PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi untuk meningkatkan dan memberi kemudahan investasi di Indonesia. Pembentukan ini didasari oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021.

Satgas memperoleh tugas untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat atau debottlenecking atas kendala perizinan. Satgas juga mendorong percepatan usaha yang memiliki karakteristik cepat dalam menghasilkan devisa dan pelaksanaan kerja sama investor dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Satgas ikut merekomendasikan penindakan administratif bagi pihak yang menghambat pelaksanaan investasi. Hal ini termasuk mereka yang memberikan tambahan biaya investasi.

Selanjutnya, Satgas memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan realisasi investasi yang perlu ditindaklanjuti. Satgas juga melakukan koordinasi terkait realisasi investasi kepada berbagai lembaga pemerintahan dan pemerintah daerah.

Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi yang juga merangkap sebagai Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditunjuk sebagai Ketua Satgas. Kementerian Investasi ini sendiri baru dibentuk oleh Jokowi untuk menjawab berbagai masalah investasi di Indonesia.

Para ahli menilai bahwa pembentukan Satgas Percepatan Investasi adalah mubazir. Pasalnya tugas dan kewenangan Satgas dapat dibebankan kepada Kementerian Investasi, di mana menteri dapat berkoordinasi dengan menteri lainnya. Adapun kementerian yang juga mengurus perihal investasi yang bisa diajak koordinasi oleh Menteri Investasi adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kritik tersebut misalnya dikemukakan oleh Ekonom Perbanas Institute, Piter Abdullah.

Baca Juga: Menyoal TNI-Polri di BUMN

Selain itu, keterlibatan jaksa dan kepolisian juga turut dipertanyakan. Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi ditunjuk sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Kepala Kepolisian Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Ketua II. Selain itu, ada Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono yang ditunjuk menjadi Sekretaris Satgas.

Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan bahwa keterlibatan penegak hukum dikhawatirkan menjadi momok bagi proses realisasi investasi. Lantas apakah hal itu benar adanya? Atau justru keterlibatan penegak hukum meningkatkan efektivitas pada akselerasi peningkatan investasi?

Tak Relevan?

Jokowi memberikan target realisasi investasi kepada Bahlil sebesar Rp 900 triliun. Beberapa hari yang lalu, Jokowi meningkatkan targetnya sebanyak 30 persen atau setara dengan Rp 1.200 triliun untuk tahun 2022. Angka ini jauh berbeda dari rencana strategis (renstra) Kementerian Investasi/BKPM 2020-2024 dengan target realisasi investasi sebesar Rp 858,5 triliun.

Walaupun masih dalam kondisi pandemi, aliran investasi asing langsung (FDI) dinilai membaik, di mana ada peningkatan sekitar 51 persen dibandingkan 2020. Bahlil mengatakan bahwa penyebaran investasi juga meningkat, terutama di luar Jawa.

Jika dilihat dari pencapaian tersebut, proses realisasi investasi bisa dipercepat tanpa Satgas Percepatan Investasi. Peningkatan status BKPM menjadi Kementerian Investasi juga meningkatkan kapabilitas Bahlil untuk melakukan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung realisasi investasi.

Para ahli menilai bahwa keterlibatan penegak hukum juga tidak tepat. Tauhid berpendapat, menteri seharusnya dijadikan Wakil Satgas Percepatan Investasi, misalnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengurus perihal lahan atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) yang berkaitan dengan urusan lingkungan dan AMDAL.

Keterlibatan penegak hukum pada Satgas Percepatan Investasi dapat dijelaskan melalui tulisan Brian Chapman yang berjudul The Police-State. Chapman menjelaskan polisi dapat digunakan oleh penguasa untuk kepentingan pemimpin. Untuk menjalankan tugas tersebut, polisi diberikan kekuatan atau absolute powers melalui jabatan strategis.

Farouk Muhammad melalui tulisannya Perkembangan Model Sentralisasi dan Desentralisasi Kepolisian menjelaskan bahwa penguasa pemerintahan memiliki kewajiban dalam memastikan terlaksananya sebuah kebijakan. Farouk mengatakan bahwa polisi dapat digunakan oleh penguasa untuk “memaksa” implementasi kebijakan tersebut.

Investasi memang menjadi agenda utama di pemerintahan Jokowi. Jika ditarik dari tulisan Brian dan Farouk, polisi dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kepentingan pemerintah dalam menjalankan realisasi investasi. Polisi dengan kekuatan force-nya dapat membantu akselerasi peningkatan investasi.

Baca Juga: Jokowi Terkungkung Persepsi Kesatria Militer?

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan bahwa kekuasaan Satgas luar biasa karena keterlibatan penegak hukum. Ia percaya dengan melibatkan penegak hukum, hambatan investasi di Indonesia dapat teratasi. Hal serupa juga diutarakan oleh Juru Bicara Kementerian Investasi, Tina Talisa.

