pertengahan tahun lalu.

Selain itu, juga ada temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah juga mencatat, lurah dan kepala desa paling banyak melakukan pelanggaran kampanye Pemilu 2019.

Terhitung dari awal masa kampanye 23 September 2018 hingga Januari 2019, para lurah dan kepala desa ini terlibat penggalangan massa sampai turut serta mendeklarasikan para calon yang ikut Pileg dan Pilpres.

2. #DesaBaru, Workshop di Leiden (2016). UU Desa mengkombinasi versi romantik (gotong royong etc.) dan kekuasaan Kades, tapi implementasinya perlu memperhitungkan diferensiasi klas/sosial, konflik & politisasi Desa. Kebijakan administratif Dana Desa vs perspektif internal Desa.

— jarkomdesa (@jarkomdesaid) December 1, 2017

Sebenarnya dukungan kepala desa tidak hanya mutlak milik petahana. Adalah  Suhartono, seorang Kepala Desa Sampang Agung, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto akhirnya dipenjara selama dua bulan di Lapas Mojokerto pada 19 Desember 2018 karena terbukti mengkampanyekan sosok Prabowo-Sandiaga.

Dalam konteks ini, bisa saja besarnya dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah akan menjadi daya tarik bagi para kepala desa untuk tetap mendukung sang petahana menuju dua periode.

Mengingat jumlahnya yang cukup besar, maka dana desa akan tetap menjadi ladang hijau bagi para aparat desa dan mendukung petahana untuk dua periode menjadi pilihan politik yang lebih rasional.

Maka bukan tidak mungkin kebijakan yang disebut Vilas sebagai populisme struktural akan mampu memberikan dampak secara elektoral terhadap Jokowi. Memang, tidak ada bukti bahwa terjadi politisasi, tetapi sebagai petahana Jokowi boleh jadi selangkah di depan dalam merebut suara dari desa. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enjelang Pilpres 2019, calon petahana Presiden Jokowi akan menggandakan dana bantuan masyarakat miskin. Dana tersebut akan diberikan dalam empat tahap, di mana dua tahap pertama dilaksanakan pada bulan Januari dan April, sebulan lebih cepat dibandingkan dengan jadwal tahun ini.

Ecie, buru-buru sangat nih Jokowi, emangnya mau ke mana sih buru-buru? Mau cuti dari jabatannya sebagai presiden?
Share on X

Atau mau sekalian pencitraan mumpung masih bisa? Oh, mungkin Jokowi buru-buru karena tahu hidup rakyat semakin hari semakin susah. Jadi daripada jujur-jujur amat bilang dirinya gagal bangun ekonomi, mending bagi-bagi duit lah biar pada diam dan tidak jadi menghanyutkan. Wkwkwk.

Jadi gimana menurut kalian gengs, apakah wajar keputusan Jokowi yang mengedepankan kebijakan ini? Hmmm, yakin wajar? Jokowi berniat akan menggandakan dana bantuan untuk masyarakat miskin tahun depan loh, saat menjelang Pilpres pada bulan April. Ea ea ea.

Kalau katannya Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, bantuan bersyarat yang Jokowi akan keluarkan tersebut dikenal sebagai Program Keluarga Harapan alias PKH dan ditujukan untuk 10 juta keluarga yang akan menelan biaya setidaknya Rp 38 triliun pada tahun 2019, naik dari sekitar Rp 19 triliun di tahun ini. Weleh-weleh. Banyak ya gengs, kalau dikorupsi gurih itu. Wkwkwk.

Katanya Agus, pihaknya ingin sekali keluarga miskin mendapatkan manfaat yang lebih besar dan bantuan lebih cepat. Dan juga program ini tidak ada hubungannya dengan Pemilu di tahun mendatang.

Hmmm, lagi-lagi paradoks politik kembali nongol gengs. Katanya dulu waktu zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bantuan-bantuan seperti membagikan uang tunai sebagai program yang membodohkan dan membuat malas masyarakat. Tapi kok sekarang program seperti ini muncul lagi ya? Ckckck.

Jadi gimana nih gengs, apakah langkah yang dilakukan Jokowi ini suatu tindakan yang membodohkan dan mendukung masyarakat miskin jadi malas? Hmm, eyke nanya gini bukan berarti tidak pro terhadap masyarakat miskin ya gengs. Tetapi, aneh aja gitu, kok bisa ya gini lagi gini lagi. Weleh-weleh. (G35)