PinterPolitik.com

Beberapa waktu belakangan, banyak pihak maupun media di berbagai belahan bumi memperkirakan bahwa peristiwa Perang Dunia (PD) akan kembali terjadi. Sebagai contoh, ekonom Amerika Serikat (AS) kelahiran Turki, Nouriel Roubini, dilansir dari Bezinga.com pada tahun 2022, sempat mengemukakan bahwa perang dingin antara AS dengan Tiongkok kian memburuk dan Perang Dunia III telah dimulai.

Argumen tersebut didasari atas konflik yang tengah berlangsung di Eropa Timur (Rusia-Ukraina), dan memanasnya friksi antara AS dan Tiongkok.

Namun, beberapa diantaranya seringkali tidak didasarkan pada asumsi maupun opini yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahkan cenderung hanya berdasarkan ramalan fiksi belaka.

Beberapa contoh tersebut antara lain seperti pada ramalan Nostradamus yang menyebut bahwa Perang Dunia III akan terjadi pada tahun 2023. Lebih anehnya lagi, seperti pada salah satu postingan akun TikTok “Penjelajah waktu” Trevor the Time Traveler, yang mengklaim memiliki tiga skenario perang dunia, yakni 21 Februari 2024, dimulai 29 Mei 2030 dan berakhir pada tahun 2037.

Terdapat juga beberapa opini yang menyebut bahwa sebenarnya PD III sudah dimulai sejak lama. Keanehan akan asumsi ataupun ramalan-ramalan tersebut kini menjadi konsumsi publik, dan akhirnya menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat dunia.

Prediksi maupun ramalan-ramalan tersebut tidak hanya berada di level media-media nasional, tetapi juga pada level mancanegara. Meskipun demikian, tanda-tanda akan terjadinya Perang Dunia, tanpa kita sadari, memang sedang terjadi pasca meningkatnya ekskalasi konflik di beberapa belahan dunia.

Melihat Eskalasi

Yang perlu untuk diperhatikan adalah, Perang Dunia tidaklah sama dengan perang-perang yang terjadi di beberapa wilayah dunia saat ini, di mana konflik yang terjadi hanya sebatas pada level antar negara ataupun regional.

Sebuah perang baru dikatakan sebagai Perang Dunia, apabila terjadi polarisasi politik antara dua kutub atau lebih kekuatan global yang saling berkonflik satu sama lain, dan seringkali melibatkan negara-negara adidaya di dalamnya.

Sebagai contoh, yakni perang antara Blok Sekutu (Prancis, Inggris, Rusia, AS, dll) dan Blok Sentral (Jerman, Turkiye, Austria-Hungaria, dll) pada PD I, antara Sekutu (AS, Inggris, Uni Soviet) dengan Poros (Jerman, Jepang, Italia) pada PD II, serta Blok Barat (AS serta sekutunya dalam NATO) dan Blok Timur (Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa) pada Perang Dingin.

Yang terjadi saat ini adalah konflik antar negara ataupun regional, yang meskipun merupakan proxy dari negara-negara adidaya, tidak tergabung ataupun mengandung unsur-unsur gabungan kutub, aliansi, maupun poros beberapa negara sekaligus.

Tebaran Konflik

Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa konflik besar yang bisa kita highlight sebagai bagian penting dari peningkatan ekskalasi konflik secara global.

Pertama, perang Rusia-Ukraina. Serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia pada 24 Februari 2022 membuat perang ini meletus di perbatasan timur Ukraina. Perang ini menarik atensi AS dan NATO untuk turut membantu Ukraina dalam mempertahankan teritorial negaranya. Status konflik antar kedua negara masih berlangsung hingga saat ini.

Kedua, sengketa wilayah Tiongkok-Taiwan. Manuver militer Tiongkok semakin sering terjadi dan agresif sejak mantan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022 lalu.

Tiongkok menghentikan komunikasi militernya dengan AS sebagai wujud ketidaksenangannya atas kunjungan pejabat AS tersebut ke Taiwan. Kunjungan itu dianggap Beijing sebagai bagian dari memasuki wilayahnya yang perlu dipertahankan, jika perlu, dengan kekerasan.

Hubungan AS-Tiongkok sebelum ini juga diketahui memanas pasca Perang Dagang yang terjadi antara kedua negara. Sengketa ini diperparah dengan manuver Tiongkok yang berulang kali mengerahkan armada militernya dan mengklaim nine dash line di Laut China Selatan, serta berbagai proyek infrastrukturnya di negara lain dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI).

Ketiga, semenanjung Korea. Korea Utara diketahui telah menutup sekitar 25 persen kantor kedutaannya di negara-negara lain, termasuk di Eropa.

AS, Jepang, dan Korea Selatan telah meningkatkan intensitas latihan militer baru-baru ini dan melakukan pertemuan untuk membahas inisiatif bersama di bidang teknologi serta pertahanan.

Intensitas uji coba nuklir dengan skenario “bumi hangus” terhadap sejumlah wilayah Korea Selatan juga terus dilakukan militer Korea Utara sejak Agustus 2023 lalu.

Keempat, perang Israel-Hamas (Palestina). Meski sudah berlangsung sangat lama, konflik antara Israel dengan Hamas kembali memanas pasca serangan roket yang terjadi pada 7 Oktober 2023.

Korban tewas terbanyak hingga saat ini berada di pihak warga sipil Palestina, termasuk anak-anak di bawah umur. Perang ini dapat meluas karena turut melibatkan aliansi Jihadis Islam (Hamas-Hizbullah-Houthi), serta turut berpotensi meluas melibatkan Iran, Suriah, Mesir, dan Lebanon.

Polarisasi adalah Akarnya

Apabila timbul polarisasi (baik secara ideologis maupun kepentingan) sebagai dampak dari konflik-konflik tersebut, maka dapat dipastikan akan terbentuk blok-blok tertentu yang nantinya akan mendorong pengulangan sejarah menuju Perang Dunia. Hal ini sangat mungkin terjadi dikarenakan banyaknya intervensi dari negara-negara adidaya di belakang konflik-konflik tersebut.

