PinterPolitik.com

Cuy, percaya gak sih jika sesuatu yang tidak sesuai pada tempat dan waktunya itu hanya akan mendapatkan kritikan dan mengakibatkan madhorot atau ketidakbermanfaatan. Percaya dong pastinya karena memang itu seakan sudah menjadi sebuah hukum alam.

Ibaratnya nih, kalian sedekah atau memberikan santunan tetapi ternyata kalian memberikannya kepada orang yang secara ekonomi sudah mampu dan bahkan lebih-lebih. Terus sedekah itu apa manfaatnya?

Ya, jawabannya memang tetap ada sih, yaitu hubungan dengan orang tersebut semakin baik. Namun, kalau dilihat dari kebermanfaatan secara sosial yang lebih pas gimana? Ya, itu gak pas banget karena yang lebih berhak mendapatkan masih banyak.

Hal ini sama, cuy, dengan kondisi yang saat ini terjadi. Berita terbaru nih datang dari dunia ketenagakerjaan tetapi tidak jauh dari kartu-kartu yang menuai polemik, yaitu Kartu Prakerja.

Pasalnya nih, ternyata, senyap-senyap mengagetkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Bahkan,  di dalamnya, disebutkan bahwa besaran gaji pengelola Kartu Prakerja Rp 47 juta hingga Rp 77 juta per bulan di luar fasilitas lainnya, cuy.

Beh, menurut mimin sih, ini gokil banget ya. Masalahnya, kemarin saja terkait polemik tentang segala permasalahan yang dimilikinya belum ada kejelasan perbaikan manajemen dan yang lainnya. Eh, malah secara mengejutkan keluar Perpres yang isinya ternyata gaji jajaran direksi sebegini besar.

Ingat ya, cuy, ini semua masih ibaratnya gaji utama, belum fasilitas yang lainnya. Lah, kalau dapat fasilitas yang lainnya, mungkin bisa tuh hampir menyentuh 100 juta.

Mohon maaf nih sebelumnya, ini kan program yang dapat dikatakan berbasiskan sistem yang berjalan secara online begitu. Konten sudah ada dan tersedia sehingga nanti yang mengatur ya tinggal bagian IT saja gitu loh.

https://www.instagram.com/p/CDNtomBJ-9M/

Terus, kenapa harus ada banyak banget jajaran direksinya? Ini kan mengakibatkan struktur jadi gemuk.

Padahal nih, secara konsep organisasi, ketika terdapat struktur yang terlalu gemuk, itu juga berpotensi menghambat efektivitas kinerja. Kalau kondisinya seperti ini, lantas gimana? Duh, mbuh lah, kalian bisa menilai sendiri ya.

Padahal, di tengah kondisi seperti sekarang ini, anggaran sebegitu besarnya kan lebih baik digunakan untuk membantu anak-anak yang saat ini sedang kesusahan menghadapi sekolah secara daring. Misalnya nih, kondisi yang melanda siswa SMPN 1 Rembang yang bernama Dimas yang sampai rela masuk sekolah sendirian karena tidak mempunyai smartphone ketika yang lainnya bisa sekolah secara online.

Benar gak, cuy? Menurut mimin sih benar, soalnya mereka ini lebih layak mendapatkan bantuan gitu loh daripada mereka yang sudah kaya malah diberi uang tambahan. Hadeuh.

Adanya informasi ini, sontak membuat Fraksi PKS merasa kaget sehingga ada anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara, yaitu Kurniasih Mufidayati. Doi sih berharap ini tidak benar, bahkan akan melakukan cross check ke Kementerian Ketenagakerjaan katanya.

Tapi, sebentar deh, Bu. Kalau mau check terkait Prakerja, mending langsung ke Menteri Koordinator (Menko)Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saja. Kan, sejak awal memang program ini ibaratnya sudah diambil alih oleh Kemenko Perekonomian.

Kalau Ibu Kuniasih mau melangkah ke Kemenaker, ya nanti ujung-ujungnya tetap hasilnya nihil, alias gak dapat informasi apa-apa. Lah wong, gak tepat sasaran. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Justice will prevail, you say? But of course it will. Whoever wins this war becomes justice.” – Donquixote Doflamingo, One Piece

Tidak sedikit orang kerap menganggap bahwa kekuasaan rentan menjadi lahan korupsi. Bahkan, tanpa disadari isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semacam ini turut tertanam dalam berbagai produk budaya di banyak negara.