Jika dilihat dari pernyataan Darmadi, terdapat persepsi yang menganggap bahwa penegak hukum dipercaya menjadi pihak yang kompeten dalam memimpin dan menjalankan program pemerintah. Mungkin saja ini menjelaskan fenomena tingginya keterlibatan polisi di jabatan publik di era Jokowi, sehingga disebut sebagai dwifungsi Polri.

Namun, tidak ada jaminan penegak hukum dapat berdampak pada kesuksesan kebijakan publik. Contohnya kepemimpinan Kejaksaan Agung HM Prasetyo atas tim pengawalan, pengamanan pemerintahan, dan pembangunan (TP4) untuk menyelesaikan hambatan penyerapan anggaran dan percepatan pembangunan. Tim akhirnya dibubarkan karena tidak memberikan hasil kinerja sesuai ekspektasi.

Berkaca pada kegagalan TP4, keterlibatan penegak hukum pada tim Satgas bisa jadi tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Harapan kerja Satgas tentu memiliki standar yang tinggi mengingat kinerja Kementerian Investasi yang sudah memperoleh pencapaian tanpa Satgas berdiri.

Walaupun tidak ada jaminan sukses atas keterlibatan penegak hukum, mengapa penegak hukum, terutama polisi, masih diberikan posisi strategis di jabatan sipil? Apakah mungkin ini merupakan gejala dari police state?

Menuju Police State?

Jabatan Wakil Kepala Kepolisian sebagai Wakil II Satgas Percepatan Investasi menambah daftar panjang jabatan sipil yang diisi anggota kepolisian. Keterlibatan penegak hukum di ranah sipil pada pemerintahan Jokowi semakin mengkhawatirkan melihat peningkatan keterlibatan polisi yang memperoleh jabatan strategis.

Tingginya keterlibatan polisi di ranah sipil menunjukkan gejala police state. Police state merupakan kontrol polisi pada ranah politik, ekonomi dan sosial. Tingginya kontrol polisi merupakan karakter dari pemerintah yang represif dan illiberal atau tidak liberal. Brian Chapman mengatakan bahwa police state ada pada pemerintahan yang otoritarian dan totaliter.  

Baca Juga: Jokowi Menuju Indonesia Police State?

Di titik ini, Indonesia tampaknya telah menunjukkan gejala police state. Hal ini bisa dilihat dari Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Polri. Perkap tersebut membuka keterlibatan pejabat Kepolisian aktif di luar organisasi Kepolisian dan mengarah pada multi-fungsi Polri.

Mengarah pada catatan LBH Jakarta, setidaknya ada 16 pejabat Kepolisian aktif yang menempati posisi di luar organisasi Kepolisian. Komjen Firli Bahuri merupakan salah satunya. Firli diangkat sebagai Ketua KPK.

Keterlibatan penegak hukum di Satgas Percepatan Investasi bisa jadi menjadi momok untuk memperoleh target percepatan investasi pemerintah. Selain itu, keterlibatan polisi dan jaksa dalam Satgas Investasi menambah catatan panjang keterlibatan penegak hukum di ranah sipil.

Tentu hal ini menjadi kekhawatiran. Tingginya anggota Polri yang memperoleh jabatan strategis menunjukkan Indonesia mungkin mengarah ke police state. (R66)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

ngin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Wacana Indonesia menjadi negara polisi (police state) tampaknya kian kuat dengan semakin banyak petinggi polisi yang menjadi pemimpin di beberapa lembaga negara. Ada beberapa hal yang sama dengan kondisi Indonesia ketika masa Orde Baru (Orba), yaitu banyaknya jabatan yang diisi oleh masyarakat non-sipil.

Jika pada masa Orba terkenal dengan adanya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) – di mana banyak pejabat militer yang menduduki dua jabatan sekaligus dengan tujuan membantu Presiden Soeharto dalam menjalankan pemerintahannya selama hampir 32 tahun.

Berbeda dengan dwifungsi itu, negara polisi merupakan suatu negara di mana pemerintahannya mengarah kepada totalitarianisme terutama dalam hal membatasi kebebasan berekspresi masyarakatnya. Karakteristik police state itu sendiri di antaranya adalah membatasi ruang atau durasi gerak masyarakat sipil, mengekang kebebasan berekspresi, mewajarkan pelanggaran privasi, menangkapi masyarakat sipil seenaknya, dan mengerahkan sejumlah besar polisi rahasia.

Jika tidak dibatasi, pemerintahan negara polisi minimal melakukan pengawasan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui jalur, durasi, hingga tujuan pergerakan masyarakatnya.

Menurut definisi Merriam-Webster, negara polisi adalah unit politik dengan kontrol pemerintahan yang represif terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial melalui kekuasaan sewenang-wenang aparat kepolisian – khususnya polisi rahasia – menggantikan operasi lembaga-lembaga administratif dan yudisial pemerintah yang sesuai prosedur hukum yang diketahui publik.