Hal ini diperparah dengan fenomena melemahnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melakukan intervensi kemanusiaan terhadap sejumlah konflik yang terjadi di seluruh dunia (termasuk Israel-Palestina), serta peningkatan kerja sama dalam pengembangan senjata nuklir, seperti yang dilakukan oleh Korea Utara, Iran, dan negara-negara dalam kerangka kerja sama AUKUS (AS, Inggris, Australia).

PBB yang kerap kali melakukan humanitarian intervention dan pengerahan pasukan perdamaian, dinilai kurang bertaji apabila dihadapkan dengan konflik yang melibatkan negara adidaya.

Beberapa tokoh dunia seperti Elon Musk, serta para pakar dan akademisi mulai menyoroti kemungkinan Perang Dunia III yang akan terjadi dalam waktu dekat. Meskipun masih bersifat asumsi, ramalan akan terjadinya Perang Dunia III tentunya tidaklah kita harapkan.

Karena pada hakikatnya, perang adalah sebuah bentuk kemunduran peradaban, dan korban utama dari perang selain nyawa manusia, adalah “kemanusiaan” itu sendiri.

Opini adalah kiriman dari Wahyu Suryodarsono. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

PinterPolitik.com

Wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali terlontar dari Direktur Eksekutif Indo Barometer yang juga penggagas komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro 2024), M. Qodari. Seperti sebelumnya, duet ideal mantan Wali Kota Solo dari imajinasinya tak lain adalah Prabowo Subianto.

Itu menjadi solusi dari peringatan Qodari atas potensi politik identitas dan polarisasi ekstrem menuju tahun politik 2024, yang menurutnya, diprediksi akan semakin tajam.

Melalui pernyataannya pada akhir Juni lalu, dia yakin bahwa pertarungan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pasti akan dimanfaatkan oleh aktor politik untuk kemudian bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang kerap mengkapitalisasi isu identitas.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dinilai akan menjadi salah satu pihak yang berpotensi bermain dan akan dirangkul untuk kepentingan politik.

Qodari bahkan merinci kekhawatirannya bahwa kelompok-kelompok itu akan melabeli Islam secara eksklusif kepada calon presiden (capres) tertentu yang akan bermuara pada terciptanya polarisasi ekstrem.

Argumen itu sendiri disampaikannya dengan mengacu pada tren yang terjadi di Pilpres 2014 dan 2019.

Di sisi lain, narasi Qodari yang bermakna amendemen konstitusi itu sekilas cukup riskan bagi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, terutama Presiden Jokowi maupun PDIP sebagai partai politik (parpol) penyokong. Terlebih, konteks polarisasi yang dikedepankan justru bisa saja memelihara dan memantik pembelahan itu sendiri.

Lantas, benarkah polarisasi menjadi ancaman serius di kontestasi elektoral 2024?

Polarisasi Hanya Mitos?

Isu polarisasi di tengah masyarakat sebagai pemilih bukanlah barang baru dalam perpolitikan, terutama di negara yang menganut asas demokratis. Sayangnya, konteks tersebut belakangan dimanfaatkan secara abstrak, khususnya sebagai daya tawar politik hingga melabeli kelompoknya sebagai antitesis dari polarisasi.

Mark Penn, seorang analis strategi politik asal Amerika Serikat (AS), dalam bukunya Microtrends: The Small Forces Behind Tomorrow’s Big Changes, memberikan seperangkat perspektif penting untuk memahami isu polarisasi politik, atau lebih rincinya polarisasi pemilih.

Alumni Harvard University itu menunjukkan serangkaian data statistik pemilih di AS. Negeri Paman Sam sendiri dikenal sebagai negara yang sangat terbelah secara politik. Setidaknya, itu tercermin jelas dari hitam-putihnya kecenderungan politik kekuasaan di sana, yakni antara Partai Demokrat dan Partai Republik.

Mengacu pada data statistik yang disajikan Penn, pemilih yang mengaku independen, atau bukan pendukung Demokrat maupun Republik, mengalami peningkatan dari seperempat menjadi lebih dari sepertiga dalam 50 tahun terakhir.

Di saat yang sama, Penn mengatakan pemilih independen merupakan penentu setiap kemenangan. Dia tidak sepakat dengan polarisasi yang tidak berubah atau bersifat baku. Menurutnya, mayoritas pemilih justru adalah swing voters.

Penn memberikan sampel, yakni sebuah survei pada tahun 1995. Ketika itu, jajak pendapat menunjukkan sekitar 65 persen pemilih menyebut tidak akan memilih Bill Clinton. Namun menariknya, setahun kemudian, Bill Clinton justru terpilih kembali dalam pemilu dengan suara yang signifikan.

Oleh karena itu, Penn sampai pada kesimpulan bahwa polarisasi pemilih yang bersifat baku sebenarnya hanya sebuah mitos.

Selain itu, dalam konteks Indonesia, fondasi keharmonisan di akar rumput sesungguhnya cukup baik. Kiranya kurang tepat juga mengatakan satu atau dua kasus perdebatan atau fenomena intoleransi disebut sebagai polarisasi secara utuh.

Jared Diamond dalam bukunya yang berjudul Upheaval: How Nations Cope with Crisis and Change juga menyiratkan hal yang sama, yakni eskalasi atas dasar agama di Indonesia masih jauh dibandingkan apa yang terjadi di negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah.

Secara umum, Diamond menyanjung kerukunan setiap umat beragama di Tanah Air mengingat sebagai negara dengan berbagai keragaman yang ada, Indonesia mampu menunjukkan stabilitas dan persatuan secara menakjubkan.

Mantan diplomat Singapura Kishore Mahbubani turut memberikan kesan positif bagi Indonesia. Dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Democratic Miracle, Mahbubani menyebut Indonesia merupakan mercusuar kebebasan dan demokrasi bagi dunia Muslim.

Menurut Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode Januari 2001-Mei 2002 itu, islamofobia secara mengejutkan tidak berkembang di Indonesia walaupun terjadi beberapa serangan terorisme besar, seperti bom Bali dan sederet aksi teror lain setelahnya. Berbeda halnya dengan satu negara yang menjadi komparasi Mahbubani, yakni AS, pasca teror 9/11.

