Polda Metro Jaya larang sahur on the road

PinterPolitik.com

Mungkin, sebagian dari kita paham bahwa perasaan iri dan dengki merupakan sesuatu yang buruk. Tanpa disadari, rasa sepert ini kerap menimbulkan ketidaktenangan hati.

Bagi para penggemar film Indonesia, perasaan seperti ini mungkin dapat ditemukan dalam sebuah film yang berjudul Imperfect (2019). Soalnya nih, dalam film ini, dikisahkan dua bersaudara yang berbeda dalam sejumlah hal – seperti penampilan.

Alhasil, Rara dan Lulu ini diperlakukan secara berbeda oleh ibunya yang juga sekaligus seorang mantan model. Tentu, perasaan tidak adil yang ditimbulkan oleh perlakuan pilih kasih seperti ini.

Mungkin, apa yang dirasakan oleh Rara ini juga lagi di-rasain oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya kabarnya baru-baru ini memanggilnya terkait kerumunan massa yang ditimbulkan oleh Habib Rizieq Shihab (HRS).

Selain tim kepolisian, sindiran kepada Anies juga dilontarkan lho oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, juga disebut-sebut menyindir Gubernur DKI Jakarta itu akibat kegiatan-kegiatan yang mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.

Hmm, tapi nih ya, kalau diamati kembali, kerumunan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan HRS tidak hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta lho. Kerumunan akibat penjemputan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, misalnya, terjadi di wilayah Provinsi Banten.

Tidak hanya DKI Jakarta dan Banten, kerumunan disebut juga pernah terjadi di Provinsi Jawa Barat (Jabar) – khususnya di Puncak, Bogor. Kala itu, HRS menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad di sebuah pondok pesantren.

Hmm, kalau begitu, pihak kepolisian dan pemerintah pusat harusnya tidak hanya “menyalahkan” Pak Anies saja dong. Mungkin, Polri dan pemerintah bisa juga memanggil Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Wah, mungkin, mirip dengan nasib Rara dan Lulu di film Imperfect, nasib antara Pak Anies, Pak RK, dan Pak Wahidin ini juga berbeda-beda ya. Hmm, apa jangan-jangan ada sikap pilih kasih nih di antara para kepala daerah ini ya?

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, misalnya, menyebutkan bahwa Pak RK seharusnya juga dipanggil – mengingat kerumunan juga terjadi di daerahnya. Asumsi ini, menurutnya, didasarkan pada prinsip equality before the law.

Ya, terlepas dari persoalan pilih kasih, semua ini bisa aja bergantung kembali pasal apa yang dituduhkan kepada Pak Anies – yakni Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Mari kita nantikan sajalah kelanjutan kasus ini. (A43)

 PinterPolitik.com

Hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba di Indonesia sepertinya tidak menimbulkan efek jera yang diinginkan. Menurut data hukuman mati yang dikeluarkan oleh Amnesty International Indonesia, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terhitung sudah 18 eksekusi mati terpidana narkoba yang melibatkan warga negara asing.

Semangat pemberantasan narkoba Jokowi sepertinya tidak berbuah manis. Pasalnya menurut Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa walaupun pada 2015, Jokowi telah menjalankan 14 eksekusi hukuman mati, namun kasus narkoba justru meningkat. Ironis sekali bukan.

Begitu pun pada tahun-tahun setelahnya. Bahkan dengan operasi tembak di tempat pun angka kasus narkoba tidak mengalami penurunan. Hal ini dinilai karena hukuman yang bersifat koersif dibanding rehabilitatif memang tidak tepat sasaran.

Pengobaran semangat pemberantasan narkoba di Indonesia ini pun terasa sia-sia. Sudah melaksanakan hukuman mati, tujuan nyata pun tak tercapai. Adanya Jokowi mesti ganti pendekatan. Mungkin di periode keduanya Jokowi punya manuver atau kebijakan yang lebih efektif buat nanganin kasus narkoba di Indonesia.

View this post on Instagram

Penolakan ceramah dan kuliah umum Ustad Abdul Somad di UGM menuai kontroversi Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 12, 2019 at 6:20am PDT

Tapi sebelum pelantikan periode keduanya, 20 Oktober 2019 Jokowi mendapat hadiah kecut. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan garda depan pemberantasan narkoba di Indonesia melakukan “pengkhianatan”. Pengkhianatan ini terjadi ketika dua pegawai BNN yang seorang PNS dan polisi tertangkap Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ketika menjual narkoba di sebuah apartemen.

Pengkhianatan pun semakin menjadi ketika Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari menyatakan bahwa narkoba yang dijual bukan merupakan barang sitaan. Adanya pelaku mencari bandar utama kemudian menjualnya kembali. Berati kan si penjual niat, reseller ceritanya.