Totalitarianisme ini dicapai dengan menggunakan kekuatan polisi yang memainkan peran sentral dalam perpolitikan. Pandangan negara polisi ini juga muncul karena banyaknya jabatan-jabatan strategis pemerintahan diluar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dijabat oleh anggota aktif ataupun mantan anggota Polri.

Tiongkok misalnya, menjadi salah satu negara yang disebut sebagai police state – di mana kebebasan berekspresi menjadi sangat dibatasi oleh negara. Artinya, ada persinggungan antara penegakan hukum sebagai alasan menekan kebebasan dan gejolak politik di masyarakat – serta banyaknya RUU yang mengatur dan masuk ke ranah privasi membuat prediksi Indonesia menjadi police state semakin menjadi-jadi.

Sebelumnya, sudah banyak sekali forum diskusi yang dibubarkan karena beralasan menentang kebijakan pemerintah. Padahal, dalam sebuah forum terdapat banyak pendapat yang semuanya berbeda.

Kondisi ini diperkuat dengan terpilihnya pejabat Polri aktif Inspektur Jenderal Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang menuai banyak kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan. Dengan kondisi yang sudah ada, ditambah jika pimpinan pemerintahan dan negara juga dikuasai oleh barisan kepolisan, Indonesia bisa benar-benar secara harfiah menjadi negara polisi – yaitu negara yang penjabat tingginya banyak berasal dari kepolisian.

Tak heran beberapa pihak memunculkan istilah police state dan mulai melekatkannya pada pemerintahan Joko Widodo. Polisi memang diperbolehkan memegang jabatan di luar struktur Polri. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Strktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah police state ini sebenarnya mengacu pada pemerintahan yang mengarah pada totalitarianisme dengan kekuatan police force atau polisi memainkan sentral penting dalam stabilitas politik. Joseph Dillon Davey dalam bukunya yang berjudul The New Social Contract menyebut police state sebagai model pemerintahan ketika negara berperan terlalu besar dalam ranah privasi masyarakat.

Persepsi negatif kepada kepolisian Indonesia juga menimbulkan adanya stigma di masyarakat bahwa polisi merupakan sosok yang korup, pungli, dan semacamnya. Berdasarkan survei Charta Politika pada tahun 2018, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi negara yang paling dipercaya masyarakat dengan angka 73,5 persen. Sementara, Polri ada di peringkat keempat dengan tingkat kepercayaan 50,4 persen.

Tak jarang banyak anggapan dan dugaan akan adanya masa Orba jilid kedua – dengan polisi menjadi pemerannya. Peneliti Lokataru Foundation Anis Fuadah menyatakan lembaganya menyoroti kinerja Polri selama tahun 2016-2019 yang berhubungan dengan tiga hal, yaitu penanganan kasus pelanggaran hukum, penetapan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, serta keterlibatan dalam aksi-aksi kekerasan terhadap warga.

Selama 2019 kemarin, polisi berada di peringkat kedua setelah pengaduan terkait pertahanan – dijelaskan oleh Ombudsman bahwa polisi sering berinteraksi dengan masyarakat baik di lalu lintas, pengungkapan kasus, atau perlakuan semena-mena.

Kembali munculnya wacana seperti ini bukan tidak mungkin membuat gejolak di masyarakat. Banyak yang takut bila hal ini terjadi karena bayang-bayang Orba akan kembali. Namun, bagaimana sebenarnya konsep dwifungsi itu?

Dwifungsi sendiri merupakan gagasan yang diterapkan oleh pemerintah Orba yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta, kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara.

Konsep dwifungsi semula dikemukakan oleh A.H. Nasution dalam sebuah rapat polisi di Porong. Nasution menjelaskan bahwa militer di samping fungsi tempurnya untuk mempertahankan eksistensi nergara juga harus berusaha untuk menciptakan atau menjaga agar kehidupan masyarakat dapat terbina dengan baik.

Jadi, menurut Nasution, ABRI di samping mempunyai fungsi konvensional (berperang) juga memiliki fungsi lain, yakni pembinaan wilayah/masyarakat, baik dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya. Fungsi ini penting karena kita memerlukan pemerintah yang “baik dan mendapat dukungan rakyat”.

Namun, terjadi kesalahan pemahaman terhadap dwifungsi ini. Nasution merasa menyesal dalam penyampain kata dwifungsi ini. Beliau mengatakan bahwa bukan fungsi yang dimaksud tetapi kesanggupan – karena kombinasi sipil dan non sipil merupakan landasan yang kuat dalam membangun sebuah negara.

Jika, nantinya petinggi Polri ini bertambah jumlahnya dalam menduduki jabatan struktural di pemerintahan, bukan tidak mungkin akan sama persis dengan “dwifungsi”. Namun, jika memang para petinggi Polri tersebut berkompeten dalam bidangnya yang baru, maka, sebagai masyarakat, perlu percaya dengan kinerja yang diberikan.