Tidak heran kemudian apabila teradpat analisis yang menyebutkan bahwa pembelahan atau polarisasi yang terjadi di masyarakat kiranya hanya orkestra yang dimainkan oleh aktor politik yang menggunakan strategi kampanye penajaman identitas.

Paling tidak, hal itu dapat ditelaah dari eksistensi buzzer atau pendengung yang telah membuat keruh blantika politik Indonesia level teratas.

Kate Lamb dalam artikelnya yang berjudul I felt disgusted’: inside Indonesia’s fake Twitter account factories, menemukan kecenderungan itu dan menjabarkan dampak penggunaan buzzer politik pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 yang intens.

Dua kutub sentimen terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sama-sama menggunakan buzzer sebagai senjata politik. Di kubu kontra, Muslim Cyber Army (MCA) hadir dengan ratusan akun palsu serta anonim untuk menyebarkan konten bertendensi rasis agar Ahok kehilangan keterpilihan.

Sementara itu, di kubu pro Ahok, Lamb memaparkan salah satu tim buzzer yang mendapat bayaran sekitar US$280 per bulan untuk mengunggah 60 sampai 120 konten per hari di berbagai akun media sosial palsu mereka.

Dalam konteks serupa, pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati menyiratkan bahwa dalih polarisasi dan konfigurasi capres-cawapres bukanlah untuk menyatukan masyarakat, melainkan menyatukan kepentingan para elite politik.

Lalu, apakah kecenderungan itu dapat menjadi dasar untuk mengatakan bahwa kekhawatiran Qodari sama sekali tidak tepat?

Terima Kasih, Prabowo?

Greg Fealy, Sally White, dan Burhanuddin Muhtadi dalam Counter-polarisation and political expediency menyajikan data dan analisis yang cukup menarik.

Terdapat tren baru yang mereka sebut sebagai counter-polarisation atau kontra polarisasi yang muncul dalam tiga tahun terakhir. Momentum saat Prabowo Subianto memutuskan bergabung dengan pemerintahan Jokowi disebut menjadi pemantik utama dan jadi yang paling mencolok.

Berangkat dari data Lembaga Survei Indonesia (LSI), Fealy dkk mengatakan bahwa polarisasi bukanlah masalah level nasional yang signifikan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hal itu mengacu pada survei yang menemukan bahwa 11 persen responden merasa Indonesia sangat terpolarisasi dan 27 persen menganggapnya cukup terpolarisasi. Sementara 33 persen percaya hanya ada sedikit polarisasi dan 16 persen lainnya tidak melihat adanya polarisasi.

Polarisasi dikatakan hanya menjadi perhatian karena dimiliki oleh elit di wilayah perkotaan yang terdiri dari para profesional dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan lebih tinggi.

Tak hanya itu, survei menunjukkan sebesar 81 persen responden tidak keberatan untuk tinggal di dalam satu lingkungan dengan pendukung capres maupun pendukung partai politik (parpol) yang berbeda dengan pilihan mereka.

Oleh karena itu, polarisasi yang ada disebut Fealy dkk lebih bersifat elitis dibandingkan keprihatinan konkret di akar rumput. Plus, toleransi perbedaan politik serta tak signifikannya perpecahan antara kelompok pluralis dan Islam (konservatif), kontras dengan perkiraan-perkiraan seperti yang dikemukakan Qodari.

Terlebih, kekhawatiran Qodari agaknya memiliki tendensi tertentu ketika diiringi solusi saklek tiga periode yang membutuhkan energi besar untuk melakukan amendemen konstitusi.

Berdasarkan penjabaran di atas, diharapkan masyarakat sebagai pemilih dapat melihat konteks polarisasi secara lebih jernih. Tentu untuk menghindari jebakan orkestra pembelahan lebih awal, maupun dalih untuk “menyatukan” yang muaranya hanya demi persatuan kepentingan politik. (J61)

PinterPolitik.com

Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Peribahasa ini kerap digunakan untuk menggambarkan “rasa iri” dalam melihat pihak lain karena dinilai lebih baik. Peribahasa ini boleh jadi tepat kita gunakan ketika melihat gelagat warganet yang kerap membandingkan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia dengan negara lain. Katakanlah dengan Vietnam ataupun Tiongkok.

Melihat keberhasilan Vietnam dalam memerangi pandemi Covid-19, tidak sedikit membuat kita bertanya, apakah Indonesia harus meniru kebijakan tegas yang dijalankan di sana agar masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan?

Pun begitu dengan Tiongkok. Di luar kontroversinya, dengan sistem politik otoriternya, negara yang dipimpin oleh Xi jinping ini juga dinilai berhasil dalam menangani pandemi ataupun mendisiplinkan masyarakatnya.

Banyak pula yang takjub dengan kemampuan negeri Tirai Bambu dalam membangun Rumah Sakit Covid-19 di Wuhan yang hanya membutuhkan waktu satu minggu. Selain itu, Tiongkok juga diketahui mengirimkan sejumlah tenaga medisnya untuk menangani kasus Covid-19 di sejumlah negara.

Tentu banyak dari kita menyadari, kedisiplinan masyarakat seperti di Vietnam ataupun Tiongkok tidak terjadi di Indonesia. Harus diakui memang, persoalan kedisiplinan ini adalah masalah akut yang membuat protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik. Seperti yang jamak diketahui, kebijakan otoriter memang memiliki sifat memaksa yang membuat kepatuhan menjadi lebih mungkin terjadi.

Lantas, apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus meniru kebijakan otoriter ala Vietnam ataupun Tiongkok untuk menciptakan kedisiplinan di Indonesia?