Seri anime yang berjudul One Piece misalnya menjadi salah satu produk budaya yang juga menyebutkan pesan politis semacam ini dalam alur ceritanya. Para penggemarnya mungkin bisa menemukan perilaku koruptif seperti ini pada World Government dan Marine.

Boleh jadi, World Government dan Marine menjadi musuh para bajak laut One Piece karena perilaku koruptif tersebut. Alhasil, bajak laut mana saja pasti selalu curiga dengan gerak-gerik mereka.

Mungkin, sikap curiga inilah yang perlu setiap saat dimiliki oleh lembaga antirasuah di negara manapun. Hal ini tentu juga berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Dalam kebijakan program Kartu Prakerja yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kala pandemi virus Corona (Covid-19) misalnya, dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan justru mencuat di masyarakat. Sorotan publik pun sempat ramai setelah beberapa perusahaan start-up yang dimiliki Adamas Belva Syah Devara – kala itu menjabat sebagai Staf Khusus Presiden – terlibat dalam kerja sama di program itu.

Kegeraman ProDEM pada UU No.2/2020 bertambah karena ada temuan masalah @KPK_RI atas proyek pelatihan Kartu Pra Kerja. Tapi temuan @KPK_RI itu hanya dianggap sebagai kajian.

Bangkrut dan ancur, kalau Rezim Sontoloyo ini tak segra disudahi.

Iya gak sih? https://t.co/cvm86LBF1k

— RealKetuaProDEM (@KetumProDEM) June 24, 2020

Terkait dugaan itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengirimkan sebuah surat kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pasalnya, program Kartu Prakerja berada di bawah urusan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Dalam surat yang dikirim Firli, terdapat juga beberapa poin lain yang menjadi perhatian, seperti jumlah peserta dengan data pekerja terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) yang tidak sebanding, kurasi materi yang kurang kompeten, dan fitur pengenal wajah yang dianggap tidak efisien.

Airlangga pun langsung merespons dengan revisi regulasi terkait program tersebut. Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) tersebut bahkan menyebutkan bahwa kementeriannya lah yang mengajukan diri untuk diawasi.

Terlepas dari drama lempar narasi terkait polemik program Kartu Prakerja ini, bukan tidak mungkin dinamika politik turut menyertai. Kira-kira, dinamika seperti apakah yang melandasi? Lalu, bagaimana efek dan dampak dari sorotan KPK ini ke depannya?

Efek KPK

Sorotan KPK terhadap pejabat dan politisi tentu dapat selalu membawa efek politis. Bukan tidak mungkin, sorotan lembaga antirasuah ini dapat berdampak pada hasil politik lainnya di masa mendatang.

Dampak seperti ini tercerminkan dalam beberapa kasus korupsi yang menjerat figur politisi penting. Pada tahun 2019 misalnya, mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy) terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK soal kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Tentu, begitu nama tersebut disebut oleh KPK, publik pun tidak hanya tinggal diam. Masyarakat akan memberikan penilaian melalui pemilihan umum (Pemilu).

Kala itu, koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin juga dibuat khawatir terkait dampaknya terhadap perolehan suara Piplres 2019. Pasalnya, Rommy sendiri dikenal memiliki kedekatan politik dengan sang presiden.

Banyak media dan pengamat politik menyebut fenomena tersebut sebagai Rommy Effect. Efek itu ditakutkan dapat membawa para pemilih menyeberang ke kubu lawan, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasalnya, PPP kala itu juga telah terpecah.

Sorotan lembaga antirasuah KPK ini bisa saja dapat berdampak pada hasil politik di masa mendatang.
Share on X

Rommy Effect seperti ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kecenderungan masyarakat secara psikologis dapat memengaruhi Pemilu. Tendensi kognitif seperti ini biasa disebut sebagai negativity bias.

Bias inilah yang dijabarkan oleh Amrisha Vaish dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology dalam tulisannya bersama rekan-rekannya yang berjudul Not All Emotions Are Created Equal. Mereka menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan pada orang dewasa untuk lebih menggunakan informasi-informasi negatif dalam mengambil keputusan.