Sama seperti cerita-cerita yang ada di buku atau sinema. Ketika narasi utama dibangun untuk mendukung tujuan protagonis, namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Adanya pengkhianatan pegawai BNN menjual narkoba sama seperti plot twist Daenerys Targaryen yang dibunuh Jon Snow. Siapa sangka Daenerys yang ambisius akhirnya gak dapet Iron Throne.

Sepertinya pemerintah harus berkaca pada kasus ini bahwa penyalahgunaan wewenang, ternyata bisa saja juga berkorelasi dengan kasus narkoba yang gak turun-turun angkanya. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Baru-baru ini FPI kembali dihujat. Hal ini berkaitan dengan kasus penganiayaan relawan Jokowi, Ninoy Karundeng.

Kisah Ninoy berawal ketika dia sedang meliput aksi unjuk rasa para demonstran yang terkena semprotan gas air mata oleh polisi. Namun tiba-tiba dia diseret oleh sekelompok orang tak dikenal lalu dibawa ke Masjid Al-Falah di daerah Pejompongan. Penculikan ceritanya.

Menurut kesaksian Ninoy disana dia diinterogasi dan dianiaya dengan cara dipukuli dan ditendang. Bahkan Ninoy mengaku dia juga diancam untuk dibunuh. Selama disiksa, Ninoy mengaku terdapat sosok ‘Habib’ (bukan Habib Rizieq) yang menyatakan waktu Ninoy pendek karena kepalanya akan dibelah.

Tak hanya dibunuh dengan cara yang keji, mereka juga mengancam akan membuang mayat Ninoy di tengah kerumunan massa unjuk rasa. Tak cukup penganiayaan fisik, sekelompok orang tersebut menggeledah tas Ninoy kemudian mencuri data dari telepon genggam dan laptopnya.

Mungkin para pelaku terlalu banyak menonton video penyiksaan tahanan ISIS dan mereka pengen praktik. Bisa jadi, mereka lagi training buat gabung ISIS. Tapi percuma sih, ISIS kan udah kalah.

Penganiayaan ini pun akhirnya dilaporkan ke polisi dan ditindak lanjuti oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hingga Senin sore, 7 Oktober 2019 polisi telah menetapkan 11 orang tersangka.

View this post on Instagram

Para musisi dari berbagai aliran musik dan generasi bertemu Presiden Jokowi untuk rencanakan konser "Persatuan Indonesia dan Perdamaian". Inikah jawaban untuk demonstrasi mahasiswa? Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 1, 2019 at 8:00am PDT

Nah, perkara ini ternyata belakangan ikut menyeret Front Pembela Islam (FPI), termasuk jubir mereka Munarman. Yahh FPI lagi.

Karena kasus ini nyeret pegawai FPI, masyarakat kembali memojokkan FPI sebagai biang onar. #BubarkanFPI pun kembali mencuat. Publik menilai FPI ini sering main hakim sendiri.

Tapi kalau kita berkaca, menghujat dan memojokkan FPI tanpa bukti yang jelas kayak kasus Ninoy ini kan berarti kita main hakim sendiri. Belum tentu FPI yang salah kan, mari ikuti perkembangan kasus.

Lagian pembubaran FPI bukan solusi efektif. Habib Rizieq bisa aja bikin ormas baru yang mirip kayak FPI, sama aja boong. Masyarakat harus maklum di negara demokrasi perbedaan ya wajar. Masa beda dikit, langsung main bubarkan.

Kita juga harus mengakui bahwa FPI ini frenemy. Pas ada pengen kita bubarkan tapi kalo ga ada kita mungkin kangen. Sepet aja lidah kalo gak ada ormas ini di bumi nusantara. Jadi tolong FPI gausah bubar, ganti pendekatan mungkin iya. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]iapa yang tidak suka melihat anak-anak? Mereka begitu lucu dan menggemaskan. Bahkan Jokowi saja mengaku selalu merindukan cucu pertamanya yang usianya masih di bawah tiga tahun (batita), Jan Ethes Sri Narendra. Langkah mungilnya yang tertatih-tatih dan suara tawanya yang menular, membuat orang dewasa rela melakukan apa saja demi kebahagiaannya. Bahkan bagi seorang presiden sekalipun!

Tapi tidak semua anak-anak beruntung seperti Jan Ethes, dikelilingi keluarga yang mencintainya dan juga kawalan pasukan pengawal presiden (Paspampres). Di luar sana, begitu banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik secara fisik, mental, maupun seksual. Semakin lama, para predator anak yang kerap disebut pedofilia sepertinya semakin banyak jumlahnya. Mereka tak hanya mencari gadis kecil tapi juga bocah kecil sebagai sasaran kelainan seksualnya.