Jadi Pak Menkes masuk kategori menteri kesayangan Pak @jokowi sehingga nggak mungkin direshuffle? #politik #pinterpolitik #infografishttps://t.co/0mQplyCj6O pic.twitter.com/VLOJQcaecw

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 14, 2020

Bukan Soal Sistem Politik

Dalam sebuah wawancara di CNN beberapa waktu lalu, penjabaran penulis buku Trust Francis Fukuyama sepertinya dapat menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada saat itu, Fareed Zakaria memberikan pertanyaan sederhana kepada Fukuyama, “Rezim seperti apa yang menangani pandemi dengan lebih baik?”.

Di sini, Zakaria hendak menanyakan apakah rezim demokrasi atau otoritarian yang lebih baik dalam menangani pandemi Covid-19. Di sisi demokrasi, terdapat contoh Korea Selatan, Jerman, ataupun Taiwan. Sedangkan di sisi otoritarian, terdapat Tiongkok.

Menariknya, Fukuyama justru menyebutkan ini bukan soal rezim atau sistem politik yang diterapkan, melainkan berpangkal pada trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Jika kepercayaan ada, itu akan membuat masyarakat mengikuti arahan dari pemerintah, misalnya dengan menggunakan masker, ataupun tidak protes dengan lockdown yang dilakukan selama tiga bulan.

Menurut Fukuyama, terdapat aspek historis mendalam yang dapat memicu distrust atau ketidakpercayaan di tengah masyarakat terhadap pemerintah. Amerika Serikat (AS) adalah contoh paling nyatanya. Kendati negara ini dapat disebut sebagai negara yang begitu tinggi menjunjung asas-asas demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, nyatanya masyarakat AS memiliki surplus ketidakpercayaan terhadap pemerintahan.

Itu misalnya terlihat dengan demo yang dilakukan di New York untuk menuntut pembukaan lockdown. Tudingan Covid-19 adalah kebohongan ataupun konspirasi, juga turut menjadi alasan untuk menolak mengikuti protokol kesehatan yang ada. Alhasil, saat ini negeri Paman Sam menjadi episentrum Covid-19 dunia. Per 15 Juli, kasusnya telah mencapai 3.545.257, dengan 139.145 kematian.

Fukuyama melihat, distrust masyarakat AS terhadap pemerintah telah terpupuk sedari dulu. Ini misalnya dapat dilihat sejak abad ke-18 dengan berkibarnya bendera Don’t Tread on Me.

Dalam kajian antropologi, berkembangnya liberalisme ataupun libertarianisme di AS jamak disimpulkan sebagai konsekuensi dari masyarakatnya yang memang berkarakteristik individualis. Ini kemudian membuat kebencian terhadap otoritarianisme menjadi pemahaman umum di negeri Paman Sam.

Menurut Fukuyama, alasan historis yang mendalam tersebut tidak terdapat di negara-negara Asia. Lanjutnya, terdapat variabel unik di Asia yang membuat penanganan Covid-19 lebih baik dari AS. Itu adalah filsafat Konfusius.

Gimana pandangan kalian soal wacana Pak @jokowi bubarkan 96 lembaga dengan OJK dan BI mau digabungin loh? #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/gddSbMNQNy pic.twitter.com/qREFQrIJBp

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 15, 2020

Sebagaimana diketahui, bagi negara-negara yang menganut filsafat ini, masyarakatnya memiliki rasa hormat tersendiri terhadap otoritas, yakni pemerintah yang berkuasa. Konfusius sendiri benar-benar menjunjung trust karena variabel ini dinilai sebagai aspek paling fundamental dalam pemerintahan.

Shaohua Hu dalam tulisannya Confucianism and Contemporary Chinese Politics menyebutkan bahwa filsafat Konfusius masih relevan dan berlaku di Tiongkok saat ini. Filsafat ini bahkan disebut sebagai faktor yang mendorong kemajuan negeri Tirai Bambu.

Sedangkan di AS, tidak hanya secara historis terbentuk distrust atau rasa curiga berlebih terhadap pemerintah, melainkan juga terdapat faktor polarisasi masyarakat yang terus tumbuh di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, yang menurut Fukuyama turut memperparah penanganan Covid-19.

Sama dengan Masalah Jokowi?

Sedikit tidaknya, kita dapat melihat bahwa terdapat faktor-faktor yang sama antara Indonesia dengan AS, yang membuat penanganan pandemi Covid-19 di kedua negara tersebut bermasalah. Di AS, kita menjumpai faktor distrust dan polarisasi masyarakat. Di Indonesia, kedua faktor tersebut tampaknya juga ada.

Terkait faktor distrust, hal ini pernah disinggung oleh tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian dalam acara Indonesia Lawyes Club (ILC) pada 5 Februari 2019 lalu. Tuturnya, dengan fakta Indonesia telah mengalami rezim yang begitu otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun, itu membuat masyarakat mengalami trauma politik dan surplus kecurigaan terhadap kekuasaan.

Ya, kecurigaan tersebut tampaknya terus memupuk sampai saat ini. ini juga diperparah dengan sosok-sosok di Orde Baru nyatanya masih bercokol di lingkaran Istana. Sebut saja Wiranto dan Hendropriyono. Bukti kuat lain atas trauma ini juga dapat kita lihat dari ditolak kerasnya dwifungsi TNI/Polri, misalnya yang terjadi di BUMN.

Konteks adanya sentimen negatif terhadap pelibatan militer tersebut dapat kita pahami melalui tulisan Alina Tugend yang berjudul Praise Is Fleeting, but Brickbats We Recall. Mengutip temuan Roy F. Baumeister, seorang profesor psikologi sosial dari Florida State University, Tugend menyebutkan bahwa manusia secara alamiah memang lebih mengingat kenangan buruk daripada kenangan baik.

Menurut Profesor Baumeister, hal tersebut merupakan bagian dari adaptasi manusia dalam bertahan hidup karena mengingat pengalaman buruk dapat memperbesar peluang manusia dalam menghindari bahaya.

Mengacu pada tulisan Tugend, kenangan kelam berbagai tindakan koersif pada era Orde Baru karena terjadinya dwifungsi ABRI, boleh jadi telah bersarang di benak publik, khususnya mereka yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung.