Ada setidaknya lima prinsip yang harus diperhatikan ketika ingin menempatkan pejabat Polri di luar struktur kepolisian, yakni legalitas, selektif prioritas, objektif, profesional, dan kerja sama. Kelima prinsip ini wajib dipegang teguh, terutama oleh internal kepolisian.

Namun, masalahnya, internal kepolisian sendiri kadang tak konsisten dalam memenuhi prinsip-prinsip yang sudah diputuskan oleh regulasi. Soal profesionalitas misalnya, beberapa nama yang ditunjuk untuk menempati jabatan di luar kepolisian seringkali tak punya kompetensi sesuai bidangnya – seperti Syafruddin (mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Budi Waseso (Kepala Bulog), serta Setyo (Irjen Kementerian Perindustrian). Ketiga jabatan tersebut, sebetulnya, bisa ditempati oleh orang-orang dari kelompok sipil yang punya kemampuan mumpuni dan cocok dengan latar belakangnya.

Ditakutkan juga – jika Indonesia benar menjadi Police State – akan ada gejolak dengan TNI nantinya – mengingat adanya sejarah rivalitas antara TNI dan Polri. Sosok presiden yang berasal dari kepolisian juga dapat menimbulkan resistensi dari kelompok pro-TNI.

Dalam hal struktur atau alur birokrasi pemerintahan misalnya, Polri berada langsung di bawah presiden. Sementara, TNI untuk urusan anggaran, administrasi, kebijakan dan strategi pertahanan harus berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan).

Kondisi inilah yang membuat beberapa pihak melihat adanya ketidakadilan antara TNI dengan Polri karena institusi terakhir dianggap memliki “akses langsung” kepada presiden. Diharapkan dengan adanya hal seperti ini, Presiden Jokowi bisa memberikan porsi terhadap masyarakat sipil khususnya akademisi dalam menduduki jabatan sesuai. Kombinasi sipil, TNI, dan Polri dalam pemerintahan itu sangat membantu dalam kemajuan bangsa.

Efek dari adanya police state ini sangat besar. maka dari itu pengawasan sangat penting dalam menanggapi segala kebijakan dari pemerintah saat ini. Salah satu hambatan yang ada saat ini adalah kepentingan politik yang sangat tinggi dan sudah bisa dilihat oleh masyarakat.

Tulisan milik Reynaldo Dion Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 3, 2020 at 10:02pm PST

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“No authoritarian leader cedes power easily or turns it over to bodies he cannot control”.

:: Stephen Kinzer, jurnalis asal Amerika Serikat penulis buku ‘Overthrow’ ::

LSI dalam pernyataan terbarunya menyoroti makin buruknya kebebasan berekspresi di era Jokowi. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan bahkan menyebutkan bahwa ada ketakutan yang besar yang muncul di masyarakat terkait arah pemerintahan Jokowi.

Djayadi merujuk pada hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) antara Mei-Juni 2019 yang memuat beberapa indikator ketakutan tersebut.

Survei tersebut memang memperlihatkan adanya kecenderungan memburuknya sejumlah indikator kebebasan sipil. Dalam menyampaikan pendapat misalnya, sekitar 43 persen responden mengaku takut untuk melakukannya. Jumlah ini meningkat signifikan jika dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya sebesar 24 persen.

Selain itu, ada indikasi peningkatan ketakutan akan penangkapan semena-mena yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada tahun 2014, hanya ada 14 persen responden yang menyatakan takut akan penangkapan semena-mena tersebut.

Kini, jumlahnya mencapai 38 persen. Tingkat ketakutan untuk berorganisasi juga meningkat signifikan dari 10 persen pada tahun 2014 menjadi 21 persen pada 2019.

Dalam konteks ketidakbebasan beragama juga persentasenya meningkat, dari 7 persen pada 2014 menjadi 13 persen pada 2019.

Ada juga variabel kebebasan pers yang dipersepsikan memburuk. Sekitar 43 persen masyarakat memang masih percaya bahwa media massa di Indonesia bebas dan tidak disensor pemerintah. Namun, yang menyatakan tidak bebas dan masih adanya sensor pemerintah atas pers jumlahnya mencapai 38 persen.

Walaupun survei LSI juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja Presiden Jokowi masih mendatangkan kepuasan di mata publik, namun beberapa media menuliskan bahwa paparan survei ini menunjukkan bahwa era kekuasaan mantan Wali Kota Solo itu sedang mengarah pada otoritarianisme model baru.

Istilah Neo Orde Baru (Orba) misalnya digunakan untuk menyebutkan konteks tersebut. Tentu pertanyaannya adalah benarkah Jokowi sedang membangun kekuasaannya ke arah pengingkaran demokrasi seperti yang dilihat dari hasil survei tersebut?

View this post on Instagram

LSI menyatakan kebebasan ekspresi di rezim Jokowi memburuk.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀ ⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 4, 2019 at 5:00pm PST

Rezim Menebar Ketakutan?