Tertangkapnya tiga pelaku pedofil yang beroperasi di media sosial oleh Dirteskrimsus Polda Metro Jaya, membuat semua orang – bukan orangtua saja –  terhenyak. Lebih terpana lagi ketika polisi menyatakan kalau kelompok ini memperjualbelikan sekitar 750 ribu gambar dan video pornografis yang dilakukan oleh lelaki dewasa pada seorang bocah laki-laki. Sintingnya lagi, gambar dan video ini disebarkan melalui grup pedofil yang disebut Video Gay Kids (VGK) Premium dengan harga murah, yaitu Rp 100 ribu untuk 50 video!

Kasus Video Gay Anak, KPAI Akan Undang Twitter https://t.co/jGglxBLFLI

— Handika Dhitayana (@Handika2311) 17 September 2017

Lebih miris lagi, sebagian besar anak-anak yang menjadi korban pelaku berwajah Melayu. Bahkan polisi memastikan mereka berasal dari Indonesia, padahal penjualan gambar dan video tersebut tersebar ke hampir 49 negara. Sungguh operasi asusila yang luar biasa sekaligus begitu memalukan negara. Sebegitu lemah kah penjagaan anak-anak di Indonesia, sehingga para pedofil tersebut mampu melaksanakan kejahatan begitu mudahnya? Bisakah kita menyalahkan orangtua mereka yang tak mampu menjaga buah hatinya? Ataukah negara dengan segenap aparat keamanannya?

Terjangan monster PPC di Kendari dan terbongkarnya kelompok predator pedofilia, membuktikan kalau anak-anak Indonesia masih sangat rentan posisinya. Kadang jeratan ekonomi dan kurangnya pengetahuan orangtua, menjadi mata rantai yang membuat permasalahan perlindungan anak menjadi lingkaran setan yang menyedihkan. Sudah lelah rasanya air mata mengalir menangisi permasalahan bangsa ini, namun bila keluarga dan negara saja tak mampu menjaga keamanan generasi berikutnya, lalu siapa lagi yang bisa? (R24)

“Trotoar adalah haknya pejalan kaki, tidak ada satu pun haknya pengendara motor itu bisa berkendara di atas trotoar. Amanahnya diemban oleh kepolisian dan Kementerian Perhubungan,” ~ Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]A[/dropcap]ksi Koalisi Pejalan Kaki (KoPK) yang memblokir trotoar di sekitar jalan Kebon Sirih, sempat viral di media sosial. Kegiatan penyadaran masyarakat yang dilakukan KoPK mendapatkan protes keras dan nyaris anarkis dari para pengendara motor yang marah karena dilarang melewati trotoar saat macet. Peristiwa ini pun kemudian banyak dibahas di media yang sebagian besar menyoroti hak trotoar bagi pejalan kaki (pedestrian).

Di DKI Jakarta, selama ini trotoar memang belum sepenuhnya menjadi hak pejalan kaki. Sudah sejak lama trotoar kerap menjadi jalan alternatif bagi pengendara motor, ketika jalan raya tengah padat dan sulit dilalui – terutama di jam sibuk. Begitu juga dengan para pedagang kali lima (PKL) yang acap kali mangkal di trotoar dan tak jarang menutupi seluruh badan trotoar, sehingga sulit dilewati pejalan kaki.

Menurut penelitian Universitas Stanford, Amerika Serikat, orang Indonesia merupakan warga yang paling malas berjalan kaki. Sebab dari hasil penelitian Prof. Scott Delp, Indonesia menempati posisi paling buncit dari banyaknya hitungan langkah kaki, dibanding dengan masyarakat di negara-negara lainnya. Tapi bagaimana tidak malas berjalan kaki, bila trotoar di Jakarta hanya 10 persen saja yang layak dilewati?

Menurut data KoPK pada Januari 2017, masih sekitar 90 persen trotoar di Jakarta yang tidak layak untuk dilewati. Selain kondisi trotoarnya banyak yang rusak dan berlubang, hampir di beberapa bagian trotoar juga telah dikuasai oleh sejumlah PKL berikut para pembelinya. Padahal menurut data organisasi nirlaba ini, angka kematian pejalan kaki di Indonesia bisa mencapai 18 orang per hari.

Budayakan hargai hak orang lain/pejalan kaki di trotoar pic.twitter.com/vfzgCGTa35

— ojakpan (@ojakpan) July 15, 2017

Lalu sampai kapan pejalan kaki harus mengalah karena haknya terus ‘dijajah’ dan diabaikan seperti ini? Apakah warga Jakarta harus melakukan class action terlebih dulu agar penggunaan trotoar dapat dikembalikan sepenuhnya pada yang berhak, yaitu pejalan kaki?