Pak @mohmahfudmd kalau jadi detective keren juga Pak. 😁 👏Setidaknya dari ulasan di @temponewsroom masyarakat jadi tahu yang bermasalah di kasus Djoko Tjandra itu ada di mana. #politik #pinterpolitik #posteredithttps://t.co/gddSbMNQNy pic.twitter.com/JV0PHCDP9L

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 15, 2020

Kemudian, pada faktor polarisasi, tentu jamak diketahui, Pilpres 2019 telah melahirkan pembelahan atau polarisasi ekstrem di tengah masyarakat. Bahkan sampai saat ini, perdebatan yang berakar pada pelabelan cebong dan kampret masih menjadi pergunjingan umum.

Salah satu orang kepercayaan Prabowo Subianto, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga mengakui hal tersebut ketika berbicara di podcast Deddy Corbuzier pada 14 Juli lalu. Tegasnya, kendati Prabowo telah bergabung ke dalam pemerintahan, nyatanya polarisasi masih terjadi di tengah masyarakat.

Suka atau tidak, kedua faktor tersebut memang telah memupuk ketidakpercayaan di tengah masyarakat terhadap pemerintah. Ini pula yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Bahkan tidak sedikit yang lebih memilih memercayai teori konspirasi yang menyebutkan Covid-19 tidaklah berbahaya sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Dalam survei yang dilakukan oleh Nanyang Technological University (NTU) Singapura terkait persepsi warga Jakarta terhadap Covid-19 juga memperlihatkan hasil yang mengejutkan. Bagaimana tidak? Sebesar 77 persen responden ternyata percaya bahwa risiko mereka tertular Covid-19 sangatlah kecil. Ini tentu adalah indikasi kuat bahwa wanti-wanti pemerintah selama ini terkait Covid-19 tampaknya tidak begitu didengarkan.

Pada akhirnya, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa belum maksimalnya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tampaknya disebabkan oleh persoalan yang begitu halus, yakni belum terbentuknya trust di tengah masyarakat terhadap pemerintah. Pun begitu dengan polarisasi yang masih terjadi.

Ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi pemerintah untuk menumbuhkan trust ini. Jangan sampai pemerintahan Presiden Jokowi mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan koersif, di mana ini dapat menciptakan resistensi publik sehingga distrust semakin memupuk.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, nama Mahfud MD kerap muncul di banyak media massa. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), sudah menjadi wewenangnya untuk berkomentar dan menyampaikan pesan-pesan perihal politik dan keamanan pada masyarakat.

Dari persoalan Papua dan Papua Barat, rapor perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), polemik komunitas Uighur di Tiongkok, hingga pimpinan-pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru tak luput dari perhatian Mahfud. Selain itu, sang menko juga berkomentar mengenai ujaran-ujaran kebencian yang mewarnai diskursus masyarakat.

Mengacu pada pernyataan beliau nih, ujaran-ujaran kebencian di masyarakat telah turun drastis jumlahnya sekitar 80 persen. Kata Pak Mahfud, salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut adalah momen-momen rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto usai Pilpres 2019.

Hmm, rekonsiliasi semacam ini agak mirip dengan kisah pertemuan Iron Man dan Captain America di film Avengers: Endgame (2019). Setelah bertengkar karena memiliki perbedaan pendapat semenjak film Captain America: Civil War (2016), mereka akhirnya berdamai dan bekerja sama demi kebaikan banyak orang.

Seperti kisah dalam film-film Marvel tersebut, Pak Mahfud bilang kalau ribut-ribut tidak diperlukan lagi. Hal yang paling penting bagi Pak Menko adalah rasa aman dan damai di masyarakat.

View this post on Instagram

Kadrun-Togog jadi istilah polarisasi politik terbaru.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 20, 2019 at 1:00am PST

Ya, mungkin bisa dibilang kalau ini salah satu jasa Pak Prabowo buat Pak Mahfud. Seenggaknya, polarisasi politik di antara kubu Jokowi-Ma’ruf Amin dan kubu Prabowo-Sandiaga Uno kini bisa mereda dengan bergabungnya Pak Menhan.

Padahal, Pak Mahfud sebelumnya merupakan salah satu orang yang tidak setuju dengan bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan Jokowi. Mungkin, beliau telah menemukan hal yang berbeda dan bilang kalau ternyata hasilnya bagus meski awalnya tidak setuju.

Tapi, mungkin, Pak Mahfud perlu diingatkan juga nih kalau polarisasi politik belum sepenuhnya redup. Pasalnya, muncul label-label baru di masyarakat, seperti permusuhan antara Togog (nama tokoh pewayangan) dan kadrun (kadal gurun).

Bisa jadi, berlanjutnya polarisasi masyarakat ini juga terjadi karena semakin didengungkannya paranoid radikalisme. Dari Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga para buzzer, semua berbicara mengenai radikalisme yang dianggap sebagai common enemy.

Denny Siregar – disebut-sebut sebagai buzzer Istana – misalnya, sering kali menggunakan istilah “kadrun” dalam cuitan-cuitannya guna menyebut lawan-lawan politiknya di media sosial. Selain Denny, ada Permadi Arya (atau Abu Janda) yang juga kerap menggunakan istilah yang sama.

Hmm, kalau ada label-label semacam ini, mungkin gak ya polarisasinya benar-benar hilang? Kira-kira, kapan ya ujaran kebenciannya bisa turun 100 persen? Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“This is bigger than donkeys vs. elephants” – Lynzy Lab, penyanyi asal Amerika Serikat

Drama Pilpres 2019 seolah-olah telah berakhir dengan pertemuan yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Keduanya telah sepakat untuk menghilangkan perseteruan lalu tersebut.

Begitu juga bagi khalayak umum, keduanya memberikan imbauan bahwa penggunaan istilah “cebong” dan “kampret” perlu berakhir usai pertemuan tersebut. Tentunya, pertemuan tersebut memang melambangkan happy ending yang banyak ditunggu oleh berbagai pihak.

Meski begitu, akhir drama tersebut tentunya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Layaknya adegan pasca-kredit dalam film-film Avengers, konflik lanjutan akan selalu mengintai meskipun akhir bahagia telah didapatkan.