Memang tidak berlebihan menyebutkan bahwa era Jokowi saat ini sedang ada di persimpangan kebangkitan Orde Baru – era yang identik dengan pemerintahan otoriter.

Furio Cerutti dalam Conceptualizing Politics: An Introduction to Political Philosophy menyebut otoritarianisme sebagai bentuk pemerintahan dengan adanya sentralisasi kekuasaan pada satu orang atau kelompok tertentu, serta dicirikan dengan kebebasan politik yang terbatas.

Jika berkaca dari apa yang disebut oleh LSI, jelas konteks “kebebasan politik yang terbatas” itu sudah mulai terjadi di era Jokowi. Setidaknya masyarakat sudah mengalami ketakutan untuk berekspresi dan berorganisasi.

Hal ini sebetulnya beralasan jika melihat konteks politik dan penegakan hukum dalam 5 tahun kekuasaan Jokowi. Makin kerasnya negara bisa terjadi sebagai akibat gejolak politik yang timbul – katakanlah macam Aksi 212 dan sejenisnya – yang membuat Jokowi dan lingkungan kekuasaannya akhirnya “beradaptasi” dengan penggunaan instrumen hukum yang lebih keras.

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya – sekalipun punya dasar pembenaran ideologis – menjadi preseden terhadap konteks kebebasan berorganisasi yang dimaksud.

Sementara, jelang Pilpres 2019, publik menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh politik yang berasal dari kubu yang berlawanan dengan Jokowi kerap menjadi target hukum, entah yang ucapannya di media sosial dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atau yang dianggap menebarkan ujaran kebencian.

Aksi yang belakangan juga disorot adalah terkait penangkapan aktivis, baik itu aktivis lingkungan hidup, maupun aktivis sosial-politik. Sosok seperti aktivis Dandhy Laksono yang ditangkap karena cuitannya tentang Papua adalah contoh kerasnya hukum digunakan untuk merongrong kebebasan tersebut.

Terkait hal ini, Tom Power dari Australia National University (ANU) bahkan menyebut bahwa pertaruhan arah demokrasi tersebut sudah terlihat ketika Jokowi menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan mantan politisi Nasdem, sebagai Jaksa Agung di periode pertama kekuasaannya.

Hal itu membuat nuansa politis menjadi sulit dipisahkan dari lembaga hukum yang seharusnya diduduki oleh orang yang seharusnya non-partisan tersebut.

Kini, lembaga tersebut dipimpin oleh ST Burhanuddin, yang walaupun merupakan sosok profesional, namun merupakan adik kandung politisi PDIP TB Hasanuddin. Akibatnya, konteks penggunaan hukum untuk merepresi kebebasan ini diprediksi masih akan terus terjadi.

Sementara, dalam bahasa yang berbeda, Vedi Hadiz dari University of Melbourne menyebutkan bahwa pada tahun 2015, beberapa survei memang membuktikan ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia menuju ke arah yang cenderung illiberal.

Istilah tersebut mengacu pada kondisi demokrasi ketika Pemilu masih dijalankan, tetapi kebebasan sipil untuk berpendapat dan berkespresi dikungkung oleh pemerintah.

Pernyataan ini tentu masuk akal jika merujuk pada indeks demokrasi yang dibuat oleh The Economist’s Intelligence Unit (EIU) bahwasannya Indonesia mengalami penurunan skor dari 6,97 pada 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017. Demikianpun dengan laporan EIU tahun 2018, di mana angka tersebut masih sama.

Hal yang menarik justru ditunjukkan dalam indikator kebebasan sipil, di mana skor yang diperoleh Indonesia hanya 5,59 dan menjadi variabel paling rendah dari semua yang diukur – sekalipun dalam hal pelaksanaan Pemilu, skor yang diraih mencapai 6,92.

Angka 5,59 terkait kebebasan berpendapat itu masuk dalam kategori hybrid regime atau illiberal democracy karena ada di bawah nilai 6. Rezim kekuasaan ini dicirikan dengan masih adanya Pemilu, namun kebebasan sipil masyarakat sangat dibatasi.

Angka 6,39 memang membuat Indonesia masih ada di kategori flawed democracy – kategori yang masih cukup bagus dalam hal pelaksanaan demokrasi – di mana masih ada Pemilu yang berjalan secara adil, kebebasan masyarakat sipil yang mendasar tetap dijamin, sekalipun ada batasan-batasan terkait media massa dan lainnya.

Namun, posisi Indonesia dalam daftar tersebut sudah ada di ambang menuju di bawah nilai 6, di mana peran pemerintah menjadi semakin besar dalam ranah privasi dan makin membatasi kebebasan masyarakat sipil.

Konteks intervensi di ranah privat ini juga sangat terasa dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang beberapa waktu lalu sempat akan disahkan dan memancing reaksi keras dari masyarakat dan mahasiswa.