Pejalan Kaki Dilindungi UU

“Trotoar yang gede kalau lengah, akan diduduki PKL. Segera ditertibkan, sejak awal. Jangan ada pembiaran.” ~ Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kenyamanan warganya. Tak heran pula bila ia langsung memberikan komentar yang berpihak pada pejalan kaki. Namun komentar saja tentu tidak akan menyelesaikan masalah, tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

Dari segi kekuatan hukum, sebenarnya para pejalan kaki telah dilindungi oleh sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang cukup kuat. Beberapa peraturan tersebut antara lain, peraturan dasar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Namun tampaknya peraturan ini tidak cukup membuat para pengendara dan PKL jera.

Seiring dengan berlakunya UU Otonomi Daerah, Pemda DKI Jakarta pun memperkuat undang-undang lalu lintas tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Perda DKI Jakarta 5/2014) yang melarang kendaraan bermotor melintasi jalur trotoar serta mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor mengutamakan keselamatan pejalan kaki.

Dalam peraturan-peraturan tersebut, sebenarnya telah ditekankan kalau setiap pengemudi kendaraan bermotor berkewajiban mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Sementara pengendara motor yang melintasi trotoar, akan berpotensi mengganggu keselamatan para pejalan kaki. Karena itu, sebenarnya dapat dikenakan pidana dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Sayangnya, semua peraturan di atas seakan tidak ada giginya bila tidak diikuti dengan penindakan tegas, baik dari Pemda maupun pihak terkait, seperti Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Walau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta rajin merazia para PKL yang mangkal secara liar, juga Kepolisian dan Dishub yang langsung memberikan sanksi bagi para pemotor yang memasuki trotoar, namun masih dirasakan belum efektif bila pengawasannya tidak dilakukan secara terus menerus.

Penindakan Belum Konsisten

 “Pejalan kaki adalah kasta terendah dalam pembangunan transportasi kota kita, sehinga nasib penegakan hukum trotoar dan pejalan kakinya terabaikan.” ~ Nirwono Yoga, pengamat tata ruang kota Universitas Trisakti

Macet merupakan alasan yang paling sering dipergunakan para pengendara, tapi bagi Nirwono Yoga, itu bukanlah alasan untuk begitu saja merampas trotoar dari pejalan kaki. Sikap ini juga disetujui oleh Alfred Sitorus, karena peraturan yang tidak diiringi ketegasan menjadi alasan pengendara motor untuk terus melintas menggunakan trotoar. Keduanya juga setuju, baik pihak berwajib dan Pemda masih belum serius menegakkan aturan tersebut.

Walaupun Djarot mengaku Pemda telah melakukan berbagai upaya, baik dari perbaikan trotoar, tiang-tiang pembatas jalan yang mempersempit kemungkinan pengendara memasuki trotoar, hingga razia PKL yang cukup sering, namun semuanya masih belum bisa mengubah kesadaran pengendara dan PKL untuk menghormati hak-hak pejalan kaki. Bahkan tak jarang, pihak Pemda dan Keamanan sendiri yang ikut melanggar aturan tersebut.

Begitu juga dengan pihak keamanan, baik Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, maupun Satpol PP, masih terkesan belum mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di trotoar. Meskipun Polda Metro Jaya berjanji akan memperbanyak polisi lalu lintas untuk menjaga trotoar dari pelanggaran, namun sikap ini seakan hanya jawaban reaktif semata akibat pemberitaan yang marak belakangan ini.

Ada satu hal yang masih kurang dari permasalahan ini, yaitu konsistensi dari Pemda dan pihak keamanan dalam menjaga hak pejalan kaki. Dibandingkan permasalahan Pemda lainnya, keselamatan pejalan kaki seakan masih sering diabaikan. Padahal di negara maju, misalnya Singapura, Korea Selatan, dan Jepang, pejalan kaki begitu dimanjakan dengan trotoar yang bersih dan aman. Sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk berjalan kaki dan mengurangi kendaraan, efeknya tentu saja mengurangi polusi dan kemacetan.

Class Action, Mungkinkah?

“Budaya kita masih sangat susah untuk diubah. Sudah mengakar, bagaimana pun juga pemotor tidak boleh lewat trotoar.” ~ Alfred Sitorus

Upaya yang dilakukan KoPK dengan melakukan aksi-aksi di beberapa jalan dan trotoar di Jakarta, menurut Alfred sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan menumbangkan budaya mencari jalan pintas saat macet yang telah mengakar di masyarakat. Namun aksi ini tentu akan sangat membahayakan, bila upaya mereka mendapat tentangan seperti aksi mereka sebelumnya.

Apalagi kelompok ini juga tidak menyertakan pihak keamanan yang akan menjaga keselamatan para peserta dalam melakukan aksinya. Sebenarnya, ada cara lain yang lebih aman dan dapat dilakukan KoPK – sebagai kelompok peduli pejalan kaki yang mewakili masyarakat Jakarta, untuk menekan Pemda dan pihak keamanan agar konsisten dalam memperhatikan hak dan keselamatan pejalan kaki, yaitu melalui class action.