Yaaa begitu lah pic.twitter.com/DVFvWNa2e1

— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) July 13, 2019

Kali ini, konflik lanjutan ini tampaknya datang dari beberapa eks-pendukung Prabowo-Sandiaga Uno yang menolak rekonsiliasi dan pertemuan Jokowi-Prabowo.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 misalnya, menilai keputusan Prabowo untuk menemui Jokowi merupakan langkah unilateral sang Ketum Gerindra tersebut. Kelompok ini menganggap bahwa Prabowo belum ber-tabayyun terhadap para ulama.

Pertanyaan atas sikap Prabowo juga datang dari Amien Rais. Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut menganggap bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi dilakukan tanpa sepengetahuannya. Amien mempertanyakan sikap Mantan Danjen Kopassus tersebut yang dianggap telah nyelonong.

Kemunculan berbagai kritik terhadap sinyal rekonsiliasi Jokowi-Prabowo dalam pertemuannya di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta tentunya dapat menjadi proyeksi bagi masa depan perpolitikan Indonesia di masa mendatang. Apakah perseteruan ala cebong vs. kampret ini akan tetap berlanjut? Lantas, dampak apa yang dapat dihasilkan dari perseteruan yang tetap ada tersebut?

Kelanjutan Cebong vs Kampret?

Polarisasi yang terjadi antara cebong dan kampret ini sebenarnya merupakan hasil dari ulah para politisi sendiri. Buruknya, polarisasi ini akan memiliki dampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia.

Seorang profesor dari Georgia State University, Jennifer Lynn McCoy, telah berusaha meraba penyebab dan dampak polarisasi politik dalam tulisannya di The Conversation. Berdasarkan proyek penelitian kolaboratifnya, McCoy menilai bahwa polarisasi memiliki latar belakang dan dampak tertentu terhadap jalannya demokrasi di berbagai negara.

Polarisasi politik dalam suatu negara dapat berkembang secara signifikan dengan penggunaan istilah-istilah kelompok “kita” lawan kelompok “mereka” di masyarakat, apalagi bila masing-masing pihak saling melihat satu sama lain sebagai ancaman bagi kehidupan masing-masing. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, penggunaan label hewan-hewan telah terjadi sejak abad ke-19 hingga kini.

Penggunaan istilah dan simbol keledai oleh Partai Demokrat AS misalnya, pada mulanya digunakan untuk mengkritik Andrew Jackson yang ingin memisahkan diri dari Partai Republik-Demokrat dan membentuk partainya sendiri. Ejekan “jackass” yang awalnya digunakan untuk menyerang Jackson pun diambil olehnya sebagai simbol Partai Demokrat.

Selain itu, McCoy menjelaskan bahwa polarisasi semakin terjadi dengan amplifikasi pesan-pesan politik yang memecah belah oleh media. Hal ini juga terbukti dengan istilah dan simbol gajah Partai Republik di AS yang berasal dari kartun politik milik Thomas Nast yang banyak digunakan oleh media.

Polarisasi memiliki latar belakang dan dampak tertentu terhadap jalannya demokrasi di berbagai negara.
Share on X

Polarisasi politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat di AS ini turut diperparah dengan retorika-retorika para politisi yang menggunakan isu-isu yang memecah belah, seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dalam Pemilu AS 2016 yang menyerang kelompok Muslim dan Latin terkait problematika sosial yang tengah terjadi.

Mengacu pada tulisan McCoy, polarisasi yang menguat ini terbukti dengan persepsi antar-pihak yang semakin negatif. Sepertiga dari pihak Partai Republik memiliki pandangan negatif terhadap Partai Demokrat AS, sedangkan 70 persen dari pihak Demokrat memiliki pandangan serupa terhadap Partai Republik.

McCoy menilai angka ini meningkat signifikan bila dibandingkan dengan periode tahun 1990-an, ketika hanya sekitar 20 persen dari masing-masing pihak menilai negatif satu sama lain.

Lalu, bagaimana dengan polarisasi politik antara cebong dan kampret di Indonesia?

Perseteruan cebong-kampret di Indonesia diharapkan akan berakhir dengan pertemuan Jokowi-Prabowo beberapa waktu lalu. Namun, pihak-pihak oposisi yang menolak untuk mendukung Prabowo dalam upaya rekonsiliasi tersebut bisa jadi menjadi pihak yang mendorong kelanjutan perseteruan.

Faksi PA 212 yang sebelumnya merupakan pendukung Prabowo misalnya, memandang buruk manuver politik Ketum Gerindra tersebut. Perpecahan kelompok ini dari kubu Prabowo bisa jadi merupakan sinyal bahwa klausul pemulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) boleh jadi gagal menjadi bagian dalam negosiasi rekonsiliasi, apalagi bila klausul tersebut tidak bersifat resiprokal bagi upaya pembagian kekuasaan (power-sharing) Jokowi-Prabowo.

Keinginan PA 212 untuk tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi ini juga memungkinkan terjaganya perseteruan cebong-kampret di masyarakat bila isu-isu yang memecah belah tetap digunakan. Tidak menutup kemungkinan bila pesan-pesan tersebut turut teramplifikasi melalui media sosial – mendorong terjadinya anomie dan isolasi oleh kelompok-kelompok tertentu dan dapat melebarkan demarkasi sosial yang ada.

Dampak terhadap Demokrasi

Kemungkinan berlanjutnya polarisasi politik antara kelompok cebong dan kampret ini tentunya membawa konsekuensi tertentu bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Belum lagi, persaingan politik antar-kelompok diprediksi akan tetap berlanjut hingga Pemilu 2024 nanti.

Mengacu pada tulisan McCoy, polarisasi politik menjadi motivasi bagi masing-masing pihak yang berlawanan untuk melakukan tindakan-tindakan politik tertentu. Tindakan-tindakan tersebutlah yang dapat mencederai jalannya demokrasi.

Salah satu tren yang terbaca oleh McCoy adalah penggunaan cara-cara iliberal dan otoritarian oleh pihak petahana agar dapat menjaga kekuasaannya. Penggunaan cara-cara iliberal ini kerap dituduhkan telah dilakukan oleh Jokowi semenjak sebelum Pilpres 2019.