Kondisi ini tak heran membuat beberapa pihak memunculkan istilah police state dan mulai melekatkannya pada pemerintahan Jokowi. Istilah ini mengacu pada pemerintahan yang mengarah pada otoritarianisme dan totalitarianisme dengan kekuatan police force atau polisi/aparat penegak hukum memainkan sentral penting dalam stabilitas politik.

Joseph Dillon Davey dalam bukunya yang berjudul The New Social Contract: America’s Journey from Welfare State to Police State menyebut police state sebagai model pemerintahan ketika negara berperan terlalu besar dalam ranah privasi masyarakat. Tiongkok adalah salah satu negara yang disebut sebagai police state, di mana kebebasan berekspresi menjadi sangat dibatasi oleh negara.

Tentu menjadi pertanyaan besar apakah Jokowi akan membawa Indonesia menuju kondisi negara dengan otoritarianisme tersebut.

View this post on Instagram

Jokowi kenalkan istilah "manipulator agama" untuk mengganti "radikalisme"⠀ ⠀ Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 4, 2019 at 3:00am PST

Kebangkitan Tirani?

Gregory S. Kavka dalam tulisannya Rule by Fear menyebutkan bahwa ketakutan memang digunakan oleh penguasa untuk membuat masyarakat tunduk dan taat pada negara. Bahkan konteks ketakutan ini menjadi the logic of tyranny atau logika dari kekuasaan tirani – sebutan untuk pemerintahan dengan kekuasaan absolut ada di tangan satu orang.

Artinya, ketakutan yang disebut oleh LSI tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Indonesia pernah punya pengalaman ketika Soeharto menjalankan kepemimpinan yang otoriter dan melahirkan ketakutan yang masif di masyarakat.

Dalam konteks Jokowi, perdebatan yang kemudian muncul di masyarakat adalah apakah kondisi berkurangnya kebebasan ini berasal dari sang presiden secara personal sebagai seorang pemimpin yang sedang menuju status pemimpin bertangan kuat, atau karena kekuasaan segelintir oligarki yang ada di sekitaran kekuasan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Jawaban atas pertanyaan ini memang belum bisa dipastikan. Namun, boleh jadi kedua faktor tersebut sama-sama saling mempengaruhi. Publik masih perlu menunggu akankah “keinginan untuk kembali berkuasa” muncul dalam periode kedua kekuasaan Jokowi ini dari personal sang presiden atau tidak.

Sementara, dalam konteks kekuasaan oligarki ekonomi dan politik, hal tersebut sudah sangat terlihat saat ini. Publik menyaksikan dominannya sosok seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, dan lain sebagainya dalam konstelasi politik nasional.

Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu kelanjutannya, apakah ketakutan yang disebut oleh LSI ini benar-benar menjadi alarm bagi demokrasi di Indonesia. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“You learn that you either are going to have a police state where you don’t have any freedom left, or you’re going to build a world that doesn’t create terrorists – and that means a whole different way of ‘getting along’”.

:: John Shelby Spong, rohaniwan asal AS ::

Kisah tentang Hippias (berkuasa 527-510 SM) yang “bersekongkol” dengan Kekaisaran Persia yang kala itu tengah meluaskan kekuasaan ke wilayah Yunani Kuno, menjadi salah satu lembar sejarah istilah “makar” yang memunculkan kemarahan masyarakat. Penguasa tiran terakhir di Athena itu dianggap mengkhianati negara dan rakyatnya. Hidupnya berakhir dalam pertempuran Marathon (490 SM) setelah banyak orang Yunani meletakan bayaran (bounty) bagi orang yang bisa membunuhnya.

Dua puluh abad kemudian, pada 30 Januari 1649, Raja Charles I di Inggris dieksekusi atas tuduhan yang sama: makar. Setelah mengambil alih kekuasaan dari ayahnya, Raja James I, Charles I memicu friksi dengan parlemen dan melahirkan perang sipil. Tak berujung baik, Charles I kalah dan dipenggal.

Kini, kisah makar itu tampil dalam wajah yang berbeda pasca Pilpres 2019. Seperti disinggung di awal, Prabowo memang telah dilaporkan perihal tuduhan makar, sekalipun belakangan SPDP yang sebelumnya beredar dikabarkan telah ditarik pihak kepolisian.

Berbeda dengan Hippias dan Charles I yang melakukan makar dalam bentuk tindakan, banyak pihak yang menganggap tuduhan-tuduhan makar yang belakangan ini muncul – termasuk terhadap Prabowo –kebanyakan hanya berupa kalimat atau ucapan semata, hal yang kontras dengan konteks kebebasan berbicara dan berpendapat.

Hal serupa juga terlihat dalam penetapan status tersangka terhadap pendukung Prabowo sekaligus aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak), Lieus Sungkharisma atas tuduhan makar. Dalam penuturannya, Lieus menyebutkan tak mengerti mengapa pernyataannya yang hanya menyebut istilah “makar”, kemudian dianggap sebagai benar-benar upaya makar.