Tindakan hukum ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, tercatat komunitas pejalan kaki di Solo, Tasikmalaya, dan Bandung, pernah melakukan upaya ini sebelumnya. Menurut portal hukumonline, class action adalah cara sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya untuk menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa setiap anggota kelompoknya turut serta.

Di luar negeri, upaya ini sering digunakan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai suatu masalah. Di Indonesia sendiri, peraturan ini baru dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) di tahun 2002 melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA ini diharapkan mampu mengakomodasi perkembangan hukum di masyarakat.

Penetapannya juga demi efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak atau massal. Apalagi PERMA memberikan beberapa keuntungan, seperti biaya perkara yang ekonomis (judical economic), mampu mencegah terjadinya pengulangan perkara dan mencegah putusan yang berbeda atau tidak konsisten, membuka akses keadilan (access to justice) lebih mudah, dan mendorong sikap berhati-hati (behaviour modification) dan mengubah sikap pelaku pelanggaran.

Cara ini bukan berarti KoPK akan berseberangan atau melawan Pemda maupun Pihak Keamanan, namun setidaknya mampu memberikan tekanan dan sanksi tegas pada dua pihak terkait ini apabila hak dan keselamatan pejalan kaki di trotoar masih terabaikan. Dengan begitu, upaya Pemda maupun Pihak Keamanan akan semakin intensif dalam memberikan kesadaran, yaitu berupa pengawasan dan sanksi tegas bagi pengendara motor maupun PKL yang melanggar hak pejalan kaki. (R24)

PinterPolitik.com

“Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat. Itu antara satu badan pemerintah dan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah. Itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu nggak ada istilah rekonsiliasi.”

[dropcap size=big]T[/dropcap]erkait permintaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab agar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat berekonsiliasi dengan pemerintah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan istilah rekonsiliasi dapat dilakukan dengan badan yang setara dengan pemerintah.

Menurut Wiranto, rekonsiliasi tidak dapat dihubungkan dengan kasus hukum yang tengah dijalani seseorang. Harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang menjalani rekonsiliasi. “Ini kan masalah hukum yang terus berkembang. Kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum itu kan ada celah-celah yang dapat dilakukan, koordinasi hukum pidana juga ada, hukum perdata juga ada,” katanya di Jakarta, Selasa (20/6).

Ia mengatakan, ada ruang-ruang untuk membuat kesepakatan yang mengarah pada proses hukum itu sendiri, tapi bukan rekonsiliasi. “Rekonsiliasi antara rakyat dan pemerintahnya kan nggak ada. Permintaan bisa-bisa saja, tapi pemerintah juga punya sikap,” lanjutnya. Sikap yang sama juga diungkapkan Kapolda Metro Jaya Irjen M Irawan yang mempertanyakan kapasitas Rizieq.

Menurut Irawan, Rizieq bukan merupakan perwakilan lembaga yang memiliki pengaruh dalam sistem pemerintahan. “Coba, rekonsiliasi itu apa? Mana bisa rekonsiliasi dengan pemerintah. Siapa dia?” tegasnya, Rabu (21/6) malam. Ia juga mempertanyakan cara rekonsiliasi yang diinginkan Rizieq. “Caranya bagaimana. Enggak bisalah. Jadi jangan meng’emas’-kan diri,” lanjutnya.

Rizieq Usul Rekonsiliasi, Kapolda Metro: Siapa Dia? #rizieq https://t.co/XLHTJbNOCe

— RMOL.CO (@rmolco) June 22, 2017

Daripada meminta rekonsiliasi, lanjut Irawan, sebaiknya Rizieq kembali ke Indonesia menghadapi kasus hukum yang menimpanya. “Semua sama di mata hukum. Faktanya ada. Semua harus dihadapi. Tidak bisa rekonsiliasi, nanti ada standar ganda, polisi enggak bisa menghentikan kasus. Apa beda dia dengan yang lain?” katanya lagi. “Yang jelas, beliau itu jantan – kami tahu kejantanannya beliau – saya yakin beliau pulang.”

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk sebagai negosiator Rizieq dan GNPF MUI, mengatakan kalau Indonesia punya sejarah melakukan rekonsiliasi antara pemerintah dan kelompok yang dianggap beseberangan. “Upaya itu dengan memberikan amnesti dan abolisi terhadap lawan politik,” katanya, Rabu (21/6).

Menurut Yusril, formulasi rekonsiliasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan polemik, yakni pemberian abolisi atau peniadaan tuntutan pidana oleh presiden kepada ulama dan aktivis. Ia mengatakan abolisi sangat tepat karena jika yang diminta surat penghentian penyidikan perkara (SP3) bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Ada polisi yang akan dikenakan sanksi disebabkan salah tangkap. “Hal ini tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya.