Thomas Power dari Australian National University dalam tulisannya di New Mandala menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi tengah berusaha menggembosi oposisi dengan kasus-kasus hukum, seperti investigasi yang dilakukan terhadap grup WhatsApp gerakan #2019GantiPresiden dengan dalih UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Uniknya, para pendukung pemerintah akan mentolerir cara-cara tersebut seiring dengan kebencian yang besar terhadap musuh politiknya. Hal ini bisa jadi terbukti dengan munculnya petisi yang mendorong pemerintah agar tidak melanjutkan izin ormas FPI yang kini telah ditandatangani oleh sekitar 400 ribu orang.

Di sisi lain, McCoy menjelaskan bahwa pihak oposisi juga akan menggunakan cara-cara yang keluar dari koridor demokratis guna mengguncang kekuasaan petahana. Penjelasan McCoy kali ini juga sejalan dengan penjelasan Verena Beittinger-Lee dalam bukunya yang berjudul (Un)Civil Society and Political Change in Indonesia yang menjelaskan bahwa kelompok-kelompok akar-rumput – seperti FPI yang juga dikenal akan militansinya – akan menggunakan cara-cara non-demokratis untuk meningkatkan pengaruh politiknya.

Pada akhirnya, happy ending di MRT lalu belum tentu menjadi akhir yang diinginkan oleh beberapa pihak. Kritik terhadap pertemuan tersebut bisa jadi merupakan teaser bagi episode lanjutan cebong vs. kampret. Kelanjutan kisah ini pun bisa jadi membawa dampak besar lain.

Bila begitu, lirik Lynzy Lab di awal tulisan kurang lebih dapat menggambarkan situasi di Indonesia ke depannya. Persoalan yang muncul akibat polarisasi politik tidak hanya sebatas perseteruan antara cebong dan kampret, melainkan juga menyangkut masa depan demokrasi Indonesia. (A43)

Pinterpolitik.com

Kontestasi politik pada Pilpres 2019 semakin memanas antara sang petahana dan oposisi. Bahkan, Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) saat ini telah saling klaim kemenangan kepada pengikutnya masing-masing. Selama ini terjadi, masyarakat terseret dalam berbagai “drama” politik tersebut.

Masyarakat yang secara sadar atau pun tidak, telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut kini menjadi dua kelompok yang berseberangan. Hal ini dapat dilihat dari media sosial, kedua kelompok ini seperti bermusuhan satu sama lain.

Kemudian, Pemilu 2019 tinggal menghitung hari untuk masuk ke fase akhir perhitungan suara. Beberapa partai telah melakukan manuver politik untuk mendekat dengan Joko Widodo (Jokowi) yang hingga hari ini selalu unggul dalam quick count dan real count. Reposisi ini dianggap oleh kedua kubu sebagai hal yang lumrah terjadi.

Sebagian pihak dari PAN dan Demokrat telah menunjukkan gelagat mendekati Jokowi. Akan tetapi, Gerindra dan PKS masih enggan untuk melakukan rekonsiliasi. Dengan demikian, walau Pemilu 2019 telah berakhir pada 17 April lalu, tapi tensi panas di kedua kubu masih terjaga.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai upaya rekonsiliasi nasional ini penting sebagai upaya merekatkan kembali persatuan. Dia menjelaskan bahwa polarisasi yang terjadi di masyarakat semakin tinggi sehingga mereka lebih rentan terhadap perpecahan.

Oleh karena itu, Qodari sempat memberikan saran terkait Kabinet Rekonsiliasi. Dalam kabinet tersebut dapat diisi oleh perwakilan terbaik dari koalisi Jokowi dan Prabowo Subianto.

Perlukah rekonsiliasi nasional untuk mendinginkan suasana Pilpres?
Share on X

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Cawapres Ma’ruf Amin telah berkomitmen untuk melakukan rekonsiliasi nasional pada 22 Mei nanti. Sebelum pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka mengimbau agar semua pihak bisa lebih menahan diri.

Di sisi lain, BPN Prabowo-Sandiaga pernah merespons positif, rekonsiliasi akan terwujud setelah pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019 disambung rentang waktu gugatan di Mahkamah Konstitusi. Rekonsiliasi ini BPN perkirakan dapat terwujud pada Juni atau Juli.

Polarisasi Berbahaya?

Menurut World Economic Forum dalam laporan The Global Risk Report 2019 menyebutkan polarisasi politik diprediksi menjadi salah satu risiko yang akan dihadapi banyak negara pada 2019. Polarisasi menjadi risiko terbesar kedua yang mengancam saat ini, sedangkan di posisi pertama masih terkait perubahan iklim.

Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa saat ini perbedaan nilai antar pihak semakin tajam dan diperburuk oleh adanya politik identitas. Apabila risiko ini terus berlangsung maka akan muncul dampak negatif yang signifikan bagi negara-negara dalam 10 tahun ke depan.

Laporan ini mendefinisikan polarisasi sebagai ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan sejumlah masalah penting di dalam negara. Kesepakatan ini seperti adanya perbedaan nilai dan pandangan politik atau agama.

Lebih lanjut, jika melihat kondisi di Indonesia, polarisasi politik tidak hanya terjadi di level para elite partai, akan tetapi telah masuk ke dalam lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena kandidat Pemilu, partai, koalisi, sampai dengan masyarakat tidak ragu menggunakan negative campaign. Selain itu, tren untuk memainkan politik identitas terbilang meningkat sehingga mayoritas mudah dibuat bermusuhan dengan minoritas.

Ross Tapsell akademisi dari Australian National University (ANU) menyebutkan fenomena polarisasi ini muncul bukan tanpa gejala sama sekali. Polarisasi ini dipicu oleh momentum Pilpres 2014 dan Pilgub 2017. Melalui dua pemilihan tersebut, masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berbeda. Bahkan, tidak jarang pendukung masing-masing kubu melakukan upaya konfrontasi.