Lieus menjadi tokoh berikutnya yang mendapatkan status tersangka setelah sebelumnya politisi PAN Eggi Sudjana juga sudah mengalami hal yang sama. Konteks ini memang meninggalkan banyak pertanyaan dan perdebatan terkait apakah tuduhan makar terhadap tokoh-tokoh tersebut telah benar-benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, dengan konteks pertarungan politik pasca Pilpres 2019, nuansa politis memang besar terasa dalam kasus-kasus tersebut.

Tudingan makar yang baru sebatas ucapan ini tentu saja bersinggungan dengan prinsip-prinsip demokrasi, terutama kebebasan berekspresi dan berbicara. Apalagi mayoritas kasus-kasus yang terjadi tersebut menimpa politisi-politisi dari kubu oposisi.

View this post on Instagram

Sempat beredar kabar Prabowo jadi tersangka makar Simak infogarafis kami lainnya di Pinterpolirik.com #makar #prabowo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 21, 2019 at 5:16am PDT

Dengan konteks Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana dengan semua instrumen kekuasaan yang dimilikinya, tak heran berbagai selentingan pun bermunculan, terkait akan ke manakah arah pemerintahan mantan Wali Kota Solo itu jika kembali berkuasa.

Beberapa penulis dan scholar bahkan melihat Indonesia beberapa waktu terakhir dalam perspektif yang mulai keluar dari prinsip-prinsip demokrasi. Tak jarang penggunaan instrumen hukum – katakanlah lewat aksi-aksi kepolisian – memunculkan pertanyaan, akankah Indonesia bergerak menuju sebuah police state?

Ironi Police State Jokowi?

Pasca kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sorotan tentang arah pemerintahan Jokowi memang bermunculan.

Tim Lindsey, akademisi dari University of Melbourne dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa kasus Ahok menjadi pembuka terhadap pertanyaan akan ke manakah arah Indonesia sebagai sebuah negara yang disebut “demokratis dan menjunjung nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan” – setidaknya demikian klaim para pemimpinnya.

Ia juga menyebutkan bahwa makin kuatnya populisme juga akan mengarah pada titik yang berbeda dari cita-cita yang sebetulnya telah digariskan sejak reformasi 1998. Populisme, konservatisme dan kekuatan oligarki politik membuat peluang bangkitanya Neo New Order atau Neo Orde Baru semakin mengemuka.

Sekalipun menyinggung konteks gejolak yang terjadi, namun Lindsey tak menyinggung bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengambilan kebijakan dan arah pemerintahan dari sudut pandang Jokowi sebagai presiden.

Pasalnya, kalau diperhatikan, Jokowi dan lingkungan kekuasaannya akhirnya “beradaptasi” dengan konteks gejolak politik yang ada, bahkan cenderung mengarah pada penggunaan instrumen hukum dengan lebih keras. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) – sekalipun punya dasar pembenaran ideologis – menjadi preseden terhadap konteks pelaksanaan demokrasi.

Tom Power dari Australia National University (ANU) bahkan menyebut bahwa pertaruhan arah demokrasi tersebut sudah terlihat ketika Jokowi menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan mantan politisi Nasdem sebagai Jaksa Agung. Hal itu membuat nuansa politis menjadi sulit dipisahkan dari lembaga hukum yang seharusnya diduduki oleh orang yang seharusnya non-partisan tersebut.

Sementara, dalam bahasa yang berbeda, Vedi Hadiz dari University of Melbourne menyebutkan bahwa pada tahun 2015, beberapa survei memang membuktikan ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia menuju ke arah yang cenderung illiberal. Istilah tersebut mengacu pada kondisi demokrasi ketika Pemilu masih dijalankan, tetapi kebebasan sipil untuk berpendapat dan berkespresi dikungkung oleh pemerintah.

Pernyataan Vedi Hadiz itu juga masuk akal jika merujuk pada indeks demokrasi yang dibuat oleh The Economist’s Intelligence Unit (EIU) bahwasannya Indonesia mengalami penurunan skor dari 6,97 pada 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017.

Demikianpun dengan laporan EIU tahun 2018, di mana angka tersebut masih sama. Hal yang menarik justru ditunjukkan dalam indikator kebebasan sipil, di mana skor yang diperoleh Indonesia hanya 5,59 dan menjadi variabel paling rendah dari semua yang diukur – sekalipun dalam hal pelaksanaan Pemilu, skor yang diraih mencapai 6,92.

Angka 5,59 terkait kebebasan berpendapat itu masuk dalam kategori hybrid regime atau illiberal democracy karena ada di bawah nilai 6. Rezim kekuasaan ini dicirikan dengan masih adanya Pemilu, namun kebebasan sipil masyarakat yang dibatasi.