#Yusril Nilai Kasus Habib #Rizieq akan Mentah di Pengadilan: Sketsa#news.com, Jakarta — Pakar hukum tata negara,… https://t.co/wsTUpAq4Ar pic.twitter.com/g3obr3Fz89

— sketsanewscom (@sketsanewscom) June 16, 2017

Langkah hukum lainnya seperti deponering atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum, lanjutnya, juga tidak bisa dilakukan. Sebab kasus yang menjerat para ulama dan aktifis ini belum sampai di kejaksaan. “Deponering ini dikeluarkan oleh kejaksaan,” terangnya Yusril yang meyakinkan agar pemerintah jangan takut takut bila terjadi rekonsiliasi, para lawan politik akan kembali menganggu kinerja pemerintahan. “Jika terulang, cukup ditangkap dan dilanjutkan proses hukumnya,” tambahnya.

Yusril mengingatkan, Indonesia pernah melakukan upaya rekonsiliasi dengan memberikan amnesti dan abolisi. Presiden Soekarno pernah memberikan amnesti ke kelompok Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia- Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI-Permesta). Tahanan politik (Tapol) dan narapidana politik (napol) pada jaman orde baru juga mendapatkannya. “Era SBY juga diberikan kepada Gerakan Aceh Merdeka.”

Menyangkut penolakan pemerintah, Rizieq sebelumnya mengeluarkan ancaman kalau permintaannya tidak diterima, akan melakukan perlawanan. “Kalau rekonsiliasi tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus-menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus-menerus dipersulit, dan Islam juga terus-menerus dimarginalkan, tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan.” Jadi sekarang pilihannya ada dihadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi,” ancam Rizieq, Minggu (18/6).

Ancaman ini tentu membingungkan, sebab bagaimana sebuah permohonan disebut permohonan bila diikuti ancaman? Berikan pendapatmu.

(Suara Pembaruan)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]uhammad Rizieq Shihab (51 tahun) resmi berstatus tersangka dalam kasus pornografi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Senin (29/5) kemarin. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, hari ini Selasa (30/5), langsung menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, dengan bekal surat tersebut, penyidik akan mencari keberadaan Rizieq ke  beberapa rumahnya. “Penyidik akan datang ke rumah tersangka dan mencarinya. Setelah itu dari rumah tersangka akan ke imigrasi,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya.

Ia mengatakan, tujuan penyidik mendatangi Ditjen Imigrasi adalah untuk memastikan keberadaan Rizieq terkini. “Kita mencari informasi, perkiraan, dan memastikan keberadaan tersangka itu di mana,” jelasnya. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hari ini juga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi DKI. “SPDP kita kirimkan ke JPU hari ini,” ucap Argo.

Polisi Tetapkan Rizieq Shihab Tersangka Kasus “Chat” Whatsapp https://t.co/zeCVb9Bl93

— KOMPAS TV (@KompasTV) May 29, 2017

Polisi, kata Argo, seharusnya sudah mengirimkan SPDP kasus pornografi ke kejaksaan pada awal Februari 2017, di mana penanganan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, saat itu belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kan kalau hari ini SPDP untuk tersangka Pak Rizieq. Kalau dulu kan baru penyidikan saja, belum ada tersangka,” terangnya.

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul juga mengatakan saat ini proses penerbitan red notice sedang diupayakan melalui gelar perkara. Namun gelar perkara ini membutuhkan beberapa satuan kerja internal di tubuh Polri untuk memberikan masukan-masukan. Setelahnya, baru akan dipastikan akan diterbitkan red notice atau tidak. “Kalau kita menganggap ada kebutuhan karena (Rizieq) ada di luar negeri, ada kebutuhan masyarakat internasional, maka kita akan terbitkan red notice, tapi masih dibicarakan.”

Cukup Bukti

“Rizieq akan dijerat Pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau Pasal 6 junto pasal 32 dan atau pasal 8 junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.”

Walaupun belum dapat mengatakan peran Rizieq dalam kasus ini, namun Argo memastikan kalau penyidik sudah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Rizieq sebagai tersangka. “Ya sudah ada alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. Sehingga berdasarkan gelar perkara, sudah layak dinaikan menjadi tersangka. Kita tunggu saja. Bukti ada beberapa, seperti chat, handphone, dan sebagainya,” tambahnya.

Hal yang sama juga diyakini Kapolri Jenderal Tito Karnavian, baginya penetapan Rizieq menjadi tersangka sudah didasari bukti-bukti yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya. “Kalau memang penyidik menganggap buktinya sudah cukup, kenapa tidak?” ujarnya. Meski begitu, ia enggan menyampaikan hal-hal yang akan terjadi setelah penetapan tersangka. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Polda Metro Jaya.