View this post on Instagram

Perlukah? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 10, 2019 at 8:02pm PDT

Menurutnya, semua kejadian polarisasi ini diperparah dengan peran media sosial. Dia menambahkan kubu Prabowo maupun Jokowi dengan jelas memiliki tim buzzer yang bertugas menciptakan wacana, menangkal atau malah memproduksi bahan kampanye hitam di dunia maya.

Meski dinilai menakutkan, akan tetapi polarisasi hampir tidak bisa dihindari. Ada banyak negara yang tengah bergulat dengan polarisasi ini di dunia.

Negara yang tengah menghadapi kasus yang sama dengan Indonesia terjadi di Amerika Serikat. Negeri Paman Sam tersebut saat ini tengah terbagi dua oleh golongan liberal yang diwakili oleh Partai Demokrat dan konservatif oleh Partai Republik. Pertentangan kedua kelompok ini semakin meruncing ketika Donald Trump terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2016. Ketika itu, Trump mendapat kritik tajam dari Demokrat karena pernyataan menentang imigran masuk ke Amerika Serikat.

Inggris mengalami polarisasi karena negara tersebut politiknya terbagi dua golongan sayap kiri dan kanan yang direpresentasikan oleh Partai Buruh dan Partai Konservatif. Brasil juga mengalami hal yang sama, mereka terbagi menjadi dua golongan dari Partai Buruh dan Partai Sosial Liberal.

Kendati demikian, polarisasi juga mempunyai kelebihan seperti meningkatkan jumlah partisipasi politik di Indonesia. Dilansir dari The Conversation, pada Pilpres 2014 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 70%. Jumlah partisipasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna hak pilih di Amerika Serikat pada Pilpres 2016 yang hanya sebesar 55%.

Partisipasi politik yang meningkat akibat polarisasi juga terjadi di Jakarta, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilgub DKI 2017 mencapai 78% sementara pada 2012 lalu hanya sebesar 66,7%.

Fakta penting lainnya, polarisasi membuat masyarakat sadar politik. Masyarakat menjadi lebih ingin tahu tentang kandidat, kebijakan yang mereka tawarkan, dan berpartisipasi dalam melakukan kampanye. Intinya, polarisasi ini telah mengaktifkan mereka yang sebelumnya tidak terlibat dalam politik menjadi lebih aktif.

Rekonsiliasi Jadi Strategi Politik?

Tidak sedikit pihak yang mempertanyakan sikap 01 seperti memaksa untuk segera melakukan rekonsiliasi. Gelagat ini dapat dilihat dari upaya Luhut Binsar Panjaitan menemui Prabowo meski perhitungan suara belum resmi selesai.

Upaya Luhut mendinginkan suasana tersebut mendapat berbagai respon positif. Akan tetapi, kenapa TKN terburu-buru melakukan manuver padahal quick count dan real count menguntungkan mereka?

Mekanisme penyelesaian konflik, salah satunya dengan rekonsiliasi. Hal itu sudah diatur dalam konstitusi Indonesia. Sehingga, pihak-pihak yang bertikai karena urusan Pemilu dapat mengambil langkah sesuai dengan konstitusi. Seruan rekonsiliasi Nasional menjadi solusi. pic.twitter.com/8mh2sXCDcD

— mikirdoeloe (@mikirdoeloe) May 13, 2019

Menurut perkiraan jika pemerintahan berjalan tanpa rekonsiliasi maka perselisihan kedua kelompok tersebut akan berlanjut di tataran legislatif dan eksekutif. Partai oposisi yang kelak ada di parlemen akan selalu mengkritik kebijakan Jokowi.

Hal ini yang selalu terjadi sejak pemerintahan Jokowi pada 2014 sampai sekarang dan melambungkan nama Fadli Zon dan kawan-kawan. Berbagai isu seperti sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang muncul akan selalu terbagi menjadi dua kubu.

Tidak hanya di tataran pemerintah, media sosial juga menjadi tempat simpatisan kedua kubu berdebat. Jika ini terjadi simpatisan dari oposisi lebih diuntungkan karena dapat mengkritik semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kubu Jokowi menilai semua perdebatan tersebut tidak akan menguntungkan kepada pemerintahannya kelak. Dengan demikian, agar semua rencana pembangunan pemerintah dapat berjalan lancar maka perlu diadakan rekonsiliasi.

Sementara itu, menurut isu yang sedang berkembang saat ini di media, pihak TKN telah mempersiapkan berbagai tawaran politik agar kubu Prabowo menerima rekonsiliasi. Dalam konferensi pers pada beberapa waktu lalu, Ma’ruf menjelaskan bila upaya rekonsiliasi ini tidak akan dimulai dengan tangan kosong. Koalisi sudah mempersiapkan poin-poin negosiasi kepada kubu 02.

Kemudian, apakah tawaran tersebut menguntungkan 02?

Kemungkinan besar tidak akan terlalu menguntungkan pihak 02.Partai-partai koalisi pendukungJokowi tentu tidak akan memberikan posisi-posisi penting di pemerintahan kepada oposisi. Mereka lebih mempercayakan posisi tersebut kepada koalisi yang berjuang selama Pemilu.

Kendati koalisi Jokowi akhirnya mau memberikan tawaran abatan yang penting, Gerindra dan PKS tetap harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kemungkinan kontrak politik terhadap posisi tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan Gerindra dan PKS. Pengorbanan ini seperti kemungkinan berkurangnya suara simpatisan mereka pada Pemilu 2024. Hal ini bisa terjadi karena pendukung mereka akan berkurang jika oposisi melebur dengan petahana.

Akankah berpengaruh terhadap polarisasi yang ditakutkan berbagai pihak?

Tergantung. Perlu diketahui, negara-negara besar di dunia juga memiliki permasalahan yang sama. Akan tetapi, negara-negara itu sampai saat ini tetap berjalan relatif baik meski sering terjadi gesekan pemikiran di antara mereka.

Pada akhirnya, rekonsiliasi idealnya ditawarkan tidak hanya sebagai basa-basi apalagi untuk bagi-bagi kursi. Tidak penting rasanya menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah posisi. (R47)