Itulah mengapa Rommy Effect ini bisa saja berdampak pada hasil Pemilu. PPP sendiri misalnya, disebut-sebut berada dalam ambang “kehancuran” karena kasus tersebut. Partai itu juga mengalami penurunan perolehan suara dari 6,53 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 4,52 persen pada tahun 2019.

Bukan tidak mungkin, hal yang serupa dapat terjadi pada Airlangga selaku Ketum Partai Golkar. Bagaimana pun juga, Airlangga perlu menggunakan taktik tertentu agar sorotan KPK ini tak dapat berujung pada efek yang sama dengan Rommy Effect.

Meski Airlangga telah menangkis sorotan ini dengan memberikan janji revisi regulasi, bukan tidak mungkin dinamika politik lainnya tetap berlanjut. Kira-kira, dinamika apa yang melandasi sorotan KPK pada program Kartu Prakerja yang ditangani oleh Airlangga ini?

Strategi PDIP?

Bagaimana pun juga, sikap politis KPK bukan hanya sekali ini dicurigai ada. Dalam beberapa kasus, KPK juga dianggap menjadi instrumen politik dengan jeratan kasus korupsinya.

Manuver politik melalui KPK ini pernah disebut-sebut digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menjerat dan merangkul lawan-lawan politiknya. Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo misalnya disebut-sebut pernah terkena strategi jerat-rangkul melalui kasus hukum tertentu.

Bukan tidak mungkin, strategi serupa kini dilakukan kembali oleh aktor politik yang berbeda. Apalagi, situasi politik pada tahun 2024 bisa saja menjadi semakin sulit dikontrol.

View this post on Instagram

KPK minta program Prakerja dihentikan, kenapa ya? #kpk #kartuprakerja #prakerja #menkoperekonomian #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 23, 2020 at 7:05pm PDT

Bila diamati kembali, sosok politisi yang menjadi sorotan kini adalah Airlangga yang sekaligus menjabat sebagai Ketum Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini juga merupakan salah satu partai dengan suara terbanyak pada Pemilu 2019 lalu.

Bukan tidak mungkin, kekuatan Golkar yang besar kini dapat menjadi keuntungan maupun kerugian bagi kekuatan lain. Pasalnya, Golkar ini digadang-gadang oleh banyak pengamat politik untuk menjadi poros ketiga dalam Pemilu 2024 – menyaingi dua poros utama lainnya, yakni poros PDIP dan poros PKS.

Terdapat juga anggapan bahwa Golkar merupakan salah satu partai yang menjadi kekuatan poros ketiga yang ingin dibangun oleh Jokowi. Pasalnya, Jokowi sendiri disebut-sebut ingin melepaskan diri dari pengaruh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Boleh jadi, dinamika inilah yang mendasari sorotan KPK pada Airlangga terkait program Kartu Prakerja. Asumsi ini juga didukung dengan dugaan di masyarakat yang mengatakan bahwa KPK kini turut dipengaruhi oleh PDIP dengan Firli Bahuri sebagai pimpinannya.

Mungkin, KPK di bawah kepemimpinan Firli inilah yang menjadi instrumen strategi jerat-rangkul baru ala PDIP. Lagi pula, PDIP sendiri semakin ke sini semakin terlihat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi di tengah pandemi Covid-19.

Kemungkinan penggunaan strategi ini tentu juga sejalan dengan game theory (teori permainan) – di mana berjalan sebuah permainan di antara aktor-aktor yang berlawanan. Biasanya, dalam prinsip zero-sum game, kerugian yang dialami pihak lawan dapat menjadi keuntungan bagi pihak tertentu.

Kerugian politis semacam ini bisa saja dialami Airlangga dan Jokowi dengan sorotan KPK terhadap kebijakan Kartu Prakerja. Dengan adanya bias negatif, bukan tidak mungkin kekuatan Golkar dan Jokowi untuk tahun 2024 mendatang secara perlahan digembosi.