.@poldametrojaya kantongi bukti Habib Rizieq menyuruh Firza foto bugil. @DivHumasPolri https://t.co/fyZexDaxiy pic.twitter.com/3dCavQukv5

— kumparan (@kumparan) 29 Mei 2017

Penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya ini masih dibantah oleh salah satu pengacara Rizieq, Kapitra Ampera di Jakarta, Senin malam. Ia menyatakan, sejauh ini Rizieq belum menerima surat resmi penetapan tersangka kasus chat cabul dari penyidik Polda Metro Jaya. Mereka baru mengetahui peningkatan status Rizieq melalui pemberitaan di sejumlah media massa.

Kapitra juga menambahkan kalau pemimpin FPI tersebut marah besar atas penetapan status tersangka padanya, dan mengaku akan melakukan perlawanan. Rizieq merasa harus melawan, karena kasus pornografi yang membelitnya diduga sarat muatan politik. Tak hanya itu, pasal yang digunakan untuk menjerat Rizieq juga dianggap sumir. Tak heran, bila Rizieq mengaku telah menyiapkan 726 pengacara, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Ini sangat cacat hukum dan melanggar process of law dan asas legalitas, termasuk melanggar Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Itu yang saya sebutkan ada indikasi ini tirani penegakan hukum.” Karena itulah, pihak pengacara Rizieq mendukung niat kliennya untuk melawan atas penetapan tersangka ini. “Saya dua menit yang lalu masih komunikasi dengan Habib Rizieq via chat. Beliau kondisinya sehat. Tapi pokoknya perang hukum dimulai,” tukas Kapitra.

Harus Patuhi Hukum

“Ayo sambut kedatangan Imam besar umat muslim Indonesia, Habib Rizieq Shihab bersama keluarga di Bandara Soerkarno-Hatta. Tutup semua jalan menuju terminal. Jangan beri kesempatan. Bagi semua yang mengganggu kedatangannya. Tunggu tanggal mainnya.”

Ini adalah ajakan pengerahan massa yang disebarluaskan di twitter dalam rangka “melumpuhkan” bandara, seperti yang dinyatakan kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro. Ia mengatakan,  akan ada pengerahan massa FPI saat kliennya pulang dari Arab Saudi. Ia berharap massa yang menjemput Rizieq bisa datang sebanyak-banyaknya sehingga bisa melumpuhkan bandara. Meski begitu, Sugito belum bisa memastikan kapan Rizieq akan pulang.

Mengenai ajakan menyesatkan ini, Argo mengaku, Polda Metro Jaya akan mengusut siapa yang mempostingnya di twitter. “Kami akan mengusutnya,” tegasnya. Terkait pengerahan massa ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin berharap pentolan FPI itu sebaiknya mengikuti proses hukum yang berlaku. Ia juga meminta umat Islam tidak merespon penetapan Rizieq sebagai tersangka dengan demonstrasi.

Ketum MUI Sarankan Rizieq Shihab Ikuti Proses Hukum  https://t.co/pl4XxlpIAI

— Kompas.com (@kompascom) May 29, 2017

“Kalau saya sih, kalau dia bisa ikuti proses hukum lebih bagus,” kata Ma’ruf di Kompleks Istana Bogor, kemarin. Walau mengaku tidak mengetahui detail permasalahan Rizieq, namun ia yakin pihak kepolisian mengetahui kebenaran kasus ini. “Sebaiknya tidak demo, itu kan imbauannya. Tentu supaya tidak menimbulkan masalah. Yang penting prosesnya transparan supaya tak disalahpahami umat,” lanjutnya.

Pernyataan serupa disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia berharap seluruh warga negara Indonesia wajib patuh hukum. Bersalah atau tidaknya seseorang akan terbukti di pengadilan. “Maka tunggu saja bagaimana proses pengadilan itu, karena bagaimana pun juga kebenaran akan muncul di pengadilan,” sarannya.

Himbauan juga datang dari Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta K.H Nasaruddin Umar. Menurutnya, sebagai pemimpin FPI, Rizieq seharusnya kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum. Ia mengingatkan, sebagai seorang ulama, Rizieq seharusnya memberikan contoh yang baik bagi umatnya.

“Sebagai ulama, harus memberikan contoh yang baik. Masih ada alternatif hukum yang bisa dilewati,” ujarnya, Selasa (30/5). “Akan sangat elegan jika menghadapi sesuatu dengan kepasrahan. Toh, saya yakin (Rizieq) tidak akan kehilangan umat,” pungkasnya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kapan berani pulang Rizieq?

(Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

Hari ini, Senin (29/5), penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, sebagai tersangka dalam kasus obrolan daring WhatsApp berbau pornografi yang termuat dalam situs ‘baladacintarizieq’. Kasus tersebut melibatkan dirinya dengan Firza Husein.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Wahyu Hadiningrat membenarkan status Rizieq tersebut. Wahyu juga memastikan, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan obrolan daring WhatsApp berbau pornografi tersebut.

“Iya, Rizieq tersangka,” ujar Wahyu, seperti dilansir dari detikcom, Senin (29/5).