Artinya, secara skor keseluruhan, Indonesia memang masih ada di kategori flawed democracy – kategori yang masih cukup bagus dalam hal pelaksanaan demokrasi – di mana masih ada Pemilu yang berjalan secara adil, kebebasan masyarakat sipil yang mendasar tetap dijamin, sekalipun ada batasan-batasan terkait media massa dan lainnya.

Namun, posisi Indonesia dalam daftar tersebut sudah ada di ambang menuju di bawah nilai 6, di mana peran pemerintah menjadi semakin besar dalam ranah privasi dan makin membatasi kebebasan masyarakat sipil.

Hal inilah yang makin terlihat beberapa waktu terakhir, ketika tangan penegak hukum – dalam hal ini polisi – cukup sering menangkap tokoh-tokoh yang tidak jarang berasal dari kubu lawan politik Jokowi atas perkara yang cenderung politis.

Tak heran beberapa pihak memunculkan istilah police state dan mulai melekatkannya pada pemerintahan Jokowi. Istilah ini mengacu pada pemerintahan yang mengarah pada totalitarianisme dengan kekuatan police force atau polisi memainkan sentral penting dalam stabilitas politik.

Joseph Dillon Davey dalam bukunya yang berjudul The New Social Contract: America’s Journey from Welfare State to Police State menyebut police state sebagai model pemerintahan ketika negara berperan terlalu besar dalam ranah privasi masyarakat. Tiongkok adalah salah satu negara yang disebut sebagai police state, di mana kebebasan berekspresi menjadi sangat dibatasi oleh negara.

View this post on Instagram

Jelang 22 Mei, sejumlah tokoh terjerat pasal makar Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #22mei #makar #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 20, 2019 at 11:13pm PDT

Artinya, ada persinggungan antara penegakan hukum sebagai alasan menekan kebebasan dan gejolak politik di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, jika diperhatikan, mayoritas kasus makar yang terjadi di era Jokowi adalah makar berbasis ucapan. Sejak 2014 lalu hingga saat ini, setidaknya ada 18 orang yang terkena tuduhan makar tersebut.

Kasus-kasus tersebut terjadi dalam 3 fase, yaitu makar di sekitaran Aksi 212, makar Aksi 313, dan yang terbaru makar Pilpres 2019. Jumlah itu – dalam konteks tokoh yang dituduh terlibat – jauh melampaui kasus makar di jabatan presiden-presiden sebelumnya sejak Soekarno.

Berdampak pada Pihak Asing?

Reputasi ini tentu tidak bagus bagi pemerintahan Jokowi secara khusus, dan demokrasi Indonesia secara umum. Pasalnya, konteks “politisasi hukum” – jika ingin disebut demikian – bisa berdampak luas.

Jeffrey Winters, akademisi dari Northwestern University, pernah menyebutkan bahwa Indonesia adalah sample negara demokratis tanpa hukum. Konteks tersebut bukan berarti tidak ada norma hukum yang berlaku, tetapi hukum sebagai aturan yang mengikat dan berlaku secara setara bagi semua masyarakat memang tidak terlihat.

Hukum cenderung menjadi alat bagi kekuasaan atau alat untuk melindungi kekuasaan. Winters misalnya mencontohkan bagaimana Soeharto sampai akhir hayatnya sulit untuk diadili terkait kasus-kasus yang terjadi di era kekuasaannya.

Persoalannya, indeks demokrasi yang terus menurun dan kondisi pemerintahan yang – menurut Tom Power – mulai mengarah ke otoritarianisme bisa berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi. Diplomat Amerika Serikat (AS), Richard Haas pernah menyebutkan bahwa model pemerintahan yang demikian bisa berdampak buruk untuk investor.

Selain itu, demokrasi dan ekonomi ini sering memiliki relasi langsung yang spesifik, di mana keberadaan paham tersebut dianggap mampu menghadirkan iklim ekonomi yang lebih sehat dan bagus untuk investasi.

Lalu, bagaimana dengan Jokowi?

Agaknya, konteks ini tergantung dari kepentingan investor seperti apa yang dimaksud. Pasalnya, semua bisa dilihat dari apakah kepentingan yang ingin dicapai itu bisa diakomodir oleh sang pemimpin. Era Soeharto misalnya, sekalipun otoritarian, namun investasi tetap bisa berlangsung dengan baik.

Selain itu, demokrasi juga sering kali hanya digunakan untuk mengakomodir kepentingan investor semata. Artinya, jika sang pemimpin bisa memenuhi kepentingan itu, maka demokrasi sering kali tidak diperlukan.

Namun, yang harus diperhatikan Jokowi adalah dalam konteks perimbangan kekuatan global dan dengan siapa Indonesia harus menjalin hubungan. Pasalnya, kebijakannya yang terlalu dekat dengan Tiongkok boleh jadi tidak disukai oleh negara lain, katakanlah seperti AS.

Jika tak mampu melakukannya, bukan tidak mungkin police state yang mirip-mirip Tiongkok ini suatu saat akan berakhir buruk baginya. (S13)