Meski begitu, gambaran kemungkinan manuver politis seperti ini belum pasti benar adanya. Yang jelas, bagaimana pun, sorotan KPK terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi ini bisa saja berdampak secara politis ke depannya. Menarik untuk dinanti kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, kalian tahu gak sih film The Pursuit of Happyness (2006)? Film itu diambil dari kisah nyata loh – bercerita tentang pria yang bernama Chris Gardener yang berharap menjadi cepat kaya dan bergabung dalam bisnis MLM alat dokter hingga menghabiskan semua tabungan yang dimilikinya dan istri. Namun, karena barang tersebut ternyata sulit dijual, akhirnya perekonomian keluarganya mengalami kehancuran dan ditinggalkan oleh sang istri.

Singkat cerita, dia mengajukan diri magang di sebuah perusahaan tanpa dibayar. Berkat semangat dan kerja kerasnya, akhirnya dia diterima sebagai karyawan tetap dan diberikan gaji fantastis. Kalau penasaran coba tonton sendiri aja ya. Hehehe.

Nah, mengingat film tersebut yang menunjukkan semangat kerja keras dan banting tulang Chris Gardener, mimin jadi teringat sesuatu nih, cuy, sebenarnya. Kayak ada mirip-miripnya gitu dengan jargon seseorang. Kalian pasti sudah mengetahui lah ya tanpa mimin jelasin secara panjang lebar.

Selain teringat sosok yang mempopulerkan jargon itu, mimin juga teringat tentang program Kartu Prakerja yang mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak itu, cuy. Kalau polemik kemarin, itu kan banyak orang menilai bahwa masalahnya itu terkait ketidakjelasan konten yang diberikan oleh layanan kartu tersebut.

Kali ini ada permasalahan lagi, cuy, tapi berbeda masalahnya dari yang sebelumnya. Jika kemarin banyak pihak yang mengatakan bahwa program ini rawan diselewengkan (dikorupsi), ternyata kali ini kelihatannya omongan itu menjadi perhatian salah satu lembaga penegak hukum.

Soalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan terkait sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Sebenarnya, ada beberapa masalah, tapi kalau mimin sebutin semuanya kan kurang menarik, jadi kita ambil masalah yang krusial saja ya.

View this post on Instagram

Happy Late Birthday Pak @jokowi semoga makin sabar dan kuat menghadapi tantangan di periode kedua kekuasaan #presidenjokowi #jokowi #ulangtahunjokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 22, 2020 at 9:23pm PDT

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sebenarnya ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist). Namun, faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.

Sementara, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini. Wadadaww, yang tidak sesuai dengan sasaran program ternyata banyak banget ya, cuy.

Melihat kondisi ini, mimin pengen ngajak kalian sedikit flashback nih. Mimin yakin kalian masih ingat semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya pemberantasan korupsi di tengah pandemi. Bahkan nih, Presiden Jokowi pada saat membicarakan anggaran percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional meminta agar langsung digigit jika ada oknum yang mencoba main-main. Behh, garang banget deh pokoknya.

Pada saat itu, mimin langsung standing applause sambil geleng-geleng kepala, cuy. Gokil keren banget nih Bapak Presiden. Namun, ternyata, ketika ada dugaan kasus korupsi terkait program Kartu Prakerja, pihak istana malah seakan terkesan saling lempar bola gitu ketika dimintai keterangan.

Bahkan, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono dan Juru Bicara Presiden Fajroel Rachman memberikan jawaban yang sama, yaitu meminta agar langsung menanyakan saja kepada pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hadeuhh, kok jadi begini ya, cuy. Padahal, anggaran dalam program ini kan besar banget. Terlebih, indikasi konflik kepentingan ini terjadi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang. Harusnya kan pihak istana juga responsif menyangkut hal ini.

Mendengar hal ini, semangat mimin jadi langsung melempem sambil ngelus dada nih. Kalau dipikir secara mendalam, kok begini banget ya hidup di Indonesia. Kok seperti ada benarnya juga ya judul film Watchdoc Documentary. Darikerja, prakerja, eh, akhirnya kita malah dikerjai. Hadeeh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, sebenarnya mimin akan membahas tentang hal yang sudah lama eksis – tapi gak lama-lama banget sih. Soalnya masih menjadi polemik tersendiri gitu di tengah masyarakat saat ini. Terlebih, pasca-launching, program pemerintah ini mendapatkan banyak kritik dari masyarakat, cuy.