(Lihat juga: Balada Kasus Cinta Habib)

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan, penetapan tersangka terhadap Rizieq dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara pada Senin (29/5) sekitar pukul 12.00 WIB. Gelar perkara tersebut mengarahkan penyidik untuk memiliki alat bukti permulaan untuk menaikkan status Rizieq sebagai tersangka.

“Ada alat bukti yang sudah ditemukan penyidik dari hasil gelar perkara, sudah layak dinaikkan jadi tersangka,” ujar Argo, di Markas Polda Metro Jaya, Senin (29/5) sore.

Selain itu, pada hari ini juga, berkas perkara Firza telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Berkas perkara tersangka FH hari ini kami sudah limpahkan,” ujar Wahyu.

Berdasarkan hasil analisis ahli pidana, dalam kasus ‘baladacintarizieq’, baik Rizieq dan Firza telah memenuhi unsur pidana. Keduanya dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan/atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan/atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara.

(Lihat juga: Benarkah Rizieq Dikriminalisasi?)

Pengacara Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan bahwa kliennya yang sekaligus pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu telah mengetahui penetapan tersangka atas dirinya.

“Habib sudah tahu, walaupun sangat sumir buktinya. Ini rekayasa dan memaksakan kehendak,” ujar Sugito, seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (29/5).

Di tempat terpisah, pengacara Rizieq lainnya, Eggi Sudjana, mempertanyakan prosedur penyidikan polisi.

“Dalam konteks penyidikan harusnya polisi berpedoman kepada Perkap Kapolri No 14 Tahun 2012 soal manajemen penyidikan. Di sini tidak ada tahapan gelar perkara awal, pertengahan, maupun akhir. Tidak ada satu pun tahapan yang dilakukan. Kok langsung ditetapkan sebagai tersangka,” ujar pengacara Rizieq, Eggi Sudjana, seperti dilansir dari detikcom, Senin (29/5).

Eggi juga membandingkan kasus yang menimpa kliennya tersebut dengan kasus yang menimpa Komisaris Jenderal (sekarang jenderal) Budi Gunawan. Saat itu Eggi dan Budi menang di praperadilan. Status tersangka Budi pun gugur.

“Saat itu KPK menyalahi aturan. Nah masak sekarang polisi malah melakukan hal yang sama. Kok dia melakukan ini kepada habib,” ucap Eggi.

Saat ini Rizieq masih berada di Madinah dan belum memberikan kabar kapan dia akan pulang dan memenuhi panggilan pihak kepolisian.

(Lihat juga: Rizieq di Madinah, Kapan Pulang?)

(H31)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan, pilkada adalah pesta demokrasi rakyat. Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecahkan persatuan kita.

Hal itu dikemukakan Presiden Jokowi seusai bersama Ibu Negara Iriana menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta di TPS IV Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017) pagi.

Pilkada adalah pesta demokrasi rakyat. Namanya pesta ya harus gembira. Jangan malah Pilkada memecah persatuan dan kesatuan bangsa –Jkw pic.twitter.com/2tuM5kLnX5

— Joko Widodo (@jokowi) February 15, 2017

Ia juga menyampaikan harapan agar setelah pilkada ini semua bisa kembali sebagai saudara. “Kita semuanya menjaga persatuan dan kesatuan kita,” katanya.

Presiden Jokowi, yang mengenakan kemaja batik didampingi Ibu Negara dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tiba di lokasi TPS sekitar pukul 10.00 WIB, untuk menggunakan hak pilihnya memilih gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya, melalui akun twitternya @jokowi, Presiden Jokowi juga mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya.

“Sudah nyoblos belum? Ayo, ke TPS. Gunakan hak pilihmu untuk kemajuan daerahmu,” tulis Presiden Jokowi dalam ciutan yang diunggahnya, beberapa saat lalu.

Bijak Merespons

Sementara itu, Kepala Polda Metro Jaya Irjen (Pol) Mochammad Iriawan meminta seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pilkada DKI Jakarta bijak dalam merespons hasil penghitungan suara.

“Saya mengimbau kepada yang menang dan kalah untuk menerima hasilnya dengan baik. Pilkada ini harus siap menang dan siap kalah,” kata Iriawan, saat ditemui wartawan di TPS IV, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu.

Ia berharap pasangan calon yang kalah tidak menggulirkan isu adanya praktik kecurangan dan mengerahkan massa ke kantor penyelenggara Pilkada.

Menurut Kapolda Metro Jaya, kita semua sudah melihat sendiri tidak ada kecurangan. Ada yang di media sosial pakai tangan palsu (untuk mencoblos), itu tidak ada. Itu namanya mau memperkeruh situasi.

Ia menegaskan, polisi akan menindak tegas siapa pun yang mencoba memperkeruh suasana. (Setkab/Kps/E19)