Hayo, dengan clue yang mimin tulis di atas, kira-kira kalian sadar gak nih kita akan membahas tentang apa? Kalau masih belum ‘ngeuh’, yaudah, biar gak terlalu lama dan bikin penasaran berlanjut, kita buka aja deh.

Kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah terkait program Prakerja, cuy. Kali ini, mimin gak membahas tentang bagaimana respons masyarakat terkait program Kartu Prakerja, anggaran program yang selangit, atau motif ekonomi politik dibalik program tersebut, gengs. Soalnya, menurut kita itu udah biasa banget. Hehehe.

Hal terbaru dari ini Prakerja yaitu, akhirnya, program ini ada saingannya juga, cuy, alias gak single player lagi dalam hal pelatihan, namanya yaitu Prakerja.org. Wedeh, akhirnya ya, gengs, program kontroversial ini ada yang mengimbangi.

Eitss, tapi tunggu dulu, gengs, yang lebih greget, ternyata konten dari Prakerja.org ini gratis, cuy, alias tidak dipungut biaya sepeserpun. Wadadaww, mantap betul ya, gengs, berarti. Apalagi, orang Indonesia paling suka nih kalau soal promo dan gratisan. Hehe.

Nahh, dengar-dengar nih, salah satu motif munculnya situs ini yaitu sebagai bentuk protes dari berbagai kalangan terkait program pemerintah sebelumnya yang dinilai janggal, gengs. Inisiatornya yaitu Andri W. Kusuma, Brahmantya Sakti, dan teman-temannya yang lain, cuy.

By the way, mereka ini siapa ya gengs? Dari kalangan profesional atau kelompok kepentingan ya? Hmmm, jadi penasaran nih mimin. Tetapi, wherever asal mereka dan whoever mereka, setidaknya mereka ini keren banget ya, cuy.

https://www.instagram.com/p/B_MUKaKhh6b/

Ternyata, di dalamnya paling tidak terdapat 168 konten yang dapat diakses gratis oleh siapapun. Di antaranya yaitu kelas wirausaha, ide bisnis, pengembangan diri, manajemen keuangan, hingga kelas teknologi dan software, cuy. Yang paling penting, di sini tidak ada kelas cara membuat Pempek Palembang dan tutorial mancing seperti yang sebelah ya, cuy.Upsss, hehehe.

Andri W. Kusuma sebagai salah satu inisiator Prakerja.org mengatakan bahwa pembuatan web ini sebagai bentuk kegundahan hati mereka karena menilai Program Kartu Prakerja ada yang salah dalam pelaksanaannya. Kurang lebih statement doi seperti ini, gengs, “Ini hanya bentuk kegundahan kami atas program yang menurut kami ada yang salah dalam pelaksanaannya. Padahal di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah seharusnya membantu mereka yang terdampak bukan malah membebani.”

Sebenarnya, yang menjadi menarik dari permasalahan ini yaitu kalau kita bisa mengamati secara holistik, cuy. Soalnya, di Indonesia lumayan sering loh, muncul fenomena imitation game seperti ini.

Seperti contoh ketika Pemilu kemarin, banyak banget tuh pihak yang membuat tandingan dalam hal perhitungan suara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya, ada lagi, ketika awal meledaknya masalah Covid-19 di Indonesia, karena menilai data pemerintah kurang valid, akhirnya ada pihak-pihak yang mengeluarkan data berbeda dari pemerintah. Nah, sekarang, ada Prakerja.org sebagai bentuk protes terhadap program Kartu Prakerja pemerintah, cuy.

Kalau dilihat-lihat dan disikapi secara bijak, sebenarnya Indonesia ini tidak kekurangan orang cerdik dan kreatif ya, gengs. Cuma, tinggal bagaimana mengakomodir mereka menjadi sebuah kekuatan besar yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas saja.

Lebih jauh dari itu, kira-kira respons pemerintah dengan kemunculan Prakerja.org ini gimana ya? Terlebih, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan partainya kan menjadi pihak yang bertanggung jawab dan getol banget mendukung implementasi program ini. Upsss, hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Koalisi pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi pecah kongsi soal Prakerja? Kalau kata banyak media sih iya. Duh, sayang sekali dong. Padahal, baru saja keliatan mesranya di pembagian kursi, lha kok sekarang pecah kongsi.

Apa pun yang terjadi di Istana, kita yang di luar memang kurang bisa memahami. Namun, yang pasti bisa kecium kok baunya.

Coba disimak omongannya si ngegas, Arteria Dahlan yang merupakan anggota DPR F-PDIP ini, “Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya? Tidak cukup dengan mundur pak. Siapa terlibat harus diusut. ‎Kita minta tolong ketua mainkan ini.”

Atau, dari Anggota Fraksi Gerindra deh yang diwakili sama Pak Habiburrokhman, “Ada aspek yang harus bapak awasi dalam konteks tipikor, terutama proses pengadaan jasa pelatihan.”

Bahkan, lebih lanjut, partai koalisi terutama NasDem meminta agar KPK mengusut dana ini. Mungkin ‘hampir semua’ partai koalisi mengkritik, sebab Golkar adalah pengecualian, cuy.

Kenapa hayoo? Coba tebak, gengs. Kalau bisa nanti dikasih permen Alpenliebe yang ada stick-nya deh. Hehehe.

Ngomong-ngomong nih, beda lumbung beda isi memang ya, cuy. Lewat Ketua DPP-nya, yaitu Ace Hasan Syadzily, Golkar mengatakan kalau sebenarnya Kartu Prakerja ini bukan hal yang baru, soalnya memang bawaan dari orok alias kampanye dulu.

View this post on Instagram

DPR aja bingung, apalagi rakyat #dpr @dpr_ri #kartuprakerja #prakerja #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 30, 2020 at 2:01am PDT

Coba nih simak perkataan Ace Hasan, “Jadi saya sangat heran jika ada pihak-pihak yang mempersoalkan keberadaan Kartu Prakerja ini dan seakan-akan kartu ini dinilai sebagai program yang tiba-tiba.” Hadeuhh, Pak Ace, yang mempersoalkan ini termasuk juga kolega sesama pengusung Pak Jokowi, kelleus.

Lagian, sebenarnya, partai yang mengkritisi Prakerja kan gak menolak, tapi lebih kepada kenapa sih harus dilaksanakan ketika Covid-19 – atau kenapa kok banyak masalah teknis yang muncul.. Ini bukan soal kebutuhan mendesak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lho, ya, melainkan lebih kepada agar kebijakan pemerintah ini melek situasi dan suasana.

Yaelah, itu uang Rp 5,6 triliun dibuat dana soal Covid-19 kan lebih berguna kan, cuy. Jadi berhati-hatilah dalam membuat pernyataan. Kenapa harus berhati-hati? Sebab, selain itu bikin puasamu semakin dahaga, ini bulan Ramadan lho. Kita harus jaga nafsu. Hehehe.

Kalau kalian tahu, masyarakat ini sebenarnya lebih senang program tatap muka langsung. Itu faktanya.

Jangan-jangan, Golkar ini berkicau terus sebab memang lagi butuh lumbung finansial, secara para pengusaha kan banyak tuh di dalam partai ini. Upsss, keceplosan.

Tapi memang benar, kan. Seorang penulis buku tentang kepemimpinan politik, Alfan Alfian (2009), juga mengakui kalau ada semacam saudagar politik dalam tubuh Golkar, dan itu lho sebenarnya buat ngerespons Akbar Tanjung, sesepuh Golkar yang juga mengakui ada model kepemimpinan transaksional dalam suatu organisasi atau partai.

Nah, apakah yang dimaskud Akbar Tanjung adalah partainya sendiri? Kayaknya sih iya. Pasalnya, kan memang nyata begitu kondisinya. Coba lihat saja, betapa banyaknya pengusaha di dalamnya.

Gak usah repot-repot nyari sampai buka buku deh kalau cuma pengen tahu siapa pengusaha di partai yang sempat mau dirobohin kala masuk era Reformasi. Kalian bisa lihat jejaknya Airlangga Hartarto saja. Maka, kalian akan menemukan kebenaran di balik slogan, “Golkar juga merupakan pundi-pundi modal.” Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Anggota dewan mengadu ke KPK soal polemik Kartu Prakerja. Diadukan saat rapat dengar pendapat komisi III DPR dan KPK, banyak ketidakwajaran program Prakerja. Dana pelatihan Rp 5,6 triliun dinilai rawan permainan